SALINAN
BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG, Menimbang : a.
bahwa untuk menjaga ketertiban, keindahan, keamanan dan ramah lingkungan dalam pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Kabupaten Semarang, maka perlu mengatur lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye untuk peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Semarang;
b.
bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2013 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Peserta Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi saat ini, sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
tentang Dalam
2.
Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4924); 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246 ; 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / kota / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / Atau Walikota dan wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 568);
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669); 22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang. 5. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2015. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2015. 8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang. 9. Panitia Pengawas Pemilihan Umum adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang. 10. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 12. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13. Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 14. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 15. Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. 16. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 17. Peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD dan perseorangan untuk pemilu anggota DPD. 18. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi dan program calon dan / atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih. 19. Peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih. 20. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang didanai APBD dan dapat didukung oleh APBN. 21. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang didanai APBD dan dapat didukung oleh APBN, serta difasilitasi oleh pasangan calon.
22. Jalan Protokol yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah ruas Jalan Gatot Subroto Ungaran sampai dengan Jalan Jendral Sudirman Wujil, Kecamatan Bergas. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman untuk mengendalikan, membina serta mengawasi lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye. (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pemasangan alat peraga kampanye dapat memenuhi unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan kota, kelancaran, ketertiban keamanan dan ramah lingkungan serta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan. BAB III IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE Pasal 3 Izin pemasangan alat peraga kampanye harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE Pasal 4 (1) Lokasi yang diperbolehkan sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Lokasi kampanye terbuka dan tertutup di wilayah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 Lokasi yang dilarang sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye adalah : a. kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, kantor Pemerintah Desa, kantor Tentara Nasional Indonesia (TNI), kantor Kepolisian, kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kantor perwakilan pusat yang ada di daerah;
b. tempat ibadah; c. rumah sakit; d. tempat-tempat pelayanan kesehatan; e. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); f. tugu batas wilayah Kabupaten, tugu pahlawan, tugu identitas kota; g. bangunan sejarah ; h. alun-alun kota dan taman kota ; i. alat pengatur Isyarat Lalu Lintas ; j. jembatan pada sungai, badan sungai dan saluran ; k. obyek wisata milik Pemerintah/Pemerintah Daerah ; l. trotoar ; m. melintang pada jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten ; n. pohon-pohon pada turus jalan ; o. tiang listrik / tiang telpon ; p. bando; q. jembatan penyeberangan orang; r. halte, lingkungan terminal; s. median jalan / pagar pembatas jalan; t. jalan bebas hambatan; dan u. jalan protokol. Pasal 7 (1)
Pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
(2)
Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdiri sendiri. Pasal 8
Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu yang telah memenuhi persyaratan wajib menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan budaya politik sesuai dengan kaidah hukum/norma yang berlaku, ketertiban dan keindahan serta keamanan. BAB V KETENTUAN SANKSI Pasal 9 (1) KPU berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut. (2) Dalam hal peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah dan Aparat Keamanan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu tersebut.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2013 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Peserta Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Semarang. (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.
Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 12 – 06 - 2015 BUPATI SEMARANG, ttd MUNDJIRIN
Diundangkan di Ungaran pada tanggal 12 – 06 - 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG ttd GUNAWAN WIBISONO BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 51
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd SUKATON PURTOMO PRIYATMO Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19640404 199203 1 014
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG DAFTAR LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG
NO.
KECAMATAN
NO.
DESA / KELURAHAN
1
2
4
3
1.
2.
BERGAS
UNGARAN BARAT
1.
NGEMPON
2.
KARANGJATI
3.
WRINGIN PUTIH
4.
GONDORIYO
5.
WUJIL
6.
GEBUGAN
7.
PAGERSARI
8.
MUNDING
9.
BERGAS LOR
10
BERGAS KIDUL
11.
RANDUGUNTING
12.
JATIJAJAR
13.
DIWAK
14.
BRANJANG
15.
KALISIDI
16.
KEJI
17.
LEREP
18.
NYATNYONO
19.
CANDIREJO
3.
4.
5.
UNGARAN BARAT
TUNTANG
BAWEN
20.
GENUK
21.
UNGARAN
22.
BANDARJO
23.
LANGENSARI
24.
