catatan : pake file corel di file corel. cover bagian dalam finishing spot uv

i

catatan : pake file corel di file corel. cover bagian dalam finishing spot uv

01

Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia / 2

02

PNPM Mandiri / 4

03

Prinsip-prinsip Dasar / 6

04

Komponen dan Ruang Lingkup / 8

05

Pengelolaan / 10

06

Kelembagaan / 12

07

Pendanaan / 14

08

Pemantauan dan Pengawasan / 16

09 Sistim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat / 18

10

Program-program dan Cakupan Wilayah / 20

11

Hasil Hingga Saat Ini / 22

12

Peta Jalan PNPM Mandiri (Road Map) / 30

13

Lima Pilar Peta Jalan PNPM Mandiri / 32

14

Undang-Undang Desa (UU Desa) / 34

15

Daftar Kontak Kementerian/Lembaga / 36

16

Daftar Istilah dan Singkatan / 38

2

01

UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Peningkatan kesejahteraan melalui penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan. Permasalahan kemiskinan di Indonesia antara lain adalah: 1.

Jumlah penduduk yang berada di dalam garis kemiskinan pada Maret 2013 sebesar 28,07 juta atau 11,37% dari total penduduk Indonesia. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,52 juta orang dibandingkan jumlah penduduk miskin pada September 2012. (BPS diolah dari Susenas BPS). 2. Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih cukup tinggi, mencapai 7,4 juta jiwa atau 6,25% dari total angkatan kerja (BPS Agustus 2013). 3. Akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pemukiman, infrastruktur, permodalan/kredit, dan informasi bagi masyarakat miskin antar daerah belum merata dan terbatas. 4. Kawasan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan di perkotaan masih banyak dan tersebar.

Dengan permasalahan yang luas dan kompleks, kemiskinan perlu ditangani secara terpadu, terencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu, sesuai dengan Perpres 15/2010, pemerintah mengembangkan tiga kelompok program kemiskinan, yang kemudian pada tahun 2011 ditambahkan Klaster 4 program pro-rakyat sesuai direktif Presiden, sebagai berikut:

Kluster Program-program Penanggulangan Kemiskinan Perpres No. 13 Tahun 2009 dilanjutkan dengan Perpres No. 15 Tahun 2010

Direktif Presiden

KLASTER I

KLASTER II

KLASTER III

KLASTER IV

Bantuan dan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Program Pro Rakyat

Mengurangi Beban Kehidupan dan Memperbaiki Kualitas Kehidupan Masyarakat Miskin

Meningkatkan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin untuk Terlibat dalam Proses Pembangunan

Meningkatkan Tabungan dan Menjamin Keberlanjutan Usaha

Menyediakan Fasilitas Dasar Bagi Masyarakat Miskin dengan Harga Murah Melalui Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Sektoral pada Wilayah Tertentu

* Sesuai Inpres 15/2010 ada 3 klaster program penanggulangan kemiskinan di Indonesia

01

3

Anggaran dan Sasaran PNPM Mandiri tahun 2014*: PNPM Perdesaan

Rp

7,599 T

5.300 kecamatan

PNPM Perkotaan

Rp

1,380 T

1.189 kecamatan

PNPM Infrastruktur Perdesaan (PNPM RIS)

Rp

150 M

188 kecamatan

PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

Rp

616 M

237 kecamatan

*Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2014

Paket informasi ini selanjutnya difokuskan pada penjelasan mengenai Program Penanggulangan Kemiskinan pada Kelompok II, yaitu Pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri).

4

02

PNPM MANDIRI Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri telah dilaksanakan sejak tahun 2007, dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan kemudian Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Keberhasilan PPK dan P2KP menjadi model pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan. PNPM Mandiri dimaksudkan untuk menjadi payung untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (CDD). PNPM Mandiri resmi diluncurkan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Palu, Sulawesi Tengah pada 30 April 2007 yang dilaksanakan hingga tahun 2015 dan sejalan dengan target pencapaian MDGs (Millennium Development Goals). Diharapkan, dalam rentang waktu 2007–2015, kemandirian dan keberdayaan masyarakat telah terbentuk sehingga keberlanjutan program dapat terwujud. Tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan mendorong terciptanya kesempatan kerja untuk masyarakat miskin secara mandiri dengan cara menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat­­–baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian serta kesejahteraan hidup dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sosial yang mereka miliki melalui proses pembangunan secara mandiri.

KATEGORI PROGRAM DALAM PNPM MANDIRI: PNPM MANDIRI

PNPM Perkotaan

PNPM Perdesaan

PNPM RIS

PNPM PISEW

Program Pendukung PNPM Perdesaan:

Program pendukung lainnya:

• • • • • • •

• • • •

PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri RESPEK (Papua) PNPM Mandiri BKPG (Aceh) PNPM Integrasi/P2SPP PNPM Mandiri Respek Pertanian PNPM Mandiri Pasca Bencana PNPM Mandiri Pasca Krisis

• • • • •

PNPM Generasi PNPM Peduli Komunitas Kreatif II PNPM Mandiri Sanimas (Perkotaan dan Program Sanitasi) PNPM Mandiri Pamsimas PNPM Mandiri Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PNPM PUAP) PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan PNPM Mandiri Pariwisata PNPM Mandiri Perumahan dan Pemukiman

5

02

KEMENTERIAN PELAKSANA PROGRAM PNPM MANDIRI 1.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan dan program-program pendukungnya (bekerjasama dengan kementerian terkait).

2.

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bertanggung jawab atas pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM PISEW dan PNPM RIS (bekerjasama dengan kementerian terkait).

PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PNPM MANDIRI

Proses Pemberdayaan Masyarakat Dalam PNPM Mandiri

6

03

PRINSIP-PRINSIP DASAR Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini: a.

Bertumpu pada Pembangunan Manusia Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.

b.

Otonomi Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.

c.

Desentralisasi Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.

d. Berorientasi pada Masyarakat Miskin Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

7 e.

