BUPATT MUSIFIAWAS T'ERAJURAN BUPATI IIUSI NAIVAA NOUoR / TAHUN2Ol2 TENTANG sIsTEU DAN PROEEDUR P:EUUNGUTAN BEA
PEROLEIIAH HAI( ATAS TANIUI DAN BANGUIIAN
DENGAN RAHUAT TUIIAN YANG ldTTIA I8A BUFATI tdusl RAWAA, Menimbang : bahwa sebagai pelal<sanaan peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nonror 4 Tahun 2011 tenrang Bea perolehan Hak atas Tanah dan Banguna.n (Le mbaraa Daerah Kabupaten Musi Rar,vas T,ahun 20 I 1 Nomor 4l perlu ditetapkan peraturan Bupat:i tentang Sir;tem dan prosedur pemungutan Bea perolehan Hcrk atas Tanah dan Ba_ngunan;
Mengingat : 1. Undang-Undrmg Nomor
2g T;ahun 1959 tentang ,l.ingkat Daerah ll dan Kotapraja di Suniatera Selatan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaraa Negara ReprublikIndonesjaNomor lg2l); Pembentukal
r^
2. Undang-UndzrngNomor 1?.Tahun 2OO3tentang Keuangan Neg'ra (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nom.or 47 , Tambahan l,embarrm Negara Republik IndonesiaNomor 42g7); 3. Undrang-Undarg Perbendaharaaa
Nonior
1
Tahun
Negara (trmbaran
2OO+ tentang Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l_embaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan peraturan pr:rundang-undangan (Iembaran Negara Republik Indorresia Tahu n 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negzra Republik Indonesra Nomor
4389);
5. Undang-Undra.ng Nomo:: 15 Pernerlksaan pengeiolaal dan
Tahun
2OO,+ tentang Tar ggungjawab Keuangaa Nel3ara(Lemtrarar NegareLRepublik IndonesiaTahun 2004
Nolnor
66,
Tambahan
IndonesiaNornor4400); 6. Undang-Undang Pemerintahal
Nomor
Daerah
Lembaran Negara Repubiik 32
Tilhun
2OO4 tentang Negara Republik
(t,embarrrr Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan kmbaran Neg;ara Republik Indonesia Nomor 4432), seoaganmana telah diubai beberapateJi tera-k:hir dengan Lhdang_ Undang Nomor 12 Tahun 20Og tentang perubahan Kedua Atas undan€1-undang Nt>mor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 200g Nomor 59, Tambahaa Lembaran Negara RI Nomor 4g44); 7. Undang-Undang Nomor j2g Tahun 2OOg tenung pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lcmbaran Negar:LRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan L*mbaran NegirraRepublik Indonesia Nomor 5049); 8. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 200.5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 45Zg); 9. Peraturan pemerintai Nonror 69 Taiun 2010 tenhng Tata pemberian CareL dan pemanfaatan Insentif pernungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010 N,rmor I 19, Tambahan Lembaran Neg,araRepublik Indonesira Nomor S16l);
.,
10. Peraturan pernerintah_ Nomor 9 1 Tahun 20 I0 tentang Jenis Pajal< Daerah .yang di1>ungut Berdasarkan penetapan Kepala Daerah rltau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajal<(Lembaran Negara Frepublik L:donesia Talun 20r0 Nomrlr l53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndorresiaNornror5 1791; 11. Perat.uran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pedoman tentang pen11e lolaan Keuangan Daeral sebal;aimana l.elah diubah beberap:rJ
2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 20 11 tentang pt:rubahan Kedua Atas peraturan Menteri DalBm Negeri Nomor l3 Tahun ,1006 tentang pedoman PengelolaanKeuanganDae rah; 12.l)eraturan Menteri Dalam
NegeriNomor SS Tahun 200g rentang Tata Csm penataus€d:raan dan penwsunan pertanggun$awabal Ia.poran Bendahara Serta I)enyampaiannya;
13.I'eraturan Menteri Keuangan
Nomor l42/pMK.OZ/2010 t,entang Badan atau I)erwakilan lembaga internasiona-l yang Tidak Dikenal
14.PeraturanDaerahKabu.paten Musi RawasNomorZ Tahun 2009 tentang pokok-pokok pengr:lolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten NlusiRawasTahun 2003 Nomor ?,); 15. Pr3raturanDaerah Kabupaten Musi Rawss Nornor4 Tahun 2011 tentang Bea pcrolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran daerah lhbupaten l"{usi Rawas Tahun201.t Nomor4): UEIUIUsXAT:
Mene&rpkan:PERATURAI BUPATI uI,SI RAwAa TDI{TAIIIG SIATEII DAI| PRO8EDI'N, PEIUI|OUTAI{ ATATSTNTAH DAI{ BAIIOUI{ATT.
IIEA PEROL:EITAT ITAK
BAB I KX|TENTUAX UUUII purl
I peraturan Dalam Bupati ini yeLngdimaksurl dengan: 1. Katrupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. 2' Penrerintah Kabupaten ad.a.lahpemeri'tsi Kabu paten Musi ltawas. 3. Bupati adalah Bupati Murri Rawas. 4'
Sekretaris Daerah adalah ,sekretaris Dacrah Kat)upaten Musi Rawas.
4
5.
Dinas pendapa.tan, pengeloraan Keuargan cran Aset Daerah yang seranjutnya disebut DP'KAD adaiah Dinas 'endapatan pengeloraan Kenangan dan /\set Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6'
Bea perolehan lrak atas Tanah dan Bzrngunan )ang selanjutnya disebut BPI{TB adalah pajak yang dikenaka:r atas perorehan hak atas tanai darir/atau bangunan.
7'
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau ,3anguna' adarai pert,uatan atau perisliwa hukum yang rnengakibatk^n dipero.tehnya hal< atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Ba(ian.
8'
Ha-k atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta barrgunarr diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang_undang di bidang pertanahan da;n banguna-n. Wajib pajal< adalah orang pribadi atau Badan, n.eliputi pembayar p4iak, pemorong pajak, dan pomungut pajak, yallg mempunyai hak dan kewajiban perpejakal sesuai dengan ketentuar. peraturan perundang_ undangan perpajakan daerah.
9.
10. Badan adalah srekumpulan orang dan/atau nroda_lyang merupakan kes:rtuan, baik y.ang melakukan usai.r maupun yang tidal< :melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, l)erseroan komanditer. perseroan lainn:ra, badarL usaha milik negara. (BUMN), atau badan uselra milik daerah (BUMD) dengan nrma da-n(lalam bentuk apa pun, firma, kongsi, l:operasi, dana pensiun, perseKutuan, perkumpulan, yayasan, organilasi massa, organisasi sosial yrolitik, atau organisasi lain'ya, lembaga dan bent'k badan lainnya ternrasuk konti ak investasi kolektif dan bentuk usaha terap. il.
Pejabat pembuat Akta Tanah/pejabat Lelang,, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta pemindrilran Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
12. i3endahara penerimaan adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimp:rn, menyetori(an, menatausahakan, dan mempertajrggungjawabkan uang pcnrlapatan ilaerah dalam rangka peialcsanaan ApBD pada Dinas pengelolaan penrlapatan Keuiijtgan dan Aset Daerah.
13. Bendahara penerimaan pembar.rtu aclalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menJnml)an, mcnyetorkan.
meltatausahal<€n, dan lnempertanggun&iawab,kan uang pendapatan daerah dalam r:ngka pela-ksanaan ApBD pada r-rnit ker;.a SKpD. 14. BarLk atau Ternpat Lairr yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB teruta-ng dari Wajib pajaJ<. 15. Dol,:umen terlcrit perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang m enyatakan telah te4.adinya pemin.dahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunar,. Dokumen ini dapat bempa surat pc4.anjian, dokumcn jura.l beli, sr-rrathibah, surat wads, darr lain-lain ya-rrgmemililci kekuatan hukum. 16. Surat Setoran pajak Daerah untuk BPHTB, yan.g setanjutnya disingkat SSPD BPHTB, erdalah surat yang oleh Wajib l)ajal< digunakan untuk untuk melakukan pembalTaran atau penyetorarr pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dal seka_ligus untuk melaporkm data pt:rolehan hak atas tanah dan/atau bangunal. 17. Akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunrrn adalah dokumen legal penetapa-n pemindahan hak atas tanah daa/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain. 18. Pemungutan
adalah
riuatu rangkaian L:egiatan mulai dari penghimpunaa rlata obyek dan subyek paja_k, penentuan besarnya. pajak yang terutang sampai kegiatan penagih:Ln pajak kepada Wajib Pqjak serta pengtlwasan penyetorannya
BAB II RUANG LINOIT]T'P Paral 2 (1) Sistem dan prosedur pemungut€n BPHTB mencakup seluruh rangkaian prosen yang haru s dilakukan dalam mr:nerima' menatausahakan, dan melaporkan peneri:maan B'HTB. (2) Proseclursebagaimanadimaksud a' prosedur pengu msar Balgunan;
pada a1.at(1), mertiputi:
Airta pemindarran Hak atas Tanah dan/atau
b. prosedur pembayaran BP.HTB; c. prosedur penelitian SSpD BPHTBI
Pard Sl (1) Untuk meraksan:ekan sistern dan prosedur sebagifmana dimeircsud dalam Pasal 2, SKPKD harus menrpersiapkan fungsi yan.g clibutuhi<€m,meliDutr: a. fungsi pelayalan; b. fungsi data dan informari,i; dan c. fungsi pembul
BAB III AISTEU DAN PRO8EDUR PEUUNGUTA.}I BPHTB Pelgrtrura:r
(l) wajib
)Bagla.uKcratn Atta pc,,,r-dajha.u HaL ato. Taaab dh:l/ atau Ba:oguann patal 4
pajak men14urus Akta pemindahaa
Hak atas Tanah dan/atau Bangu narr melalui pejabat pembuat Akta Tanal (ppAT) atau pejabat Lelang sesuai peraturan perUndangan.
(2) PPAT/pejabat Lela'g melakr-lkar p.n.,,r,,* dialihian.
atas ot1.ekpajak yang haknya
Parrd 5 (1) Wajib pajak menghitung da,n mengisi SSPD BPHTB yang disiapkan oleh PPAT
{2) Tata cara pengurusan A.l(ta penrindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagairnana tercan tum dalant La.mpiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. Baglare Kedue Pembayaran llpHTB ps.el 6 pajaJ< rnelakukan pembayaran menggunakan SSPD BPHTB.
(1) Wdib
C
BPHTB
terutang
dengan
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh wajib Pajak mela,lui Bamk atau Tempat L:rin yang Dirunjuk atau Bendahara Penerimaan pada Dppl(AD Kabupaten N1usiRawas. (3) Tata cara pembeyaran B'HTB oleh v/ajib pa.lak adalali sebagaimana tercarltum dalam Lampiran II yang tidak terpi sahkan dari peraturarr Bupati ini.
tsagtaa Kedga Pcrellf t. lr ggpD BpHTB PE$l z (l) Setiap pembayaran BPHTB r,vajib diteliti oleh Fungsi pelayanar:.
(2) Peneiitian sebagaimanadimal<sud pada ayat (1) m:liputi: -
a. kebenaran informasi yanll tercantum dalam SSjrD BpHTB; ilan b. kelengkapan dokumen perndukung SSrpDBpHTt3. (3) Jika diperlukan, penelitian rrebagaimanadimaksuc dengar pemeriksa,an lapangrrn.
pada ayat (1) disertai
{4) Tata cara penelitian sspD ET'HTB oleh wajib pa.1ak adarah serragaimana tercartum dalam Lampiran III yang tidak terprsahkan dari peraturar Bupati ini.
Bn.gtan Kecmpat pr:ndq.ftana:l Alrta pe,ntndnLrr
fl.a!
Paral 8 (1) W.iib
Pajak metakukan
pemindahan
pendaftaran
Hak atas Tanah atau pendaftaran
Hak atas Tanah kepada Kepala Ka-ntor Bidang pertanahan.
(2) DppI(AD Kabupaten lv{usi Rawas. dapat melakukan keg.as:rma dengan Kantor Bidang pertanahan dalam rangka pendaltaran pemindahan Hak. [3) Tata cara pend,aftarar Akta adalzrtr sebagarnrana tercartum Lampiran tV yang tidak terpisaikan dar-i peratur€m Bupati ini.
da]am
Bagiea Kellma Pelnpor.,'
BPHTB
Pa.&l 9 { l ) Pelaporan BPHTB dilaksaa:Ll
C
dan Pelaporan.
(2\ Pelaporaa BPHTB oertujttan untuk memberilcan informasi tentang realisasi penerimeranBPHTI3 sebagai bagian dari .pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pa.al 10 (1) Fungsi
Pembukuan darr pelaporar menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan dol:umen_dol
(2) Fungs;i pembukuan dar pel^poran menecima lapo:ran penerimaan B'HTB dari llank yang rlitunjuk/I,endahara I)enerimaan pa.ling la:nbat pada ta_nggril10 (sepuluh) bulan berikutnya. (3) Fungsi pembukuan dan pe raporar merLerima rar)oran pemb'atan akta Perolehan Hak at's Tanah dan/atau Erangunan dari pejabat pembuat Akta Tanah paling lambat pa.da tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (4) Tata
cara pelaporan Akta adalah sebagairnana tercantum Lampiraa V yang t'dak terpisahkan dari ])eraturan Bupati ini.
da_lam
Bagta.n Kecrran prorcdru peuaglha.n BPHTB P&$l 1t (1) Prosedur penagihan dilakul
10
(2) Prosedur penagi'an sebagaimana dim.ksud pada ayat (1) d'aksanakan melalui penetapan Surat T,agihan pajak Daeralr (STpD) darl,ra6u Surat Ketetapan p4jak Daerah Kurrang Bayar {SKpDKB) BPHTB dan,/atau Surat Ketetapan pajak l)aerah Kurang Bayar,fambahan (SKPDI(IIT) BPHTB. (3) ST'D dan/atau sKpD sebqgaimana dirrraksud paca ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran danT,atau Surat l)aksajika diperlukan. (4) Tata cara penda-ftaran Akt€r sebagaima'a tercantum dalam Lampiran vI yang tidak terpisahkan dad peraturar Bupati ini.
ltagla:r Ketqluh proredur peaguraagaa
C
BPHTIB
parql 12 (1) PenguranganBpHTB diajukrm Fungsi pelayanan untuk (2) Pengurangan
oleh Wajib pajak o:m disampail.,an kepada dit,r:liri.