GOGIK
25.
SIDOMULYO
26.
KALIREJO
27.
SUSUKAN
28.
MLUWEH
29.
KAWENGEN
30.
KALIKAYEN
31.
GEDANGANAK
32.
BEJI
33.
LEYANGAN
34.
KALONGAN
35.
GEDANGAN
36.
KALIBEJI
37.
ROWOSARI
38.
SRATEN
39.
JOMBOR
40.
CANDIREJO
41.
KESONGO
42.
WATUAGUNG
43.
LOPAIT
44.
TUNTANG
45.
DELIK
46.
TLOGO
47.
KARANG TENGAH
48.
KARANGANYAR
49.
TLOMPAKAN
50.
NGAJARAN
51.
DOPLANG
52.
BAWEN
53.
ASINAN
54.
POLOSIRI
55.
KANDANGAN
56.
LEMAHIRENG
57.
HARJOSARI
58.
SAMBAN
6.
7.
8.
PRINGAPUS
SURUH
PABELAN
59.
PONCORUSO
60.
KLEPU
61.
DEREKAN
62.
JATIRUNGGO
63.
PRINGAPUS
64.
PRINGSARI
65.
WONOREJO
66.
WONOYOSO
67.
CANDIREJO
68.
PENAWANGAN
69.
KEBOWAN
70.
BEJILOR
71.
JATIREJO
72.
DERSANSARI
73.
PURWOREJO
74.
KETANGGI
75.
MEDAYU
76.
BONOMERTO
77.
SUKOREJO
78.
KEDUNGRINGIN
79.
GUNUNG TUMPENG
80.
REKSOSARI
81.
SURUH
82.
PLUMBON
83.
KRANDON LOR
84.
CUKILAN
85.
DADAPAYAM
86.
SUMBER REJO
87.
UJUNG-UJUNG
88.
SUKOHARJO
89.
KARANG GONDANG
90.
SEGIRI
91.
TERBAN
92.
TUKANG
93.
SEMOWO
94.
BENDUNGAN
95.
JEMBRAK
96.
GLAWAN
97.
PABELAN
9.
10.
11.
BRINGIN
BANCAK
GETASAN
98.
KAUMAN LOR
99.
BEJATEN
100.
KADIREJO
101.
GILING
102.
PANDAAN
103.
BRINGIN
104.
POPONGAN
105.
PAKIS
106.
REMBES
107.
TANJUNG
108.
SAMBIREJO
109.
KALIJAMBE
110.
KALIKURMO
111.
GOGODALEM
112.
LEBAK
113.
WIRU
114.
NYEMOH
115.
TEMPURAN
116.
SENDANG
117.
TRUKO
118.
BANDING
119.
BANCAK
120.
WONOKERTO
121.
JLUMPANG
122.
BANTAL
123.
REJOSARI
124.
PLUMUTAN
125.
LEMBU
126.
PUCUNG
127.
BOTO
128.
TAJUK
129.
BATUR
130.
KOPENG
131.
TOLOKAN
132.
WATES
133.
GETASAN
134.
SUMOGAWE
135.
SAMIRONO
136.
JETAK
12.
13.
14.
TENGARAN
SUSUKAN
KALIWUNGU
137.
POLOBOGO
138.
MANGGIHAN
139.
NGRAWAN
140.
NOGOSAREN
141.
DUREN
142.
SUGIHAN
143.
SRUWEN
144.
TEGALREJO
145.
TENGARAN
146.
KLERO
147.
REGUNUNG
148.
CUKIL
149.
KARANGDUREN
150.
BUTUH
151.
PATEMON
152.
BENER
153.
TEGALWATON
154.
BARUKAN
155.
NYAMAT
156.
BADRAN
157.
TIMPIK
158.
TAWANG
159.
BAKALREJO
160.
KETAPANG
161.
SUSUKAN
162.
SIDOHARJO
163.
GENTAN
164.
MUNCAR
165.
NGASINAN
166.
KORIPAN
167.
KENTENG
168.
KEMETUL
169.
KALIWUNGU
170.
JETIS
171.
KENER
172.
KRADENAN
173.
MUKIRAN
174.
PAGER
175.
PAPRINGAN
15.
16.
17.
