\
g/6tAru
ttuvng
BUPATI MAI}TUJU PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR. 13 TAHUN 2011
TENTANG
STANDARPRoSEDURoPERASIoNALLAYANAN INFoRMASIPUBLIKDILINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATENMAMUJ!'J
i.1-ryY-.84I
,l il'
BUPATI MAMUJU
Jl. Soekarno Hatta No, 7 Trp. (o426) 27707 Fax. (O426) 27462 Mamuju Kode pos 97577
PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 13 TAHUN 2O11 TENTANG
,
srAN DAR
fl^?;':3'Y5^fi
'ffiffLo,Ht'lISIiXr'.T,'fl Xilffil
PU
BLrK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA :
l,
BUPATI MAMUJU,
I
M'enimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3, pasal 4 huruf a, pasal 38, dan Pasal 44 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang stanJir Layanan Informasi Publik, Yuncto Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi eu'blik, makJ perlu Nom or 14 ileneiuptun Peraturan Bupati tentang Standar Prosedur operasional Layanan Informasi pubrik Diringkungan pemerintah Kabupaten Mamuju.
Mengingat
:
1. undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran t,tegara Republik Indonesia Nomor tB22); 2' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun zooi Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor !2 Tahun 2008 tenting perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang eLmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20bB Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Reppbrik Indonesia Nomor a}4il; 3' Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 2o0B Nomor 61, '- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a}ae; 4' Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nom or rr2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O3B);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2oo9 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nom or Li2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SA7\; -6' Undang-Undang Nomor 12 Tahun ZOi r tentang pembentukan peraturin Perundang-Undangan (Lem.baran Negara nepubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan pemerintah Nomor 3g'iahun 2007 teniung pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan Dierah pr6vlnsi, oan Pemerinthan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran rueglra n.pruri'r. injop1uiiu Nomor a737); B, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2orb ruom ir 74, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 5135);
9' Peraturan Pembrintah Nomor 61 Taun 2010 tentang pelaksanaan Undang" Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbu-kaan Informasi publik
B.A
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonerisa Nomor 5149)) 10.. Peraturan Komisi Informasi Nomor l Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tarnbahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1); 11, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2007 tentang
a
-;.
o
p D
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2007
SI
ir :
P
Nomor 11); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor L2 Tahun 2007 tentang Pem,bentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknik Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2007 Nomor t2); 13, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2007 Nomor 13)i
rT
N
o S(
K S
t4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 15 Tahun 2.007 tentang i Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mamuju (Lembaran Daer,ah Kabupaten Mamuju Tahun 2007 Nomor 15) i
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2007 Nomor 16)' 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten uju (Lembaran daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2009 Nomor 2);
MEMUTUSKAN
tv
ft
'
rr i
la
I
p(
p(
',
C.
ut
te
15. Si Yi
:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
LAYANAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN KABUPATEN
MAMUJU.
PEMERINTAH
.:
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
(1)
Pr
(2) Pe
1
di
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Mamuju sebaqai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Mamuju' Z. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fingsi Pemerinta[an yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Manruju dan menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat di daerah otonom Kabupaten Mamuju. 3, Urusan Wajib adalah Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan kepada daerah otonom untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ket'ertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. Pelayanan Dasar adalah Jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Bpdan Publik adalah Lembaga Eksekutif Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, 5 6 Iriformasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta informasi ldln yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana dimaksud ddlam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 7. pdjaUat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat dengan sebutan PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, p{nyediaan, dan/atau pelayanan informasi di setiap Satuak Kerja Perangkat Daerah (tXnOl dan bertanggung jawab langsung kepada Atasan PPID sebagaimana dimaksud d{lam Peraturan idl.
de
Ml
(3) PF di,
;(1)D;
lln ee
](z) mi be
1) F" ioit
I 2) l*. I
i
['
I
I
t i
I
ii
I
.,..,.1 I
Di
dliii Atasan PPiD adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPiD dan/atau Atasan atasan langsilng PPID bersangkutan, ^*j.i.' berbagai sarana .ataLl 9. Meja Infoimasi adalah temfat Pelayanan Informasi Publik serta fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahka0 informasi Publik. ; perolehan Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistimatis tentang Informasi Daftar [0. termasuli informas.i. publi.k yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak IiI seluruh yang dikecualikan' ul^uuusrrl\s,r' llllul lllqJl Y9llv informasi publik adalah Warga Negara dan/atau Badan Hukum Indonesia yan$ r rvr Informasi I v. rvr ll.pemohon Undang-Undang I14. mensajukan inrarmrci iil'L:""I-T:lIili,,,.o'ut" nr rhlilz cohanaimanA cjiatur dalam dalam Undang-Undang -, -.- --r..r--- -^--^!^^A^^ n.t1.919."n inrormati, Nomor'14 Talrun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan hukum, atau badan publik 12, Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, -iilomor t4 Tahun 2008 tentang dalam UnOang-gndang
8.