Partisipasi atau Pelibatan Masyarakat Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.

f.

Kesetaraan dan Keadilan Gender Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan tersebut.

g.

Demokratis Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

h. Transparansi dan Akuntabel Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan–baik secara moral, teknis, legal maupun administratif. i.

Prioritas Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.

j.

Kolaborasi Semua pihak yang berkepentingan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan.

k.

Keberlanjutan Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa yang akan datang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

l.

Sederhana Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, mudah dikelola serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

03

8

04

KOMPONEN DAN RUANG LINGKUP Komponen Kegiatan dalam PNPM Mandiri Komponen-komponen kegiatan ini merupakan unsur utama yang harus ada di dalam setiap program PNPM Mandiri. Komponen-komponen tersebut adalah: •

Pengembangan Masyarakat Serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil.

•

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Berbentuk dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang telah direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.

9

•

Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal Serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal atau pemangku kepentingan lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menjalani kehidupannya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

•

Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa: • • • •

Penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi melalui kegiatan padat karya; Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini; Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MGDs) atau Tujuan Pembangunan Milenium; Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.

04

10

05

PENGELOLAAN

Pengelolaan PNPM Mandiri terdiri dari persiapan, perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pengelolaan, pengaduan masalah, evaluasi, pelaporan, dan sosialisasi. a.

Persiapan Meliputi penyusunan kebijakan umum, penetapan lokasi, penyediaan dana serta penyediaan dan penempatan tenaga-tenaga konsultan dan fasilitator.

b.

Perencanaan Partisipatif Terdiri atas perencanaan di desa atau kelurahan, antar desa atau kelurahan (kecamatan) serta perencanaan koordinatif di kabupaten atau kota.

c.

Pelaksanaan Kegiatan Meliputi kegiatan pemilihan dan penetapan lembaga pengelola kegiatan, pencairan dana, pengerahan tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat serta pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.

d. Pengendalian Pengendalian dilakukan untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sasaran program.

11

05

e.

Pengelolaan Pengaduan Masalah Pengelolaan Pengaduan dan Masalah (PPM) PNPM Mandiri dimulai di tingkat yang terdekat dengan lokasi pengaduan agar penanganan dilakukan secepat mungkin dan sedekat mungkin dari lokasi pengaduan. Masyarakat, pemerintah dan seluruh pelaku terkait bertanggung jawab dalam pengelolaan pengaduan dan masalah.

f.

Evaluasi Kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala – baik oleh pengelola program maupun pihak independen seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan sebagainya.

g.

Pelaporan Pelaporan PNPM Mandiri dilaksanakan secara berkala dan berjenjang melalui jalur-jalur struktural (perangkat pemerintah) dan jalur fungsional (konsultan dan fasilitator).

h. Sosialisasi Kegiatan sosialisasi PNPM Mandiri dilaksanakan sepanjang pelaksanaan program ke berbagai pihak agar terbangun pemahaman, kepedulian serta dukungan terhadap PNPM Mandiri.

12

06 KELEMBAGAAN Struktur kelembagaan PNPM Mandiri terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, fasilitator, konsultan pendamping dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan serta upaya pencapaian tujuan PNPM Mandiri. Sesuai dengan Perpres 15/2010 mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan, pengendalian seluruh program kemiskinan, termasuk PNPM Mandiri dilaksanakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden Indonesia , Wakil ketua I Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Wakil Ketua II Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta dibantu oleh beberapa kelompok kerja, diantaranya adalah Kelompok Kerja Pengendali (Pokja Pengendali) yang terdiri dari para pejabat Kemenko Kesra, Bappenas, Kemendagri, Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian terkait lainnya yang terlibat dalam PNPM Mandiri. Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah. Pada tingkat provinsi, TKPK Provinsi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Gubernur. Di tingkat kabupaten/kota, TKPK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Bupati/ Walikota.

13

Secara umum, struktur organisasi PNPM Mandiri adalah sebagai berikut:

Kementerian/ Lembaga Terkait

Pusat Konsultan Nasional dan Regional

Provinsi

TNP2K Pokja Pengendali PNPM Mandiri

Satuan Kerja

SKPD Pelaksana Konsultan Provinsi

TKPK Provinsi

Satuan Kerja Kab./Kota

SKPD Pelaksana

Fasilitator/Koordinator Kabupaten/Kota

TKPK Kabupaten/Kota

Satuan Kerja

Kecamatan Desa/Kelurahan Fasilitator Kecamatan/Desa

BKAD MAD/K, UPK Lembaga Keswadayaan Masyarakat/ Tim Pelaksana Kegiatan Masyarakat Penerima Manfaat

Catatan:

SKPD = TKPK = BKAD = MAD/K = TNP2K = UPK =

Satuan Kerja Perangkat Desa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Badan Kerjasama Antar Desa Musyawarah Antar Desa/Kelurahan/Kampung Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Unit Pengelola Kegiatan

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

06

14

07

PENDANAAN SUMBER PENDANAAN PNPM MANDIRI PNPM Mandiri sebagai program bersama antara pusat dan daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi atau Kabupten/Kota. PNPM Mandiri juga membuka peluang dukungan atau pendanaan dari sektor swasta, swadaya masyarakat dan berbagai lembaga. Dalam mengkoordinasikan dukungan hibah dari berbagai donor, pada tahun 2007 dibentuk Fasilitas Pendukung PNPM Mandiri (PNPM Support Facilicty atau PSF) yang diketuai oleh Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas. Dukungan yang diberikan PSF kepada pemerintah berupa dukungan teknis yang terkait dengan perencanaan, kebijakan, manaagemen pengelolaan dan perencanaan keuangan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri.

15

PENCAIRAN DANA PNPM MANDIRI

Sistem Aliran Dana BLM PNPM Mandiri

Tata cara pencairan dana–baik APBN maupun APBD mengikuti ketentuan dan mekanisme pengelolaan keuangan negara yang berlaku. Khusus untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) disalurkan secara langsung ke rekening kolektif masyarakat yang dibuka dengan sekurangkurangnya 2 (dua) spesimen anggota masyarakat penerima bantuan.

