BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURBALINGGA, Menimbang
: a. bahwa dengan adanya jenis kegiatan yang pada tahun 2013 telah masuk dalam standarisasi tetapi pada tahun 2014 tidak masuk dalam standarisasi, adanya perubahan susunan panitia, dan adanya kegiatan baru, serta dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014, maka perlu mengubah Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan Keuangan Daerah Indonesia Tahun 2005 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 2005 tentang (Lembaran Negara Republik 140, Tambahan Lembaran 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11 ); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 12); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 18); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014; 18. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 65); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 diubah yaitu : a. Honorarium Tenaga Pendidik sesuai Struktur Organisasi Sekolah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tambahan Tugas Lain sesuai Struktur Organisasi dan Tata Sekolah) dari dana Komite Kecuali Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga dapat bersumber dari APBD, dengan rincian sebagai berikut : Uraian
Satuan
IndeksHarga 2014
-
Kepala Sekolah
Org/bln
500.000,-
-
Wakil Kepala Sekolah
Org/bln
350.000,-
-
Kepala Tata Usaha/ Bendahara/ Org/bln Ketua Program/ Kepala Urusan Koordinator Bidang/ Wali kelas/ Org/bln Kepala Laboratorium/ Kepala Perpustakaan/ Pembina OSIS/ Kepala Bengkel/ Kepala Biro/ Staf Khusus Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah
300.000,-
-
200.000,-
b. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Data Base Tanah-Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Uraian
Satuan
IndeksHarga 2014
1
2
3
Panitia Pelaksana
Pengarah Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota
Org/Keg Org/Keg Org/Keg Org/Keg Org/Keg
200.000,00 175.000,00 150.000,00 130.000,00 100.000,00
Org/ Bidang
10.000,00
Org/ Bidang
25.000,00
Org/ Bidang
10.000,00
Org/ Keg
75.000,00
Bidang
25.000,00
Blok
100.000,00
Pengumpul Data
Petugas Pengumpul Data
Pengukur Bidang Tanah
Petugas Pengukuran
Pembantu Pengukuran
Petugas
Pengamanan Kegiatan
Satuan Tugas Kegiatan
Pengamanan
Penggambaran dan Pemetaan
Penggambaran A4
Penggambaran Peta Blok
Penggambaran Peta Lokasi
Lembar
100.000,00
Penggambaran Kelurahan
Desa/
Lembar
500.000,00
Penggambaran Kecamatan
Peta
Lembar
1.000.000,00
Penggambaran Kabupaten
Peta
Lembar
5.000.000,00
Pemasangan Nama
Peta
Peta
Patok
dan
Bidang
Papan
Pemasangan Patok
Buah
10.000,00
Pemasangan Papan Nama
Buah
50.000,00
Buah
75.000,00
Buah
850.000,00
Patok Batas Tanah
Pembuatan Tanah
Patok
Batas
Papan Nama Kepemilikan Tanah
Pembuatan Papan Kepemilikan Tanah
Nama
c. Honorarium Tim Fasilitasi Penggunaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Tanah-Tanah
Uraian
Satuan
IndeksHarga 2014
1.
2
3
Tim Fasilitasi dan Pertimbangan
Pengarah
Org/ Keg
250.000,00
Ketua
Org/ Keg
225.000,00
Wakil Ketua
Org/ Keg
200.000,00
Sekretaris
Org/ Keg
175.000,00
Anggota
Org/ Keg
150.000,00
Kesekretariatan Pertimbangan
Tim
Fasilitasi
dan
Ketua
Org/ Keg
150.000,00
Wakil Ketua
Org/ Keg
125.000,00
Sekretaris
Org/ Keg
100.000,00
Anggota
Org/ Keg
75.000,00
Satuan Tugas Kegiatan Penggunaan Tanah Pemkab
Satgas Pengukuran dan Pemetaan
Org/ Keg
150.000,00
Satgas Pengumpul Data
Org/ Keg
100.000,00
Satgas Pengamanan
Org/ Keg
75.000,00
d. Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah Uraian
Satuan
IndeksHarga 2014
1
2
3
Ganti Kerugian Tanah s.d 500 Juta
Ketua merangkap Anggota
paket
500.000,00
Sekretaris merangkap Anggota
paket
450.000,00
Anggota
paket
350.000,00
paket
250.000,00
Sekretariat Ganti Kerugian Tanah 500 juta s.d 1 miliar
Ketua merangkap Anggota
paket
750.000,00
Sekretaris merangkap Anggota
paket
650.000,00
Anggota
paket
550.000,00
Sekretariat
paket
400.000,00
Ganti Kerugian Tanah 1 miliar s.d 5 miliar
Ketua merangkap Anggota
paket
1.000.000,00
Sekretaris merangkap Anggota
paket
900.000,00
1.