BANYUBIRU
JAMBU
SUMOWONO
176.
PAYUNGAN
177.
ROGOMULYO
178.
SIWAL
179.
UDANWUH
180.
GEDONG
181.
KEBUMEN
182.
SEPAKUNG
183.
WIROGOMO
184.
KEMAMBANG
185.
TEGARON
186.
ROWOBONI
187.
KEBONDOWO
188.
BANYUBIRU
189.
NGRAPAH
190.
GEMAWANG
191.
BEDONO
192.
KELURAHAN
193.
BRONGKOL
194.
JAMBU
195.
GONDORIYO
196.
KUWARASAN
197.
KEBONDALEM
198.
REJOSARI
199.
GENTING
200.
KEBONAGUNG
201.
CANDIGARON
202.
NGADIKERSO
203.
LANJAN
204.
JUBELAN
205.
SUMOWONO
206.
TRAYU
207.
KEMITIR
208.
DUREN
209.
PLEDOKAN
210.
MENDONGAN
211.
BUMEN
212.
LOSARI
213.
KEMAWI
214.
PIYANGGANG
18.
19.
AMBARAWA
BANDUNGAN
215.
KESENENG
216.
NGAMPIN
217.
POJOKSARI
218.
BEJALEN
219.
TAMBAKBOYO
220.
LODOYONG
221.
KUPANG
222.
KRANGGAN
223.
PANJANG
224.
PASEKAN
225.
BARAN
226.
BANDUNGAN
227.
CANDI
228.
JETIS
229.
DUREN
230.
KENTENG
231.
MLILIR
232.
JIMBARAN
233.
PAKOPEN
234.
SIDOMUKTI
235.
BANYUKUNING
BUPATI SEMARANG,
MUNDJIRIN
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG LOKASI KAMPANYE TERBUKA DAN TERTUTUP DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN
1 BERGAS
LOKASI KAMPANYE
LOKASI KAMPANYE
TERBUKA
TERTUTUP
(RAPAT UMUM)
(NON RAPAT UMUM)
2
3
a. Lapangan Sepakbola Kidul; b. Lapangan Sepakbola Manunggal Krida; c. Lapangan Sepakbola Kertanegara; d. Lapangan Sepakbola e. Lapangan Sepakbola f. Lapangan Sepakbola
Bergas Panca
Klego; Congol; Alaska.
UNGARAN BARAT
a. Lapangan Desa Branjang; b. Lapangan Sepakbola Kalisidi; c. Lapangan Sepakbola Manikmoyo; d. Lapangan Desa Keji; e. Lapangan Desa Lerep; f. Terminal Bis Krajan; g. Lapangan Volly Gelap; h. Lapangan Volly Sendang Putri; i. Lapangan Candirejo; j. Lapangan Sebantengan; k. Lapangan Sisemut; l. Lapangan Sewakul; m. Lapangan Langensari; n. Lapangan Kebonpolo.
UNGARAN TIMUR
a. Lapangan Kelurahan Beji; b. Lapangan Kelurahan Susukan; c. Lapangan Kelurahan Gedanganak; d. Lapangan Kelurahan Kalirejo;
a. Gedung Pertemuan Desa Randu Gunting; b. Balai Desa Bergas Kidul; c. Balai Desa Jatijajar; d. Gedung Pertemuan Desa Diwak; e. Balai Desa Pagersari; f. Balai Desa Wringinputih; g. Balai Pertemuan Desa Gebugan; h. Balai Desa Gondoriyo; i. Balai Desa Munding. a. Gedung Serba Guna Kelurahan; b. Gedung Bina Remaja; c. Balai Desa Kalisidi; d. Balai Desa Lerep; e. Balai Desa Keji; f. Balai Desa Langensari; g. Balai Desa Nyatnyono.
Balai Desa se-Kecamatan Ungaran Timur
e. f. g. h.
Lapangan Desa Kalongan; Lapangan Desa Kawengen; Lapangan Desa Leyangan; Stadion Kalirejo.
TUNTANG
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan
Kalibeji; Desa Karanganyar; Desa Candirejo; Desa Gedangan; Desa Kesongo; Rowosari; Lopait; Tuntang; Perusda Delik
a. Gedung PIKK Tuntang; b. Balai Desa Gedangan; c. Balai Desa Kalibeji; d. Balai Desa Sraten; e. Balai Desa Jombor; f. Balai Desa Candirejo; g. Balai Desa Kesongo; h. Balai Desa Delik; i. Balai Desa Tlogo; j. Balai Desa Karangtengah; k. Balai Desa Karanganyar; l. Balai Desa Ngajaran; m. Gedung PGRI,Gedung Pertemuan Kecamatan.
BAWEN
a. b. c. d. e. f. g. h.
Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan
Desa Samban; Kelurahan Harjosari; Desa Lemah Ireng; Desa Doplang; Desa Asinan; Kelurahan Bawen; Desa Kandangan; Desa Poncoruso.
a. Balai Desa Poncoruso; b. Gedung Serba Guna Harjosari; c. Balai Desa Lemah Ireng; d. Balai Desa Kandangan; e. Balai Desa Polosiri; f. Balai Kelurahan Bawen; g. Balai Desa Asinan;
PRINGAPUS
a. Lapangan Sepak Bola Jatirunggo; b. Lapangan Sepak Bola Desa Klepu-Duwet; c. Lapangan Sepak Bola Wonoyoso.
a. Gedung Balai Desa Candirejo; b. Gedung Balai Desa Derekan; c. Gedung Balai Desa Pringsari;
SURUH
a. b. c. d. e. f. g.
Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan
Mesu Desa Suruh; Jatirejo; Gunung Tumpeng; Bonomerto; Plumbon; Dadapayam; Kedungringin.
a. Gedung Serba Guna Desa Suruh; b. Gedung Pertemuan Desa Jatirejo; c. Gedung Pertemuan Gunung Tumpeng; d. Gedung Pertemuan Desa Bonomerto; e. Gedung Pertemuan Dadapayam; f. Gedung Pertemuan Desa Kedungringin.
PABELAN
a. b. c. d. e. f. g.
Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan
Sambirejo; Semowo; Kadirejo; Jembrak; Tukang; Sukoharjo; Pabelan.
a. Balai b. Balai c. Balai d. Balai e. Balai f. Balai g. Balai h. Balai i. Balai j. Balai k. Balai l. Balai m. Balai n. Balai o. Balai p. Balai q. Balai
Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa
Jembrak; Bejaten; Glawan; Terban; Pabelan; Sumberejo; Giling; Ujung-Ujung; Semowo; Bendungan; Segiri; Kadirejo; Kauman Lor; Padaan; Tukang; Sukoharjo; Karanggondang.
BRINGIN BANCAK
GETASAN
TENGARAN
SUSUKAN
a. Lapangan Pancasila; b. Lapangan Sepakbola Kauman Gogodalem; a. Lapangan Desa Jlumpang; b. Lapangan Desa Plumutan; c. Lapangan Desa Rejosari; d. Lapangan Desa Boto; e. Lapangan Desa Pucung; f. Lapangan Desa Bantal; g. Lapangan Desa Wonokerto.
a. Balai Desa se Kec. Bringin. Balai Balai Balai Balai Balai Balai
Desa Desa Desa Desa Desa Desa
Jlumpang; Plumutan; Rejosari; Boto; Bancak; Wonokerto.
a. Lapangan Desa Kopeng; b. Lapangan Desa Jetak; c. Lapangan Desa Tajuk.
a. Balai b. Balai c. Balai d. Balai e. Balai f. Balai g. Balai h. Balai i. Balai j. Balai k. Balai l. Balai m. Balai
Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa
Tajuk; Batur; Kopeng; Tolokan; Wates; Getasan; Samirono; Jetak; Sumogawe; Polobogo; Manggihan; Ngrawan; Nogosaren.
a. Lapangan Depan SD I Duren; b. Lapangan Sepak Bola Desa Sugihan; c. Lapangan Sepak Bola Desa Sruwen; d. Lapangan Sepak Bola Desa Tegalrejo; e. Lapangan Sepak Bola Desa Tengaran; f. Lapangan Sepak Bola Desa Klero; g. Halaman Balai Desa Klero; h. Lapangan Sepak Bola Desa Regunung; i. Halaman Balai Desa Regunung; j. Lapangan Sepak Bola Desa Cukil; k. Halaman Balai Desa Cukil; l. Halaman Balai Desa Karangduren; m. Halaman Balai Desa Butuh; n. Lapangan Sepak Bola Desa Patemon; o. Lapangan Sepak Bola Tugu; p. Lapangan Sepak Bola Desa Tegalwaton; q. Lapangan Depan SD N I Tegalwaton; r. Halaman Balai Desa Tegalwaton; s. Lapangan Sepak Bola Desa Barukan; t. Lapangan Sepak Bola Desa Nyamat.
