BUPATI PURBALINGGA PURBALINGGA BUPATI PROVINSI JAWA JAWA TENGAH TENGAH PROVINSI PERATURAN BUPATI BUPATI PURBALINGGA PURBALINGGA PERATURAN NOMOR 73 73 TAHUN TAHUN 2015 2015 NOMOR TENTANG TENTANG RENCANA KERJA KERJA PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH KABUPATEN KABUPATEN PURBALINGGA PURBALINGGA RENCANA TAHUN 2016 2016 TAHUN DENGAN RAHMAT RAHMAT TUHAN TUHAN YANG YANG MAHA MAHA ESA ESA DENGAN BUPATI PURBALINGGA, PURBALINGGA, BUPATI Menimbang :: bahwa bahwa dalam dalam upaya upaya untuk untuk melaksanakan melaksanakan pembangunan pembangunan daerah Menimbang yang terarah, terarah, terkoordinasi, terkoordinasi, efektif, efektif, dan dan efisien, efisien, serta untuk yang melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal Pasal 26 26 ayat ayat (2) (2) Undang-undang melaksanakan Nomor 25 25 tahun tahun 2004 2004 tentang tentang Sistem Sistem Perencanaan Nomor Pembangunan Nasional, Nasional, maka maka perlu perlu untuk untuk menetapkan Pembangunan Peraturan Bupati Bupati Purbalingga Purbalingga tentang tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Peraturan Daerah (RKPD) (RKPD) Kabupaten Kabupaten Purbalingga Purbalingga Tahun Tahun 2016. 2016. Daerah Mengingat Mengingat
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun :: 1. Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Daerah-Daerah Kabupaten Kabupaten Dalam Dalam Lingkungan Pembentukan Propinsi Djawa Djawa Tengah; Tengah; Propinsi 2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 25 25 Tahun Tahun 2004 2004 tentang Sistem 2. Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran (Lembaran Negara Perencanaan Republik Indonesia Indonesia Tahun Tahun 2004 2004 Nomor Nomor 104, Tambahan Republik Lembaran Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor Nomor 4421); Lembaran 3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 33 33 Tahun Tahun 2004 2004 tentang tentang Perimbangan 3. Keuangan Antara Antara Pemerintah Pemerintah Pusat Pusat dan Pemerintahan Keuangan Daerah (Lembaran (Lembaran Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Daerah Nomor 126, 126, Tambahan Tambahan Lembaran Lembaran Negara Negara Republik Republik Indonesia Nomor Nomor 4438); 4438); Nomor 4. Undang-Undang Undang-Undang Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor Nomor 17 Tahun 2007 4. tentang Rencana Pembangunan Jangka tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2005 -- 2025; 2025; Tahun 5. Undang-undang Undang-undang Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor Nomor 26 Tahun 2007 5. tentang Penataan Penataan Ruang Ruang (Lembaran (Lembaran Negara Republik tentang Indonesia Tahun Tahun 2007 2007 Nomor Nomor 68, 68, Tambahan Tambahan Lembaran Indonesia Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor Nomor 4725); 4725); Negara 6. Undang-undang Undang-undang Republik Republik Indoensia Indoensia Nomor Nomor 6 Tahun 2014 6. tentang Desa; Desa; tentang 7. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 7. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Daerah; Pemerintahan 8. Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor Nomor 32 32 Tahun Tahun 1950 1950 tentang Mulai 8. Berlakunya Undang-undang Undang-undang Nomor Nomor 13 13 Tahun Tahun 1950 tentang Berlakunya Pembentukan Daerah-daerah Daerah-daerah Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Pembentukan Propinsi Djawa Djawa Tengah; Tengah; Propinsi 9. Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor Nomor 58 Tahun 9. 2005 tentang tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran 2005 Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun Tahun 2005 2005 Nomor 140, Negara
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3) ; 14.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1) ; 15.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Purbalingga. 5. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Purbalingga. 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga 8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD Kabupaten Purbalingga. Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016. (2) Uraian mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 3 RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 tahap ke tiga dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan: a. Renja SKPD; b. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pasal 4 SKPD melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD yang dituangkan dalam Renja SKPD. Pasal 5 Kepala SKPD melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renja SKPD. Pasal 6 Kepala Bappeda bertanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dengan kewajiban melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan RKPD yang tertuang dalam Renja SKPD serta menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan Renja SKPD. Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal : Juli 2014 Plt. BUPATI PURBALINGGA
BUDI WIBOWO
Lampiran: LampiranRancangan : Perubahan Rencana Rencana Kerja Kerja Pemerintah Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Tahun 2014 Purbalingga NOMOR Tahun : 37.12016 TAHUN 2014 TANGGAL: 1 JUNI 2014 1 JUNI 2014
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Perencanaan
didefinisikan
sebagai
suatu
proses
untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Dalam perspektif pembangunan,
terdapat
periodisasi
perencanaan
yang
meliputi
perencanaan jangka panjang (20 tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), perencanaan jangka
menengah
(5 tahunan) yang dituangkan dalam bentuk
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan perencanaan jangka pendek (tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
(RKPD)
merupakan
penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun
2016 merupakan
rencana
tahunan pertama pada periodisasi rencana lima tahunan ke 3 RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025. Sehingga RKPD tahun 2016 merupakan RKPD transisi karena RPJMD 2015-2020 belum tersusun dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purbalingga. Substansi RKPD ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 telah melalui
proses
perencanaan
yang
meliputi
proses
teknokratis,
partisipatif, politis, serta top-down planning maupun bottom up planning. Proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut telah dilakukan
berdasarkan
hasil
evaluasi
kinerja
pelaksanaan
pembangunan Tahun 2014 yang telah dilaksanakan dan hasil-hasil
I-1
kajian secara ilmiah terhadap fakta-fakta empiris, perkiraan capaian kinerja tahun 2015, memperhatikan tantangan dan isu strategis yang dihadapi pada tahun 2016, serta memperhatikan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut juga melalui proses pelibatan masyarakat secara luas, yaitu dengan melakukan inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui proses Musrenbang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Forum
SKPD
dan
Musrenbang
Kabupaten.
Penyusunan
RKPD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 juga diupayakan sinergis dan sinkron
dengan
kebijakan
pemerintah
melalui
4
(empat)
pilar
pembangunan yakni pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Purbalingga, disamping memperhatikan masukan berbagai pemangku kepentingan dan aspirasi masyarakat, juga mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional, guna mewujudkan sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan kebijakan pembangunan pada tataran pemerintahan tingkat provinsi dan pusat. Selanjutnya RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2016, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016, sampai dengan tersusunnya APBD Tahun Anggaran 2016. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD Kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD diamanatkan
melalui
beberapa
peraturan
perundang-undangan,
sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
I-2
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008
tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Presiden Nomor
2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2020; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031; 1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tujuan perencanaan pembangunan nasional antara lain adalah menjamin terciptanya
I-3
integrasi, sinkronisasi, sinkronisasi, dan dan sinergi, sinergi, baik baik antar antar daerah, daerah, antar ruang, integrasi, antar waktu, waktu, antar antar urusan urusan pemerintah, pemerintah, maupun maupun antara antara pusat dan antar daerah. Oleh Oleh karena karena itu, itu, RKPD RKPD Kabupaten Kabupaten Purbalingga Purbalingga Tahun Tahun 2016 daerah. disusun dengan dengan memperhatikan memperhatikan dokumen dokumen perencanaan perencanaan pada pada tingkat disusun nasional, provinsi, provinsi, maupun maupun dokumen dokumen perencanaan perencanaan tingkat tingkat kabupaten nasional, yang sudah sudah ada, ada, baik baik dokumen dokumen perencanaan perencanaan yang yang bersifat bersifat spasial yang maupun aspasial. aspasial. Substansi Substansi RKPD RKPD Kabupaten Kabupaten Purbalingga Purbalingga Tahun maupun 2016 2016
ini ini
selaras selaras
dengan dengan
prioritas, prioritas,
kebijakan, kebijakan,
dan
program
pembangunan yang yang tertuang tertuang dalam dalam RPJM RPJM Nasional, Nasional, RPJMD Provinsi pembangunan Jawa Tengah, Tengah, dan dan berpedoman berpedoman pada pada RPJPD RPJPD Kabupaten Kabupaten Purbalingga Jawa tahun 2005 2005 –– 2025. 2025. Mengingat Mengingat wilayah wilayah Kabupaten Kabupaten Purbalingga Purbalingga secara tahun administratif dan dan geografis geografis berbatasan berbatasan langsung langsung dengan dengan Kabupaten administratif Pemalang, Pemalang,
Banyumas, Banyumas,
Banjarnegara Banjarnegara
dan dan
Pekalongan, Pekalongan,
maka
penyusunan RKPD RKPD Kabupaten Kabupaten Purbalingga Purbalingga juga juga memperhatikan penyusunan Rencana Tata Tata Ruang Ruang Wilayah Wilayah (RTRW) (RTRW) keempat keempat kabupaten kabupaten tersebut, Rencana sehingga dapat dapat terwujud terwujud keselarasan keselarasan antar antar wilayah wilayah dalam dalam perencanaan sehingga dan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan pembangunan selama selama satu satu tahun tahun ke ke depan. depan. dan Sebagai dokumen dokumen perencanaan perencanaan pembangunan pembangunan daerah, daerah, RKPD Sebagai Kabupaten Purbalingga Purbalingga Tahun Tahun 2016 2016 harus harus menjadi menjadi pedoman dan Kabupaten acuan bagi bagi Satuan Satuan Kerja Kerja Perangkat Perangkat Daerah Daerah (SKPD) (SKPD) dalam dalam penyusunan acuan Rencana Kerja Kerja Satuan Satuan Kerja Kerja Perangkat Perangkat Daerah Daerah (Renja-SKPD) (Renja-SKPD) yang Rencana merupakan dokumen dokumen perencanaan perencanaan tahunan tahunan pada pada tingkat tingkat SKPD. merupakan Gambar 1. 1. Hubungan Hubungan RKPD RKPD Kabupaten Kabupaten Purbalingga Purbalingga dengan dengan Dokumen Gambar Perencanaan Pembangunan Pembangunan Lainnya Lainnya Perencanaan
I-4
1.4. Proses Penyusunan RKPD Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
dilakukan
melalui
beberapa
pendekatan
dalam
proses
perencanaan pembangunan yaitu: 1.4.1. Proses Politik; Pendekatan perencanaan pembangunan melalui proses politik dalam penyusunan RKPD dilakukan melalui penerjemahan dan penjabaran
yang
tepat
dan
sistematis
dari
agenda
rencana
pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati Purbalingga. Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2020 belum terpilih maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 mengacu pada RPJPD yang antara lain memuat Rencana Tahun 2016 meliputi Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan
Tahun 2016. Di samping itu, RKPD Tahun
2016 juga mempertimbangkan pokok – pokok pikiran dan aspirasi DPRD yakni melalui penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan
dijadikan
sebagai
masukan
dalam
perumusan
kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. 1.4.2. Proses Teknokratik; Pendekatan
perencanaan
pembangunan
melalui
proses
tenokratik dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun proses teknokratik dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 dipergunakan dalam : a. Melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2014; b. Merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah; c. Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
I-5
d. Memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi; e. Merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja; f. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian,
lokasi
serta
kelompok
sasaran
program/kegiatan
pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM; g. Memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan h. Menetapkan SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah. 1.4.3. Proses Partisipatif Pendekatan
perencanaan
pembangunan
melalui
proses
partisipatif dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan guna mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki, dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan, kesetaraan antara para pemangku
kepentingan
dari
pemerintahan,
transparasi
perencanaan,
pelibatan
keterwakilan
seluruh
unsur
dan
akuntabilitas
media
segmen
pemerintahan
massa,
masyarakat,
dan
dalam
non proses
mempertimbangkan termasuk
kelompok
masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender. 1.4.4. Proses Atas - Bawah (top - down); Perencanaan pembangunan melalui Proses Atas - Bawah (top down) pendekatan perencanaan dari atas dimana suatu program pembangunan berasal langsung / given dari pemerintahan diatasnya baik
pemerintah
pusat
maupun
pemerintah
provinsi,
misalnya
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), dan Program Keluarga Harapan (PKH). 1.4.5. Proses Bawah – Atas (bottom - up); Pendekatan perencanaan ini merupakanrespon positif terhadap aspirasi masyarakat Kabupaten Purbalingga yang dilakukan dengan melibatkan dan berdasarkan usulan dari bawah (bottom - up).
I-6
1.4.6. Pendekatan Inovasi; Dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan inovasi berupa implementasi/penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenbangda). Melalui Simrenbangda ini, proses rekapitulasi dan kompilasi usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan dilaksanakan secara digital dan online sehingga diharapkan dapat terlaksana dengan lebih cepat dan mudah. Disamping itu, prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (keterbukaan, efisiensi, efektifitas) 1.5. Sistematika Dokumen RKPD Sistematika
RKPD
Kabupaten
Purbalingga
Tahun
2015
didasarkan pada Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah sebagai
berikut : Bab I
Pendahuluan 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan RKPD
1.3.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
1.4.
Proses Penyusunan RKPD
1.5.
Sistematika Dokumen RKPD
1.6.
Maksud dan Tujuan
Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2.1.
Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Tahun 2014 dan Realisasi Target RPJMD pada Tahun 2014 2.3.
Evaluasi Capaian MDG’s
2.4.
Lingkungan Strategis
2.5.
Permasalahan Pembangunan Daerah.
2.6.
Isu Strategis Pembangunan Daerah
I-7
Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah 3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 4.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 4.2.
Prioritas Pembangunan Daerah
4.3.
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kewilayahan
Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Bab VI Penutup 1.6. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 dimaksudkan sebagai : a. Pedoman
bagi
SKPD
Kabupaten
Purbalingga
dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016; b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016; c. Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016; d. Menciptakan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan
dan
evaluasi
pembangunan
daerah, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar urusan guna meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
I-8
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1.
Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah Propinsi Jawa Tengah bagian barat daya, tepatnya pada posisi: 101º11’ – 109 º35’ Bujur Timur, dan 7º10’ – 7º29’ Lintang Selatan. Secara administratif berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang dan Pekalongan di sebelah Utara, Kabupaten Banjarnegara sebelah Timur dan Selatan serta Kabupaten Banyumas di sebelah Barat. Adapun jarak dari Purbalingga ke beberapa kota sekitarnya di Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Semarang : 191 km; Purwokerto: 20 km; Cilacap : 60 km; Banjarnegara : 45 km; dan Wonosobo : 75 km. Kabupaten Purbalingga memiliki luas wilayah
77.764.122 ha atau
sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254 ribu ha), dan
terbagi menjadi 18 wilayah kecamatan dengan 224 desa dan 15
kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rembang yaitu 9.174 ha dan terbagi menjadi 12 desa dan yang tersempit adalah Kecamatan Purbalingga yaitu 1.594 ha. Sementara itu, kecamatan yang memiliki desa paling banyak adalah Kecamatan Kemangkon dan Mrebet yaitu sebanyak 19 desa, masing-masing dengan luas 4.513 ha dan 4.789 ha. Topografi wilayah Kabupaten Purbalingga beragam meliputi dataran tinggi/ perbukitan dan dataran rendah, tepatnya berada disebelah Timur hingga Timur Laut Gunung Slamet. Bagian Utara, daerah dataran tinggi yang berbukit dengan kelerengan lebih dari 40 persen dan ketinggian mencapai 1.000 meter dari permukan laut, yang meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet. Bagian Selatan, merupakan daerah yang relatif landai dengan ketinggian 15 meter dari permukaan
laut dan
Kecamatan
Kalimanah,
Kejobong,
Pengadegan,
kemiringan Padamara, serta
tanah 25 persen, meliputi Purbalingga,
sebagian
wilayah
wilayah
Kemangkon,
Bukateja,
Kecamatan
Kutasari,
Bojongsari dan Mrebet. Menurut
klasifikasi
ketinggian,
wilayah
Kabupaten
Purbalingga
menempati lima kelas dengan klasifikasi sebagai berikut ; 15 – 25 m (0,56%), 25 – 100 m (27,02%), 100 – 500 m (44,13%), 500 -1000 m (23,05%), diatas
II-1
1000 m (5,24%). Sebagian besar wilayah didominasi oleh jenis tanah latosol coklat dan regosol serta tanah aluvial dan grumosol kelabu. Sedangkan untuk kondisi hidrologi, Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari dua aliran, yaitu sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya yaitu Sungai Pekacangan, Sungai Serayu dan Sungai Klawing serta sungai yang mengalir di Kabupaten Purbalingga saja yaitu Sungai Ponggawa, Sungai Gemuruh, Sungai Kajar, Sungai Lemberang, Sungai Tlahab, Sungai Soso, Sungai Lebak, Sungai Tuntung Gunung, Sungai Laban, Sungai Kuning, Sungai Wotan, Sungai Gintung, Sungai Tambra, Sungai Karang dan Sungai Muli. Suhu udara di wilayah Kabupaten Purbalingga berkisar antara 21.9ºC – 32.5ºC dengan suhu rata-rata 24.49ºC. Kabupaten Purbalingga memiliki ratarata curah hujan 3,739 mm – 4,789 mm per tahun. 2.1.2. Aspek Demografi Penduduk Kabupaten Purbalingga hasil registrasi penduduk Tahun 2013 berjumlah 884.683 yang terdiri dari 437.073 laki – laki dan 443.610 perempuan. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah 98,03. Jumlah rumah tangga berjumlah 221.386 atau rata – rata anggota per rumah tangga 4 orang. Dari aspek kewarganegaraan, penduduk Kabupaten Purbalingga terbagi dalam 881.751 WNI dan 80 WNA. Berdasarkan hasil registrasi penduduk yang dihimpun BPS Kabupaten Purbalingga, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Purbalingga dalam 5 (lima) tahun terakhir cukup berfluktuasi. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2013 sangat rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,32 persen dengan kepadatan penduduk sebesar 1.330 orang per kilometer persegi. Tabel 2.1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 – 2014 Tahun Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk (Jiwa) ( persen ) (1) (2) (3) 2008
834.241
1,08
2009
844.252
1,20
2010
851.963
0,91
2011
863.391
1,34
2012
881.831
2,14
2013
884.683
0,33
2014**
892.645
0,99
Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, (diolah) **) Angka sangat sementara
II-2
Sex ratio (rasio jenis kelamin) penduduk Kabupaten Purbalingga adalah 98,03 artinya penduduk perempuan 1,97 persen lebih banyak dibanding laki-laki. Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Karangjambu yaitu sebesar 101,34 persen (laki-laki lebih banyak 1,34 persen dibanding perempuan), sedangkan Kecamatan yang memiliki sex ratio terendah adalah Kecamatan Kaligondang yaitu sebesar 92,79 persen (perempuan lebih banyak 7,2 persen dibanding laki-laki). Tabel 2.2. Indikator Kependudukan Kabupaten Purbalingga Uraian 2010 2011 2012 Jumlah Penduduk (jiwa) 851.963 863.391 881.831 Pertumbuhan 0.91 1.34 2.14 Penduduk Sex Ratio 98.51 98.71 97,59 Dependency Ratio 54 53 58 Kepadatan penduduk 1.285 1.302 1.330 per km2
2013 884.683 0,32
2014 ** 892.645 0,9
98,03 55,33 1.349
98 54.02 1.371
Sumber : BPS-Statistik Daerah Kab. Purbalingga *) Angka sangat sementara **) Angka prediksi
Dilihat dari penggolongan usia, penduduk Kabupaten Purbalingga terdiri dari 0 – 14 tahun sebesar 27,27 persen, 15 - 65 tahun sebesar 65,29 persen dan usia diatas 65 tahun sebanyak 7,44 persen, sehingga dependency ratio atau angka ketergantungan penduduknya sebesar 55,33 persen. Artinya dari 100 orang penduduk usia produktif, menanggung sekitar 55 orang yang tidak produktif. Kepadatan penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Tahun 2013, setiap km² lahan di wilayah Kabupaten Purbalingga rata-rata dihuni oleh sekitar 1.330 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Mrebet sebesar 66.799 jiwa, diikuti Kecamatan Bukateja sebesar 66.784 jiwa dan kecamatan yang berpenduduk terkecil adalah Kecamatan Karangjambu sebesar 24.318 jiwa. Namun
demikian
Kecamatan
Purbalingga,
Kalimanah
dan
Padamara
mempunyai kepadatan penduduk tertinggi, yaitu masing-masing sebanyak 3.914jiwa/km², 2.307 jiwa/km² dan 2.279 jiwa/km². 2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pembangunan
ekonomi
masyarakat
yang
dapat
diukur
keberhasilannya adalah dengan mengetahui dan menghitung indikatorindikator yang dapat mewakili, antara lain dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kondisi perekonomian, semakin tinggi
II-3
pertumbuhannya mengindikasikan pendapatan wilayah tersebut besar dan apabila laju pertumbuhan penduduknya rendah, boleh dikatakan pendapatan perkapita semakin besar. Pembangunan ekonomi sebenarnya tidak hanya terpancang pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, akan tetapi pemerataan pendapatan perlu juga menjadi perhatian khusus. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jika tidak merata akan mengakibatkan berbagai permasalahan sosial yang kompleks. Maka kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan
masalah
perekonomian
harus
mengarah
pada
upaya
peningkatan pertumbuhan ekonomi yang baik dan distribusi pendapatannya lebih merata. 1)
Pertumbuhan Ekonomi Nilai PDRB Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku maupun
atas dasar harga konstan tahun 2000 serta perkembangannya mulai tahun 2008
sampai
dengan
tahun
2013
terus
mengalami
peningkatan.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013 yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar Harga Konstan tahun 2000, tumbuh sebesar
5,66%.
Pada
tahun
2013
pertumbuhan
ekonomi
menalami
pelambatan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 6,26 persen.
Dan
laju pertumbuhan tahun 2012 paling tinggi dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2012. Tabel 2.3. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 – 2014 Tahun
Berlaku Jumlah Pertumbuhan ( Juta Rp. ) (%)
Konstan Jumlah Pertumbuhan ( Juta Rp. ) (%)
2008
4.444.058,18
14,32
2.257.392,77
5,30
2009
5.161.810,20
16,15
2.390.244,57
5,89
2010
5.770.135,41
11,79
2.525.872,74
5,67
2011
6.521.622,12
13,02
2.678.085,09
6,03
2012
7.298.610,75
11,91
2.845.663,33
6,26
2013
8.156.951.90
12,08
3.006.626,67
5,66
2014***
9.160.257,98
12,30
3.178.093,48
5,7
Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, PDRB Kabupaten Purbalingga 2008-2013 **) Angka sangat sementara
Pada
tahun
2014,
diperkirakan
tumbuh
sebesar
5,7
persen.
Melambatnya laju pertumbuhan di tahun 2014 diakibatkan dari pengaruh eksternal. Namun demikian, dibanding tahun 2000 (tahun dasar perhitungan) indeks perkembangan atas dasar harga konstan tahun 2013 mencapai 187,27 persen, yang artinya perekonomian Kabupaten Purbalingga secara riil telah berkembang sebesar 187,27 kali dari tahun 2000.
II-4
Adapun peranan/kontribusi masing-masing sektor terhadap perolehan PDRB total pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Sektor Pertanian (29,22 persen), Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan (19,63 persen), Jasa-jasa (18,40 persen) dan Industri Pengolahan (10,39 persen), sedangkan lima sektor lainnya memberikan sumbangan kurang dari 10 persen. Dalam hal percepatan
pertumbuhan
ekonomi,
hampir
seluruh
sektor
mengalami
percepatan diatas laju pertumbuhan rata-rata umum (5,66 persen), kecuali sektor pertanian, dan jasa-jasa. masing-masing hanya melaju dengan kecepatan 2,51 persen dan 4,75 persen. 2)
Laju Inflasi Selama tahun 2014, inflasi year on year (yoy) secara umum mencapai
9,08 persen. Apabila dibandingkan dengan inflasi year on year tahun 2013 terjadi penurunan, karena
inflasi year on year tahun 2013 sebesar 9,57
persen. Prosentase perubahan indeks harga konsumen di masing-masing kelompok pengeluaran dari yang terbesar sampai terkecil adalah sebagai berikut: kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami inflasi 15,25 persen; kelompok bahan makanan mengalami inflasi 12,24 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami inflasi
9,40 persen; kelompok perumahan, air, Listrik, gas dan bahan
bangunan mengalami inflasi 8,29 persen; kelompok Kesehatan mengalami inflasi 2,81 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan Olah raga mengalami inflasi 0,82 persen dan kelompok sandang mengalami inflasi -0,14 persen.
Tabel 2.4. Inflasi YoY Kota Purbalingga Dirinci menurut Kelompok Pengeluaran Desember Tahun 2014 ( 2007 = 100) Inflasi Kelompok YoY (1) (2) UMUM 9,08 I BAHAN MAKANAN 12,24 II MKN JADI,MNM, ROKOK& TEMB 9,40 III PERMH,AIR,LISTRIK GAS & BHN BAKAR 8,29 IV SANDANG -0,14 V KESEHATAN 2,81 VI PENDIDIKAN, REKREASI & OR 0,82 VII TRAN, KOM & JASA KEUANGAN 15,25 Sumber : Bappeda, Indeks Harga Konsumen Kota Purbalingga, 2014 Puncak inflasi selama tahun 2014 terjadi pada bulan November Desember yaitu sebesar 1,91 dan 2,58 persen (mtm). Terjadinya inflasi cukup tinggi pada bulan November - Desember 2014 disebabkan oleh kenaikan transportasi dan harga sejumlah komoditas bahan pangan.
II-5
Grafik 1. 1. Perkembangan Perkembangan Inflasi Inflasi per per Bulan Bulan Kota Kota Purbalingga Grafik Tahun 2014 2014 Tahun
INFLASI
-0,45
Desember
2,58
November
1,91
Oktober
0,62
September
0,25
Agustus
0,59
Juli
1,19
Juni
0,47
Mei
0,23
April Maret
0,14
Pebruari
0,6
Januari
0,64
Dibandingkan antar antar kota, kota, laju laju inflasi inflasi kalender kalender Kota Purbalingga Dibandingkan pada tahun tahun 2014 2014 sebesar sebesar 9,08 9,08 persen persen lebih lebih tinggi tinggi dari dari laju inflasi Kota pada Purwokerto sebesar sebesar 8,50 8,50 persen, persen, Jawa Jawa Tengah Tengah sebesar sebesar 7,99 persen dan Purwokerto Nasional sebesar sebesar 8,38 8,38 persen. persen. Trend Trend perubahan perubahan Inflasi Inflasi yang terjadi di Nasional Kota Purbalingga, Purbalingga, Kota Kota Purwokerto, Purwokerto, Kota Kota Semarang Semarang dan Nasional Kota menunjukkan pola pola yang yang hampir hampir sama. sama. menunjukkan Grafik 2. 2. Perkembangan Perkembangan Laju Laju Inflasi Inflasi Kalender Kalender Kota Kota Purbalingga, Grafik Purwokerto, Jawa Jawa Tengah Tengah dan dan Nasional Nasional Tahun Tahun 2010 2010 – 2014 Purwokerto,
II-6
12 10
Inflasi
8 6 4 2 0
2010
2011
2012
2013
2014
PURBALINGGA
6,96
6,04
4,09
9,57
9,08
PURWOKERTO
6,04
3,4
4,73
8,5
7,09
JAWA TENGAH
6,88
2,68
4,24
7,99
8,22
NASIONAL
7,77
3,79
4,3
8,38
8,36
Sumber : BPS, Indeks Harga Konsumen Kota Purbalingga Tahun 2014
3)
Pendapatan Per Kapita Ukuran
keberhasilan
pembangunan
perekonomian
yang
sering
digunakan dari PDRB adalah PDRB perkapita dan Income percapita. PDRB perkapita merupakan hasil bagi antar nilai tambah bruto dengan penduduk pertengahan tahun yang bersesuain. Ukuran ini menunjukkan secara ratarata nilai tambah bruto yang dihasilkan setiap individu penduduk, dari yang masih bayi hingga yang berusia lanjut. Penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2012 secara rata rata-rata menghasilkan PDRB perkapita sebesar 8.317.486,17,- rupiah, dari penduduk sebanyak 877.502 jiwa. Dengan kata lain, nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk di Purbalingga baru mencapai sekitar Rp. 693.123,85,- per bulan. Tabel 2.5. PDRB per Kapita (rupiah) Kabupaten Purbalingga tahun 2008 – 2013 Atas Dasar Harga Konstan Th. Berlaku 2000
TAHUN
Penduduk 1/2 Tahun
2008
839.237
5.295.355,40
2.689.815,59
2009
844.646
6.111.211,33
2.829.877,33
2010
849.555
6.791.950,38
2.973.171,52
2011
858.798
7.593.895,33
3.118.410,95
2012
869.160
8.317.486,17
3.242.913,78
II-7
2013
887.760
9.215.150,86
3.392.960,43
2014**
905.160
10.149.344,42
3.531.394,28
Sumber Data : BPS, PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2013
**) Angka sangat sementara
Ukuran
yang
berikutnya
adalah
pendapatan
perkapita
(income
percapita mencerminkan pendapatan dari penduduk secara rata rata dalam satu tahun). Income percapita yang dihasilkan mencapai Rp. 5.803.077,71,atau sebesar Rp. 483.589,81,- rupiah per bulan. Yang dimaksud pendapatan disini adalah nilai tambah bruto (upah, gaji, laba, sewa tanah, bunga uang, penyusutan dan pajak tak langsung neto), bukan nilai produksi (perkalian dari jumlah produksi dengan harga satuannya). Nilai tambah bruto merupakan bagian dari nilai produksi.
Tabel 2.6 Pendapatan (income) per kapita (rupiah) Kabupaten Purbalingga th. 2008-2014 Atas Dasar Harga Konstan Th. Berlaku 2000
TAHUN
Penduduk ½ Tahun
2008
839.237
3.696.174
2.319.874
2009
844.646
4.276.144
2.422.928
2010
849.555
4.705.576
2.530.968
2011
858.798
5.208.899
2.638.845
2012
869.160
5.737.375
2.771.891
2013
887.760
6.366.011
2.894.509
2014**
905.160
5.839.076
2.796.084
Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 **) Angka sangat sementara ***)Angka prediksi 4)
Pengeluaran Penduduk Tolok
ukur
pengeluarannya.
kesejahteraan
seseorang
dapat
dilihat
dari
pola
Pengeluaran rumah tangga per bulan di Kabupaten
Purbalingga setiap tahunnya mengalami peningkatan.
Pada tahun 2011
masih terdapat 0,08 persen rumah tangga yang pengeluarannya antara Rp. 80.000,- sampai Rp. 99.999,- dan
pada tahun 2013 sudah tidak ada
pengeluaran rumah tangga yang kurang dari Rp. 100.000,-. Persentase II-8
rumah
tangga yang pengeluarannya diatas Rp. 300.000,-
peningkatan, dimana pada tahun 2011 sebanyak
mengalami
60,22 persen meningkat
menjadi 70,43 persen di tahun 2013. Tabel 2.7. Persentase Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Purbalingga Gol. Pengeluaran/bln (Rp.) 80.000 – 99.999 100.000 – 149.999 150.000 – 199.000 200.000 – 299.000 300.000 +
2011 0,08 1,00 9,56 29,13 60,22
2012 0,00 1,22 8,44 28,26 62,08
2013 0,00 1,08 4,39 23,10 70,43
Sumber : Statistik Daerah, BPS
Jenis pengeluaran dapat dibedakan menjadi pengeluaran untuk konsumsi
makanan
dan
non
makanan.
Semakin
besar
seseorang
mengkonsumsi non makanan dapat dikatakan orang tersebut tingkat kesejahteraannya semakin baik. Proporsi pengeluaran penduduk wilayah perkotaan dan perdesaan ada sedikit perbedaan meskipun secara umum sama-sama dominan untuk mencukupi kebutuhan makan ketimbang non makan. Penduduk perkotaan menghabiskan 52,61 persen pengeluarannya untuk makanan, sedang penduduk perdesaan mencapai 56,26 persen. Daging, telur dan susu lebih banyak dikonsumsi penduduk kota, dimana daging mencapai 1,88 persen, telur dan susu 3,20 persen. Penduduk perdesaan mengkonsumsi 1,51 persen daging dan 2,53 persen telur dan susu. 5)
Pemerataan Pendapatan Salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur
tingkat ketimpangan pendapatan adalah koefisien gini (gini ratio). Gini ratio Kabupaten Purbalingga tahun 2013 sebesar 0,32 yang artinya ketimpangan cukup rendah atau pemerataan tinggi karena masih dibawah 0,35; walaupun naik jika dibandingkan tahun 2011 tetapi turun jika dibandingkan tahun 2012. Sementara itu gini ratio Jawa Tengah tercatat sebesar 0,39 pada tahun 2013. Tabel 2.8 Indikator Pemerataan Pendapatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2013 No
Indikator
1.
Gini Ratio
2.
Kriteria Bank Dunia
2011
2012
2013
0,2846
0,3256
0,32
II-9
-
40 % rendah
23,02
20,60
21,02
-
40 % sedang
37,56
34,12
37,44
-
20 % tinggi
39,42
45,28
41,54
Gambaran tersebut mencerminkan bahwa pendapatan yang diterima masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok pendapatan relatif tidak mempunyai perbedaan yang begitu tajam. Begitu juga kalau dilihat berdasarkan kriteria dari Bank Dunia, tingkat pemerataan pendapatan menunjukkan tingkat ketimpangan rendah. Terlihat bahwa 40 persen pendukuk berpendapatan rendah di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013 sebesar 21,03 persen. Angka ini lebih rendah dari tahun 2011 sebesar 23,02 persen.
6) Tingkat Kesejahteraan Petani Tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Hal ini dapat diukur melalui Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan perbandiangan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Semakin tinggi nilai NTP, secara relatif semakin tinggi kemampuan atau daya beli petani. NTP Kabupaten Purbalingga selama tahun 2014 diawali pada posisi indeks 105,57 dan di bulan Desember pada posisi 105,55 atau mengalami penurunan sebesar 0,02 persen dibandingkan dengan NTP blan Januari 2014. Selama tahun 2014 nilai indeks yang berada di bawah 100 terjadi pada April dan Mei. Hal ini menunjukkan kondisi petani pada tahun 2014 secara umum cukup baik karena nilai yang diterima petani dari hasil produk pertaniannya lebih besar dibandingkan nilai yang dibayar petani untuk konsumsi rumah tangga, biaya produksi dan penambahan barang modalnya. 2.1.3.2. Kesejahteraan Sosial 1) Pendidikan
Disamping ketersediaan fasilitas pendidikan, capaian kinerja di bidang pendidikan antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator, sebagai berikut :
Tabel 2.9. Indikator Penting Bidang Pendidikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2014 II-10
No.
U r a i a n
2010 2011 2012 2013 Angka Putus Sekolah (%) 0,15 0,19 0,24 0.24*) Angka Kelulusan (%) 97,79 99,55 98,18 99.97 Angka Partisipasi Murni : 91,07 91,25 86.72 86.82 S D/MI/Sederajat 68,49 67,21 50.50 86.30 SLTP/MTs/Sederajat 45,93 55.81 41.18 SLTA/SMK/MA/Sederajat 41,72 4. Angka Partisipasi Kasar : 108,38 109,52 104.34 103.34 S D/MI/Sederajat 96,05 95,92 90.06 94.65 SLTP/MTs/Sederajat Ket : *) Angka putus sekolah 2014 APS SD/MI 1. 2. 3.
2014 O,22*) 99,98 101,98 72,32 41,22 130,80 100,68
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Pada tabel 2.9 terlihat bahwa angka putus sekolah mengalami perbaikan dari 0,24 persen pada tahun 2013 turun menjadi 0,22 persen pada tahun 2014. APM sekolah dasar dari 86,82 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 101,98 persen pada tahun 2014, tingkat SLTP dari 86,30 persen turun menjadi 72,32 persen. Sedangkan untuk APM SLTA mengalami peningkatan dari 41,18 persen pada tahun 2013 naik menjadi 41,22 persen, diduga hal ini disebabkan oleh adanya minat untuk melanjutkan ke SLTA di luar wilayah Kabupaten Purbalingga. Sejalan dengan
peningkatan angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan
penduduk Kabupaten Purbalingga juga mengalami peningkatan. Adapun tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2013 sebagai berikut : Tabel 2.10. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pendidikan tertinggi yang ditamatkan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tidak/belum pernah sekolah Tidak / belum tamat SD SD/MI SLTP SLTA Perguruan Tinggi a. DI/DII b. DIII/DIV,S1,S2,S3
Jumlah Jumlah penduduk usia 10 th ke atas Sumber : Susenas 2011 – 2013.