BI)HTB
se,bagal-a]_,^ dimal<strd dalam di_laksanakansesuai dengan ke tentua,n yang berlaku.
ayat
(-,
(3) Tata cara pengurangan BpHTB ada.lah sebagainrana tercantum da]arn lampiraa VII yang tidak terpisahkan dari peratura, Bupati ini.
BAB IV FAAILITAAI Pasl 19
1 . Kepala
DppKAD Kabupaten Musi Pelal<sanaan peraturan Bupati ini,
Fasilitasi
sebagajmana
dimaksud
Rawas.
pada
mengk.oordinasika:r, menyempu
mclakukan
ayat
(I )
fasilitasi
mencakup
rnakan |:Lrnpiran-l:rmpira-n se su ai dengan ketentuan perundang_undangan, melallsanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikrm asistensi untuk kelancaran penera.panperaturim Bupati ini.
a)
pgral 14 Jangka
rvaktu
penyelesaian fungsi Keputusan Bupati.
pelayanan
EPHTB diatur
dalam
BAB V KEI'ENTUANptr)NUTUP Pasal 1..i Peraturan tsupati ini mulai berl,Lkupacla tarrggaldiundangkan. Agar setiap orang dapat mcngetahuinyit memerintahkan pr:ngundangan ini dengan penemparannlradalam Berita Daerah Kabupaten il"J:it;;::pati Diretapkan di Lubuklinggau pada tan€'€al16 Febntari 20 1 2 BUPATI IIIUSI RAWAS, dto RIDII'J.N MUKTI Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 16 Febrrari 2012 PIt SEKRETARIS DA]ERAH KABUPATEN MUSI RAWAS. dto H. RAIDUSYAHRI, S.]II., M.M. Pembina Utama Muda. NrP. 19570704 198303 1()05 BERITA DAtrMH KABUPATENMI.JSII?]\WAS TAFIUN 2 0 1 2 N O M O R1
SEKRET
dengzLnaslinya
UPATENMUSI RAWAS Hukum,
ingkat I
NiP. 19700623199202 I 003
LAUPIRAN I : PERATIIRAN BUPATI IIUSI RAWA^S
iir.%l",,; r',:fiy"?8i
A. GAUBARAI{ UUUrd prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas ts_rjah dan/atau bangunan merupirkaa proses pengajual pembuatan akta sebagaidokumen legal penerimaa' hak atas tarah dai/atau bang'nan yang d'akuka-n oteh pqiak Wajib selaku penenma L'Ll'rril rriiK hak atas tanai tanah dall/atau ba-ngunan kepada ppAT. prosedur ini melibatkan ppAT sebagai pihak yang menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft qqrr 'tnLa Akta peminrlahan remln(lallall Hak atas Tanah dal/atau Ban$lnan. Dalam
C
prosedur
ini,
ppAT
a.l{an menreriksa kebenaraa dall kelenl;kapan dokumen terkait pemincLahan hak atas tan.h dan/atau bangu nan' pemeriksaan dilakukan dengan meng;ecek dokumen da,.' data terkait objek paja.L:di Kantor pertanaian. B. PIITAI( TERKAIT 1. Wqifb pqja& eellsku penerbnq Hs& Merupakan pihak yang nremiliki kew,ajiban membayar B'HTB atas hak atas tanah dan/atau balgunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini waiib pajak menrapkan dan menycrerhkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan,/atau bangunan. 2. Satuq" KerJa pengelota lleuarga:r Daera! (BKpKDl Merupakan pihak yanll mempun),ai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang secara organisasi adrilah Dinas pendapataa, Pengelolaan Keuargan dan Aset Daer'h (DppK.i\D). Dalam ;rrosedur ini, DPPKAD berkoordinasi daLn bekeria sarna dengan ppAT dalam menlapkan Surat Setoral pqjal< Daeratr BpHTEt (SSPD BpH,fB). 3. PeJtbat pembuat Akts Tnrrs.h (ppAT) Merupakan pihak yang membantu Wajib pajak dalam menghitung BPFITB terutang darr mr:nyiapkan SSpD BpftTB. pihak yang dapat menjadi ppAT iarah car.at atau notads. Dal.am prosedur ini ppAT bertugas dan berwenanguntuk: - memeriksa kebenara,n data terkait objek pajak ke Ka-ntor I)ertanahan; - menyiapkan draJt Akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunaa; derr
IJ
4. Kepala Kantor pertanahan Merupakan pihak yang mengerora d.atabostzpertanahan di wilayah wowenangnya. Dalam prosedur rni. Kepala Kantor a..,rrri* menyediakan data yang dibutuhkan ppAT rr:rkait pemedksaan objek pajal<. C. LANGIXAH-LANGKAH TEKIIIB Laaglkah 1 Wajib pajak (selaku ':::.:,:" lrenerima hak atas tarah daa/atau bansunan)
menyrapkanaor.u,,'.,] ].ffi"""
dan ban gu /atau nan.; "'_L'.fl::. ::::1J'ff :::H# ff;^,ilil teq'adi penyerahan he atas tanai
dan/bangu:ran antara kedua belah plhak. Dokum.r, ini ,e lapat berupa surat pery.anjian, dokumen jual beli, surat hibah, sura.t waris, ctan lain_lain ya,'g pada dasamya menyatakan terah terladinya peminda.an hak atas kepenrilikan tanah d'n/atau barrgunan'Dokuntenini juga dapat diserta.iden5;andokumen pendukung lainnya. Wajib pajak kemudian mengajukan permohonanpengurusan Akxa Pemindahan Hak atas
pajak menyerah*" o..lil1iTff::Hgunan
kepada PPAr. wqiib
dengan doku menpend ukurrg terkai t pe:ro rer"',TL-:::: i#,f bangunan.
.:T|j;
Laaskah 2 PPAT menerima permohonarr peng.urusanal
l.t
Les@g PPAT menlapkan
draft Akta peminciahan ilat< atas Tanah daa/atau Bangunan. Dokutnen ini mr:rupakan rallcangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belun: ditanda:anganr oleh ppAT. ppAT kemudian menyiropan dralt Akta pemindahan Hak atas Tanai dan/atau Bangunan. Lansksh 6 Berdasarkan prosedur yang telah beddan, ppAT menenma fcrrmulir Surar Setoran p4ak Daerah BPHTB (SSPD BpltTB) dar_i,DppKAD. Lanqhah 7 setelah kelengkapan dokunren dan kcbr:naran daca objek pajrJ< terpenuhi, maka ppAT menghitung nirai BpHTB terutang. ppAT kemurlian mengisi inforrnasi objek pajal< dan ::rilai B'HTB terutang ke dalam formurir Surat Setoran pajak Daerai BpH,l.B. Setelah mencantumkan scluruh informasr yang dibutuhkar' ppAT lalu menandatangani su.at setoran r,ajak Daerah BPHTB. Surat Setoran pajal< Daerah BPHTB mer.upakan sumt yang oleh Wajib Pajak digurrakan untuk melakukan pembayaran atau perryetoran pajak ya.'.'g terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditctapkan oleh Bupati dan sekaligus untul< melaporkan data pe:rolehan har< atas tanah dan/atau bangunein. Surat pajak Setoran Daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar-, dengan per.incian sebagai berikut: ) Lembar 1: Untuk Wajib pajak. ) Lembar 2: Untuk ppAT sebagai arsip. . ) Lembar 3: Untuk Kantor pertaaahan sebagai lampiran pennohonan penda-ftaran. ) Lembar 4:
pelayanan sebagailampiran permohonan penelirian SSpD H;;[:t"*.t ) Lernbar5: Untuk bank yanlgditunjuk/ bendn !ra::r penerimrun sebagaiarsio. Lem bar 6: Untuk bank yaleg ditunjuk/ bendahnL-rapenellmaan sebagai laporan kepzrda fungsi pembukuan/pelaporan.
LaagkaLh 8
v
PPAT menyerahkan Surat setoran pajak Daerah B'HTB yaxg telah diisi kepada Wajib pqyal<. Lanslrah 9 wqlib Paja-kmenerirna surat setoran pajak Daerah B'HTB yan51teiah diisi dari PPAT.
l5
S.JRAT{ETOR/Al PAJAJ(OAERAH EEAmt.EttCl\t HAKATASTlrllt{fi DA I B\I{GIXAN
( ts[FD8flfrB
L,tlrb{
u rftibqd
)
aRJtGs.*:laal sxAI P€IETJIA{-IJ| GUE(gArAX plLlKE! DAtBA,/exA{ tsFa ps1
trns peo|P^nt F€ca.q.rrr| rEuxul r a6fl oit4n td!"F
Pry"t
,ld" l*bnElbd*.r! tsrt nsEid I Nts Fscbr.n OA Pqal ( NFCP ),rE FslE s? dc p.,b B 13. E 11. d,1 C 2. Nh tuElda Cqd pqar Td Kg|r qd( |8cgtxp ) ,E p(' tddt ltls NbC 3 flb tuddgl q* pqar Kompqd ( l.fop(p ) { 8e Fsddsl H* ds TrtEhtu Bavrsr F.[ tsusn0 E 't'&I
>tu >& rlro 'r,,go2 | l > R p
Sd.r$ bs.&rral
l-
a rsBrrugan$tib pqai
I
I
b :]P.T181ryo8KrRA,rG 8^YR/sxm iL,tw{j
L_
c PEsrr!fll
>&
aAYnRTAI€A,IAIJ.) dnhr! *"illrqd
-l% bsaE' kum
|,_D,r\o
ld
ffircusrrca __._J &a,4tFriar9.t
t*en't,t
A drt ttt nd E)
n .reill,r* irs,rEm I | '-"g'
$ffi *
| ':- r',r.TEEi;
orERr{ o€H nnrrmrilrffilmm r&wd ..... _._.
EAE;;6-
{
or'.*"?^kffi;gor*
iEU^-d;^Ei;E;
__r="^r*...,<8.."-
SUMTSETOR^N PAJAK DAER,A}I BEAPER0fMNHAKATAS T/UAHDAI{IIAI{GUMN Lcmbrr 2 i.lrldPPATddsis sccogalaBp
( S$PD€PHTB) BERFUITGSI SEBAGAJ SUR.AT P€I{8€RITAIIUA}I OIUE(PAJAK PAJMqutoAfEAtGUt{Ax tspopmFl lcrdi ifr lerldrh&hd!
A
1 Ns.lEtv6,bh*l 2 NPWP: 3 l,hst Wqibp,tsll { |(d'.r8!ry0es!
5nTn||
7 Kdtst.rvxd{
6.Kecdtulsrl 8 Xod Jrc6l
8. I hqm. cqdpqd(r/op)mB l-Tl
l-Tl
t' l_-rl
2 Leta rsr6i oansb! b6n0Lidr
r--f r ---J---i
3.XdlrEfufyD.sr 5 Xrymtan
r
'*-B-Lfigr--
utuan Tai& ( bLrn)
7
Se4urar
E
15.*fls pfddtrnhl d6
n
4 RTNW 6 K!U,F6br,,Xds
ftJ0PP08
16 Nmr. ..,ntfkd
fT-[ [rn-]
pSelF-lr.,Op
^
r.E brt.46 rl.i$lat
fit
I
SFqrPfS h, rta
Lttt t MP PN / i|
Eu I
Rn
JI
nl t0
Rp
12 R p -
l.frtr.t.t0
I.I"JOP PBB t3 Rp
Umh amrrtuU,1rrur. f[
11fi{o! tnu'6{*si i ftr p6ss:
'.,Ut ptROtEMN C A(UM-LIS. d,^XSEBLI jf,tl D. PEhCI-.-U\GAN BpfiB ( hr;a o oaorsarmpagrru5anrr4. npr : 1.NlaPdoelanftid pq8(( tpop n cn../tut ) m na No/-E 13,A,t, darC
>F9
2ltlrPr,ocrurcqdpE*Td|tershar(tpOgnp)rronrpom",a"gC-
& >&
3.I'Ih PnddEnCtid pq* Xaueqal( N,oOpKp j { 8.6 P.rddxn h8 obsllrui oungon;,"a, yrng-t.'o.,!
JuriahSdcaan be.&si!n: I
s. PsrJrlungan itlb pqei
fl
l. smounaisxmo KUMNs My^R i sxpoo
LJ
(UMrcSAYAR TrlBlll N')
J-n x -*"r*',.-ori, ;*:"*'on*sc{dnnr{ad E lunrryrHc orsnon6ifiir:--. l- J' e I tgrr'a
FhhrgnU
a
_- ._,, lc^flq,
{dlnge'h'-rv0
ptm d E)
IVIJIS PA.JAX / PEI.YL-TOR
ME\cfTAhJ
---j-.-ERruA0!r
FPAT/|0TA,SS
rei,ollpSlrUioi*srHt.S
Td6nDl!,fftse
OIMSPENO,IPATIN PEIIGEtq.lrN KEUAI.IGAN I{,FIOAEMH
m m rr-- --I:I-. -r-n:. iIffiT-ffr|t-t
**)
lbnaaDok|fi.lr foP PBBbqu:
t+ l-p.t c'E
17
Formulir ini terdjri dari 6 (enam) lembar. Lcmbar pertania diterima Wajib Pajak {v/P) sebagai bukti pembayaran; Le.mbar kedr.ra diterima ppAT, Lemoar ketiga diterima Kepala Kantor pertanahan l*bupaten; Lenrbar keempat diterima Fungsi pel:ryanan mela.rui wajib pajak fwp); Lembar kt:lima diterima Bank Ya,.'gDitunjuk; dan Lembar kcenam diterima uendahara pr:nerimaan. f
Isilah StipD BPHTB ini dengar huruf cetak kaprtal ar.audiketik.
r
Gunakan satu sspD B.HTB untuk setiap setoran (ran setiap jenis perolehan hak atas taaah dan/atau bangpnarr.
r
Formurir ini dapat juga digun*kan untuk pembayar,n atas suat' pembeturan atau pengungkapan ketidakberraran penghitungan \4,p.
CARA PENGISTAN:
HURUF A Diisi dengan clataWp Angka I s.d angka g Cukup Jelas HURUF B Diisi dengan data d^n jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan Angka I Diisi dengaa Nomor objek Pajal<(Nop) yang rercantum dalam sppfpBB atas tanai dan atau bangunal yang bersangkr.rtan. Angka 2 s.d angka 6 Dilsi dengan letak tanah dan/atau bangunaa vang haknya diperoleh. Angka 7 s.d angka 13 Merupakan tabel unt:uk penghitungan NJOp pBB atas tanai dan /atau bangunzm yang haknya dipero.Leh Pada kolom angka 9 dan 10 agar. disebutkan Tahun SppT pBB salrt te{adinya perolehan
l8
Dalam har NJop pBB belum ditetapkan /trelum ada sp,'f pBB angka 9 dan angka 10 riiisi berdas:Lrkan sur:lt Keterangan NJop I,BB yang diterbitkan oreh Kepala Kantor Pelaya-n:inpBB/Kpp pratama lrang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dal bangunan alas permohonan Wp. Angka
14 Diisi dengz'r harga transaksi 1',aag ter'adi/harga tercantum dalam RisalaLhLelang/nilai pasar objek tersebut.
transaksi yang
Angka 15 Diisi denga:r kode jenis perolehen hak atas taaah dan bangunan sebagai berikut:
Jenis PerolehanHak -
Jual Beli Tukar Menukar Hibai Hibah Wasiat Waris Pemasukan dalam
baoanhurumil;;;"
0l
o2 03 04
Perseroan/
- Pemisahan hak yang mengakibat_ Kan peralihan pemberi clalam lelang - fe.nunjukaa Pelaksanaan pututlan hakim mempunyai ya$ kekuatan nu&um tetap - Penggabungan u saha - Pelebaran u saha
06 07 08 09
Jenis F'erole han Hik- Pemekaran Usaha
- Hadiah - Peroleher.nhak Rurnah Sederhana Sehat rlarr RSS melalui I(PR bersubsidi*) - Pemberian hak baru - Pemberian hak baru sebagai kelanjutaa pelepasin hak - Pemberial hak baru diluar grelepaasnhak
') Daram hai perolehan Hak Rumah sederhana Sehat (Rs. sehat/ RSH) sebagaiman' diatur dalam keputusan Menteri pemr.rkiman dan prasarana wilayah No' 2a/Kprs/M/2003 rerxtangpengariaanperu.mahan dan pemukiman dengan dulrungan fasilitas Subsidi perum:rhan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri l'emukiman dan prasarana wilaya]r No. 20/*TS/M/2004 dan rumah Sursun Sederhanayang cl'akukan mcralui Iftedit Pemilikan Rumah bersubsidi (KpR. bersubsidi)yang pen:bangunannya mengacu pada peratumn Menteri I'ekegaan umum No. ti./pRr/ 1gg2 tentang persyaratan Teknis PembangunanRu.mah SusuLn.
l9
Angka
16 Diisi denl;an nomo'r sertifkat 'cr L,Ka[ atas tanah dan atau bersangkutan
HURUF C
Diisi dengzLnakumulasi atas nila.i_nili
diperolehsebelumnya untuk _.;J;:::ni:ff digunakan
lembar perhitungan. HURUF D
bangunart
tambaha-n untuk
Diisi dengan penghitungan BPHTII
pernah
T;
menunjukkan
dapat detaii
oleh Wp.
Da.lam hal SSPD BPHTB digunakan unluk setoran berdasarkan STB/SKBKII.SKBKBT sebagaimana hurur D.b atau berdasarkan huruf D.d huruf C tidak perlu diisi. Angka 1
Nilai
perotehan
Objek
p4ak
(NpOp) diisi dengan harga ai pasar objek paja-!: sebagairoana huruf B angka 14. Namun, dalam hal NpOp tersebut tidak dikehnul atau lebih rendai pBB dari NJOP makr NpOF dijsi dengan NJOP pBB sebagaimana huruf B a:tgka 13. Dalam hal Wp yang bersangkutan pemah menenma peralihan hak, maka angka NpOp ini harus mempertimbangkan aJcumulasi ini, jika akumulasi sebeiumnya belum perrrah dikenai BPHTB maka lrtpOp dihitung sebagai penjumlahal dengan akumulasi ini. trarsaksi/n
Angka2
Diisi sesuai dengan besarnya NpOpfKp untuk Kabupaten, yang ditetapkaa I3upati (in,formasi merrgenai besarnya NpOpTKp dapat diperoleh mela.luiDppl
Angka 3
Cukup Jelas
Angka 4
Diisi dengan hasil perkalian an tara NpOpKt) (angka 3) dengan tarif pajak sebesar5Zo(sesuaipasal pcrda 6 Nomor 4 Tahun 2(ll1)
HURUFE Diisi dengan memberi tr
vanssesuaidengan crasar seoranl3 wpmerar.r.ilaTJ;.ff::,ftak
Hurufa.
Jl}(a setoran akan dilal
Huruf b.
jika setoran dilakukLn tidak menggunakan perhitungan di huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihar paja-k: Daerah BPHTB (STPD), Surat Ketetapar Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SI(BI(BJ, atau Surat Ketetrlpan Elea pr:rolehan Hal< atas Tanah dan Bangunan Kuraag Bayar Terrnbahan(SXBKBT).
Huruf c.
jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangar dari jumlah yar,g seharusnya ada di huruf c. Diisi dengan prosentasersesuaiderrganketentuan yang berlaku
Huruf d.
jika terdapat dasar/ketentuan lain selain hr.rrufa, huruf b, dan huruf c, seperli setoran berdrrsarkan pembetulan/ SK SK Keberatan/ I\tu san Bar
jumrah paj yans, €o. J: ::J"r:,: T.x.:1"'-;-;:"L?:ffi HURUF C.
BAGI.AN JUMLAH PAJAJKYANG ')ISETOR diiS,i MCMPCThAIiKAN HUIIUF D-4 dAN pilihan pada HURUF E.
o Jika E-a dipilih, maka.jumlah setorar menggunakan D_4. r Jika E-b dip'ih, maka.iumlah setorarr sejumlah n'ai yrr-ngdinyatakan di E-b e Jika E-c dipilih, makl jumlah setoran menggunakan D-4 dikalikan dengan prosentase yarlg dinyatalan di E-c ' Jika E-d dipilih, maka-iumlah seroran sejumlah nilai y,ng dinyatakan di
Jumlah setoran tersebut diisi de,ngan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir). Catatan:
Da-lam hal EIPHTByang seharusn.fa terutang nihil (nol), maka Wp tetap mengisi SSPD BPHTB denga:r memberikan keterangan "NIHIL" pada bagian JUMf"q,HSETORAN. SiSpDBpH,tB nihit cukr_rpdiketahui oleh PPAT/llotaris dengan menandatangani kolom yang telah disediakan |i/p tidak perlu ke Beink yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan).
c
vt {
E
YO
.,9ij
.A
q (J
E t A
if
t F
l t
E
q
c,l
I
li
lo
;
l: l!
l 5! ; tt l.
u )u
liF3
al
tl
iiEq
iEx
r,i*
'a
iic!
!l
i:!{
iit -
tl
ii i:
<
-l
!l
ci
9f 4t
5ii5
:iii
o]r
t-
*i;
:l ;l
{
E
!i
't
:l
O'r
ll; ! iv
!8"
i:
*-!!i
:tli
r!
E
t: ic op I
rIt
;n
r! !.
o)!
EN
:6r
.ijt ;.].
i:l !!n ! !ni
r:l E
c I
i;
o
!i
Irr!
i i-:
9i
!'9
ct
i!
llr-r l: r!
!l
;! 5
I t C
t
c
v, Yr!
B
Yf -ql
& o
o
E t 7
trl
t
I F
,i. i
(
:r) !d i !ls
t
rci
.o
E
"o
c!
(: : !
t:
I llF
:
!C
ti
li
lo
;,
ti l! 1,. tl lr
lok c
lrl
lldl !l!
IJ
l9r 9
trl l!t
li!r
tEl ial
l "r i: i:
lrl
u
t : 5t lf Pi
tl
{l
i;Ei
il
ii;i
z
EI
iic!
El
:t
ci
Il
9T
i5!{.
i ! 6r
I
E ;:
t' EPt
:< o !!. ar;
i: , . si:: t g : ! di ii
€: A!
i:
;6
:; ri
:'!
rP; .i: a" oi
I
!!
ir 'o I
!
!tt l:i i ;!o
a ;
:.i
Eii
li
ra!t
j:Ei
1:: *:<
.!
0 ,.i
!:si
i
1I
;i:
t:
E5
xf
eF I lq,l
E F
!
j
o-
r!
!
I
CP !I
-!a l:l
;ig! .!5:
!:
>a ciE
22 LAITPIRAN II : PERATURANBUPATI I[U8I RAWAA NOUOR : , TAHUN 2012 TANGGAL; lt" ?<-r"*zi 2ot2
GAUBARAN UUIJU Prosedur penrbayaran BPHTB oleh peneriroa hak tanah dan/atau bangunan merupakan proses pembayafan yang d ilakukan Wejib pajal< atas BPHTB terutang rnelalui Bank yang Dit*njuk/ Benoarrara penerimaan. D:rlam proseclur ini Wajib pajak dapat m(:milih untuk melakukan pembayaran deng'an melakukan penyetoran ke rel<ening kas daerah meialui Ba''k yang Ditunjuk atau s(:caratunai rnelalui Bendalara penerimaan.
C B.
PIIIAK TERXAIT l. Wrflb paJak celaku penr:rima Hak Merupakan piirak yang rnemiliki keurajjl6l mr:mbayar Bpl{TB terutang atas perolehar hal< atas tanah dan/atau bangunan. 2. Pe.labat pemburat A&ta T,anah (ppATl Merupakan pihak yarrg nrenyiapkan fiurat Setoran pajal< Daerah BPHTB sebagai dasar bagi Wajitr pajal dala.rn membayar BpHTB terutang dan membantu melakukan pe:rhitungannya. 3. Bnnlr yalrg Dttrrqju&,/ Berndehsrq penerlmaan Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB tr:rutang dari Waiib Pajak. Dalam prosedur ini Ilank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaanberwenaag u:ntuk: -
rnenenma pembayaran BPHTB teruhng dari Wajib pajak; memeriksa kelengkapa.npengisian SSPD BPHTB: mengembali!:an SSpD BPHTB yang pengi siannya dd€J< lengkap/ lcurang;
-
menandatangani SSpD BPHTByang
-
menSarsipssiPD BPHTB lembar
5
telah lengkap pengisiannya;dan
c.
LAIIGI(AH.LANGI(AH
TEKNIB
Laaqlkah 1 Berdersarkan prosedur seb,elumnya, Wajib pajak akan merrerima Surat Setorian pajak Daeratr BF u (ssPD BPIJTB)yang telah diisi. surat setoran "t B.HTB mempakan rat yang oleh Wajib pqjak digunakan untuk "u mela-L:ukan pembayaraa atau penyetoran paja_tr yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain
vi"::lf'ff untuk me,aporran aata ::: Tl:f HnffH:: ;:;:,.:.,".* .
BPHrB tercriri atas 6 lembar, dengar perinciar sebagai
krnbar l: Untuk Wajib pejak. Lernbar 2: Untuk ppAT setragai arsip. Lembar 3: Untuk
Kantor pendaftaran.
Bidang
pertanahzin
sebagai lampiran
permohonan
Lembar 4: Untuk Fungsi Pelayanan r;ebagai lamp,iran pernrohonan penetitian SSpD BPI]TB, .
lembar S: Untuk Bank yarrg Ditunjuk/
.
Bendahara penerimaan sebagai arsip.
Lembar 6: Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara pencnmaan sebagai laporan kepada Fungsi pembukuan/ pelaporan.
I
a1
Sebelurn diguna.kan da.lam proses penrbayaraa, Wajib pajal< dan ppAT menandatangani S-qpDBpHTll tersebut.
Laaqkab_,? Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yarrg Ditunjuk/ Bendahara penerimaan. padeL saat ya.rtg bersamae * n'' Wajib paj,ak kemudian membayarkan BPH.IB terut2np embng melalui ,-..,^,," Bank -^_,- yarg Ditunjuk/ Bendahara penerimaan.
Lqa{kalh 3
C
Bank y:rng Ditunjuk/ Benda,:rarapenerimaan menenma sspD B'HTB dan uang pembayaran BpHTB terutang dari Wajib paj:Lk. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara penerimaan kemudian memeriksa keletrgkapan pengisian SSpD BPHTB dan kesesuaian beriaran nilaj BpHTB terutang dcngan uang pembayaran yang dit.erima dari Wajib pqjak. Lareekah 4 Bank yang Ditunjuk,r Bendah^ra penerimaan
menarrdatanganisspD
fil*
B'HTB. 5 dan 6 disimpansedangkan lembar 1-4 dikembalikanke wqyib
Larykal
s
W4ib Pajak menerinraSSPD BPHTBlemt,,ar1. 2, :t, dan 4 dari Bank yang Ditunjukrr Bendaharape kemudian melakukanproses
beriku tnya, rr,up.,-o,l'iT il J,1f::'ff BPHTB ke Fungsi pelayanan
di DPPIC\.
25
SURATIjETORANPI\JAKDAErtAll BEAFERO|EHAI,I|-|AKATASl.At!/AH DA^JBIANQ-F{AI{
(,8{fPI}BPHTB )
PERI
Dr| s-p€loApAIAXp[}(]€lotl,rl xEttlBrn a |sEr otJ:RA l+ PEE!IU!: Ba td p€lnjd porgssrp6c ,* *"tn"-n ir*" " "-;;;fr J lbna Watrbpq*
A
BartY!I! oitudul &rddan P..r!rim6n
Brrurcl.pJi$t qn^Tps8rRfiatran pAtx' oaJEX PNAX IUII DA}IBAIIGT,I:AI(SF@ -
L!0o Prn|irah Dr Cr
3
Lernbar5
, ||l u _t L_J [t_ _i1_]
1.
5 RT/RI!
7.Kd+8l€.t(d a: 8 XdJ3Pc6
1 lurv O!* pe1* 1r'.|3p) FS:
I
5 Kecafilabr
A ngtr
b Kdpsb''(cb
NJOP ru: NaPPa/ n|
,on*;flJr{1xl,u,1n"
Tsla,l ( trri )
&rg:sr
Lt66t A:JOP W/ rl
1 0R p 13
15i€nspeddwrf€td6 b€h a",, t*,g*, "r"u
J-Tl
1l n:f!€ tE6*s
/ Nla pe I
16NcncrS€rtrff(at
l^o
C. AXWU-{S N-{I PTROEhANFAXSE E!€LWN YA D. PENOllll^cA
BFf{TB(HlnFd6b.d.r,ra
Rp F.g,ut ngfl,wqo rlEL )
I Nh P€rchlsr,CbF{psid<( NFOP myrp{rabbn ) d atF& B 13 . B I I &n C 2 l.Ih Padd'al qet pqal I& Kenst!4Ek(M,op f(p ) r^etwttsbksjntu FtliC 3 Nb Psd€rwrq* pqakitns pq*( f€Op(p )
o
J 2 3
1 8€6 Perd€*6nhat aL6 Truh sr B.rEuta_1.FE t€l,j€ jlg
4
Jurldr Sdc6n ber6 ,i(an
)np )np
8. Psph hlgan Wqbtoi*
T
I' iH'.r8il.9,1ffi,9Hffi*'*,,** *,.. _Jr Peo$rEar dhhr! 3e.dniDrtd:
F
% U*r.
d. ..
I
#!! lnP l&.*2t ')
)np )Rp
Y$6 DsElofi (sqa nandls)
Tr€gat
e"urr., xOt lo
(derlan tlj|ll)l
,,nihrlp- A dn puarld E)
Co,rtyaO td,t p.n)
vqiigi":twrp€,riEroA 16!
l,!re
dr 116 I i!-
t,4Els€rAlu: If;AT/ | Tr'RE
tr". r' o.e .r-o< l. ,,. r, i
l trn c( odlrh e.l fOP PBBtdu i
0TERIMA 0f1{ TEI,PATFBI BAYAR/r,I 8PI-flB Tmgg!
lhr.g.
iTHF
r..rr
To$ DE6kail DIMS FEISPATANPEI,E€IOLAAN KEUNGANASEIMETAN
--e!iOa,
d- 116 r'9.i
_|
iopl,
l_t-m!
c.ntr!.lrtn
26
SURATSETORANPAJAKDAERAH BEA PhROI.€HA}{}|JAKATASTA},IA}I DAr.IB,ANGTJNAII
( $sPtl.8pHTB )
Lernuar6 Urtuk Barkyang dlur!uk.8c|6lBra sbgLaFo€nI DFPIqO
EERFU}IG6I.SE8AGAI 8UIIAIP€IERTIAHIANOAJEXPAJA( PAJAK&Jl. OAI{BA}iGu{AIispop penr _
.,*'o*q,opc* | I I
2f p w P
i II
III_
--T_-r llll
rwrs OBr pqd NCp)^P s l --
C
I II I
i | |, I
IIl
- --I, t _| _ . _
r_-
,,
--T--r--r
tttl
l|l
r-
-,
Ll
&ehlun!6n RlOp p8B: NOP PE / NI
1Ie,tsh { hf.r )
e np
l5 JefispsBdrall tBI d6 b* *
*, *nor"ar, l-T]
rlo
1,(HrlB rrsn;ds /Ntr pEr
16 No-,s Sedftat:
C. AXLuUJS|hLt pEROt!"^^ r,^^r€rt-*"r^ 0. PENOitTul'lCAN BPHIB( X.nF d.!
b..!. rr. Flrht r,nr/, w I b P|rr I r. Nli P€rdisn CbFt pq* ( NFOP ),"€4ryrrots .rC N.t 8 13,B 1a. d.!)C 2. Mh Pc.ddranq* pq* Tidd(Xstaprt*( tpoflXp I mngtotrat tat o* 3. Nb Pcdsnfl cqd pq* Kompq*{ rpopKp ) a 8@ Psddsn Hs( al.6 Tans/t(bn 85nolJnen Fno E._rarE
1 >Rp C
2 >Rp 3 >Rp
>Rp
E. Jrria,t Sdden b€adasafien
s po.lhlq{snWEbpqsr b. sTpo8p{r8/g(pDBtoMrc &Ay^R /sl\oDB Kwlrc geY^aTAMMrlrrr)
f I l_ L_
c Pengrar'oln orrrung sryrr 4rstd
I
d ....
f
JLULII YAficDsEroR( (bd.Etb,
pan,.4qt Uda
ltnnt/E)
UE|sBAHI: PftT/ fDlrR6
l{{JIS PAJAK/PAIYETOR
.nd+ -r lr!.
t !m
Irnqlal
(eroanhun4
. . ... . . . , r d.. .
e.
\(.ln
% ttruals prdLrsnrOrr\o
tl".tro+
fDP PBabd u :
r-pr c- ror-"
0Ttftr"tl oLEfl TESPAIPtri BAYARAll 8PKi3 TaeSd |ftrrlrr.
ITHF
t.nC
dr |rt
tr!.i
TohtrD!e.Iks6r O MS PEIf,lAPATAII PE}6ELOLMN KEUAIGAN AST'TOAERAH
tr.. -+_n.-or o^-.,-ri
c c!
E
9O
i
!l
c
)s
BB (:
ii
ql
x
E
F' f
o
a
?+
c
r
r-
1'
cl
! I
6C
: .{,
0 !
;
a a a I ! F I !
I
l,{
!
c c
t\4 i !
0
t
€
!
r!a FL
6i
F
oE r-
t
]
-l {
a
a a a l.
^
;o
E
;.f c;a {!-'-
0
5al a:t
o
*E
cg
!
F
9 ai l , I ;q
€f]
!{>
(, El
>E i
l{
6:l
.!
g!
i;
]!
28 LI\HPIIRAI{ III
: P'ERATURA!{ BUPATI MUSI RAWAS NOUOR / i TAHUil 2012 TAI{GGAL:
A.
/a
f"{ rur".
2ol2
GAUBARAN UlIUItr prosedur penelitian surat setoran pajak Daerah B'HT,B merupakan proses verifikasi kelengkapzn dokumen dan keb,:nararl data terkait objek pajak yang tercantum datanr surat Setoran pajak Daerah BpIrrB. prosedur ini dikrl
B.
PIIIAK TERXAIT l. WaJtb PaJak seltku penerima Hak Merupakan pihak yang mengaJukart permohonajt penelitian kepada Fungsi pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkarr.
2. Fungsl pelayanrn Merupakan pihak yang memeriksa l<ebenarar informasi terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Seroran pajak Daerah BPHTB. Fungsi Pelayananberwenangdan bertugas untuk: - nreminta data terkait objek pajali: kepada F\ngsi pengolahan dan htformasi; - nremeriksa kr:lengkapan dokumen dan kebenaran data tcrkait objek pa;ak yang tercantum dalam SSPD I3pHTB;drin - nrenandatang.ani Surat Setoran piljak Daerah BPHTB ya_ng telah diverifikasi.
29 3. Fu:agsl pengoluhaa Data & Inforneasl Merupakan pihak yang menyimparL databast,-objek pajak. Fungsi ini menyedia_kandata terkait objek pajzLkkepada Fungsi pelayanan. F\rngsi pengolahan da-rrInformasi berwenangdart bertugas untuk: - mengelola datcbase objek pajak yang t ermasuk dalam wilayah wewenangnya;dan - rnenyediakali data objek pajak atasrpermintaan dari Fungsi pelayanan. C.
LA}TGI(AH-LANGKAH TEKNIS Lanokah.l Wajib pajal< setaku penenma h:rk menyiapkan clokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokunren pendukung terdiri atas: SSPD BPHTB yang tertera Nomor Tra:rsaksi pene
sspD B'HTB disertaiBukri penerimaa, Daerah,J;1
Daerah(NrPD)/
Fotokopi identitzts wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda penduduk/ Surat Izin Mengemudi/ paspor);
Surat Kuasa dari Wajib pajak (dalam
heddikuasakan);
Fotol
C
- Fotokopi identitas Kuasa W.ajibpdak (dalam hal rlikuasakan); - Fotokopi lGrtu NpWp; - Dokumen pendukung lain ;zangdiperlukan. wajib Pajak mengir;i Formulir permohonan penelir:iansspD B'HTB. wajib Pqia_k kemudian menyerahkan permohonan Formulir ,;";;; ;;, BPHTB, SSPD BPH'TB(lemb:Lr e^^rvcu -,' 4), ud-rr dan (loKumen dokumen pt:ndukung .,,.a,,u,,-.',-::^;^ *:' kt:pada F\ngsi . pelayanan.
Lanokah2 Fungsi pelayanan menerima 'Formulir permohonan penelitian sspD B.HTB, SSPD BPHTB (lembi* 4), dan dokumen pendukung dari Wajib pajak. Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajal< berdasarkan Formulir permorhonan penelitian ssp.D B'HTB yang diterima. Pengajuaa dilakukan dengan mengisi dan menyanrpaikan Form peng4juan Data kepada Fungsi pengolairrn Data & In.formasi.
30
Lanqkah3 Fungsi pengorahan Data & Informasi menerima I,'orm pengajuan Data dari Fungsi pelayanan' Fungsi pengolahan Data & Infcrmas.i men'rik data yang dibutuhkan darj sistem database objek pajak. Fungsi pengolahan Data & Informasi kemudian mencantumkan informasi objek pqjak pada Form Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan Data & Informasi lalu menyerahkan kembali data Form pengajuan Data kepada Fungs:ipelayanan, Lanokah4 F\rngsi pelayanan menerima Form pengajuan Data yang telah diisi data ob.1ek pajal dari Fungsi l)engolahan Data & Inlbrmasi. F\rngsi pelaya::an kemudian memeriksa kebenaran data yang ter(:a-ntum da.lam SSpD BpHTB dan dokunrren pendukr:ng SS'D B'HTB br:rdasarkar da,u objek pajak darl Fungsi pengolaha' Data & Informasi. Dalam kondisi tertentu, DppKAD berhal< merakuka. penelitiern lapangan untuk nlengecek kebenara' data secara riil' Meka'isme dar) tata cara penelitian lapangan akan diarur tersendiri. Lanqkah5
C
se telah semua ketrenaraa irformasi obj,ek pajak dalam sSprr B'HTB d-. kelengl
dan 3) dari Fungsr
JI
f corrox**ur,*,u**il-.fi;ffiffi*, SURATSIETORAN PAJAKDAERAH BEA P$ROIEHANI{AKATASTA,{AH DAN&INGUNAI.I
( 8APDBPHTB )
Lernuer 4 DPP(AO catanpfc6o8
E,iRJISE,SEETACAI SINATPEIB€RITAIIIJAN OA,EXPAJAK PAJAK&JII DAI{SA|IOI.INAIV _ ISPOPPFNI
UJI SP€XtpA Tit I p€rc Eloll/\r XEtg,SAt I ^aFr ol€lUH. egE!4!4! Bei poiulL*ps.{dr r.ds!b,* Mdrx;,;
ffil
"-;;;;;
Ll-l_uL__.1 I| _Ll,
3
1 fkrnd Oq* fuar 0pp)
"ml__l-ri-i_-rt----r-_rr
tttl
ir.EanNOP P88: t\l.(tpFB/ d] Iaidl ( h.nt )
ea" l0 Rp M]@ P€A
15 J€nls psDldlar| hal d 6 h^.i
&n abJ bellunan:
' t 1 s .... . - -. .- . - .
l{ Hrla t|ir]Cs /l{ts pEr
[.]
16.Ncfis Sotufld l
C. AXL}JU-ASIMTA P€ROIH,C,\MX SEETLU|JYA PENGliIl}rCA.ftBA{TB(it nF d! bdlbdn
r..jotlrnornWqibhll I 1 N ' b P s o b i l s nO F f p q a f ( N F O P ) , t / l P . r h e o b n n u p ' , s A 1 3 . B 1 t . d ' a C
>Rp
2. |'lbi
drn qor FaJsrldal Kela Art*( l\fOpIXp ) r,''qtr4jt 3 Mhiboisn Or* pst* Xamp!t&(tpopfipt 1. 8a€M€ilsn
Hat at8 Tenshd
, h!r) 06 C
)Rp rV.1..tV.2l3
Brlo!rsr )sng wuan0
>Rp
Junbh Sdaasnb.r&$dsn. l--
s Po.lhiluhga n Waibpltsr
I I
b sTpo 8pffi8i $tpoB r{JRA\6 BA/ARi stp08 XLRA]$ MYAR TATTSAMA 1
L-
c Pswr!.m ohdJrcs€.xtnrErjd
-f
>Rp
*
X Ur*.
"r.,,ru",-0"
no
JLN,[Ai YA]6 DTSEIOR ttu1(ran s
@'d...ion p.fia^Ca U da prt]nd E )
MEI6ETA}{I PIATi ET}RA
Ebct,.-'d6--o';
0TEru|#,otEH IE},f ATPfl1 &{./ARAlSptnn
TohhD|s rit6i OIMS P€}OAPATAIP€}€€]-q-,,AN KEUNG^,NASII O^ERAII
CONTOIIOOKUMEN FORMUIIRPERMOHOI!AN PENELITIAN SgPDBPHTS
FQMJJR PERM|O|,IANpEN:uTtANSPO€PHlB lattpEtl
: 1(sd!i sd : Penvarp:idr SsPoBPHTBrjrtuk dtelli
fld
Oind P€n8eltdt perdapabn KElangdl h6dh Pensirfah taabtpdery'Xcta.......__ YtrS b€rt-6 t-€Al d bBsohlri I l,la.na!t/:ib Pial :
8€:9 rnaini rn€riyarpif bn SSPDBPHIB tnruk di EI tl i[6 perolelB n llal iai b rEh dd| /{& seboC berikrn:
t|dgundr
rp
D€sa/Kd !IaI-s n Kab{ipater/ Xota
ddlrrrEn sebBgd berih,t :
(1)SSPSBPHIByTBtertra Mr.rb. hrrsa td peaerimran D*.ah {y1pO)/ SpDSpHtB dserta &rhl PerEirna 0ag-ah{BpO.) (2) FotoLoftsPpf atau STTy St ut A fM buhj Fnbydan p8ey'tuh I pe.rtBfd&\ pBB b hr\a Tahun.....-.......-. ) (3)FotDlDfihenibsU/aib piiat herlpa (4)grat Krasa6ri \.lblb klal -) (5) Fotolod Bertibs Kuasa!r! ib p.i* . .) {6) FobfDd K-tl
I,pMf
a) Oeniki-' dsrp:tbr
unt* dapd drtaLjfan p{rd(r_
SpO4PHT!.
X€ts-elgaft ') cord
!6ng tilak perlu ddh fEldlqlsakan
s€tebh nEbh!ryt p€rrErlaaar dt-peE6.rr
V\tibpaFf,/&ssa W{ bp:iat .)
SSf+B+ff Sd.dl
Frrdtur{
h b otiek !s F k fd€ terc.dthjm6 brn S9D BpHfBt .*r s€3ua l8d BPHTB tr.rl-g yarBtercatun dbmSSpD€pfffB Ehhses!.ri - bfrrrE p.rdrfurB FrobfB n hal As b rE ryd n hrgural td ahler€ta F
d&l Ufaib p;j , d"r$a n i.rl t rrl rrEnyd&.1 "t
JJ
I
c r ) N T o Ho o ( U M E NF o R MP E N G A I U AoNA T AH a t 1
FCm/tPE\Bt.tqvNA 't
bgrrhonrst srJergr'dsgr' rceesgditiar sPD8pFrTByagsedg bctdar,6gil' iri lari negrrra penrhaardaBlcit psddm h*brri cblfuubgmn*x : hhrawibki*
NRP
C
:
.rl-r fr_r .LLJlll
Sstaebdiekpd*abs
j +_ -= llllfT_[TniTl_]
:
NtrrrciekRi*(r\r' tf m nrr
[Tl
tm
[m
Aa pofgia-rfr kajara.rya lari nerguadatterirekas.h
,n Rrgi pdqpran
n
|
34
I
ftrgrrFffi, Dbarahirimnf akrrcH: tn.g
furowiibPi*
".d
c O I I O H o O X U M T \F O R Mp E N G d U A tO r A T AH a t 2
hnfia,ddan pc*s FditiarSSD{PFIfB, \€fu
:
Ir r rT-l, --n |_l-Trn-
t\g P
3.Rddgr l-bldilareT*rn bidar :
4nrucb*Fq*(MD f[ m !I
tm m
Lekdyts.guut fgr*cryOsa
m-n n
7RrA,^t
l€drsbrt
9lChSdED4C
ftr8litrEanlU)P& l*-
tlCPB/nt
Luas Uraia n
Pisit.crdr(ht lr8
rq!.e-l
(tJij baGalarSpIlSt*rn
E{Va
E rhp
tsxNCPm/ni
ebiri @tbsBrBcHanpr*"pg6-S9D€pHtB T6ir8Krh
nrgjfErBdarea 8rlrfcrrnsi
I
.\
s)
B x
(;
iJ
o
'I
x t< s gt
l' cl c ooo *i'-c 6ay ;-o b
F:JR5
..1 qF
.F:
P>[ !
wo
T;F Eli
6:!
:.
d A , *5 - -ii i 9 6 qt 9 9v h Qu*y
E! !
o6 caA
EC
6lr: 6 t:
.:{:
@ F. T
H rl
l!
E!
F9:
a
ci
;5:
i!
9E
*E 6u)
H*5! $ E!;iI Ed,! "Ui
:eii
;;5. c o! o (J: o
; A
;9r P
?rlj
tJ-3 3.
a,)
r, c
Ir
5 -r!
!Eooi
0-
B
EJ':
OI
QO
c
r
{
.06
rp
,F!,b,9
DO.D
1
i
o
u) ; o
=:vc
oco
oc
B F 93
c
@
a a: eo P c iqEi aF co .c o S " ! " o 0-
E ag o
o
ic.
As
lJ
=oio
i; iE
c i:J
E lt-
o
;
o
i o lt
E
36
I.AUPIRAN
TV
I'ERATUR,AN BUPATI IIUsI RAWAA ,fAtrul{ lltOl[OR i 3 2012 I'AI{GGAL : /6 2Ol,2 |4,uttt
A.
GAUBARAN UItrUU Prosedur
ini
merupakan
proses pendafLaral atas perolehan/ peralihan hal kepemilikal tartah. I)endaJtaran ini dilal
ini
dil:rkukan
sebagai prasya-rar pen(:rbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/at.au ppAT Elangunan. menandatangani Akta pemindaha:r Hak atas T:nah dan/atrtu Bangunan setelar pemindahan hak atas tanah telar terda-ftar di Kepala Kantor Bid.ang Pertanahan. B.
PITIAK T&RKAIT 1. WaJlb PaJak selaku penerina Hak
C
Merupakar pihak yang menyediakan dokunren_dokumenpendukung pendaftaran akta pemindatran hal< atas tanai oan/atau bangunan. 'Wajib Paja-t: menyerahka-n dokumen_dokumen terse:but kepada .PejabatPembuat Akta Tanah_ 2. lPeJabatPembuat Alrtt Tanah (ppAT| Merupakan pihak ya.g mengajukan pendaJtaran akta pemindahan hak atas tanah ke Kepala Kitntor Biclang pertanaian. ppAT berwenangdan bertugirs untuk: - mengajukan pendaltaran peminrlahal hal
31
3. Kepero Karrtor Bldar.g pertaaahan Merupakan pihak yang memiliki dartar kepemilikan hak talla]l di wilayah wewenangnya. Dalarn prosedur ini Kepala Kantor Bidang pertanalan berwenang dan bertugas untuk: - memeriksa kelengkapa:r dokurnen pengajuan penda_ftaran hak aras tanah; dan _ memperbaharui daftar hak kepemilikai tarlah. C.
LANGKAH.LI\TTGKAHTEK}TIs La:nekah I Berdasarkan prosedur pcnelitian
\j'
dar, prosedur pembayaran, Wajib pajak me:nerimaSur*t Setoran pajak Daeriih B'HTII (SS'D Bpf{TB) lembar 2 dan 3. Sedang.kan,Wajib pajal< merrLperolehBukti penerimaan SSp pph Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran p^iak pe:nghas an melarui Kantor Perayanan paj*k' wajib pajal< lalu menyerahkan surat tetoran pajak Daerah BpHl'B (sspD BPHTB) Ien:bar 2 dzLn lembar 3, serta Bukti Pe'erimaan suP PPh pa.sal 4 (2) kepada pejabat pembuat Akta Tanan
rPFAT).
Larnqkah 2 PP,{T menerima Surat fjetorarr pajak Daerah BPHTB (SiSpD BPHTB) lenrbar 2 dan L:mbar 3, {ierta Bukti penerimaanr SSp pph pasal a e) d,ari pajak' ppAT wajib kemr.rdian menyi'pkan dreift Akta pemindahan Hal< atas Tanah dan/atau Bangunan. ppAT nrengarsrp SSpD BPHTB lembar 2.
lcssb!
3
PP,\T mengajukan penciaftaran peroie han/pt:ralihan hak a,us tanah dengan menye.ahkan dr'ft Akta pemindahan tal< atas Ta'ah dan/atau Bangunan, Surat Setoran pajak Daer:rh BpHTt] (SS.D B'HTB) lembar 3, serta Bukti penerimaan SSp pph pasal 4 {:l) kepada Kepa.la Kantor Bidang pertanahan.
3E
Lanskah 4 Kepala Kantof Bidang pertanahan menerirna dokumen pengajuan perrdaftaran perolehan/ peralihan hal< atas ta-nah. Kepala liantor Bidang Pertanahan kemudial rnenelaah kelengkapan doxumen dsn kebena_ran dal.a terkait obiek paj ak. Kepala Kantor Bidang pertanaian la_lu memperbaharu i drttabase.daftar kepemilikan hr* atas tanah. La:rgkah S Keltala Kantor Bidang pertanahan mengarsip Surat Setoran Pajak Da,:rah BPHTU (SSPD BPHTB) tembar 3. Kepala lftlntor Bidang Peftanahan lalu menyer:rhkan dra-ft Akta pemindahan Hak atas Tanah dar/atau Bangunan serta Bukti penr::rimaan Sllp pph pasal a (2) kepada PPAT.
LaneLah 6 PPAT menerim'adokumen tersebut drm kemudian menandirtangani Akta Pemindahan H€J
7
PPIIT menyerahka-n Akta Pemindahan Hak atas Tanah da-n/atau Bangunan yang telah ditandataagani .kepada W ajib pajak. Lstrqks-h 8
Wajib Pajak menerima l\kta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
l9
S.RATSET$AN P/\JAXDAERM Eft,AFEro,.EHA}.I I.rqKATASTA{AHOANTIANqNAN
( rrsDAr+na)
Biltry.q3f
llnrf lqda k tr Edspfut&$cr
PEGR ra|trxoEJ EK PAAX
l_q{^r PAIMzur. UflBA€J{fl($CPMI
olrste.Ip
krae 3
IAXrAcatLA||tt8l^rc.trErl}r4^}t 8:(sd' o@I u p€ru rel rda fe,"m bs, eg irrtEr n s tttn €t,L
6 l\oEc.FxPq4ocqqg [--s$-g-^daF!*r., 3td*
]l 't
I|_f] |
-T--t f | I I l-.-
| lL--
!
3 Xetrdsfie
RrE||rLrU'ltuap FA
("
Mem/ n|
Itd'1Unl )
15JrrspeddYr t* d6 rd, * *l *or*
l-T-l
r1 Hap8| q6ej
/ Nla fsrar
C AKJTU-ASNIA FERO.E].TAI hAKSEA.I}IIYA 0 PA1olII}6l1B*ifB( }blfa u!.outa
p.Or,g",yrqo F* ) I Nb tucAEnoB pq* (N{p ,?ErfslEr'l ) rrs@ A13,BK.dn) 2 Nbrludl'| qd pq* Id, KIr€pqd((t€Oplxp ) ftE FrE ka.jtta Bh O 3 Nh hdgl qek pq* 16r!pq*( l.pOFlG ) r 8€ +ors-
h€( a6 Teal , n g-luBl
gf, grln
r> & 2> & 3 > Rp 1> &
U
E J|rIIdlSd.rmbs&ttsr l-I I L_ I
a nodLrBanlbl eqa< o SlfD€ftfrB/ S€OBNJRATc gAvAFJ g\-RA XU{ArSMytR TAf'rr*lr,) ,{nrr c rs€ueramdrnr[ssdn nqd % cl'B ps_ars lDr fo i d. ..
H*1
fuidtb",
driu95t A h 41s arE)
$Arsi'irxr'B'it.DR ffifdH | 1-1s*'..'n< *..
'*^?Hl$ffi** ..--A;,-.6'
o'-
_
lllrrrr'
fbnqDd{nEl llllllll
MPP€8bu
i--l--l
i-I-l
"*,"L?^*H*r*..
---
I | | I I I I I
-_:=-:--=:
,.;+.-A;,,'.'o"
c
F-_-
iii!
i; i ;I iiiil
ai tt
i;;. iE!II
tia
:Ei
qJ Y
I
F
!j i.:!:i!:. {
irii !i !l!.!
! il
' i: i
J
E
c
. i . " :l 5:ij >ii.
-o
I
c,
I !
qr cq)
f
T
!
; o :
c !
3
c
l
E
!
H
E g ltl
ci
I
3 .i
i I
E E F I
6<
oa
:
o
c o c
E
!
F !
E :
i
I.
c
-$
;
i! o.
;
rl
)
tar
F
gii
J
Ec F
s E
!
I
J
E
t E
OE !
c
q
: i
f
E E 0
c! q,0
tr
t
i
E
t
, )
t
c
a
c
_c
ir
F
E
; !
j
n EF
Et i n;
o
I
o
Eo - c
i
Eo.
E
I
t F r
N
|n
FI
c
l-
^a
EE
o
E
EE
t
o
F F
F,? ;|l
N
E
4l
LILMPIRT,T V
A.
I PERATURANBUPATI uUsI RAwAfl NOuOR | | TAHUN2Ol2 TANGCAI, : 16 p+nt*i 2Ot2
GdTIBARANUMUU Prosedur pelaporan B'HTB merupakan pr.osesyang dilakukan oleh Bank yang ditunjuk/ Bendahara. penerimaan daram meraporkan penerimaan pembayaran BPHTB drin Wajib pajak. prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang d arr:ukan pejabat pembuat Akta Tanah atas setiap akt. pemindahaa hak ya'g telah diterbitkan. Prosedur ini melibatkan Bank yarrg ditunjuk atas penenmaan petnbayaran IIPHTB dad Wajib pajak yeLng melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.
B.
PIII.AK TERXAIT 1. Banlt yaag
t,
C
Merupakan pihak yang menerima pemba1,s1.s11 BPHT13 dari W4ib Pajak melalui mekanisme penyetcran ke rekening perrerimaan kas daerah. Bank yang ditunjuk berwenang dan benugas untuk: - menerimzr pembayaran BPHTB dari Wajib pa.1ak; - menerbitlcan dan rnenyampaikm Nota Iftedit kepada Bendahara Penerimaan atas setiap pembayaran IIPHTB melalui rekening penenmaan kas dar:rah; dan " mcnyiapkan Registr:rSSPD BPHTB. 2. Berrdahara ltenedmarr.u Merupakan
rnen)nmpan,
pejabat
fungsional
mt:n1'etorkan,
.7ang ditunjuk untuk menerima,
metratausahakan,
dan
mempertanggungjawabkan uang pendapaten daerah dalam rangka pelaksanaan ApBD Jrada unit keda SKF,D. Daiam prosedur ini Bendahara Penerimenrrberwcnangdan bertLLgasuntuk: - menenma. pembal,aran BpH,fB dari Wajib peiak melalui mekanisnrepenyetoran runal; - menerima Nota Kt.eriit dari Ilank ya-rrg ditunJuk atas setiap pembayaran BPHT'B dari Wajib pajr* melalui mekalisme penyetoran ke rekening penerimaa-rr kas daerah.
-
-
-
menenma Register SSPD Bpl_tTBdari ljank yang ditunjuk atas pembayaran BPHTB dari Wajib pajak metalui mekanisme penyetor: ke rekening penerimaan kas daerai; menyiapl
penerimaar
&
-
menyiapl:an Register STS; dan
-
mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang ditunjuk/ wqiib PEak.
3. PcJabat Pcrrrbnat [!!1 Merupakan
fnnr}'
lppATl ytrng menyiapkan
pihak
datr menandatangani Akta Pemindahan Hak atar; Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT berwenanlS dan berl.ugas un.tuk membuat Laporan Penerbitan A.kta pemirLdahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 4. Fuagrt Pembutuaa
& pelaporaa
Merupal
6 dari Bendahara penerimaan;
-
menerima.RegisterilspD BPHTE|dari Bendahara penerimaan; menerima.RegisterIITS dari Bendahara pt:nerimaan:
-
menerima. Buku
penerimaan
&
penyetoran
dari
Bendahara
Penerimaiin:
c.
-
menerima. Laporan penerbitan ,4,kta pemindahan Hal: atas Tanah dan/atau Bangunan dar-i ppAT; dan
"
menyiapkan Laporan Rea_lisasiFAD.
LAIIGXAH-LANGXAH
TEKNIS
C.1. Pe.laporaa BPHTB ya:xg dlterima! Echlul
Bentr ynng Irftu:qJu&
lclslcL-I Berdasarkanprosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSF'D BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB l,embar 6 atas setiaD
.tJ
penerimaan
Frembayaran BPHTB dari Wa;iib pajak yang mekaaisme pellyetoran ke rekening penerimaa. kas daerah. lgqs&s! 2
mela.lui
Berdasarkan SSPD BpHl.B lembar 5 darl lembar 6, Bank ),ang Ditunjuk menerbitkan Nota Kredit dan membuat Registe::sspD BPHTB atas seriap penenmaan pembayaraa BPHTB dari Wajib pajak. Bank l,ang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5. ICrrrqhah 3
C
Bank ya''g Ditunjuk kcnrudian menyerahkan l,rota ituedit r<eBendahara Penerimaan atas setiaP pene rimaan pemt,ayaran Bpl{TB melalui rekening penerimaan kas daerah. Larrrkah 4 Bendahara penerimaaa n-renerima Nota Kredit lari Bank yemg Ditunjuk. Bendahara penr:rimaa'rkr:mudian mencatat pe.enmaan BpHTB ke Buku Penerimaan & penyetor.an. Bendahara penerimaan juga mencatai penerimaar BPHTB ke da_lam Register STS. Larukat
D
S
Secara pcriodik, Barlk ,yang ditunjuk menyernpaikan Rr:gister SSpD BPIITB yang rlilampiri dengan SSPD BPHTB lembar ti ke Fungsi Pembukual dal pelaporan.
@ Fungsi Pembukuan dar l,elaporan menerima Rcgister SSpD BpHTB yang dilampiri denga.:rSSPD BPHTB lembar 6. C.2. Pelaporarr BPHTB yang d.ttcrlorgr melalul Beudqhara lrenerlnaare Lalrclish I Berdasarkan prosedur scbelumnya, l]endaharra penerknaq n mengarsip SSI'D BPHTB lembar 5 dan le.r,ba, 6 irtas setiap penerimaan penrhayaran BPHTB dari wajib paja_l: secara tunai melalui Bendahara Penerimaan. Leqqkah 2 Berdasarkan
SSPD Bpl{TB
lembar
5
dan lembar 6, Benda}rara penenmaan mencatat penerimaan BI,HTB dallm uuku penerimaan & Penyetoran. Berldahara penerimaan juga merrcatat SS'D BpH?B ke dalam Register SSpD BpldTB. BendalLara penerimaan mengarsip SSpD BPFITBlembar 5.
La:nrkah 3 Secara periodik, Bendahara penerinraar men5,ampaikarr llegister SSpD BPHTB yang dilampiri derrgan sspD B.HTB lernbar 6, Buku penerimaan .beserta & Penyetoran, Register Sl.S kepada F\rngsi pembukuan & Pelaporan. Laregkah 4 Fungsi pembulcuaa
& pr:laporan menerima Register SSpD BpHTB yang dilampiri denllan SSPD BPHTB lembar O, euku penerimaan & Penyetoran,be$ertaRegister STS. C.3. Pelaporaa penetbitu
A.ha olch ppAT
Lalrkah
1 Ber.dasarkan
prosedur
sebelumnya, ppAT menyilpkan dan menandataagali Akta pernindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPATjuga menerima SSPD BPHTB lembar 2 da:i Wajib pajal<.
I.artglc! 2
PPAT membuat Laporan penerbitan ,{kta Pem:indahan Hatl atas ,l.anai dan/atau Bangunan atas setiap akta 1,a1gtelah diterbitkan. Langkah 3 PP.,arT menyampaikan Laporan penerbitan Akta pernindah':r Hak atas Tanah dan/atau BangunELn ke Fungsi pembukuan & pelapolan. Larqkah 4 Furrgsi Pembukuan &, Pelaporan menerima L,aporan penr:rbitan Akta PenrindahanHak atas Talah dan/atau Bangunlin. C.4. Pelaporaa Reall!$t BPHTB Lar.rkah I Berdasarkan prosedur c.1, c.2, dan c.3, ma-I.:^Fungsi pembukuan & Pelaporan menr:rima dol:umen berupa Register SSPD BI,HTB, SSPD BPFITB lembar 6, Buku penerimaar & penyetoran, Regist,erSTS, dan Laporan penertritan Akta pemindahan Hak aras Tanah dan/atau Ban.gunan. LanlLah
2
Berdasarkan dokumen-clokumen tersebut, Fungsl PelaporanmenJ lsun Laporan RealisasiBPHTB.
pembukuan
&
llEF3'
+o
Dlluar Ttbel Nama PPAT Alamat NPWP Daerah K.eq'a
Nama PPA.T yang bersangkutar, atau ppAT pengganti. C)ontoh: Octavianus, SH, atau tlirgitta, SH. A.lamat pphT yang bersangkutaa. NPWPPPATyang bersangkutan. Daerah
llerja ppAT yang Xabupatenpulau Tidung.
bersangkutan.
Contoh:
Kabupaten/Kota
Xantor wilayah pemerintah daerah. Contoh: Kabupaten Pulau Tidu:ng.
Bulan
Bulan bersnngkutan
Tahun
Tahun bersangkutan
DldaLvn fssil $
Kolom 1
Nomor urut: pengisian tabel.
Kolom 2
Nomor berrlasarkan
t:Lomor a,I:ta yaig
ctibuat
ppAT
ying bersalgkutan. Kolom 3
Tanggal pembuatan alta, pengisian menggunakan aagka. Contoh: tlinggal pcnrbuatan al
Kolom 4
Br:ntuk perbuatan hu.kum. Contoh: jual menukar, hibah, dsb.
Kolom 5
Nima,
Kolom 6
a.lamat,
beli, tukar
Can I\lpwp pihak yang mengaiihkan/memberikan. Contoh: John beralamat di Jl. Industri Raya No. 9 d.,"g"., NpV/p 49.171.6[10.9_045.000 ditulis; John (baris 1). Jl. Industri Raya lito. 9 (baris seianjutnya), 49. 1Z t .690.9_045.000(baris selanjutnya). N:rma, alamat, dan NI,WP pihak yang merrerima fcara pernulisanseperti kolom 5).
Kolom 7
.lenis dan rromor hak. a. Apabila. tanah sucLah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan kehrrahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat. - Hak Milik - Hak Guna UsaieL - Hak Pakai =P Contohr Hak Milik No. 373/ Industri Raya terleta-k di KeluralLarl Kemayoran Utara Ditulis: -
M.,31'31 Kemayoran Selatan (apabila dialihkan seluruhnya) Kemayoran Sclaran sebagian Y iil/ (apabila dialihkan sebagierrl b. Apabila tanatr beias hak milik adat, diisi nomor kohi darl petuk pajakyang t.r"-tgt uian'u.rit.,ip...'.ry" atall nomor dan tarlggal -alat U"Lti---fr^f. yang bersangkutan.
f
u
Kolom 8
_
Contoh
:
. Ditulis
:
Vrrosponding I ndonesia K.ohir nomor 47 1465masa pajak tahun 1960_ 1964 V.r No +Z/+65'tjrun f SZ'0_-1%+
contoh : petukpajakc. rv"Csi-Blok so """ ' Ditulis : C. No.Sdsetokff o p" 10" ll.6"persil
Lr)tak tanah dan atau b
menyebut r..ru.al,ao)l. ;T*:T:r}].t_H Kolom 9 dan 10
: Diisi luas tanah dan arau dia.lihkan/ diperoleh/ dibebani.
tej elasan dapat balgunan
yang
Contoh
Kolom 11
: Jual beli tanah selua:;200 m2 densa-n bangunar lantai dasa,csefua. so satu seluas 25 m2. "iiJan Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75. Diisi harga yang sebenarnyasesuaj akta.
Contoh Ditulis
:Harga jrral beli Rp.100.00000 : 100.000.000
yang
teq'adi
Iantai
adalah
Iil? l* ,Tarsguflgan. tictak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum oernberianHak' fanggunlan atau
pemberian kuasa mimbebankan dilaporkan.
Kolom 12
hal< tanggungan tetap
Diisi berdasiukan nomor tahun SppT. Contoh
: N o .S p p T 3 1 . 7 4 . 0 2 1 . 0 0 2 . 0 4 0 _ 0 1 2 4 . 0 / r 1 _ 0 1
Dit.ulis : 02 1.002.040_ Ot24.O/2OIt (dapar disambung ke bawah sehubungan denga-nterb,atasnyi te'bar kotoml
.18
Kolom 13
: Diisi..NJOt:,
dasar
pengenaan
pBB
(NJOP NJorrKF luo""" f*u,' ilii"i'1""r,,.,1i1,1i*T pengalihan,/ Contoh ?lbug.
I : perolehal scluruh Tanah yang ada pada SppT (NJOp scbiuai d,asal pengenaan PBB) adalah Rp' 250.000.000 Ditulis : 2S0.000.00r) Contoh 2, : pengalihan 7/peroleha. atas sebagian hnah dan
ffi.#.: lfl.Hff IHt,IT-,:tl$;:ilsJ#1lii sr:luas50 m2 dan kes:luruhan bangunan seluas 25 m2. DiketahuiNJOP(Sppl)
t"r,url .Our-"nnp.,ffiO6i.oOO
(r"rntuk ^10O mr) dan U*g.rn"', (lLntuk25 mj], rnaka: _ NJ9p tanah seluas 50 mr - NJOp-bangunan seluas 25 m2 . ,TOIA]NJOP Dituls : 150.000.000
adalah Rp. 50.000.000 : Rp. 100.000.000 , ni,. SO.CiOOOOO" : Rp. 150.000.000
Kolom 14 dan 15 : Diisi
o,*-flffi,J:ilTnilil# T??t ilt.fi[T:,i*" TJ ata.u barLgunan
pr:ngalihan hak atas tanai
dipe-roterr dari pihakr**
(data
..rr*|r1il
Kolom 16 dan 17 : Diisi
*** korom 3J d'*b'.Tff}^ JJfi'r'ryffi;Xpt: set'erti
u
Kolom 18
: Mencantumkan keadaa
dip..or.h7 JiJih#i:fr;
l:::l/::,r*hnya oangunan.
C
Contoh:
i}.t--ii:
bansunan va''g
atau sebagian atas ranzfi dan atau
- Seluruh tanrr"h dan bangunan - Sebagiantanah dan scluruh balglrnan
a. Dicantunrkan pemcnuhan k_ewejiban penyampalan akta dan dokumen ke Kr:pata Karrtor Bidang pertarahan. Diisi nonror da-fta_risian lpena,rJtrr""t..J"i .t.u rrrrgg"_r penya-rnpiaian. Contoh:-d.j 3O)./ lOgT/ 1 I atau _ t a n g g a l1 0 _ 7 _ 2 0 1 1 b. Diisi hub,ungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibai wasiat !9n!oh : hibah wasiat dari ayalL ke anal< Dituiis:iayaI-anal
c
is
o -o
z Lz
01
r{
3 o XE z c
z .!-
6H
zo. g<
t' r 3 z
a
sa
EE
o.: f,_ f
C
-
'a
.:: *
q
*<-c-c !P
F
u;
E6
i t - 9: F
6 o
E z
lo
(u
6
.E
a
qJ
c c
c',
!
c q, co
F
(u
E z t! az
o
(!
E 60
:
az , 4 , s zuJ :d
F
hia -<(,
EO(, FzZ 3o-t< Y ?
o
Er5 =3
z u,
E llJ o (u
!t
:a G
':)c
F
cJ
i:
t!
o (u
f!
z
o o
ii
oD
E z
: 2
z
E
o
I .!
n
8
c
P 1
: E o
(.
2 o
rl
tttl,.rS c c.
!
r-)
^ iri < l:{r :ii
E
tlif, iPis
f
v
.at
c
r: li 5
I !
iii
J!
!i
I
o iF p oo
ii:
u rl
lz -t=:
ir53 trl
-ci
J !m
t,r a;
;b
!
o.
oP o)t
o'-
t F; -0,
tl
:i 6!
ia l€
.1"'', o, o!
5it,
:i
Ei !:
i !{ :9 i
ii!
rJ
Isr
E
iE
)c
-
-1F
5o al
r!l
lci i! r :"i
;; i : -!
!Fo :t -
ic!
!!;;
ii
: )i
t a{
ini
aZ
c F"' ! a:
:e5
t.-
!5! ,il $
i"..!
!i. !iJ i !{
i
!
^'d.
! tI
,o4 !!
t1P! i :€t ! d Pl
".ii i5r;
:!
M .t-
-rD
t "^ t:ii
is: r a:r
;;t
rli
lio
5f I t I io.! tq : r;i ! TP E .! r r
.r!
iil
i3i Ii5 '1. ::t
."r tiF *-:r
!
!J
ra
0-
E"
!
Fr
t
tr_<
l
E
lo:l
! ! ,'t; i l n a ' r i I iE I o-F . a 3i;
r ii
,l:i ii 0- .6
6"'! H , o< aa o E! i Er { E : l € :
rq!
I I ; i: iiii l-6
i' ![
ll rI
.! <{ ! *aF otf
c{ I
la at
I 3
r €r I
I
t
t!
(f .: I
52 Ll\MPIlttAl{ VI
A.
: PERATURAN BUPATI IIUsI RAWAA NOIIOR I I TAHUN2OT2 TANG(}A! lb Ft-b,uti : 2Ot2
GAMBARAI| UIIUU Prosedur
pcnetapan
Surat
Tagihan
pajak
Dacrah BPHTB merupakan proses ya'g crilakukan Fr-rngsipelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTII terutang yang dist:babkan karena BPHTB terutang melturLlt SSPD BPHTB; tidak,rkuranl3 dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bungzL/r1enda. Prosedur penetapan Surat Ketetapan paj ak Daerah liuraag Bayar BPIITB/ Kura-rrg Bayar Tambahan BPHTB rnerupakan proses yang dilakukan Fungsi pelayanan dalam memeri!:sa BPHTB yang masih kurang dibayar atas surat setoran pajak Daerah (sspD) ET'HTB dalam jantlka waktu Ii (lima) ta_hun semenjak dibayerr oleh Wajib pqjak atau atar; Surat Ketetapan pajak Daeratr (liKpD) Kurang Bayar clalam jangka wa-I.:tu5 (lima) trahun semenjak diterbitkan oleh Fungsi pelay.anan.
C
Prosedur penetapax Surat Tr3gurar nrerupakan proses yang dilakukan Fungsi pelayanan dalam rnenindaklan;uti Wajitr pajak yang belum melunasi BpHTB terutang hingl3apada saat Jatuh tem.po.
ti
Prosedur ini melibatkan Fungsi pelayalan sebagai pihak yang merniliki dan mengelola database DzLftar Sura.t Tagihan pqial< Daerah (srPD) BPHTB, Daftar sKpD Kura-ngElayar BpHTB, Daftar SKpD Kurang Bayar Tambahar BPHTB, dan Da_ftarSiurat Teguran. B.
PIHAK TERKAI'T 1. IVaJtb PaJa! Merupal
53 2. Fulgst pelaya:raa Merupakal pihak yalg berwenang dan bertugas untuk: - memeriks;aSSPD BPHTB "
menerbitlcanSTPD BPHTB
-
menerbitlcanSKpD Kurang BayarBpHTB
.
menerbitl
!s,s!aL 4 Fungsi penagihan menerbitkan srpD B'HTB berdasarkan DaJtar sSpD BPHTB yang tidak/kurangg dibayar, seilah tulis, sa.lai hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB dicetak rangkap 2. Lanckah 5 Fungsi Penagihanmengarsip STpD
BpitTB (lemb,ar2).
j L-s4,S&sb :::"t
Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepatia Wqiib
54 Lalqkah 7 Fu'gsi Penagihan mempe:rbaharui DeLftar sTpD
B.HTB atas setiap srpD BPIITB yang telah dikirirnkan kepada Wajib pajak. Lanqkah 8 wajib Pqiak menerima s''pD B'HTB rlan memLrayarkan B'HTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB. C.2. Penetapan Surat K,eputuran paJat Daerrrh (BKpDl g:ujr.e ', g Bayar BPI{TB/ Kura:rg Bayar Tnr,,bohq,.r BITHTB Lanekah I
-
Berdasarkan prosedur pr:mbayaran BPHTB sf:belumnya, maka Fungsi Penagihan akan mengarsip SSpD BPHTB ya-r.g tetai dibrryarkan oleh Wajib Pajak. Lar.qka.b 2 Fungsi Penagihan memerjksa setiap SSPD BPFITByang telah be{angka waktu S (lima) tahun r;emenjak dibayar olt:h Wajib pajak. Fungsi Penagihanmemeriksa nilai BpHTB terutang yang rercantum dalam sspD BPHTB tersebut. Atas SSI,D BPHTB yang temyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Da_ftar SSPD BPHTB yang kurarlg dibayar. Laagkah 3
C
Fungsi Penagihemjuga memeriksa setiap SKpD Kurang Bayar yang telal beqangka waktu S (lima) tahun semenjal{ diterbitkan. Fungsi penagihan memeriksa nilaj BpHTB terutang yalg tercantllm dalam SKpD Kurang Bayar tersebut. Atas SKPD Kurzing Bayar yang masih. kurang bayar, Frngsi penagihan kemudian menerbitkan Da_itarSKPD Kurang Bayar yang rrLasih kurang dibayar. LaarLah 4 Ber
)) Larqkah
S
Fungsi PenagilLar mengarsip SKPD l(urang Beyar (lembar 2) dan SKpD ,llambahan Kurang Bayar (lembar 2). Lanqka-h 6 Furrgsi Penagihan mengirimkan
SKPD Kurarg
Bayar (lembar 1) dan SKPD Kurang Elayar Tamt>ahan (lembar 1) kepada Wajib pajak. Lattkqh
7
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kuranlg Bayar atas setiap SKPDBKurang Bayar yang telah dilcirimlian kepadaWajib pajak.
lsrstc!_e Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yanll telah dikirimkan kepada War'ib Pajak. Lanqkah 9 Wajib Pqjak menerima SKpD Kurang Bayas/ SKPD Kurang Bayar Tambahan dan membayarkan BpHTEt terutang sesuai denl;an prosedur pembayaran BPHTB. C.3. Peuerblta-rr Surat Teguran LarLgkah I
C
Berdasarkan prosedur penetapan STI)D BPHTII/ SKPD Kurang Bayat / SKI'>D Ku rarrg Ba1'a; 1r.rllb*an, Fu ngsi penagih art menyimpan: DaTtaT STPD BPHTB
-
Daftar SKpD Kurang Bayar
-
Dafta-rSKpD Kurang Bayar Tambahan
Dengan
mengg:nakan
daftar_daftar
tersebut,
F\ngsi
penagihan
mernantau sural. ketetapan BpHTB-yang akan mendekati jatuh tempo. La:r qkah 2 Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh temgro, F.ungsipenagihan menghubungi dan melal
56
lessLsh_C Setelah 7 (tujuh) hari se.iakjatuh tempo, aras permlnta.alr penundaan atau pembayararr pajak secara mengangsur oleh Wajib pqjak yang disetujui, mal
lclsLrL
4
Setclah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tt:mpo, ata:i permintaan penundaan atau pembayarein pajak secara mengi rgsur oleh Wajib pajak yang tidak disetujui, ma,ka Fungsi PenagiheLn menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2). Largkah
5
FurLgsi PenagihzLnmengalsip Surat Telguran (lenrbar2). Lanqkeh
6
FurLgsi Penagihrm mengirimkan Surat: Teguran (lembar l) kepada Wajib Pajak.
lcs,sLaLZ Wajib Pqiak menerima Strrat Teguran.
lcggtch_C Fu.gsi
Penagihan mem;rerbaharui [)aJtar surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang dihrimkan kepada Wajib pzdak. Catatnn: Setelah proses prenerbitanSurat Teguran ini, setiap pemerintah juga daera_h dihimbau rrntuk menetapkan p,eraturan kepala daerah mengenaiprosedurpenerritan : - Surat Paksa atas Surat:Tegura:n yarg telah jatuh tempo; - Surat Penyitaan atas Surat pat
51
I
srrp BpHrB _]
8tAPtlflIl{AN MXATAS lAXtuIAXBut6Ut{Alt
Jumlah palal yangteruung yang masih haus dihya bhtObiek Pai4 bbupaten/|(otr:
C
[€Gmlan: ksa/(elur$al AJanut:
Perinoan Paldyang Ierutang
lunng Eaya/SKPDB lunru&irarI
yang Jumlah rlapat diperhitundan I t arsta lt lansta Denda adminisuasi 2Xr2tbuirn rRp. m.asih haus dibaya 6r er ly
mMruil
|(ab!piten/(0h.,-,.,._.....-,,,,.,,.."._,.,._..,-....-I10
peroleha LSunt lagjhan 8ea fbl atas Tanah &Bangunan (epa/a pengeldaan ilnasPerrrlaprur l(eugan0AJer b:ran EPHE inihaus dilunasipding {SlP lrntrat stu(t)hLla sejak bnsalditerir.r I Apabih seklah lew?ttingaljatuh tenpo utngpalu hlumdilunasi, nra!a tindaka penagihan atadilanjutlar pak$, dengan Surat Flaj$araan Fnerbital sjta, dM reranS.
c
C
z
or: i!
t\
66'
a j
z
r
o
{
!in
;E gr
ng .{ s! :1
iii
;t1 iEi
a O1
-
5€* Y6
L.
o.oF F! o9
z\^
: o a
e 5E i*e
iri
rii *i; ilf
JI ;i
I (:
il
,r>
:; ;;?
,{(i (*
C
t
z
F F
q
z F
s
f,
E
u?
s; dH o z o z
3h Fu3 -YA
;< gz :{ tg
T i ZP :<
;ri, :;{{
t9:d
Siir E-F z
6l
SLrratI eguran
XepadaYth, NOP
:
SURATTEGURAN
Menurur tara !$h? k!mi, hing8. s3arini5.udara nr.eh mempunyaitunAsarnnpajat sebaSar berikur: N O P ,N O & T A N G G A L s l P O 8 P H T 8 /S X P D B KURANG BA/AR,/SXPOEXI.JRANG BAYAR
(')Co.et yz'n8Udat pertu
( d c n € a nh u r u t
unruk mcncegahrjndaran p.ngSil:n p3j.t dengan:iJra( p.t5: berd..s.rkrn p.rrrurirn xep:r. Daerah Nomo.. .Tihun . . tcnt.''g p€rutih.n p.jak d.q.n s!..r p.rr., rn:t. dirnrnt" top"a. ii,r.melun.rljumt.h lungiakin p.jal d.l.rn w.hu tt {ijur puluh j.ru "g",
oalirn hal 9u&ra t€tah metunasttungl.k n pajak t.lr5eburdr:t.s, djmoho. aSar$ud.ra J:Ser. meleporkant..o3da lami.
