BUPATI TORAJA UTARA PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR
TAHUN 2012 TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TORAJA UTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012
BUPATI TORAJA UTARA PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR …………… TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STURUKTURAL PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TORAJA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORAJA UTARA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 11 ayat (3) PeraturanDaerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi secara efisien dan efektif bagi Pejabat Struktural Sekretariat DPRD Kabupaten Toraja Utara, maka perlu mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874 ); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pengawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 No 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7);
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas Wilayah yang berwenang mangatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Toraja Utara beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara. 5. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara. 6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang disebut Lembaga Legislatif. 7. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Toraja Utara. 9. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara. 10. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara. 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Toraja Utara.
BAB II ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA Pasal 2 Untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Susunan dan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris Dewan b. Bagian Umum membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha ; 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; 3. Sub Bagian Humas dan Protokoler. c. Bagian Keuangan membawahi : 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; 3. Sub Bagian Perbendaharaan. d. Bagian Persidangan dan Risalah Membawahi: 1. Sub Bagian Program dan pelaksanaan ; 2. Sub Bagian Rapat dan Risalah; 3. Sub Bagian Alat kelengkapan DPRD. e. Bagian Perundang-Undangan membawahi : 1. Sub Bagian Pengolah Data, Dokumentasi dan Perpustakaan; 2. Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan Hukum; 3. Sub Bagian Produk DPRD dan Perundang-undangan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DPRD Bagian Pertama SEKRETARIAT DPRD Pasal 3 (1)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah, sesuai dengan Kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD mempunyai Fungsi : a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. penyelenggaraan Administrasi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. penyelenggaraan Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. penyediaan dan Pengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya; f. pembinaan Administrasi yang terdiri dari Urusan Tata Usaha, Kepengawaian,Keuangan, dan perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya. (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menyusun Perencanaan dan Program Kerja, Rencana/Usulan Anggaran Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD; b. menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD; c. menyelenggarakan Rapat-rapat DPRD; d. menyelenggarakan Administrasi Keuangan, Urusan Rumah Tangga, Perjalanan, Perlengkapan serta Ketatausahaan Sekretariat dan Anggota DPRD; a. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD; e. mengoreksi dan menganalisa serta memparaf konsep Surat, Rancangan dan/atau Produk Hukum yang menjadi tugas dan tanggung jawab Sekretariat DPRD; f. menelaah dan mengkoordinasikan konsep perumusan kebijakan PDRD; g. menyelenggerakan pembinaan Administrasi yang terdiri dari urusan Tata Usaha, Umum dan Kepengawaian, Keuangan, Perbekalan DPRD dan pelaksanaan tugas Sekretariat; h. memfasilitasi dan merespon pengajuan rancangan dan/atau Produk Hukum Daerah atas inisiatif DPRD; i. menyelenggerakan koordinasi dengan Unit Kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan penerangan, publikasi, pemberitaan kegiatan DPRD serta urusan keprotokoleran; j. menyelenggerakan monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat DPRD; k. menyelenggerakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Bagian Kedua BAGIAN UMUM Pasal 4 a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; c. Sub Bagian Humas dan Protokol. Pasal 5 (1)
Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam rangka pengkoordinasian dan melaksanakan tugas Tata Usaha dan Kepengawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga serta Kehumasan dan Keprotokoleran. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Umum Mempunyai Fungsi : a. penyusunan Kebijakan Teknis Bagian Umum; b. pelaksanaan Program Kerja Bagian Umum; c. pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Bagian Umum; d. pelaksanaan evaluasi tugas Kepala Sub Bagian Lingkup Bagian Umum; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. (3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. merumuskan Kebijakan Teknis Bagian Umum serta mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dalam melaksanakan tugas; b. melaksanakan pengelolahan Tata Usaha Kepengawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga; c. pelaksanaan dan mengendalikan Urusan Administrasi yang meliputi surat menyurat, kearsipan serta dokumen-dokumen penting lingkup Sekretariat DPRD; d. mempersiapkan bahan keperluan rumah tangga, pengadaan, pemeliharaan barang/perlengkapan dan/atau sarana dan prasarana kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD; e. melaksanaan Urusan Rumah Tangga, Perjalanan Dinas, Pengelolaan dan penggunaan kendaraan Dinas, Rumah Jabatan/Dinas DPRD dan Sekretariat DPRD; f. melaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya; g. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; h. menilai prestasi kerja kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan Karier; i. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;
Sub Bagian Tata Usaha Pasal 6 (1)
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Tata Usaha. (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. penyusunan Program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; c. pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas staf dalam lingkup Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; d. pelaksanaan evaluasi tugas Staf dalam lingkup Sub Bagian Tata Usaha; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. (3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut: a. menyusun Rencana Kerja Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; b. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. berkoordinasi dengan Sub Bagian persidangan dalam Mengatur tempat dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan bagi rapatrapat dan pertemuan lainnya; d. melakukan dan merumuskan pengelolaan Tata Usaha; e. menghimpun, memelihara dan mempelajari data tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya; f. melakukan Administrasi persuratan DPRD dan Sekretariat DPDR; g. menyiapkan data untuk penyusunan bahan laporan kegiatan Sekretariat DPRD dan melaksanakan pengadministrasian Naskah Dinas DPRD dan Sekretariat DPRD dan berkaitan dengan pengembangan Kepegawaian; h. mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data dan Informasi yang sehubungan dengan bidang Kepegawaian dalam lingkup Sekretariat DPRD; i. melakukan Koordinasi penyelesaian Administrasi Kepegawaian dan pengelolaan Administrasi Pegawai Non PNS termasuk penempatannya dalam lingkup Sekretariat DPRD; j. menginventarisis permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kepegawaian dan pengembangan Kepegawaian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; k. mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan program evaluasi pendidikan dan pelatihan Teknis dan manajerial di bidang pengembangan Kepegawaian lingkup Sekretariat DPRD; l. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; m. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian umum mengenai langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan.
Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Pasal 7 (1) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tinggal. (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai Fungsi: a. penyusunan Program dan kegiatan Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; b. pelaksanaan Program dan kegiatan Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; c. pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Staf dalam lingkup Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; d. pelaksanaan evaluasi tugas Staf dalam lingkup Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya; (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; b. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. merencanakan dan melayani kebutuhan peralatan serta perlengkapan Kantor dan melakukan pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor di lingkungan Sekretariat DPRD; d. memelihara kebersihan dan ketertiban Kantor DPRD, Rumah Jabatan/Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD; e. menyiapkan bahan bimbingan penyusunan pedoman dan teknis pembinaan perlengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD; f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengadaan perlengkapan dan kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD; g. menyiapkan bahan bimbingan dan petunjuk teknis pendistribusian barang, penyimpanan dan pemeliharaan barang; h. melakukan pemeliharaan/pengawasan Gedung/Kantor, Rumah Jabatan/Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD, Kendaraan Dinas dan barang inventaris lainnya; i. melakukann Urusan Rumah Tangga, perjalanan Dinas, pengelolaan dan penggunaan kendaraan Dinas, Rumah Jabatan/Dinas DPRD dan Sekretariat DPRD; j. menyediakan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik; k. mengurus dan menyelesaikan Administrasi yang berhubungan dengan kendaraan Dinas; l. menilai prestasi kerja Staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
m.
mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Umum mengenai langkah-langka yang perlu diambil di bidang tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Sub Bagian Humas dan Protokoler Pasal 8
(1)
Sub Bagian Protokoler dan Hubungan antar Lembaga dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Sub Bagian Protokoler dan Hubungan antar Lembaga. (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Protokoler dan Hubungan antar Lembaga mempunyai Fungsi : a. penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Protokoler dan Hubungan antar Lembaga; b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Protokoler dan Hubungan antar Lembaga; c. pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Staf dalam lingkup Sub Bagian Protokoler dan Hubungan antar Lembaga; d. pelaksanaan evaluasi tugas Staf dalam lingkup Sub Bagian Protokoler dan Hubungan antar Lembaga; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Protokoler dan Hubungan antar Lembaga; b. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan urusan peliputan, pemberitaan, protokol dan perjalanan; d. melakukan persiapan fasilitasi hubungan timbal balik antara DPRD dengan pemerintah dan masyarakat; e. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program Sub Bagian Protokoler dan Hubungan antar Lembaga; f. mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan diluar kantor sesuai petunjuk Pimpinan; g. mengatur persiapan rapat-rapat, pertemuan yang memerlukan pelayanan bersifat keprotokoleran; h. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat dan persiapan penyelenggaraan jumpa pers secara berkala; i. mengumpulkan/Menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat ke DPRD dan menyampaikan kepada Alat Kelengkapan DPRD sesuai sifat dan keperluannya; j. menyiapkan bahan bimbingan, mengumpulkan informasi melalui media cetak/elektronik untuk memperoleh data/informasi yang benar;
k. membuat Buku Panduan Protap (prosedur tetap) bagi kelancaran pelaksanaan tugas; l. menilai prestasi kerja Staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; m. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Protokoler dan Hubungan antar Lembaga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga BAGIAN KEUANGAN Pasal 9 Bagian Kuangan terdiri dari : a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; b. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; c. Sub Bagian Perbendaharaan. Pasal 10 (1)
Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam rangka pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas dan Keuangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala bagian Keuangan mempunyai Fungsi: a. penyusunan Kebijakan Teknis Bagian Keuangan; b. pelaksanaan Program Kerja Bagian Keuangan; c. pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas kepala Sub Bagian lingkup Bagian Keuangan; d. pelaksanaan evaluasi tugas Kepala Sub Bagian lingkup Bagian Keuangan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. merumuskan kebijakan teknis Bagian Keuangan serta mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dalam melaksanakan tugas; b. melaksanaan pengelolaan Keuangan; c. menyiapkan bahan pembuatan SPP untuk meminta, menyimpan, mengelola dan mengeluarkan Keuagan untuk kepentingan DPRD dan Sekretariat DPRD; d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; e. menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan pembayaran Gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Pengawai Negeri Sipil serta tunjangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; f. melaksanaan Verifikasi yang meliputi Penelitian,pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban atau tanda bukti pengeluaran-pengeluaran termasuk kesesuaian Rekening;
g. mengelola dan memelihara tanda bukti pengeluaran atau surat pertanggung jawaban Keuangan masing-masing serta mengesahkan dan meregister Surat Pertanggung jawaban Keuangan yang telah ditanda tangani atau disahkan; h. melaksanakan, menginventarisir dan memproses penerbitan SPMU dan/atau Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Proses Pengelolaan Penata usahaan Keuangan; i. melaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka kelancaran; j. mengkoordinasikan penyusunan laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; k. menilai prestasi kerja kepala Sub bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; l. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Pasal 11 (1)
Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian,mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Penyusunan Program dan Anggaran. (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai Fungsi: a. penyusunan Program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; c. pelaksanaan pengkoordinasian,pengendalian,pengawasan tugas Staf dalam lingkup Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; d. pelaksanaan evaluasi tugas Staf dalam lingkup Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya. (3) Rincian tugas sebagaimana maksud pada ayat (1),dalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusun Program dan Anggaran; b. memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. melakukan/mengkoordinasikan dengan bagian-bagian dalam rangka merumuskan pengelolaan Penyusunan Program dan Anggaran; d. melakukan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana Anggaran DPRD dan Sekretariat; e. menyiapkan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
