by Opong-Sosialisasi Perka No. 2 Th 2017-Perpusnas 18 Juli 2017

by Opong-Sosialisasi Perka No. 2 Th 2017-Perpusnas

18 Juli 2017

1

SOSIALISASI PERATURAN KEPALA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING PusatPengembanganPustakawan


2

18 Juli 2017

Perpustakaan

Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

UU No. 43 Th 2007 tentang Perpustakaan dan Permenpan RB No. 9 Th 2014 Tentang Jafung Pust dan AKnya


3

Pustakawan

Seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan UU No. 43 Th 2014

18 Juli 2017


4

18 Juli 2017

Jabatan Fungsional Pustakawan

adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. (1) Berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang kepustakawanan (2) Merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS Permenpan RB No. 9 Th 2014


5

18 Juli 2017

Pustakawan

PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan

Permenpan RB No. 9 Th 2014


6

18 Juli 2017

Kepustakawanan

Kegiatan ilmiah dan profesional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan dan pengembangan sistem kepustakawanan. UU No. 43 Th 2007 tentang Perpustakaan dan Permenpan RB No. 9 Th 2014 Tentang Jafung Pust dan AKnya


18 Juli 2017

7 Struktural Jabatan Karier Fungsional


18 Juli 2017

8 Pustakawan Keterampilan Kategori JF Pustakawan Pustakawan Keahlian


9

18 Juli 2017

Pustakawan Keterampilan Pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Diploma dua Ilmu Perpustakaan, atau Diploma dua bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan Perpustakaan Nasional RI dan telah mengikuti serta lulus Diklat Fungsional Pustakawan Keterampilan


18 Juli 2017

10 Jenjang Jabatan dan Golongan Kepangkatan Pustakawan

Keterampilan

ØPustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil: (Gol. II/b, II/c dan II/d) ØPustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir: (Gol.III/a dan III/b) ØPustakawan Penyelia: (Gol. III/c dan III/d)


11

18 Juli 2017

Pustakawan Keahlian

Pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Perpustakaan, atau Sarjana bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Perpustakaan Nasional RI dan telah mengikuti serta lulus Diklat Fungsional Pustakawan Keahlian


12 Jenjang Jabatan dan Golongan Kepangkatan

Pustakawanan Keahlian

ØPustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama: (Gol. III/a dan III/b) ØPustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda: (Gol. III/c dan III/d) ØPustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya: (Gol. IV/a, IV/b dan IV/c) ØPustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama: (Gol. IV/d dan IV/e)

18 Juli 2017


18 Juli 2017

Formasi CPNS

13

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan

Pengangkatan PNS dari Jabatan Lain

Penyesuaian/ Inpassing


14

18 Juli 2017

Formasi PNS a. Berijazah paling rendah DII/S1/ D IV Ilmu Perpustakaan atau DII/S1/ D IV bidang lain ditambah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Pustakawan Keterampilan/Keahlian b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I, golongan ruang II/b atau Penata Muda, golongan ruang III.a; c. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir. d. CPNS tersebut setelah ditetapkan sebagai PNS paling lama 1 tahun harus mengikuti dan lulus Diklat fungsional di bidang Kepustakawanan. e. PNS di atas paling lama 2 (dua) tahun sejak lulus Diklat tersebut harus diangkat dalam Jabatan Pustakawan.


18 Juli 2017

15 Pengangkatan PNS dari Jabatan Lain dalam Jabatan

Fungsional Pustakawan

a. Sebagaimana di ketentuan di atas b. Memiliki pengalaman di bidang kepustakawanan paling singkat 1(satu) tahun; c. Berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; d. Tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pustakawan; dan e. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan by Opong-Sosialisasi Perka No. 2 Th 2017-Perpusnas

16 1. Penyesuaian/Inpanssing

2. Pengangkatan Pertama/Formasi CPNS 3. Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

18 Juli 2017


17

18 Juli 2017

Penyesuaian/Inpassing

adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu

didasarkan pada kebutuhan organisasi/formasi mengikuti ketentuan yang berlaku (Menpan RB & Instansi Pembina) mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan bulan Desember 2018


18

Latar Belakang Kebijakan Inpassing UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Moratorium Penerimaan CPNS Reorganisasi Kabinet Kerja

18 Juli 2017

Lanjutan...


19

Adanya Penataan Organisasi yang berdampak pada penataan ASN-PNS pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Adanya Kebijakan Penguatan dan pengembangan PNS dalam Jabatan Fungsional.

Dalam rangka pengembangan karier dan profesionalisme serta peningkatan kinerja organisasi

Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

18 Juli 2017

JUMLAH PNS MENURUT JABATAN


20

Jabatan

Jumlah

1

JPT Utama &Madya (Eselon I)

2

JPT Pratama (Eselon II)

20,383

3

Administrator (Eselon III)

100,016

4

Pengawas (Eselon IV)

332,667

5

Pelaksana (Eselon V)

16,809

6

JFT Guru

7

JFT Kesehatan

194,515

8

JFT Teknis

448,302

9

JFU Administrasi

18 Juli 2017

Pengawas (Eselon IV) 7.43%

654

JFU Administrasi 37.68% JFT Guru 37.44%

1,675,562 JFT Teknis 10.01%

1,686,407

Jabatan Fungsional Umum (JFU) Administrasi sangat dominan (37.68%). Perlu dikelola melalui: • Pengalihan JFU Adm ke JFT Teknis bagi yang memenuhi syarat • Peningkatan Kompetensi • Formasi JFU Administrasi dibatasi Catatan: Pengangkatan PNS dari jalur honorer THK1-THK2 dari tahun 2005-2014 = 1.163.883

JFT Kesehatan 4.34%

Tujuan


18 Juli 2017

21

• Dalam rangka pengembangan karir pustakawan, profesionalisme, peningkatan kinerja organisasi perpustakaan, dan memenuhi kebutuhan pustakawan di semua jenis perpustakaan

Dasar Hukum


18 Juli 2017

22 § Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan § Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara § Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan § Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara § Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 § Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015


18 Juli 2017

23 Lanjutan…

§ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya § Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing § Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya § Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya


18 Juli 2017

24 Lanjutan…

§ Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 § Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/Inpassing


25

18 Juli 2017

Definisi/Pengertian • Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. • Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. • Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. • Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.


18 Juli 2017

26 Lanjutan… § Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang selanjutnya disingkat PPK Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Lembaga Pemerintah Non Kementerian. § Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat PPK Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.


18 Juli 2017

27 Lanjutan… § Pimpinan Unit Kerja adalah Pejabat setingkat eselon II pada Kementerian/Lembaga atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Provinsi dan Kabupaten/Kota. § Perpustakaan Nasional yang selanjutnya adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan. § Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan yang selanjutnya disingkat LSP Pustakawan adalah lembaga yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP untuk melakukan sertifikasi kompetensi profesi Pustakawan.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan by Opong-Sosialisasi Perka No. 2 Th 2017-Perpusnas

28

Kualifikasi Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Pengalaman Uji Kompetensi/Sertifikasi Pencapaian Prestasi Kerja Penetapan Kebutuhan/Formasi Jabatan

18 Juli 2017

PNS yang Dapat Disesuaikan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan by Opong-Sosialisasi Perka No. 2 Th 2017-Perpusnas

29

1

• Pelaksana, Pengawas, Administrator dan Pejabat Pimpinan Tinggi yang pernah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Perpusdokinfo

18 Juli 2017

2 • PNS yang pengangkatannya berdasarkan formasi sebagai pejabat fungsional Pustakawan setelah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

3 • Pejabat fungsional Pustakawan yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat memenuhi angka kredit.

Persyaratan Umum Kategori JF Pustakawan Keterampilan by Opong-Sosialisasi Perka No. 2 Th 2017-Perpusnas

30

18 Juli 2017

1. Berijazah paling rendah SLTA atau sederajat /Diploma I/Diploma II/Diploma III; 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/b; 3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan paling kurang 2 (dua) tahun; 4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang perpustakaan 5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

Persyaratan Umum Kategori JF Pustakawan Keahlian by Opong-Sosialisasi Perka No. 2 Th 2017-Perpusnas

31

18 Juli 2017

1. Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV); 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan paling kurang 2 (dua) tahun; 4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang perpustakaan 5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.


32

Persyaratan Administrasi

18 Juli 2017

1. Fotokopi ijazah terakhir yang disahkan oleh Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; 2. Fotokopi SK pengangkatan jabatan terakhir yg disahkan oleh Bagian Kepegawaian Instansi ybs; 3. Fotokopi SK pembebasan bagi Pustakawan yang dibebaskan sementara; 4. Fotokopi Kartu Pegawai; 5. Fotokopi penilaian prestasi kinerja 1 (satu) tahun terakhir;

Lanjutan…


18 Juli 2017

33 6. DRH yang berisi pengalaman ttg pelaksanaan tugas di bidang kepustakawanan selama paling singkat 2 th; 7. Surat persetujuan dari Pimpinan Unit Kerja; 8. Surat pernyataan bersedia diangkat dalam jf Pustakawan dan tidak rangkap jabatan; 9. Surat pernyataan tdk pernah dijatuhi hukuman disiplin tk berat/sedang dlm kurun waktu 5 th terakhir; 10. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.


34

Usia Paling Tinggi & Gol. Kepangkatan

18 Juli 2017

Keterampilan a. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana. b. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.


• 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana.

2

3

35


18 Juli 2017

• 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.


36


18 Juli 2017

Keahlian a. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pelaksana dengan pangkat paling rendah Penata Muda (Gol. III/a). ` b. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Administrator dengan pangkat paling rendah Penata Tingkat I (Gol. III/d) dan Pengawas dengan pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (Gol. III/b). c. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi Administrator dengan pangkat paling rendah Pembina (Gol. IV/a) yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya. d. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dengan pangkat paling rendah Pembina Tingkat I (Gol. IV/c).


• 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi Administrator dengan pangkat paling rendah Pembina (Gol. IV/a) yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya.

1

• 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Administrator dengan pangkat paling rendah Penata Tingkat I (Gol. III/d) dan Pengawas dengan pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (Gol. III/b).

1

• 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pelaksana dengan pangkat paling rendah Penata Muda (Gol. III/a). `

2


3

37

18 Juli 2017

• 1sebelum batas usia pensiun dalam jabatan (satu) tahun terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dengan pangkat paling rendah Pembina Tingkat I (Gol. IV/c).


38

Ketentuan Lain

18 Juli 2017

1. Bagi PNS dengan kualifikasi pendidikan SLTA, dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pustakawan harus lulus pendidikan formal dengan jenjang pendidikan paling rendah Diploma II (D-II) perpustakaan, dokumentasi, dan informasi atau bidang lain serta lulus pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan dengan pola 150 jam pelatihan.


39

Lanjutan...

18 Juli 2017

2. Bagi PNS dengan kualifikasi pendidikan SLTA yang lulus pendidikan formal dengan jenjang pendidikan paling rendah Diploma II (D-II) Perpustakaan, tidak diwajibkan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan dengan pola 150 jam pelatihan.


Lanjutan...

18 Juli 2017

40

3. Bagi PNS dengan kualifikasi pendidikan Diploma II (D-II), sampai dengan Doktor (S-3) selain bidang Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pustakawan harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan dengan pola 150 jam pelatihan.


41

Lanjutan...

18 Juli 2017

4. Pejabat fungsional Pustakawan yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dapat mengikuti penyesuaian/inpassing sepanjang belum ditetapkan keputusan pemberhentiannya paling lama 2 (dua) tahun sejak dibebaskan sementara.


42

Lanjutan...

18 Juli 2017

5. Dalam hal PNS tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 maka Surat Keputusan pengangkatan sebagai pejabat fungsional Pustakawan dicabut dan diberhentikan dari jabatannya.


43

Lanjutan...

18 Juli 2017

6. PPK Pusat dan PPK Daerah dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah PNS dinyatakan lulus uji kompetensi harus sudah menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan sesuai dengan jabatan yang didudukinya.


44

Hal Lain yang Perlu Diperhatikan

18 Juli 2017

1. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional pustakawan berdasarkan angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing. 2. PNS yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan dari jabatan fungsional pustakawan: a. Dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki. b. Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS paling kurang 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Surat Keputusan penyesuaian/inpassing PNS yang bersangkutan dalam jabatan fungsional pustakawan


18 Juli 2017

45 Proses Penetapan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional

Pustakawan

1. PPK Pusat dan PPK Daerah menyampaikan surat usulan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan kepada Kepala Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Kepala ini diundangkan. 2. Kepala Perpustakaan Nasional mengangkat Tim untuk melakukan validasi terhadap formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan yang diusulkan oleh PPK Pusat dan PPK Daerah. 3. Kepala Perpustakaan Nasional menyampaikan hasil validasi formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan yang diusulkan PPK Pusat dan PPK Daerah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


46

18 Juli 2017

Lanjutan… 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan melalui eformasi berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan pendapat Menteri Keuangan. 5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan hasil penetapan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan kepada PPK Pusat dan PPK Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perpustakaan Nasional.

Alur Proses Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan


47

MULAI

PERMOHONAN USULAN FORMASI JFP PPK PUSAT DAN DAERAH VALIDASI USULAN USULAN FORMASI JFP TIM DARI PERPUSNAS

PENYAMPAIAN HASIL VALIDASI PERPUSNAS KE MENPANRB

PENETAPAN FORMASI (E-FORMASI) MENPAN RB PENYAMPAIN HASIL PENETAPAN FORMASI MENPAN RB KE PPK & PERPUSNAS

SELESAI

18 Juli 2017


48

No

1 2 3 4 5 6 7

18 Juli 2017

Usulan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan (Lampiran I Perka Kaperpusnas RI No 2/2017)

Nama Jabatan

Pustakawan Terampil Pustakawan Mahir Pustakawan Penyelia Pustakawan Ahli Pertama Pustakawan Ahli Muda Pustakawan Ahli Madya Pustakawan Ahli Utama

ABK

Jumlah Pustakawan yang ada

Kurang/ Lebih

Usulan


49

18 Juli 2017

Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing 1. PPK Pusat dan PPK Daerah menginformasikan kepada seluruh PNS di lingkungan masing-masing perihal penyesuaian/inpassing dalamJabatan Fungsional Pustakawan. 2. PNS mengajukan surat permohonan penyesuaian/inpassing kepada Pimpinan Unit Kerja dengan melampirkan persyaratan administrasi. 3. Pimpinan Unit Kerja menyeleksi berkas administrasi PNS yang mengajukan permohonan penyesuaian/inpassing. 4. Pimpinan Unit Kerja menetapkan daftar nama PNS yang dapat mengikuti penyesuaian/inpassing.


50

18 Juli 2017

Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing 5. Pimpinan Unit Kerja mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan administrasi kepada PPK Pusat dan PPK Daerah. 6. PPK Pusat dan PPK Daerah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan dengan memperhatikan: a. kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas persyaratan administrasi yang dilampirkan; b. tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan; dan c. tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, jabatan, serta masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit.


18 Juli 2017

51 Lanjutan…

7. PPK Pusat dan PPK Daerah menyampaikan usulan PNS yang akan mengikuti uji kompetensi setelah memenuhi persyaratan administrasi kepada Kepala Perpustakaan Nasional. 8. Panitia uji kompetensi yang diangkat oleh Kaperpusnas melakukan uji kompetensi. 9. Panitia uji kompetensi menyampaikan hasil uji kompetensi kepada Kaperpusnas. 10. Kaperpusnas memberikan rekomendasi/ persetujuan pengangkatan PNS dlm JF Pustakawan kepada PPK Pusat dan PPK Daerah.


18 Juli 2017

52 Lanjutan…

11. PPK Pusat & PPK Daerah menetapkan keputusan pengangkatan PNS dlm JF Pustakawan. 12. PPK Pusat dan PPK Daerah melaporkan hasil pengangkatan PNS dlm JF Pustakawan kepada Kaperrpusnas 13. Kepala Perpustakaan Nasional melaporkan hasil pelaksanaan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pustakawan kepada: a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan b. Kepala Badan Kepegawaian Negara.


18 Juli 2017

53 Lanjutan…

8.

Panitia uji kompetensi yang diangkat oleh Kaperpusnas melakukan uji kompetensi.

9.

Panitia uji kompetensi menyampaikan hasil uji kompetensi kepada Kaperpusnas.

10. Kaperpusnas memberikan rekomendasi/ persetujuan pengangkatan PNS dlm JF opPustakawan kepada PPK Pusat dan PPK Daerah. 11. PPK Pusat & PPK Daerah menetapkan keputusan pengangkatan PNS dlm JF Pustakawan. 12. PPK Pusat dan PPK Daerah melaporkan hasil pengangkatan PNS dlm JF Pustakawan kepada Kaperrpusnas 13. Kepala Perpustakaan Nasional melaporkan hasil pelaksanaan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pustakawan kepada: a.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan

b. Kepala Badan Kepegawaian Negara.


54

18 Juli 2017

Usulan Formasi JFP

Validasi usulan

Tembusan Penyampaian hasil penetapan formasi Penyampaian hasil penetapan formasi Penyampaian hasil validasi

Penetapan Kebutuhan Formasi JFP melalui e-formasi http://sdma.menpan.go.id/ Pertimbangan ke MENPANRB Pertimbangan ke MENPANRB

by Opong-Sosialisasi PerkaPROSES No. 2 Th 2017-Perpusnas ALUR INPASSING

55

JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

PENYAMPAIAN USULAN PNS YANG MENGIKUTI INPASSING

MULAI

PPK KEPADA PERPUSNAS

INFORMASI INPASSING

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI :

PPK

PANITIA UJI

PERMOHONAN INPASSING :

PENYAMPAIAN HASIL UJI PANITIA UJI KEPADA PERPUSNAS

PNS

SELEKSI BERKAS ADMINISTRASI: ORGANISASI

Tidak memenuhi persyaratan

Memenuhi persyaratan

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM JFP : PPK

PENETAPAN DAN PENGUSULAN PNS YANG MENGIKUTI INPASSING:

LAPORAN HASIL PENGANGKATAN PNS KE DALAM JFP PPK KEPADA PERPUSNAS

ORGANISASI Perbaikan usulan

VERIFIKASI DAN VALLIDASI USULAN: PPK

REKOMENDASI/ PERSETUJUAN KE DALAM JFP (PERPUSNAS KEPADA PPK

Lolos verifikasi dan validasi

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN INPASSING :(PERPUSNAS KEPADA MENPAN-RB DAN BKN)

DATABASE Pejabat Fungsional Pustakawan

SELESAI

18 Juli 2017


56

18 Juli 2017

Uji Kompetensi

•

Uji kompetensi akan dilakukan melalui 2 metode tes tertulis atau portofolio.

•

Bagi PNS yang akan mengikuti uji kompetensi melalui penilaian portofolio tidak perlu mengikuti tes tertulis.

•

Dokumen portofolio diserahkan pada saat menyerahkan dokumen persyaratan administrasi.

•

Pelaksanaan uji kompetensi melalui tes tertulis akan diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional setelah usulan PNS yang akan mengikuti penyesuaian/inpassing dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.

•

Waktu dan tempat pelaksanaan uji kompetensi ditentukan oleh Perpustakaan Nasional melalui surat resmi untuk disampaikan kepada PPK Pusat dan PPK Daerah.


57

18 Juli 2017

Uji Kompetensi Tes Tertulis

• PNS dengan kualifikasi pendidikan SLTA sampai dengan Doktor (S-3) selain bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informas

Penilaian Portofolio • Pejabat fung Pustakawan yang dibebaskan sementara; • PNS dengan kualifikasi pendidikan D-II s.d S-3 bidang perpusdokinfo; • PNS dgn kualifikasi pendidikan bid lain yg memiliki sertifikat diklat fung Pustkw; • PNS yang memiliki sertifikat kompetensi Pustakawan dan masih berlaku


18 Juli 2017

58

Menetapkan Tata Cara Penyesuaian/ Inpassing

Penetapan Kebutuhan

Menentukan Jadwal

Meyusun Instrumen Uji Kompetensi

Melaksanakan Uji Kompetensi


18 Juli 2017

59

Menghitung Kebutuhan

Memetakan jenjang JF yang dibutuhkan

Memetakan PNS yang Memenuhi Syarat

Menayampaikan Usulan Pengangkatan JF

Pelaporan

Forum Pusdokinfo LPNK RIstek

60

3/29/17

Pelaporan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk rekapitulasi.

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk rekapitulasi dan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing.


61

•

Jadwal Pelaksanaan Inpassing

Inpassing timeline process

• Februari 2017

• September 2017 s.d. Desember 2018

• Maret 2017

• Perpusnas • Menyusun Tata Cara pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing dan • Pedoman Kebutuhan JF Pustakawan

• Perpusnas

• Pemda dan K/L

•

Penetapan

•

Mengundangkan

• Pengusulan peserta uji kompetensi

•

Sosialisasi

• Proses pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing

• Perpusnas

• Pemda dan K/L

• Menyusun Instrumen Uji Kompetensi: Wawancara, tertulis, portofolio

• Melakukan penghitungan kebutuhan formasi Jabatan fungsional pustakawan per jenjang jabatan

• Maret 2017

• Pengusulan formasi jabatan pustakawan melalui Perpusnas

• April s.d.Agustus 2017


3/29/17

62

Sekian, TERIMAKASIH Opong Sumiati 08161131091 [email protected]

by Opong-Sosialisasi Perka No. 2 Th 2017-Perpusnas 18 Juli 2017

Recommend Documents