i
sebagaimana dimaksud Keter:bukaan Informasi Publik. 13,Sistim informasi layanan informasi daerah adalah suatu sistim yang mendokumnetapi\alf dan data terkait mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan layanan informasi dan sebagai bahart lainnya menjadi informasi yang disajikan t "puu masyarakat, pengambilan keputusan dala[r rangka perencanaan pelaksanaan, pelaporaf ri pertangg ungjawaban,
utalla Centre atau pusat pelayanan, adalah suatu unit kerja yang memiliki fungsi berbasis Cal/ Going out melakukan dan/atau ;;frk ;"*ii*u panggitan lincomiing call) ! teknologi informasi dan data base yang terintegrasi' diidentifikasikan dengan suatu alamat I5.Situs adalah daerah lokasi jelajah pida internet, yang unik,
ti+, -1 Catt
BAB II INFORMASI PUBLIK PELAYANAN PETUGAS DAN FCJAEAT
Bagian Kesatu Peiabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pasal 2
Mamuju selaku Badan (1) Dalam pelayAnan Informasi Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Publik menunjuk dan mengangkat PPID' (1), ditunjuk dan dan pengangkatan PPID sebagainrana dimaksud pada ayat (2) ' ' Penunjukan Eselon III dan Sruktural Jabatan jabatannya dari diangliat secara Ex Officio atau karena Kabupaten Pemerintah lingkup dari labatan lain yang dipersamakan pada semua SKPD Mamuju. ditunjuk dalq (3)PPIDpadaSKPDyangberbentukKantor,Kecamatan,RSUD,dan Kelurahan diangkat secara Ex Ofiicio dari masing-masing SKPD bersangkutan' I
n lr
ti
ll ,
;
Bagiai Kedua Petugas Informasi
R rR
Pasal 3
rn
rl,
la '19
.rk
tn
Petugas menugaskan Pe lrrt outu, pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, PPID berwenang koordinasinya. 1'-' rnJor*uri Junlutau Re5-abat Fungsional dibawah wewenang dan oleh se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditusaskan -Retp itrlij.*n.;-r;f"h"si PPID labatan yang dibawah ada daii Pejabat Strukturai Eselon IV masing-masing bersangkuta n '
I
4
au ah ud :aJit
]8, 'ah ;ud
Bagian Ketiga Pejabat Atasan PPID
Pasal 4" jabatannya struktural Eselon II pada setiap sKPD, secara Ex officio atau karena rtlpelabat 'iaitun;uf< selaku Pejabat atasan ?PID' dan Kelurahan' secara Ex Officio SKPDf yang UerUentuk Kantor, Kecarnatan, RSUD 2)lKepala l---t -t 'lpituniut selaku pe-3abat atasan PPID pada masing-masing SKPD bersangkutan'
i.t:
)
'-li
I
(3)
Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) be'rfungsi'untuk fiejabat f'pemberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis untuk disampaikan kepada Remohon informasi pubr'ik yang mengajukan keberatan.
BI\B
III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PPID
pasal 5
PPID sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertanggungjawab dibidang rayanan informasi publlk yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediian, dan pelayanan informasi publik.
i Pasal 6 (1) PiPID bertanggung iawab mengkoordinasikan penyimpanan dan mendokumentasikan s€luruh informasi publik yang berada di sKpD masing-masing. (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana aimir.rua pada ayat (1) pplD bertugas pengumpulan seluruh informasi pubtik secara fisik oari masing-masing :]l".nglo:tginasikan p,etugas informasi pada unit/satuan kerjanya yang meliputi: ai. informasi yang:wajib disediakan dan diumumkan ;'J;;'berkara; bp informasi yang wajib tersedia setiap saat; .^. :l . informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon Informasi publik. (J) lJalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ppID bertugas rnengkoordinasikan Pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap seksi/sub bagian dibawah PPID dalam rangka pembuatan dan iemutahiran Daftar Informasi publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. (4) Penyimpanan Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang kearsipan. i
PP
jar
(1) (2)
Pasal 7 (1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi yang merupakan Urusan Wajib SKPD-nya yang dapat diaskei oleh publik. .(2) publik Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana d'imaisud pada ayat (1), ppID bertugas mengkoordinasikan penyediaan pelayanan informasi publik melalul pengumuman dan permohonan.
hal kewajiban mengumumkan informasi pu blik, pplD bertugas untuk mengkoordinasikan: a' pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan b, penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa y"ng dipergunakan oleh penduduk setempat, (4) Dalam hal adanya permohonan Informasi publik, ppID bertugas: a. mengkoordinasikan Informasi publik yang dapat.diaksei oleh publik dengan petugas infomasi diberbagai unit pelayanan informasi untuuk memenuhi permohonan informasi publik; b, melakukan pengujian tentang konsekwensi yang timbul sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Fublik sebelumhenyatakan informasi Publi k tertentu dikecualikan; L menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak; .: (3) Dalam
atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan mengembangkSn kapasitas petugas informasi dan/atau pejabat Fungsional dalam rangka peningkatan kualitas layanin Informasi publik. (s) pa atas penyediaan dan pelayanan Informasi pubtik, pplD ]3i-!.1 terdapat keberatandan he memastikan agar pengaiuan keberatan diproses :119-::,__Tengkoordinasikan . $e rdasarkan prosedur penyelesaian keberatan aplnita permohonan informasi publik
I I
menghitamkan
I
1','
-i
' 9r
Dal ,1. :
'i
I
lr
r;1wt'ry'*'*
tt ,
Pasal I tugas dan tanggungjawabnya, pplD berwenang:
(1)
(2) I
l.rj
I
( r
j.r,
lc trc
I
a. mengkoordinasikan setiap seksi/sub bagian
informasi publik;
b. c.
SKPD-nya dalam melaksanakan petavanf
ni
pubrik dapat diakses pubrik atau tidak berdasarkan pengujiAnl ; g # ;, ffi H : ::?"1n,:,"jT: ::: *Y:11 ^' ",1? r1a 3r :s r p, oI Iiir,: r"..;; i; ;,ffi" 1' :;.'i'( -; ; ;"?,ff !;,r;H::," i ll 1" l:, ::- ryo
[:i::yi::::y:::i,T:lT:rj
i l,
ff penotakan tgfse"but; dan l:ffilyi:::1ii:"1:^nu*-o"iiui"
iil il
;::i??