d. menyusun laporan realisasi Anggaran dan catatan atas laporan Keuangan dan neraca; e. menyiapkan dan menyusun perhitungan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; f. melakukan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait bidang tugasnya; g. menilai prestasi kerja Staf dalam rangka pembinaan pengembangan karier; h. mengajukan saran dan pertimbanngan kepada Kepala Bagian Umum mengenai langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi Pasal 12 (1) Sub Bagian Pembukaan dan Verifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian,mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengelolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Sub Bagian dan Verifikasi. (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi mempunyai Fungsi: a. penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; c. pelaksanaan pengkoordinasian,pengendalian,pengawasan tugas Staf dalam lingkup Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; d. pelaksanaan evaluasi tugas Staf dalam lingkup Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; b. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. melakukan pengujian, penelitian dan pemeriksaan pembayaran SPP DPRD dan Sekretariat DPRD; d. meneliti dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti laporan pertanggung jawaban; e. membuat surat penolakan atas kesalahan dokumen pertanggungjawaban; f. menyiapkan bahan penerbitan SPM DPRD dan Sekretariat DPRD; g. menilai prestasi kerja Staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; h. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Umum mengenai langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Sub Bagian Perbendaharaan Pasal 13 (1) Sub bagian Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian,mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengelolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perbendaharaan. (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai Fungsi: a. penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan; b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan; c. pelaksanaan pengkoordinasian,pengendalian,pengawasan tugas Staf dalam lingkup Sub Bagian Perbendaharaan; d. pelaksanaan evaluasi tugas Staf dalam lingkup Sub Bagian Perbendaharaan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya. (3) Rincian tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Perbendaharaan; b. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Perbendaharaan; d. menginventaris permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah; e. melakukan koordinasi dengan Unit/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; f. memeriksa kebenaran dari daftar-daftar gaji yang diajukan oleh pembuat daftar gaji serta menerbitkan SPMUnya; g. melayani permintaan pembayaran Suppletair dan tunjangantunjangan lainnya; i. mengeluarkan surat keterangan pemberhentian pembayaran; j. menilai prestasi kerja Staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; k. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Umum mengenai langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH Pasal 14 Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari: a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Rapat dan Risalah; c. Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD.
Pasal 15 (1) Bagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian,mempunyai tugas merencanakan,menkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan persidangan dan Risalah DPRD yang meliputi penyiapan penyelenggaraan,pengaturan pelaksanaan Rapat-rapat, Materi rapat, Risalah/Kesimpulan rapat, Produk-produk Hukum Peninjauan/Kunjungan Kerja DPRD. (2) Dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),bagian Persidangan dan Risalah mempunyai Fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis bagian Persidagan dan Risalah; b. pelaksanaan program dan kegiatan bagian Persidangan dan Risalah; c. pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian, penggawasan tugas Sub bagian Persidangan dan Risalah; d. melaksanakan evaluasi tugas Sub Bagian Persidangan dan Risalah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan merumuskan kebijakan teknis Bagian Persidangan dan Risalah; b. membina pelaksanaan kegiatan Persidangan dan Risalah; c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk melaksanakan tugas kepada bawahan dalam melaksanakan tugas; d. melaksanaan koordinasi rencana penyusunan jadwal kegiatan DPRD; e. melaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawai yang diperbantukan pada Fraksi-Fraksi; f. menyiapkan bahan dalam rangka pengolahan Produk-produk Hukum yang dibahas dalam rapat DPRD; g. melaksanaan tertib Administrasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Bagian Persidangan dan Risalah; h. melaksanaan koordinasi persiapan dan inventarisasi bahan-bahan rapat yang diselenggarakan oleh DPRD; i. melaksanaan persiapan fasilitasi hubungan timbal balik antara DPRD dengan Pemerintah dan Masyarakat serta melaksanakan pembinaan dalam pembuatan Risalah Rapat-rapat DPRD; j. melaksanakan pengkoordinasian Rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan oleh DPRD; k. menilai prestasi kerja kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Sub Bagian Program dan Pelaporan Pasal 16 (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka pemutusan kebijakan dan pelaksanaan tugas penyusunan program dan pelaporan. (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi; a. penyusunan Program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. pelaksanaan Program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan; c. pelaksanaan Pengkoordinasian, Pengendalian dan Pengawasan Tugas Staf dalam lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan; d. pelaksanaan Evaluasi Tugas Staf dalam lingkup Sub Program dan Pelaporan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Sub bagian Program dan Pelaporan; b. memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. melakukan/mengkoordinasikan dengan bagian-bagian dalam rangka merumuskan pengelolaan penyusunan Program dan Pelaporan; d. melakkukan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana Pelaporan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; e. menyiapkan penyusunan data Pelaporan dan Dokumen pelaksanaan Program dan Pelaporan DPRD dan Sekretariat DPRD; f. menyusun laporan realisasi kegiatan DPRD; g. melakukan Koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait bidang tugasnya; h. mengajukan saran dan Pertimbangan kepada Kepala bagian Persidangan dan Risalah mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; i. menganalisis data yang telah disusun setiap Fraksi dan Alat Kelengkapan untuk dijadikan bahan Acuan Penyusunan Program dan Pelaporan; j. merangkum laporan alat kelengkapan DPRD setiap masa sidang untuk dirangkum menjadi laporan Sekretariat DPRD; k. mengevaluasi dan menganalisis permasalahan program kegiatan dari masing-masing alat kelengkapan DPRD; l. menilai prestasi kerja Staf dalam rangka pembinaan pemgembangan karier.
Sub Bagian Rapat dan Risalah Pasal 17 (1)
Sub Bagian Rapat dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka penyelenggaraan pembuatan Risalah Rapat DPRD. (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Rapat dan Risalah; b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Rapat dan Risalah; c. pelaksanaan pengkoordinasian,pengendalian, pengawasan tugas Staf dalam lingkup Sub Bagian Rapat dan Risalah; d. pelaksanaan evaluasi tugas Staf dalam lingkup Sub Bagian Rapat dan Risalah; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Rapat dan Risalah; b. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. membuat dokumentasi pada setiap kegiatan sidang dan acara resmi lainnya; d. menghimpun, menyimpan, data menata risalah-risalah rapat, dokumen penting lainnya dalam lingkup Sekretariat DPRD; e. membuat Risalah Rapat Paripurna, Pimpinan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Kehormatan, Badan Legislasi dan Rapat-rapat lainnya; f. membuat berita acara dan cacatan rapat-rapat; g. mendokumentasikan semua hasil kegiatan DPRD dan memelihara arsip persidangan; h. membuat laporan Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat; i. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Rapat dan Risalah; j. menilai prestasi kerja Staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD Pasal 18 (1) Sub bagian alat kelengkapan DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan rapat dan Penyusunan rencana pelaksanaan sidang-sidang. (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian alat kelengkapan DPRD mempunyai fungsi : a. penyusunan Program dan kegiatan Sub bagian alat kelengkapan DPRD; b. pelaksanaan Program dan kegiatan Sub Bagian alat Kelengkapan DPRD;
c. pelaksanaan Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan tugas Staf dalam lingkup Sub Bagian alat kelengkapan DPRD; d. pelaksanaan Evaluasi tugas Staf dalam lingkup Sub bagian alat kelengkapan DPRD; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Rincian tigas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Sub Bagian alat kelengkapan DPRD; b. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. membuat jadwal kegiatan Persidangan/Rapat alat kelengkapan DPRD; d. menyiapkan, Mengumpulkan dan mendistribusikan bahan-bahan rapat-rapat; e. menghimpun kesimpulan dan catatan-catatan rapat dan notulen rapat; f. menyiapkan kelengkapan, kebutuhan dan absensi rapat-rapat DPRD; g. melakukan Pengkoordinasian terselengaranya acara-acara rapat; h. menyusun konsep pidato / kata pengantar pimpinan DPRD pada rapat-rapat baik didalam gedung maupun diluar gedung; i. mengatur tempat dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan bagi rapat-rapat dan pertemuan lainnya; j. memfasilitasi penyampaian aspirasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; k. melakukan penerimaan aspirasi melalui pertemuan serta kegiatan yang diselenggarakan DPRD; l. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub bagian alat kelengkapan DPRD; m. menilai Prestasi kerja Staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 19 Bagian Perundang-Undangan terdiri dari : a. Sub Bagian Pengelola Data Dokumentasi dan Perpustakaan; b. Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan Hukum; c. Sub Bagian Produk DPRD dan Perundang-undangan. Pasal 20 (1) Bagian Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, mempunyai tugas mengumpulkan dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, mengkaji, melakukan telaahan hukum, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, bahan-bahan lain yang berhubungan dengan Perundang-Undangan serta mendokumentasi dan mensosialisasikan Produk-Produk Hukum.
