Channeling UPS-BKM
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PILOT PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DASAR DEPDIKNAS BEKERJASAMA DENGAN BKM-P2KP
I.
PENDAHULUAN Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah suatu lembaga milik masyarakat yang representatif, mengakar dan dapat dipercaya yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Dalam pelaksanaan tugasnya untuk menanggulangi masalah kemiskinan warganya, BKM melalui pendekatan TRIDAYA diharapkan mampu mengakses sumber-sumber daya yang tersedia yang mencakup tiga aspek yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial. Salah satu bentuk kewajiban BKM yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial adalah mampu menyalurkan bantuan fasilitas atau dana pendidikan bagi masyarakat miskin di wilayahnya. Berkaitan dengan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin, DEPDIKNAS pada tahun 2005 merencanakan akan memberikan bantuan melalui program : 1. Rehabilitasi Sekolah 2. Peningkatan Mutu Pendidikan 3. Program Bea Siswa Kembali ke Sekolah Sasaran Program Depdiknas dalam rangka kerjasama tersebut di atas adalah sekolahsekolah pada kelurahan/desa miskin pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, MI, dan MTs), dan dalam rangka program percontohan (pilot program) akan dimulai di daerah Kabupaten Lebak, Kota Serang, Kota Cirebon dan Kota Semarang. Dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan di wilayahnya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di kelurahan/desa miskin, masih diperlukan berbagai upaya, antara lain:
II.
Meskipun ada keterlibatan pihak Komite Sekolah, namun masih dirasakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengusulan calon penerima bantuan, dan melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kegiatan.
Sekolah sebagai pelaku sentral dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan diharapkan dapat inklusif, sehingga institusi pendidikan sekolah ini diharapkan pula menjadi milik masyarakat (komunitas).
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, sehingga dapat mengurangi peluang adanya oknum yang memanfaatkan penyaluran bantuan untuk kepentingan tertentu / pribadi.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud kerjasama Depdiknas dengan BKM-P2KP (yang mengedepankan prinsip-prinsip demokratis, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi, serta dilandasi oleh nilai-nilai universal kemanusiaan yaitu jujur, adil, dapat dipercaya, ikhlas / kerelawanan, kesetaraan dan kesatuan dalam keragaman) adalah untuk menjembatani kesenjangan antara institusi “sekolah” dan “institusi masyarakat” dalam rangka penanggulangan kemiskinan di bidang pendidikan. hal 1 dari 6
Channeling UPS-BKM
Sedangkan tujuan dari kerjasama dimaksud adalah:
III.
Meningkatnya akses pendidikan bagi warga miskin Meningkatnya mutu sarana & prasarana pendidikan Meningkatnya mutu pembelajaran bagi guru & siswa. Terbangunnya kebersamaan dan kerjasama antara institusi Sekolah dan institusi Masyarakat sehingga dapat dicapai sinergi dalam menanggulangi kemiskinan. Membantu tercapainya ketepatan sasaran penerima manfaat program di bidang pendidikan, yaitu anak keluarga miskin di wilayahnya, atau sekolah miskin yang perlu ditingkatkan mutu sarana/prasarananya maupun mutu pembelajaran melalui peningkatan peran serta masyarakat di wilayahnya.