'*]I"I'in",.E [i::.,,'."J,Tf i]^.l1?T1;', .iinn ;,Ld;;,lil;i;::,i'::["'J'T,[T: ;;;*;;J"l#;'f
i
I
) rr. I
i,,l";ilTr:j',?.j: _"ffi:[.'."ij: ratan atas
dan koordinasinva untuk membuati il:[X1,X'-*;::13:: *1"*:;*:,?::T^"y-"-*elung oartar i;;;;"'i 'il;;,1";:::ly"oJ.?:'i: *?T,11XI kurangnya 1 7i#,T?:,,T:ll*il?',11": [?[J'X;i', (satu) kali dalam sebulan.
I i
pasal 9 PPID bertanggungjawab kepada Pejabat Atasan ppID dalam melaksanakan tugas, jawab dan wewenangnya. tanggung i
BAB IV STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
I I
i i
l.
Bagian Kesatu Umum ('1) s,etiap orans:
,:f::r;:,' lf,o,'l densan cara merihat dan mensetahui informasi serta.mendapatkan sarinan informasi pubrik. ,setat
(');i#[ilf
berhak rnemperorel
["5:t#.l'fl, [iUlli
sta
nda
r
La va n a n
rr.?il'J3,"#?i,?""
e ra Iu
i
pe ns u m u m a n
(1)Badan pubrik sebasaimana dimaks:g'!:::lf,urur ;informasi yang wajib disediakan dan dlumumkan 10 ayat (2) wajib mensumumkan r".uru berkala sekurang-kurangnya Resmi dan papan pensumuman densan cara yans mudah diaskes oteh il:iil'r."ijfls (2) Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempergunakan Bahasa Indonesia yang baik dan b6nar, mudah di .pahami serta 'oupul rrrErrrPEr mempertimbangkan trrrrudn9Ka penggunaan
bahasa yang digunakan penduout dliempat, (3) Pengumuman Informasi r"5ugiiruriair.r.irj'r.0,
ayat (1), ayat (2), disarnpaikan basi masvaratli ounsun r"iluniprun berbeda untuk *iffi":"1:'#trl?ffirlemudahikan
i
Informasi yang waiib di sediakan dan :ilTll?.n k,, dalam secara berkara sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) terdiri atasr I
a,
,: i I
profit Badan pubtik metipuri: lnto,rl:_r]r!"_ltlng I' lnrormasi tentang kedudukan atauyang domisili beserta lengkap, ruang lingkup kegiatan' maksud dan tujuan, tugas oan rungii ,aramat publik beserta Kantor unitBadan unit dibawahnya; 2' struktur organisasi, gambaran-umum seffap unit kerja, profil pejabat struktural; 3' laporan harta kekaylan bagi Peja.b.at rrrugSru wajib metalrtannya vung tetah g5."if;irff|u;['ffffifu11fji,'air.iii,ti,'"rl['xomisi pemuerintasan yang Korupsi ke
L b. ringkasan finokacan informasi,tentang. infnrmaci ranl-r^^ program dan/atau
lingkup Badan pubrik yang ietuiang-kurangnya kegiatan yang sedang di jalankan dalam terdiri atas: nama program dan kegiatan; 1, 2' penanggunjawab,, perJksana program dan kegiatan serta nomor terepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
3. target dan/Atau capaian program dan kegiatan; 1. jadwal pelaksanaan kegiatan dan program; anggaran program
i
B.
dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah; agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan publik; informasi khusus lainnya yang berkaitJn langsung dengan hak-hak masyarakat; informasi tentang penerimaan calon peglwai- danfatau pejabat Badan publik
.
informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan publik yang
:. I7 '
f
Negara; ,:'
menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang diialankan beserta capainnya; (:. Ringkasan laporan keuangan yang seku rang:kurangnya terdiri atas: 1, neraca dan,;laporan realisasi anggaran; 2. neraca; 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku; 4. daftar asset dan investasi. ei Ringkas.an laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: permohonan Informasi publik yang diterima; 1. jumlah waktu yang diperlukan dalam memenuhi ietiap pemohonan Informasi publik; ?. jumlah permohonan 3. Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi publik yang ditolak; 4, alasan penolakan permohonan Informasi publi[. f |, informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bapi publik yang dikeluarkan oleh Badan puUtit< yang-sekurjng-kurangnya terdiri atas : 1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan perundang-undangan, KepuLusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan. 2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keput0san, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan ; 9. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi; h. informasi tentang tata cara pegaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkin izin , atau perjanjian kerja dari Badan publik yang bersangkutan; i, informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan Perundang-Undang terkait; j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan publik. (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambatlambatnya 1 (satu) kali dalam setahun,
Pasal 13
(1)Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) wajib mengumumkan
informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dengan menggunakan bJhasa yang dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpi adanya-[enundaan. --. (2) [nudah padan Publik tersebut pada ayat (1) wajlb mengumumkan secara berkala informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena flampak dan megYediakan sarana prasarana bagi penyebarluasan- informasi keadaan a
ru
rat.
(3) pad.an Publik tersebut pada ayat (1) yang berwenang memberikan izin dan/atau membuat perjanjian deng,an pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam hajat idup orang banyak serta ketertiban umum wajib: rr {vlenyediakan s}rana dan prasarana yang menjadi bagian dari penyebarluasan informasi keadaan darurat. I
I
I I
il.
r1;
Pasal 14 Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dinraksud dalam pasal 1l ayat (1) meliputi: a' informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau
benda-bend4,angkasa; b' informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan industry atau teknolo!i, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan din-kegiatan keantariksaan; 1 c. bencana sosial seperti kerusakan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antbr .' komunitas masyarakat dan terori :
'
d.
informasi'.tentang jenis, persebaran, dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang ber:potensi menular;
e. informasi tdhtang racun pada bahan makanan yang clikonsurnsi oleh masyarakdt, dan/atau; f, informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik. Pasal 15 Standar Pengumuman Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak cia n kepentingan umum sebagaimana dimaksud dala pasal 14 sekurang-kurangnya meliputi: a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan; b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik bersangkutan; c. prosedur dan dampak evakuasi apabila keadaan darurat terjadi; d, cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan; e, cara mendapatkan bantuan dari plhak yang berwenang; f, pihak-pihak yang wajib mengumunrkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan kepentingan umum; g. tata cara pengumuman infoimasi apabila keadaan darurat terjadi ; h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publjk dan/atau pihak-pihak yang berwenarig dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan. i
:
.