(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas : a. penyusunan kegiatan teknis Bagian Perundang-Undangan; b. pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Perundang-Undangan; c. pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Sub Bagian lingkup Bagian Perundang-Undangan; d. pelaksanaan evaluasi tugas Sub Bagian dalam lingkup Bagian Perundang-Undangan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan Fungsinya. (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : a. merumuskan kebijakan teknis Bagian Perundang-Undangan; b. membina pelaksanaan kegiatan Bagian Perundang-Undangan; c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas; d. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya; e. menghimpun, mendokumentasikan, dan mensosialisasikan Rancangan Produk Hukum, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Intruksi Bupati, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD; f. menyiapkan bahan Penyusunan Produk Hukum Daerah atas Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah atas Hak Inisiatif DPRD; g. meneliti, mengkaji dan memberi telaahan tentang Produk-Produk Hukum; h. mempelajari pedoman dan petunjuk di bidang penelitian pengelohan data Hukum, Peraturan Perundang-Undangan serta Informasi Hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah; i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan serta Informasi Hukum yang berhubungan dengan kewenangan Pemerintah Daerah; j. memberi saran dan pertimbangan teknis di bidang Peraturan Perundang-Undangan kepada atasan; k. menilai prestasi kerja Staf dalam rangka pembinaan dari pengembangan karier; l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Sub Bagian Pengolah Data Dokumentasi dan Perpustakaan Pasal 21 (1) Sub Bagian Pengolah Data Dokumentasi dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Dokumentasi dan Perpustakaan. (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengolah Data Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai dan Fungsi Sebagai berikut :
a. penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Pengolah data Dokumentasi dan Perpustakaan; b. pelaksanaan program dan kegiatan mengolah Data Dokumentasi dan Buku-buku Perpustakaan ; c. pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Staf dalam lingkup Sub Bagian Pengolah data Dokumentasi dan Perpustakaan; d. pelaksanaan evaluasi tugas Staf dalam Sub Bagian Pengolah Data Dokumentasi dan Perpustakaan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya. (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Pengolah Data Dokumentasi dan Perpustakaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Pengolah Data Dokumentasi dan Perpustakaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya; d. melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan pustaka; e. mengembangkan koleksi dan jaringan perpustakaan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan kepustakaan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. melakukan pengadaan berbagai literatur dan Publikasi lainnya, pemeliharaan/perawatan, serta penelusuran bahan Pustaka yang diperlukan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; g. melakukan peliputan berita media cetak dan elektronik berhubungan dengan informasi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan; h. membuat kliping terkait pelaksanaan tugas DPRD Bidang Hukum serta mendistribusikan sesuai keperluan serta mengurus Adminitrasi,memelihara dan melakukan pelayanan pinjaman BukuBuku Perpustakaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta pihak lain yang memerlukan; i. mengumpulkan biodata Anggota DPRD dan menyajikan berbagai kegiatan DPRD melalui Dokumentasi; j. membuat katalog Buku-Buku Perpustakaan dan Kartu Pinjaman Buku; k. menilai Prestasi kerja Staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; l. melakukan monitoring, evaluasi yang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan; m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Sub Bagian Pengkajian Dan Pengembangan Hukum Pasal 22 (1) Sub Bagian Pengkajian Dan Analisis Produk Hukum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas menghimpun, menganalisasi dan menyiapkan bahan kajian perundanng-Undangan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan rapat. (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan Hukum mempunyai Fungsi: a. penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan Hukum; b. pelaksanaan Program dan kegiatan Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan Hukum; c. pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Staf Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan Hukum Daerah; d. pelaksanaan