TATA CARA PELAKSANAAN 1. Kriteria Seleksi 1. Pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan program Depdiknas dibuka kesempatan seluasnya bagi seluruh BKM hasil P2KP 1-2, 2-1 dan 2-2, dan P2KP 1-1 yang telah menyelesaikan kegiatan exit strategy sesuai pedoman yang ditetapkan. 2. BKM dalam melaksanakan penyaluran program bantuan Depdiknas kepada masyarakat sasaran yang dibantu oleh relawan setempat, memiliki komitment dan kesediaan untuk tidak menerima/meminta/mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. 3. BKM memiliki program di bidang pendidikan dalam PJM dan Renta Pronangkis-nya atau setidaknya peduli pada bidang pendidikan bagi masyarakat di wilayahnya; 4. Kriteria sekolah-sekolah adalah memiliki komitment dan kepedulian pada siswa tidak mampu dan masyarakat miskin di wilayah sekitarnya. Kriteria sekolah yang akan menjadi lokasi akan ditetapkan sesuai pedoman yang ditetapkan Depdiknas. 2. Penetapan Lokasi dan Sekolah Sasaran Penerima Bantuan 1. DEPDIKNAS bersama PMU-P2KP menentukan lokasi kota / kabupaten sasaran program percontohan. 2. PMU P2KP melakukan identifikasi calon lokasi-lokasi kelurahan sasaran penerima bantuan. Identifikasi calon lokasi kelurahan sasaran akan didasarkan pada hasil penilaian atas kinerja masing-masing BKM dengan pertimbangan ; i. BKM memiliki kinerja baik terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip dan nilai-nilai P2KP serta telah terbukti berpihak kepada masyarakat miskin serta menjalankan Pronangkis di wilayahnya. ii. BKM telah memiliki unit kerja (UPS) dan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan. 3. DEPDIKNAS bersama PMU-P2KP melakukan verifikasi dan menetapkan lokasi kelurahan sasaran calon penerima program bantuan pendidikan. 4. DEPDIKNAS melakukan verifikasi dan menetapkan sekolah sasaran penerima program bantuan Depdiknas, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Depdiknas. 5. DEPDIKNAS dan PMU P2KP menetapkan keputusan final mengenai lokasi kelurahan/wilayah dan sekolah sasaran program kerjasama. hal 2 dari 6
Channeling UPS-BKM
3. Ruang Lingkup Kegiatan Pada intinya kegiatan yang dapat dilakukan melalui program ini terbagi menjadi tiga kegiatan besar, yaitu:
Peningkatan mutu sekolah: kegiatan belajar mengajar, pembinaan profesional tenaga pendidikan, manajemen pendidikan, peningkatan peran serta masyarakat, sarana & prasarana
Pembangunan/rehabilitasi sarana & prasarana sekolah: rehabilitasi ruang belajar/ kantor/kamar mandi/wc, pembelian perabot ruang belajar, rehabilitasi infrastruktur sekolah yang sangat diperlukan ( pagar, saluran drainase, dll)
Program Beasiswa ”Kembali ke Sekolah”; meliputi kegiatan Identifikasi anak (murid) putus sekolah, pengorganisasian, pendampingan anak/murid potensial bersekolah, pemberian sarana belajar dan beasiswa bagi murid ”kembali ke sekolah”.
4. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran program kerjasama DEPDIKNAS-BKM P2KP sesuai dengan ruang lingkup kegiatan, adalah:
peningkatan mutu: Kelompok sasaran pelaksanaan ruang lingkup program ini adalah untuk SD/MI dan SMP/MTs. Bagi SD/MI, lokasi akan diseleksi dan ditetapkan bersama oleh DEPDIKNAS dengan PMU P2KP. Sedangkan untuk SMP/MTs, lokasi telah ditetapkan oleh DEPDIKNAS.
pembangunan/rehabilitasi: Kelompok sasaran pelaksanaan ruang lingkup program ini adalah untuk SD/MI dan SMP/MTs. DEPDIKNAS dengan PMU P2KP bersamasama akan menseleksi dan menetapkan lokasi serta kelompok sasaran, baik untuk SD/MI maupun SMP/MTs.
Program Beasiswa ”Kembali ke Sekolah”; Kelompok sasaran pelaksanaan ruang lingkup program ini adalah siswa-siswa serta sekolah-sekolah-nya, baik SD/MI maupun SMP/MTs. DEPDIKNAS dan PMU P2KP bersama-sama akan menseleksi dan menetapkan lokasi serta kelompok sasaran untuk keduanya.