Rekening Khusus Bank Indonesia Rekening Sumber Dana Lain

Nasional

Penyaluran dana BLM ke rekening masyarakat dan pemanfaatannya dilakukan secara bertahap atau sesuai kebutuhan dan jenis bantuannya. Jika dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan atau penyelewengan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri di lapangan atau terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri di lapangan atau terhadap pemanfaatan dana BLM, maka Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri berdasarkan masukan dan rekomendasi dari konsultan pendamping maupun pemerintah daerah setempat, dimungkinkan untuk membatalkan penyaluran dana BLM sebagian atau seluruhnya.

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Bank Operasional Kabupaten Rekening Kolektif Masyarakat Bank-bank Pemerintah (BRI, BNI, dll) Kecamatan/Desa Masyarakat/Kelompok

DANA BLM YANG DIALOKASIKAN UNTUK PNPM MANDIRI Pagu Indikatif (dalam Rp Miliar) Tahun

PNPM Mandri Perdesaan

2011

8.234,30

2012

PNPM Mandiri Perkotaan

PNPM Mandiri (RIS PNPM)

PNPM Mandiri PISEW

1.218,6

480,60

355,5

8.020,10

1.414,73

150

355,5

2013

7.806,2

1.391,3

150

355,5

2014

7.599

1.380

150

616

07

16

08

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN Pemantauan dan pengawasan PNPM Mandiri dilakukan untuk menjadi pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan program. PNPM Mandiri menerapkan sistim pemantauan dan pengawasan sebagai berikut: •

Pemantauan dan Pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat Masyarakat terkait dalam pemantauan dan pengawasan mulai dari perencanaan partisipatif hingga pelaksanaan PNPM Mandiri di tingkat desa sampai kabupaten atau kota.

•

Pemantauan dan Pengawasan oleh Pemerintah Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan PNPM Mandiri dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku serta dana dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program.

17

•

Pemantauan dan Pengawasan oleh Konsultan dan Fasilitator Pemantauan dan pengawasan ini dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional, regional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan desa atau kelurahan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan memanfaatkan sistim informasi pengendalian program dan kunjungan rutin ke lokasi program. Pengawasan melekat juga dilakukan oleh fasilitator dalam setiap tahapan pengelolaan program dengan maksud agar perbaikan dan penyesuaian pelaksanaan program dapat segera dilaksanakan.

•

Pemantauan Independen oleh Berbagai Pihak Lainnya PNPM Mandiri membuka kesempatan bagi berbagai pihak lain, seperti LSM, universitas, wartawan yang ingin melakukan pemantauan secara independen terhadap PNPM Mandiri dan melaporkan temuannya kepada instansi terkait yang berwenang.

•

Kajian Keuangan dan Audit Untuk mengantisipasi dan memastikan ada atau tidaknya penyimpangan penggunaan dana, maka Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai lembaga audit milik pemerintah akan melakukan pemeriksaan secara rutin di beberapa lokasi yang dipilih secara acak.

08

18

09 SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT SistEm pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan secara berjenjang dan menjadi tanggung jawab dari masyarakat, pemerintah, dan seluruh pelaku terkait di berbagai tingkatan. Pengaduan dan masalah dapat disampaikan kepada konsultan, fasilitator, staff pemerintah, LSM atau langsung ke alamat khusus (lihat di halaman 19). Masing-masing program PNPM dan sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri akan mencatat dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut.

19



Alamat Pengaduan PNPM Mandiri: PNPM Mandiri Perdesaan: Alamat Surat : Jl. Raya Pasar Minggu Km 19, Jakarta Telp : 7919 1684/ 7919 9648 Fax : (021) 7919 6118 SMS : 0857 1030 1234 Email : [email protected] atau [email protected] Website : www.pnpm-perdesaan.org PNPM Mandiri Perkotaan: Alamat Surat : Jl. Danau Toba F3 No. 8 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat Kotak Pos : 2222 JKPMT Telp : (021) 3790 02725 SMS : 0817 148 048 Email : [email protected] Website : www.p2kp.org PNPM Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW): Alamat Surat : Jl. Tulodong Bawah II No. 24 Jakarta Selatan 12190 Telp : (021) 573 3323 Fax : (021) 522 2909 SMS : 0816 77 4500 Email : [email protected] Website : www.pnpm-pisew.org PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan (PNPM RIS): Alamat Surat : Jl. Cipaku V No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 Telp/Fax : (021) 7395 673 SMS Center : 0813 2862 9901 Email : [email protected] atau [email protected] Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Alamat Surat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Lantai 6, Jakarta Pusat 10110 Telp/Fax : (021) 345 9077 Email : [email protected] Facebook : www.facebook.com/pengaduan.pnpm Twitter : @PNPM_Mandiri

09

20

10 PROGRAM-PROGRAM DAN CAKUPAN WILAYAH Program-program yang tercakup dalam PNPM Mandiri adalah program-program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berciri-ciri: a. Menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat b.

Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

c. Kegiatan program dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat d.

Melakukan aksi positif bagi kaum perempuan

Program-program yang termasuk dalam PNPM Mandiri antara lain: PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat di perdesaan, Program ini dikembangkan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. Besar dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan ke kecamatan adalah sebesar Rp 900 juta–3 Miliar, yang ditentukan berdasarkan rasio jumlah penduduk miskin dibandingkan jumlah penduduk di kecamatan tersebut. Setiap kecamatan akan mendapat BLM minimal selama tiga tahuan. Program pendukung PNPM Mandiri Perdesaan terdiri dari: • • • •

PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri RESPEK (Papua) PNPM Mandiri BKPG (Aceh) PNPM Integrasi/P2SPP

21 • • •

PNPM Mandiri Respek Pertanian PNPM Mandiri Pasca Bencana PNPM Mandiri Pasca Krisis