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
a. b. c. d.
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan
Susukan; Timpik; Kenteng; Muncar.
a. b. c. d. e. f.
Balai Desa Duren; Balai Desa Sugihan; Balai Desa Sruwen; Balai Desa Tegalrejo; Balai Desa Tengaran; Gedung IPHI Tengaran; Balai Desa Klero; Balai Desa Regunung; Balai Desa Cukil; Lapangan Bulutangkis Banjari; k. Balai Desa Karangduren; l. Gedung Veteran Prokimad; m. Gedung PKK Prokimad; n. Balai Desa Butuh; o. Balai Desa Patemon; p. Balai Desa Bener; q. Balai Desa Tegalwaton; r. Balai Desa Barukan; s. Balai Desa Nyamat.
Balai Balai Balai Balai Balai Balai Balai Balai Balai
Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa
Badran; Timpik; Tawang; Bakalrejo; Ketapang; Susukan; Sidoharjo; Gentan; Muncar;
j. Balai k. Balai l. Balai m. Balai
Desa Desa Desa Desa
Ngasinan; Koripan; Kenteng; Kemetul.
KALIWUNGU
a. Lapangan Desa Kaliwungu; b. Lapangan Desa Pager; c. Lapangan Desa Mukiran.
Balai Desa Se-Kecamatan Kaliwungu
BANYUBIRU
a. Lapangan Mendut Desa Ngrapah; b. Lapangan Desa Banyubiru.
a. Balai Pertemuan Krajan-Desa Sepakung ; b. Balai Desa Kebumen; c. Balai Desa Wirogomo; d. Balai Desa Kemambang; e. Balai Pertemuan Desa Tegaron; f. Balai Desa Rowoboni; g. Balai Desa Banyubiru; h. Balai Desa Ngrapah;
a. Lapangan Sepakbola Gemawang; b. Lapangan Sepakbola Kebondalem; c. Lapangan Sepakbola Rejosari; d. Lapangan Sepakbola Genting.
a. Balai Desa Kelurahan; b. Balai Desa Brongkol; c. Balai Desa Kuwarasan.
JAMBU
Desa Desa Desa Desa
SUMOWONO
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.
Lapangan Desa Kebonagung; Lapangan Desa Candigaron; Lapangan Desa Lanjan; Pasar Agro; Lapangan Desa Jubelan; Lapangan Desa Sumowono; Lapangan Desa Trayu; Pasar Kecamatan Sumowono; Terminal Angkutan Sumowono; Lapangan Desa Kemitir. Lapangan Desa Pledokan; Lapangan Desa Mendongan; Lapangan Desa Losari; Lapangan Desa Kemawi; Lapangan Desa Keseneng.
a. Balai b. Balai c. Balai d. Balai e. Balai f. Balai g. Balai h. Balai i. Balai j. Balai k. Balai l. Balai m. Balai n. Balai o. Balai p. Balai
AMBARAWA
a. b. c. d.
Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan
Tambakboyo; Ngampin; Kranggan; Kintelan / Pasekan.
a. Gedung Pemuda; b. Gedung Pertemuan Legiun Veteran.
BANDUNGAN
a. b. c. d. e. f.
Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan
Desa Desa Desa Desa Desa Desa
a. Balai Desa Jetis; b. Balai Desa Jimbaran.
Jetis; Banyukuning; Duren; Jimbaran; Mlilir; Pakopen.
Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa
Kebonagung; Candigaron; Ngadikerso; Lanjan; Jubelan; Sumowono; Trayu; Kemitir; Duren; Pledokan; Mendongan; Bumen; Losari; Kemawi; Piyanggang; Keseneng.
BUPATI SEMARANG,
MUNDJIRIN
