BUPATI PURWAKARTA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR
45
TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN JALAN, FASILITAS UMUM DAN JALUR HIJAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, perlu mengatur lebih lanjut penyelenggaraan ketertiban di jalan, fasilitas umum dan jalur hijau di Kabupaten Purwakarta dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (LNRI Tahun 1980 Nomor 37, TLNRI Nomor 3293);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (LNRI Tahun 2003 Nomor 34, TLNRI Nomor 4276); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (LNRI Tahun 2004 Nomor 112, TLNRI Nomor 4428); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (LNRI Tahun 2008 Nomor 82, TLNRI Nomor 4858); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 6); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 9); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN JALAN, FASILITAS UMUM DAN JALUR HIJAU
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.
Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3.
Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.
4.
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disngkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
5.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
6.
Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
7.
Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8.
Ketertiban adalah sesuatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin
9.
Fasilitas Umum adalah segala prasarana dan/atau sarana yang diadakan atau dibangun oleh pemerintah daerah untuk kepentungan umum.
10. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah. 11. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik pemerintah daerah, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan. 12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta. 13. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Purwakarta.
Bagian Kedua Tujuan Pasal 2 Tujuan penyelenggaraan ketertiban jalan, fasilitas umum dan jalur hijau sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah: a. sebagai pedoman pelaksanaan bagi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan penertiban dan pemulihan fungsi jalan, fasilitas umum dan jalur hijau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. b. untuk mewujudkan ketertiban umum di jalan, fasilitas umum dan jalur hijau sesuai fungsi dan peruntukannya bagi kepentingan umum;
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban jalan, fasilitas umum dan jalur hijau dalam peraturan Bupati ini, meliputi: a. penyelenggaraan ketertiban di jalan; b. penyelenggaraan ketertiban fasilitas umum; dan c. penyelenggaraan ketertiban jalur hijau.
Bagian Kesatu Ketertiban Jalan Pasal 4 (1)
Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
(2)
Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah, melalui OPD terkait, melakukan penertiban dan menyediakan tempat penyeberangan orang, memelihara kualitas jalan serta mengatur pelarangan kedaraan bus/truk ke jalan lokal/kolektor sekunder.
(3)
Dalam rangka mengatur kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, alur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
(4)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Pasal 5 (1)
Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang atau marka penyeberangan (zebra cross) pada tempat yang tersedia.
(2)
Jembatan penyeberangan orang dan marka penyeberangan (zebra cross) dilarang digunakan untuk tempat berjualan dan mengemis.
Pasal 6 (1)
Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
(2)
Pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan dilaksanakan oleh OPD yang membidangi perhubungan.
Pasal 7 (1)
Jalan diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan umum, dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.
(2)
Untuk menjaga fungsi jalan dan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang dilarang melakukan kegiatan, meletakkan benda, mendirikan bangunan, dan/atau mengubah fisik jalan atau trotoar yang dapat menghalangi arus lalu lintas kendaraan dan/atau orang tanpa izin Bupati.
Pasal 8 Setiap orang atau badan dilarang menggunakan sepadan bangunan toko yang berdampingan dengan trotoar untuk tempat parkir atau berjualan di sepanjang ruas jalan Jenderal Sudirman.
Bagian Kedua Ketertiban Fasilitas Umum Pasal 9 (1)
Dalam rangka memberikan pelayanan untuk kepentingan umum, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat.
(2)
Setiap orang berhak menikmati dan memanfaatkan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)
Untuk menjamin kenyamanan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi kebersihan dan pertamanan melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas umum.
Pasal 10 (1)
Setiap orang wajib menggunakan dan memanfaatkan fasilitas umum yang disediakan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya bagi kepentingan umum.
(2)
Untuk menjaga fungsi fasilitas umum setiap orang dilarang melakukan kegiatan, meletakkan benda, dan/atau mendirikan bangunan pada fasilitas umum tanpa izin Bupati.
Bagian Ketiga Ketertiban Jalur Hijau Pasal 11 (1)
Dalam rangka perlindungan dan penataan lingkungan, Pemerintah Daerah menyediakan jalur hijau berupa ruang terbuka hijau sesuai rencana kota dan tata ruang wilayah untuk kepentingan umum.
(2)
Setiap orang dapat menikmati dan memanfaatkan jalur hijau sepanjang tidak mengganggu fungsi dan peruntukan jalur hijau sebagai kawasan lindung.
Pasal 12 (1)
Untuk melestarikan dan menjaga kelangsungan fungsi jalur hijau setiap orang wajib menjaga dan memelihara jalur hijau.
(2)
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan, meletakkan benda dan/atau mendirikan bangunan yang dapat mengurangi dan/atau merusak fungsi jalur hujau.
BAB III LARANGAN Pasal 13 Dalam rangka mewujudkan ketertiban di jalan, fasilitas umum dan jalur hijau, setiap orang dilarang: a. mempergunakan jalan selain mendapatkan ijin dari Bupati;
untuk
kepentingan
lalu
lintas
tanpa
b. mempergunakan kendaraan becak di ruas jalan bebas becak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; c. mengotori dan merusak perkerasan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya; d. berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukkannya tanpa mendapat ijin dari Bupati; e. mempergunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukkannya tanpa mendapat ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; f.
membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
h. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek; i.
membuang dan/atau membakar sampah kotoran di badan jalan, fasilitas umum, jalur hijau, sehingga mengganggu ketertiban umum;
j.
buang hajat besar dan/atau hajat kecil di jalan, jalur hijau, taman, selokan, tempat umum kecuali di MCK;
k. mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga atau tanaman lainnya; l.
berdiri, duduk menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
m. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraam beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar; n. memasang portal penghalang jalan dan polisi tidur pada jalan umum tanpa ijin. BAB IV PENERTIBAN Pasal 14 (1)
Satpol PP sesuai tugas dan fungsinya melakukan tindakan penertiban atas pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2)
Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berdasarkan laporan dari masyarakat maupun aparat.
(3)
Dalam melakukan penertiban, Satpol PP dapat meminta bantuan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lain.
(4)
Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
Pasal 15 (1)
Satpol PP dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menempuh tahapan sebagai berikut: a. sosialisasi; b. peringatan/teguran; dan c. penindakan.
(2)
Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa kegiatan pertemuan, pemasangan papan peringatan/pemberitahuan/ pengumuman pada tempat yang mudah dilihat dan/atau pemberitahuan melalui media audio/visual.
(3)
Peringatan/teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian peringatan atau teguran kepada setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 setelah dilakukan kegiatan sosialisasi yang dianggap cukup.
Pasal 16 (1)
Penindakan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 15 ayat (1) huruf c dapat berupa: a. tindakan paksa/pemulihan; dan/atau b. pemberian sanksi.
(2)
Tindakan paksa/pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pembongkaran, penggusuran dan pemindahan dan/atau tindakan lain untuk memulihkan kepada keadaan semula sesuai fungsinya.
(3)
Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tindakan yang dilakukan oleh PPNS dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perbup.
BAB V SANKSI Pasal 17 (1)
Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
BAB VI PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.
Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 17 Pebruari 2014 BUPATI
PURWAKARTA, Ttd.
DEDI MULYADI
Diundangkan di Purwakarta Pada tanggal 17 Pebruari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
Drs. H. PADIL KARSOMA,M.Si BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 45
