BUPATI PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR :
03
TAHUN 2014
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PROBOLINGGO,
Menimbang :
a. bahwa
peningkatan
peredaran
Kabupaten
Probolinggo
ketertiban
masyarakat
minuman
berpengaruh dan
beralkohol
pada
keamanan
di
ketenteraman, di
Kabupaten
Probolinggo sehingga perlu adanya pengaturan terkait dengan pengendalian melalui suatu perizinan ; b. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, maka perlu mengatur Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Probolinggo ; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Probolinggo.
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli
dan
Persaingan
Usaha
Tidak
Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ; 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
59,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ; 8. Undang-Undang Kepariwisataan
Nomor (Lembaran
10
Tahun
Negara
2009
Republik
tentang Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ; 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ; 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
11
Tahun
1962
tentang
Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
2473)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402) ; 12. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 13. Peraturan
Presiden
Nomor
74
Tahun
2013
tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ; 14. Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ; 15. Peraturan Tahun
Daerah
1987
Kabupaten
tentang
Probolinggo
Penyidik
Pegawai
Nomor
Negeri
09
Sipil
di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ; 16. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Probolinggo
Nomor
09
Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah
Kabupaten
Probolinggo
Nomor
06
Tahun 2013. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN PENGENDALIAN
DAERAH
TENTANG
PEREDARAN
DI KABUPATEN PROBOLINGGO.
PENGAWASAN
MINUMAN
DAN
BERALKOHOL
4 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2.
Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3.
Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4.
Perusahaan, adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
5.
Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.
Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan,
pengendalian
dan
pengawasan
atas
kegiatan,
pemanfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 7.
Minuman Beralkohol, adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8.
Pengawasan dan pengendalian, adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5 9.
Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut IT-MB, adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
10. Peredaran minuman beralkohol, adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat. 11. Penjualan minuman beralkohol, adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi. 12. Distributor, adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu. 13. Sub Distributor, adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung diwilayah pemasaran tertentu. 14. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung, adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan. 15. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer, adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan. 16. Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klab Malam, adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pariwisata. 17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol. 19. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disingkat
SKP-A,
adalah
Surat
Keterangan
untuk
pengecer
minuman
berlakohol golongan A. 20. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A, adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Berlakohol golongan A.
6 21. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo. 22. Rumah Sakit, adalah sarana pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan praktek dokter. 23. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu
standar
pemeriksaan
untuk
menguji
kepatuhan
pemenuhan kewajiban dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
dan
retribusi daerah. 24. Penyidikan tindak pidana, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup peraturan daerah ini mengatur ketentuan mengenai : a. penggolongan minuman beralkohol ; b. ketentuan perizinan ; c. larangan ; d. sanksi adiministrasi ; e. pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ; f. penyidikan ; g. ketentuan pidana ; h. ketentuan penutup.
BAB III PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 3 Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut : a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen) ;
7 b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) ; c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Pasal 4 Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri (impor), pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
BAB IV KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai pengecer atau penjual langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB. (2) SIUP-MB yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan minuman beralkohol golongan A. (3) Pengecer
yang
hanya
menjual
minuman
berlakohol
golongan
A
wajib
memiliki SKP-A. (4) Penjual Langsung yang hanya menjual minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A. (5) SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung diterbitkan oleh Bupati. (6) Ketentuan mengenai Format SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 6 (1) Jangka waktu SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
8
(2) Perpanjangan izin dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. (3) Tata cara permohonan, persyaratan, penerbitan dan evaluasi izin diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Bagian Kedua Tata Cara Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 7 (1) Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C dapat dilakukan melalui penunjukan kepada distributor atau langsung kepada sub distributor, penjual langsung atau pengecer oleh produsen atau IT-MB berdasarkan perjanjian tertulis. (2) Dalam
hal
produsen
atau
IT-MB
hanya
menunjuk
distributor,
maka
penunjukkan sub distributor, penjual langsung atau pengecer dilakukan oleh distributor berdasarkan perjanjian tertulis. (3) Distributor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling banyak hanya
diperbolehkan mendapat 3 (tiga) penunjukan yang berasal dari produsen atau IT-MB atau kombinasi keduanya. Pasal 8 (1) Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hanya dapat melakukan pengedaran minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada penjual langsung dan/atau pengecer yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis. (2) Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling banyak hanya dapat memperoleh 3 (tiga) penunjukan yang berasal dari produsen atau IT-MB atau distributor atau kombinasi ketiganya. Pasal 9 (1) Penjual
langsung
dan/atau
pengecer
paling
banyak
hanya
dapat
memperoleh 3 (tiga) penunjukan yang berasal dari produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya. (2) Penjual langsung dan/atau pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C dari produsen atau IT-MB atau
9 distributor atau sub distributor yang
menunjuk
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 7.
Pasal 10 (1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di : a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan ; b. toko bebas bea ; dan c. tempat tertentu. (2) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual ditoko pengecer dalam bentuk kemasan. (4)Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya. Bagian Ketiga Labelisasi Minuman Beralkohol Pasal 11 (1) Pada setiap kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang beredar dan dijual di wilayah daerah wajib dilengkapi dengan label. (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa indonesia, angka arab dan huruf latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai : a. nama produk ; b. kadar alkohol ; c. daftar bahan yang digunakan ; d. berat bersih atau isi bersih ; e. nama dan alamat pihak yang memproduksi ; f. pencantuman tulisan “Minuman Beralkohol”. (3) Selain label sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membuat sticker yang memuat nama, alamat pengecer atau penjual langsung, masa berlaku izin dan nomor keputusan.
10 Bagian Keempat Pelaporan Pasal 12 (1) Penjual langsung dan pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Kepala Daerah Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. (2) Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B kepada Kepala Daerah Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut : a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret ; b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni ; c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September ; d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember. (4) Tata cara penyampaian dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
BAB V LARANGAN Pasal 13 (1) Setiap orang pribadi dilarang : a. memproduksi minuman beralkohol di wilayah daerah ; b. meminum minuman beralkohol di tempat umum selain di tempat tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan daerah ini maupun tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ; c. membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter) ;
11 d. menjual
secara
eceran
dalam
kemasan minuman beralkohol golongan
A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat yang berdekatan dengan lokasi sebagai berikut : 1) gelanggang
remaja,
kaki
lima,
terminal,
stasiun,
kios-kios
kecil,
penginapan remaja dan bumi perkemahan ; 2) tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan
kantor
pemerintah
dengan
radius
sekurang-kurangnya
200 (dua ratus) meter ; 3) selain tempat tertentu lainnya. (2) Produsen, IT-MB, Distributor dan Sub Distributor dilarang menjual minuman beralkohol secara eceran kepada konsumen akhir. (3) Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15% (lima belas persen) dan golongan C. (4) Penjual
Langsung
golongan
A,
dan
golongan
Pengecer B
dan
dilarang golongan
menjual C
minuman
kepada
pembeli
beralkohol dibawah
usia 21 (dua puluh satu) tahun dan mahasiswa, yang dibuktikan dengan Kartu Identitas. (5) Pengecer dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol ke pengecer lainnya baik secara eceran maupun dalam jumlah besar. (5) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C. (6) Setiap
orang
mengkonsumsi,
pribadi
atau
menyimpan,
perusahaan menjual
dilarang
dan/atau
memproduksi
mengedarkan
atau
minuman
beralkohol yang tidak termasuk golongan A, golongan B dan golongan C termasuk di dalamnya minuman oplosan.
BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 (1) Dalam hal pemegang izin tidak mentaati ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa : a. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali ; b. pemanggilan ; c. penutupan sementara sarana tempat usaha ;
12 d. pencabutan izin. (2) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 15 (1) Pengendalian
dan
pengawasan
terhadap
peredaran
minuman
beralkohol
dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : a. IT-MB, Distributor dan Sub Distributor ; b. Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol golongan B dan golongan C serta Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya ; c. Perizinan, impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C dan kemasan ; d. Tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C. (3) Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dari gudang penyimpanan. (4) Kartu
data
penyimpanan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang. (5) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan. Pasal 16 (1) Dalam
rangka
pelaksanaan
pengendalian
dan
pengawasan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 dapat dibentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur-unsur :
13 a. Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang
mempunyai
tugas
dan
tanggungjawab dibidang perindustrian dan perdagangan ; b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dibidang kesehatan ; c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dibidang pariwisata ; d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dibidang keamanan dan ketertiban ; e. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya ; f. Unsur Organisasi Keagamaan ; g. Unsur Organisasi Kemasyarakatan. (2) Masyarakat
dapat
melaporkan
kepada
pejabat
yang
berwenang
apabila
mengetahui adanya penyalahgunaan dan pengedaran minuman beralkohol. (3) Pejabat yang berwenang memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Prosedur dan tata cara pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 17 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ;
14 d. memeriksa
buku-buku
catatan
dan
dokumen-dokumen
lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ; i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ; j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 18 Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 13 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
15 BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo. Ditetapkan di
Probolinggo
Pada tanggal 25 Juli 2014 BUPATI PROBOLINGGO ttd Hj. P. TANTRIANA SARI, SE
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 tanggal 28 Juli 2014 Nomor 02 Seri E. SEKRETARIS DAERAH ttd Disalin sesuai dengan aslinya : a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Tata Praja u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM
SITI MU’ALIMAH, SH. M. Hum. Pembina Tingkat I NIP. 19630619 199303 2 003
H. M. NAWI, SH. M. Hum. Pembina Utama Muda NIP. 19590527 198503 1 019
16 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR :
03 TAHUN 2014 TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PROBOLINGGO
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa peningkatan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Probolinggo
berpengaruh
pada
ketentraman,
ketertiban
masyarakat
dan
keamanan di Kabupaten Probolinggo sehingga perlu adanya pengaturan terkait dengan pengendalian melalui suatu perizinan. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Probolinggo. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup jelas.
Pasal 2
: Cukup jelas.
Pasal 3
: Cukup jelas.
Pasal 4
: Cukup jelas.
Pasal 5
: Cukup jelas.
Pasal 6
: Cukup jelas.
Pasal 7
: Cukup jelas.
Pasal 8
: Cukup jelas.
Pasal 9
: Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (1) huruf a
: Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (1) huruf b
: Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (1) huruf c
: Yang dimaksud dengan tempat tertentu adalah
tempat
pelaksanaan keadaatan. Pasal 10 ayat (2)
: Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (3)
: Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (4)
: Cukup jelas.
yang kegiatan
mempunyai upacara
17 Pasal 11
: Cukup jelas.
Pasal 12
: Cukup jelas.
Pasal 13
: Cukup jelas.
Pasal 14
: Cukup jelas.
Pasal 15
: Cukup jelas.
Pasal 16
: Cukup jelas.
Pasal 17
: Cukup jelas.
Pasal 18
: Cukup jelas.
Pasal 19
: Cukup jelas. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18