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan 2011 2012 2013 4,53 3,76 2,67 27,36 25,21 20,97 36,65 34,71 37,67 19,24 19,61 19,75 9,27 12,02 13,95 2,95 4,68 4,99 1,32 1,23 4,79 1,63 3,45 0,20 100,00 692.694
100,00 723.189
100,00
Angka Melek Huruf (AMH) penduduk 10 tahun keatas di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan, dari 93,33 pada tahun 2011 menjadi menjadi 94,47 persen ditahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa dari setiap
II-11
100 penduduk yang ada, sekitar 94 orang sudah melek huruf. Sedangkan AMH penduduk usia muda yakni 15-24 tahun sebesar 100 persen. AMH untuk penduduk laki-laki baik di Kabupaten Purbalingga maupun di Provinsi dan Nasional lebih tinggi dibanding AMH penduduk perempuan. Namun demikian setiap tahunnya AMH perempuan mengalami peningkatan. Tabel 2.11. Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2010- 2013 ANGKA MELEK HURUF 10 TAHUN KEATAS
2014
2013
2012
2011
2010
TAHUN
JAWA
GENDER
NASIONAL
LAKI-LAKI
95.65
94.40
95.75
PEREMPUAN
90.52
86.48
91.33
JUMLAH
92.91
89.95
93.48
LAKI-LAKI
95.73
94.42
95.76
PEREMPUAN
90.55
86.50
91.34
JUMLAH
92.99
90.34
93.50
LAKI-LAKI
NA
94,47
95,76
PEREMPUAN
NA
86,55
91,35
JUMLAH
NA
90,45
93,52
LAKI-LAKI
NA
NA
96,22
PEREMPUAN
NA
NA
92,78
JUMLAH
NA
NA
94,47
LAKI-LAKI
NA
NA
NA
PEREMPUAN
NA
NA
NA
JUMLAH
NA
NA
93,78
TENGAH
PURBALINGGA
Sumber : BPS-Indikator Kesra tahun 2013
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 7,18 tahun pada tahun 2010 meningkat menjadi 7,23 tahun pada tahun 2013. RLS menunjukkan bahwa seorang penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013, secara umum telah menempuh pendidikan selama 7,23 tahun dan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan tingkat SD sederajat. Tabel 2.12. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010- 2013
RATA-RATA LAMA SEKOLAH
2010
TAHUN
GENDER
NASIONAL
JAWA TENGAH
PURBALINGGA
LAKI-LAKI
8.34
7.72
7.38
PEREMPUAN
7.50
6.78
6.99 II-12
2011 2012 2013
JUMLAH
7.92
7.24
7.18
LAKI-LAKI
8.35
7.73
7.39
PEREMPUAN
7.54
6.78
7.00
JUMLAH
7.94
7.29
7.21
LAKI-LAKI
NA
7,81
7,41
PEREMPUAN
NA
6,86
7,01
JUMLAH
NA
7,39
7,23
LAKI-LAKI
NA
NA
NA
PEREMPUAN
NA
NA
NA
JUMLAH
NA
NA
7,23
Sumber : BPS-Indikator Kesra tahun 2013 2) Kesehatan Semakin
meningkatnya
pelayanan
kesehatan
di
Kabupaten
Purbalingga dalam beberapa tahun terakhir memberi dampak pada semakin membaiknya derajat kesehatan masyarakat, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup. Usia harapan hidup pada akhir tahun 2011 adalah 70,44 meningkat menjadi 71,08 pada tahun 2013. Jumlah ibu hamil gizi buruk yang semula sebesar 1.136 orang pada tahun 2012, turun menjadi sebesar 514 orang pada tahun 2013, begitu pula dengan jumlah balita kurang gizi dari 2.708 anak pada tahun 2012, turun menjadi 530 anak di tahun 2013. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu meningkatnya Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu. Angka Kematian Bayi berfluktuasi, tahun 2011 tercatat sebesar 11,16 / 1000 KH turun menjadi 9,5/1000 KH pada tahun 2012 dan mengalami kenaikan ditahun 2013 menjadi 10,32/1000 KH, sedangkan untuk Angka Kematian Ibu melahirkan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2011 sebesar 99,64 / 100.000 KH, Tahun 2012 sebesar 136,16 / 1000 KH dan pada tahun 2013 menjadi 179,8 / 1000 KH. Adapun penyebab Angka Kematian Ibu melahirkan meningkat disebabkan karena eklamsia dan sebab lain saat nifas yang sulit mendapat penanganan.
Grafik 5. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH
II-13
ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KH
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
121,17
105,98
2008
2009
170,9
126,16 99,64
97,99
2010
2011
94,47
2012
2013
2014
Sumber : Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) 2014
Grafik 5. Angka Kematian Bayi per 1.000 KH
ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KH 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 -
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Series1 6,75
10,2
11,2
11,1
10,8
11,3
10,9
Sumber : SIPD Tahun 2014 Untuk prioritas ke depan, pemerintah akan memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi, dan untuk ke depannya upaya peningkatan kesehatan ibu diprioritaskan pada perluasan pelayanan kesehatan berkualitas, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga serta mengendalikan
laju
pertumbuhan
penduduk,
Pemerintah
Kabupaten
II-14
Purbalingga menempatkan Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu program prioritas. Sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah peserta program KB aktif di Kabupaten Purbalingga tercatat sebanyak 158.001 peserta atau sebesar 81,82 persen dari total PUS (Pasangan Usia Subur) sebesar 193.106 pasangan. Peserta KB aktif perempuan sebanyak 151.983 jiwa dan peserta KB aktif laki-laki sebanyak 6.018 jiwa. Sampai
dengan
akhir
tahun
2013,
cakupan
imunisasi
di
desa/kelurahan di Kabupaten Purbalingga (Universal Child Immunization) selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2010 sebesar 96,65 persen (231 desa/kelurahan), naik di tahun 2014 menjadi 100 persen (239 desa/kelurahan). 3) Kemiskinan Jumlah penduduk miskin penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2010 sebanyak 208.698 jiwa
(24,57
persen),
berkurang
27.598
jiwa
(13,23
%
persen)
jika
dibandingkan penduduk miskin pada tahun 2013 yang sebesar 181.100 jiwa (21,19 persen). Tabel 2.14. Penduduk Miskin Di Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sumber :
Kabupaten Prov. Purbalingga 29,8 26 24,57 23,27 21,19 20,53 BPS, Provinsi Jawa Tengah
Jawa Tengah 19,23 17,72 16,56 15,76 14,98 14,56
Sementara itu, garis kemiskinan di Kabupaten Purbalingga tahun 2013 sebesar Rp. 265.262,- per kapita per bulan atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 22.035,- per kapita per bulan (9,56 persen) dibanding tahun 2012 yang sebesar Rp. 247.508,- per kapita per bulan. Tabel 2.13. Data Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 – 2013 Uraian Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Persentase Penduduk Miskin (persen)
2009
2010
2011
2012
205.012
208.698
196.000
181.400
24,97
24,57
23,06
21,19
2013 181.100 20,53
II-15
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)
194.529
210.349
230.461
247.508
Indeks Kedalaman Kemiskinan
4,60
4,0
3,1
3,71
Indeks Keparahan Kemiskinan
1,27
1,08
0,67
0,96
265.262 3,20 0,73
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 secara umum mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemsikinan pada tahun 2010 sebesar 4,60 menjadi 3,20 pada tahun 2013. Begitu juga keparahan kemiskinan dari 1,27 pada tahun 2010 menjadi
0,73 pada tahun
2013. Penurunan
kedua angka ini
mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin sempit. 4) Tenaga Kerja Jumlah angkatan kerja pada tahun 2013 di Kabupaten Purbalingga menurun. Hasil Sakernas tahun 2013 mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2013 sebanyak 73,76 persen atau mengalami penurunan dari tahun 2012 yang sebesar 76,63 persen. Penrunan ini disebabkan oleh menurunnya persentase penduduk usia kerja. Tabel 2.15 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2012 Uraian
2010
2011
2012
2013
1. TPAK (%)
71,73
70,50
76,63
73,76
2. Tingkat Pengangguran (%)
3,82
5,54
5,14
5,72
3. Bekerja (%)
68,50
66,60
72,69
69,55
4. Penyerapan Tenaga Kerja pada : Sektor Pertanian (%)
33,16
31,17
24,87
28,43
Industri Pengolahan (%)
24,48
33,26
33,88
35,73
Perdagangan (%)
18,60
14,76
17,67
14,61
Jasa- Jasa (%)
8,90
7,82
11,43
11,60
Lainnya
14,86
12,99
12,15
9,63
Sumber : Sakernas Tahun 2013
II-16
Tabel 2. 15 Upah Minimum Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 - 2015 Upah Minimum Kabupaten
Kebutuhan hidup Layak (KHL)
Persentase UMK terhadap KHL
2010
695.000
2011
765.000
828.353
92,35
2012
818.500
865175
94,61
2013
896.500
942.000
95,17
2014
1.023.100
1.022.822
100,6
2015
1.101.600
1.101.600
100,3
Sebagai wilayah agraris, penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013 yang bekerja di sektor pertanian sebesar 28,43 persen. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2012 yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2010 sampai dengan 2012 yakni 33,16 persen, 31,17 persen dan 24,87 persen. Penyerapan tenaga kerja terbesar pada sektor industri yakni 35,73 pada tahun 2013. Penyerapan ini mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 24,48 menjadi 33,26 persen pada tahun 2011 dan meningkat lagi di tahun 2012 menjadi sebesar 33,38 persen. Menjamurnya usaha industri dengan sistem plasma khususnya pembuatan kasur lantai, bulu mata dan rambut palsu, menjadikan lapangan usaha yang menjanjikan. Ditunjang peningkatan UMK dari tahun ke tahun, semakin banyak penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan. Upah minimum Kabupaten Purbalingga per bulan pada tahun 2010 sebesar Rp. 690.000,- , tahun 2011 naik 10,87 persen atau menjadi sebesar Rp. 765.000,dan tahun 2012 sebesar Rp. 818.500,- atau naik sebesar 6,99 persen. Selanjutnya kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp 896.500,- dan pada Tahun 2014 meningkat menjadi Rp 1.023.100 atau 100,6 persen dari Kebutuhan Hidup Layak. 2.1.4.
Aspek Pelayanan Umum
2.1.4.1. Pelayanan Dasar
II-17
1) Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Purbalingga adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM, dan hal ini tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana.
Berdasarkan data
dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, selama 5 (lima) tahun terakhir ada peningkatan sarana pendidikan berupa sekolah, terutama pada tingkat taman kanak-kanak yang semula terdapat 3 TK Negeri dan 206 TK swasta meningkat ditahun 2014 menjadi sebanyak 9 TK Negeri dan 252 TK Swasta. Untuk tingkat SD, SD Negeri yang pada tahun 2009 sebanyak 467 SD, menjadi 470 SD pada tahun 2014, namun untuk SD/MI Swasta, dari 178 buah sekolah menjadi 183 buah sekolah di tahun 2013.
Tabel 2.16. Komparasi Jumlah Sekolah Pada Semua Tingkatan Tahun 2009 dan Tahun 2014 SEKOLAH Jumlah Sekolah 2009 2014 Taman Kanak-Kanak Negeri Swasta Sekolah Luar Biasa Negeri Swasta Sekolah Dasar/MI Negeri Swasta Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/MTs Negeri Swasta Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri Swasta
3 206
9 252
1 -
1 -
467 178
470 183
59 86
62 49
22 24
23 30
Sumber : Dinas Pendidikan, 2014. Untuk tenaga pendidik terdiri dari guru tetap dan tidak tetap. Pada tahun 2014 rasio murid dan tenaga pendidik menurun dari tahun 2014 yakni untuk tenaga pendidik SMA dan SD sederajat yakni masing-masing dari 20:1 menjadi 17:1 sedangkan untuk rasio murid dan tenaga pendidik SLTP sederajat tetap yakni 20:1. Tabel 2.17. Rasio Sekolah, Murid dan Guru di Kabupaten Purbalingga II-18
Tahun 2010 – 2014 Rasio
2010
2011
2012
2013
2014
165,26
161,74
147,76
157,0
184,9
16,68
17,39
16,39
20
17
9,91
9,30
9,02
9,69
10,69
382,37
375,18
365,35
405,4
404,7
Murid-Guru
18,28
17,69
17,72
20
20
Guru-Sekolah
20,92
21,21
20,62
20,7
21,49
420,53
461,22
477,32
504,15
528,25
Murid-Guru
14,92
15,66
15,86
20
17
Guru-Sekolah
28,18
29,45
30,10
24,60
31,71
SD sederajat Murid-Sekolah Murid-Guru Guru-Sekolah SLTP sederajat Murid-Sekolah
SLTA sederajat Murid-Sekolah
Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2014
2) Kesehatan Pembangunan sarana kesehatan di Kabupaten Purbalingga 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kinerja yang semakin baik, terlepas
dari
dukungan
fasilitas
yang
memadai.
hal ini tidak
Diantaranya
adanya
peningkatan jumlah posyandu yang semula sebanyak 1190 unit ditahun 2011 meningkat menjadi 1194 unit pada tahun 2013 dan diikuti peningkatan polindes dari 187 unit di tahun 2011 meningkat menjadi 194 unit pada tahun 2013 yang tersebar merata diseluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Purbalingga. Tabel 2.18. Statistik Sarana Kesehatan Di Kabupaten Purbalingga Uraian 2011 Posyandu 1190 Polindes 187 Puskesmas Induk 22 Puskesmas Pembantu 49 Puskesmas keliling 22 Poliklinik 12 RS. Umum (RSUD dan Swasta) 3 RS. Bersalin 1 Apotik 55 Sumber : SIPD Kab. Purbalingga Tahun 2013
2012 1194 194 22 49 22 9 3 3 66
2013 1194 194 22 49 22 9 3 3 61
Jumlah tenaga kesehatan dalam suatu wilayah mempengaruhi derajat kesehatan pada wilayah tersebut. Di Kabupaten Purbalingga dalam kurun tiga tahun terakhir, jumlah tenaga kesehatan mengalami penambahan. Sampai dengan tahun 2013, terdapat tenaga dokter umum sebanyak 88 orang, dokter spesialis sebanyak 31 orang, dokter gigi sebanyak 17 orang, II-19
dengan dukungan tenaga perawat sebanyak 415 orang, bidan sebanyak 354 orang dan paramedik lain sebanyak 510 orang.
Di Rumah sakir dr. R.
Goeteng Taroenadibrata yang dikelola oleh pemerintah daerah menyediakan apoteker sebanyak 67 orang yang dibantu oleh asisten apoteker sebanyak 17 orang. Disamping itu Kabupaten Purbalingga masih memiliki tenaga dukun bayi yang telah mendapatkan pelatihan dan bimbingan dari Dinas Kesehatan sebanyak lebih kurang 700 orang yang tersebar diseluruh wilayah pedesaan. 3) Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan aktifitas pembangunan di segala bidang sebagai imbas dari peningkatan pembangunan memberikan dampak bagi sumber daya alam dan lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu pengendalian pemanfaatan sumber daya lahan dan ruang sangat strategis untuk dilaksanakan, karena terbatasnya sumber daya lahan dengan segala permasalahan
merupakan
modal
dasar
pembangunan,
di
kabupaten
Purbalingga kebijakan yang diterapkan adalah mewujudkan pembangunan wilayah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatan ruang yang ideal sesuai dengan RTRW Kabupaten Purbalingga. Sampai dengan tahun 2013 kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga masih relatif terjaga.
Kondisi lahan pada areal budidaya
pertanian di Kabupaten Purbalingga pada saat ini didominasi oleh lahan dengan kategori potensial kritis yaitu seluas 24.531,31 hektar (44,56 persen), lahan tidak kritis seluas 17.931,30 hektar (32,57 persen), lahan agak kritis seluas 9.546,28 hektar (17,34 persen), lahan kritis seluas 1.982,43 hektar (3,60 persen), dan lahan sangat kritis seluas 1.059,91 hektar (1,93 persen). Sedangkan kondisi lahan di kawasan lindung di luar kawasan hutan sudah mulai rusak. Hal tersebut dapat dilihat dari luasnya lahan agak kritis yang mencapai 5.337,02 hektar (55,42 persen), lahan potensial kritis seluas 2.367,57 hektar (24,59 persen), lahan kritis seluas 1.375,31 hektar (14,26 persen), lahan tidak kritis seluas 539,52 hektar (5,60 persen), dan lahan sangat kritis seluas 10,25 hektar (0,11 persen). Adapun kondisi lahan kritis di areal kawasan hutan produksi di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh lahan potensial kritis dengan luas 11.421,97 hektar (95,97 persen), disusul oleh lahan agak kritis dengan luas 480,21 hektar (4,03 persen). Sedangkan kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Purbalingga kondisinya didominasi oleh lahan yang dikategorikan potensial kritis dengan luas 1.181,02 hektar. Untuk mengetahui kualitas air yang ada di Kabupaten Purbalingga, secara periodik telah dilakukan kegiatan pemantauan terhadap kualitas air sungai dan air sumur di beberapa titik.
II-20
Dari hasil kualitas pemantauan air sungai (dengan parameter fisika dan kimia non-organik) yang dilakukan pada 14 titik pantau di 8 sungai yaitu Sungai Serayu, Klawing, Pekacangan, Gemuruh, Gringsing, Larangan, Ranu, dan Banjaran menunjukkan bahwa semua jenis parameter yang diteliti secara fisika maupun kimia menunjukan nilainya masih berada di bawah ambang batas yang masih diperbolehkan sesuai dengan baku mutunya (Baku Mutu Air Limbah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah). Pada tahun 2014, Kabupaten Purbalingga kembali mendapatkan Piala Adipura. Kegiatan Adipura Purbalingga merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan Kota Purbalingga yang bersih, hijau dan teduh. Dengan peran serta masyarakat, diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kualitas lingkungan Kelurahan,
hidup.
Sasaran
dari
kegiatan
ini
adalah
seluruh
Sekolah-Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, Perumahan /
Pemukiman, Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Pasar, Pertokoan, Perkantoran, Hutan Kota, Taman Kota, Sungai / Situ, Saluran Terbuka, TPA dan Terminal Bus yang ada di wilayah kota Purbalingga yang masuk dalam titik pantau Adipura. Apabila dilihat dari tahun ke tahun kriteria penilaian Adipura semakin bertambah berat, namun dengan kerja keras Tim Adipura serta peran serta masyarakat yang begitu besar,
Kabupaten Purbalingga telah
berhasil mendapatkan Anugerah / Piala Adipura kategori Kota Kecil 3 ( tiga ) kali berturut turut yaitu pada tahun 2009, 2010, 2011,2012, 2013 dan 2014. Guna
memantau
perkembangan
kondisi
lingkungan
hidup,
Kabupaten Purbalingga memiliki 1 unit laboratorium penelitian lingkungan dan 1 unit sarana monitoring polusi udara. 4) Sarana dan Prasarana Umum Berdasarkan kelasnya, jalan terbagi atas 5 kriteria yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, jalan desa/lokal dan jalan tol. Panjang jalan provinsi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 adalah 43,21 km, sedangkan total panjang jalan Kabupaten adalah 710,20 km. Dari keseluruhan
panjang
jalan
kabupaten
tersebut,
yang
telah
beraspal
sepanjang 700,35 km, kerikil 8,35 km, tanah 1,5 km dengan perincian kondisi jalan sebagai berikut : dalam kondisi baik
sebesar 85,84 persen;
kondisi sedang sebesar 7,6 persen, dan kondisi rusak sebesar 9 persen. Prasarana irigasi yang ada di Kabupaten Purbalingga pada saat ini mampu mengairi sebagian besar lahan sawah yang ada. Panjang irigasi non teknis 132.753 m, sedangkan panjang irigasi teknis 281.952 m dengan rincian : irigasi primer 89.951 m, sekunder 183.036 m dan tersier 8.965 m. II-21
Dari keseluruhan lahan sawah berpengairan di Kabupaten Purbalingga yaitu seluas 19.159 ha, baru seluas 8.673,75 m yang berkondisi baik. Akses masyarakat terhadap air minum rumah tangga di Kabupaten Purbalingga menggunakan Sumur Terlindung yaitu sebesar 40 Persen, diikuti menggunakan Mata Air Terlindung 22 Persen, Ledeng 20 Persen, Sumur Tak Terlindung 10 Persen, dan Lainnya 8 persen. Untuk pelayanan persampahan di Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2013 dari total volume produksi sampah sebesar 1.579 m³ per hari, hanya 9 (sembilan) kecamatan saja yang produksi sampahnya dapat terangkut yaitu Kecamatan Purbalingga, Kalimanah, padamara, Kutasari Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Kaligondang dan Bukateja. Dari sampah yang ada baru tertangani atau terangkut ke TPA sekitar 152,20 m³ sampah atau mengalami kenaikan dibanding dua tahun sebelumnya yang hanya mampu mengangkut 120 m³ sampah.
5)
Perhubungan Transportasi di Kabupaten Purbalingga dilayani oleh 2 unit terminal
kelas B dan 4 unit terminal kelas C. Untuk terminal kelas B terdapat di jantung kota Purbalingga dan Bobotsari yang melayani rute antar kota antar Propinsi, sedangkan terminal kelas C terdapat di berbagai tempat antara lain di Rembang, Bukateja dan Kejobong. Terminal – terminal kelas C tersebut melayani transportasi antar kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Untuk menyediakan
keselamatan
pengendara,
Kabupaten
Purbalingga
telah
512 unit rambu-rambu lalu lintas dari 631 unit yang
seharusnya tersedia. Namun demikian dibanding tahun 2009 jumlah ramburambu yang tersedia baru 279 unit rambu-rambu, yang berarti ada kenaikan 40,5 persen pada tahun 2013. Adapun jumlah angkutan umum selama 5 (lima) tahun terakhir datanya cukup stabil, pada tahun 2013 sebanyak 814 unit, angka ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2009 yaitu sebanyak 815 unit angkutan umum. Dari total jumlah angkutan umum yang ada, hanya 71 unit angkutan umum yang tidak memiliki KIR atau sekitar 8,72 persennya. Penunjang 1) Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga merupakan tempat yang sangat menarik bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya. Kabupaten Purbalingga
II-22
menyumbangkan 56,10% investasi industri se-Indonesia. Investasi tertinggi disumbang dari sektor industri rambut dan bulu mata palsu. Disamping karena kondusifitas daerah dalam aspek sosial, politik dan keamanan, juga karena mudahnya pengurusan perizinan sebagai upaya mendorong dan menarik investor. Jumlah PMA dan PMDN serta total nilai investasi yang ada di Kabupaten Purbalingga dalam perkembangannya dari tahun ke tahun mengindikasikan adanya trend yang semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.19. Jumlah Perusahan Industri Pengolahan dan Nilai Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Purbalingga Tahun
PMA Jumlah Nilai Perusahaan Investasi (Juta Rp) 2009 18 169.679,7426 2010 18 177.821,7426 2011 18 184.681,7426 2012 18 186.366,7426 2013 20 192.845,2825 Sumber : SIPD, 2013 Sampai
dengan
tahun
PMDN Jumlah Nilai Investasi Perusahaan (Juta Rp) 1 14 36 43 331
2013,
jumlah
8.900,000 21.548,910 22.345,269 29.026,269 39.535,969 PMA
di
sektor
industri
pengolahan sebanyak 18 perusahaan dengan nilai investasi mencapai Rp. 192.845,2825
juta
meningkat
dari
tahun
186.366,7426
juta, dan jumlah PMDN sebanyak 331 perusahaan dengan
nilai investasi mencapai Rp. 39.535,969
2012
yang
sebesar
Rp.
juta. Bantuan pemerintah pusat
dalam mengembangkan industri rambut palsu dan bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga diarahkan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kedepan, tenaga kerja Purbalingga bukan diarahkan menjadi buruh semata tapi menjadi entrepreneur yang bisa menguasai pasar baik lokal maupun internasional. Pemerintah Kabupaten Purbalingga jangan terlalu berharap pada PMA, karena tenaga kerja ini nantinya hanya menjadi buruh. Bantuan dari pemerintah pusat diarahkan pada plasma-plasma atau UMKM yang ada di pedesaan, BLK-BLK yang bisa menciptakan entrepreneur baru. Sehingga kesejahteraan lebih dapat dirasakan, dan posisi tawar 22.153 tenaga kerja lebih tinggi. 2) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Untuk menunjang kegiatan modal usaha, di Kabupaten Purbalingga terdapat lembaga koperasi sudah menjangkau ke semua wilayah dengan jumlah anggota yang cukup besar. Namun demikian dalam perkembangannya masih mengalami banyak hambatan antara lain masih banyaknya lembaga koperasi yang belum mampu memenuhi persyaratan perbankan khususnya dalam penjaminan kredit, kurangnya permodalan dan manajemen koperasi. Dalam rangka pemberdayaan Koperasi, pemerintah berkepentingan untuk II-23
menguatkan kelembagaan dengan memfasilitasi penguatan permodalan dan menejemen pengelolaan koperasi serta pembinaan yang dilakukan secara terus menerus. Jumlah Koperasi kabupaten Purbalingga sebanyak 242 koperasi dengan persentasi koperasi aktif sebesar 88,43 persen. Adapun jumlah anggotanya adalah 50.925 orang anggota dengan total omset Rp. 269,17 milyar dan total asset Rp. 281,34 milyar. Di Kabupaten Purbalingga industri pengolahan dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan berdasarkan banyaknya tenaga kerja yaitu :
Industri besar dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih. Industri sedang dengan jumlah tenaga kerja antara 20 – 99 orang. Industri kecil dengan jumlah tenaga kerja antara 5 – 19 orang. Industri rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja antara 1 – 4 orang. Sampai dengan tahun 2013,
jumlah industri kecil di Kabupaten
Purbalingga tercatat di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebanyak 41.891 unit usaha.
Dilihat dari jenis usahanya, terdapat 9 unit
usaha industri kecil kerajinan kulit; 1.738 unit keajinan kayu; 1.754 unit kerajinan logam dan didominanasi oleh kerajinan knalpot; 4.916 unit kerajinan anyaman/gerabah/keramik; 95 unit kerajinan tenun dan 27.754 unit usaha makanan dan minuman.
Sedangkan jumlah industri besar di
Kabupaten Purbalingga tercatat sebanyak 39 industri, yang pada umumnya bergerak pada industri rambut/bulumata/wig. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri besar sebanyak 34.170 orang, sedangkan jumlah tenaga kerja pada industri kecil sebanyak 121.584 orang. Adapun nilai ekspor non migas Kabupaten Purbalingga sampai dengan Juni 2013 sebesar Rp. 364.824,849 juta dan nilai impor sebesar Rp. 70.327,316 juta. Dibanding tahun 2012, nilai ekspor dan import non migas ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi. 3) Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga serta mengendalikan
laju
pertumbuhan
penduduk,
Pemerintah
Kabupaten
Purbalingga menempatkan Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu program prioritas. Sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah peserta KB Aktif sebanyak 158.001 orang, terdiri dari peserta laki-laki 6.018 orang (3,81 persen) dan perempuan sebanyak 151.983 0rang (96,19 persen). Perkembangan tahapan keluarga sejahtera di Kabupaten Purbalingga semakin membaik, jumlah keluarga pra sejahtera mengalami penurunan dari 27,14 persen
(74.598 KK) pada tahun 2011 menjadi 26,66 persen pada
tahun 2012 atau menjadi sebanyak 773.933 KK. Adapun jumlah keluarga di
II-24
Kabupaten Purbalingga pada tahun 2012 sebanyak 277.283 KK atau naik sebesar 0,89 persen dibanding tahun 2011 yang sebesar 274.821 KK. 4) Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Jumlah kejadian kriminal di Kabupaten Purbalingga tahun 2013 sebanyak 253 kasus, dan banyaknya unjuk rasa dibidang ekonomi 2 kasus. Untuk mendukung keamanan dan ketertiban di Kabupaten Purbalingga terdapat personil sebanyak 784 polisi, dengan 9 pos keamanan polisi, dan 47 Polisi Pamong Praja. Jumlah pos kamling tercatat di kesbangpol sebanyak 2.333 unit pos kamling; jumlah patroli petugas satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam sebanyak 600 personil dan jumalah petugas perlindungan masyarakat sebanyak 5.703 personil yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga. Untuk perlindungan dari kebakaran, Kabupaten Purbalingga memiliki 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 pos unit pemadam kebakaran. Adapun jumlah kejadian kebakaran selama tahun 2013 tercatat sebesar 30 kasus dan semua kasus terselesaikan dengan tepat waktu.
2.1.5.
Aspek Daya Saing Daerah
2.1.5.1. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur 1) Penataan Wilayah Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 77.764,122 hektar, dengan proporsi penggunaan lahan sebagai berikut : Tabel 2.20. Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 kebun campur; lain-lain; 4,47 Perikanan; 0,28 6,53 perkebunan; 1,05
sawah; 27,27 hutan; 14,57
tegalan; 21,42
perkampungan; 21,18
II-25
2) Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam rangka mengetahui ketaatan terhadap RTRW, pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 – 2013.
Dari
hasil
kegiatan
tersebut
diperoleh
data
bahwa
tingkat
penyimpangan pemanfaatan ruang yang terjadi sampai dengan akhir tahun 2008 hanya berkisar 12 persen, jauh dibawah standar penyimpangan yang disyaratkan untuk melakukan revisi sebuah Rencana Tata Ruang Wilayah yakni sebesar 30 persen. Namun demikian berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan agar kabupaten/kota harus melaksanakan revisi terhadap dokumen rencana tata ruang wilayah selambat-lambatnya tiga tahun setelah undang-undang penataan ruang tersebut ditetapkan. Pada tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031. 3) Ketersediaan Air Bersih Air merupakan kebutuhan pokok manusia yang semakin langka, bahkan pada saat ini air sudah menjadi komoditi ekonomi. Sampai saat ini PDAM Purbalingga baru mencapai angka 38 persen untuk wilayah Perkotaan dan 13 persen untuk wilayah pedesaan. Air minum yang telah disalurkan PDAM selama tahun 2012 sebanyak 7.711.296 m³ untuk melayani 28.938 pelanggan atau mengalami peningkatan sebesar 1,73 persen dibanding tahun 2011 yang sebesar 7.580.230 m³ (melayani 27.825 pelanggan). Grafik 6. Banyaknya Air Minum Yang Telah Disalurkan ke Pelanggan oleh PDAM di Kabupatan Purbalingga Tahun 2012
4) Fasilitas Listrik dan Telepon
II-26
Listrik
menjadi
sumber
energy
paling
utama
yang
digunakan
masyarakat. Kebutuhan listrik semakin meningkat dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, terutama alat-alat elektronik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah KWh yang dikonsumsi. Tahun 2010 konsumsi daya listrik PLN meningkat sebesar 19,13 persen atau menjadi 188.186.444 KWh dan jumlah pelanggan bertambah 10,65 persen dibanding tahu 2009. Tahun 2011 jumlah pelanggan berkurang menjadi 139.725 dan konsumsi daya listrik meningkat 28,34 persen atau sebanyak 241.521.987 KWh. Baru pada tahun 2012, program hemat listrik menunjukkan hasil, dimana jumlah pelanggan meningkat yaitu menjadi 166.984 pelanggan, namun daya listrik yang digunakan lebih hemat yaitu sebanyak 221.560.259 KWh. Tabel 2.21. Jumlah Pelanggan dan KWH Terjual PT.PLN (Persero) Ranting Purbalingga Tahun 2010-2012 Tahun Pelanggan KWh Terjual 2010
139.926
188.186.444
2011
139.725
241.521.987
2012
166.984
221.560.259
Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Purbalingga, 2012 Selain ketersediaan listrik, penunjang perekonomian lainnya adalah komunikasi.
Hasil
survey
Sosial
dan
Ekonomi
Nasional
(Susenas),
menunjukkan semakin berkurangnya rumah tangga yang memiliki pesawat telepon.
Hingga saat ini, yang masih menggunakan pesawat telepon
konvensional kebanyakan adalah kalangan bisnis dan kantor/dinas.
Pada
tahun 2007, rumah tangga yang menggunakan pesawat telepon sebanyak 4,62 persen, meningkat menjadi 5,72 persen pada tahun 2008.
Namun
persentasenya semakin menurun di tahun berikutnya, ada tahun 2011 hanya tinggal 3,70 persen pelanggan dan turun lagi pada tahun 2012 menjadi sebesar 3,30 persen. Berbeda dengan rumah tangga yang memiliki telepon seluler, trendnya meningkat terus setiap tahunnya. Ada tahun 2009, rumah tangga yang memiliki telepon seluler mencapai 50,78 persen atau meningkat dua kali lipat dari tahun 2007 yang baru sebesar 25,21 persen.
Dan pada tahun 2012
kepemilikan telepon seluler oleh rumah tangga meningkat tiga kali lipat dibanding tahun 2009 yaitu menjadi sebesar 79,97 persen, dan diperkirakan sampai dengan bulan Maret 2014 sudah diatas 82,5 persen. 2.1.5.2. Iklim Investasi 1) Keamanan dan Ketertiban
II-27
Kasus pelanggaran hukum pidana yang terjadi di Kabupaten Purbalingga selama tahun 2012 tercatat sebesar 365 perkara dan telah diselesaikan sebanyak 263 perkara. Sedang untuk pelanggaran lalu lintas tercatat
sebanyak
33.016
perkara
dan
semua
telah
ditangani
dan
diselesaikan. Kasus perempuan dan perlindungan anak yang dilaporkan, Badan
Keluarga
Berencana
dan
Pemberdayaan
Perempuan
(BKBPP)
mencatat sebesar 31 perkara dan telah diselesaikan semua. Dilihat dari jumlah kelembagaannya, di Kabupaten Purbalingga terdapat 1 pengadilan agama, 1 pengadilan negeri, 1 Rumah Tahanan Negara, dan 1 kejaksaan negeri. 2) Kemudahan Perizinan Kualitas pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah cukup memadai. Melalui kebijakan one stop service, di bidang pelayanan perijinan telah mampu melayani 13 jenis perijinan dengan penerapan Standard ISO 9001 : 2000. kependudukan
telah
menggunakan
Sementara pelayanan administrasi Sistem
Informasi
Administrasi
Kependudukan (SIAK) yang didelegasikan ke setiap kecamatan. 2.2.
Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Kabupten Purbalingga Tahun 2010-2015
2.2.1 Urusan Wajib 1. Urusan Pendidikan Kinerja pembangunan urusan pendidikan menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 123 indikator RPJMD, sebanyak 77 indikator berstatus telah tercapai dan 46 indikator berstatus tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai antara lain:Rasio Guru Murid; Rasio
ruang
kelas-murid;Angka
Partisipasi
murni
SMP/sederajat;Jumlah Sekolah Dasar;Jumlah SMP;Jumlah Murid SMP/sederajat;Angka partisipasi kasar SMA/sederajat;Jumlah Guru SMA/sederajat;Jumlah kelompok belajar masyarakat/kejar paket A; Jumlah kelompok belajar masyarakat/kejar paket B;Jumlah siswa kelompok belajar masyarakat / kejar paket B yang lulus;Jumlah siswa kelompok belajar masyarakat / kejar paket C yang lulus;Rasio Ruang Kelas Murid SLB SMP; Rasio Guru Murid SLB SMA; Rasio Ruang Kelas Murid SLB SMA;Jumlah Angka partisipasi murni SLB SD;Jumlah Angka partisipasi murni SLB SMP;Jumlah Angka partisipasi kasar SLB SD;Jumlah angka partisipasi kasar SLB SMP;Jumlah angka partisipasi kasar SLB SMA; Kelayakan mengajar guru SMP/ Sederajat;Rata – rata NEM
SMP/sederajat,NEM
SMA/sederajat;Angka
mengulang
II-28
SMP/sederajat,SMA/sederajat Jumlah Laboratorium SMP/sederajat; Rasio
perpustakaan
Sekolah
SD/sederajat,SMP/sederajat;Jumlah
Santri
TPQ;Jumlah
Pondok
Pesantren;Jumlah
Ustad
Pondok
Pesantren;Jumlah Santri Pondok Pesantren;Jumlah Guru Madrasah Diniyah;Jumlah keagamaan
santri
kristen
Madrasah
Diniyah;Jumlah
protestan;Jumlah
guru
guru
lembaga
lembaga
keagamaan
katolik;Jumlah murid lembaga keagamaan katolik dan Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan MULOK Seni Budaya daerah. Gambaran
pencapaian
target
kinerja
indikator
urusan
pendidikan adalah sebagai berikut: Tabel 2.22. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2014 Urusan Pendidikan No
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
2014
50
49
46,30
51,44
55
92,60
53
50
52,81
57,70
60
99,64
17.250
16.125
24.283
27.290
19.050
140,77
1 : 18
1 : 14
1:24
1:27
1 : 22
77,78
1 : 18
1 : 14
1:32
1:38
1 : 22
22,22
%
16,20
16,20
17,43
22,96
16,20
107,59
%
32,00
31,00
33,29
34,24
33,00
104,03
%
94,00
94,00
86,92
101,00
95,50
92,47
%
108,00
109,00
103,19
130,00
108,00
95,55
%
75,00
73,00
86,30
72,32
78,00
115,07
%
96,80
96,75
70,32
100,68
97,00
72,64
Unit
648
647
647
644
648
99,85
Jumlah Murid SD
Orang
106.28 5
105.96 8
101.59 0
119.11 8
106.80 6
95,58
Jumlah Guru SD
Orang
5.905
6.233
6.271
6.883
5.934
106,20
Indikator Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka partisipasi murni Angka partisipasi kasar Jumlah Murid PAUD Rasio GuruMurid Rasio Ruang Kelas-Murid Program Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Kasar Murid Baru (SD kelas 1) Angka Partisipasi Kasar Murid Baru (SMP kelas 1) Angka Partisipasi murni SD/sederajat Angka partisipasi kasar SD/sederajat Angka partisipasi murni SMP/sederajat Angka partisipasi kasar SMP/sederajat Jumlah Sekolah Dasar
Satuan
Orang
% Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
II-29
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
2014
Orang
4.334
4.334
4.559
5.265
4.334
105,19
%
1:18
1:17
1:20
1:17
1:18
102,56
%
1:24
1:24
1:22
1:23
1:24
108,22
Jumlah SMP
Orang
130
130
113
112
130
86,92
19.
Jumlah Murid SMP/sederajat
Orang
46.421
46.263
45.818
45.333
46.843
98,70
20.
Jumlah Guru SMP/sederajat Rasio GuruMurid SMP/Sederajat Rasio Ruang Kelas-Murid SMP/Sederajat Program Pendidikan Menengah Angka partisipasi murni SMA/sederajat Angka partisipasi kasar SMA/sederajat
Orang
2.321
2.313
2.343
2.407
2.037
100,95
1:20
1:20
1:20
1:20
1:23
100,00
1:32
1:32
1:23
1:31
1:32
128,13
%
22
37
22,40
41,22
25
101,82
%
40
52
41,18
63,16
46
102,95
Orang
55
50
61,76
53
60
112,29
Orang
50
25.162
53
27.998
50
106,00
Orang
26.672
1.181
26.720
1.681
28.317
100,18
1.258
1:20
1.304
1:17
1.388
1:20
1:36
1:20
1:35
1:20
350
334
2.681
No 15. 16. 17. 18.
21. 22.
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
30.
31.