Informasi lebih lanjut mengenai PNPM Mandiri Perdesaan dapat diperoleh melalui situs: www.pnpm-perdesaan.org.id PNPM Mandiri Perkotaan PNPM Mandiri Perkotaan ditujukan untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Program ini dikembangkan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang telah dilaksanakan sejak 1999. Besar dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan ke kelurahan sebesar Rp 150 – 350 juta yang ditentukan berdasarkan jumlah persentasi kepala keluarga miskin dan jumlah penduduk di masingmasing kelurahan tersebut. Setiap kelurahan atau desa akan mendapat BLM minimal selama tiga tahun. Informasi lebih lanjut mengenai PNPM Mandiri Perkotaan dapat diperoleh melalui situs: www.p2kp.org. PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan (PNPM RIS) RIS PNPM ditujukan untuk peningkatan akses masyarakat miskin di perdesaan terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan. RIS PNPM dititikberatkan pada desa tertinggal yang masih memiliki pelayanan infrastruktur yang rendah. Besar dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan ke desa adalah sebesar Rp 250 juta. Informasi lebih lanjut mengenai RIS PNPM dapat diperoleh melalui situs: www.rispnpm.org PNPM Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM Mandiri PISEW) PNPM PISEW merupakan bagian dari PNPM inti yang ditujukan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah melalui Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat. Besar dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan sebesar Rp 1,5 Miliar per kecamatan dan Rp 2 Miliar per kabupaten. Informasi lebih lanjut mengenai PNPM Mandiri PISEW dapat diperoleh melalui situs: www.pnpm-pisew.org

LOKASI PNPM MANDIRI TAHUN 2014

Items/Program

PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perkotaan

PNPM RIS

PNPM Mandiri PISEW

Jumlah Provinsi

33

34

4

9

Jumlah Kab/Kota

401

279

37

36

6.914

1.189

188

237

Jumlah Kecamatan

Data berdasarkan “Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2014” ditetapkan oleh Pokja Pengendali Pada 25 Oktober 2013. *Mulai tahun 2009, PNPM Mandiri telah dialokasikan untuk seluruh kecamatan di Indonesia

10

22

11

HASIL HINGGA SAAT INI PNPM Mandiri Perdesaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dimulai tahun 1998 dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang dimulai tahun 1999, ditetapkan sebagai program perintis PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2007. Sampai tahun 2014, PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan telah mengalokasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 74,46 Triliun. Sedangkan dana BLM P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2008 - 2013 sebesar Rp 9,124 Triliun dan pada 2014 dana yang dialokasikan sebesar 1,380 Triliun. Sampai saat ini, kedua program tersebut telah menghasilkan berbagai dampak poisitif terhadap peningkatan kapasitas, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

23 Berikut adalah hasil pelaksanaannya: 1. Sasaran Program PNPM berpihak pada orang miskin. Hasil studi Evaluasi Dampak PNPM Perdesaan, tahun 2012 menunjukkan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan ketersediaan pelayanan umum untuk masyarakat dibandingkan dengan keluarga di daerah pembanding (non PNPM). • •

•

Dalam rentang waktu 2007 hingga 2010, pendapatan keluarga di wilayah PNPM 5% lebih besar. PNPM Perdesaan mampu meningkatkan konsumsi per kapita hingga 9,1% dan mengurangi kemiskinan di seluruh kecamatan yang berpartisipasi dalam PNPM Perdesaan. Di rumah tangga paling miskin di wilayah PNPM, konsumsi meningkat sebesar 11,8%. Sementara di kabupaten termiskin, konsumsi meningkat 12,7%. Jumlah keluarga yang keluar dari kemiskinan di kecamatan yang tergolong miskin tercatat 2,1 persen lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kontrol. PNPM membuka lebih banyak kesempatan kerja. Melaui berbagai kegiatan yang dilakukan, PNPM telah menciptakan 6 juta hari kerja di tahun 2010.

2. Meningkatkan akses terhadap prasarana dasar, pasar, pusat-pusat pelayanan, fasilitas pendidikan dan kesehatan dan sumber air bersih. • •

Berdasarkan Evaluasi Dampak PNPM Perdesaan 2012, proporsi anggota masyarakat yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan rawat jalan di daerah yang mengikuti PNPM sebesar 5,1% lebih tinggi daripada daerah pembanding. Secara umum, sebagian desa sampel sudah memiliki akses layanan umum untuk bidang pendidikan, kesehatan, air bersih maupun pasar. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan akses masyarakat kepada layanan umum dalam kurun waktu delapan tahun terakhir. Dalam hal ini PNPM dinilai cukup membantu karena ikut menyediakan tambahan dan/atau perbaikan terhadap berbagai sarana tersebut, termasuk perbaikan prasarana infrasturktur jalan yang juga dinilai membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Aktivitas yang didanai PNPM Perdesaan 1998 - 2013

Jenis Kegiatan

PPK PNPM Perdesaan (1998 – 2007) (2008 - 2013)

40.371 Luas lahan pertanian/panjang jalan yang dibangun (Km) 10.451 # sistem air bersih yang dibangun 6.732 # sekolah yang dibangun atau diperbaiki 3.865 # sarana kesehatan yang dibangun atau diperbaiki 4.822 # MCK yang dibangun 9.049 # jembatan yang dibangun 11.062 # sistem irigasi yang dibangun 842 # unit listrik desa yang dibangun 5.041 # kegiatan pendidikan yang didanai 1.037 # kegiatan kesehatan yang didanai 68.737 # kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan yang didanai *sumber: PSF Progress Report 2011

98.186 18.635 33.446 8.764 8.377 10.688 19.687 2.971 13.721 7.949 178.405

11

24

3.

Menurut hasil Studi Skala Kecil Analisis Manfaat Ekonomi Proyek Infrastruktur PNPM Mandiri Perdesaan Tim Independen Bank Dunia 2011 di 3 provinsi menunjukkan rata-rata EIRR (Economic Internal Rate Return) mencapai 26%. Tingginya tingkat pengembalian ini merupakan hasil dari penciptaan berbagai kesempatan ekonomi dan aktivitas yang terjadi berkat pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh komunitas PNPM Mandiri Perdesaan.