1
t
sta
'l 't
nda
r
La ya n a
n,
"ri,-il::l
[Ti;
"
e ra ru
i
pe rm o ho
na
n
Pasal 1d Seluruh informasi publik yang berada pada Pemerintah Kabupaten Mamuju selain informasi yang dikecualikarr dapat di akses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik. ,
i
ti
"l
) il
l 1
t t
Pasal 17 (1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis, (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon : a. mengisi formulir permohonan; dan b. membaya.r biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan. (3) Dalam hal $ermohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohoda;n informasi publik tercatat dalam I'ormulir permohonan. (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurangkurangnya memuat : a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan informasi publiik di registrasi; b. nama; c. alamat; d. pekerjaan; e, nomor telepon/hp/e-maili .. f. rincian informasi yang dibutuhkan; g. tujuan penggunaan informasi; h. cara memperoleh informasi; dan i, cara mendapatkan salinan informasi. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini. :
'f' I
I
Pasa!18
(3)i
lii jli iir i i terah diberikan nomor pendaftaran
(1) Pplo wajib mengkoordinasikan pencatatan permohonan rnformasi ,"n.u,lil"nu'pl"orror,onan pubtik datam Informasi publik permohonan daram reoisrer register . - ilffi#|';:nmengkoordinasikan
;
,r,,':l3r}.i:r,#"fl?;l (,4) sebasai tanda bukti :::_r:l:1LTIll_?,un, ,y,un9, permohonan irirr*.ri"oro,i['llrJ;;il1.:'"*?;:il urseldrlKan Kepada ;:[ilJ""TlrT:i?J pemohon informa: publik' (3) Qalam hal permol'ionun nohonan informasi .-, :":"" melalui ^.,a: ,- dilakukan i ^r^.-=-, publik surat atau pemohon i waiib-iremastikan diberikannva nomorelektronik pendarrara. pIJ. ,.., (l)r , ,,. fl:iil'rJiiflilii;,"1i.'o Il'c (4) ualam (+'/ Dalam hal permohonan informasi infnrrnaci publik nrrFrrir, dilakukan r:r^r...,-^ melalui surat atau faksimili atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi (2) r badan puiliir. untuk memueriian nomor pendaftaran secara langsung, PPID wajib memistikan no*o,. p"ndufturun orKlrlmkan Jl[iri,,tun kepada pemoho informasi publik. i: pemohon _""."'.::"""'Ldrdrr ^l- avar ^ pada (4) dapat diberikan bersamaan densan ic i]] i"'ru:;"i#fl?:?;* ilBiflaimana ,.,;fi?"#?:l
]
i
'c
E
b
.S^:r,,,Tl::. bukti ::11,.:^-pi1rli, permohonan
(') Ri::i?:,::T::?in^i'^,inda
i:'l'iff.??S::il1f;::nlnni;i;;;il bi tanggal permohonan; .-"-"t pemohon informasi
:i aramat; l:ru dl
permohonan yans (eran terah diberikan informas, oro,,rul,,,
;ffi;i:',?il'ilu,,uns-kurangnya memuat:i
format informasi yang
pubtik; rvv,r\'
h I
s. s(
, (4)
"
atau
ull*.lrrd
unruk merihat dan mensetahui
I;l
tu';;
blla
ini.
inrormasi
a. b, c.
d. e. r.
i
:, ,
akses bagi pemohon untuk melihat informasi publik yang untuk membaca dan / atau memeriksa informasi dibutuhkan pubrik
I I
9.
tentans tata cara mensajukan keberaran beserra formurirnya
o'o"k meminta sarinan inrormasi, pprD wajib 3;;'l-""H1."3,?T."::l n,T;"j[?'ln, Pemohon informasi publik memiliki akses untuk melihat jnformasi publik yang 'dan flfJiil?:i? :lfiIffi,,
,un, ,"'nuiii
,n[,[-i,.;;il
tJ,.H:flr#onT?i.,if,
fl:#ffiSiinformasi
J#'"
puiii; 17 Undang_ iooe ientans (ererbukaan inrormasi - puuur. apabila
tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bita
I
I
i
I I I | 1{
(tp)
/ atau memeriksa inrormasi
Femohon Informasi pubrik mendapatkan sarinan informasi yang dibutuhkan. femberian alasan tertulis dengan r"ngu., tepala-ti"t"ntrun-dalam
I
i din tisl oat I sur I terr (9) Dal
memberikan alasan-tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2008 tentung i<;t"rbukaan informisi publik 17 Undang-Undang apauira permohonan I,?ffi, llntun'n
ffifJffftilflt"t'
(
)
I
i
il1
ri
-dldElT":T=nEa;m;=3:1:iii;r"4.anqiill1,+u1.:T:.TrEilr,Tffitt.]wlry--r
oirr lnr. dun Cerr
van qen 4iPe Florr
tlan
(:12) Fbrr
tjl
SffiTEirE"{n
n. j,
(r7) peJ
vang
:illln:vang')memadJi i I
D,
(5) D;
dan tanggar pemberitahuan.terturis serta p-;b;;;in'rormori oun; o'' biaya serta cara pembayaran untuk mendapatlan informasi publik yang (8) Format registerdiminta, germoh3hun ,Lbuguimana 'Jrmiksuo pada ayat (7) terdapat pada Lampiran rr dan iherupakan bagian yang tiJak i"ri'isur,r.un dari peiaturan
b.