32.
33.
34.
Indikator Kinerja Jumlah ruang kelas SD Rasio GuruMurid SD/Sederajat Rasio Ruang Kelas-Murid SD Sederajat
Jumlah SMA Jumlah Murid SMA/sederajat Jumlah Guru SMA/sederajat Rasio GuruMurid Rasio Ruang Kelas-Murid Program Pendidikan NonFormal Jumlah siswa belajar lembaga pendidikan ketrampilan Jumlah kelompok belajar masyarakat / kejar paket A Jumlah kelompok belajar masyarakat / kejar paket B Jumlah kelompok belajar masyarakat / kejar paket C Jumlah siswa kelompok belajar
Satuan
% Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
100,00
100,00
kelom pok
24
25
14
3
24
58,33
kelom pok
48
42
34
24
55
70,83
kelom pok
18
18
26
23
18
144,44
Orang
480
500
285
94
480
59,38
II-30
No
35.
36.
37.
38.
39.
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
Indikator Kinerja masyarakat / kejar paket A Jumlah siswa kelompok belajar masyarakat / kejar paket B Jumlah siswa kelompok belajar masyarakat / kejar paket C Jumlah siswa kelompok belajar masyarakat / kejar paket A yang lulus Jumlah siswa kelompok belajar masyarakat / kejar paket B yang lulus Jumlah siswa kelompok belajar masyarakat / kejar paket C yang lulus Program Pendidikan Luar Biasa Jumlah SLB SD Jumlah Murid SLB SD Jumlah Guru SLB SD Rasio GuruMurid SLB SD Rasio Ruang Kelas-Murid SLB SD Jumlah SLB SMP Jumlah Murid SLB SMP Jumlah Guru SLB SMP Rasio GuruMurid SLB SMP Rasio Ruang Kelas-Murid SLB SMP Jumlah SLB SMA Jumlah Murid SLB SMA Jumlah Guru SLB SMA Rasio GuruMurid SLB SMA Rasio Ruang Kelas-Murid SLB SMA
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
2014
1.030
930
778
648
1165
75,53
750
750
1.723
1.726
750
229,73
180
40
114
42
180
63,33
285
225
400
157
285
140,35
750
750
485
554
750
64,67
unit
1
1
1
1
1
100,00
orang
130
130
124
193
130
95,38
orang
15
15
17
22
15
113,33
1:9
1:9
1:8
1:9
1:9
111,11
1:14
1:14
1:13,77
1:13
1:14
101,64
unit
1
1
1
1
1
2215,3 8
orang
40
40
52
43
40
130,00
orang
7
7
11
10
7
157,14
1:9
1:9
1:4
1:9
1 : 14
1 : 14
1:7
1 : 14
unit
1
1
1
1
1
100,00
orang
10
10
28
34
10
280,00
orang
2
2
2
6
2
100,00
1 :5
1 :5
1:14
1:6
1 :5
-80,00
1 :5
1 :5
1:6
1:6
1 :5
80,00
Satuan
% Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
II-31
No 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.
Indikator Kinerja Jumlah Angka partisipasi murni SLB SD Jumlah Angka partisipasi murni SLB SMP Jumlah Angka partisipasi murni SLB SMA Jumlah Angka partisipasi kasar SLB SD Jumlah Angka partisipasi kasar SLB SMP Jumlah Angka partisipasi kasar SLB SMA Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kompetensi guru : - Kesesuaian mengajar guru SD LB - Kelayakan mengajar guru SD LB - Kesesuaian mengajar guru SD/sederajat - Kelayakan mengajar guru SD/sederajat - Kesesuaian mengajar guru SMP LB - Kelayakan mengajar guru SMP LB - Kesesuaian mengajar guru SMP/sederajat - Kelayakan mengajar guru SMP/sederajat - Kesesuaian mengajar guru SMA LB - Kelayakan mengajar guru SMA LB - Kesesuaian mengajar guru SMA/sederajat - Kelayakan mengajar guru
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
2014
%
0,08
0,08
0,13
0,0015
0,08
162,50
%
0,04
0,04
0,02
0,0005
0,04
50,00
%
0,01
0,01
0,0002
0,0002
0,01
2,00
%
0,13
0,13
0,18
0,002
0,13
138,46
%
0,09
0,09
0,11
0,001
0,09
122,22
%
0,02
0,02
0,0006
0,0008
0,02
3,00
100
100
100
100
100
100,00
57
80
100
100
70
175,44
100
100
100
100
100
100,00
45
42
72,86
82,54
56
161,91
100
100
100
100
100
100,00
52
50
100
100
56
192,31
93
89
100
90
100
107,53
90
86
87,84
95,88
100
97,60
50
50
100
70
100
200,00
50
50
100
100
100
200,00
95
92
100
93
100
105,26
89
85
98,00
96
100
110,11
Satuan
% % % % % % % % % % % %
% Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
II-32
No
73.
Indikator Kinerja
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
2014
SMA/sederajat Jumlah dan persentase guru bersertifikasi :
% Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
- SD/sederajat
orang
2.981
2.481
2.817
2.884
3.968
94,50
74.
- SMP/sederajat
orang
1134
994
1.108
1.139
1.306
97,71
75.
- SMA/sederajat
orang
485
425
442
615
557
91,13
- SD/Sederajat
sekolah
30
25
13
25
42
43,33
77.
- SMP/Sederajat
sekolah
20
18
18
18
24
90,00
78.
- SMA/Sederajat
sekolah
18
18
17
18
18
94,44
- SD/Sederajat
%
99,90
99,90
99,97
99,97
99,90
100,07
80.
- SMP/Sederajat
%
98,00
98,00
99,59
99,99
99,00
101,62
81.
- SMA/Sederajat
%
97,75
97,75
99,87
99,97
98,00
102,17
- SD/Sederajat
8,00
8,00
7,75
7,84
8,20
96,88
83.
- SMP/Sederajat
7,30
7,00
5,53
6,33
7,80
75,75
84.
- SMA/Sederajat
7,00
6,75
7,93
6,87
7,50
113,29
76.
79.
82.
85.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah SSN
Angka kelulusan:
Rata rata NEM :
Angka melanjutkan - SD/Sederajat
%
103
104
103,75
145,43
102
100,73
86.
- SMP/Sederajat
%
96
95,65
98,73
80,28
96
102,84
87.
- SMA/Sederajat
%
76
75
75
72,18
77
98,68
- SD/Sederajat
%
4,89
4,96
6,62
5,50
4,25
135,38
89.
- SMP/Sederajat
%
0,42
0,45
0,23
0,25
0,35
54,76
90.
- SMA/Sederajat
%
0,19
0,20
0,10
0,19
0,18
52,63
- SD/Sederajat
%
0,15
0,15
0,24
0,22
0,15
160,00
- SMP/Sederajat
%
0,35
0,37
0,70
0,50
0,30
200,00
- SMA/Sederajat
%
0,48
0,48
0,94
0,80
0,50
195,83
- SMP/Sederajat
unit
73
72
78
90
75
106,85
- SMA/Sederajat
unit
14
13
14
28
17
100,00
88.
91. 92. 93.
94. 95.
Angka mengulang
Angka putus sekolah
Jumlah Laboratorium IPA
Rasio Laboratorium IPA-Sekolah
II-33
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
2014
- SMP/Sederajat
1 : 1,38
1 : 1,40
0,70
1 : 1,25
- SMA/Sederajat
1 : 1,2
1 : 1,4
0,30
1:1
22
21
19
15
14
15
15
16
100. - SMP/Sederajat
8
8
0,1875
8
8
101. - SMA/Sederajat
1 : 12
1 : 12
0,319
1 : 12
1 : 12
No 96. 97.
98. 99.
Indikator Kinerja
Satuan
% Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014 1 : 1,46 1:1
Jumlah Laboratorium Bahasa - SMP/Sederajat - SMA/Sederajat Rasio Laboratorium Bahasa-Sekolah
Jumlah Perpustakaan Sekolah
102. - SD/Sederajat
unit
215
210
268
309
221
124,65
103. - SMP/Sederajat
unit
87
85
95
93
93
109,20
104. - SMA/Sederajat
unit
31
30
27
41
33
87,10
1: 3,01
1 : 3,08
0,41
1 : 1,38
1 : 932
1:1
1 : 10
0,85
1 : 12
1:1
1: 1,54
1 : 1,6
0,57
1 : 1,6
1 : 1,45
105.
Rasio PerpustakaanSekolah - SD/Sederajat
106. - SMP/Sederajat 107.
108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.
- SMA/Sederajat
Program Internalisasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa dan Pendidikan Budi Pekerti. Jumlah Guru orang 3.497 TPQ Jumlah Santri orang 62.104 TPQ Jumlah Pondok orang Pesantren Jumlah Ustad orang 291 Pondok Pesantren Jumlah santri orang 8.514 Pondok Pesantren Jumlah Madrasah Diniyah Jumlah Guru Madrasah orang 761 Diniyah Jumlah santri Madrasah orang 9.306 Diniyah Jumlah lembaga pendidikan lembaga 1 keagamaan
3.497
3.638
62.104
64.613
291
303
8.514
8.859
761
799
9.306
10.260
1
1
1
1
100,00
II-34
No
Indikator Kinerja
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
2014
12
12
13
13
12
108,33
Orang
186
186
183
183
186
98,39
Lembag a
3
3
3
3
3
100,00
Orang
45
45
40
40
45
88,89
orang
592
592
482
482
592
81,42
sekolah
seluru h SD
seluruh SD
Satuan
kristen protestan 117. jumlah guru lembaga keagamaan kristen protestan 118. Jumlah murid lembaga keagamaan kristen protestan 119. Jumlah lembaga pendidikan keagamaan katolik 120. jumlah guru lembaga keagamaan katolik 121. Jumlah murid lembaga keagamaan katolik Program Pendidikan Seni Budaya Daerah. 122. Jumlah sekolah yang menyelenggaraka n MULOK Seni Budaya Daerah Keterangan :
% Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
seluruh SD
Telah Tercapai
Tidak Tercapai
2. Kesehatan Kinerja pembangunan urusan kesehatan menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 113 indikator RPJMD, sebanyak 86 indikator berstatus telah tercapai dan 27 indikator berstatus Tidak Tercapai (capaian target RPJMD pada tahun 2014 kurang dari 100%) Indikator
yang
tidak
tercapai
pada
tahun
2014
antara
lain:Jumlah doketr umum;rasio bidan per 1000 penduduk;Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang terintegrasi;Jumlah industri obat tradisional skala rumah tangga yang terregistrasi;Presentase rumah
tangga
bersanitasi;Presentase
rumah
tangga
yang
menggunakan air bersih;Presntase Rumah Sehat;Presentase Rumah yang mempunyai SPAL;Presentase tempat umum yang memenuhi syarat;Presentase rumah tangga sehat;Usia harapan hidup;Presentase gizi buruk;Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh
tenagag
kesehatan
atau
tenaga
terlatih/guru/UKS/Dokter
Kecil;Jumlah rumah sakit umum swasta;Jumlah desa dengan tingkat konsumsi
garam
buruk;Jumlah
beryodium
balita
gizi
baik;Jumlah
buruk
mendapat
kasus
balita
gizi
perawatan;Presentase II-35
pemberian asi ekslusif;Cakupan kunjungan Ibu hamil K4;Cakupan peserta aktif KB;Presentase balita bawah garis merah (BGM);Cakupan bayi ( 6 – 11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali;Cakupan Ibu nifas mendapat kapsul Vit. A;Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe;Presentase kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR/ Cure Rate);Jumlah penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/Case Detection Rate);Bed Occupacy Ratio dan TOI. Gambaran
pencapaian
target
kinerja
indikator
urusan
kesehatan adalah sebagai berikut: Tabel 2.23. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2014 Urusan Kesehatan No
1. 2.
Indikator Kinerja Program Pemantapan Fungsi Managemen Kesehatan. Jumlah dokter umum
Satuan
orang
Target RPJMD 2014
135
137
88
110
140
65,19
1,152
0,1
0,155
0,155
132,88
33
31
33
34
96,88
0,036
0,035
0,036
0,037
100,00
610
415
610
615
68,60
0,677
0,47
0,667
0,682
129,95
345
354
354
350
104,12
0,382
0,4
0,4
0,388
93,89
per 1000 0,149 penduduk
Rasio dokter spesialis per 1000 penduduk Jumlah tenaga paramedis
per 1000 0,035 penduduk
Rasio tenaga paramedis per 1000 penduduk Jumlah bidan
per 1000 0,671 penduduk
8.
Rasio bidan per 1000 penduduk
per 1000 0,377 penduduk
9.
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang terregistrasi Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan pengobat tradisional yang terregistrasi Jumlah industri makanan dan minuman skala rumah tangga yang terregistrasi
4. 5. 6. 7.
10.
11.
orang
orang
orang
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
2013
Rasio dokter umum per 1000 penduduk Jumlah dokter spesialis
3.
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013 2014
32
605
340
unit
351
356
571
371
360
162,68
unit
35
40
25
25
45
71,43
unit
95
100
117
117
105
123,16
II-36
No
Indikator Kinerja
Satuan
12.
Jumlah industri obat tradisional skala rumah tangga yang terregistrasi Intensitas kegiatan supervisi ke UPTD kesehatan (Puskesmas, Rumah bersalin, Labkesda) Intensitas kegiatan sosialisasi pengobat tradisional untuk memahami peraturan perundangan Intensitas penyuluhan P3 NAPZA / P3 NARKOBA oleh petugas kesehatan Penulisan resep obat generik
unit
13.
14.
15.
16. 17.
18.
19.
20. 21.
22. 23.
24.
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013 2014 0 0
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014 4 0,00
2013 1
2014 2
Kali/tahu n
2
2
2
2
2
100,00
Kali/tahu n
2
2
1
2
2
50,00
kali
80
85
80
85
90
100,00
%
95
95
95
95
100
100,00
Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan. Persentase rumah tangga bersanitasi
%
55
60
53
60
65
96,36
%
45
50
100
50
55
222,22
%
75
75
70
93
80
93,33
%
80
85
81,21
82
90
101,51
Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih Persentase Rumah Sehat
%
100
100
99,48
99
100
99,48
%
80
85
82,18
67
90
102,73
Persentase penduduk yang memanfaatkan jamban Persentase Rumah yang mempunyai
%
72
75
72,88
75
80
101,22
%
65
70
58,71
53
75
90,32
II-37
No
25.
26. 27.
28.
Indikator Kinerja SPAL Persentase rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes Persentase tempat umum yang memenuhi syarat Persentase rumah tangga sehat Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan. Usia harapan hidup
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013 2014
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
2013
2014
%
95
95
97,26
88
95
102,38
%
83
85
78,57
77
87
94,66
%
74
76
72
72
78
97,30
tahun
29.
Angka kematian bayi per 1000 KH
per 1000 KH
9
9
11,30
10,9
9
74,44
30.
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 KH Persentase gizi kurang
per 100.000 KH %
94
92
171
94,47
90
18,08
2,30
2,20
3,38
3,56
2,00
36,09
32.
Persentase gizi buruk
%
0,16
0,14
0,11
0,12
0,10
131,25
33.
Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/Dokter Kecil
%
100
100
100
98
100
100,00
34.
Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK, SLTP,SLTA dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru/UKS /Dokter Kecil. Jumlah posyandu pratama
%
100
100
25,69
100
100
25,69
unit
10 (0,84)
5 (0,42)
16 (1,34)
5
0
160,00
31.
35. 36.
Jumlah posyandu madya
unit
148 141 (12,44) (11,85)
129 (10,8)
141
134 (11,26)
87,16
37.
Jumlah posyandu purnama
unit
508 496 (42,72) (41,73)
540 (45,23)
496
460 (38,74)
106,30
38.
Jumlah posyandu mandiri
unit
509 (42,63)
547
595 (50)
97,32
523 (44)
547 (46)
II-38
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013 2014 88 88
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014 80 110,00
No
Indikator Kinerja
Satuan
39.
Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan. Jumlah rumah sakit umum pemerintah Jumlah rumah sakit umum swasta Jumlah puskesmas
%
2013 80
2014 80
%
100
100
100
100
100
100,00
unit
1
1
2
1
1
200,00
unit
7
7
5
2
7
71,43
unit
22
22
22
22
22
100,00
Jumlah puskesmas pembantu Jumlah PKD
unit
48
48
48
48
48
100,00
unit
189
190
189
199
191
100,00
46.
Jumlah balai pengobatan
unit
1
1
0
10
1
0,00
47.
jumlah rumah bersalin
unit
0
0
0
0
0
0,00
48.
Jumlah laboratorium kesehatan Jumlah apotik
unit
2
2
3
2
2
150,00
unit
51
52
61
67
52
119,61
50.
Kapasitas rawat inap
unit
130
135
646
135
135
496,92
51.
Persentase akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus Jumlah tempat pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat
%
100
100
100
100
100
100,00
%
22
22
22
22
22
100,00
40.
41. 42. 43. 44. 45.
49.
52.
II-39
No
53. 54.
55.
56. 57.
58.
59.
60.
61.
Indikator Kinerja
Satuan
diakses masyarakat Program Pengelolaan obat Publik, Makanan, Minuman dan Perbekalan Farmasi Persentase % ketersediaan obat sesuai kebutuhan Persentase % ketersediaan obat esensial sesuai kebutuhan Persentase % ketersediaan obat generik sesuai kebutuhan Intensitas kali/tahun pengawasan obat dan makanan Persentase % ketersediaan narkotika psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Jumlah desa Desa dengan tingkat konsumsi garam beryodium baik Cakupan bayi % berat badan lahir rendah/BBLR yang ditangani Cakupan deteksi % dini tumbuh kembang anak balita dan prasekolah Jumlah kasus Kasus balita gizi buruk
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013 2014
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
2013
2014
90
90
90
100
95
100,00
100
100
100
100
100
100,00
100
100
100
100
100
100,00
2
2
0
2
2
0,00
100
100
100
100
100
100,00
235
239
231
235
239
98,30
100
100
558
100
100
358,00
77
78
81,29
81
80
105,57
110
105
61
69
100
144,54
62.
Jumlah kasus balita gizi kurang
kasus
1015
1010
1945
1968
1010
8,374
63.
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usila. Persentase pemberian asi ekslusif
%
110
105
61
69
100
55,45
%
71
78
58,71
62
85
82,69
64.
II-40
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013 2014 98,96 99
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014 95 106,41
No
Indikator Kinerja
Satuan
65.
Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Jumlah ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk Cakupan kunjungan neonatus Cakupan kunjungan bayi
%
2013 93
2014 94
%
98
99
96,63
96
100
98,60
%
93
94
90,96
99
95
97,81
%
20
20
74,53
75
20
372,65
%
97
98
96,88
100
100
99,88
%
95
95
95,15
100
95
100,16
Cakupan pelayanan kesehatan remaja Cakupan peserta aktif KB
%
76
78
76,50
78
80
100,66
%
82
85
82
82
85
100,00
Jumlah balita yang datang dan ditimbang (D/S) Persentase balita yang naik berat badannya ( N/D ) Persentase balita bawah garis merah (BGM) Cakupan bayi ( 611 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1kali Cakupan balita ( 12-59 bulan) mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vit. A
%
91
93
57,53
98
95
63,22
%
78
81
40.62 2
84
85
%
1,4
1,2
464
0,6
1
%
100
100
16.05 7
99
100
%
100
100
55.06 7
99
100
%
100
100
15.15 0
98
100
15150, 00
79.
Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe
%
90
95
15.44 8
94
95
17164, 44
80.
Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah Garah Merah dari keluarga miskin
%
75
80
0
100
80
0,00
66. 67.
68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.
77.
78.
II-41
Target RPJMD
No
Indikator Kinerja
Satuan
81.
Jumlah Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani Jumlah Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani Cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium di daerah endemis gaki Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Jumlah desa / kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam. Angka Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Persentase kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR / Cure Rate ) Jumlah penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/Case Detection Rate) Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani Jumlah klien yang mendapatkan penanganan HIV AIDS. Jumlah kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yg diobati Jumlah penderita DBD yang ditangani Incident Rate DBD
%
2013 100
2014 100
%
100
100
%
100
100
%
100
100
%
100
kasus
82. 83.
84.
85.
86.
87.
88.
89. 90.
91.
92. 93. 94.
CFR / angka kematian akibat DBD
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013 2014 100 100 100
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014 100 100,00
100
100
100,00
100
100
0,00
100
100
100
100,00
100
100
100
100
100,00
4
4
7
5
4
25,00
%
85
87
93
75
90
109,41
%
80
90
76
62
100
95,00
%
100
100
100
100
100
100,00
%
0
0
20(10 0)
20(10 0)
0
0,00
%
100
100
100
100
100
0,00
%
100
100
100
100
100
100,00
Kasus / 10.000
4,6/1 0.000
4,6/1 0.000
6,5/1 000
4,6/1 0.000
4/10.0 00
58,70
%
<2
<2
0,52
0,54
<2
174,00
II-42
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013 2014 100 100
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014 100 100,00
No
Indikator Kinerja
Satuan
95.
Jumlah balita dengan diare yang ditangani CFR / angka kematian akibat diare Jumlah darah donor yang diskrining terhadap HIV-AIDS Jumlah penderita malaria yang diobati
%
2013 100
2014 100
%
0
0
0
0,13
0
0,00
%
100
100
100
100
100
100,00
%
100
100
100
100
100
100,00
Jumlah penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate) Jumlah kasus filariasis yang ditangani Program Kesehatan Matra. Kegiatan PPPK pada peringatan Hari Besar Nasional, Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru Pelayanan kesehatan bagi calon jema'ah haji Ketersediaan darah PMI
%
100
100
91
100
100
91,00
%
100
100
100
0
100
100
%
100
100
100
100
100
100,00
%
100
100
100
100
100
100,00
Kantong
6250
6350
8701
9566
6500
139,22
80
80
79,22
80
96. 97.
98.
99. 100.
101.
102. 103.
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan Daya tampung dan kualitas pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap : 104. - Bed Occupacy Ratio 105.
- Length of Stay
4,41
4,41
3-4
4,41
106.
- TOI
1,10
1,10
1
1,10
107.
- BTO
66
66
73
66
108.
- GDR
4,0
3,8
3,6
3,6
II-43
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013 2014 1,72
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014 1,70
No
Indikator Kinerja
109.
- NDR
2013 1,74
2014 1,72
110.
- CRR
>80
>80
>80
>80
111.
- Persentase ketersediaan peralatan kesehatan sesuai kebutuhan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Akreditasi
90
95
100
100
Mady a
Mady a
Mady a
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,00
112.
Satuan
Target RPJMD
%
113.
Jumlah pasien % masyarakat miskin terlayani 114. Jumlah dan % persentase pasien masyarakat miskin bukan pemegang polis jamkesmas (non kuota) yang terlayani Keterangan : Telah Tercapai
Madya Paripurna
100
Tidak Tercapai
3. Pekerjaan Umum Kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 27 indikator yang ditargetkan pada tahun 2014, sebanyak 18 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2014 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 9 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2014 kurang dari 100%). Gambaran pencapaian indikator urusan pekerjaan umum sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 2.24. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2014
No
Indikator Kinerja
A
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan
Satuan
Target RPJMD 2013
2014
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013
2014
Target % Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
II-44
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
2014
700.3 72
706.3 72
703.6 54
Jembatan. 1.
Target % Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
Panjang jalan kabupaten beraspal
km
2.
- kondisi baik
km
400.6 13
446.4 27
515.2 50
491.46 1
3.
- kondisi sedang
km
184.6 13
164.5 85
99.60 0
144.17 1
4.
- kondisi rusak
km
115.5 61
95.36 0
88.80 4
74.572
5.
Panjang jalan kabupaten tidak beraspal
km
9.832
3.832
6.550
0
6.
- tanah
km
2.500
2.500
1.500
0
7.
- kerikil
km
7.332
1.332
5.050
0
8.
- makadam
km
0
0
0
0
9.
Jumlah jembatan
unit
268
270
271
272
10.
Panjang jembatan
m
2.592 ,8
2.642 ,8
2.706, 80
2.692,8
710.20 4
Kondisi jembatan 11.
- baik
unit
16
22
25
28
12.
- sedang
unit
234
232
244
230
13.
- rusak
unit
18
16
2
14
B.
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan.
14.
Jumlah Sungai (anak sungai)
anak sunga i
153
153
153
153
100%
11.232 11.232. 593 .593
11.232. 593
100%
Luas lahan pertanian beririgasi 15.
- Teknis (ha)
Ha
11.23 11.232. 593 2.593
153
II-45
No
Indikator Kinerja
16.
- Setengah teknis
Satuan Ha
Target RPJMD 2013
2014
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013
2014
3.672 3.672.7 95 .795
3.672. 795
3.672 .795
Target % Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014 100% 3.672.7
95
17.
- Sederhana
Ha
8.646 .726
8.646 .726
8.646. 726
8.646 .726
8.646.7 26
100%
18.
- Tadah hujan
Ha
424.4 43
424.4 43
424.44 3
424.4 43
424.44 3
100%
Kondisi bangunan Irigasi
%
39%
55%
- Bangunan Bendung (baik, sedang, rusak)
%
27%
25%
34%
19.
'- baik
%
20.
'- sedang
%
21.
'- rusak
%
50%
%
20%
30%
- Bangunan bagi (baik, sedang, rusak) 22.
'- baik
%
23.
'- sedang
%
24.
'- rusak
%
55%
%
18%
- Bangunan Sadap (baik, sedang, rusak)
45
34,85
29
26,20
26
38,95
20%
60% 22%
55
50,80
22
17,50
23
31,70
18%
65% 20%
25.
'- baik
%
27%
55
360
15%
26.
'- sedang
%
39%
20
106
55%
27.
'- rusak
%
27%
25%
200
25%
Rata-rata Keterangan :
Telah Tercapai
Perlu Upaya Keras
Berdasarkan Tabel 2.24 dapat diketahui bahwa indikator kinerja pada Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang belum sesuai target tahun 2014 yaitu: (1) Panjang jalan kabupaten beraspal kondisi sedang; (2) Panjang jalan kabupaten beraspal kondisi rusak;(3) Panjang jalan II-46
kabupaten tidak beraspal tanah dan (4) Kondisi Jembatan rusak. Panjang jalan kabupaten beraspal yang kondisi rusak dipengaruhi oleh tingginya penggunaan jalan dan tonase sebagian kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, sehingga kondisi jalan menjadi rusak, serta prioritas pembangunan infrastruktur yang lebih cenderung pada pembangunan jalan lingkungan, bukan jalan kabupaten. Oleh karena itu pembangunan kedepan, prioritas pembangunan selanjutnya perlu diarahkan pada pembangunan jalan kabupaten. Sementara itu jumlah jembatan dan panjang jembatan belum mencapai target disebabkan belum diperlukannya pembangunan jembatan baru dalam rangka peningkatan ruas jalan kabupaten.
4. Perumahan Kinerja pembangunan urusan perumahan menunjukkan kinerja yang cukup baik, terlihat dari sejumlah 20 indikator yang ditargetkan pada tahun 2014, sebanyak 19 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2013 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 1 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2014 kurang dari 100%). Rata-rata capaian persentase capaian kinerja urusan mencapai 117,4%, termasuk dalam predikat tinggi. Gambaran pencapaian indikator urusan perumahan sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 2.25. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2014
No
A
Indikator Kinerja
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2013
2014
2014
Target Akhir RPJMD 2015
Capaian Target Tahun 2014
Status
Program Penataan Lingkungan Permukiman dan Peningkatan Kualitas Sanitasi.
1.
Jumlah kawasan kumuh
0
0
0
2.
Luas kawasan kumuh
0
0
0
3.
Jumlah rumah tidak layak huni (unit)
0
0
0
II-47
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2013
2014
2014
Target Akhir RPJMD 2015
4.
Persentase rumah tidak layak huni
0
0
5.
Jumlah dan persentase rumah tangga bersanitasi
149.0 39
155.5 62
6.
Jumlah dan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih
231.5 84
233.1 68
7.
Cakupan air bersih perpipaan
6.381
7.381
8.
Cakupan air bersih PDAM
41.57 8
49.89 4
9.
Jumlah dan persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik
112
117
38.31 9
38.32 0
95.69 5
96.25 5
116.440
96.900
B
Capaian Target Tahun 2014
Status
0 138.263
166.74 2 236.23 6
38.962
8.381 59.873
119
123
Program Pengembangan dan Penataan Prasarana Perkotaan
10.
Jumlah taman / hutan kota / RTH (m²)
M2
11.
Panjang drainase primer
M2
12.
Panjang trotoar
M2
38.332
Kondisi trotoar 13.
- Baik
%
80
86
80
90
14.
- Sedang
%
12
7
10
5
15.
- Rusak
%
8
7
10
5
0
0
C
Program Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni
16.
Jumlah rumah
0
II-48
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2013
2014
2014
Target Akhir RPJMD 2015
Capaian Target Tahun 2014
Status
tidak layak huni 17. D
Persentase rumah tidak layak huni
0
0
0
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
18.
Cakupan layanan persampahan (m²/hr)
m3/h ari
153
154
19.
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (bh)
buah
2726
2.728
2730
20.
Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk (m³/hr/jiwa)
m3/h ari
0,002 0
0,002 1
0,0022
153
152
Rata-rata Keterangan :
Telah Tercapai
Perlu Upaya Keras
5. Penataan Ruang Kinerja pembangunan urusan penataan ruang menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 12 indikator yang ditargetkan pada tahun 2014, sebanyak 10 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2014 sebesar 100% atau lebih), 2 indikator berstatus belum tercapai (capaian target tahun 2014 kurang dari 100%). Rata-rata capaian persentase capaian kinerja urusan mencapai 111,94%, termasuk dalam predikat baik. Gambaran pencapaian indikator urusan penataan ruang sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 2.26. Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2014
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
Target Akhir
Capaian Target
II-49
Status
A
2013
2014
2013
2014
RPJMD 2015
Tahun 2014
Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah.
1.
Perda rencana tata ruang wilayah (berlaku/ kedaluarsa)
Perda
Perda RTRW 2011 2031
Perda RTRW 2011 2031
Perda RTRW 2011 2031
Perda RTRW 2011 2031
2.
Jumlah Perda rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK) perkotaan yang masih berlaku
Perda
2
3
2
2
3.
Jumlah kawasan perkotaan yang belum memiliki RDTRK
Buah
1
0
0
0
0
100%
4.
Jumlah ibu kota kecamatan yang belum memiliki Rencana Rinci Pelayanan Kawasan Kota Kecamatan
Buah
1
4
0
0
3
100%
5.
Jumlah Masterplan kawasan yang telah disusun
Dok
4
2
2
4
50%
6.
Jumlah rekomendasi/ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
Dok
14
14
15
15
14
93,33%
7.
Intensitas kegiatan koordinasi penataan ruang
Keg
4
4x dalam 1 tahun
12
12
4
300%
8.
Jumlah pengguna dokumen perencanaan tata ruang yang berkonsultasi atas pemanfaatan ruang
%
100
100
100
100
100%
9.
Tingkat penyimpangan pemanfaatan ruang
%
28
26
0
24
100%
10.
Luas kawasan peruntukan industri
Ha
298
298
298
298
100%
11.
Luas kawasan rawan banjir
Ha
12.245
12.245
12.245
12.245
100%
12.
Luas kawasan rawan kekeringan
Ha
29.044
29.044
29.044
29.044
100%
0
Perda RTRW 2011 2031
100%
100%
II-50
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2013
2014
Target Akhir RPJMD 2015
2014
Capaian Target Tahun 2014
Rata-rata
Status
98,97
Keterangan :
Telah Tercapai
Perlu Upaya Keras
Berdasarkan Tabel 2.26 dapat diketahui bahwa indikator kinerja pada Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah yang belum mencapai target tahun 2014 yaitu: (1) Jumlah Masterplan kawasan yang telah disusun; dan (2) Jumlah rekomendasi/ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan. Kekurangan jumlah Masterplan kawasan ini tentunya perlu disusun kembali sesuai kebutuhan sehingga
dapat
tercapai
sesuai
dengan
target.
Sementara
itu
rekomendasi/ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan bergantung pada jumlah permohonan pemanfaatan ruang yang ada.
6. Perencanaan Pembangunan Kinerja
pembangunan
urusan
perencanaan
pembangunan
menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 19 indikator target akhir RPJM, 11 indikator berstatus telah tercapai di tahun 2013, 8 indikator berstatus akan tercapai dan 2 indikator berstatus belum tercapai atau masih perlu upaya keras agar bisa tercapai, termasuk dalam
predikat
tinggi.
Gambaran
pencapaian
indikator
urusan
perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2013
2014
2014
Target Akhir RPJMD 2015
Capaian Target Tahun 2014
Program Perencanaan Pembangunan
II-51
Status
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
2014
Target Akhir RPJMD 2015
Capaian Target Tahun 2014
Daerah. 1
PDRB atas dasar harga berlaku
(Rp. juta)
8.917. 995,66
10.250 .979,4 2
8.180. 842,55
11.777. 249,78
91,73 %
2
PDRB atas dasar harga konstan
(Rp juta)
3.037. 636,93
3.246. 930,11
3.012. 134,63
3.474.2 15,22
99,16 %
3
Pertumbuhan ekonomi
(%)
6,67
6,89
5,85
7,00
87,71 %
4
Laju inflasi
(%)
<7
9,57
<7
73,15 %
5
Pendapatan per kapita
(Rp)
8.141. 727
9.215. 150,86
10.586. 469
113,18 %
6
Angka pengangguran
(%)
5,33
189,68
5,72
4,5
107,32 %
7
Angka kemiskinan
(%)
21,39
39,57
NA
19
8
Laju pertumbuhan penduduk
(%)
0,478
4,92
1,46
0,450
9
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
84,68
65,86
NA
87
10
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu
11
32,74 %
- RPJPD
Dok
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
- RPJMD
Dok
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
- RKPD
Dok
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
- KUA-PPAS
Dok
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
Seluru h SKPD
Seluru h SKPD
Seluru h SKPD
Seluruh SKPD (26)
Seluruh SKPD (26)
100%
Jumlah SKPD yang telah menyusun Renstra
SKPD
II-52
Status
No
Indikator Kinerja
12
Jumlah SKPD yang telah menyusun Renja
13
Tingkat kesesuaian prioritas dengan perencanan anggaran
Satuan
SKPD
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2013
2014
2014
Target Akhir RPJMD 2015
Capaian Target Tahun 2014
(26)
(26)
(26)
Seluru h SKPD (26)
Seluru h SKPD (26)
Seluru h SKPD (26)
Seluruh SKPD (26)
Seluruh SKPD (26)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95
100%
100
100%
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 14
Tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan
Keg
95
95
95
15
Jumlah kegiatan tepat waktu
Keg
99
100
99
16
Rata-rata tingkat pencapaian target kinerja program pembangunan
93
96
90
100
96,77 %
17
Rata-rata tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan
97
97
97
98
100%
7 (99)
Rata-rata
94,83%
Keterangan :
Telah Tercapai
Perlu Upaya Keras
Berdasarkan Tabel 2.27 dapat diketahui bahwa indikator kinerja pada
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
yang
belum
mencapai target tahun 2014 yaitu: PDRB atas dasar harga berlaku; PDRB atas dasar harga konstan;Pertumbuhan ekonomi; Laju inflasi; Angka Kemiskinan; Laju pertumbuhan penduduk; Indeks Kepuasan masyarakat
terhadap
pelayanan
publik
dan
Rata-
rata
tingkat
pencapaian target kinerja program pembangunan. Capaian PDRB atas dasar harga berlaku dan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi aktivitas ekonomi di Kabupaten Purbalingga. Perlu adanya transformasi struktur perekonomiannya dari yang semula sektor pertanian yang
II-53
Status
bersifat tradisional menjadi dominan ke sektor industri manufaktur yang lebih modern dan sektor jasa-jasa. Oleh karena itu pengembangan produk industri dan jasa unggulan di Kabupaten Purbalingga perlu terus ditingkatkan. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melakukan penyediaan infrastruktur yang dapat mempercepat pertumbuhan antarwilayah; pengembangan
sektor-sektor
unggulan
daerah
seperti
industri,
pariwisata dan jasa-jasa; serta meningkatkan investasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan sehingga daya beli masyarakat meningkat. 7. Perhubungan Kinerja urusan perhubungan menunjukkan kondisi capaian yang baik ditunjukkan dengan capaian 16 indikator, terdiri dari 10 indikator berstatus telah tercapai (capaian target akhir RPJMD tahun 2014 sebesar 100% atau lebih), dan 6 indikator Tidak Tercapai. Indikator yang Tidak Tercapai antara lain: Rambu standar; Safety mirror; Delinior; Jumlah orang yang terangkut angkutan umum; Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dan Jumlah orang melalui terminal per tahun. Gambaran
pencapaian
target
kinerja
indikator
urusan
perhubungan adalah sebagai berikut: Tabel 2.28. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2014 Urusan Perhubungan No
Indikator Kinerja
Satuan
Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas. Jumlah rambu lalu lintas 1.
Marka
M2
2.
Rambu Standar
Buah
3.
RPPJ
Buah
4.
Safety Mirror
Buah
5.
Delinior
Buah
6.
Guard Raill
M
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD 2014
Target Capaian Akhir Target RPJMD Tahun 2015 2014
2013
2014
2013
155
930
409
1900
200
60
29
18
28
25
5
5
10
6
2
200,00
0
3
0
0
0,00
50
0
0
0,00
84
120
1.752m
20
263,87 30,00
142,86
II-54
Status
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target RPJMD 2013
Pencapaian Kinerja RPJMD
2014
2013
2014
Target Capaian Akhir Target RPJMD Tahun 2015 2014
APILL 7.
- Traffic Light
Set
8.
- Warning Light
Set
1
1
200,00
2
2
5
1
100,00
2
2
2
2
2
100,00
4
4
4
4
4
100,00
orang
1.870. 082
1.870. 254
2.519. 036
1.724.4 00
1.870.0 82
134,70
9.
- Type B
unit
10.
- Type C
unit
11.
2
0
Jumlah terminal
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum Jumlah trayek
2
12.
- Dalam kabupaten
trayek
26
26
26
26
26
13.
- Antar kota
trayek
14
14
14
14
14
ijin
155
147
186
138
155
unit
9.471
9.285
10.32 9
11.261
9.471
orang
3.742. 020
3.742. 324
2.582. 831
2.894.4 00
3.742.0 20
14. 15. 16.
Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan Jumlah uji kir angkutan umum/barang Jumlah orang melalui terminal per tahun Keterangan :
Telah Tercapai
100,00 100,00 120,00 109,06 69,02
Tidak Tercapai
8. Lingkungan Hidup Capaian kinerja urusan lingkungan hidup terdiri dari 20 indikator dengan status capaian telah tercapai sebanyak 12 indikator; tidak tercapai sebanyak 8 indikator. Indikator yang berstatus Tidak Tercapai yaitu: Persentase pengelolaan sampah rumah tangga; AMDAL; UKL; Jumlah dan presentase perusahaan yang memiliki instalasi pengelolaan limbah; Luas dan presentase bekas tambang yang direklamasi; Jumlah dan presentase Perusahaan yang mempunyai tempat penampungan Sementara (TPS) Limbah B3; Jumlah penghargaan Bidang Lingkungan Hidup dan Jumlah perusahaan memiliki IPAL.
II-55
Status
Gambaran pencapaian target kinerja indikator urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: Tabel 2.29. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2014 Urusan Lingkungan Hidup
No
1. 2.
3. 4.
5.
6.
7. 8.
Indikator Kinerja Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Jumlah mata air yang dilindungi Presentase pengelolaan sampah rumah tangga Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Penanaman) Presentase RTH Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Jumlah kasus perusakan lingkungan hidup (pelanggaran peraturan perundangan tentang lingkungan hidup) Jumlah kasus pelanggaran peraturan perundangan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Jumlah dan persentase perusahaan yang memiliki dokumen perencanaan lingkungan - AMDAL - UKL - UPL
9.
Jumlahdan persentase
Satuan
Target RPJMD 2013
2014
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013
2014
Target Akhir RPJMD 2015
Capaian Target Tahun 2014
Titik
95
95
95
100
100
Persen
16
6,6
6,6
20
41,25
Batang
21.00 0
21.000
21.000
51.500
100
Persen
29
52
52
17
179
Kasus
5
3
3
5
140
Kasus
5
3
3
5
140
Unit
5
3
5
60
Persen Unit Persen Unit Persen
100 82 100 115 100
Unit
82
3
100 100 115 100
132
132
9
9
100 87 100 125 100 87
67,01 11
II-56
Status
No
Indikator Kinerja
10.
perusahaan yang memiliki instalasi pengolahan limbah Luas dan persentase bekas tambang yang direklamasi Tingkat pencemaran : - udara - CO
11.
Satuan
Target RPJMD 2013
0 - 50 baik
12.
-SO2
- NO2
- air (untuk sampel Sungai dalam kota Purbalingga : Sungai Gringsing,Larang an,dan Gemuruh) - Ph
6 ,0 9,0
14. - BOD 15.
<12 - COD
16.
17.
18.
19.
20.
baik
0 - 50 baik
< 100 Jumlah dan presentase Perusahaan yang mempunyai tempat penampungan Sementara (TPS) Limbah B3 Jumlah kelompok peduli lingkungan yang difasilitasi Jumlah penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah perusahaan
baik
0 - 50 baik
13.
2014
baik
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013
2014
0
0
meme nuhi baku mutu meme nuhi baku mutu meme nuhi baku mutu
meme nuhi baku mutu meme nuhi baku mutu meme nuhi baku mutu
meme nuhi baku mutu meme nuhi baku mutu meme nuhi baku mutu
meme nuhi baku mutu meme nuhi baku mutu meme nuhi baku mutu
Target Akhir RPJMD 2015
Capaian Target Tahun 2014
0 - 50
100
baik
Baik
0 - 50
100
baik
Baik
0 - 50
100
baik
Baik
6 ,0 9,0
100
<12
100
< 100
100
Unit
27
3
3
32
11
Kel
4
8
8
4
200
Pengh argaan
3
1
1
3
33
Unit
27
9
9
32
33
II-57
Status
No
Indikator Kinerja
Satuan
memiliki IPAL Keterangan :
Target RPJMD 2013
2014
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013
2014
Target Akhir RPJMD 2015
Telah Tercapai
Capaian Target Tahun 2014
Status
Tidak Tercapai
9. Pertanahan Berkaitan dengan pembangunan pertanahan, dalam dokumen RPJMD maupun RKPD tahun 2014 tidak ada indikator kinerja program yang ditargetkan, sehingga tidak dapat diukur capaian kinerjanya.
10. Kependudukan dan Catatan Sipil Capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil ditunjukkan dengan 10 indikator RPJMD, dengan capaian 3 indikator berstatus telah tercapai dan 7 indikator berstatus tidak tercapai.
Indikator
Presentase
yang
penduduk
berstatus
berKTP
Tidak
terhadap
Tercapai
penduduk
adalah dewasa;
Jumlah pasangan berakte nikah; Jumlah penerbitan dokumen administrasi kependudukan per tahun, meliputi KTP, Akte Kelahiran,Akte Nikah dan kartu keluarga ; dan Jumlah dan persentase keluarga memiliki Kartu Keluarga. Gambaran pencapaian target kinerja indikator urusan kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut: Tabel 2.30. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2014 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
No
1.
2. 3.
Indikator Kinerja Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase penduduk berKTP terhadap penduduk dewasa Jumlah penduduk berakte kelahiran Jumlah pasangan berakte nikah Jumlah 1. penerbitan dokumen administrasi kependudukan per tahun
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
Target Akhir RPJMD 2015
Capaian Target Tahun 2014
2013
2014
2013
2014
706.073
706.073
636.841
645.950
706.073
90,19
Orang
660.000
670.000
678.348
706.635
670.000
102,78
Pasang an
80
80
37
36
80
46,25
ersen
II-58
Status
Indikator Kinerja
No
Target RPJMD
Satuan
Pencapaian Kinerja RPJMD
Target Akhir RPJMD 2015
Capaian Target Tahun 2014
2013
2014
2013
2014
Lembar
100.000
100.000
28.182
46.926
100.000
22,22
Lembar
50.000
50.000
24.794
28.312
50.000
4,95
Lembar
80
80
37
36
80
46,25
Lembar
50.000
100.000
58.520
46.926
50.000
117,04
4.
- KTP
5.
- Akte Kelahiran
6.
- Akte Nikah
7.
- Kartu Keluarga
8.
Jumlah 2. mutasi penduduk - Masuk
Orang
780
780
2.669
3.043
780
342,18
9.
- Keluar
Orang
2.700
2.700
3.475
17.647
2.700
128,70
10.
Jumlah dan persentase keluarga memiliki Kartu Keluarga Keterangan :
Persen
356.555
363.686
322.621
298.018
370.959
90,48
Telah Tercapai
Status
Tidak Tercapai
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 7 indikator RPJMD, sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai; dan 3 indikator berstatus tidak tercapai. Kondisi ini tentunya perlu menjadi perhatian, khususnya dalam rangka peningkatan kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan bidang pendidikan, bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan politik. Secara rinci kinerja pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.31. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2014 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No
1 2
3
Indikator Kinerja Indeks pemberdayaa n gender Indeks pembanguna n gender Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
Target Akhir RPJMD 2015
2013
2014
2013
2014
-
64
64,1
NA
68,66
64,2
-
64,88
65,88
NA
64,2
66,88
kasus
12
10
12
18
8
% Capaian Target Tahun 2014 0 0
100
II-59
Status
No
4
5
6
7
Indikator Kinerja
Satuan
Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta Tingkat Partisipasi perempuan di lembaga politik Jumlah pekerja dibawah umur Keterangan :
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
Target Akhir RPJMD 2015
2013
2014
2013
2014
%
4.929
5.029
4.929
4.237
5.129
%
29.99 1
30.99 1
29.991
29.144
31.991
%
9
9
9
10
9
anak
2159
2.119
2159
2.159
2079
Telah Tercapai
% Capaian Target Tahun 2014
Status
100
100
100
100
Tidak Tercapai
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kinerja pencapaian target RPJMD pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 12 indikator. Pencapaian target akhir RPJMD pada tahun 2013 sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai dan sebanyak 6 indikator berstatus tidak tercapai. Indikator
yang
tidak
tercapai,
yaitu:
Laju
pertumbuhan
penduduk; Presentase kepesertaan KB;Jumlah peserta KB aktif pria; Cakupan peserta KB aktif/ Contraceptive Prevalence Rate; Jumlah Keluarga pra sejahtera. Secara rinci kinerja pembangunan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 2.32. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2014 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
No
Indikator Kinerja Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB
Satuan
Target RPJMD 2013
2014
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013
2014
Target % Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
II-60
No 1. 2.
3.
Indikator Kinerja Laju pertumbuhan penduduk Jumlah ketersediaan alat dan obat kontrasepsi Persentase kepesertaan KB
4.
Jumlah peserta KB aktif pria
5.
Cakupan peserta KB aktif/ Contraceptive Prevalence Rate Jumlah penanganan kasus terkait layanan KB Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB. Jumlah kelompok akseptor/institusi masyarakat yang aktif Jumlah kelompok akseptor/institusi masyarakat yang dibina Program Pemberdayaan Keluarga. Jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera Jumlah keluarga pra sejahtera
6.
7.
8.
9.
10.
Satuan
Target RPJMD 2013
2014
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013
2014
Target % Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014 0,60 100
%
0,67
0,62
0,67
0,32
unit
143.2 50
145.6 70
143.25 0
145.6 70
148.030
%
80,12
80,25
80,24
79,47
80,31
100
orang
5.360
5.579
5.368
5.233
5.720
100
%
155.8 40
158.5 69
153.18 5
153.4 19
161.160
%
22
23
22
5
24
100
98
100
63.59 1.550
kelom pok
21
23
22
23
22
kelom pok
22
26
24
26
24
86.79 0
86.358
105
109
53.19 0.550 KK
85.92 8
86.79 0
85.358
KK
76.14 7
75.38 7
73.935
71.84 4
75.766
97 104
99
11.
Jumlah keluarga sejahtera I
KK
51.96 4
52.49 0
54.124
58.11 2
52.224
12.
Jumlah keluarga sejahtera (KS III dan KS III +) Keterangan :
KK
74.89 4
76.39 9
76.810
80.84 3
75.643
Telah Tercapai
103
Tidak Tercapai
13. Sosial Kinerja pembangunan urusan sosial menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 5 indikator RPJMD dan sebanyak 2 indikator tidak tercapai.Indikator tersebut meliputi: Jumlah PMKS berdasarkan jenis dan Jumlah karang taruna aktif. Kondisi ini
II-61
menunjukkan
bahwa
perhatian
pemerintah
daerah
terhadap
permasalahan social khususnya terkait dengan penanganan PMKS dan fasilitasi terhadap peningkatan pelayanan panti asuhan masih kurang optimal. Selain itu, ketersediaan data PMKS di Kabupaten Purbalingga juga
belum
diketahui
secara
pasti,
baik
jumlah
maupun
jenis/kelompok PMKS. Diperlukan adanya pendataan terhadap jumlah PMKS
secara
keseluruhan
agar
pemerintah
dapat
memberikan
perlindungan sosial bagi PMKS. Secara rinci kinerjapembangunan urusan sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.33. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2014 Urusan Sosial No Indikator Kinerja
Satuan
Pencapaian Kinerja RPJMD
Target RPJMD 2013
2014
Orang
172.354
168.907
2. Jumlah PMKS
Orang
17.281
17.627
3.
Orang
8.525
8.355
10
10
160
170
1.
4.
5.
Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Keluarga Miskin Jumlah PMKS berdasarkan jenis yang ditangani berdasarkan jenis Jumlah penyandang cacat berdasarkan kelompok umur Jumlah dan persentase panti asuhan yang difasilitasi Jumlah karangtaruna aktif Keterangan :
Unit
kel
Telah Tercapai
2013
2014
Target Akhir RPJMD 2015
202.53 2
165.529
3.513
18.029
26.225
8.188
5
18
10
136
140
180
5.916
Capaian Target Status Tahun 2014
0 34
0
50
85
Tidak Tercapai
14. Ketenagakerjaan Kinerja pembangunan urusan ketenagakerjaan menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 12 indikator RPJMD, dan sebanyak 8 indikator tidak tercapai. Indikator yang berstatus Tidak Tercapai yaitu: Jumlah angkatan Kerja (L/P); Tingkat partisipasi angkatan kerja; Jumlah calon tenaga kerja yang telah di latih BLK; Jumlah dan persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian
II-62
Bersama (PB); Jumlah dan presentase pekerja buruh yang menjadi peserta program Jamsostek. Secara rinci kinerja pembangunan urusan Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.34. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2014 Urusan Ketenagakerjaan
No
1.
Indikator Kinerja Pogram Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan penempatan Tenaga Kerja Angka Pengangguran
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
Jiwa
27.692
25.200
13.959
Satuan
2014
Target Akhir RPJMD 2015
22.680
2.
Jumlah angkatan Kerja (L/P)
Jiwa
621.94 648.986 675.747 642.889 5
685.040
3.
Tingkat partisipasi angkatan kerja Jumlah calon tenaga kerja yang telah di latih BLK Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial. Jumlah dan persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Jumlah dan persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Jumlah tenaga kerja yang mendapat perlindungan jamsostek Persentase perusahaan yang telah menerapkan UMK
Jiwa
630.95 648.966 8
642.890
676.027
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Persentase tenaga kerja mendapatkan upah sesuai UMK
Jiwa
1.700
1.850
20
161
2.000
Persen
100
100
85
7 kasus
100
Capaian Target Tahun 2014
149,59 109 0 1
85
Orang
Jiwa
64
17.691
63 31.317/ 45.828
18.291
32
31.317
75 98
18.291 0
%
59
66,00
63
74 107
%
80
82
80
85
0
II-63
Status
No
Indikator Kinerja
10.
Persentase UMK terhadap KHL
11.
Angka kecelakaan kerja
12.
Jumlah kasus pelanggaran/peny impangan regulasi ketenagakerjaan Keterangan :
15.
Satuan %
Kasus
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2013
2014
2014
Target Capaian Akhir Target RPJMD Tahun 2015 2014 100 29
97,2
100
97,2
45
40
68
30
120
110
80
100
Status
151
67
Telah Tercapai
Tidak Tercapai
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kinerja
urusan
pembangunan
Koperasi
dan
Usaha
Kecil
Menengah berada dalam kondisi yang tidak baik. Dari 23 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, Sebanyak 8 indikator berada dalam kondisi telah tercapai dan 15 indikator lainnya berada dalam kondisi tidak tercapai. Indikator yang berstatus tidak tercapai yaitu: Total omset
usaha
mikro/rumah
tangga;
Persentase
omset
usaha
mikro/rumah tangga terhadap total omset UMKM; Jumlah
UMKM
yang difasilitasi; Jumlah produk UMKM yang memenuhi Standar Nasional / Internasional; Jumlah produk UMKM yang bersertifikat Depkes dan MUI; Jumlah pelaku usaha UMKM; Total nilai Investasi UMKM; Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan; Jumlah pra koperasi; Persentase koperasi aktif; Total omset koperasi per tahun; Total anggota koperasi; Jumlah
dan persentase koperasi sehat; dan
Jumlah LKM non koperasi sehat. Secara rinci kinerja pembangunan urusan Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.35. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2014 Urusan Ketenagakerjaan No
A.
1. 2.
Indikator Kinerja Program Peningkatan Produktivitas, Kualitas Produk dan Daya Saing UMKM. Total omset usaha mikro/rumah tangga Persentase omset usaha
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD 2014
Target Capaian Akhir Target RPJMD Tahun 2015 2014
2013
2014
2013
Rp
438.9 00.00 0.000
530.6 40.00 0.000
5.097. 773.8 50
631.80 0.000.0 00
1,16
%
55
60
49,22 %
65
89,49
Status
II-64
No
3. 4.
5.
6.
B.
7. 8. 9.
C.
10.
D.
11. 12. 13. 14.
15. 16.
Indikator Kinerja mikro/rumah tangga terhadap total omset UMKM Jumlah Penyerapan tenaga kerja pada UMKM Jumlah UMKM yang difasilitasi Jumlah produk UMKM yang memenuhi Standar Nasional / Internasional Jumlah produk UMKM yang bersertifikat Depkes dan MUI Program Penumbuhan dan Pengembangan UMKM. Jumlah UMKM Jumlah pelaku usaha UMKM Total nilai Investasi UMKM
Satuan
Jumlah pra koperasi Persentase koperasi aktif Total asset koperasi Total omset koperasi per tahun Total SHU koperasi
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
2014
Orang
73.15 0
80.40 0
347.5 99
348.65 1
Unit
995
1.095
produk
-
produk
293
Unit Unit Ro
Unit
343
40
66.50 0 46.55 0 43.89 0.000. 000
67.00 0 46.90 0 53.06 4.000. 000
5.000. 000.0 00
5.000. 000.0 00
0
Rp
Rp Rp
230
171.1 66 7.097. 546.3 01
0
475,19
1195
0,00
393
13,65
67.500
257,39
47.250
0,00
63.180. 000.00 0
16,17
0
0
223.63 0.500
231
240
93
90
93,40
93,77
91,00
228.3 54.76 1.083
251.1 90.23 7.191
251.1 90.23 7.191 4.084. 245.0
276.3 09.26 0.911 4.125. 087.5
91
87.750
Status
595.79 3.900
158.2 89.51 3
koperas i Kopera si Kopera si
Target Capaian Akhir Target RPJMD Tahun 2015 2014
-
189.4 11.00 0
Program Fasilitasi Permodalan bagi UMKM Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan Program Penumbuhan, Pengembangan, dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi. Jumlah koperasi
Target RPJMD
254.3 43.37 9.686, 00 220.8 66.43 7.823 4.779. 066.9
242
232
104,35
95
98,90
94,14
97,43
281.34 1.679.2 21
276.30 9.260.9 11
111,38
269.17 1.046.6 35 5.316.0 01.967
303.94 0.187.0 02 4.166.3 38.404,
88,43
87,93 117,01 II-65
No
17. 18. 19. 20. 21.
Indikator Kinerja
Satuan
Total anggota koperasi Jumlah dan persentase koperasi sehat Jumlah BMT
2014
2013
78,30 55.62 0
29,80 55.70 5
17,44 50.74 5
%
66,79
67,29
Unit
22
Rp
28.68 7.893. 921
unit
68
Total aset BMT
16.
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
Orang
Jumlah LKM non koperasi sehat
Target RPJMD
2014 50.925
23
22
24
30.12 2.288. 617
62.24 4.730. 713
69
Target Capaian Akhir Target RPJMD Tahun 2015 2014 37 55.825
91,24
67,79
0,00
24
100,00
31.628. 403.04 8
216,97
70
0,00
Status
Penanaman Modal Pencapaian indikator RPJMD pada urusan penanaman
modal menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari kinerja sebanyak 23 indikator dengan hasil penilaian sebanyak 9 indikator berstatus telah tercapai dan sebanyak 14 indikator berstatus tidak tercapai. Indikator yang Tidak Tercapai, yaitu: Jumlah PMA; Nilai Investasi PMA; Jumlah ijin yang dikeluarkan berdasarkan
jenis;Izin Gangguan (HO);Izin Usaha Perdagangan
(IUP); Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);Izin Pengeringan;Izin Lokasi; Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (IMPP); Tanda Daftar Industri (TDI); Izin Usaha Industri (IUI); Izin Usaha Pertambangan Daerah (Gol.C) dan Jumlah aduan pelayanan perijinan. Kinerja yang rendah dari target tahun 2014 menunjukkan bahwa upaya peningkatan investasi, terutama investasi asing dan dalam negeri di Kabupaten Purbalingga perlu ditingkatkan. Peningkatan pelayanan perijinan juga perlu ditingkatkan dengan mempercepat
proses
pelayanan
perijinan
investasi,
dan
menyebarluaskan informasi pelayanan perijinan kepada pelaku usaha, baik dari segi biaya maupun mekanisme pelayanan perijinan secara terbuka. Secara
rinci
gambaran
pencapaian
indikator
urusan
penanaman modal sebagai berikut: Tabel 2.36. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2014 Urusan Penanaman Modal
II-66
No
1. 2. 3. 4.
Indikator Kinerja Program Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah serta Fasilitasi Investasi Jumlah investor
Rp
Nilai Investasi PMA
US$ Rp
6.
Jumlah PMDN
7.
Nilai Investasi PMDN
8.
Jumlah Investor Non Fasilitasi
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Orang
Total nilai realisasi investasi Jumlah PMA
5.
9.
Satuan
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Rata-rata lama proses perijinan
Rp
Pencapaian Kinerja RPJMD
Target RPJMD 2013
2014
2013
2014
Target Akhir RPJMD 2015
91
101
539
533
116
592,31
220.732 .021.00 0 23
282.172. 273.500
250.00 0.000.0 00 2
314.41 3.853.4 96 21
306.823. 753.867
113,26
27
8,70
18.771. 119,00
19.371.1 19.
300.00 0
19.971.1 19,00
0,00
159.554 .511.50 0 8
164.654. 511.500
25.000. 000.00 0 537
3.512.1 00.000
169.754. 511.500
15,67
523
14
32.000. 000.000
44.000.0 00.000 65
302.28 0.853.4 95 532
56.000.0 00.000
60
225.00 0.000.0 00 -
25
11
75
6712,5 0 703,13 0,00
58.259.0 41 6
6
6
6
6
ijin
948
965
718
966
982
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - Izin Gangguan (HO)
ijin
669
681
1.249
725
693
ijin
805
820
768
788
835
- Izin Usaha Perdagangan (IUP) - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) - Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) - Izin Pengeringan
ijin
764
778
744
731
792
ijin
547
557
658
751
567
ijin
104
106
74
145
108
ijin
5
4
0
0
3
Jumlah ijin yang dikeluarkan berdasarkan jenis - Reklame
Capaian Target Status Tahun 2014
Hari
100,00
75,74 186,70 95,40 97,38 120,29 71,15 0,00
II-67
No
Indikator Kinerja
Satuan
Pencapaian Kinerja RPJMD
Target RPJMD 2013
2014
2013
2014
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014 9 9,09
17.
- Izin Lokasi
ijin
11
10
1
8
18.
- Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (IMPP) - Tanda Daftr Industri (TDI)
ijin
82
84
3
10
ijin
27
28
3
15
29
11,11
20.
- Izin Usaha Industri (iui)
ijin
20
21
1
3
22
5,00
21.
- Izin Usaha Pertambangan Daerah (Gol.C) Jumlah aduan pelayanan perijinan
ijin
7
6
0
0
5
dibawah 1 persen
dibawah 1 persen
5
16
dibawah 1 persen
19.
22.
Keterangan :
86 3,66
Aduan
Telah Tercapai
0,00
Tidak Tercapai
II-68
17.
Kebudayaan Kinerja pembangunan urusan kebudayaan menunjukkan
kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 10 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 7 indikator berstatus telah tercapai dan 3 indikator lainnya berstatus tidak tercapai. Indikator yang berstatus Tidak Tercapai yaitu: Jumlah pentas seni tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Secara rinci kinerja indikator urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.37. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2014 Urusan Kebudayaan
No
Indikator Kinerja
1.
Program Pendidikan Seni Budaya Daerah. Jumlah Pentas Seni : - Tingkat Kabupaten
2.
- Tingkat Provinsi
3.
- Tingkat Nasional
4.
Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah. Jumlah situs dan benda cagar budaya - Jumlah Situs
Satuan
Situs
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013 2014
Target Akhir RPJMD 2015
2013
2014
16
16
16
0,00
4
4
4
0,00
1
1
1
0,00
27
27
25
27
27
222
222
222
224
222
16
18
25
25
20
5.
- Jumlah benda cagar budaya
Unit
6.
- Jumlah situs dan benda cagar budaya yang dipelihara ada juru pelihara - Jumlah Monumen bersejarah
Situs
Unit
7
7
5
7
7
8.
- Jumlah Museum
Uniy
5
5
2
5
5
9.
Jumlah kelompok/paguyuba n seni budaya tradisional yang
Kel
32
35
55
97
40
7.
Capaian Target Tahun 2014
92,59 100,00
156,25
71,43 40,00
171,88
II-69
Status
No
10.
Indikator Kinerja difasilitasi Jumlah kegiatan pentas kesenian tradisional yang difasilitasi Keterangan :
18.
Satuan
Kegiata n
Target RPJMD 2013
2014
21
21
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013 2014 4
Target Akhir RPJMD 2015
Capaian Target Tahun 2014
21
19,05
23
Telah Tercapai
Status
Tidak Tercapai
Kepemudaan dan Olahraga Kinerja pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga
menunjukkan kinerja yang kurang baik. Terlihat dari sejumlah 25 indikator RPJMD, sebanyak 13 indikator berstatus telah tercapai dan 12 indikator yang tidak tercapai. Indikator RPJMD yang berstatus Tidak Tercapai antara lain: Program Pembinaan dan Pemberdayaan Olah Raga; Jumlah Prasarana Olahraga; Jumlah Lapangan Bola Voley; Jumlah Lapangan Bulu Tangkis; Jumlah Klub Sepakbola; Jumlah Klub Bulu tangkis; Jumlah Klub Fitnes Centre; Jumlah Klub Futsal; Jumlah prestasi olahraga tingkat regional; Jumlah prestasi olahraga tk nasional; Jumlah kegiatan OR yang difasilitasi; dan Kegiatan kepemudaan yang difasilitasi. Banyaknya indikator yang berstatus Tidak Tercapai menunjukkan bahwa sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Purbalingga belum memadai, sehingga kedepan perlu ada pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Pembinaan terhadap organisasi/kelompok pemuda juga perlu ditingkatkan. Selain itu, fasilitasi kegiatan olahraga dan kepemudaan dari pemerintah daerah juga kurang optimal, sehingga perlu ditingkatkan pada tahun mendatang. Secara rinci kinerja pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.38. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2014 Urusan Kepemudaan Dan Olahraga No
Indikator Kinerja Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda.
Satuan
Target RPJMD 2013
2014
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013 2014
Target Akhir RPJMD 2015
Capaian Target Status Tahun 2014
119.1 60.13 1
II-70
No
Indikator Kinerja
1.
Jumlah organisasi/kelompok pemuda Jumlah organisasi/kelompok pemuda yang dibina Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga. Jumlah prasarana olahraga
2.
Satuan
Target RPJMD 2013 20
2014 20
9
11
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013 2014 38 20
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014 20 190
4
12
13
44,44
369.9 74.13 1
1.
- Gedung olahraga
8
9
7
14
10
2.
- GOR terbuka
1
1
1
1
1
87,50 100
- Lapangan olahraga
3.
- Lapangan sepak bola
185
190
207
207
201
111,89
4.
- Lapangan Bola Voley
145
147
32
32
150
22,07
5.
- Tenis Lapangan
22
23
26
26
23
118,18
6.
- Lapangan Basket
20
20
26
26
20
130
7.
- Lapangan futsal
6
7
9
9
7
150
8.
- Lapangan Bulu tangkis
105
105
15
15
110
9.
- Kolam renang
4
4
4
4
4
25
25
92
25
25
a.
Jumlah organisasi olah raga tingkat kabupaten Jumlah Klub Olahraga - Klub Sepakbola
60
60
56
56
60
93,33
b.
- Klub Bulutangkis
15
20
5
5
26
33,33
c.
- Klub Fitnes Centre
5
5
-
4
6
d.
- Klub Futsal
28
32
25
25
37
89,29
12.
Jumlah organisasi olahraga yang aktif
25
25
26
26
25
104,00
13.
Jumlah prestasi olahraga tk regional
15
20
6
6
24
40
14.
Jumlah prestasi olahraga tk nasional
7
8
2
2
9
10. 11.
14,29 100,00 368,00
28,57
II-71
No
15. 16.
1. 2.
Indikator Kinerja Jumlah kelompok/organisasi OR yang difasilitasi Jumlah kegiatan OR yang difasilitasi
Satuan
Target RPJMD
19.
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014 24 108,33
2013 24
2014 24
137
142
26
26
146
1
1
4
4
1
45
48
4
4
50
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda. Organisasi kepemudaan yang difasilitasi Kegiatan kepemudaan yang difasilitasi Keterangan :
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013 2014 26 26
Telah Tercapai
18,98
400 8,89 Tidak Tercapai
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kondisi pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 menunjukkan kondisi yang kurang baik. Dari sejumlah 31 indikator, ketercapaian indikator RPJMD Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013 adalah sebanyak 19 indikator berstatus telah tercapai, dan 12 indikator lainnya berada dalam kondisi tidak tercapai. Indikator RPJMD Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang perlu usaha keras antara lain: Tingkat partisipasi
masyarakat
dalam
Pemilu
Presiden,
2)
Tingkat
partisipasi masyarakat Pemilu Gubernur, 3) Jumlah kasus trafficking, 4) Jumlah kasus trafficking 5) Jumlah kasus konflik horisontal dalam kehidupan masyarakat yang ditangani, 6) Jumlah pos kamling desa / kel aktif, 7) Intensitas penertiban tempat-tempat umum, 8) Jumlah PMKS yang terrazia, 8) Intensitas Razia anak sekolah di luar sekolah, 9) Jumlah
PKL
yang dibina, 10) Intensitas sosialisasi pencegahan pengguna narkoba, 11) Intensitas operasi pengguna narkoba, 12) Intensitas kegiatan penertiban/penegakan perda. Secara rinci kinerja pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini
II-72
Tabel 2.39. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2014 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
No
A.
1.
2.
3. a. b. c. d.
B.
1.
2.
3.
Indikator Kinerja Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik. Jumlah LSM/kelompok swadaya masyarakat yang terdaftar Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar
Satuan
2013
2014
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013
2014
53.38 4.000
Target Capaian Akhir Target RPJMD Tahun 2015 2014
19
20
46
51
20
Ormas
32
32
82
96
32
Organi sasi Kepem udaan
12
12
14
14
12
-
72
73,60
-
-
72
69,80
-
59,02
Pilgub 64%
0,00
-
100
-Pemilu Presiden -Pemilu Gubernur
-
- Pemilu Bupati
59,02
-
Status
242,11
LSM
Tingkat partisipasi masyarakat -Pemilu Legislatif
Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan. Intensitas kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan
Target RPJMD
256,25
116,67
100 100
37.69 0.592
Keg
2
2
2
12
2
Orang
(75 + 75 )
(75 + 75 )
1020 + 150
2400
(75 + 75 )
Ormas
63
65
13
65
64
100,00
780,00
20,63
II-73
No
4.
5.
C.
1.
2.
3.
Indikator Kinerja pembinaan wawasan kebangsaan Intensitas kegiatan forum kerukunan etnis dan umat beragama Intensitas peringatan harihari besar nasional Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat. Angka kriminalitas Jumlah kasus tindak kekerasan dalam masyarakat Jumlah kasus trafficking
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
Target Capaian Akhir Target RPJMD Tahun 2015 2014
2013
2014
2013
2014
Keg
2
2
12
2
2
Kali
17
17
18
17
17
600,00
105,88
287.5 08.62 8
34
32
393
358
33
1155,8 8
9
3
34
23
6
377,78
97
91
94
95
85
90
3.451
3.453
16
20
18
70
60
65
0,00
7.
Jumlah kasus konflik horisontal dalam kehidupan masyarakat yang ditangani Jumlah poskamling desa / kel aktif Intensitas penertiban tempat-tempat umum Jumlah PMKS yang terrazia
8.
Jumlah kejadian unjuk rasa
3
1
4
2
9.
Jumlah unjuk rasa yang aman
3
1
4
2
133,33
9
11
10
0,00
3
1
4.
5.
6.
10.
11.
Intensitas Razia anak sekolah di luar sekolah Jumlah pertikaian antar pelajar
Status
333
0
3.452
2
0,00
9,65
0,00
0,00 133,33
100
II-74
No
12. 13. 14.
D.
1.
2.
3.
1.
2.
Indikator Kinerja Intensitas razia miras / perjudian Volume miras yang disita Jumlah PKL yang dibina Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Intensitas sosialisasi pencegahan pengguna narkoba Intensitas operasi pengguna narkoba Jumlah kasus pengguna narkoba terindikasi Program Pembinaan dan Penegakan Perda. Intensitas kegiatan penertiban/pene gakan perda Angka pelanggaran perda
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
3
1
10
220
0
45
0
240 70
2014
Target Capaian Akhir Target RPJMD Tahun 2015 2014 2 230 60
80
0
0
85
10
0
0
11
163
0
0
153
16
0
0
17
400
0
0
380
Status
333,33 100 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
II-75
20.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kinerja
penyelenggaraan
urusan
otonomi
daerah
pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegaawaian dan persandian
ditunjukkan dengan
pencapaian sebanyak 83 indikator RPJMD. Pencapaian target RPJMD pada tahun 2013, sebanyak 34 indikator berstatus telah tercapai dan 49 indikator berstatus tidak tercapai Perincian indikator yang berstatus Tidak Tercapai antara lain: Ijin Belajar; Jumlah dan persentase Pejabat Struktural yang mengikuti Diklatpim II ,Diklatpim III dan Diklatpim IV; Jumlah PNS; Jumlah CPNS;Jumlah Honorer DAN Jumlah Tnaga Harian Lepas; Jumlah PNS berdasarkan pendidikan Gol I,II dan III; Jumlah PNS berdasarkan pendidikan SD, SMP, SMA/SMK, DIPLOMA IV,SRATA I/ D4, STRATA 2 dan STRATA 3; Jumlah Formasi Jabatan struktural Eselon II B; Jumlah formasi jabatan Funsional yaitu Penyuluh Pertanian, Penyuluh KB, Peneliti, Perpustakaan, Sandi, Auditor, Perencana, Analis Kepegawaian; Jumlah formasi jabatan struktural yang kosong; Jumlah formasi PNS yang belum terisi; Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan , Jumlah Perda yang dibatalkan pemerintah pusat; Jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa DPRD; Jumlah
temuan
kekeliruan/penyimpangan
pengelolaan
administrasi keungan daerah; Terwujudnya hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian;Total Nilai asset Barang bergerak; Persentase realisasi PAD; Jumlah penerimaan retribusi daerah; Jumlah penerimaan dana perimbangan;Dana Alokasi Umum; Jumlah Obrik yang diperiksa; Jumlah uji laboratorium hasil pemeriksaan; Jumlah pelanggaran disiplin aparatur; Jumlah temuan hasil pemeriksaan dan Jumlah dan presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan. Banyaknya
indikator
yang
berstatus
Tidak
Tercapai
tentunya perlu ditingkatkan kinerjanya melalui peningkatan pelaksanaan diklatpim II dan III. Diperlukan pula peningkatan kinerja melalui pendidikan untuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan; pengisian jabatan struktural yang kosong; II-76
dan pengadaan CPNS untuk mengisi formasi yang belum terisi. Perlu didorong bagi DPRD untuk menyusun Perda atas prakarsa DPRD. Peningkatan realisasi PAD, termasuk penerimaan retribusi daerah perlu dilakukan dengan peningkatan penarikan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Secara rinci kinerja penyelenggaraan urusan otonomi daerah
pemerintah
umum,
administrasi
keuangan
perangkat daerah, kepegaawaian dan persandian
daerah,
dapat dilihat
pada tabel berikut ini: Tabel 2.40. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2013 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target RPJMD 2013
2014
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013
2014
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
2.
Program Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur. Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang ditangani Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar dan ijin belajar - Tugas Belajar
3.
- Ijin Belajar
Orang
4.
Orang
5.
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis/fungsional Jumlah dan persentase Pejabat Struktural yang mengikuti diklatpim sesuai jenjang Diklatpim II
orang
10
4
4
10
40
6.
Diklatpim III
orang
67
19
19
67
28,36
7.
Diklatpim IV
orang
135
116
116
135
85,93
b
Program Peningkatan Kualitas
1.
Persen tertan gani
100
100
100
100
Orang
42
37
37
42
88,10
453
163
163
453
35,98
13
13
100
100
II-77
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
No
Indikator Kinerja
8.
Administrasi Kepegawaian. Jumlah Pegawai - PNS
orang
10.21 8
9.154
9.154
10.218
9.
- CPNS
orang
250
40
40
250
16
10.
- Honorer
orang
324
317
317
324
97,84
11.
- Tenaga Harian Lepas
orang
0
0
0
0
12.
Jumlah PNS berdasarkan golongan - Golongan I
orang
350
302
302
350
86,29
13.
- Golongan II
orang
2.500
2.123
2.123
2.500
84,92
14.
- Golongan III
orang
4.178
3.655
3.655
4.178
87,48
15.
- Golongan IV
orang
3.053
3.074
3.074
3.053
100,69
16.
Jumlah PNS berdasarkan pendidikan - SD
orang
200
171
171
200
85,50
17.
- SMP
orang
450
266
266
400
59,11
18.
- SMA/SMK
orang
2.400
1.640
1.640
2.400
68,33
19.
- DIPLOMA I
orang
0
20
20
0
100
20.
- DIPLOMA II
orang
0
1.915
1.915
0
100
21.
- DIPLOMA III
orang
0
846
846
0
100
22.
- DIPLOMA IV
orang
5
3
3
5
25
23.
- STRATA 1 / D 4
orang
6.500
4.175
4.175
6.500
64,23
24.
- STRATA 2
orang
131
118
118
131
90,08
25.
- STRATA 3
2
0
0
2
2013
2014
2013
2014
89,59
0
0
Jumlah formasi jabatan struktural
II-78
Pencapaian Kinerja RPJMD
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014 1 100
No
Indikator Kinerja
26.
- Eselon II A
orang
1
1
1
27.
- Eselon II B
orang
26
24
24
26
92,31
28.
- Eselon III A
orang
58
58
58
58
100
29.
- Eselon III B
orang
75
77
77
75
102,67
30.
- Eselon IV A
orang
374
374
374
374
100
31.