2.
3
Anggota
paket
750.000,00
Sekretariat
paket
550.000,00
Ganti Kerugian Tanah 5 miliar s.d 10 miliar
Ketua merangkap Anggota
paket
1.500.000,00
Sekretaris merangkap Anggota
paket
1.200.000,00
Anggota
paket
1.000.000,00
Sekretariat
paket
750.000,00
Ganti Kerugian Tanah 10 miliar s.d 50 miliar
Ketua merangkap Anggota
paket
2.250.000,00
Sekretaris merangkap Anggota
paket
1.750.000,00
Anggota
paket
1.500.000,00
Sekretariat
paket
800.000,00
Ganti Kerugian Tanah diatas 50 miliar
Ketua merangkap Anggota
paket
3.500.000,00
Sekretaris merangkap Anggota
paket
2.700.000,00
Anggota
paket
2.250.000,00
Sekretariat
paket
800.000,00
e. Honorarium Tim Kajian Pengadaan Tanah Uraian Ketua merangkap Anggota
Satuan
IndeksHarga 2014 1.000.000,00
Sekretaris merangkap Anggota
Per hasil kajian Per hasil kajian
Anggota
Per hasil kajian
500.000,00
750.000,00
f. Honorarium Tim/Peneliti Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 hektar dan pengadaan tanah untuk kepentingan lainnya tingkat Kabupaten Purbalingga diubah menjadi Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang luasnya dibawah 1(satu) hektar Uraian
Satuan
IndeksHarga 2014
1. Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah
Ketua merangkap Anggota
Org/Keg
400.000,00
Sekretaris merangkap Anggota
Org/Keg
350.000,00
Org/Keg
300.000,00
Anggota 2. Satuan Tugas
Satgas Pengukuran dan Pemetaan
Org/Keg
100.000,00
Satuan Pengumpulan Data
Org/Keg
100.000,00
g. Pengadaan Blanko Dokumen Kependudukan Satuan
Indeks Harga 2014
Blanko KTP
Lembar
2.500,00
Blanko KK
Set
4.000,00
Uraian
h. Honorarium Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Perundangundangan Daerah : Uraian
Satuan
Ketua merangkap Anggota
Indeks Harga 2014 300.000,00
Sekretaris merangkap Anggota
Orang/bulan Orang/bulan
Anggota
Orang/bulan
200.000,00
250.000,00
i. Buku Register Akta Catatan Sipil sebesar Rp. 60.000,00. j. Biaya foto copy ukuran kertas folio Rp. 200,00. k. Honorarium Daerah :
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Uraian
Penataan
Satuan
Ruang
Indeks Harga 2014
a. Honorarium BKPRD - Penanggungjawab
Org/rapat
200.000,00
- Ketua
Org/rapat
175.000,00
- Ketua Harian
Org/rapat
150.000,00
- Sekretaris
Org/rapat
125.000,00
- Anggota
Org/rapat
100.000,00
- Ketua
Org/rapat
150.000,00
- Wakil Ketua
Org/rapat
125.000,00
- Sekretaris
Org/rapat
100.000,00
- Anggota
Org/rapat
75.000,00
- Ketua
Org/rapat
150.000,00
- Sekretaris
Org/rapat
100.000,00
- Anggota
Org/rapat
75.000,00
b. Honorarium Pokja BKPRD
c. Honorarium Sekretariat BKPRD
l. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya tol, Parkir dan sejenisnya
UP
n. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga (FKPD) Uraian
Satuan
a. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) - Ketua Org/Bulan
Indeks Harga 2014
6.500.000,00
- Wakil Ketua
Org/Bulan
6.000.000,00
- Anggota
Org/Bulan
5.000.000,00
- Sekretaris Bukan Anggota
Org/Bulan
4.000.000,00
- Wakil Sekretaris Bukan Anggota
Org/Bulan
3.000.000,00
b. Honorarium Kesekretariatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) - Ketua
Org/Bulan
500.000,00
- Wakil Ketua
Org/Bulan
400.000,00
- Sekretaris
Org/Bulan
300.000,00
- Anggota/Staf Pelaksana
Org/Bulan
200.000,00
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 3 Pebruari 2014 BUPATI PURBALINGGA, cap ttd SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 4 Pebruari 2014 SEKRETARIS DAERAH cap ttd
IMAM SUBIJAKTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 NOMOR 25