5. Pelaksanaan Kegiatan Dalam melaksanakan penyaluran program bantuan Depdiknas tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : a. Sosialisasi Program Kegiatan sosialisasi program dilakukan Depdiknas bersama PMU-P2KP dengan mengundang para pihak (stakeholders) dan masyarakat dalam suatu pertemuan. Kegiatan sosialisasi program ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: i. Pertemuan di tingkat kota/kabupaten dengan mengundang Komunitas Belajar Perkotaan (KBP), Aparat dari Dinas/Cabang Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala sekolah, dan Forum KA-BKM. ii. Pertemuan di tingkat kelurahan/desa dengan mengundang Pengurus BKM (termasuk UPS) di lokasi kelurahan sasaran, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Perangkat Pemerintahan Kelurahan/Desa, warga yang peduli terhadap persoalan penanggulangan kemiskinan. hal 3 dari 6
Channeling UPS-BKM
b. Pembentukan Tim Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis dan Pendaftaran Relawan i. Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan BKM menyusun anggota Tim Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis, sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksana masing-masing ruang lingkup program kerjasama yang ditetapkan DEPDIKNAS. ii. Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas dan pokok, serta hal-hal lainnya mengenai Tim Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis sesuai dengan petunjuk pelaksana yang ditetapkan DEPDIKNAS, dengan modifikasi khusus untuk memasukkan peran representasi masyarakat, yang dalam hal ini diwakili BKM dan Forum Kerjsama Antar (FKA)-BKM. iii. Warga yang peduli diberikan kesempatan untuk mendaftar sebagai relawan pendidikan yang akan ditugaskan untuk mendampingi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan (monitoring) kegiatan. c. Pelatihan dasar program pendidikan bagi stakeholders pilot program Kegiatan pelatihan dasar dilakukan Depdiknas bersama PMU-P2KP dengan bobot materi dititikberatkan pada aspek program pendidikan dan partisipasi masyarakat. Nara sumber pelatihan terdiri dari unsur Depdiknas dan PMU P2KP, sedangkan peserta pelatihan adalah para pelaku di lokasi sasaran yang telah ditetapkan, terdiri dari unsur sekolah dan komite sekolah, unsur BKM dan FKA-BKM, Dewan Pendidikan serta relawan-relawan masyarakat di wilayah sasaran. Selain itu, unsur pemda dan dewan pendidikan kota/kabupaten juga diharapkan bisa berpartisipasi, sebagai proses awal pembelajaran bersama di bidang pendidikan. d. Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Sekolah i. Komite Sekolah dan unsur Sekolah dibantu UPS-BKM menyusun Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Sekolah yang meliputi;
Rencana peningkatan mutu sekolah,
Program Kembali ke Sekolah, melalui pemberian beasiswa anak keluarga miskin yang ’putus sekolah’.
Rencana yang disusun bersama tersebut tidak termasuk untuk bantuan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan DEPDIKNAS. ii. PJM Sekolah disusun dengan mempertimbangkan dan disinergikan dengan PJM Pronangkis yang ada. iii. PJM Sekolah juga memuat sumber-sumber daya yang akan digunakan untuk melaksanakannya, yakni sumber-sumber pendanaan, sumber daya manusia, pengembangan jaringan kerja (networking) dan lain-lain. iv. Sekolah, Komite Sekolah dan BKM melakukan musyawarah atau paparan publik kepada seluruh masyarakat untuk menjaring partisipasi dan aspirasi warga melalui diskusi kelompok, rembug warga, dan menggunakan alat-alat (media) sosialisasi yang diperlukan, dsb. e. Penyusunan Proposal Kegiatan i. Penyusunan proposal kegiatan mengacu kepada petunjuk pelaksana yang ditetapkan DEPDIKNAS, dengan mempertimbangkan sinergi usulan antara usulan sekolah dengan usulan masyarakat (BKM). hal 4 dari 6
Channeling UPS-BKM
ii. Setelah perencanaan/perancangan usulan program selesai, maka Tim Pelaksana/Tim Teknis/Tim Pokja melakukan sosialisasi kepada seluruh warga mengenai rencana yang diusulkan (proposal) melalui diskusi kelompok, rembug warga, media sosialisasi yang ada dengan waktu kurang lebih 1 minggu untuk menampung aspirasi masyarakat. iii. Tim Pelaksana/Tim Teknis/Tim Pokja, melalui Komite Sekolah dan Kepala Sekolah, menyampaikan proposal kegiatan bantuan pendidikan kepada Depdiknas. f.
Pencairan Dana Block Grant dan Penggalangan Dana Lainnya i. Ketentuan dan mekanisme pencairan dana block grant program bantuan pendidikan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan DEPDIKNAS. ii. Komite Sekolah bekerjasama dengan BKM melakukan penggalian sumber dana dan sumberdaya lainnya yang dibutuhkan kepada berbagai pihak di kelurahan bersangkutan dan diluar kelurahan untuk mendukung terlaksananya kegiatan sesuai PJM sekolah yang telah disepakati. iii. Semua aliran dana (baik dana bantuan Depdiknas maupun dana hasil channeling program) dan pemanfaatannya dalam rangka pelaksanaan kegiatan dicatat dan dibukukan sesuai dengan kaidah pembukuan pada umumnya untuk dipertanggungjawabkan kemudian kepada masyarakat luas maupun sekolah dan Depdiknas serta P2KP. Dalam pengelolaan keuangan Tim Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis tetap menjaga prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
g. Pelaksanaan Kegiatan / Fisik i. Pelaksanaan masing-masing kegiatan/fisik bantuan program pendidikan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksana yang ditetapkan Depdiknas. ii. Pelaksanaan kegiatan oleh Komite sekolah dan BKM yang berasal dari pemanfaatan penggalangan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang dtetapkan oleh DEPDIKNAS bersama PMU P2KP, iii. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, baik dengan pemanfaatan dana bantuan Block grant Depdiknas maupun pemanfaatan dana hasil penggalangan channeling program, maka Tim Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis melakukan pencatatan dan pendokumentasian, serta menginformasikannya kepada publik dan pihak yang berwenang, terutama DEPDIKNAS dan PMU P2KP serta instansi terkait. 6. Monitoring dan Evaluasi i.
Monitoring dilakukan secara berkala oleh pihak komite sekolah, bersama UPSBKM, dan relawan pendidikan yang ada terhadap pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis di wilayahnya.
ii.
Pada akhir pelaksanaan kegiatan, Komite Sekolah bekerjasama dengan BKM melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan secara partisipatif dengan melibatkan warga dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang akan datang.
iii.
PMU P2KP dan DEPDIKNAS akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program yang dilakukan komite sekolah dan BKM. hal 5 dari 6
Channeling UPS-BKM
iv.
Pada akhir pelaksanaan pilot program, PMU P2KP dan Depdiknas akan melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam rangka penyusunan best practice dan penyempurnaan konsep program tahap berikutnya.
7. Pelaporan Pelaporan, pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pedoman/Panduan/Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk teknis.
IV.
TUGAS UTAMA BKM Dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyaluran program bantuan pendidikan ini, tugas utama BKM adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai P2KP dalam pelaksanaan penyaluran program bantuan Depdiknas. 2. BKM sebagai representasi warganya, secara proaktif membantu pelaksanaan penyaluran program bantuan Depdiknas kepada masyarakat sasaran. 3. BKM melalui Unit Pelaksana Sosial (UPS-BKM) secara proaktif membantu mensosialisasikan program bantuan Depdiknas kepada seluruh masyarakat dan sekolah yang ada di wilayahnya. 4. BKM melalui Unit Pelaksana Sosial (UPS-BKM) secara proaktif terlibat didalam Tim Pelaksana/Tim Pokja/Tim Teknis dan membantu menyusun usulan kegiatan bersamasama dengan Komite Sekolah, dengan tetap memperhatikan rencana program yang sudah ada yaitu PJM Pronangkis. 5. BKM melalui Unit Pelaksana Sosial (UPS-BKM) secara proaktif bersama komite sekolah membantu penggalangan dana masyarakat dan sumber lainnya (channelling program) 6. BKM melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan Depdiknas serta hasil penggalangan dana masyarakat (channeling program) kepada DEPDIKNAS dan DEP.PU dengan ketentuan rinci yang akan ditetapkan kemudian.
V.
SANKSI Apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan penyaluran program bantuan pendidikan ini akan diberlakukan sanksi sebagai berikut : 1. Penarikan kembali terhadap bantuan yang telah diberikan 2. Penghentian penyaluran bantuan tahap berikut 3. Dilakukan proses penuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku.***
VI.
PENUTUP Pilot Program DEPDIKNAS dan PMU P2KP dalam bidang bantuan pendidikan diharapkan dapat dilakukan secara terus menerus oleh BKM bersama Komite Sekolah setempat, sehingga terjalin keberlanjutan kemitraan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dan kualitas pendidikan masyarakat. Jakarta, April 2005
hal 6 dari 6