D
at
Oituasii;
inrormasi publik
r
(3)
apakah pemohon informasi insin merihat keputusan untuk menerimal menolak, atau menyarankan kebadan publlk lain informasi yang diminta berada dibawahrk"*"nungun badan pruritluin; m. arasan penorakan bira permohonan informasi --- "' '3rn; proiir, ditorak; n, hari
l|lSililon "'3;l?,[ a' memberikan
:
i:
,
.];:frJrT,?:l!.:ilJ?:?j,.#il..,.,
:l'
:p
;
e. pekerjaan; f. nomor kontak; informasi pubtik yang diminta; I tuJuan penggunaan informasi; l:
i,
d
nomor nomor ,i
I I.
dlimi
.{,,
ffi;3r:q;:-€Y:*i,.
''v
j.;.-:
r'errrqrlr^qrr
pubrik
i-' PElrrullurl IrllOrmasl PUDllk Sebagaimana sebasaimana dimakSUd padai aVat dimaksud pada .r., (f-) iLii !r)53lo,yji,?,I:[:::iTA?"]*l-Tf:lmasi pu.ryurur.n seoasaimunu oirnu'rlJrjij"7,{}"!Eii i1.. *ijll^fj,l 9j::::..1".1.,T-T,"l"ngfupj 17 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari keria'selat,peimohona-n informasi -i;;;;;;; ,;;* o,uj;;-J"'[;'i ';;;k ' (o) o):11? peimohonan 'p"rono[ peimohonan pemohon informasi pubtik ,"uuil'i'i.'r"'lli"lrjnl ;#;;',';.r"'l[i.lrjni :.?]b,,T".T.ttitu.n ::l? ayat :,?lb,,T",T:r.ritun pada (1) dan (2) tercatat dalam register permohonan
iter ran
pasal 18.
taEi
'lon
seuagaimana dimaksud rq^ruv dalarl uqrq
ji
:
pasal 20 ([) eelo wajib memberikan pemberitghuan tertulis yang rnerupakan jawaban I Jv'rseerr uquqrr Badan Puur publik i atas setiap permohonan Informasi publik. (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan: , a' apakah informasi publik yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak; : b' memberitihukan pada badin publik mana yang menguasai informasi yang diminta informasi tersebut tidak berada di penguasaannya; ii c' dalam.hal menerima atau menolak permohonan informasi puOtit< berikut alasannya; d. bentuk informasi publik yang tersedia; : e' biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan informasi publik yang dimohon; ,i f' waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi publik yang dimohon; r g' penjelasarl atas. penghitaman/pengaburan informasi yang dimohJn bila ada;dan '.1 ; h' penjelasan apabila informasi tiAat< dapat diberikan /rr Nqrsrrq karena uEr..rrrr belum Ldikuasai atau belu#p didokumgntasikan. .]. (3) Dalam hal Informasi Publik yang dimohon diberikan baik sebagian atau seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID waiib menyampaikari pemberititr;;; 'f"fui-i;' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan Informasi publik yang dimohon. (4)Dalam hal Informasi publik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan baik sebagian ataupun seluruhnya namun tidak disampaikan pada saat permohonan ppID wajib.menyampaikan pemberitahuan tertulis dan informasi publik yang dilakukan, dimohon kepada pemohon Informasi sesuai dengan jangka waktu,yang diatur dalam peraturan ini. (5) Dalam hal permohonan Informasi iuutlk ditolak,'irpro waiib menyampaikan pemberitahuan tertulis secara bersamaan dengan surat Keputusan pptd tentang penolakan permohonaq I Hvr I I rvr rvr rq r r-'
aat
:
ara ran
'lon
lan nor
i
It:
;
ran a
infOfmaSi, (6) Surat keputusan PPID tentang penolakan Permohonan Informasi oleh ppID sebagaimana :'v,r's,'i dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat: a. nomor pendaftaran; b, nama; c. alamat; d, pekerjaanl e. nomor telepon/email; f. informasi yang dibutuhkan; g, keputusan pengecualian dan penolakan informasi; h. alasan pengecualian; dan
tgu )ila
tda
I
i'
konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi. (7) Pemberitahu5n tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi publik ydng dimohondisampaikanpalinglambat10(sepuluh)harikerjasejakpermohonanditerima. (8) Dalam hal permohonan Informasi Publik tiaat oisampaikan rl.uiu tanjsung atau metalui surat elektronik, nomor pendaftaran disampaikan bersamaan aerrgi; pemberitahuan J-"
asi
i
:an rn9 ,n9
I
'an
I
tertulis.