PTTXAIIA}I PIJA.XH AUSO[|NAs| OAI M WArnJ 11 {oi]A PULUHSATU)ti at ITEL TiIArlGGAt SUR^T TEGUAA'! INI. s€SUOA,lAITA5llArmJ Ttfis€sul,Itro^x r{ PENAGUi'I AX N OIL NJU-rYIAT TXrl(IArl PENERAIIAN SIJn^TPA(SA.
x e p 3 l aD n a s P m d . p a t : n P e m d l n r r hK a b o o . t . n/ x o r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _
c .c
; l ll
:ir ;.!
io
. !i I
t
:
cl
. c F r ,i
;
l-'
a!!t!
3
ii E'
:r ! ;>
i' o
e|
F
I
l I I
x -l
0 !
R (,
(
lrl
fi
U
!
-: ;z Pr
s--t
!$ oo
;i
il
li
ic c*
ri .t:
ii
F
rj
i:
qa.l lr
5-;
ri: lis
;3
i:
r; :
t;
ii !l;
:ii
i5i
i!;
li!
tji
;.!i ; En
!!i
?;; ;li
ilil iqf
i
ii!; iiitu
0>;
t c
: "i
Iri:r
iIi^
f :
i
;!
l
;:
!c
i
-:
t
Il
l a
-
!!
!
:: :.
cj
;
! :6i ;F-
62
i !P t!
i i;f:i iii i!iii;iiii
! rr .t j: t E:: FrP:r
o
*: il o'
i-
i;iiiii:i
lg
6F
r"
i!
ta E r
E
,;i
;0
i
!"
5i
r/ I _ :
l: !' t. ";
r. >i :s :c
ri
;r
r!
!i
i5
iifiiii;ii d;
Fi
i! ;i
,Ji
i; ;; c.
:5i t!o'
5g
;i _ rl ;o
;! ;$
3li:
l J i! i iii!
c ; g
a c l
:i
;!
:l
I:
li
:
F
0
(!
F o
-0
a::,64
;
^'4.0i
c
E
:F
>; i !!
!
E>
i;! :];
iT
f,os ei:
l!
e c
E
Li!
! fr€ ;!l
q t! -t
o {,
!
o
t o U
5o ti Ic
I
9. :i
;r
,r:F!
n! 0
E
t:
I
; o
:; !,i
f
iij
EE
!
{o i :;5
:]
-!!
E E !!t E ac ;" ! . 1 : o :r G li
!'
a
o e
. ' :i l ;I f Siiri
9'!
c
ii
ii i:
c:.
!!
ni
:5i
!;!€
!i :>
;i
o
t:!
E
i E : ;
! I
:. E5oi E
c
!
!
E (l
ti J
:
n
la! c. 5;
o_. JO
F
;t
r^'i
oc ri
irc
,i
: i;
!a F
:i ai ci
;x
a:t
ti.
E!
i! .;l
'E
B q)
E k
;h!
0.
F 16 or! E
Q
t!
i^9
o
3 >; 5i
il
!i::
!6
;i:
; !.:i
:i
i:Ji !F ^'.-l
e
t!
F t!
o 0 0 l) ln
c
:: ;c
;
:\
:. Et .
f
o-
F
i! i !i; tl.
ii"iit
riI !
tt,
-I o!
'n; "sr
( T
ooo
ic.;1
l:il l-!
i!i: i : r iq' l i '!i ! :
);o
;ii
i;:.i
i!.;l
t;
i:!
.c', 9r;
35
;]
cu !F
9r
t,
!!in
io !o
{rir!
il
9 :9 a>c
a
,.!
^l: d
:F
tn!
;!
n!e
!c rri
-o: P
:.:i i:ni
-:
{E;l {oE"
l F
;l! ;c
!
i!
!c
rtF c
I
e> ;-
:1
!
gj'iF-
€ ;! ir c" r
i!ii:
,Y a; ; 3>
^l: "i !:"i:
l:-:.!:
i:_!! o!;!
:
(
r:
*o
.a
:
; "
t
J
EE
.\
a
B
i!
3i !: e!!if
o)
n z:"'/; -_::)
E F ^0
o
I
\--r
!
;!l
;, {
e'ii! o o! i
i.
i
::
'
-.-',
\o r!
i
c
.i ;:
F I t!
lr ic
!
c
o
o^
i! I
9: !;
!'5; rl !
I .*; :
t
ili
--!:
r .6.,
9i:
c in: o>c !;
m
-!r! ooo o.o.o, E
l
Jo I
u
i ; !r -*r]i
.0
[J
0
f!: Jl!
i ! qt i: i I c -l
t! !l
! :q ii;
ta> ; oq
E
l
."$ t: ! ;!i
l
E
F
rii ni;
c
i;
ooo
-!
i!: i
r :
9: - E
; -)
?
a -:E oP !i
3-" !
:
.:>;; . _oI
^ 5.j( rl!
...:
t !i::
;4ii
!n€
;i;
t
3
3i
!
il!
:
j] F
l
!ik
)
{J.o
c
!ii"
r;!i rI ;E! :; r
l
_o
F
E
E
c
c
E c
gi r;
€ n
l
c
!
E
c
i:ii
ty i i:_!!
; )
;i !. d!
!
FF E> .c tt
6!
$ r| q 4
64
LIIUPIR'\I{
A.
\rII
: P)ERATURANBUPATI !rust RAWAA NOMOR 3l I'AIiUN 2()12 TTI}{GCIAL p4yfi2ol2
GAUITARAN UUL]II prosedur penguran{lan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi pelayalan dalarrr menetapl:an pers 3tujuan/penolakan atas pengaJuan pengurangan II'HTB terlrtang da,i Wajib pr{ak. F\rngsr Pelayanan kemu
o B.
PIIIA:K TERKAIT 1. V/trJlb pqjat Merupakaa pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang menurut surat keretapan BpHTB yang telah diterbitkan sebelumnya. 2. Fuagat pelaya:an,, Mc:rupakan pihak yang berwena-ng dan bertuga.s untuk: menerima, menclaal: , dan memeriksa permohonan pengaluan pengurangan BPHTB menerbitkan Tarda Terima perrgajuanpengurangan IIPHTB mengaju kan data terkait objr:k pajak kepada F\rrgsi pengolahan Data & Informasi menerbitkan Berita Acara pemr:riksaal, da:r nenerbitkan surat r)enolakan pengajuan pengura'gan
B'HTB
Keputusan Pengurangan BPHTB. 3. Fungrl peugolth.n
Datar & Iuformanl
Menrpal
atau surat
o)
LANGKAH.LANGKAH TEKITI8 Lanqka-h 1 Wajib Pqiak me ngirimkan Surat pengqjuan pt:ngurangan BpHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung penga;uan pengurangan dan Sa.linanSurat Ketetapan BpHTB kepad;a Fungsi pelayanan. Lanekah 2 Fungsr Pelayanal: menerima dokumerr pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi Pelayanzur kemudial membeikan Tanda Terima pengajuan PenguranganBPFITBkepada Wajib pqiak.
C
!ansEc!_C Fungsi
Pelayanan
mengarsip
dokumen
pengajuan
pengurangan.
Berdasarkan dokrrmen tersebut, Fungsi pelayanern kemudiar mengajukan perm:intaan data terkait objek pajal< dengan merLyiapkan Form pengajuan ,].
Data. LcsSlkah4 Fungsi Pelayanart mengirimkan
Form penga,.;urm Data kepada F\rngsi
Pengolahan Data & Informasi. Laaqlrah 5 Fungsi Pengolahan Data 8r Informasi menerimzr Form penlgajua_nData. Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian nrenarik data terkait objek pajak dari Database Objek I,ajak. Lanckah 6 Fungsi Pengolahan Data &; Informasi rne ngisikan Form Pengajuan Data denga! data terkait objek p:rjak.
oo
Lcgskchl Fungsi pengolah^n Data & Informasi rnengirimkan Form pengajuan Data (yalg telah terisi) kepada F\tngsi pelayanan. Lanqlkah 8 Fungsi Pelayanan menelaal
darr memeriksa pengdual
pengurangar
BPH'I'B berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian anmra pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria daram peraturan Kepala Daerah.
!c-cslEr!_g Fungsi Pelayalan menyiapl.i:anBerita Ar:ara pemeriksaan dan: - Surat Penolakan pengajuan pengura.ngan BpliTB (untuk yang ditolakl atau, - Surat Keputus€mpengurrr.ngan BpHTl3 (untuk
lrang disetujui).
r....
Laaekah 10 Fungr;i Pelayanan mengarsilt Berita Acara pemerik.saal. Lanekah 1 1 Fungsri Pelayaaan mengirirrrkan Surat F,enolakan pengajuan pengurangan BPHTB (bagi yaniq ditorak) atau surat Keputusan pengurarrgan B'HTB (bagr yars disetujr_ri)kepada Wajib pajak. LanqLah 12 Wajib
Pdal< menerima
surat
ketetapan
pembayaran sesuai dengan prosedur
BPHTB
dan
penrbayaranBPHTB.
melakukan
67
CONTOHKEPUTUSANPENOLAKAN/ PENGUR{NGAN BPIIIB
PEMERINTAH KABUPAT'EN MUSIRAWAS
DINASPENDI\PATAN, PENGIELOT.ANru KEUANGAN DANASETDAERAH Jln Agropotitan CenterKomptek pemkab. Perkantoran MusiRav llelitiProp' Sum_Sel Tetpon( 0733) 4540017 Fax( 0733, oli;J1l"tt
KEPUTUSANKEPALA DIN,ASPENDAPI\TAN PBNGBLOLAAN]<EUANGAN
DArrASETDAERAH KABUpATEN vusinawas N(IMOR:
KpTS/20..
TENTANG
:
"uo"u*orJff1l-filflr'^t-r'^"^,XiSjlil YANGTERHUTANG "o*"ur,o* KEPALADINAS PE}IDAPATANPENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAEMH KABUPATENVUST NAWNS Membaca
Surat permohonan pcngu fangar Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangr"inan atas nama Nomor Tanggal
Menimbang
Hasil pemeriksaar atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas ianah dan na"gu"rrrrr aias n a r l a . . . . . . . .N . o m o r. . . . . . . . . . ,T. a n g g a .l . . . . . . . . . . . . . b . Bahla terdapat 1 tidal< terdapat *) cukup alasan -ffa:. untuk menguranlli besarnl,a Bea p..otet a, atas Tanah dan Bangunan yang terhutarg; 1 . Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor . . .. Tahun 20.. tentang Bea perolehan Hak Atas fanaf, aan Bangunan )
Peraturar Bupati Musi Ra.was Nomor .... Tahun - -nia 20.. tentan& F,emberian e..rgu.arrga., . . Perolehan Hak Atas Tanah dan nan"gunai--
IdEMUTUSI(AIY Menetapkatr
KEPU.|USAN KEPAI"{ DINAS PEI\IDAPATAN PBNGELOLAANK]]UANGAN DAN ASET OAEiiAiI KABUPATENMUSI RAWASTENTANGPEM;biIA.I.T -EiES PENGUMNGAN I]BA PER:OLEHAN HET TANAII DAN BANCUANYANG TERHUTAI{G
68
PERTAMA
seluruhnya / mengabulkan sebagian Y:n8aPylkarr -Bea per:nohonan / menolak pengurar.gan -e"rr5{r"* Perol:haa Hak eLtas Tarah dan y*g *' terhutang kepada Wajib pajak , NamzLWajib pajal< ,Alamat Wajib pajal< : Letak. Objek Paja_k : Tahun BPHTB : Atas PerolehnHah langr11nn denga.n :
Atnr
Taaah
do-/
atau
lft_t" _/ Rtrafeh Lclaag ./ Kcputurao pebedaa tra.k_/ Puttr.alr H a,LIE / D,rkurneu Laloaya r) : NClmor TanggaJ NOP Letak Objek Kelurahan Kecanatan Kabupaten
KEDUA
Sesuai.dengankeputu san sebagaimanrt dimaksud pada diktum PERTAMA,rnakiBesarnvu sFHiB dibaya: adalah st:bagaimana ilil?"it:n"r"nya a. BPHTB Terhutang Rp. b. (........) ?.YlV1. pengurangan c. Jumlai BpTB yang sehirus dibayar P n (Sebesar:
KETIGA
'*;.0,1;il""t'ill"Ti#'xffi r,ir.rli, *' a.ffi
Apabila dikemudiarr i
ollakukan perbuhan dan perbaikan sr:baga.rmana mesl.inya, KEEMPAT
a. Asli Keputusan ini disernpaikan kepada Wqiib Prajak. b. Salinan Keputusan ini disimpan scbagaimane. pcndalatan pengilolaarr p^Dill rJuangan T.] oan As€t Daerah Kabupaten Musi Rawas. Ditetapkan di Muara Beliti Pada tangg:Ll Kepala Dinas pendaDatan -dan Pengelola:rnKeuangan nset Daerah KabugratenMusi Rawas.
*) Coret yang tidal. perlu *') Diisi scsuai keJrerluan.
E 0
\
qt
B
o !
o
E
;
t A
{:
i; ti :: ii
il -
o\
5
F a
!
:
t
ir-i ! l" lr!
J
t ! ! ! d
t I
! !
t9!
r! .ii ;"
x
!5t
>l
4
i;i I
?
a ci
;ii ! i!!i
;iii i; ii
ii
I
t
:! !i
JI ;i
i: ti
!i
t ! I ! I
!:
!
!:
II !
EI
!i
I
!
T
i
t
I
r
t! J It I
ri
ir ;! :i
^,
i' !: it
t ]