evaluasi tugas Staf Sub Bagian Pengkajian dan Analisis Produk Hukum Daerah; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan Hukum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memberi petunjuk teknis pelaksana tugas kepada bawahan; c. mencari, Mengumpulkan, Menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-Undangan; d. melakukan pengkajian dan Analisis terhadap Pengembangan hukum daerah; e. menghimpun hasil Pengkajian dan Analisis Produk Hukum Daerah; f. mensosialisasikan hasil penggkajian Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dewan; g. melaksanaan kegiatan Atministrasi Sub Bagian Pengkajian dan Analisis Produk Hukum Daerah; h. memberi pertimbangan atas Rancangan Produk Peraturan Daerah yang diajukan Eksekutif Kepada atasan Langsung dijadikan pembahasan DPRD; i. menilai prestasi kerja Staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; j. memberi saran dan pertimbangan teknis dari hasil Pengajian dan Analisis Perundang-Undangan kepada atasan; k. melakukan monitoring,evaluasi kegiatan Sub Bagian Pengkajian dan Analisis Perundanng-Undangan; l. menyusun laporan pelaksanaan kegitan Sub Bagian Pengkajian dan Analisis Perundang-Undangan; m. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Sub Bagian Produk DPRD dan Perundang-undangan Pasal 23 (1) Sub Bagian Produk DPRD dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah dan menyiapkan data/informasi bahan penyusunan Peraturan-Peraturan lain yang diperlukan. (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Peraturan Daerah mempunyai Fungsi : a. penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Peraturan Daerah; b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Produk DPRD dan Perundang-undangan; c. pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Staf Sub Bagian Produk DPRD dan Perundang-undangan; d. pelaksanaan evaluasi tugas Staf Sub Bagian Produk DPRD dan Perundang-undangan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya. (3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Produk DPRD dan Perundangundangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pembahasan penyusunan Rancangan Perda, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD; d. mengklasifikasi Peraturan Daerah serta Peraturan PerundangUndangan yang berhubungan dengan kegiatan DPRD; e. menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Daerah atas usul dan inisiatif DPRD; f. menyusun Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan tugas dan Fungsi Dewan; g. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; h. menilai prestasi kerja Staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; i. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Peraturan Daerah; j. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. BAB IV TATA KERJA Pasal 24 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional Wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (3) Setiap Pimpinan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya Wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara Fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat secara berkala. (8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing Pimpinan Organisasi dan/atau Pimpinan Satuan Organisasi Wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pejabat Struktural dan/atau staf di lingkungan Unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya. (9) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Pegawai pada bawahannya. (10) Masing-masing Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang Jabatan. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 (1)
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku. (2) Apabila terjadi perubahan yang diakibatkan karena hasil evaluasi penataan Perangkat Daerah, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Pasal 26 (1)
Dalam pelaksanaan tugas, setiap Pimpinan Satuan/Unit Organisasi senantiasa mempedomani Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2)
Sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan potensi yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah, ternyata terdapat urusan yang potensial untuk ditangani, namun belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka sepanjang urusan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan (3) Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama tetap menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Ditetapkan di Rantepao pada Tanggal 2012 BUPATI TORAJA UTARA,
FREDERIK BATTI SORRING Diundangkan di Rantepao Pada tanggal 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,
LEWARAN RANTELA’BI’ BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012 NOMOR ……….