Dalam hal PPID belum menguasai atau belum mendokumentasikan informasi publik yang f) dimohon da{' / atau belum dapat memutuskan apakah Informasi yang dimohon termasuk
rya
I
jib
I
,un, dikecuarikan, pprD memberitahukan [9'::,:1",1*ll-, qemberitahuan tertulis beserta alasannya.
plrpanlansan waktu
(1P) Herpanjangan sebagaimana dimaksud pada asi
ayat (9) beserta penyampaian informasi publik (7) hari kerja sejak :ang[i *;ki; sebagaimana dimaksud paOa ayat (7), "dan tidak dapat
ytang dimohon dilakukan selambat-lambatnya tuju'n
ng
qemberitahuan tertulis {iperpanjang lagi, ('1) Flormat pemberitahuan tertulis sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdapat pada tlampiran rrr sebagai bagian yang tidik terpisahkan dari peraturan ini. :P]l3] :rt:l_keP,utusan PPID tentang penolqkan perrnohonan Informasi sebagaimana I
I
rgrild rila t
'i'1' :li?:r:,!_-p3!-? -?vut (6) .terdapat pada Lampiran rv sebasai basian yans 19rptsankan ctari peraturan ini. i
l1
li
tidak
rPasal 21 (1) PPiD mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan Informasi Publik seringan mungkin. (2) PPID menetapkan standar biaya perolehan salinan infsrmasi Publik yang terdiri atas: tsi biaya penyalinan informasi publik; b, biaya pengiriman informasi publik; dan c.: biaya pengurusan izin pemberian informasi publik yang didalamnya terdapat informasi pihak ketiga. (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan standar biaya yang berlaku umum. (4) Standai biaya perolehan salinan Informasi publik sebagaiman dimaksud ayat (1) diitetapkan dalam Keputusan Bupati setelah mendapatkan masukan dari masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ::
Pasal 22 (1) Tata cara pembayaran biaya perolehan Informasi Publik adalah: a. dibayarkan secara langsung kepada PPID dimana perrnohonan dilakukan; atau b., dibayarkan melalui rekening resmi badan publik berdasarkan Peraturan Perundang, Undangan yang berlaku. (2) Dplam hal pembayaran secara langsung, PPID wajib memberikan tanda bukti penerimaan PQmbayaran biaya perolehan salinan informasi secara terinci kepada pemohon Informasi publik. (3) PPID wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan informasi Publik sesuai dengan tata cara pengumuman informasi publik secara berkala. Bagian Keempat
Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat
(1)
rr Pasal 23 PPID Wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri
dari: a. Daftar informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat: 1, nomor; Z. ringkasan isi informasi; 3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi; 4, penaggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi; 5. waktu dan tempat pembuatan informasi; 6. bentuk inf6rmasi yang tersedia; 7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
b. Informasi tentang
Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas : 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan/ keputusan atau kebijakan tersebut; 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; 5. tahapan perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan terkait; 6, peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan; Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; Informasi tentang organisasi, Administrasi, Personil dan Keuangan, antara lain: 1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasl, personil dan keuangan; '.2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang melipui nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima; i3. anggaran Eadan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus SKPD serta I laporan keuangannya; {, data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik, [Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga berikrJ dokumen pendukungnya;
:q ;
ii
Surat menyurat Pimpinan atau Pejabat Badan Publik dalam rangka pokok dd'n fungsinya;
I
:i'i pe:laksi nBan tugas I
I
-1
i
i
syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikr! t dokumen pendukungnya, dan laporan monitoring/evaluasi izin yang diberikan; Data Perbendaharaan atau inventaris; i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan publik; Agenda kerja pimpinan satuan kerja; Informa$i mengenai kegiatan pelayanan informasi public yang dilaksanakan, saraRa dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondlsinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik serta kualifikasinya; I' Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan daram pengawasan intrernal serta laporan penindakannya; m. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta i
lan (1) lan
laporan penindakannya
;
n. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan; o, Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat bqrdasarkan i
ngaan
rasi
last
mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebbgaimana dimat{sid dalam pasal11Undang-UndangKeterbukaanInformasiPublik; p, Informasi tentang Standar Pengumuman Informasi terkait pemberian izin dan/atau perjanjia.p kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; i (2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pacia ayat (1) tercantum pada,Lampiran i i, V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. ,
., !:
rdiri
iang /ang akan akan
BABV'
TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI
;',
PUBLIK
,
,,
Pasal 24 (1) PPID wajib rnelakukan pengujian konsekwensi berdasarkan alasan pada pasal 17 UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan. : (2) PPID yang melakukan pengujian konsekwensi berdasarkan alasan pada pasal 17 huruf j Undang-Unding Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada Undang-Undang yang di acu yang menyatakan suatu Informasi Wajib dirahasiakan. (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi pr,rblik. (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekwensi, PPID dilarang mempertimbangkqn alasan pengecualiarf selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Ketbrbukaan informasi Publik, Pasal 25 (1)PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik, (2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagaian informasi dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik. (3) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan Informasi, pplD wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang di hitamkan atau di kaLurkan. r
rkala
BAB VI TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN
osisi,
Pengajuan Ked'eratan
serta
Pasal 26 (1) Pemohon In6rmasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: a. penolakan atas permohonan informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam paSal 16; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagdimana dimaksud dalam pasal 11;
: i **g:asj?g.ya pg'Iononan rnformasi publik; 3 :. fi E!?x?;ffinl : lTTi* :*:(:rqrr *lqi:rr"il { !# permor'onan rnro'riri pruir[; rrlr\Jrrrldbl ruollK; :::lj't:l*l?1. f': i pengenaan biav'-'r-" _:1yang tidak wajar;danlatau ^ i -^-.._ -
iii
s a im a n
a
va
n
s
I
d i m i n ra ;
,,r,
Bi,3:iliflf*::*f ':n'"#5 iTITi,:Hil
wa kti va ns d iaru r da ra m peratu (2) pdn ga"juuanrke ra n i n i <eberreatarn seba tm narna dilmarkst 9a SUrd palda ayat (1 itujukan ppID )d kepada ,Fr atu alu.tiiPP)ID. atasan ). "i (3) Pejn PeJn gaj 'a reber ataan 9aJ uanike n se ;ebarrglaiimi 1an'la dirmalksu d pa(da ayat ( 1) da pat dikuasakan kepada pihak railn ya ngccak; p rdi hadar kao aparnrh ukkurm.