- Eselon IV B
orang
154
159
159
154
103,25
32.
- Eselon V A
orang
63
63
63
63
100
33.
- Eselon V B
orang
1
1
1
1
100
34.
Jumlah Formasi Jabatan Fungsional - Kependidikan
orang
5.201
5.581
5.581
5.201
107,31
35.
- Kesehatan
orang
490
927
927
490
189,18
36.
- Penyuluh Pertanian
orang
140
90
90
150
66,67
37.
- Penyuluh KB
orang
125
45
45
173
45
38.
- Peneliti
orang
0
0
0
0
0
39.
- Perpustakaan
orang
4
1
1
4
25
40.
- Sandi
orang
0
0
0
0
0
41.
- Auditor
orang
40
19
19
56
42.
- Perencana
orang
0
0
0
0
0
43.
- Analis Kepegawaian
orang
10
0
0
22
0
44.
Jumlah dan persentase masalah kepegawaian yang tertangani Jumlah formasi jabatan struktural yang kosong
Persen
100
100
100
100
45.
Satuan
Target RPJMD 2013
2014
2013
2014
63,33
100
orang
0
6
6
0
100
II-79
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
No
Indikator Kinerja
Satuan orang
46.
Jumlah formasi jabatan fungsional yang kosong - Guru
orang
200
1.212
1.212
500
1303,2 3
47.
- Tenaga Kesehatan
orang
125
262
262
125
422,58
48.
Jumlah formasi PNS yang belum terisi
orang
50
2.970
2.970
25
5740,0 0
49.
Berfungsinya SIMPEG
Persen
100%
100%
100%
100%
c
Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah bimbingan teknis/workshop yang telah diikuti anggota DPRD berdasarkan bidang Jumlah kegiatan kunjungan kerja dalam daerah Jumlah kegiatan kunjungan kerja luar daerah Jumlah Perda yang ditetapkan
Kali
4
4
4
4
50.
51. 52. 53. 54. 55.
56.
d
57.
Jumlah Perda yang dibatalkan pemerintah pusat Jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa DPRD Jumlah Peraturan Daerah yang kedaluarsa/tidak sesuai dengan peraturan/perund angan yang lebih tinggi Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran tepat waktu
2013
2014
2013
2014
0
100
100
Keg
60
60
60
60
Keg
4
4
4
4
Perda
22
18
18
22
Perda
0
0
0
0
Peda
4
0
0
4
100 100 81,82 0
0
Perda
0
0
0
0 100
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
100
II-80
No
Indikator Kinerja
58.
Jumlah temuan kekeliruan/penyim pangan pengelolaan administrasi keuangan daerah Rata-rata lama waktu penerbitan SP2D Terwujudnya hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian Total nilai aset daerah
59. 60.
61.
Satuan
Hari
Rupia h Rupia h
63.
- Gedung
Rupia h
64.
- Barang bergerak
Rupia h
e
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) Persentase realisasi PAD
67.
Jumlah jenis pajak daerah
68.
Jumlah penerimaan daerah
69.
Jumlah jenis retribusi daerah
70.
Jumlah penerimaan retribusi daerah
71.
pajak
Jumlah penerimaan dana perimbangan - Dana Alokasi Umum
2014
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013 0
2014 0
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014 0 0
- Tanah
66.
2013 0
62.
65.
Target RPJMD
2
2 hari
2 hari
2
WTP
WDP
WDP
WTP
100
75
1.578. 742.3 65.07 2 382.6 81.03 2.792
1.677.1 89.919. 410
0
401.02 5.778.8 53
0
1.024. 964.9 55.34 5 171.0 96.37 6.935
1.130.0 23.863. 268
0
146.14 0.277.2 90
0
107.67 6.790.9 35
139,39 54422
Rupia h
92.54 9.324. 700
122.8 66.22 8.938
122.86 6.228.9 38
Persen
100
Jenis
11
11
11
11
Rupia h
15.11 1.915. 000
21.42 4.649. 908
21.424. 649.90 8
26.267. 510.75 0
Jenis
17
17
17
17
Rupia h
60.42 9.693. 000
29.29 3.477. 643
29.293. 477.64 3
60.429. 693.00 0
48,48
Rupia h
575.7 30.23 8.000
719.1 85.02 0.000
719.18 5.020.0 00
634.74 2.586.0 00
131,16
100
0 110
148,86
100
II-81
Rupia h
67.54 4.100. 000
66.64 1.060. 000
66.641. 060.00 0
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014 69.544. 95,83 100.00 0
- Dana Bagi Hasil
Rupia h
39.18 7.956. 000
44.74 3.100. 496
44.743. 100.49 6
39.187. 956.00 0
Jumlah Dana Transfer Pemerintah Pusat lainnya Jumlah obrik yang diperiksa
Rupia h
282.4 86.00 0
75.39 6.578. 000
75.396. 578.00 0
282.48 6.000
155
118
118
175
Jumlah uji laboratorium hasil pemeriksaan Jumlah pelanggaran disiplin aparatur Jumlah dan persentase tindak lanjut pelanggaran disiplin aparatur Jumlah temuan hasil pemeriksaan
Jenis
20
7
7
30
13
10
10
11
13 / 100
10 / 100
10 / 100
11 / 100
100
521
505
505
471
92,15
521 / 100
337 /67
337 /67
471 / 100
No
Indikator Kinerja
72.
- Dana Khusus
73.
74.
75. 76. 77. 78.
79. 80.
Satuan
Alokasi
Jumlah dan persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Keterangan :
21.
Target RPJMD 2013
Pencapaian Kinerja RPJMD
2014
2013
2014
Telah Tercapai
114,18
26690, 38 81,38 46,67 71,43
74,3
Tidak Tercapai
Ketahanan Pangan Kinerja
penyelenggaran
urusan
ketahanan
pangan
ditunjukkan dengan pencapaian 5 indikator yang di targetkan dalam RPJMD. Secara umum capaian kinerja urusan ketahanan menunjukan kinerja yang cukup baik, terlihat dari 5 indikator, sejumlah 4 indikator berstatus telah tercapai; 1 indikator berstatus Tidak Tercapai. Secara rinci kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.41. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2013Urusan Ketahanan Pangan No
Indikator Kinerja Program Peningkatan Ketahanan
Satuan
Target RPJMD
2013
2014
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013
2014
Target Akhir RPJMD 2015
Capaian Target Tahun 2014
Status
II-82
No
1.
2.
3. 4.
5.
Indikator Kinerja
Satuan
Pangan. Stabilitas harga dan pasokan pangan Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Penanganan daerah rawan pangan Ketersediaan pangan utama (Normatif : 92,87 kg/kapita/tah un) Jumlah desa rawan pangan
2013
2014
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013
2014
Target Akhir RPJMD 2015
Persen
90
90
90
90
Persen
86
87.2
87.2
90
Persen
100
kg/ka pita/ta hun
diatas angka norm atif
Purba lingga tidak terma suk Daera h Rawa n Panga n (Sum ber BKP Prov) Telah Tercapai
Keterangan :
22.
Target RPJMD
100
Purba lingga tidak terma suk Daera h Rawa n Panga n (Sum ber BKP Prov)
148,4 5
148,45
Purba lingga tidak terma suk Daera h rawan panga n (sumb er BKP Prov)
Purbali ngga tidak termas uk Daerah rawan pangan (sumbe r BKP Prov)
diatas angka normati f Purbali ngga tidak termas uk Daerah Rawan Pangan (Sumbe r BKP Prov)
Akan Tercapai
Capaian Target Tahun 2014
Status
100,00
101,40
0,00
100,00
100,00
Tidak Tercapai
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja
pembangunan
urusan
pemberdayaan
masyarakat
menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 3 indikator yang ditargetkan pada tahun 2014, 2 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2014 sebesar 100% atau lebih) dan 1 indikator berstatus tidak tercapai. Rata-rata capaian persentase capaian kinerja urusan mencapai 780%, termasuk dalam predikat tinggi. Secara rinci kinerja pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.42. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2013
2014
2014
Target Akhir RPJMD 2015
Capaian Target Tahun 2014
Status
II-83
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2013
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat.
2014
2014
Target Akhir RPJMD 2015
Capaian Target Tahun 2014
Status
303.88 2.270, 12937 5
1.
Jumlah desa menyusun dokumen perencanaan desa (RPJMDes)
Desa
2.
Desa/kelurahan yang telah menyusun profil desa
%
3.
Jumlah desa memiliki BUMDes
239
239
239
224
239
100%
60
80
239
174
100
996%
6
12
224
224
18
1244%
Rata-rata Keterangan :
Telah Tercapai
Akan Tercapai
Tidak Tercapai
Melalui berbagai kegiatan pembangunan perdesaan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perdesaan semakin meningkat. Kegiatan ekonomi produktif juga semakin baik dan sangat berguna dalam menopang
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
di
perdesaan.
Namun demikian perlu terus ditingkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan sehingga dapat keluar dari kemiskinan. Beberapa hal yang perlu
adanya perhatian
yaitu
kualitas pengelolaan
administrasi
keuangan desa dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu ditingkatkan.
23.
Statistik Kinerja pembangunan urusan statistik menunjukkan kinerja
yang cukup baik, terlihat dari 7 indikator yang ditargetkan pada tahun 2014, semua indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2014 sebesar 100% atau lebih). Rata-rata capaian persentase capaian kinerja urusan mencapai 100%, termasuk dalam predikat tinggi. Secara rinci kinerja pembangunan urusan Statistik dapat dilihat pada tabel berikut ini: II-84
Tabel 2.43. Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2013
No
Indikator Kinerja
Target RPJMD
Satuan
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
2014
Program Penyediaan dan Penyempurnaan Data dan Informasi Daerah.
Target Akhir RPJMD 2015
Capaian Target Tahun 2014
Status
Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah 1.
- Kabupaten Dalam Angka
tersedia
tersedia
tersedia
tersedia
tersedia
100%
2.
- PDRB
tersedia
tersedia
tersedia
tersedia
tersedia
100%
3.
- Nilai Tukar Petani (NTP)
tersedia
tersedia
tersedia
tersedia
tersedia
100%
4.
- Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda)
tersedia
5.
- Sistem Informasi Profil Daerah
tersedia
tersedia
tersedia
tersedia
tersedia
100%
6.
- Capaian MDG's
tersedia
tersedia
tersedia
tersedia
tersedia
100%
7.
- Indeks Kepuasan Masyarakat
tersedia
tersedia
tersedia
tersedia
tersedia
100%
100%
Rata-rata
100%
Keterangan :
Telah Tercapai
Akan Tercapai
Tidak Tercapai
Walaupuan capaian kinerja urusan statistik baik, namun terdapat permasalahan berkaitan dengan ketersediaan data yang up to date
dan
akurat untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi
pembangunan seringkali tidak tersedia. Ketersediaan data menjadi permasalahan
klasik
yang
menyulitkan
dalam
perencanaan
pembangunan maupun evaluasi kinerja pembangunan daerah.
24.
Kearsipan Kinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh
sebanyak 7 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, dengan kondisi yang baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 7 indikator RPJMD, sejumlah 6 indikator berstatus telah tercapai (capaian target RPJMD pada tahun 2014 sebesar 100% atau lebih); dan 1 indikator berstatus Tidak II-85
Tercapai (capaian target RPJMD pada tahun 2014 kurang dari 100%). Indikator yang Tidak Tercapai yaitu
adalah jumlah arsip statis.
Tentunya peningkatan arsip statis perlu terus ditingkatkan agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Secara rinci kinerja pembangunan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.44. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2013Urusan Kearsipan No
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Indikator Kinerja Program Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan. Jumlah depo arsip
Satuan
Capaian Target Status Tahun 2014
2
2
2
2
2
100
20
18
20
20
15
100
1.750
1.850
500
600
1.950
ada
ada
ada
ada
ada
20
18
0
20
15
1
1
1
1
1
M3 144 / dan 72 M2 Telah Tercapai
144/7 2
144 / 72
144 / 72
144 / 72
Buah
Jumlah arsip statis
Boks
Keterangan :
Target Akhir RPJMD 2015
2014
M3
Jumlah pegawai memiliki sertifikat kearsipan Jumlah dan luas ruang / gudang arsip
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013 2014
2013
Jumlah arsip dinamis in aktif
Tersedia dan terlaksananya jadwal retensi arsip Volume penyusutan arsip
Target RPJMD
M3 Orang
Akan Tercapai
29 100 0 100 100
Tidak Tercapai
II-86
25.
Komunikasi dan Informatika Kinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh
21 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. Capaian kinerja indikator RPJMD menunjukan kondisi kinerja yang kurang baik, dari sejumlah 19 indikator RPJMD, sejumlah 6 indikator berstatus telah tercapai (capaian target akhir RPJMD pada tahun 2014 sebesar 100% atau lebih dan 13 indikator berstatus tidak tercapai (capaian target akhir RPJMD pada tahun 2014 kurang dari 100%). Indikator RPJMD yang berstatus Tidak Tercapai, antara lain: Jumlah desa yang terjangkau layanan telekomunikasi; Jumlah Warung Internet; Rasio penduduk pengguna internet; Rasio penduduk pengguna telepon/hp; Jumlah SKPD memiliki website;
Jumlah
pelayanan
publik
secara
online;
Jumlah
Publikasi Pemda melalui Televisi, Penerbitan majalah, penerbitan buku, Publikasi spanduk, Publikasi siaran keliling,Jumlah press release,jumlah
kegiatan
pembangunan/
pemerintahan
yang
terdokumentasi.Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan daerah belum optimal, baik melalui media cetak maupun media elektronik, termasuk dalam pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Oleh karena itu permasalahan ini perlu menjadi prioritas pembangunan daerah, sehingga target-target RPJMD dapat tercapai. Secara rinci kinerja pembangunan urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.45. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2013
Urusan Komunikasi dan Informatika
No
1.
Indikator Kinerja Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi Jumlah desa yang terjangkau layanan telekomunikasi
Satuan
Desa
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
0
0
0
2014
200
Target Akhir RPJMD 2015
0
Capaian Target Tahun 2014
Status
0
II-87
No
Indikator Kinerja
2.
Jumlah Warung Internet
3.
Jumlah hot spot area di ruang publik
4. 5. 6. 7. 8.
9.
10.
Rasio penduduk pengguna internet Rasio penduduk pengguna telepon/hp Jumlah SKPD memiliki website Jumlah pengunjung website pemda Jumlah sistem informasi manajemen (SIM) pemerintahan daerah yang terintegrasi Jumlah pelayanan publik secara online Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Jumlah Publikasi Pemda - Siaran Radio
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
unit
141
170
106
104
unit
7
8
8
13
10
%
27
30
0
40
35
%
43
50
0
70
50
Skpd
40
57
24
28
67
orang SIM
2014
Target Capaian Akhir Target RPJMD Tahun 2015 2014 200 75,18
2.386. 276 1
1
2
100 3`
114,29 0,00 0,00 60,00 100
4 200,00
unit
6
6
1
6
6
kali
365
365
365
365
365
16,67
100,00
11.
- Siaran Televisi
kali
2
2
0
0
2
12.
- Updating Informasi website Pemda - Penerbitan Majalah
kali
setiap hari
setiap hari
setiap hari
setiap hari
setiap hari
kali
12
24
0
0
24
kali
3
3
13
13
4
433,33
kali
5
5
0
0
5
0,00
13. 14. 15.
- Penerbitan leaflet/booklet - Penerbitan buku
Status
0,00 100,00 0,00
16.
- Publikasi spanduk
kali
115
127
0
0
139
0,00
17.
- Publikasi siaran keliling
kali
54
60
0
0
66
0,00
18.
Jumlah press release
unit
330
363
0
0
399
0,00
19.
Jumlah kegiatan pembangunan/ pemerintahan yang
kegiat an
306
336
0
335
369
0,00
II-88
No
Indikator Kinerja
Satuan
terdokumentasi Keterangan :
26.
Target RPJMD 2013
Pencapaian Kinerja RPJMD
2014
2013
Target Akhir RPJMD 2015
2014
Telah Tercapai
Capaian Target Tahun 2014
Status
Tidak Tercapai
Perpustakaan Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan
oleh kinerja sebanyak 4 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, dengan capaian sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai (capaian target RPJMD tahun 2014 sebesar 100% atau lebih), dan 3 indikator berstatus Tidak Tercapai (capaian target RPJMD tahun 2014 kurang dari 100%). Indikator yang Tidak Tercapai yaitu rasio perpustakaan per jumlah penduduk, jumlah perpustakaan
desa
dan
Jumlah
angka
kunjungan
ke
perpustakaan. Untuk mencapai Jumlah perpustakaan desa sesuai dengan target tentunya perlu dilakukan pembangunan perpustakaan desa sebanyak mungkin. Secara rinci kinerja pembangunan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.46
Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2013
Urusan Perpustakaan
No
1. 2. 3. 4.
Indikator Kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan. Jumlah perpustakaan umum Rasio perpustakaan per jumlah penduduk Jumlah perpustakaan desa Angka kunjungan ke perpustakaan Keterangan :
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
Unit
1
1
2
2
1
Unit
12
12
-
-
12
Unit
186
186
52
52
186
3
3
40.07 8
27.534
3
? Telah Tercapai
2014
Target Akhir RPJMD 2015
Capaian Target Tahun 2014
200
28
Tidak Tercapai
II-89
Status
Urusan Pilihan 1. Pertanian Kinerja
pembangunan
pada
urusan
pertanian
menunjukkan kinerja yang kurang baik, ditunjukkan oleh kinerja sebanyak 97 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. Indikator yang berstatus telah tercapai (capaian target RPJMD pada tahun 2013 sebesar 100% atau lebih) sebanyak 373 indikator, sedangkan indikator yang berstatus tidak tercapai (capaian target RPJMD pada tahun 2013
kurang dari 100%)
sebanyak 60 indikator, Secara rinci kinerja pembangungan pada urusan pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.46. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2013Urusan Pertanian
No A
1 2 3
4 5
6
7 8
9
Indikator Kinerja Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani. Jumlah kelompok tani Jumlah kelompok tani aktif Persentase kelompok tani tingkat utama, madya, pratama Jumlah GAPOKTAN Jumlah GAPOKTAN yang difasilitasi pemerintah Jumlah GAPOKTAN yang memiliki sekretariat permanen Jumlah penerapan teknologi pertanian Jumlah Petani dan kelompok tani yang menerima penyuluhan Jumlah petani yang menerapkan hasil penyuluhan
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
926
926
926
358,7
358,7
412,7
73:20:1 0
73:20:1 0
75:20:1 0
209
209
209
131,8
131,8
141,8
149,6
149,6
171,6
100
100
100
546.583
546.58 3
568.66 4
416.163
416.16 3
432.97 5
2014
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
II-90
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
39%
39%
50%
61%
61%
50%
100
100
100
6,6
6,6
6,6
(ha)
12,5
12,5
12,5
No
Indikator Kinerja
10
b
Jumlah RTUT yang menerapkan budidaya ramah lingkungan (organik) Jumlah RTUT menggunakan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian Program Kaji Terap Teknologi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Jumlah kegiatan kaji terap berdasarkan jenis teknologi (pembibitan, produksi, pasca panen, pengolahan hasil, dsb) Luas lahan percontohan/dempl ot (ha) - pertanian tanaman pangan - perkebunan
c
- peternakan
(ha)
3
3
3
d
- perikanan
(ha)
4,5
4,5
4,5
e
- Kehutanan
(ha)
5
5
5
C
Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Programa penyuluhan (disusun/tidak disusun) Jumlah penyuluh
disusun
disusu n
disusu n
151
151
151
80
80
80
1 ; 2000
1; 2000
1; 2000
17
17
17
144.356
144.35 6
144.35 6
11
B
1
2
a
1
2 3 4 5 6
Jumlah penyuluh swakarsa Rasio penyuluh terhadap petani Jumlah inovasi penyuluhan Jumlah kegiatan penyuluhan
Satuan
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
2014
%
(ha)
Orang Orang
kali/b l
II-91
No 7 8
D
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
100
32,4
32,0
32,0
32,4
0
(Ha)
22
22
22
22
100
8
8
8
8
100
2
2
2
2
100
0,4
0
0
0,4
0
15.020
15.23 7
15.237
14.721
103,50
1.080
1.098
1.098
1.058
103,78
Indikator Kinerja
Satuan
Jumlah petani peserta penyuluhan Jumlah areal sasaran penyuluhan
orang Desa/ kelura han
7
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Jumlah rekomendasi teknologi terapan penyuluhan (Jenis) - SRI, SLPTT, SLPHT, SL Iklim, SL Konservasi, Demplot Padi Organik, Denmfarm Jumlah uji laboratorium hama penyakit tanaman (uji) Jumlah dan luas laboratorium lapangan (balai benih, kebun induk dll) Jumlah Balai Benih (unit) Luas lahan Balai Benih (Ha) BB Mewek (Padi)
8
BB Kr Kemiri (Padi)
(Ha)
9
(Ha)
a
BB Cendana (Kopi Panili) BB Gunungkarang (Hortikultura) Nilai investasi di sektor agribisnis Tingkat penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian (Ton) Urea
b
ZA
Ton
1
2
3
4
5 6
10 11 12
2014
549.700 227 desa,15 kel
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014 597.50 0 229 desa,15 kel
Unit
Unit
Unit (Ha)
(Ha)
Ton
II-92
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2013
2014
2014
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
c
SP36
Ton
1.388
1.407
1.407
1.360
103,45
d
Phonska
Ton
2.880
2.901
2.901
2.823
102,76
e
Organik (Pabrikan)
Ton
1.045
732
732
1.066
68,66
13
a
Produksi pertanian tanaman pangan (per jenis komoditas) (Ton) Padi
Ton
213.03 0
222.80 8
95,61
b
Jagung
Ton
213.0 30 51.94 5
51.945
56.339
92,20
c
Kedele
Ton
891
823
823
1.049
78,45
d
Ubi kayu
Ton
158.310
2.556
2.556
171.70 3
1,48
14
a
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Kw/Ha) Padi Sawah
Kw/Ha
59,23
57,72
57,72
59,78
96,55
b
Padi Gogo
Kw/Ha
43,07
45,90
45,90
43,30
106,00
c
Jagung
Kw/Ha
54,73
67,07
67,07
55,43
120,99
d
Kedele
Kw/Ha
16,11
15,84
15,84
16,32
97,05
e
Ubi kayu
Kw/Ha
281,19
253,3 7
253,37
281,48
90,01
f
Rata-rata indek pertanaman (%)
239
225
225
245
91,83
E
1 2
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Pertanian. Nilai Tukar Petani Jangkauan pemasaran per jenis produk pertanian (lokal, provinsi, nasional, ekspor)
216.832 53.657
%
110
110
Lokal, Provinsi, Nasional , Ekspor
Lokal, Provins i, Nasion al, Ekspor
115 Lokal, Provin si, Nasio nal, Ekspo r
Lokal, Provins i, Nasion al, Ekspor
Lokal, Provins i, Nasion al, Ekspor
100
II-93
No F
1
2 3 4
5 6
7
6
6
6
Unit
8
8
8
8
Unit
65
70
209
65
Ton
1.300
1.400
4.368
1.300
Benih
558
558
567
567
558
101,61
Benih
10.000
10.000
100
Benih
10.000
10.000
10.000
10.000
100
Benih
10.000
10.00 0 10.00 0 10.00 0
10.000
10.000
100
Benih
10.000
10.00 0
10.000
10.000
100
Kelapa,Nilam,Cengk eh,Lada Jumlah pembuat pupuk organik (Unit) Jumlah produksi pupuk organik (ton) Jumlah produksi benih dari penangkar Tanaman pangan Padi
d
Lada
G
2014
6
Cengkeh
b
2013
6
c
a
2014
Unit
Nilam
10
2013
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Jumlah penangkar benih tanaman pangan (KT + UPTD) Padi
b
b
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
Satuan
Perkebunan Kelapa
a
Pencapaian Kinerja RPJMD
Indikator Kinerja
8 a
9
Target RPJMD
Luas Oncoran yang dari Jitut Jides sudah dibangun / direhab DAK 2006 - 2010 = 76 lokasi APBN 2006 - 2010 = 43 lokasi Jumlah Jitut jides yang berfungsi baik (unit) Total DAK 2006 2010 = 76 lokasi Total APBN 2006 2010 = 43 lokasi Program Peningkatan Produksi,
100
1.200
1.200
1.500
1.500
1.200
125
700
700
2.000
2.000
700
285,71
25
25
45
24
25
180
8
8
23
23
8
287,5
II-94
No
1 2
3 4
Indikator Kinerja Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan. Jumlah poskeswan Jumlah dokter/mantri hewan Jumlah semen
a
Kapasitas penyimpanan semen Jumlah rekomendasi teknologi terapan penyuluhan Jumlah uji laboratorium penyakit ternak Nilai investasi di sektor peternakan Jumlah populasi ternak per jenis sapi potong
b
sapi perah
c
kerbau
d
kuda
e
kambing
f
domba
g
Babi
h
Ayam buras
i
Ayam Ras petelur
j
Ayam Ras pedaging
k
Itik
l
Puyuh
m
Kelinci
9 a
Jumlah produksi peternakan - daging
b
- telur
5
6
7 8
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2013
2014
7
3
3
7
100,00
-
7
7
-
87,50
-
2715 straw
2715 straw
-
41,77
4
16
16
4
100,00
2014
32,4
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014
32,4
22
604 samp el
604 sampel
22
120,80
8
150 m
150 m
8
2500,0 0
2 0,4
2 13
13
194
194
91,51
1
1
0,02
114
114
14.721
104,59
296,3 25 45,32 9 10,74 4 1,955, 465 8,650, 600 6,500, 000 106,2 07 109,0 96
296,32 5
1.058
91,04
45,329
1.360
93,30
10,744
2.823
55,72
1,955,4 65 8,650,6 00 6,500,0 00 106,20 7 109,09 6
1.066
107,80
222.80 8
757,86
56.339
73,36
1.049
105,64
158.310
4,675
4,675
171.70 3
65,98
59,23
14,36 5,498
14,365, 498
59,78
253,47
43,07
12,19
12,192,
43,30
122,49
15.020 1.080 1.388 2.880 1.045
216.832 53.657 891
0,4
0,01
168,21
II-95
No
Indikator Kinerja
c
- susu
10
a
Kejadian penyakit hewan menular Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan. Jumlah pasar hewan Jumlah rumah potong hewan (RPH) Jumlah hewan dipotong di RPH Sapi
b
Kambing
I
Program Kesehatan Masyarakat Veterinair. Jumlah kejadian penyakit karena hewan Intensitas pemeriksaan produk peternakan Keterangan :
H
1 2 3
1
2
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2013
2014
2,498 285,3 95
498 285,39 5
2014
54,73
Target Capaian Akhir Target Status RPJMD Tahun 2015 2014 55,43
16,11
354,95
16,32
2
2
2
2
100,00
2
2
2
2
100,00
10/hr
6 hr
6 hr
10/hr
60,00
12/hr
4 hr
4 hr
12/hr
33,33
-
0,00
48 kali
112,50
54 kali
48 kali
54 kali
Telah Tercapai
Tidak Tercapai
2. Kehutanan 3. Energi dan Sumberdaya Mineral 4. Pariwisata Kinerja
pembangunan
pada
urusan
Pariwisata
menunjukkan kinerja yang kurang baik. Dari sebanyak 13 indikator, ada 7 indikator yang berstatus telah tercapai (capaian target RPJMD pada tahun 2013 sebesar 100% atau lebih dan sebanyak 5 indikator berstatus tidak tercapai (capaian target RPJMD pada tahun 2013 kurang dari 100%). Indikator yang berstatus Tidak Tercapai yaitu Jumlah obyek wisata; Jumlah tenaga
kerja
pedagang
di
OW;
dan
Jumlah
PAD
sektor
pariwisata; jumlah kunjungna wisatawan nusantara dan jumlah tenaga
kerja
dalam
obyek
pariwisata.
Dalam
rangka
meningkatkan capaian kinerja indikator tersebut, diperlukan II-96
pengembangan obyek wisata baru, khususnya obyek wisata yang potensial, sehingga dapat meningkatkan kontribusi pajak dan retribusi dari sektor pariwisata. Secara rinci kinerja pembangungan urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.47. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2013Urusan Pariwisata
No
A 1 2 3 4
5 6 7 8 9 B
1
2
Indikator Kinerja Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Jumlah obyek wisata Jumlah wahana baru pada obyek wisata Jumlah kelompok sadar wisata / pemandu wisata Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata ( termasuk hotel, restoran, homestay ) - Jumlah tenaga kerja dalam obyek wisata - Jumlah tenaga kerja pada hotel/penginapan - Jumlah tenaga kerja pada rumah makan - Jumlah tenaga kerja pada home stay - Jumlah tenaga kerja pedagang di OW Program Pengembangan Promosi Pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan (Wisman dan Wisnus) Rata-rata tingkat hunian hotel
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
17
18
10
25
18
Wahan a
2
2
9
2
2
Pokdar wis
9
10
9
9
12
Orang
245
253
194
Orang
120
130
124
107
135
Orang
152
157
265
142
167
Orang
184
188
188
188
192
Orang
410
413
425
416
Orang
1.625. 713
1.706. 999
1.458. 513
1.319.1 71
1.792.3 49
8,01
8,41
15,00
14,62
8,83
OW
Persen
2014
Target Capaian Akhir Target RPJMD Tahun 2015 2014
270
Status
59 450 100
79 103 174 102 0
90
187
II-97
No
Indikator Kinerja
3
Rata-rata lama tinggal wisatawan
Hari
4
Jumlah PAD sektor pariwisata
Rp
Keterangan :
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
1,3
1,4
1,5
1-2
8.564. 700.1 677.3 98.30 01 0 Akan Tercapai
694.52 4.000
8.156. 835.5 24 Telah Tercapai
2014
Target Capaian Akhir Target RPJMD Tahun 2015 2014 1,4 115 8.992.9 11.166
Status
9
Tidak Tercapai
5. Kelautan dan Perikanan Kinerja pembangunan urusan perikanan menunjukkan kinerja yang baik. Dari sebanyak 13 indikator kinerja yang ditargetkan pada tahun 2013, sebanyak 7 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2013 lebih dari 100%), 6 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2013 kurang dari 100%). Rata-rata capaian persentase capaian kinerja urusan mencapai 144,69%, termasuk dalam predikat tinggi. Secara rinci kinerja pembangunan urusan perikanan dapat dilihat dari tabel dibawah ini: Tabel 2.48. Capaian Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2013 No
Indikator Kinerja
A
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
1.
Produksi benih ikan
2.
Jumlah Penangkar ikan
3.
Produksi ikan budidaya
4.
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
2013
301.00 0.000
306.00 0.000
Capaian Target Tahun 2014
311.000 .000
337 342 13.045
Jumlah pembudidaya ikan
9.499
9.549
5.
Luas Kolam
262,7
263,84
6.
Produktivitas lahan usaha perikanan (produksi ikan/luas kolam)
45,93
49,44
Program Peningakatan Daya Saing Produk
305.068 .000
332 12.066
B
2014
Target Akhir RPJMD 2015
7.219,1 7
14.043
9.599 10.711
13.660 .000
112
265,09 52,97
1.194.4 17.400
II-98
Status
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2013
2014
2014
Perikanan 7.
Jumlah produk olahan hasil perikanan (ton)
88,470
8.
Jangkauan pemasaran produk perikanan (lokal, regional, nasional, ekspor)
Lokal, Region al,Nasi onal
9.
Jumlah Pasar ikan
2
10.
Kapasitas pasar ikan
Target Akhir RPJMD 2015
Capaian Target Tahun 2014
Status
90.920 2,96111 Lokal,Re gional,N asional
2
9
154
172 141
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 11.
Produksi ikan tangkap
12.
75.000 .000
209.826 .500
257.00 0
243.170
28
28
Teridentifikasinya keanekaragaman hayati perikanan
Rata-rata
6. Perdagangan Kinerja
pembangunan
bidang
perdagangan
menunjukkan
kondisi yang tidak baik. Hal ini terlihat dari sebanyak delapan indicator RPJM, hanya 3 indikator yang telah tercapai dan 5 lainnya Tidak Tercapai. Kelima indikator yang telah tercapai, adalah: pengawasan produk
makanan/minuman
yang
diuji;
pengawasan
produk
makanan/minuman yang diuji;jumlah warung/toko non modern; jumlah toko modern; Jumlah distributor kebutuhan pokok dan barang strategis; dan Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan.
Tabel 2.49. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2013Urusan Perdagangan No
Indikator Kinerja
A.
Program
Satuan
Target RPJMD
2013
2014
Pencapaian Kinerja RPJMD 2013
2014
Target Capaian Akhir Target RPJMD Tahun 2015 2014
II-99
Status
No
1.
2.
B.
Indikator Kinerja
Satuan
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Pengawasan produk makanan/ minuman yang diuji Penganganan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan. Total nilai ekspor
1.
2. 3. 4.
5.
6.
Jumlah pasar tradisional Jumlah warung/toko non modern Jumlah toko modern Jumlah distributor kebutuhan pokok dan barang strategis Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan
7. Industri Kinerja
%
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
Target Capaian Akhir Target RPJMD Tahun 2015 2014
2013
2014
2013
2014
naik 10 %
naik 10 %
0
0
naik 10 %
0
100
100
100
100
100
100
1.206. 444.8 30.21 4,00
1.316. 698.2 80.46 9,00
1.671. 732.4 96.63 8,68
2.166.3 85.344. 898,24
1.417.4 68.036. 024,00
35
35
36
35
35
2.230
2.250
62
64
40
50
55
8
55
16,00
16.10 0
16.235
0
15.97 5
pembangunan
138,57
102,86 0
2.300
bidang
54
Industri
70
64,52
menunjukkan
kondisi yang tidak baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 9 inidikator RPJMD yang telah ditetapkan 3 indikator telah tercapai dan 6 indikator belum tercapai atau dalam kondisi perlu perhatian. Secara rinci capaian indicator urusan industry dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.50. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2013Urusan Industri
II-100
Status
No
A.
1. 2. 3.
4.
5.
B.
1.
2.
Indikator Kinerja
Satuan
Program Pengembangan Sentra Industri Potensial. Nilai tambah sektor industri Jumlah sentrasentra industri Jumlah industri berbahan baku lokal Jumlah industri (rumah tangga, kecil, menengah, besar) Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor industri Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Kecil dan Menengah. Jumlah industri (rumah tangga, kecil, menengah) yang menggunakan inovasi teknologi Jumlah penerapan standarisasi produk industri (SNI)
Target RPJMD
Pencapaian Kinerja RPJMD
2013
2014
70.77 7.479
96.02 2.913
888.3 40.74 1.473
2013
2014
Target Capaian Akhir Target RPJMD Tahun 2015 2014 96.022 .913
0
941.6 41.18 5.961
998.13 9.657.1 19
0
192
194
196
0
23.51 6
24.22 2
24.949
0
42.71 9
45.28 3
47.999
0
113.9 45
120.7 81
128.02 8
0
145.5 47.60 0
921.56 7.000
194.79 1.250
0
618
637
656
0
6
7
8
0
8. Ketransmigrasian Kinerja
pembangunan
pada
urusan
Ketransmigrasian
menunjukkan kinerja yang kurang baik. Dari sebanyak 2 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, 1 indikator berstatus telah tercapai (capaian target RPJMD pada tahun 2013 sebesar 100% atau lebih); dan 1 indikator berstatus Tidak Tercapai (capaian target RPJMD pada tahun 2013 kurang dari 60%). Indikator yang berstatus Tidak Tercapai yaitu Transmigran Umum. Rendahnya capaian transmigran umum dipengaruhi oleh
II-101
Status
alokasi pengiriman transmigran dari pemerintah pusat dan provinsi. Secara
rinci
kinerja
pembangunan
urusan
Ketransmigrasian dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.52. Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2013Urusan Transmigrasi
No
Indikator Kinerja
Program Penyiapan dan A Fasilitasi Transmigran. Jumlah transmigran yang ditempatkan (TSM dan Umum): 1 - Transmigran Umum 2 Jumlah transmigran yang pulang ke daerah asal Keterangan :
2.3.
Satuan
Target RPJMD 2013
Pencapaian Kinerja RPJMD
2014
2013
2014
Target Akhir RPJMD 2015
Capaian Target Status Tahun 2014
100 Jiwa
50
Jiwa
0
55
15
2
60
25
0
0
0
0
Telah Tercapai
Tidak Tercapai
EvaluasiCapaian Target Millennium Development Goals Selain mempertimbangkan gambaran umum kondisi daerah dan
evaluasi capaian pelaksanaan program RKPD Tahun 2013 dan realisasi capaian target RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015, perlu juga memperhatikan capaian target kinerja, tantangan dan permasalahan dalam mencapai target MDGs Kabupaten PurbalinggaTahun 2013 sebagai berikut: Tabel2.53. Status Capaian Tujuan ke-1 MDGsKabupaten Purbalingga
Indikator
Saat Ini
Target MDGs 2015
Status
Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkatpendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015 1.1 Tingkat kemiskinan 21,19 19 berdasarkan garis kemiskinan nasional 1.2 Indeks Kedalaman 3,11 3,08 Kemiskinan
II-102
Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan dan pekerjaan yang layak untuk semua,termasuk perempuan dan kaum muda 1.3
Laju PDRB kerja
per
tenaga
1.4
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas
1.5
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja
6,25
7,0
5.447 : 671.775
6.500 : 820.754
NA
NA NA
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalamkurun waktu 1990-2015 1.6
Prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi (%)
4,18
3
1.7.a
Prevalensi balita gizi buruk (%)
0,11
0,1
1.7.b
Prevalensi balita gizi kurang (%) Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum (%)
3,38
1
21,90
0
1.8
Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupunperempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar 2.1
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A (%)
92,50
95
2.2
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/MI (%)
98,70
99,2
2.3
Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki (%)
94,43
96
Tujuan 3 : Perempuan
Mendorong
Kesetaraan
Gender
dan
Pemberdayaan
Target 3A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutanpada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. 3.1
Rasio Perempuan terhadap laki-laki ditingkat pendidikan dasar
47,7
48,2
II-103
menengah dan tinggi 3.1.a
Rasio melek huruf perempuan terhadap lakilaki pada kelompok usia 15-24 tahun (%)
48
49
3.2
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian (%)
53,74
54,75
3.3
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%)
24.44
22,2
Tujuan 4: Menurunkan Kematian Balita Target 4 A : Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015 Angka Kematian Bayi (AKB) 4.1 11.20 6 per 1.000 kelahiran hidup Angka Kematian Balita 4.2 0, 11 8 (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup Proporsi anak berusia 1 4.3 99,1 100 tahun diimunisasi campak (%) Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 5 A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990–2015 5.1
Angka Kematian Ibu
171
90
98.96
100
per 100.000 kelahiran hidup 5.2
Proporsi kelahiran yang ditolongTenaga kesehatan terlatih (%)
Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 5.3
5.4
5.5
5.6
Angka pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun (Cara Modern) (%) Tingkat kelahiran pada remaja (per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun) Cakupan pelayanan antenatal (K4) (%) Unmet need KB (Kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi) (%)
78,6
78,7
1,07
0,85
96,63
37.716 (19.76%)
100
26.351
II-104
Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Target 6 A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS padatahun 2015 6.1 Prevalensi HIV 1/10.000 <1/10.00 pendudu 0 pddk k 6.2
Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi (%)
70
95
6.3
Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS (%)
85
100
Target 6 B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV / AIDS bagi semua yang membutuhkansampai dengan tahun 2015 6.4
Proporsi penduduk 95 100 terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat obatan antiretroviral (%) Target 6 C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberculosis) hingga tahun 2015 6.5 Angka kejadian 118 155 Tuberculosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun) Tingkat prevalensi 122 100 Tuberculosis (per 100.000 penduduk) Tingkat kematian karena Tuberculosis (per 100.000 penduduk) Proporsi kasus TB yang ditemukan melalui DOTS (%) Proporsi kasus TB yang disembuhkan melalui DOTS (curerate) (%)
45
35
61.50
100
79
90
Angka penemuan 0,20 <1/1.000 kasus Malaria per 1.000 penduduk Angka kejadian DBD 48 40 per 100.000 penduduk Angka kematian 0,52 <2 penyakit DBD (%) Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7A: memadukan berkesinambungan dengan
prinsip-prinsip pembangunan kebijakandan program nasional
yang serta II-105
mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang 7.1
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasilpemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luasdaratan (%)
42%
50%
7.2
Jumlah emisi karbon dioksida (CO2) per tahun (Ton/Tahun)
134 metx.ton/ kap
134
7.3
Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton
6544 ton
6544 ton
7.4
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
NA
NA NA
Target 7B : menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkatkerusakan yang siginfikan pada tahun 2010 7.5
Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarianKeanekar agaman hayati terhadap total luas kawasan hutan (%)
7.6
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial
58
Nihil
61
Nihil Nihil
Target 7C : menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutanterhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015. 7.7
Proporsi rumahtangga dengan aksesberkelanjutante rhadap air minum layak (%) perkotaan dan perdesaan
58,82
79
Proporsi rumah tangga dengan aksesberkelanjutante rhadap air minum layak (%) perkotaan
70
80
Proporsi rumah tangga dengan aksesberkelanjutante rhadap air minum layak (%) perdesaan
40
60
II-106
7.8
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar yang layak, perkotaan dan perdesaan (%)
67
83,7
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar yang layak, perkotaan (%)
60
75
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar yang layak, perdesaan (%)
36
50
Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020. 7.7
Proporsi rumahtangga kumuh perkotaan (%)
Keterangan : Telah Tercapai
50
Akan Tercapai
35
Perlu Perhatian Khusus
Berdasarkan kondisi capaian target Tujuan Pembangunan Millenium Kabupaten
Purbalingga,
maka
dapat
dipetakan
permasalahan
dan
tantanganyang dihadapi dalam rangka akselerasi pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium di Kabupaten Purbalingga hingga tahun 2015 sebagai berikut: a. Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan 1.
Rendahnya kualitas sumberdaya manusia kelompok masyarakat miskin, sebagian besar kelompok usia produktif berpendidikan rendah (SD/sederajat);
2.
Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah (legalitas);
3.
Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha;
4.
Rendahnya pemilikan aset usaha dan akses terhadap permodalan sehingga belum dapat melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif baik pada skala mikro maupun kecil;
5.
Rendahnya akses terhadap pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan sanitasi);
6.
Terdapat sektor-sektor usaha tertentu yang bersifat padat modal, sehingga berpengaruh terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja;
7.
Masih banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja di sektor pertanian dan industri, yang sebagian besar berstatus buruh tani
II-107
dan buruh industri karena tingkat pendidikan yang rendah, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pendapatanya; 8.
Masih banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, yang kurang
mendapatkan
perlindungan
kerja/sosial
serta
jaminan
kepastian keberlanjutan usaha; 9.
Masih banyaknya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibanding laki-laki;
10. Masih terdapat penduduk miskin dengan tingkat konsumsi kalori di bawah 2.100 Kkal/per kapita/per hari, karena belum mantapnya ketahanan pangan keluarga; 11. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Pola Gizi Seimbang yang
disebabkan
rendahnya
pengetahuan,
belum
optimalnya
pemanfaatan potensi pangan lokal dan belum mantapnya sosialisasi kepada masyarakat; 12. Masih terdapat Balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang, terutama kelompok masyarakat miskin di perdesaan. b. Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua 1. Upaya pelestarian angka melek huruf Kabupaten Purbalingga belum optimal. Pada tahun 2011 Angka Melek Huruf (AMH) telah mencapai 93,50 persen dan hanya meningkat menjadi 93.52 pada tahun 2012. Hal tersebut berarti bahwa masih terdapat penduduk yang buta aksara. Capaian tersebut perlu ditingkatkan agar tidak terdapat lagi penduduk yang buta aksara. Pelestarian penduduk yang sudah melek huruf pada saat ini masih kurang. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pelestarian seperti Kelompok Belajar Masyarakat (KBM), Kelompok Belajar
Usaha
(KBU),
dan
Ruang
Belajar
Masyarakat
(RBM)
frekuensinya masih perlu diotimalkan; 2. Capaian Angka Partisipasi Sekolah baik penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI/ Paket A, penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs, dan penduduk usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah di SMA/MA/SMK masih perlu peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Purbalingga adalah kondisi layanan pendidikan dasar dan menengah antar kecamatan belum berimbang; masih rendahnya kondisi sarana prasarana pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP); disparitas kualifikasi pendidikan pendidik; disparitas katagori (hasil akreditasi) satuan pendidikan dasar dan menegah. 3. Proporsi anak kelas 1 yang mampu menamatkan pendidikan di SD/MI/Paket A masih belum optimal. Masih ada siswa SD/MI/Paket A
II-108
yang drop out walaupun persentasenya relatif kecil. Beberapa faktor yang menyebabkan drop out antara lain faktor ekonomi dan faktor kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya hingga tamat SD/MI/Paket A. c. Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 1. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki lebih tinggi laki-laki untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMA/MA/Paket C. Namun untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B dan Perguruan Tinggi (PT) Rasio APM perempuan terhadap laki-laki lebih tinggi perempuan; 2. Rasio AMH perempuan terhadap laki-laki menunjukkan pada angka lebih dari 90 persen, sehingga yang perlu dilakukan adalah upaya pelestarian kesetaraan rasio agar tetap terjaga; 3. Belum optimalnya kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian. Produktivitas perempuan di sektor non pertanian lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki; 4. Belum optimalnya proporsi perempuan yang duduk di DPRD di Kabupaten Purbalingga. Proporsi perempuan di DPRD di Kabupaten Purbalingga belum sesuai dengan harapan, karena masih rendahnya peminatan perempuan di bidang politik di bandingkan dengan lakilaki. Selain itu partisipasi perempuan di bidang politik, khususnya sebagai pengurus partai relatif masih rendah. Pengurus Partai Politik masih didominasi oleh laki-laki. Rendahnya perempuan sebagai pengurus partai politik menyebabkan partai kesulitan mencari kader partai perempuan untuk dicalonkan menjadi anggota legislative; 5. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada semua jenjang pendidikan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi perempuan dalam menempuh pendidikan menengah dan tinggi; 6. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian rasio angka melek huruf perempuan
terhadap
laki-laki
adalah
bagaimana
meningkatkan
kesadaran perempuan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelestarian melek aksara; d. Tujuan 4 : Menurunkan Kematian Balita 1.
Dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar baik di Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) maupun Poliklinik Kesehatan Desa (PKD),
bidan
dituntut
memiliki
kompetensi
teknis
pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), diantaranya kompetensi untuk menerapkan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); 2.
Kesehatan adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya instansi kesehatan saja tetapi juga instansi/institusi/dinas terkait dan
II-109
masyarakat itu sendiri. Masyarakat bukan lagi menjadi obyek tetapi subyek yang harus bertanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri, keluarga dan lingkungan untuk itu perlu adanya dukungan berupa perilaku yang menunjang kesehatan. Sebagaimana kita ketahui, kesehatan anak dan bayi sangat tergantung pada pola asuh orang
tua
dan
keluarga.
Harapannya,
pola
asuh
yang
baik
khususnya pola asuh berperilaku hidup bersih dan sehat, pola makan yang bergizi dan seimbang akan meningkatkan derajat kesehatan bayi dan anak, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pola asuh bayi dan anak yang sehat yang salah satunya disebabkan oleh minimnya pusat informasi kesehatan, promosi kesehatan dan penyuluhan/pendidikan kesehatan untuk masyarakat secara langsung; 3.
Dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan kesehatan bayi dan balita, bidan sangat dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu,
sesuai
dengan
kompetensi
dan
kewenangan.
Untuk
memberikan pelayanan kesehatan anak di unit pelayanan kesehatan dasar, sudah disusun standar pelayanan kebidanan dan KIA, prosedur tetap dan Standard Operating Procedure(SOP) sesuai dengan kewenangan bidan. 4.
Masyarakat khususnya ibu dengan latar belakang pendidikan rendah dan tingkat sosial ekonomi yang rendah, sangat jarang memperoleh pengetahuan tentang kesehatan anak baik bayi dan balita dari tenaga kesehatan.Dalam
memberikan
perawatan
bayi
dan
anak,
ibu
cenderung mengandalkan pengalaman orang tua dan keluarganya serta masukan informasi dari keluarga dan lingkungannya yang terkadang informasi tersebut secara kesehatan kurang benar. Ada sebagian kecil masyarakat (tetapi sangat besar pengaruhnya untuk di contoh masyarakat lain) yang memiliki pemahaman bahwa imunisasi adalah haram, karena telah memasukkan barang/benda/cairan asing ke dalam tubuh manusia. Pemahaman seperti itu sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan program imunisasi khususnya untuk anak dan bayi yang sangat rentan terhadap penularan beberapa penyakit menular; 5.
Pengetahuan dan kesadaran orangtua yang memiliki anak usia balita mengenai tumbuh kembang balita yang optimal masih minim, terutama bagi masyarakat yang berada di pedesaan/tidak mampu. Disamping itu kualitas kader posyandu di masyarakat juga sangat terbatas, karena kurangnya dukungan untuk peningkatan kapasitas kader;
II-110
6.
Pola asuh anak yang benar antara lain dengan memberikan makanan yang
bergizi
dan
seimbang,
mendapatkan
pelayanan
tumbuh
kembang balita yang benar serta memberikan hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang maksimal sehingga derajat kesehatan anak akan tercapai; 7.
Belum
sesuainya
pola
asuh
anak
tentang
kesehatan
akan
menghambat pencapaian derajat kesehatan anak yang optimal. Pada kenyataannya, pola asuh ibu/ orang tua terhadap anak masih kurang sehingga diperlukan upaya yang lebih spesifik dan kerja keras untuk merubah pola asuh anak yang keliru; 8.
Pertumbuhan dan perkembangan anak mulai dilahirkan sampai dengan usia 5 (lima) tahun harus terpantau secara periodik, sehingga dibutuhkan peran serta aktif ibu/orang tua untuk memantau dan memonitoring pertumbuhan dan perkembangan anaknya setiap bulan. Wadah pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di desa adalah posyandu, pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Bidan Praktek Swasta/BPS yang terdapat di setiap desa/kelurahan. Di Kabupaten Purbalingga, sebagaian besar desa/kelurahan sudah tersedia posyandu, pos PAUD, PKD, dan BPS namun sebagian besar belum berkualitas dan belum
melaksanakan
kegiatannya
secara
rutin
dan
berkesinambungan; 9.
Belum mencukupinya ketersediaan buku KIA untuk setiap bayi dan balita sebagai alat komunikasi antara tenaga kesehatan/kader kesehatan dengan ibu;
10. Belum semua bidan mengikuti pelatihan penanganan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); 11. Masih kurangnya akses pelayanan kesehatan anak berkualitas di unit Pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan PKD). e. Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu 1.
Keselamatan ibu melahirkan, walaupun menjadi tanggung jawab suami atau keluarga tetapi perlu adanya dukungan, peran, dan partisipasi masyarakat di sekitarnya khususnya untuk mendampingi ibu mulai dari kehamilan sampai dengan melahirkan. Namun pada kenyataannya keselamatan ibu melahirkan belum dirasakan menjadi tanggung jawab bersama;
II-111
2.
Pengetahuan dan pemahaman orangtua yang memiliki anak remaja mengenai bagaimana tumbuh kembang anak remajanya saat ini masih minim. Selain itu kualitas kader di masyarakat juga masih perlu
ditingkatkan
serta
membutuhkan
dukungan
untuk
peningkatan kapasitas kader; 3.
Dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu khususnya untuk ibu hamil dan melahirkan, terdapat dua tahapan yaitu sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, PKD) dan pelayanan
kesehatan
rujukan
Pelayanan
Obstetri
Neonatus
Emergency Dasar (PONED) di rumah sakit. Dalam hal ini perlu optimalisasi pelayanan khususnya IGD maternal, Bank Darah RS, rujukan konseling ke dokter spesialis, dan kesiapan PONEK 24 jam. Kualitas pelayanan rujukan (meliputi sarana prasarana dan tenaga kesehatan (bidan,dokter spesialis obsgyn dan tenaga kesehatan lainnya), sangat mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pelayanan ibu hamil/melahirkan dengan risiko tinggi; 4.
Untuk dapat memberikan pelayanan kehamilan dan persalinan dipelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) yang bermutu, dibutuhkan adanya standart peralatan untuk PONED, karena hal ini sangat besar peranannya dalam menurunkan resiko kematian pada saat ibu melahirkan dan pelayanan yang diberikan dapat lebih cepat dan tepat. Namun belum semua Puskesmas memiliki peralatan dan SMD PONED sesuai dengan standard;
5.
Dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan persalinan di Puskesmas, sangat beresiko tinggi sehingga dibutuhkan kenyamanan dan ketenangan serta profesionalisme tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk payung hukum. Sampai saat ini belum ada produk hukum yang melindungi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan PONED di Puskesmas;
6.
Pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja sebagai calon Pasangan Usia Subur masih sangat minim sehingga mempengaruhi pencapaian kuantitas dan kualitas kegiatan;
7.
Pelayanan KB berkualitas merupakan hak asasi reproduksi klien yang harus selalu diupayakan untuk dipenuhi. Faktor penentu kualitas pelayanan KB antara lain aspek sarana prasarana dan ketersediaan SDM terlatih. Kondisi sarana dan prasarana di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Pustu,
dan PKD)
saat ini masih relatif belum memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas serta dukungan tenaga terlatih pelayanan KB yang memadai;
II-112
8.
Dinamika pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dalam era otonomi daerah mengakibatkan menurunnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program KB;
9.
Usia remaja (15–19 tahun) merupakan usia yang sangat rentan untuk hamil dan melahirkan karena baik secara fisik maupun psikologis masih belum sempurna. Kehamilan pada usia remaja tidak saja berisiko tinggi dan membahayakan (yang dapat berujung pada kematian) janin dan atau ibunya, tetapi juga membahayakan keselamatan bayinya. Dinamika pelaksanaan program KB dalam era otonomi daerah mengakibatkan menurunnya pengelolaan baik dari sisi kelembagaan maupun pengendalian operasional program KB menurun;
10. Melahirkan di rumah tanpa bantuan tenaga kesehatan bagi ibu khususnya ibu hamil dengan risiko tinggi sangat rawan terjadinya kematian ibu dan bayinya. Sehingga perlu kegiatan/upaya untuk menghilangkan budaya masyarakat melahirkan di rumah karena apabila dibiarkan berkembang akan menghambat upaya percepatan penurunan angka kematian ibu; 11. Peningkatan sarana prasarana PKD; 12. Perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat akan kesehatan demikian juga halnya dengan ibu hamil, ibu balita yang wajib mendapatkan informasi/pengetahuan tentang kesehatan. Namun belum semua desa membentuk Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita di desa sebagai wadah pelayanan KIE bagi ibu hamil, ibu bayi, dan ibu balita; 13. Salah satu faktor rendahnya minat masyarakat melahirkan di unit pelayanan kesehatan adalah masalah sosial ekonomi (biaya tidak terjangkau) terutama pada masyarakat miskin, sehingga mereka lebih memilih melahirkan di rumah dengan bantuan dukun yang rawan terhadap kematian ibu dan bayi. Untuk mengatasi masalah ini, khususnya masyarakat miskin non PBI yang di luar kuota Jamkesmas perlu bantuan biaya persalinan dari Pemerintah Daerah. Pada kenyataannya, belum semua masyarakat memperoleh bantuan dana persalinan baik dari Jamkesmas maupun Jamkesda; 14. Upaya perbaikan status gizi khususnya untuk ibu hamil dan anak memerlukan anggaran/ dana yang tidak sedikit karena sebagian besar
masyarakat
penderita
gizi
buruk/kurang
berasal
dari
masyarakat miskin dengan jumlah penghasilan/pendapatan yang rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan gizinya. Dengan
II-113
keterbatasan dana, anggaran yang disediakan masih belum sesuai dengan jumlah penderita gizi buruk/kurang; 15. Dana
Bantuan
Operasional
Kesehatan
(BOK)
di
Puskesmas
khususnya untuk kegiatan peningkatan kesehatan ibu sangat dirasakan manfaatnya mengingat keterbatasan APBD Kabupaten Purbalingga, namun pemberian dana BOK tersebut masih sangat kurang; 16. Dalam melaksanakan program Keluarga Berencana (KB), banyak ditemukan
beberapa
hambatan
diantaranya
adalah
peran
serta/partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan program keluarga berencana dan perlu adanya dukungan lintas program dan lintas sektoral, untuk itu perlu adanya kebijakan dan komitmen mulai
dari
kecamatan,
pemerintahan namun
desa/kelurahan
demikian
komitmen
sampaipemerintahan dalam
mendukung
pelaksanaan program KB sampai ke lapangan perlu optimalisasi; 17. Melahirkan di rumah tanpa bantuan tenaga kesehatan bagi ibu khususnya ibu hamil dengan risiko tinggi sangat rawan terjadinya kematian ibu dan bayinya. Sehingga perlu kegiatan/upaya untuk menghilangkan budaya masyarakat melahirkan di rumah karena apabila dibiarkan berkembang akan menghambat upaya percepatan penurunan angka kematian ibu; 18. Upaya perbaikan status gizi khususnya untuk ibu hamil dan anak memerlukan anggaran/ dana yang tidak sedikit karena sebagian besar
masyarakat
penderita
gizi
buruk/kurang
berasal
dari
masyarakat miskin dengan jumlah penghasilan/pendapatan yang rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan gizinya. Dengan keterbatasan
dana,
anggaran
yang
disediakan
masih
perlu
optimalisasi guna mengimbangi jumlah penderita gizi buruk/kurang. f. Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya 1. Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular khususnya HIV dan AIDS, diperlukan adanya surveilans sebagai upaya deteksi dini penyakit menular. Deteksi dini penyakit menular ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang telah dilatih surveilans namun karena keterbatasan tenaga surveilans dan keterbatasan anggaran
maka
kegiatan
surveilans
ini
masih
kurang
intensif
dilaksanakan; 2. Penderita penyakit menular khususnya HIV dan AIDS selama ini masih belum memperoleh keadilan dalam pergaulan di masyarakat karena
II-114
sebagian
besar
masyarakat
masih
mendiskriminasikan
ODHA
dikarenakan stigma yang negatif; 3. Penderita HIV/AIDS seperti fenomena gunung es, selama ini penemuan kasus HIV/AIDS masih sangat rendah sementara jumlah penderita HIV/AIDS yang belum ditemukan masih tinggi karena kurangnya kesadaran informasi
masyarakat tentang
untuk
layanan
memeriksakan
dan
kesehatannya
pencegahan
penyakit
dan
menular
khususnya HIV/AIDS masih belum mampu menyadarkan mereka untuk segera mengenali dan mengobati sakitnya; 4. Permasalahan
HIV/AIDS
sudah
tidak
lagi
terjadi
pada
kelompokkelompok tertentu saja seperti Pekerja Seksual Komersial (PSK), ataupengguna jarum suntik narkoba, tetapi juga pada kelompok yangberhubungan sex beresiko tinggi lainnya; 5. Perlunya surveilans migrasi yang memerlukan partisipasi dan peran serta masyarakat dengan melapor ke petugas kesehatan / unit pelayanan kesehatan tentang keberadaan penderita penyakit menular, namun
pada
kenyataannya
pemberdayaan
masyarakat
dalam
surveilans migrasi ini masih rendah; 6. Sebagai upaya pelayanan Voluntary Counselling Test(VCT) di Rumah Sakit Pemerintah bagian penderita HIV/AIDS, diperlukan penyediaan reagen yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan; 7. Dalam mendiagnosis suatu penyakit, sering terjadi kesulitan diagnosis sehingga dimungkinkan terjadi overdiagnosis atau underdiagnosis; 8. Adanya
kasus
Demam
Berdarah
Dengue
(DBD)
di
Kabupaten
Purbalingga dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah perilaku masyarakat dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit DBD. Salah satu upaya yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya penyakit DBD adalah program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), namun sebagian besar masyarakat belum menyadari arti pentingnya berperilaku
hidup
bersih
dan
sehat
dan
PSN
sehingga
perlu
optimalisasi partisipasi masyarakat dalam PSN; 9. Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular khususnya TB, Malaria dan DBD, diperlukan adanya surveilans sebagai upaya deteksi dini penyakit menular yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang telah dilatih.
surveilans namun karena
keterbatasan tenaga surveilans dan keterbatasan anggaran maka kegiatan surveilans ini masih kurang insentif dilaksanakan. g. Tujuan 7. : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup 1.
Masih terdapat lahan kritis dan potensial kritis di luar kawasan hutan;
II-115
2.
Perlunya optimalisasi kesadaran masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan;
3.
Kemiskinan dan kerentanan sosial penduduk sekitar hutan relatif tinggi yang dapat mempengaruhi tingkat pemanfaatan hutan;
4.
Emisi
CO2(e)
dihitung
dengan
mempertimbangkan
beberapa
aspek,yakni: sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, energi, peternakan dan sampah, sehingga diperlukan data yang komplek untuk melakukan penghitungan, sedangkan ketersediaan data kurang memadai untuk bahan penghitungan emisi CO2(e) setiap tahunnya; 5.
Pertambahan kendaraan bermotor sulit dibatasi yang berpengaruh terhadap konsumsi BBM dan timbulnya pencemaran udara, potensi pencemaran
udara
dari
industri
skala
rumah
tangga
juga
pencemaran dari emisi industri skala menengah; 6.
Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan konsumsi penggunaan bahan bakar fosil, serta peningkatan limbah domestik yangmenyebabkan emisi gas rumah kaca, terutama CO2, semakin meningkat tiap tahunnya;
7.
Permasalahan terkait Bahan Perusak Ozon (BPO) yaitu peredaran refrigerant dari jenis tidak ramah lingkungan yang sulit terdeteksi untuk keperluan pendataan;
8.
Permasalahan terkait dengan penanganan limbah bahan-bahan berbahaya dan beracun, terutama dari sektor domestik yang belum ada fasilitas untuk mengelolanya;
9.
Kawasan lindung belum berfungsi optimal baik sebagai penyangga kehidupan maupun perekonomian masyarakat disekitarnya;
10. Kualitas air permukaan sebagai sumber air baku menurun akibat pencemaran lingkungan; 11. Rendahnya akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air minum; 12. Terbatasnya debit mata air yang dapat didayagunakan sebagai sumber air minum; 13. Rendahnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana kesehatan lingkungan; 14. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan kebiasaan masyarakat yang sulit diubah; 15. Kemampuan masyarakat dalam penyediaan sarana sanitasi dasar masih rendah dan belum optimalnya pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum.
II-116
16. Terbatasnya penghasilan penduduk miskin yang tidak mampu membangun atau memperbaiki rumah; 17. Rendahnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman terutama pada masyarakat
pedesaan
dan
Masyarakat Berpenghasilan
Rendah
(MBR); 18. Keterbatasan akses pelayanan sertifikasi tanah; 19. Tantangan terkait rasio luas kawasan tertutup pepohonan, yaitu isu pemanasan global dan perubahan iklim, serta kerusakan lingkungan, terutama hutan dan lahan. 20. Tantangan terkait jumlah emisi karbon dioksida, yaitu penambahan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak dan sulit dibatasi. Pada tahun-tahun mendatang penggunaan kendaraan bermotor semakin banyak, karena masyarakat semakin mudah mendapatkan akses kredit kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor mengakibatkan terjadinya kemacetan dan timbulnya polusi udara; 21. Pertambahan industri yang semakin banyak pada tahun-tahun mendatang juga akan semakin meningkat. Perkembangan industri, terutama industri pengolahan yang menggunakan bahan bakar fosil akan menyebabkan timbulnya polusi udara apabila tidak diikuti penghijauan
di
sekitar
pabrik,
pemakaian
teknologi
ramah
lingkungan dan pengelolaan emisi gas buang; 22. Tantangan terkait jumlah konsumsi bahan perusak ozon, yaitu penggunaan
HCFC(Hydrochlorofluorocarbon)
sebagai
pengganti
sementara CFC(Chlorofluorocarbon) yang ternyata masih berdampak negatif pada lapisan ozon walaupun ODP-nya jauh lebih kecil sekarang ini semakin banyak. Penggunaan HCFC antara lain untuk Air Conditioner (AC), pendinginan, busa, pelarut, aerosol, dan pemadam kebakaran. Penggunaan berbagai peralatan tersebut tidak dapat dibatasi, karena menjadi sebuah kebutuhan masyarakat. Tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan bahan refrigrant lain yang lebih ramah lingkungan dan mengembangkan peralatan yang menggunakan refrigerant ramah lingkungan secara lebih efisien; 23. Tantangan terkait proporsi rumah tangga tanpa akses terhadap air minum layak antara lain Meningkatnya kebutuhan air minum seiring dengan pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan perlu diiringi pembangunan infrastruktur yang memadai; 24. Tantangan terkait proporsi rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi dasar antara lain adalah Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purbalingga yang relatif meningkat terutama di wilayah
II-117
perkotaan yang berakibat pada peningkatan cakupan sanitasi dasar dan
adanya
pembuangan
limbah
secara
langsung
ke
sungai
danpenggunaan lahan perkotaan yang padat terbangun sehingga mempengaruhi program pengembangan drainase dan penanganan sampah perkotaan; 25. Tantangan terkait proporsi rumah tangga kumuh perkotaan antara lain meningkatnya kebutuhan terhadap rumah yang tidak seimbang dengan kemampuan penyediaan rumah; 26. Banyaknya perumahan yang tidak layak huni baik yang berlokasi di pedesaan maupun perkotaan. 2.4.
Lingkungan Strategis Daerah
2.4.1 Analisis Lingkungan Internal Faktor lingkungan internal yang dimiliki Kabupaten Purbalingga pada saat ini yang akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 2.4.1.1. Kekuatan (Strength) 1. Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 2. Jumlah dan kualifikasi aparatur Pemerintah Kabupaten Purbalingga relatif memadai 3. Kapasitas sarana dan prasarana pemerintahan serta pelayanan sosial relatif memadai. 4. Kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan kesehatan relatif tinggi. 5. Tersedianya Kader kesehatan dan Kader KB di seluruh wilayah 6. Adanya kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan yang telah mapan. 7. Kondisi agroekologis wilayah Kabupaten Purbalingga memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman.
yang
8. Banyaknya Perusahaan PMA dan PMDN. 9. Banyaknya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 10. Besarnya proporsi penduduk usia produktif dan tersedianya tenaga kerja dalam jumlah relatif banyak. 11. Tersedianya jaringan infrastruktur dan kemudahan akses transportasi di seluruh wilayah 12. Pelayanan Perijinan dengan one stop service berstandar ISO14001. 13. Situasi dan kondisi di bidang politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang relatif kondusif.
II-118
14. Banyaknya potensi sumberdaya alam yang dapat didayagunakan untuk mendorong perekonomian dan pembangunan daerah. 15. Ikon Purbalingga sebagai destinasi wisata regional baru. 16. Banyaknya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan sebagai modal sosial dalam pembangunan. 17. Masih relatif tingginya kesadaran tentang nilai-nilai sosial di kalangan masyarakat 2.4.1.2. Kelemahan (Weakness) 1. Terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah daerah. 2. Belum ada keseimbangan antara penerapan sistem karir dan sistem prestasi kerja dalam pembinaan karir PNS. 3. Kapasitas dan kompetensi serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh aparatur pemerintah daerah masih relatif terbatas. 4. Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi tingkat pendidikan DIV-S1 relatif rendah (48,94 %) 5. Penyelenggaraan pendidikan masih berorientasi pada tingkat kelulusan siswa dan kurang mengutamakan proses pendidikan menyeluruh yang memperhatikan aspek kemampuan interaksi sosial dan interpersonal, watak, budi pekerti, serta kecintaan terhadap budaya nasional dan semangat nasionalisme. 6. Kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik masih relatif rendah (tenaga pendidik yang memperoleh sertifikat kompetensi : 33,02 %) 7. Belum semua prasarana kesehatan melaksanakan manajemen mutu pelayanan kesehatan (quality assurance belum diterapkan di semua lembaga pelayanan kesehatan) 8. Terbatasnya prasarana dan sarana pelayanan KB 9. Kualitas SDM kelembagaan pemerintah di tingkat desa/kelurahan relatif rendah. 10. Wilayah Kabupaten Purbalingga berada di luar jalur transportasi utama Pulau Jawa (daerah belakang) 11. Relatif rendahnya kepemilikan lahan pertanian oleh petani (+/- 0,24 ha per rumah tangga petani) 12. Relatif rendahnya kapasitas produksi, dan akses pasar usaha mikro dan kecil.
produktivitas, kualitas produk,
13. Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. 14. Belum tersedianya perangkat lunak regulasi di tingkat daerah bagi perlindungan pasar tradisional dan usaha perdagangan skala kecil. 15. Prasarana, sarana, dan pengelolaan sebagian besar pasar tradisional masih belum memadai. II-119
16. Sistem informasi dan data potensi investasi belum tersedia secara memadai. 17. Kualitas tenaga kerja relatif rendah dan didominasi tenaga kerja berpendidikan rendah. 18. Belum optimalnya pendayagunaan potensi sumberdaya lokal. 19. Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa. 20. Belum optimalnya pembinaan olahraga prestasi. 21. Relatif rendahnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi. 22. Kondisi topografi wilayah yang bervariasi serta banyak dipisahkan oleh sungai besar maupun kecil. 23. Banyak wilayah yang rentan terhadap kekeringan atau kekurangan air baku. 24. Akses masyarakat terhadap sanitasi masih relatif rendah 25. Kualitas lingkungan permukiman masih relatif rendah. 26. Masih relatif rendahnya kesadaran akan pelestarian fungsi lingkungan hidup 27. Penegakan hukum di bidang lingkungan masih lemah. 28. Belum tersedianya sistem deteksi dini terhadap ancaman bencana alam. 2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal Faktor lingkungan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 2.4.2.1. Peluang (Opportunity) 1. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan
efektifitas,
efisiensi
dan
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan. 2. Komitmen Pemerintah dalam penganggaran belanja bidang yang cukup tinggi.
pendidikan
3. Adanya UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 4. Relatif tingginya kesadaran masyarakat terhadap program KB. 5. Adanya kebijakan otonomi dan desentralisasi fiskal sampai ke tingkat desa 6. Relatif stabilnya permintaan pasar akan produk pertanian 7. Terbukanya pangsa pasar produk-produk lokal di pasar regional, nasional dan internasional. II-120
8. Semakin berkembangnya teknologi tepat guna yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi bagi usaha mikro dan kecil. 9. Meningkatnya daya beli masyarakat. 10.Banyaknya pemilik modal yang ingin melakukan kegiatan investasi. 11.Tingginya minat terhadap wisata alam, budaya lokal, klasik, dan unik. 12.Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan. 13.Adanya komitmen untuk mencapai target-target MDGs. 2.4.2.2. Tantangan (Threats) 1.
Semakin tingginya desakan penduduk terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup
2.
Masih relatif tingginya laju pertumbuhan penduduk
3.
Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik sebagai implikasi dari peningkatan standar kehidupan masyarakat dan proses demokratisasi.
4.
Adanya dinamika lingkungan eksternal yang menghendaki terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik.
5.
Adanya target pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015
6.
Adanya tuntutan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan manusiawi.
7.
Adanya tuntutan pasar tenaga kerja yang membutuhkan SDM yang terdidik dan terampil.
8.
Semakin berkembangnya budaya hedonisme dan individualisme yang melunturkan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta semangat nasionalisme dan patriotisme.
9.
Adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyakit degeneratif sebagai akibat menurunnya kualitas lingkungan hidup dan berkembangnya penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produksi makanan serta kecenderungan mewabahnya penyakit transnasional (flu burung, flu babi, dan HIV)
10. Masih sering munculnya wabah penyakit epidemik (DBD, malaria, chikungunya) 11. Banyak daerah lain yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif bagi pengembangan investasi 12. Tuntutan pasar yang menghendaki adanya kontinuitas pasokan dan tingginya standar kualitas produk. 13. Era perdagangan bebas yang memungkinkan masuknya berbagai produk mancanegara yang sejenis dengan produk lokal dengan kualitas yang jauh lebih baik dan harga lebih terjangkau. II-121
14. Bergesernya gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai pasar/toko modern 15. Adanya kecenderungan daerah lain untuk membangun obyek wisata yang sama dengan yang ada di Kabupaten Purbalingga.
2.5.
Permasalahan Pembangunan Daerah
2.5.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. 1)
Masih tingginya angka kemiskinan Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga berdasarkan
data Susenas BPS masih relatif tinggi, yaitu mencapai angka 21,19 persen pada tahun 2012, menurun dibanding tahun 2011 sebesar 23,06 persen. Walaupun mengalami penurunan persentase apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan tetapi secara jumlah meningkat, yakni dari 230.461 jiwa menjadi 252.496 jiwa. Berbagai program penanggulangan kemiskinan selama ini telah dilakukan, baik yang merupakan program dari pemerintah pusat, maupun
inovasi
pemerintah
daerah
sendiri. Walaupun
belum
menunjukan perbaikan yang signifikan, upaya penanggulangan kemiskinan tersebut tetap terus dilakukan secara sinergis dan simultan dengan dikoordinir
oleh
Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
(TKPK)
Kabupaten Purbalingga. Dalam upaya pengentaskan kemiskinan, segala sumberdaya yang dimiliki harus difungsikan secara optimal, disertai dengan kerja keras, konsisten, terkoordinasi, serta terus menggali inovasi baru maupun dengan merevitalisasi program-program yang selama ini telah dijalankan. Meskipun pertumbuhan ekonomi sudah dapat ditingkatkan, namun pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Pengaruh faktor makro yang tidak dapat dikendalikan daerah seperti misalnya adanya pemilu legislatif dan pemilu preiden dan wakil presiden berpengaruh terhadap kenaikan angka inflasi.Berdasarkan data BPS, angka paritas daya beli (PPP) Kabupaten
Purbalingga tahun
2012 sebesar Rp 638.410,- Walaupun
mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp 634.440,- akan tetapi angka tersebut termasuk rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah yakni Rp 640.410,-.Faktor eksternal lain adalah kejadian bencana alam yang secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat Purbalingga. Masalah pokok yang dihadapi dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin antara lain sebagai berikut :
II-122
a) Harga bahan kebutuhan pokok cenderung naik sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Di sisi lain kemampuan produksi pertanian dan peternakan, utamanya jagung, kedelai, gandum, buah-buahan, daging, dan susu belum dapat menjamin permintaan dan kebutuhan masyarakat sehingga tergantung dari impor.
b) Akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, air minum dan akses sanitasi masih terbatas. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih perlu dioptimalkan. 2)
Kesempatan Kerja Formal Meskipun angka pengangguran di Kabupaten Purbalingga relatif
rendah yakni 5,14, namun demikian masalah pengangguran tetap harus mendapatkan
perhatian
yang
serius.
Perluasan
lapangan
kerja
dan
kesempatan berusaha harus terus dilakukan utamanya untuk kesempatan kerja formal. Salah satu upaya menciptakan lapangan kerja baru adalah melalui implementasi kebijakan dan program pembangunan yang pro investasi berupa deregulasi perijinan usaha dan investasi guna menjadikan Kabupaten Purbalingga sebagai daerah yang prospektif untuk berinvestasi. Disamping itu, pekerja yang saat ini telah bekerja juga belum semuanya mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak pekerja sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. 3)
Kesenjangan Antar Wilayah Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih
menyisakan berbagai permasalahan yang harus diselesaikan, antara lain adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat baik antarindividu maupun antarwilayah. Hal tersebut di samping disebabkan perbedaan kondisi geografis dan potensi sumber daya antarwilayah juga disebabkan karena terbatasnya ketersediaan infrastruktur sosial dan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu yang menyebabkan ketimpangan akses masyarakat terhadap sumberdaya sosial dan ekonomi. 4)
Kualitas Pembangunan Manusia. Pada tataran formal, upaya pembangunan manusia di Kabupaten
Purbalingga masih harus terus ditingkatkan. Ukuran yang umum digunakan untuk
menilai
keberhasilan
pembangunan
manusia
adalah
Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi tiga komponen yaitu tingkat
II-123
kesehatan (angka harapan hidup), tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf), serta tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang diukur dari paritas daya beli.
Dalam lima tahun terakhir IPM Kabupaten
Purbalingga memang mengalami kenaikan. Tahun 2008 IPM Kabupaten Purbalingga sebesar 70,9 dan pada tahun 2012 telah meningkat menjadi 72,97.
Akan
tetapi
capaian
tersebut
masih
lebih
rendah
apabila
dikomparasikan dengan capaian rata rata IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 73,29dan menempati posisi 19 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. 5)
Derajat Kesehatan masyarakat masih rendah Target SPM 2015 dimana seluruh masyarakat miskin di Kabupaten
Purbalingga harus memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan
rujukan
merupakan
permasalahan
yang
harus diantisipasi
mengingat saat ini belum semua warga miskin mendapatkan akses dan jaminan pelayanan dasar termasuk pelayanan kesehatan. Adanya epidemi HIV-AIDS di Kabupaten Purbalingga yang cukup tinggi juga merupakan permasalahan fenomena
yang
gunung
harus es
segera
pada
dituntaskan.
kasus
epidemi
Dikhawatirkan
HIV-AIDS
di
adanya
Kabupaten
Purbalingga, sehingga diperlukan upaya maksimal guna mengendalikan epidemi HIV-AIDS, di sisi lain perlunya penanganan profesional pada penderita yang telah terjangkit HIV-AIDS. Selanjutnya rendahnya proporsi rumah tangga dengan akses air bersih di Kabupaten Purbalingga dan tingginya proporsi rumah tangga tanpa akses sanitasi dasar yang layak merupakan permasalahan lain yang dijumpai dan berpengaruh besar terhadap kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Purbalingga. Permasalahan kesehatan lainnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang belum sepenuhnya membudaya pada masyarakat. 6)
Kualitas Pendidikan masih rendah Permasalahan
pendidikan
yang
masih
mengemuka
pada
tahun
2013adalah rendahnya angka partisipasi sekolah pada seluruh tingkatan, masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah atau putus sekolah, masih relatif tingginya angka buta huruf penduduk, masih banyaknya kerusakan sarana/prasarana khususnya pada tingkat pendidikan dasar, relatif tingginya kerusakan sarana/prasarana pendidikan dasar pada sekolah swasta, masih relatif rendahnya kualitas pendidikan dan layanan pendidikan bagi masyarakat yang diindikasikan dengan skor nilai IPM yang relatif rendah, belum adanya dukungan ketersediaan data pendidikan yang valid dan
akurat
guna
merumuskan
arah
kebijakan
dan
evaluasi
bidang
pendidikan.
II-124
7)
Kependudukan dan Keluarga Berencana Permasalahan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana antara
lain laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi bila dibanding dengan laju pertumbuhan Propinsi Jawa Tengah. Bila dilihat dari aspek pelayanan petugas yakni proporsi antara PKB/PLKB dengan jumlah desa/kelurahan masih belum memenuhi target SPM tahun 2014, yakni 1 (satu) PKB/PLKB membina
2
desa/kelurahan
dan
1
PPKBD
per
desa/kelurahan.
Permasalahannya lainnya adalah sebagian besar peserta KB menggunakan alat kontrasepsi hormonal sehingga menyebabkan tingginya kebutuhan anggaran yang disediakan untuk penyediaan alat kontrasepsi, dan relatif rendahnya kepesertaan KB laki-laki. 8)
Pertanian dalam Arti Luas Kecenderungan semakin sempitnya lahan pertanian sementara jumlah
penduduk terus bertambah menyebabkan kepemilikan lahan pertanian semakin kecil. Hal ini menyebabkan produksi pertanian tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga petani. Kelurga petani mencari tambahan penghasilan di sektor lain. Akibatnya banyak lahan pertanian tidak digarap intensif dan produksinya berkurang. Alih fungsi lahan juga meningkatkan jumlah buruh tani. Tingginya penggunaan pupuk kimia dan pestisida. 9)
Infrastruktur Infrastruktur di Kabupaten Purbalingga dalam mendukung dan
menunjang pembangunan daerah khususnya infrastruktur perhubungan yakni jalan dan jembatan masih menjadi kendala. Kapasitas jalan utama untuk aksesibiltas barang dan orang memerlukan pelebaran diantaranya untuk menuju dan dari daerah lain. Beberapa kerusakan infrastruktur khususnya jalan masih cukup besar, dimana kondisi jalan kabupaten yang rusak berat mencapai lebih dari 10 persen. 2.6.
Isu Strategis Pembangunan Daerah
1). Pengurangan kemiskinan melalui pemenuhan dan peningkatan akses warga miskin terhadap layanan dasar yakni akses pendidikan, perumahan, dan akses kesehatan dan pembangunan wilayah perdesaan; 2). Pengurangan pengangguran melalui penyediaan dan perluasan akses lapangan kerja, 3). Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik; 4). Pembangunan infrastruktur; 5). Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
II-125
6). Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembanganumkm, koperasi, pengembangan usaha perdagangan,investasi pembangunan ketenagakerjaan, pariwisata dan budaya. 7). Pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau. 8). Perlunya pembangunan dan pengembangan pertanian dalam arti luas.
II-126
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Untuk membangun sinergitas dan keterpaduan pembangunan sektor perekonomian, arah kebijakan pembangunan sektor ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari garis kebijakan pembangunan ekonomi
antara
pemerintah
pusat,
pemerintah
provinsi,
serta
pemerintah kabupaten. Arah kebijakan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 diarahkan untuk semakin memantapkan pembangunan untuk semua yang ditandai dengan semakin mantapnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan dan papan yang layak bagi
seluruh
kesehatan
masyarakat;
yang
lebih
terpenuhinya
berkualitas
bagi
kebutuhan seluruh
pelayanan masyarakat;
terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sesuai standar nasional bagi seluruh masyarakat;
terpenuhinya
kebutuhan pelayanan pendidikan menengah yang semakin berkualitas; tersedianya
infrastruktur
sosial
ekonomi
dengan
kapasitas
dan
kualitas yang memadai; terciptanya kehidupan sosial dan politik yang semakin harmonis dan dinamis; serta kehidupan ekonomi yang tumbuh secara dinamis yang ditandai oleh meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat dalam proses produksi dan pendapatan per kapita yang semakin baik dan merata. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 6,52 triliun, meningkat sebesar Rp.0,78 triliun menjadi Rp. 7,30 triliunpada tahun 2012, pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp.0,82 triliun menjadi Rp.8,18triliun, sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan menjadi Rp. 9,189 triliun. PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2011 sebesar Rp.2,68 triliun, pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp. 0,27triliun menjadi Rp. 2,85 triliun, dan pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 0,26 triliun menjadi Rp.3,01 triliun, sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan menjadi Rp. 3,20 triliun. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Purbalingga tahun 2011 mencapai 6,02 persen, pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 0,24 persen menjadi sebesar 6,26 persen, sedangkan tahun III - 1
2013 mencapai 5,66 persen. Sedangkan pada tahun 2014 diperdirakan tumbuh sebesar 5,7 persen dan tahun 2015 diproyeksikan tumbuh sebesar 5,9 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak
mentah
dunia
serta
krisis
ekonomi
global
sehingga
mengakibatkan ketidakstabilan nilai tukar rupiah, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja hampir pada seluruh Sektor PDRB. Kenaikan LPE per sector pada tahun 2013 rata-rata naik sebesar 2,51 – 11,34 persen. Melihat fakta yang ada, kontribusi sektor – sektor tersier dan sekunder cenderung meningkat, sehingga potensial untuk terus dikembangkan. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2012 dan 2014 menjadi
sangat
krusial
dalam
menentukan
arah
kebijakan
perekonomian daerah. Dengan melihat arah kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan pemerintah dan memperhatikan lingkungan eksternal maupun internal yang berkembang, maka proyeksi perekonomian tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1. Proyeksi Ekonomi Makro Tahun 2015-2016 Kabupaten Purbalingga
NO 1 2 3 4 5 6
INDIKATOR Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk Inflasi PDRB ADHB PDRB ADHK Laju Pertumbuhan PDRB
PROYEKSI 2015
PROYEKSI 2016
907.769 jiwa 1.1 persen
921.022 jiwa 0,9 persen
5-6 persen 5-6 persen Rp 9.186.781,82 jt Rp 10.250.979,42jt Rp3.404.248,29 jt Rp 3.404.248,29jt 6 persen 6 persen
Sumber : data diolah, Bappeda Kabupaten Purbalingga
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Perubahan lingkungan strategis dalam perekonomian global dan nasional terhadap
secara
langsung
kondisi
maupun
perekonomian
tidak dan
langsung
berpengaruh
kemampuan
anggaran
pembangunan daerah. Hal tersebut terjadi mengingat sebagian besar anggaran pendapatan Kabupaten Purbalingga bersumber dari transfer III - 2
fiskal yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi, baik berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana penyesuaian, bagi hasil pajak, maupun bantuan keuangan lainnya. Sebagai gambaran dapat dilihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2010 s.d. 2014 rata-rata sebesar 11,35
persen, sehingga
ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi. Realisasi APBD tahun 2010 s/d 2014 sebagaimana tabel dibawah. Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2014 NO
REALISASI (Rp. 000)
URAIAN
2010
PENDAPATAN DAERAH
1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1
Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah 1) Hasil Retribusi Daerah 1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dana perimbangan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.3
Lain-lain Pendapatan yang Sah
1.3.1 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.2.6
Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov & Pemda lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Prov & Pemda Dana Penyesuaian Tunjangan Penddkn
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
2011
79.803.181
94.944.079
11.371.153
15.893.794
55.759.037
62.832.892
7.738.501
8.181.772
4.934.490
8.035.621
554.264.416
630.615.401
44.666.895
41.149.860
464.788.521
521.932.241
44.809.000
67.533.300
89.966.439
228.617.953
147.248
2.698.307
21.261.109
30.443.220
3.868.000
106.652.039
15.649.676
16.988.190
49.040.406
71.836.196
2012
2013
112.727.617 19.432.288 27.425.983 6.307.014 59.562.330 757.604.355 41.349.239 640.265.476 75.989.640 217.379.463 1.754.884 41.833.062 21.945.283 31.167.236 120.678.998
724.034.036
954.177.433
1.087.711.436
2014
122.866.228 21.424.649 29.293.477 10.651.726
61.496.374 830.569.180 44.743.100 719.185.020 66.641.060
233.104.578 5.805.148 46.760.115 0 28.636.279
151.903.035 1.187.539.987
202.413.207 37.837.517 33.296.583 12.016.649 119.262.457 868.377.042 33.120.213 777.989.499 57.267.330 274.651.063 6.100.074 64.346.027 173.720.857 30.484.104 -
1.345.441.313
Proyeksi belanja daerah Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan, disebabkan oleh besarnya tuntutan masyarakat akan pelayanan
yang
mudah
dan
berkualitas,
meningkatnya
kondisi III - 3
infrastruktur
yang
memerlukan
penanganan
serta
upaya-upaya
pemenuhan standar minimal setiap urusan wajib. Pemerintahan kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan dan pendukung urusan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan
oleh
pemerintahan
kabupaten/kota
yang
berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan
yang
secara
meningkatkan
kesejahteraan
nyata
ada
masyarakat
dan
berpotensi
sesuai
dengan
untuk kondisi,
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh APBD, sedang penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah dibiayai oleh APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada
Gubernur
atau
ditugaskan
kepada
pemerintah
daerah
dan/atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan melaksanakan urusan
pemerintahan
dalam
sistem
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia. Sedangkan dana desentralisasi adalah dana yang berasal dari
APBD
Kabupaten
Purbalingga
sebagai
konsekuensi
atas
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah. Pada
dasarnya
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan daerah adalah urusan wajib maupun pilihan dimana pembiayaan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
daerah
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pendapatannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah(PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi : 1) pendapatan pajak daerah; 2) pendapatan retribusi daerah; 3) pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer bersumber dari : 1) dana perimbangan yang terdiri : dana bagi hasil pajak; dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam); dana alokasi umum; dana alokasi khusus; dan 2) transfer pemerintah pusat lainnya III - 4
yang berupa dana penyesuaian. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari : 1) pendapatan hibah; 2) pendapatan dana darurat; dan 3) pendapatan lainnya. Pada tahun 2016 kinerja keuangan daerah diperkirakan akan mengalami
peningkatan.
Pendapatan
Asli
Hal
Daerah
ini
(PAD)
disebabkan melalui
oleh
penataan
peningkatan kelembagaan
pengelola pajak bumi dan bangunan serta berbagai pembaharuan basis data. Peningkatan ini juga akan terwujud apabila ketersediaan sumberdaya
daya
manusia
yang
cukup
dan
berkualitas
dapat
dipenuhi. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat pun diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan upaya pemerintah pusat untuk peningkatan penguatan desentralisasi fiskal. Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 1.526.423.751.000,-.
Tabel 3.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2017 NO
URAIAN
1
PENDAPATAN DAERAH
1.1
Pendapatan Asli Daerah
1.1.1
Hasil Pajak Daerah 1)
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah 1)
1.1.3 1.1.4 1.2
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dana perimbangan
1.2.1
Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.3
Lain-lain Pendapatan yang Sah
1.3.1
Pendapatan Hibah
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov & Pemda lainnya
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Prov & Pemda JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
ANGGARAN 2015 (Rp. 000)
PROYEKSI 2016( Rp. 000)
PRAKIRAAN MAJU 2017 (Rp.000)
180.202.572
208.262.457
217.262.457
32.746.120
41.000.000
46.000.000
24.554.458
35.000.000
38.000.000
12.008.086
13.000.000
14.000.000
110.893.908
119.262.457
119.262.457
895.395.641
927.604.530
961.101.775
29.649.302
29.649.302
29.649.302
805.222.229
837.431.118
870.928.363
60.524.110
60.524.110
60.524.110
392.277.026
390.556.764
389.402.108
2.874.918
1.154.656
-
53.253.927
53.253.927
53.253.927
281.092.207
281.092.207
281.092.207
55.055.974
55.055.974
55.055.974
1.467.875.239
1.526.423.751
1.567.766.340
III - 5
Belanja daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu empat tahun (2010-2016) cenderung mengalami peningkatan baik langsung maupun tidak langsung. Secara porposi, belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung. Besarnya belanja tidak langsung bukan berarti pemerintah tidak berorientasi pada rakyat, hal ini dikarenakan dalam struktur belanja tidak langsung terdapat belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan bagi hasil dengan proporsi yang cukup besar. Disamping itu dalam struktur belanja pegawai didalamnya termasuk gaji guru dan gaji paramedis yang operasionalnya langsung meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan. Secara rinci Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014, APBD 2015, proyeksi 2016 dan perkiraan maju 2017 terdapat pada dua tabel dibawah ini. Tabel 3.3. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010– 2014
NO 2 2.1
URAIAN BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.2
Belanja Bunga
2.1.3
Belanja Subsidi
2.1.4
Belanja Hibah
2.1.5 2.1.6
2.1.7 2.1.8 2.2
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/ Kab/ Kota & Pemdes Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota & Pemdes Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung
JUMLAH BELANJA DAERAH
2010
2011
REALISASI (Rp. 000) 2012
2013
2014
549.370.863
590.542.533
672.457.302
706.646.863
797.400.583
477.934.348
524.363.381
599.311.055
629.339.101
722.485.061
47.460
39.869
32.361
24.687
17.096
342.749
278.984
646.483
400.000
400.000
12.774.148
4.241.955
13.174.399
16.624.492
14.535.227
7.742.293
12.497.219
7.273.379
8.446.250
8.132.729
15.382
14.788
16.834
12.982
13.821
48.643.667
47.699.919
50.539.658
51.722.968
51.816.649
1.870.816
1.406.418
1.463.134
76.383
-
185.915.436
312.001.261
411.629.765
419.910.169
474.439.009
735.286.299
902.543.793
1.084.087.067
1.126.557.033
1.271.839.592
Tabel 3.3. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015– 2017 NO
URAIAN
2
BELANJA DAERAH
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.2
Belanja Bunga
2015
PROYEKSI (Rp. 000) 2016
2017
1.044.289.644
1.019.770.670
1.109.907.550
845.883.732
845.883.732
929.581.934
24.688
24.688
24.688
III - 6
NO
URAIAN
PROYEKSI (Rp. 000) 2016
2015
Belanja Subsidi
2.1.4
Belanja Hibah
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
6.613.798
2.1.6
Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/ Kab/ Kota & Pemdes
4.467.762
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota & Pemdes
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
2.2
Belanja Langsung JUMLAH BELANJA DAERAH
500.000
500.000
6.226.756
6.226.756
5.968.500
6.293.500
5.822.868
8.400.000
153.344.126
156.880.682
2.000.000
2.000.000
524.662.363
508.491.863
1.544.433.032
1.618.399.422
500.000
2.1.3
69.373.388
115.426.276
2.000.000
472.293.494 1.516.583.138
2017
Pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga dari Tahun 20102014 dari sisi penerimaan terbesar dari SiLPA. Sedangkan ari sisi pengeluaran sebagian besar untuk penyertaan modal. Selengkapnya pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 3.4 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2014 NO
URAIAN
3.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.1.1
SILPA Tahun Berjalan
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan
3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6
Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang daerah
JML PENERIMAAN PEMBIAYAAN
2010 46.392.155
REALISASI/ ANGGARAN (Rp. 000) 2011 2012 2013 35.885.671
2.100.000
-
3.632.500
556.816
52.124.655
36.442.487
2014
86.000.570
83.912.615
132.878.402
0
0
0
0
0
0
469.154
1.067.076
294.765
0
0
0
86.469.724
84.979.691
133.173.167
3.4 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2017 NO
URAIAN
3.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
PROYEKSI (Rp. 000) PRAKIRAAN RKPD 2016 MAJU2017
APBD 2015
3.1.1
SILPA TA Sebelumnya
29.425.131
10.000.000
16.652.641
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
27.508.000
15.000.000
3.1.3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan
0
0 0
3.1.4
Penerimaan Pinjaman Daerah
0
0 0
0
III - 7
NO 3.1.5 3.1.6
URAIAN
APBD 2015
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang daerah
JML PENERIMAAN PEMBIAYAAN
PROYEKSI (Rp. 000) PRAKIRAAN RKPD 2016 MAJU2017 0 0 0 0 0 0
56.933.131
25.000.000
16.652.641
3.5. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 - 2014 NO
URAIAN
3.2 3.2. 1 3.2. 2 3.2. 3 3.2. 4 3.2. 5
PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pembayaran Utang Pihak Ketiga
JML PENGELUARAN PEMBIAYAAN
2010
2011
REALISASI (Rp. 000) 2012 2013
2014
27.508.000 723.000
2.014.000
6.202.000
12.013.033
10.100.000
2.163.721
63.721
63.721
63.721
63.721
2.100.000
-
4.986.721
2.077.721
6.265.721
12.076.754
37.671.721
3.5. Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 - 2017 NO
URAIAN
3.2 3.2. 1 3.2. 2 3.2. 3 3.2. 4 3.2. 5
PROYEKSI (Rp. 000) PRAKIRAAN RKPD 2016 MAJU 2017
2015
PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang
8.161.510
8.161.510
8.161.510
63.722
63.722
63.722
8.225.232
8.225.232
8.225.232
Pemberian Pinjaman Daerah Pembayaran Utang Pihak Ketiga
JML PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Alokasi lainnya yang menjadi sumber dalam pembangunan Kabupaten
Purbalingga
adalah
dana
tugas
pembantuan.
Tugas
pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk
melaksanakan
tugas
tertentu.
Sedangkan
dana
Tugas III - 8
Pembantuan adalah dana yang berasal dari penugasan
pemerintah
kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan, yang dananya bersumber dari APBN. Alokasi dana Tugas Pembantuan Kabupaten Purbalingga tahun 2011 sampai dengan 2014 mengalami kenaikan. Alokasi anggaran dana Tugas Pembantuan untuk Kabupaten Purbalingga meliputi bidang pertanian, kesehatan, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, dan prasarana pemerintahan. Selengakapnya alokasi tugas pembantuan tahun 2011 sampai dengan 2014 sebagai berikut : Tabel.3.5 Rekapitulasi Alokasi Tugas Pembantuan Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Purbalingga
ALOKASI 2013
2014
1.395.000.000 1.423.800.000
1.806.000.000 2.049.300.000
1.049.581.000
760.780.000
48.120.446.000
81.298.698.000
NO
URAIAN
1
Bidang Pertanian
7.144.658.000
6.062.650.000
2
Bidang Kesehatan
5.150.000.000
12.437.100.00
528.000.000
784.000.000
24.166.949.000
33.546.364.000
712.700.000
736.300.000
1.423.800.000
0
4.512.500.000
5.533.750.000
5.533.750.000
2.657.988.000
0
1.029.460.000
0
0
317.820.000
1.000.000.000
0
0
3.200.000.000
0
0
0
0
0
49.159.634.000
61.469.337.000
92.157.028.000
3 4 5 6 7 8 9 10
Bidang Tenagakerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ketahanan Pangan Bidang Infrastruktur Bidang Peternakan Bidang Pariwisata Bidang Keciptakaryaan Bidang Perindustrian
Total Dana TP
2011
0
40.360.295.000
2012
2015
2.545.050.000
708.500.000
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Dalam
upaya
peningkatan
efektivitas
dan
efisiensi
dana
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah,dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. III - 9
2.545.050.000
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga
Tahun
Anggaran
2016
disusun
dengan
mengurai Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagai berikut : 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lainlain penerimaan yang sah. Kebijakan pendapatan daerah yang diterapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah adalah a. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan
hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan. b. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari dana alokasi umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak dan pembaharuan data. c. Mengoptimalkan
pemanfaatan
sarana
dan
prasarana
serta
sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. d. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan swasta. e. Mengupayakan peningkatan
alokasi dana-dana dekonsentrasi,
tugas pembantuan, dan dana hibah lainnya. Pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016 diprediksikan mencapai Rp.1.609.972.013.000,- yang bersumber dari : a. Pendapatan Asli Daerah/PAD
:
Rp. 181.130.670.000,-
b. Dana Perimbangan
:
Rp. 899.527.781.000,III - 10
- Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
:
Rp.
- Dana Alokasi Umum/DAU
:
Rp. 805.222.229.000,-
- Dana Alokasi Khusus/DAK
:
Rp. 64.656.250.000,-
c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah :
29.649.302.000,-
Rp.446.999.814.000,-
yang berasal dari pendapatan hibah/sumbangan pihak ke tiga, bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi serta dana penyesuaian tunjangan pendidikan. 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Rencana belanja daerah Kabupaten Purbalingga pada Tahun Anggaran
2016
direncanakan
sebesar
Rp.
1.544.433.032.000,-.
Kebijakan belanja daerah diarahkan dalam rangka mendanai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten berupa urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah
atau antar pemerintah
daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut : a.
Belanja Tidak Langsung. Rencana belanja tidak langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2016
direncanakan Rp. 1.019.770.670.000,-.
Adapun rincian penggunaan
belanja tidak langsung adalah sebagai berikut : 1). Belanja Pegawai, yaitu belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan
tunjangan
serta
penghasilan
lainnya
yang
diberikan kepada
pegawai negeri sipil, dan tunjangan sertifikasi dan nonsertifikasi guru, uang representasi pimpinan dan anggota DPRD, serta gaji dan tunjangan Bupati / Wakil Bupati. Pada APBD Tahun Anggaran 2015, anggaran untuk belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp. 845.883.732.000,-.
Besaran
anggaran
tersebut
telah
belum
mengasumsikan kenaikan gaji, hal ini disebabkan kompenen penggajian akan melekat pada perubahan alokasi DAU dan pada tahun 2016 alokasi DAU masih diasumsikan sama dengan tahun 2015. III - 11
2). Belanja Bunga, yaitu pos belanja untuk pembayaran bunga hutang
yang dihitung atas kewajiban pokok berdasarkan perjanjian hutang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada APBD Tahun
Anggaran
2016,
anggaran
untuk
belanja
bunga
dialokasikan sebesar sebesar Rp. 24.688.000,3). Belanja Subsidi, yaitu pos belanja untuk pemberian subsidi bunga
kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam memperoleh tambahan modal usaha. Pada APBD Tahun Anggaran 2016, anggaran
untuk
belanja
subsidi
dialokasikan
sebesar
Rp.
500.000.000,4). Belanja Hibah, yaitu pos belanja untuk pemberian hibah berupa
uang, barang dan jasa
kepada pemerintah, pemerintah daerah
lainnya, dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Pada APBD Tahun Anggaran 2016, anggaran untuk belanja hibah dialokasikan sebesar Rp. 6.226.756.000,-. 5). Belanja Bantuan Sosial, yaitu pos belanja untuk pemberian
bantuan berupa uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan
untuk
melindungai
dari
akibat
bencana
dan
pemberdayaan masyarakat. Pada APBD Tahun Anggaran 2016, anggaran untuk belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp. 5.968.500.000,6). Belanja Bagi Hasil, yaitu pos belanja yang digunakan untuk
menganggarkan belanja bagi hasil
retribusi dari pemerintah
kabupaten kepada pemerintah desa. Pada APBD Tahun Anggaran 2016, anggaran untuk belanja bagi hasil kepada desa dialokasikan sebesar Rp. 5.822.868.000,-. Hal ini dilaksanakan merujuk pada amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 7). Belanja Bantuan Keuangan, yaitu pos belanja yang digunakan
untuk menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya, dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pada APBD Tahun Anggaran 2016, anggaran untuk belanja
bantuan
153.344.126.000,-.
keuangan Belanja
dialokasikan Bantuan
sebesar
Keuangan
Rp.
terbesar
merupakan transfer kepada pemerintah desa, hal ini merujuk pada amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. III - 12
8). Belanja Tidak Terduga, merupakan pos belanja untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pada APBD Tahun Anggaran 2016, anggaran untuk belanja tidak terduga dialokasikan sebesarRp. 2.000.000.000,-. b. Belanja Langsung.
Dengan telah dialokasikannya belanja tidak langsung, maka rencana pagu indikatif anggaran yang dapat dialokasikan untuk belanja langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar
Rp.524.662.363.000,-.
Belanja
Langsung
tersebut
digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan seluruh SKPD untuk penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang
tertentu
yang
dapat
dilaksanakan
bersama
antara
pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Prioritas belanja langsung Tahun Anggaran 2016 diarahkan untuk memantapkan
pencapaian
sasaran
pembangunan
untuk
mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Terus Mendorong
Terwujudnya
Ekonomi
yang
Maju,
Manajemen
Pemerintahan yang Baik, serta Ketenteraman, K etertiban, dan Kenyaman Masyarakat. 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2016 adalah : a. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. b. Penyertaan Modal pada usaha-usaha daerah yang mendukung upaya
percepatan
pembangunan
air
bersih,
peningkatan
pertumbuhan daerah dan daya saing daerah.
III - 13
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
(RKPD)
Kabupaten
Purbalingga Tahun 2016 yang merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016–2020 dari tahap ke tiga pembangunan jangka panjang 2005-2025. Tahun 2016 merupakan tahun transisi perencanaan pembangunan karena RPJMD 2016-2020 belum tersusun. RKPD 2016 berisi baseline rencana kerja pemerintah tahun 2016 karena pada akhir tahun 2015 terjadi pergantian kepemimpinan daerah sehingga prioritas
RKPD
Purbalingga Purbalingga
Tahun
2016
2005-2025. Tahun
2016
mengacu
Prioritas
pada
RPJPD
Pembangunan
merupakan
pokok-pokok
Kabupaten Kabupaten kebijakan
pembangunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran tahunan. Visi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 merupakan Visi Kabupaten Purbalingga. Visi Pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2025 adalah “PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA”. Makna yang termuat dalam visi pembangunan Kabupaten Purbalingga tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : Maksud dari Visi “Purbalingga yang mandiri” adalah bahwa dengan keuletan dan kerja keras, seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan daerah. Hal ini dilakukan
melalui strategi, kreasi, dan inovasi yang diciptakan dan
dikembangkannya sendiri, termasuk di dalamnya upaya yang sungguhsungguh agar ketergantungan terhadap pihak lain secara bertahap dapat dikurangi.
IV - 1
Maksud dari “Purbalingga yang berdaya saing” adalah bahwa dengan kemajuan dan kemandiriannya tidak menjadikan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan masyarakat mengisolasi diri dari pengaruh dan perkembangan peradaban, serta dinamika lingkungan, melainkan senantiasa
berupaya
meningkatkan
kemampuan
dengan
mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga mampu mengikuti dinamika dan mampu bersaing di era otonomi dan globalisasi. Maksud dari “Purbalingga yang sejahtera” yaitu bahwa tujuan akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan masyarakat Purbalingga yang sejahtera. Sejahtera yang dimaksud di samping terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan material, juga
mencakup
kebutuhan
yang
bersifat
batiniah
seperti
ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga diri (mampu, mandiri, kompeten, reputasi, prestise, dan apresiasi) dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Maksud dari “berakhlak mulia” adalah bahwa
masyarakat
sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 adalah - Misi I : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. - Misi II : Mewujudkan
Purbalingga
yang
Aman, Damai,
dan
Demokratis Berlandaskan Hukum.
- Misi III : Mewujudkan
Masyarakat
Purbalingga
yang
Berkualitas, , Bermoral, Memiliki Jati Diri dan Semangat Nasionalisme.
- Misi IV : Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga
yang
Semakin Meningkat dan Berkeadilan.
- Misi V : Meningkatkan Kapasitas
dan Kualitas Prasarana dan
Sarana Wilayah.
- Misi VI : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
IV - 2
Dengan memperhatikan visi-misi RPJMD kabupaten Purbalingga dan mempertimbangkan capaian hasil pembangunan pada tahun tahun
sebelumnya
dan
dengan
mempertimbangkan
isu
dan
permasalahan mendesak yang masih akan dihadapi pada tahun 2016, sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 ditetapkan dengan tema sebagai berikut “MEMANTAPKAN
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
DENGAN TERUS MENDORONG TERWUJUDNYA EKONOMI YANG MAJU,
MANAJEMEN
PEMERINTAHAN
YANG
BAIK,
SERTA
KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN KENYAMAN WILAYAH” 4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Purbalingga selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2015–2019 dari tahap ke tiga pembangunan jangka panjang 2005-2025, dapat diuraikan sebagai berikut : A. Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 1. Pemantapan kualitas administrasi pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi administrasi pemerintahan serta penguatan fungsi pengawasan melekat melalui penguatan sistem pembinaan administrasi dan penguatan kompetensi aparatur. 2. Pemantapan kapasitas pengawasan fungsional melalui peningkatan jumlah auditor yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya mendekati kebutuhan ideal. 3. Penguatan profesionalisme aparatur antara lain dengan menitikberatkan pembinaan karir PNS berdasarkan meryt system. 4. Penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan pemerintahan desa sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Penguatan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah melalui penguatan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. 6. Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat untuk mendorong terwujudnya masyarakat mandiri. 7. Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai fihak dan kerjasama antar daerah yang ditandai dengan semakin efektifnya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta dalam pendayagunaan potensi daerah. B. Kebijakan Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Ketertiban IV - 3
1. Penguatan keamanan dan ketertiban umum melalui penguatan manajemen fasilitas umum dan fasilitas pelayanan umum. 2. Penguatan kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum, dan budaya hukum dengan semakin menguatkan penanaman dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya yang sesuai dalam pendidikan formal, non formal, dan informal serta berbagai bidang kehidupan masyarakat. 3. Penguatan kesadaran dan peran politik rakyat dalam rangka penguatan dan pemeliharaan kualitas kehidupan politik melalui penguatan budaya politik yang sehat, demokratis, dan dinamis berdasarkan hukum. 4. Penguatan peran dan fungsi lembaga politik serta penguatan kesadaran politik rakyat melalui peningkatan peran politik rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan politik. C. Kebijakan Bidang Sosial, Budaya, dan Kehidupan Beragama 1. Melanjutkan upaya peningkatan IPM dan IPG melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar sesuai Standar Nasional (SN) dan menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pendidikan menengah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), penguatan kualitas upaya kesehatan keluarga dan kesehatan masyarakat sesuai standar nasional serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan dan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, serta penguatan keadilan gender dalam segala bidang kehidupan melalui penguatan kebijakan pembangunan yang peka gender. 2. Peningkatan, pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar sesuai Standar Nasional (SN) dan menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pendidikan menengah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). 3. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEK serta pengembangan hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung dinamika perekonomian daerah khususnya untuk meningkatkan daya saing produk lokal. 4. Penguatan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan untuk meningkatkan pembinaan mental, kesehatan jasmani, dan peningkatan prestasi olahraga. 5. Peningkatan dan pemerataan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan menitikberatkan pada penguatan kualitas upaya kesehatan keluarga dan kesehatan masyarakat sesuai standar nasional serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan dan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman. 6. Peningkatan penanganan PMKS dengan pengembangan sistem jaminan sosial. 7. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta penguatan kesejahteraan keluarga dengan menitikberatkan pada penguatan kemandirian kepesertaan Keluarga Berencana (KB) serta penguatan kualitas keluarga. IV - 4
8. Penguatan keberdayaan masyarakat dengan menitikberakan pada penguatan prakarsa, swadaya dan peranserta masyarakat dalam pembangunan melalui peningkatan inovasi upaya pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi serta penguatan kapasitas dan kualitas kelembagaan masyarakat. 9. Penguatan keadilan gender dalam segala bidang kehidupan serta perlindungan anak melalui penguatan kebijakan pembangunan yang peka gender dan hak-hak anak serta pelembagaan perlindungan anak. 10. Penguatan penanggulangan kemiskinan mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat.
dengan
11. Penguatan fasilitasi kegiatan keagamaan, prasarana pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan serta pembinaan kerukunan hidup beragama. 12. Penguatan internalisasi nilai-nilai luhur budaya melalui pendidikan formal, non formal, dan informal, peningkatan pengembangan seni budaya, budaya membaca dan menulis serta budaya produktif. 13. Penguatan wawasan dan semangat kebangsaan melalui peningkatan internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pendidikan formal, non formal, dan informal secara sistematis dan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan formal. D. Kebijakan Bidang Ekonomi 1.
Penguatan daya saing komparatif dan kompetitif UMKM serta akses pasar melalui pemanfaatan Litbang dalam peningkatan produktivitas dan kualitas produk serta pemanfaatan teknologi informasi.
2.
Penguatan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan masyarakat sebagai penggerak ekonomi rakyat dengan menitikberatkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan kualitas manajemen.
3.
Penguatan peran industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri berbasis teknologi dan penumbuhan industri kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi, ramah lingkungan, serta berperan besar dalam peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat dan perluasan kesematan kerja.
4.
Penguatan citra Purbalingga sebagai daerah tujuan utama investasi dengan memantapkan kondusivitas lingkungan bisnis .
5.
Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya serta memperkuat usaha perdagangan yang menjadi katalisator perekonomian daerah untuk memantapkan perdagangan skala regional.
6.
Penguatan kapasitas dan kualitas obyek-obyek wisata untuk menjadikan Purbalingga sebagai daerah tujuan wisata utama regional.
IV - 5
7.
Peningkatan keterampilan dan kualitas serta peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja dan pelembagaan hubungan industrial yang harmonis.
8.
Pengembangan agribisnis melalui peningkatan efisiensi, modernisasi, dan value creation usaha pertanian dalam arti luas.
9.
Peningkatan upaya ketercukupan dan penganekaragaman konsumsi pangan yang aman, berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
10. Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga keuangan di seluruh wilayah guna menguatkan akses modal bagi kegiatan usaha seluruh masyarakat. E. Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah serta Tata ruang 1. Melanjutkan peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana perhubungan yang semakin mendorong pembangunan sosial ekonomi diseluruh wilayah. 2. Peningkatan tata kelola transportasi lokal dengan menitikberatkan pada pengembangan jaringan transportasi lokal, peningkatan kualitas manajemen transportasi dan melanjutkan pengembangan moda transportasi udara. 3. Penguatan manajemen pengelolaan sumberdaya air melalui penyediaan serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana irigasi dan pengairan melalui pembangunan dan pemeliharaan bangunan irigasi dan bangunan air lainnya serta penguatan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan air. 4. Peningkatan dan perluasan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informatika dalam berbagai sektor melalui penyempurnaan regulasi dan pengembangan infrastruktur TI hingga ke wilayah terpencil. 5. Melanjutkan peningkatan pemenuhan kebutuhan energi listrik melalui peningkatan penyediaan jaringan listrik serta pengembangan pembangkit listrik alternatif. 6. Melanjutkan peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat dengan melanjutkan kebijakan penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan sistem pembayaran perumahan jangka panjang antara lain melalui kerjasama dengan swasta serta penyediaan cadangan lahan untuk permukiman. 7. Melanjutkan peningkatan penyediaan prasarana permukiman untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dan semakin mengurangi permukiman kumuh. 8. Optimaliasi penataan dan pemeliharaan kawasan perkotaan serta peningkatan kualitas prasarana pelayanan umum dan ruang publik untuk mewujudkan kota yang semakin mampu mengakomodasi dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi, tertib, sehat, indah, dan nyaman. 9. Pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mendorong pengembangan wilayah-wilayah tertinggal di IV - 6
sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi untuk semakin meningkatkan perkembangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan wilayah secara keseluruhan. 10. Review terhadap dokumen perencanaan penataan ruang yang sudah kadaluarsa dan melanjutkan pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat dan terus menerus sesuai fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pemanfaatan ruang. 11. Penguatan lembaga kerjasama antar daerah dalam rangka penguatan peran dan fungsinya dalam sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pendayagunaan dan pemasaran potensi daerah. F. Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya alam. 2. Melanjutkan pelestarian dan pengembangan pemanfaatan kekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Penguatan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan. 4. Penguatan pengendalian pemanfaatan bahan galian, tambang, dan mineral dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 5. Penguatan pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya air melalui penguatan kelembagaan dan sistem pemeliharaan da pengelolaan mata air, daerah tangkapan air dan aliran sungai. 4.2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Purbalingga : Pro Growth, Pro Poor, Pro Job, Dan Pro Environment. Dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten disertai
Purbalingga,
pemerataan
maka
(growth
dilakukan
with
equity)
strategi yang
pembangunan
bertumpu
pada
keserasaian pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dalam menciptakan kesempatan kerja (pro-jobs) dan mengurangi kemiskinan (pro-poor) yang tetap berdasarkan kelestarian alam (pro-environment). Melalui strategi yang pro growth, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengarahkan kebijakan
ekonomi
pada
terwujudnya
pertumbuhan
ekonomi
Purbalingga yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan
berusaha
masyarakat
yang
yang
semakin
luas
bagi
berkualitas
peningkatan dan
kapabilitas
berkeadilan
melalui
pendayagunaan seluruh potensi daerah. A. Strategi pro growth, dilakukan antara lain melalui : IV - 7
1.
Meningkatkan pendapatan per kapita riil masyarakat secara lebih merata dengan mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif dengan sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi;
2.
Meningkatkan
peran
sektor
industri
dan
jasa
dengan
menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi dengan didukung investasi swasta yang ramah tenaga kerja, mendorong aktivitas ekonomi lokal, dan ramah lingkungan, guna menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah memadai dan menanggulangi kemiskinan. 3.
Peningkatan daya saing komparatif dan kompetitif UMKM serta akses pasar melalui peningkatan
produktivitas dan kualitas
produk. 4.
Pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keuangan bank dan non-bank terutama lembaga keuangan masyarakat (LKM) guna semakin meningkatkan akses modal bagi usaha ekonomi rakyat.
5.
Peningkatan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan masyarakat
sebagai
penggerak
ekonomi
rakyat
dengan
menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas manajemen. 6.
Penciptaan
lingkungan
bisnis
(business
environment)
yang
semakin kondusif untuk meningkatkan kegiatan usaha dan investasi dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas sistem
pelayanan
perizinan,
kualitas infrastruktur
peningkatan
penyediaan
dan
penunjang, kemudahan akses terhadap
lahan usaha, serta kepastian usaha. 7.
Melakukan upaya penertiban usaha dan sosialisasi tentang perlindungan
konsumen,
menjaga
stabilitas
harga
dan
kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya, serta meningkatkan perlindungan konsumen. 8.
Peningkatan
peran
usaha
perdagangan
sebagai
katalisator
perekonomian daerah antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional dan fasilitasi pedagang kecil, serta pengaturan pasar modern.
IV - 8
9.
Penguatan industri kecil menengah dan industri padat karya yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan memiliki nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan untuk semakin memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.
10. Peningkatan
kapasitas,
kualitas,
dan
promosi
obyek-obyek
wisata untuk meningkatkan daya tarik dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan sehingga akan semakin meningkatkan perannya sebagai prime mover perekonomian daerah. B. Strategi Pro Poor,
dilakukan dengan mengimplementasikan 4
(empat) strategi intervensi program yakni : 1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan
untuk
pengurangan
melakukan
beban
hidup,
dan
pemenuhan
hak
dasar,
perbaikan
kualitas
hidup
masyarakat miskin. 2. Kelompok
program
penanggulangan
kemiskinan
berbasis
pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat 3. Kelompok
program
penanggulangan
kemiskinan
berbasis
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil 4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. C. Strategi Pro Job Strategi Pro Job antara lain dilakukan melalui perluasan dan peningkatan akses tenaga kerja atas kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan kualitas SDM, peningkatan keterampilan, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan hubungan industrial. Dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, maka upaya pembangunan
ekonomi
disamping
harus
mampu
mendorong
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga harus ramah tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang ramah tenaga kerja berarti akan semakin
membuka
dan
memperluas
kesempatan
kerja
dan IV - 9
kesempatan
berusaha.
kesempatan
berusaha
Bertambah dengan
kesempatan
sendirinya
kerja
akan
dan
memperluas
kesempatan untuk memperoleh pendapatan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kesempatan memperoleh pendapatan, maka akan meningkatkan kemampuan daya beli yang berarti juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Sedang dengan meningkatnya konsumsi masyarakat secara berantai akan mendorong aktivitas produksi, yang berarti akan meningkatkan kesempatan memperoleh pendapatan
karena
aktivitas
produksi
secara
otomatis
akan
membutuhkan berbagi faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja dan sebagainya. Upaya perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk
menciptakan
lapangan
kerja,
peluang
berusaha,
meningkatkan produktifitas usaha, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan berusaha, peningkatan
akses
tenaga
peningkatan keterampilan dan kerja
terhadap
lapangan
kerja,
perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan hubungan industrial. D. Strategi Pro Environment Eksploitasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat
aktifitas
menimbulkan
yang
tidak
berwawasan
dampak
negatif
yang
lingkungan
langsung
telah
dirasakan
oleh
masyarakat, seperti pencemaran air dan udara, timbulnya berbagai penyakit, merosotnya hasil tangkapan ikan sungai, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna khas/langka, munculnya lahan rusak termasuk deforestasi, terjadinya banjir dan tanah longsor,
sulitnya
berpindahnya
mendapatkan
aliran
sungai,
dan
air
pada
musim
sebagainya.
kemarau,
Sementara
itu
pesatnya peningkatan jumlah penduduk bersamaan dengan terus menurunnya luasan lahan pertanian menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya konversi sawah dan lahan pertanian produktif lainnya serta rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian. Di
sisi
lain,
bertambahnya
kebutuhan
lahan
pertanian
dan
penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan keseimbangan
tata
air.
Memburuknya
kondisi
hutan
akibat
deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan
di
wilayah
hulu
daerah
aliran
sungai
menyebabkan IV - 10
menurunnya ketersediaan air untuk pertanian dan kebutuhan lainnya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai salah satu sumberdaya yang potensial juga belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati
baik
Keberlanjutan
oleh
generasi
pembangunan
sekarang dalam
maupun
jangka
mendatang.
panjang
juga
menghadapi tantangan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. perlu
Untuk mengantisipasi berbagai hal tersebut di atas maka mengimplementasikan
strategi
pembangunan
yang
pro
environment yang bersifat kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Strategi pembangunan berwawasan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, memulihkan kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi akibat eksploitasi sumber daya alam dan dampak aktivitas sosial ekonomi masyarakat,
dan memelihara kekayaan keragaman
sumberdaya hayati dan kekhasan sumber daya alam. Strategi
ini
dilakukan
melalui
perbaikan
pengelolaan
dan
pendayagunaan sumber daya alam, pelestarian fungsi lingkungan hidup
dan
Peningkatan
pencegahan,
pengendalian,
dan
penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
terhadap
pelestarian
fungsi
lingkungan
hidup,
pengembangan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat, serta penegakan hukum. 4.3. Kebijakan
dan
Strategi
Pengembangan
Wilayah
Kabupaten
Purbalingga Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, telah diupayakan
adanya
keterpaduan
pembangunan
sektoral
dan
wilayah/daerah. Wujud operasional secara terpadu melalui pendekatan wilayah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang komprehensif dan berhirarki dari tingkat Nasional, Provinsi sampai Kabupaten/Kota.
Pengembangan Wilayah Kabupaten Purbalingga
menguraikan arah dan strategi pengembangan Kabupaten Purbalingga sesuai dengan RTRW Kabupaten Purbalingga. Sesuai dengan perubahan IV - 11
paradigma baru bahwa Strategi pengembangan wilayah merupakan suatu alat yang dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah,
menterpadukan
antar
program
pembangunan
yang
sektor
dan
mensinkronisasikan
berwawasan
lingkungan
dan
berkelanjutan. Penyusunan strategi pengembangan wilayah yang meliputi rencana pemanfaatan dan struktur tata ruang dalam lingkup Kabupaten Purbalingga menjadi penting artinya untuk mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kemampuan daya dukung lingkungannya
A. Tinjauan Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional Kebijakan pembangunan nasional dalam RTRWN memuat arahan pengembangan
wilayah yang dilakukan untuk memperkuat
pembangunan daerah, mengingat pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang
terpadu dengan
pembangunan sektoral dalam rangka mengupayakan pemerataan pembangunan antar daerah. Secara umum, pemerataan pembangunan antar
daerah
pembangunan
merupakan
arahan
untuk
menyeimbangkan
antar wilayah melalui upaya penyebaran
kegiatan
ekonomi, sosial budaya, penduduk dan pusat-pusat kegiatan. Arahan pengembangan
wilayah ini juga sangat terkait dengan kebijakan
pengembangan politik dan pertahanan keamanan. Perlunya arahan pengembangan wilayah untuk merumuskan strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang nasional didasarkan pada aspek-aspek efisiensi dan efektifitas penggunaan investasi dan sumber daya dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Arahan pokok yang tertuang dalam RTRWN mengenai beberapa pokok kebijakan pengembangan wilayah sebagai berikut : a. Pembangunan
diarahkan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat dengan tetap memperkokoh kesatuan dan ketahanan nasional serta mewujutkan wawasan nusantara. b. Pembangunan
sektoral
dilakukan
untuk
meningkatkan
pertumbuhan, pemerataan dan kesatuan wilayah nasional dan pembangunan berkelanjutan. c. Pembangunan dititik beratkan pada pembangunan ekonomi dan penekanan pada pembangunan industri yang kuat dan maju serta
IV - 12
pertanian yang tangguh yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia. d. Pembangunan wilayah diupayakan saling terkait dan menguatkan sesuai dengan potensi wilayah dan dalam penggunaan potensi sumber daya alam dilakukan :
Secara berencana,rasional,optimal,dan bertanggung jawab.
Sesuai kemampuan daya dukung .
Memperhatikan
kelestarian,
fungsi
dan
keseimbangan
lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, pola tata ruang nasional yang berwawasan nusantara dijadikan pedoman dalam perencanaan pengembanan wilayah. Kebijakan RTRWN yang terkait langsung
dengan
Kabupaten
Purbalingga
adalah
ditetapkannya
Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Kota yang memiliki tingkat pelayanan lokal yang tergabung dalam Kawasan BARLINGMASCAKEB dengan Kota Purwokerto dan Cilacap sebagai pusatnya. Implikasi dari kebijakan tersebut, maka dalam pengembangan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga harus mempertimbangkan tingkat pelayanan tersebut, baik ruang dalam pengertian spasial maupun jaringan infra struktur pendukungnya, misalnya jaringan jalan, jaringan kereta api, jaringan penerbangan dan sebagainya. B. Tinjauan
Kebijakan
Pengembangan
Wilayah
Provinsi
Jawa
Tengah Secara Provinsi
garis
Jawa
besar,
Tengah
konsep dalam
pengembangan
rangka
mencapai
ruang
wilayah
pertumbuhan
pemerataan pembangunan antar wilayah, keterkaitan antar sektor dan antar kawasan dalam pulau, serta kelestarian lingkungan adalah sebagai berikut:
Mempertahankan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Melindungi atau konservasi sumber daya dalam arti luas, yang mencakup pemulihan dan pengkayaan.
Menyeimbangkan pertumbuhan antar wilayah dalam Pulau Jawa dan
Bali,
baik
keseimbangan
kegiatan
ekonomi
maupun
keseimbangan perkembangan penduduk.
Mengurangi konflik pemanfaatan ruang antar kegiatan fungsional.
IV - 13
Identifikasi
kegiatan-kegiatan
sosial
ekonomi
dan
alternatif-
alternatif yang berciri berkelanjutan, yaitu hemat energi, hemat ruang, hemat buangan, bersih dan berpotensi daur ulang Sesuai dengan arahan pembangunan menurut RTRW Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga ditetapkan sebagai Wilayah Pembangunan VI (WP VI) terdiri dari Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara
dan
Kabupaten
Purbalingga
dengan
pusat
pengembangan di Kota Purwokerto. C. Kedudukan
Kabupaten
Purbalingga
Dalam
Perwilayahan
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian tengah dan memiliki keterkaitan kuat dengan Kota Purwokerto sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang mampu melayani kabupaten/kota yang ada di sekitarnya termasuk Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga sendiri termasuk dalam kategori Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang mampu menjadi
pusat
kegiatan
di
wilayah
kabupaten
sendiri
dan
hinterlandnya. Letak Kabupaten Purbalingga di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah memang secara konstelasi regional kurang strategis karena tidak dilewati jalan nasional yang menghubungkan wilayah utara dan wilayah selatan Jawa Tengah, namun perkembangan kegiatan di wilayah Kabupaten Purbalingga termasuk cukup pesat terutama di bidang industri dan perdagangan, serta permukiman. Kondisi inilah yang menyebabkan Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu wilayah yang cukup layak untuk ditingkatkan kegiatannya menjadi Pusat Kegiatan Wilayah bagi Provinsi Jawa Tengah, karena Kabupaten Purbalingga memiliki kawasan strategis pertahanan dan keamanan. Wilayah dalam Provinsi Jawa Tengah yang memiliki keterkaitan pusat-pusat pembangunan wilayah Kabupaten Purbalingga, antara lain: Kebumen, Cilacap, dan Purwokerto sebagai bagian yang akan berpengaruh langsung pada arah persebaran pengembangan wilayah Kabupaten ekonomi
Purbalingga. khususnya
Purwokerto-Cilacap,
Sebagai
industri Semarang,
generator
masih Kudus
pertumbuhan
bersandar dan
pada Tegal.
sektor daerah Strategi
pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah melalui pembangunan IV - 14
sektor pertanian di Kabupaten Purbalingga sangat diandalkan bagi pengembangan agro-industri dan pertanian. Sebagai
konsekuensi
menumbuhkan
kompetisi
pelaksanaan antar
otonomi
wilayah
daerah
telah
kabupaten/kota
serta
tumpang tindihnya pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama antar wilayah kabupaten/kota
guna
menyikapi dan memecahkan permasalahan yang terjadi di daerah khususnya di daerah-daerah perbatasan wilayah antar kabupaten. Dalam hal ini dibutuhkan kebijakan pembangunan wilayah yang tidak saja mengarah kepada pemenuhan kebutuhan dasar penduduk (basic need approach) tetapi juga mengarah kepada pengembangan ekonomi wilayah secara lebih luas (regional) serta kelestarian lingkungan (development approach). Sistem kerjasama dalam pembangunan wilayah menjadi suatu konsep dalam merencanakan sistem keterpaduan serta menciptakan sinergi antar wilayah kabupaten/kota. Untuk merealisasi konsep tersebut diperlukan adanya koordinasi dalam merencanakan tata ruang dan pemanfaatan ruang dalam lingkup yang lebih makro (regional). Gambar 3.2 Konstelasi Regional Purbalingga di Wilayah BARLINGMASCAKEB
Kabupaten Purbalingga dapat melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pengembangan dan pemanfaatan wilayahnya bersama dengan kabupaten-kabupaten sekitar, sesuai dengan pola perwilayahan dalam lingkup Propinsi Jawa Tengah, antara lain: pengelolaan
Daerah
Aliran
Sungai
(DAS)
Pekacangan
dengan
Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pemalang, pengelolaan DAS IV - 15
Klawing dengan Kabupaten Pemalang, pengelolaan DAS Serayu dan DAS Banjaran dengan Kabupaten Banyumas, DAS Gintung dengan Kabupaten
Banjarnegara,
Pengembangan
Jaringan
Transportasi,
Pengelolaan sektor pertanian, dan sektor agro industri dsb. D. Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Purbalingga Setiap wilayah yang ada di Kabupaten Purbalingga memiliki potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan dan kegiatan sosial ekonomi yang beragam. Dalam rangka mengurangi kesenjangan perkembangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah sesuai dengan potensi, hambatan dan tantangannya dalam bentuk suatu rencana struktur yang mempunyai hirarki keruangan. Rencana struktur yang dikembangkan tersebut akan mengoptimalkan masingmasing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya. Rencana pelayanan
struktur
wilayah
tata
meliputi
ruang sistem
mewujudkan pusat-pusat
hirarki
pusat
perkotaan
dan
perdesaan, pusat-pusat permukiman, hirarki sarana dan prasarana, serta sistem jaringan jalan. Rencana struktur tata ruang yang ditetapkan adalah struktur ruang yang mampu mencapai tujuan : a. Menyelaraskan antara perkembangan penduduk dan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana pada setiap wilayah; b. Mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumberdaya yang ada, baik
sumberdaya
manusia,
alam,
sumberdaya
binaan,
dan
sumberdaya pembiayaan; c. Pemecahan persoalan pengembangan wilayah; d. Mewujudkan aspirasi masyarakat. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah Kabupaten Purbalingga yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang dihubungkan
oleh
sistem
jaringan
prasarana
wilayah
terutama
jaringan transportasi. Pusat kegiatan wilayah Kabupaten Purbalingga merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas PKL, PKLp, PPK dan PPLn.
IV - 16
Struktur Tata Ruang Kabupaten Purbalingga dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan yang dikembangkan menjadi hierarki pertama dan memiliki skala pelayanan untuk kegiatan tingkat regional Kabupaten Purbalingga.
Kawasan Perkotaan Purbalingga
Kawasan Perkotaan Bobotsari
2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang diprediksi dan dipromosikan tumbuh sebagai PKL baru dengan skala pelayanan untuk beberapa wilayah kecamatan
Kawasan Perkotaan Bukateja
Kawasan Perkotaan Rembang. Gambar Struktur Ruang Kabupaten Purbalingga
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PKK) yaitu Kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk
melayani
kegiatan
skala
kecamatan
atau
beberapa desa
Kawasan IKK Kertanegara, IV - 17
Kawasan IKK Kaligondang,
Kawasan IKK Bojongsari,
Kawasan IKK Karanganyar,
Kawasan IKK Karangmoncol,
Kawasan IKK Karangreja,
Kawasan IKK Kemangkon,
Kawasan IKK Kejobong,
Kawasan IKK Kutasari,
Kawasan IKK Padamara,
Kawasan IKK Mrebet,
Kawasan IKK Pengadegan,
Kawasan IKK Karangjambu,
Kawasan IKK Kalimanah.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa
PPL Kutawis di Kecamatan Bukateja
PPL Makam di Kecamatan Rembang
PPL Kutabawa Kecamatan Karangreja
PPL Purbayasa Kecamatan Padamara
PPL Picung, Desa Krangean Kecamatan Kertanegara
PPL Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol
PPL Bedagas Kecamatan Pengadegan
PPL Bandingan Kecamatan Kejobong
Wilayah
Kabupaten
Purbalingga
yang
akan
dikembangkan
maupun memerlukan penanganan khusus akan dibagi per kawasan. Pembagian
kawasan
yang
diprioritaskan
di
Wilayah
Kabupaten
Purbalingga meliputi: 1. Kawasan Pusat Pertumbuhan, kawasan tersebut diprioritaskan karena kegiatan perkotaan yang semakin berkembang. Kawasan pusat pertumbuhan di wilayah Kabupaten Purbalingga antara lain:
Kecamatan Purbalingga
Kecamatan Bobotsari
Kecamatan Bukateja
Kecamatan Rembang
2. Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya
IV - 18
a. Kawasan lindung di wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan sekitar mata air, kawasan daerah sempadan sungai dan kawasan bencana longsor dan kekeringan. Kawasan lindung meliputi:
Kawasan Hutan Lindung, kawasan yang diprioritaskan penanganannya terletak di Kecamatan Karangreja. Adapun sesuai SK Menhut No. 359/Menhut-II/2004, luas hutan lindung di Kabupaten Purbalingga adalah 9.236 ha, meliputi
Kecamatan
Bobotsari
104
ha;
Kecamatan
Bojongsari 777 ha; Kecamatan Karangjambu 1391 ha; Kecamatan Karangmoncol 3642 ha; Kecamatan Kutasari 637 ha; Kecamatan Mrebet 56 ha; Kecamatan Rembang 2.214 ha; dan Kecamatan Karangreja 409 ha.
Kawasan Sekitar Mata Air, semua sumber mata air yang digunakan sebagai air baku PDAM maupun yang berfungsi sebagai pengairan diprioritaskan penanganannya. Kawasan sekitar mata air, meliputi: Mata Air Situ Tirtomarto Desa Karangcegak, Mata Air Walik Desa Kutasari, Tuk Gunung Desa Limbangan, Mata Air Bandawayu Desa Karangduren, Mata Air Mudal Desa Dagan, Mata Air Tuk Arus Desa Serayu Larangan, Mata Air Kali Talun, Mata Air Supiturang dan Mata Air Kali Pulus Desa Karangambas
Kawasan Daerah Sempadan Sungai, kawasan sempadan sungai yang mendapatkan prioritas penanganannya adalah Aliran DAS Serayu-Luk Ulo dan Klawing.
Kawasan
Rawan
Bencana
Longsor
dan
Kekeringan,
Kawasan rawan bencana tanah longsor yang terdapat di Kabupaten Purbalingga, terdiri atas zona kerentanan tingkat menengah yang memiliki kelerengan 30 – 50 %, sedangkan zona
tingkat kerentanan tinggi memiliki
kelerengan sekitar 50 - 70 % sampai > 70 %. Berdasarkan kondisi eksisting, lahan di daerah tersebut umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, hutan heterogen, tegalan dan masih ada permukiman. Terdapatnya permukiman di daerah
rawan
bencana
gerakan
tanah,
dapat
membahayakan keselamatan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Pemerintah perlu melakukan relokasi IV - 19
warga yang tinggal di daerah rawan bencana gerakan tanah guna mengantisipasi dan meminimalisasi bahaya yang ditimbulkan. Kawasan rawan bencana kekeringan merupakan kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam kekeringan atau tempat-tempat yang secara rutin setiap musim
kemarau
mengalami
kekeringan
dan
tidak
mendapatkan suplay air bersih. Penanganan kawasan rawan longsor ini diprioritaskan di Kecamatan Rembang. Sedangkan kawasan kekeringan di Kecamatan Kejobong dan Kecamatan Kutasari. b. Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi berbagai jenis hasil produksi yang meliputi kawasan hutan produksi dan kawasan pertanian. Kawasan budidaya meliputi:
Kawasan hutan produksi, prioritas penanganan yang dipusatkan
di
Kecamatan
Karangmoncol,
Kecamatan
Karangreja dan Kecamatan Rembang.
Kawasan pertanian, prioritas penanganan dipusatkan di Kecamatan
Bukateja,
Kemangkon,
Purbalingga
dan
Kalimanah untuk lahan basah. Sedangkan Kecamatan Rembang dan Kecamatan Karangmoncol untuk tanaman tahunan, Kecamatan Mrebet untuk perdagangan dan Kecamatan Kejobong untuk tanaman pangan lahan kering. 3. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi adalah wilayah yang pertumbuhannya cepat ditinjau dari indikator perkembangan aktivitas beserta sarana prasarana penunjang. Kawasan pertumbuhan cepat di Kabupaten Purbalingga diindikasikan oleh tingginya perkembangan kawasan
permukiman,
perubahan
fungsi
serta
kecenderungan
pergeseran pusat-pusat aktivitas penduduk bercirikan perkotaan. Beberapa
segmen
kawasan
pertumbuhan
cepat
di
Kabupaten
Purbalingga antara lain: a. Kawasan PKL meliputi Perkotaan Purbalingga dan Perkotaan Bobotsari. Perkotaan Purbalingga sebagai Ibukota Kabupaten mengalami pertumbuhan skala pelayanan fasilitas perkotaan dengan skala pelayanan regional. Beberapa segmen cepat berkembang di Perkotaan Purbalingga antara lain: IV - 20
- Koridor Jalan Sudirman sampai taman alun alun Kota dan Jalan Mayong Kia Kia yang tumbuh sebagai jalur pejalan kaki kota (city walk); - Koridor Jalan Sukarno Hatta yang menghubungkan terminal kota sampai perempatan Kedung Menjangan sebagai jalur lingkar kota mengalami alih fungsi lahan secara cepat; - Jalan Kalikabong menuju Sirongge yang menghubungkan terminal hingga RSU Kabupaten Purbalingga tumbuh sebagai kawasan sentra kuliner; - Kawasan SEGAMAS (segitiga emas) yang berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa Kabupaten Purbalingga. - Kawasan Perkotaan Bobotsari yang tumbuh sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa. b. Kawasan PKLp meliputi Perkotaan Bukateja dan Perkotaan Rembang. Kawasan ini memiliki potensi yang cukup berkembang dan diperkirakan pada akhir tahun perencanaan akan menjadi PKL seperti Perkotaan Purbalingga dan Perkotaan Bobotsari. c. Kawasan strategis agropolitan Bungakondang meliputi wilayah Kecamatan
Bukateja,
Kecamatan
Pengadegan,
Kecamatan
Kejobong dan Kecamatan Kaligondang. d. Kawasan agopolitan lereng Gunung Slamet meliputi wilayah Kecamatan
Karangreja,
Kecamatan
Mrebet,
Kecamatan
Bojongsari dan Kecamatan Kutasari. e. kawasan minapolitan meliputi sentra pengembangan perikanan di lokasi berikut: -
Kelurahan
Kembaran
Kulon
berada
di
Kecamatan
Purbalingga; -
Desa Manduraga berada di Kecamatan Kalimanah;
-
Desa
Kalitinggar
Kidul
dan
Desa
Gemuruh
berada
di
Kecamatan Padamara; -
Desa Kutasari berada di Kecamatan Kutasari;
-
Desa Kajonan berada di Kecamatan Bojongsari; dan
-
Desa Mangunegara berada di Kecamatan Mrebet.
f. Kawasan Daerah Tujuan Wisata Keragaman jenis dan karakter obyek wisata Purbalingga di bagi kedalam beberapa klaster wisata yakni : -
Daerah Tujuan Wisata I meliputi obyek wisata owabong, Desa IV - 21
Wisata
Karangbanjar,
Sanggaluri
Park,
dan
Purbasari
Pancuran Mas, yang dicirikan wisata air, permainan dan ilmu pengetahuan. -
Daerah Tujuan Wisata II meliputi obyek wisata Goa Lawa, Pendakian Gunung Slamet, Agrowisata Serang dan Desa Wisata Limbasari.
-
Daerah Tujuan Wisata III meliputi obyek wisata Ardi Lawet dan Monumen Jenderal Sudirman yang dicirikan religi dan peninggalan sejarah.
-
Daerah Tujuan Wisata IV meliputi obyek wisata Musium Prof Dr. R. Soegarda Poerbakawatja, Masjid Agung Darussalam Kabupaten Purbalingga beserta beragam sentra industri kerajinan rumah tangga.
E. Strategi Pengembangan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur Kabupaten Purbalingga ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
dasar (PSD) dengan
mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur juga untuk menjadi pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Pengembangan
Infrastruktur
Kabupaten
Purbalingga
diuraikan sebagai berikut: 1.
Pengembangan Sistem Air Minum Rencana pengembangan air minum terkait dengan perwujudan realisasi Millenium Development Goals sampai dengan tahun 2016 antara lain : a. Adanya peningkatan akses air minum perpipaan berdasarkan daerah pelayanan di daerah perkotaan dan perdesaan meliputi : Wilayah pelayanan Kota, dari 30 % menjadi 60% atau tambahan pelayanan 17.478 jiwa Wilayah pelayanan IKK dari 30% menjadi 55% atau tambahan pelayanan 37.728 jiwa Wilayah pelayanan Desa dari 30% menjadi 55% atau tambahan pelayanan 18.019 jiwa Sedangkan untuk meningkatkan akses air minum perpipaan dilakukan kegiatan penambahan unit pelayanan yaitu: IV - 22
Peningkatan akses air minum perpipaan melalui pelayanan perkotaan dan perdesaan Penyediaan
prasarana sarana air minum bagi daerah yang
belum memiliki sistem baru Penyediaan
prasarana sarana air minum bagi daerah yang
rawan kekeringan Pengembangan SPAM IKK yang sudah memiliki sistem lama 2. Pengembangan Sistem Persampahan Rencana penyediaan TPA di Kabupaten Purbalingga saat ini dikelola di Desa Banjaran perlu mendapatkan pengoptimalan pengelolaan sampah mengingat kemampuan TPA yang semakin menurun. Perlu tidaknya pembangunan TPA didasarkan pada jumlah timbunan sampah.
Ada
3
hal
yang
perlu
dipertimbangkan
dalam
pembangunan TPA, yaitu : Peningkatan Kinerja TPA, Revitalisasi TPA Banjaran , dan Operasional sistem pengolahan sampah dengan Sanitary Landfill. Arah pengembangan kedepan sistem Persampahan adalah a. Kampanye terhadap masyarakat untuk meminimkan produksi timbulan sampah dengan mengelola sampah dengan sistem Reuse, Reduce dan Recycle. Salah satunya pemilahan sampah organik menjadi kompos dan sampah organik dapat dimanfaatkan lagi ataupun di daur ulang. b. Peningkatan kelembagaan terhadap instansi yang terkait dengan pengelolaan persampahan di Kabupaten Purbalingga. c. Penambahan Penunjang,
kemampuan berupa
SDM
sarana
dan
Sarana
pengumpulan
dan
Prasarana sarana
pengangkutan. d. Pengolahan TPA
dari sistem Open Dumping menjadi Sanitary
Landfill disertai dengan DED Kinerja TPA dan Revitalisasi TPA. 3. Pengembangan Sistem drainase Dalam rencana pengelolaan pelayanan jaringan drainase yang terdapat di Kabupaten Purbalingga meliputi:
Jaringan Primer yaitu sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Purbalingga
Jaringan Sekunder yaitu jaringan yang terdapat di kanan kiri jalan sebagai penampung luapan air hujan dan penyaluran air dari permukaan ke saluran primer sungai. IV - 23
Jaringan tersier merupakan jaringan yang terdapat dalam kawasan permukiman penduduk
Dalam rencana pengembangan jaringan drainase sebaiknya dilakukan dengan mengikuti alur perkembangan jalan raya dengan demikian kondisi jaringan drainase sebagai pengendali terhadap terjadinya banjir pada wilayah Kabupaten Purbalingga.
Program yang perlu dilakukan dalam perencanaan prasarana drainase adalah: a. Peningkatan pemanfaatan jaringan drainase yang sudah ada b. Perbaikan untuk jaringan drainase yang mengalami kerusakan dengan pembersihan gorong-gorong dan fasilitas pintu air, pengerukan sungai. c. Pembangunan jaringan drainase baru untuk menampung aliran air dari air hujan dan permukiman penduduk yang semakin meningkat. 4. Pengembangan Sistem Permukiman Pengembangan permukiman di Kabupaten Purbalingga terbagi daerah perkotaan dan daerah perdesaan, terkait dengan penyediaan sarana prasarana dasar permukiman, antara lain: air minum, air limbah dan sarana sanitasi, serta
persampahan bagi daerah
perkotaan. Sedangkan daerah perdesaan pelayanan persampahan dapat dilakukan secara mandiri. Permasalahan yang mendesak bagi pengembangan permukiman perkotaan adalah timbulnya kawasan kumuh. Sehingga direncanakan pengembangan eco-district untuk penataan lingkungan permukiman perkotaan dengan pendekatan smart city akan mulai diinisiasi. 5. Pengembangan Sistem Perhubungan dan Transportasi a. Jaringan Jalan Jaringan trasnportasi yang ada di Kabupaten Purbalingga adalah jaringan transportasi darat khusunya jaringan jalan. Berdasarkan sistem dan fungsinya dapat dibedakan menjadi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, jalan arteri sekunder, jalan
kolektor sekunder, jalan lokal
sekunder, dan jalan lingkungan. Sistem dan fungsi jalan yang terdapat di Kabupaten Purbalingga diuraikan sebagai berikut : (a) Jalan
Kolektor
Primer,
meliputi
ruas
jalan
yang
menghubungkan : IV - 24
Kecamatan Purbalingga – Kecamatan Bukateja – ke arah Banjarnegara
Kecamatan Purbalingga – Kecamatan Kalimanah – ke arah Purwokerto
Kecamatan
Purbalingga
–
Kecamatan
Bojongsari
–
Kecamatan Mrebet – Kecamatan Bobotsari – Kecamatan Karangreja – ke arah Pemalang
Kecamatan
Bobotsari
–
Kecamatan
Karanganyar
–
Kecamatan Kertanegera – Kecamatan Karangmoncol – Kecamatan Rembang (b) Jalan
Lokal
Sekunder,
meiputi
ruas
jalan
yang
menghubungkan :
Purbalingga – Kutasari
Purbalingga – Kemangkon
Purbalingga – Kaligondang – Pengadegan – Kejobong – Rembang
Karangreja
–
kearah
perbatasan
dengan
wilayah
Kabupaten Banyumas dan Tegal Agar kuantitas dan kualitas jalan di Kabupaten Purbalingga dapat berfungsi dengan baik, maka akan dilakukan upaya untuk memperjelas
hierarki
jalan
yang
ada
serta
meningkatkan
kuantitas dan kualitas jalan, sehingga tercipta jaringan jalan yang dapat mendukung perkembangan Kabupaten Purbalingga serta pergerakan masyarakatnya. Peningkatan kualitas jalan diarahkan pada : (a) Jalan-jalan lokal (jalan penghubung antar desa) yang terdapat di beberapa kecamatan (b) Jalan kolektor yang menghubungkan antar kecamatan (misal Kecamatan
Karangjambu
–
Kecamatan
Karangmoncol,
Kecamatan Pengadegan – Kecamatan Rembang, Kecamatan Karangjambu – Kecamatan Karanganyar) (c) Pengaspalan atau pavingisasi jalan lingkungan (jalan-jalan lingkungan yang terdapat di wilayah permukiman pedesaan) b. Terminal dan Subterminal Kabupaten Purbalingga mempunyai enam buah simpul terminal transportasi darat yaitu satu terminal tipe A (Bobotsari), satu terminal tipe B (Purbalingga), satu terminal tipe C (Bukateja) IV - 25
dan 3 sub terminal (Kutasari, Rembang, Gembrungan). Arah pengembangan terminal Purbalingga dan Bobotsari dilakukan pengembangan
fasilitas
terminal
untuk
mengantisipasi
perkembangan Perkotaan Purbalingga dan Bobotsari. Saat ini terdapat beberapa bus trayek AKAP tujuan Jakarta dan Bandung yang melakukan pelayanan jemput bola ke terminal tersebut. c. Bandar Udara Kabupaten Purbalingga terdapat lapangan udara (Lanud) milik TNI-AU, yaitu lapangan Udara Wirasaba, yang direncanakan menjadi bandara komersial. Luas lahan bandara mencapai 115,042 hektar dengan landasarn pacu pesawat sepanjang 850 meter dan lebar 50 meter. Landasan yang sudah diperkeras ini memiliki pula taxiway ukuran 300 meter x 25 meter. Apron berukuran 100 meter x 45 meter, treshold 600 meter. Untuk mengembangkan
wilayah
Jawa
Tengah
bagian
barat,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan 5 Kabupaten bekerjasama
untuk
mewujudkan
pembangunan
bandara
wirasaba menjadi bandara komersial. 6. Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi Prasarana pengairan Kabupaten Purbalingga yang digunakan untuk mengairi sawah berasal dari bendungan dan saluran irigasi yang bersumber dari sungai besar meliputi Sungai Serayu, Klawing dan Pekacangan. Luas daerah irigasi teknis di Kabupaten Purbalingga seluas 6.044,02 ha yang terseber melalui 61 daerah irigasi. Arah pengembangan sistem jaringan irigasi terutama untuk
meningkatkan
cakupan
daerah
irigasi
yaitu
melalui
pengembangan jaringan Irigasi Slinga. Jaringan Irigasi
Slinga
direncanakan akan mampu mengiri daerah irigasi seluas 6.696 Ha. Pengembangan daerah
irigasi Slinga
akan dilakukan
kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih 5 tahun untuk membangun jaringan irigasi ini.
IV - 26
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2025, maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi hingga saat ini, yang diformulasikan dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2015, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk Tahun 2016 disusun program pembangunan daerah yang akan menjadi
dasar
dalam
penyusunan
kebijakan
umum
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016. Rencana program pembangunan daerah yang tercakup dalam Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
(RKPD)
ini
pada
dasarnya
merupakan baseline sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran. Permasalahan Pembangunan Daerah, Kebijakan dan Program Prioritas, Serta Indikator Kinerja dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas)
urusan wajib non pelayanan dasar, 8
(delapan) urusan pilihan, 5 (lima) penunjang urusan pemerintahan serta urusan pemerintahan umum tersaji pada tabel V.1 dibawah ini.
V-1
BAB VI. PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 tahap ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005 – 2020, dan sekaligus sebagai kelanjutan dari pelaksanaan RKPD Kabupaten Purbalingga pada tahun – tahun sebelumnya. RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 disusun dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan dengan mendorong peningkatan kinerja pemerintah agar Pemerintah Daerah lebih efektif, efisien dan optimal. Pencapaian ini tentu saja dengan tetap mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki, memperhatikan capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, lingkungan strategis dan tantangan pokok yang masih mungkin dihadapi, serta mempertimbangkan kemampuan anggaran yang dimiliki. RKPD Tahun 2016 selanjutnya digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016. RKPD juga dijadikan
dasar
bagi
masyarakat
untuk
mewujudkan
peran
dan
partisipasinya dalam pembangunan sekaligus mengawasi dan memonitor dalam pelaksanaannya. Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2016 akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak. Oleh karena itu agar kebijakan dan program yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2016 tersebut dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sangat diperlukan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk DPRD dan seluruh elemen masyarakat. Dengan tersusunnya RKPD Tahun 2016 diharapkan dapat menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun Anggaran 2016 sehingga secara bertahap dapat diwujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Purbalingga. Purbalingga,
Juni 2014
BUPATI PURBALINGGA
SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO
VI - 1