4.

Menurut Dampak Evaluasi PNPM Perdesaan2012, PNPM Perdesaan berpengaruh signifikan terhadap perbaikan akses pelayanan kesehatan. Dengan alokasi dana untuk infrastruktur kesehatan mencapai 2,4% dari keseluruhan dana yang disalurkan. Perbaikan tersebut tersebar secara merata baik di kabupaten miskin maupun kabupaten yang tidak terlalu miskin (less poor).

5.

Penghematan biaya yang signifikan dalam pembangunan Biaya pembangunan infrastruktur program PNPM Mandiri Perdesaan terbukti hemat biaya. Dengan adanya partisipasi masyarakat dan sistem ‘bottom up’ dalam PNPM Mandiri, biaya pembangunan infrastruktur perdesaan pada umumnya rata-rata 15%-20% lebih murah dibandingkan dengan menggunakan jasa kontraktor. Menurut hasil evaluasi teknis Infrastruktur PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2013–berdasarkan keseluruhan aspek teknis yang dievaluasi–sebanyak 82% diklasifikasikan memiliki “kualitas tinggi”, 14% memiliki “kualitas memadai” (acceptable quality), dan 4% dinilai “gagal”. Dari keseluruhan prasarana yang dievaluasi, sebanyak 90% masih berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai fungsinya.

25

6.

Meningkatkan kapasitas, kinerja lokal dan kelembagaan, serta pembelajaran demokrasi– pembentukan model perencanaan dan pembiayaan partisipatif. • Dana pinjaman bergulir membuka akses kredit kepada kaum perempuan di wilayah perdesaan dan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan usaha kecil, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendidikan bagi anak-anak. Hingga Desember 2013, total modal kegiatan pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perdesaan secara nasional sebesar Rp 6,6 triliun. Dana pinjaman bergulir ini diberikan kepada 465.000 kelompok dengan jumlah peminjam lebih dari 4,6 juta orang. • Hasil Evaluasi Dampak PNPM Perdesaan 2012 menunjukkan bahwa dalam kegiatan PNPM Perdesaan terdapat tingkat partisipasi yang tinggi, akses informasi dan kepuasan penerima program yang tinggi, terutama di kalangan wanita dan masyarakat miskin. Berdasarkan data yang dikumpulkan pada tahun 2007-2009, sebanyak 48% peserta rapat kegiatan PNPM Perdesaan adalah wanita, dan sebanyak 60% adalah masyarakat miskin. Evaluasi juga menunjukkan bahwa 60% responden melihat PNPM memiliki akses informasi yang bagus. Proporsi penerima program yang menyatakan kepuasannya terhadap pelaksanaan program adalah sebesar 68%. • PNPM Mandiri Perdesaan mengalokasikan maksimal 25% dana kegiatan untuk dana perguliran yang dikenal dengan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP), dimana dana ini dimanfaatkan oleh kaum perempuan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan untuk memajukan usaha kecil mereka. Pada beberapa lokasi PNPM Mandiri Perdesaan swadaya masyarakat bisa mencapai 17% dana BLM (Bantuan Langsung untuk Masyarakat). Namun, angka ini mengalami penurunan hampir 6% setelah tahun 2007 akibat adanya perubahan kebijakan program yang tidak lagi mensyaratkan kontribusi swadaya sebagai prasyarat untuk proyek-proyek utama. • Tingginya komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Semua kabupaten yang berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana bersama pelaksanaan program dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan besar kontribusi lebih dari 30-40% dari total dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.

26

B. PNPM Mandiri Perkotaan •

PNPM Mandiri Perkotaan, hingga saat ini telah mendanai kegiatan infrastruktur : Perpipaan 2.043.270 meter Drainase 10.548.050 meter Saluran Pembuangan Limbah 1.264.410 meter Saluran Irigasi 237.519 meter Tembok Penahan/Siring/Plengsengan 2.936.242 meter Jalan 33.604.642 meter Gorong-Gorong 244.918 meter Jembatan 168.257 meter Sarana Air Bersih 76.581 unit Sarana MCK 140.048 unit Sarana Irigasi 1.548 unit Penerangan Umum 82.051 unit Perumahan 135.702 unit Sarana Kesehatan 13.952 unit Sarana Pendidikan 6.479 unit Sarana perdagangan 3.369 unit Tambatan perahu 12.917 unit *sumber: PNPM Mandiri Perkotaan

• Sebanyak 632.135 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di lokasi PNPM Mandiri Perkotaan telah berpartisipasi dalam proses demokrasi, berpartispasi dalam perecanaan dan pengambilan keputusan menyangkut alokasi dana bagi pembangunan publik di desa masing-masing. • Hingga Desember 2013, total dana kegiatan pinjaman bergulir di PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp 2,880 triliun. Dana pinjaman bergulir ini diberikan kepada 612.148 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan jumlah peminjam sebanyak 3.167.599 orang. • Sejak 2007 sampai dengan 2013, total dana sosial yang terserap melalui PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp 627 miliar. Seluruh dana tersebut diperuntukkan bagi peningkatan SDM, kesehatan, beasiswa dan santunan sosial/hibah. • Alokasi pemanfaatan dana BLM untuk santunan sosial/hibah adalah yang terendah dan nilainya akan terus berkurang. Kecenderungan ini dinilai positif karena sesuai dengan kebijakan baru di tahun 2008, PNPM Mandiri Perkotaan mendorong agar pemanfaatan dana sosial tidak lagi bersifat hibah melainkan memiliki dampak yang berkelanjutan di masyarakat. • Partisipasi perempuan dalam berbagai pertemuan dan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan terus meningkat. Lebih dari 44% perempuan turut berpartisipasi dalam perencanaan dan kegiatan, sementara 43% masyarakat yang hadir dalam berbagai pertemuan adalah kaum perempuan. • Tingginya komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Kontribusi Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan mencapai 70% dari total dana pelaksanaan kegiatan di kelurahan.

27 C. PNPM Generasi Sehat dan Cerdas PNPM Generasi merupakan program pendukung PNPM Mandiri yang didukung oleh Pemerintah Indonesia sejak 2007 untuk mempercepat pencapaian MDG terkait dengan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan pendidikan dasar. • PNPM Generasi yang bekerja di 11 propinsi, 64 kabupaten, dan 499 kecamatan, memperkenalkan sebuah inovasi dalam pemanfaatan dana Bantuan Sosial Tunai Bersyarat dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (CDD) untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dalam mencapai 12 indikator yang menjadi prioritas kebutuhan terkait dengan pendidikan dan kesehatan ibu dan anak. • PNPM Generasi mampu meningkatkan jumlah ibu hamil yang mengkonsumsi suplemen zat besi. Berdasarkan hasil Evaluasi Dampak PNPM Generasi 2011, jumlah paket suplemen zat besi yang diberikan kepada ibu hamil meningkat sebesar 0,08%. Angka ini 4,7% lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi yang termasuk ke dalam kelompok kontrol. • PNPM Generasi juga mengurangi jumlah penderita gizi buruk secara signifikan. Secara keseluruhan, terdapat penurunan sebesar 2,2%. Angka ini lebih rendah 10% dari tingkat gizi buruk di kecamatan yang termasuk kelompok kontrol. • Dampak paling signifikan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Jumlah anak-anak dengan berat badan di bawah standar menurun sebesar 8,8%. Angka ini 20% lebih rendah dari lokasi yang termasuk dalam kelompok kontrol. Jumlah anak-anak dengan berat badan sangat di bawah standar (severe underweight) juga menurun sebesar 5,5%, yaitu 33% lebih rendah dari kelompok kontrol. Kemudian jumlah anak yang menderita stunting atau tumbuh kembang anak yang terhambat menurun sebesar 6,6 persen, yaitu 21 persen lebih rendah dari wilayah kelompok kontrol. • Dalam hal pendidikan, PNPM Generasi telah memperbesar tingkat partisipasi sekolah pada anak usia 7–12 tahun sebesar 0,8%. Dari hasil survey yang dilakukan 2008–2010, kenaikan partisipasi paling signifikan terjadi di NTT, yaitu tingkat pendaftaran sekolah untuk anak usia 7–12 tahun meningkat sebesar 3,8%. Angka ini 4% lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi di wilayah kelompok kontrol (control areas). • Dalam proses pelaksanaannya, PNPM Generasi mengajak kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan layanan kesehatan dasar dan pendidikan–rata-rata 67% peserta yang hadir dalam pertemuan sosialisasi program, perencanaan, pemantauan adalah perempuan.

28

D. Program PNPM Infrastruktur Perdesaan (PNPM RIS) • •

PNPM RIS dilaksanakan di empat provinsi (Jambi, Lampung, Riau dan Sumatera Utara), 34 kabupaten dan 600 desa yang dilakukan di bawah tanggung jawab Direktorat Pengembangan Pemukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Infrastruktur yang dibangun PPIP tahun 2008 - 2012:

Jenis Infrastruktur Jalan lingkungan # jembatan # tambatan kapal nelayan

PPIP 1 (selesai)

PPIP 2 (aktif )

PPIP 2 (aktif – 2012)

1.630 km

2.840 km

517 km

5.483

4.200

1.000

52

Saluran drainase

142 km

260 km

100 km

Saluran Irigasi

26 km

12 km

4 km

Sistem Air Bersih

355

440

26

Sumur air

75

1.400

110

Pipanisasi air bersih

50 km

30 km

5 km

MCK

1.820

510

80

*sumber: PSF Progress Report 2012

29

E. PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) • •

PNPM PISEW dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum di 237 kecamatan, 34 kabupaten dan 9 provinsi. Infrastruktur yang dibangun PNPM PISEW 2009 – 2012:

Transportasi Jalan Jembatan Sandaran Perahu Lainnya Air Bersih dan Sanitasi Sarana Air bersih Pemipaan Sarana Air Bersih MCK Drainase Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Ruang Bersalin Peningkatan Produksi Pertanian Saluran Irigasi Pembangunan Sarana Air untuk pertanian Jalan untuk akses pertanian Dinding Penahan Tanah Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Pasar Desa Lantai Pengeringan, Gudang

7.966 km 26.040 meter 216 unit 5.705 paket 2.036 unit 486 km 1.286 unit 310.816 meter 869 unit 529.342 meter 750 unit 43.960 meter 33.645 meter 398 unit 235 unit

Pendidikan SD dan SMP Mebel Perlengkapan Sekolah *sumber: PSF Progress Report 2011

503 unit 4.254 set 121 paket

30

12

PETA JALAN PNPM MANDIRI (Road Map)

Peta PNPM Mandiri (PNPM Road Map) merumuskan dengan jelas masa depan dan berbagai strategi yang akan digunakan dilaksanakan oleh Pemerintah danmasyarakat bagi keberlanjutan programprogram pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Naskah usulan Peta Jalan PNPM Mandiri disusun sejak pada bulanAgustus 2011 oleh Kelompok Kerja yang terdiri dari Pokja unit Kebijakan klaster II (TNP2K) bersama anggota Sekretariat Pokja Pengendali (KemenkoKesra) yang telah melakukan berbagai review dan konsultasi dengan unsur pemerintah, pelaku dan masyarakat secara umum.

31

Terdapat 3 sasaran penting dalam penyusunan naskah Peta Jalan ini yaitu: (i) tersusunnya arah, prinsip, kriteria, indikator dan panduan untuk keberlanjutan; (ii) tersusunnya standar proses dan contoh praktek yang baik guna meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan program pemberdayaan dan; (iii) tersusunnya strategi koordinasi antar klaster dan program guna memperkuat keberlanjutan lembaga masyarakat yang mandiri, akuntabel serta peran Pemerintah Daerah dan masyarakat secara umum. Dengan memakai pendekatan pokok yakni melakukan transformasi pemberdayaan dari sebuah program menjadi sebuah gerakan sosial, naskah usulan Peta Jalan PNPM Mandiri menetapkan tiga capaian berkesinambungan yakni capaian berupa masyarakat BERDAYA (community participation) menuju masyarakat MANDIRI (community Institution) dan tujuan akhir berupa masyarakat yang MADANI (community engagement). Acuan utama dalam menyusun langkah kebijakan (action plan) ini adalah arahan Wakil Presiden Republik Indonesia mengenai keberlanjutan PNPM Mandiri (Maret, 2012) yang menjadi pedoman pokok dalam menjabarkan 5 pilar kebijakan dalam naskah usulan Peta Jalan PNPM Mandiri. Peta Jalan membutuhkan seperangkat sarana untuk dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, disusunlah Langkah Kebijakan Pelaksanaan Peta Jalan PNPM Mandiri (PNPM Road Map Action Plan) berupa serangkaian usulan kebijakan yang dinilai paling strategis untuk memastikan terjadinya capaian program pemberdayaan masyarakat yang berdaya, mandiri dan madani sebagaimana yang dituangkan dalam naskah berikut ini.

12

32

13 5 Pilar Peta Jalan PNPM Mandiri 1. Pilar Integrasi Pemberdayaan Masyarakat Integrasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif PNPM Mandiri telah memperkuat partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan. Keberlanjutan dari penguatan tersebut akhirnya ditentukan oleh terintegrasinya prinsip, mekanisme dan tata kelola yang dipromosikan PNPM Mandiri ke dalam prinsip, mekanisme dan tata kelola perencanaan pembangunan di daerah. Rencana pembangunan masyarakat yang difasilitasi PNPM Mandiri diinetgrasikan dengan Perencanaan Reguler (satu desa/ kelurahan, satu rencana) agar diakomodasi oleh Kabupaten/Kota.

33

2. Pilar Keberlanjutan Pendampingan (Fasilitator) Keberlanjutan Pendamping dan Fasilitasi yang Efektif Salah satu unsur keberhasilan PNPM Mandiri terkait erat dengan fasilitasi dan pendampingan masyarakat yang efektif. Dalam Temu Nasional PNPM Mandiri dideklarasikan upaya memperkuat kapasitas dan kompetensi pendamping masyarakat sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat, serta pengakuan profesi dan kinerja mewujudkan kewirausahaan sosial. Pengakuan profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat melalui sertifikasi, uji kompetensi, perbaikan standar imbalan kerja/renumerasi, merupakan upaya untuk memelihara investasi dan mengembangkan aset sumberdaya manusia. 3. Pilar Penguatan Kelembagaan Masyarakat Penguatan Kapasitas & Status Hukum Lembaga Masyarakat Lembaga Masyarakat yang dibentuk oleh program-program pemberdayaan masyarakat yang telah menyerap banyak sumberdaya dan sumberdana memerlukan penguatan dalam kapasitas dan status hukumnya. Tanpa kebijakan tersebut, capaian yang telah diperoleh selama bertahun-tahun lambat laun dapat saja berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Penguatan diperlukan guna menghindari risiko gagalnya investasi modal sosial yang telah dicurahkan oleh Pemerintah selama ini. 4. Pilar Peran Pemerintah Daerah Peningkatan Integrasi dan Koordinasi Pusat & Kemitraan Pusat–Daerah Mendorong peningkatan peran Pemerintah Daerah tidak saja akan mengurangi beban Pemerintah Pusat, melainkan sekaligus memperkuat kapasitas dan kualitas Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan pembangunan umumnya dan program pemberdayaan masyarakat khususnya, Pemerintah Pusat perlu secara bertahap mengalihkan berbagai dukungan serta pengelolaan kepada Pemerintah Daerah. Sebaliknya, Pemerintah Daerah diharapkan mampu untuk mengembangkan inisiatif dalam mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. 5. Pilar Peningkatan Tata Kelola, Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola yang Efektif & Responsif Tata kelola yang baik (good governance) telah ditetapkan sebagai salah satu penanda (legasi) yang penting dari penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan kebijakan ‘percepatan’ dalam menginternalisasi prinsip dan mekanisme Tata Kelola, Transparansi dan Akuntabilitas, sehingga menjadi komponen yang secara inheren melekat dalam setiap tahap dan model penyelenggaraan pembangunan.

13

34

14

Undang-Undang Desa (UU Desa)

Undang-Undang Desa (UU Desa) Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, DPR RI mensahkan Undang-Undang Desa pada tanggal 18 Desember 2013 dan secara resmi telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia sebagai UU 6/2014 Desa. Prinsip-prinsip utama dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diadopsi dalam UU Desa ini. Usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa diprakarsai oleh pemerintah untuk memberikan status hukum yang lebih kuat dan memastikan penyaluran anggaran dari pusat ke desa untuk dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

35

Salah satu dasar disahkannya UU ini adalah untuk melembagakan prinsip-prinsip PNPM. UU Desa ini akan dilaksanakan secara menyeluruh tahun 2015 atau 2016, di mana desa akan menerima dana secara reguler untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat. UU Desa juga memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah dan masyarakat desa dengan mengadopsi prinsip-prinsip PNPM, seperti Musyawarah Desa (MD) Tahunan dan sistem informasi desa. Implikasi UU Desa terhadap Peta Jalan PNPM Mandiri UU Desa disusun berdasarkan pembelajaran dan capaian pelaksanaan PNPM Mandiri. Selain itu, UU Desa juga mengadopsi arah kebijakan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam lima pilar Peta Jalan PNPM Mandiri. UU Desa dapat dilihat sebagai salah satu capaian utama pemerintah dalam upaya memastikan pengembangan dan keberlanjutan PNPM Mandiri. Dengan demikian, dalam masa persiapan pelaksanaan UU Desa diperlukan keterlibatan dan dukungan dari seluruh Kementerian dan Lembaga pelaksana PNPM Mandiri. Dalam perumusan berbagai peraturan pelaksanaan serta implementasi UU Desa, PNPM Mandiri diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung utama sekaligus sebagai periode transisi dari program pemberdayaan masyarakat menjadi agenda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan UU Desa.

14

36

15 DAFTAR KONTAK KEMENTERIAN/LEMBAGA Kementerian Dalam Negeri Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Alamat : Jl. Pasar Minggu Km. 19, Jakarta 12072 Telp : (021) 384 6391, (021) 384 6113 Fax : (021) 384 9422 Website : http://www.depdagri.go.id atau http://www.pmd.depdagri.go.id Email : [email protected] Kementerian Pekerjaan Umum Direktur Jenderal Cipta Karya Alamat : Jl. Pattimura No. 20, Jakarta Selatan, 12110 Telp/Fax : (021) 727 965 78 Website : http://ciptakarya.pu.go.id/v3/

37

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat Telp : (021) 345 9077 Website : http://www.menkokesra.go.id/ Email : [email protected] Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Kepala BAPPENAS Bidang Kemiskinan, Ketenaga Kerjaan dan Usaha Kecil Menengah Alamat : Jl. Taman Suropati No. 2 Telp : (021) 319 36207 Fax : (021) 2533 707 Website : http://www.bappenas.go.id/ Email : [email protected] TNP2K (Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan) Sekretariat Wakil Presiden Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Alamat : Jl. Kebon Sirih No. 35, Jakarta Pusat 10110 Telp : (021) 391 2812 Fax : (021) 391 2513 Website : http://tnp2k.go.id/ Email : [email protected] Kementerian Komunikasi dan Informatika Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110 Telp/Fax : (021) 385 7974 Website : http://www.kominfo.go.id Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri Alamat : Jl. Merdeka Barat No. 3 Gedung Utama Lt. 12 Jakarta Pusat 10110 Telp/Fax : (021) 386 0565/ (021) 345 9077 Website : http://www.pnpm-mandiri.org Email : [email protected] PNPM Support Facility (PSF) Alamat : Jl. Diponegoro No. 72, Menteng. Jakarta 10310 Telp : (021) 2985 6300/ (021) 3148 175 Fax : (021) 3190 3090 Website : http://www.pnpm-support.org Email : [email protected]

15

38

16

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

APBD

Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah

APBN

Anggaran Pendapatan & Belanja Nasional

BAPPENAS

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

BKAD

Badan Kerjasama Antar Desa

BLM

Bantuan Langsung Masyarakat

BPKP

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BPS

Badan Pusat Statistik

BRI

Bank Rakyat Indonesia

BNI

Bank Negara Indonesia

Bupati

Kepala Kabupaten

Camat

Kepala Kecamatan

CDD

Community Driven Development



(Pembangunan Berbasis Masyarakat)

DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

EIRR

Economic Internal Rate of Return

HOK

Hari Orang Kerja

Inpres Instruksi Presiden JMC

Joint Management Committee (Komite Manajemen Bersama)

Kabupaten

Pembagian wilayah di bawah provinsi

Kecamatan

Pembagian wilayah di bawah kabupaten atau kota

Kemenko Kesra

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

KMW

Konsultan Manajemen Wilayah

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPPN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

39

KSM Kelompok Swadaya Masyarakat LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat

M&E

Monitoring & Evaluasi

MAD/K

Musyawarah Antar Desa/Kelurahan/Kampung

MCK

Mandi Cuci Kakus

MD

Musyawarah Desa

MDG

Millennium Development Goals



(Tujuan Pembangunan Milenium)

Menko

Menteri Koordinator

Perpres

Peraturan Presiden

PJOK

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan

PMD

Pemberdayaan Masyarakat Desa

PMU

Project Management Unit (Unit Manajemen Proyek)

PNPM Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

PNPM Mandiri BKPG

PNPM Mandiri Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong

PNPM Mandiri DTK

PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus

PNPM Mandiri Generasi

PNPM Mandiri Generasi Sehat dan Cerdas

PNPM Mandiri IP/RIS

PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan/RIS PNPM

PNPM Mandiri LMP

PNPM Mandiri Lingkungan Mandiri Perdesaan

PNPM-MKP

PNPM Mandiri Kelautan Perikanan

PNPM Mandiri Pamsimas

PNPM Mandiri Pembangunan Air Minum dan Banitisi Berbasis Masyarakat

PNPM Mandiri Pariwisata

PNPM Mandiri Pariwisata

PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perkotaan

PNPM Mandiri Perkotaan

PNPM Mandiri PISEW

PNPM Mandiri Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah

PNPM Mandiri PUAP

PNPM Mandiri Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

PNPM Mandiri P2SPP

PNPM Mandiri Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif

PNPM Mandiri RESPEK

Rencana Strategis Pembangunan Kampung

PNPM Mandiri Sanimas

PNPM Mandiri Perkotaan dan Program Sanitasi



16

40

Podes

Potensi Desa

Pokja Pengendali

Kelompok Kerja Koordinator PNPM Mandiri Tingkat Nasional

PPK

Program Pengembangan Kecamatan

PPM

Pengelolaan Pengaduan Masalah

PSF

PNPM Support Facility

PU Kementerian Pekerjaan Umum P2KP

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

RKPDes

Rencana Kerja Pembangunan Desa

RLF

Revolving Loan Funds (Pinjaman Dana Bergulir)

Road Map

Peta Jalan

RPJMDes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

RTM

Rumah Tangga Miskin

Satker

Satuan Kerja

SDM

Sumber Daya Manusia

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Desa

SPP

Simpan Pinjam kelompok Perempuan

SUSENAS

Survei Sosial Ekonomi Nasional

TKPK

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

TNP2K

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

TPK

Tim Pengelola Kegiatan

UEP

Usaha Ekonomi Produktif

UKM

Usaha Kecil Menengah

UPK

Unit Pengelola Kegiatan

42