(1)
I
(') : i
i
pasal 27
tata cara peneetoraan keberatan disertai densan nama, aramat, (2) PPID dapat t"ngg'nikan sarana komunikasi yang efektif daram mererima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber oaya yan!-aii.,liiti
5:P"Xflj? [:?:XT;i"kan
: ; I
Bagian Kedua Registrasi Keberatan
r)
(2"
l
-
1r) Pehsajuan keberatan dilakukan dengafi:?ilrlensisi rormuur Keberatan Jrsr rormurir keberaran yang yans disediak oleh ppID. disediakan (2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara'tidak tertulis, ppID wajib membantu Pemohon Informasi Publik y";; mengaiukan keberatan atau pihak yang untuk mengisikan formulii p"engajuln keberatan menerima kuasa dan kemuoian' memberikan nomor irtr3si. pengajudn keberatan. ,., :u_g 1s'; rormulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat sekurang-kurangnya memuat: /gL (1) \'/ ru^urorry-Ku a. nomor registrasi pengajuan keberatan; b. nomor pendaftaran pirinohonan Informasi pubrik; --"\/ rnformasi pubtik; :o. rdentitas l:j::.1 penssunaan rengkap pemohon Informasr pubrik yang mengajukan keberatan; e' identitas kuasa'Pemohon Informasi Publik yun! ,"ngajutan keberitan bila ada; t. alasan pengajuan keberatan iebagaimanu g, kasus posisi permohonan Informasi publik; lirnir.rrd daram pasar 26; h' waktu pemberian tanggapan atas keberitun yung.diisi oreh petugas; i' nama dan tanda tangli pemohon tnrormaii pruiir yang menga;utan keberatan; dan i' nama dan tanda.tanlan petugas yang menerima pengajuan keberatan. (4) PPID wajib membgrika, turi.i. ?ormulii teueraian seoJgaimanu oirutrud pada kepada Pemohon -Informasi puuiit< ayat (3) vung *u;;;;;1., teueratan itu,J r,ruranya l(uasanya sebagi tanda terima pengajuan keberatan. sebagai (5) Format Formulir keberatan tLougu,ir.na dimaksr6 n-8,1a ayat (3) terdapat pada vr dan merupaka,n bagian yung iiout terpisahkan Lampiran clari.peraturan ini. (6) Format Formulir kebelatan'iuuuq.lrana dimaksud p.ada ayat Badan publik menyediakan sarana pengajuan keberatan'(3) berlaku pura daram har ,irJuiri alat rorrnir.uri elektronik.
(: I
i
; pasal 29 mencarar pensajuan keberaran datam !il n$oistra:i ltl? ^yaji.b (z) _ __, irvvv, srqr r esuctgolt ieua"s;;;;; I
i
-
_
!:?.i.tan
Itclltd OlmaKS dimaksud pada
registrasi keberatan; ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
pengajuan keberatan; l.l o,l 1o'11?!,registrasi rainggat diterinibnya keberatan; . i identitaq lpnalzr^ pemohon Dam^L^- rnformasi pubtik dan/atau C,
i l,f:T:s^tenskap kdberatan;
kuasanya yang mengajukan
ndmor pendaftaran permohonan Informasi publik; informasi publik yang diminta; ruluan penggunaan informasi; iLE![,[:::?f,i?#,1"JXf?,?,"oasaimana dimaksud daram pasar 35 Undans-Undans keputusan Atasan ppID; pemberian tanggapan atas keberatanl !:,llunnnul nafta dan posisi atasan ppI-D-; dan
(1
(2
(1
(2 (3 r
i
I
k, tanggapan Pemohon Informasi. (p)F-ormat register keberatan sebagaimana dimakspd pada ayat (1) terdapat pada i VII yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. i.r PPID
:ihak
mat, atan
."-ilj:,
Bagian Ketiga Tanggapan Atas Keberatan Pasal 3O '"dalam bentuk keputusan (1) Atasan PPID. wajib memberikan tanggapan tertulis yang i disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan : keberatan teisebut dalam register keberatan. , (2) Keputusan tertulis sebagaimina dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan; I b. Nomor Surat tanggapan atas keberatan; tertulis atasan PPiD atas keberatan yang diajukan; , , I cd, Tanggapan/jawaban Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagiian Ltau seluruh Inforimasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan r! e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d. PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tpe.da saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut. i
t
I
kari il
rntuf
dSE ]',)Or
r
pasal 31 (1) Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya t4 (empat belas) hari kerja sejak diterinranya keputusan Atasan ppID. (2) Tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi diatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi iriformasi mengenai penyelesaian sengketa informasi, BAB VII LAPORAN TAHUNAN
I
Pasal 3f (1) Setiap PPID wajib rnembuat dan menyediakan laporan layanan Informasi publik. (2) Laporan Layanan Informasi Publik disampaikan kepada Komisi Informasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a, gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik; b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Pubtik antara Iain: i 1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya. 2' sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya. 3. anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya. c. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing ppiD yang meliputi: 1, jumlah permohonan Informasi publik. 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi publik dengan klasifikasi tertentu. 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, dan. 4, jumlah permohonan Informasi publik yang ditolak besrta alasannya d. Rincian penyelesaian sengketa Informasi putrlik, meliputi : 1, Jumlah keberatan yang diterima. 2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh PPID. 3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang. 4. Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelalksanaannya oleh badan publik. 5. lumlah gugatan yang diajukan ke pengad-ilan, dan 6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik, e. Kendala eksternal dan infernal dalam pelaksanaan layanan informasi public; :
3);
lai
In, tal rsi
i
l
ffi-w"_-.ii, -rijl ' irnrormasr. ]Rekom_endasi dan rencana tindak lanjut untult meningkatkan (4) .Laporan sebagaimana dimaksud pada .
;or5l !
I
f
a'
I
I
kualitas p.tuyununl il
l
i
i
I
ayat (1)disusun daram bentuk f .i ;ringkasan merilenai gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik sebagai
;rekapitulasidarimasing.masingPPID;dan|9g,Pgvll^oggqyi
I
i
IP
jn iK
o' jl119r.]n^lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan informasi publik pplD.
lsemua (tl.Tf:'::.,t.:^u9ui*ana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari informasi pubtik, ynpg wa.lib tersedia setiap saat, . (6) Ketentuan lebih larhjut mengenai tata cara penyampaian Laporan, -"r--- pada peraturan '.mengacu Komisi Informasi.
i i j
:
eAB Vrrr UNIT KERJA PUSAT PELAYANAN (cALicENTRE) INFoRMA5I DAERAH .1,
Pasal 33 (1)Dallam rangka pengelolaan informasi publik secara sistimatis dan efisien Badan publi11i Pefnerintah Daerah Kabupaten Mamuju membangun dan rnung"rnuungkan suatu sistirrr - -".r"-' -" i
,
infbrmasi.
l' (2) Peiryelenggaraan Sistim Informasi dalam Pengelolaan Layanan Informasl r-'- --' Daerah usrluJuo vqerqrr bertujuan
I
UnitUk,
B^up3ti dalam merumuskan kebijakan layanan informasi daerah; :D' mempanlu membantu Bupati dan perangkat daerah
lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja layanan informasi daerah; c, menyajikan layanan informasi daerah secara terbu.ka kepada masyarakat; dan d, mendukung penyediaan layanan informasi daerah !ang dibutuhkan bagi pengembangan sistim informasi lainnya.
; I i
Pasal 34 (1) Untuk menyelenggarakan sistim informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, ditetapkan satu unit kerja pusat petayanan (Catt Ceitre), (2) Pusat pelayanan (Call Centre) diselenggarakan oleh unit kerja pada Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju.
BE Dis KEI
E Pan
Nip
(1) Bagian HUMAS selaku unit kerja Pusat i"l"'fJrH (Can centre) memitiki fungsi utama untuk
menerima panggilan (Incoming
Call) dan/atau melakukan outgoing .urf vung operasionalnyaberbasis tehnologi informasi dan data base yang terintegrasi. ., (2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Syat (1)"Bagian HUMAS wajib: , stand by selama jam kerja. (3) Bagian HUMAS selaku unit kerja pusat pelayanan (Catt Centre) dapat diakses melalui: 1. Telepon Nomor : 2. Pesan Singkat (SMS) : 3. Desk Informasi : 4. situs Resmi Pemerintah Kabupaten Mamuju, hfip://www. mamujukab.go.id i
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
pasal
36
4 PaQa qaat peraturan ini mulai berlaku, peraturan mengenai standar prosedur operasional layirnan informasi publik yang telah ada, masih tetaip berlaku sepanjang tidak bertentangan derlgan ketentuan dalam Peraturan ini.
Pasal 37 rksfnaan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati /atgu Instruksi Bu pati, i
Pel
dar
I
I
I I
I
l
i
i
,l
Feraturan ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan agar setiap orang fiengetahulnya memerintahkan pengumuman peraturan bupati ini dengan penerapannya v -r-""'- oaiam;"'rit;il;;fi Kabupaten tvtamuju. ,
Pada Tanggal, 28 Nopember 2011 :
BUPATI MAMUJU, Ttd H, SUHARDI DUKA i
rblik I
;tini I
.i
uan
iDiumumkan di Mamuju tanggal, 28 Nopember 2011 iPada i
isrxneraRrs
DAERAH KABUpATEN,
;
t'
I
I
Ttd
t_
. :
H. HABSI WAHID
BERITA DAERAH KABUPAREN MAMUJU TAHUN 2O11 NOMOR 41 Disalin sesuai dengan aslinya KEPAI.A BAGIAN HUKUM
Drs* ABTI,9 EFENpI. M.Ap Pangkat : Pembina Tk, I ntuk /ang ttajibi
li
''r ,1
upati
B* e
Nip : tgoz{zs1 199510 1 OOs
i
PENJELASAN
ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 13 TAHUN 2O11 i I
TENTANG
i I I
i
I
)
I
;
STAN DAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI,LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU I I
I.
:
UMUM
Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan bahwa Komisi Informasi merupakan teriuaga Mandiri yang diberi wewenang dan berfungsi menjalankan Undang-Undang tersebut dan Peraturan pelaksanaannya, serta menetaplian petunjuk reknis StanOii L"Vrr"; i , n menyelesa i ka n se n s keta I nformasi pu bt i k meta tu o" ril.i"q, i lll;iTff 3? Ajudikasi nonlitigasi.
j*lll
i, J;
Dengan dasar wewenang dan fungsi tersebut diatas, Komisi Informasi pusal, menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar t-ayanun lrf"rr"ri lela!r Publik dengan mewajibkan bagl semua Badan Publik membuat peraturan ."ng"n"i Standar Prosedur .Operasional Layanan Informasi Publik yang menjadi bagian dar:i: Sistem Informasi dan Dokumentasi sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3)-unaang'-Und;;; Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 juncto pasal j p"iutriun Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010,
l i
Dengan amanat kewajiban tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju sebagai salah satu entitas Badan Publik lembaga eksekutif, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Prosedur Informasi publik.
II.
PASAL DEMI PASA Pasal 1 s/d Pafal
ge :
Cukup Jetas
ii t. i
:
