BUPATI
MADIUN
SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN BUPATI MADIUN, Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Dan Perikanan ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Dan Perikanan.
Mengingat
:
1.
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.
Peraturan Pembagian
Pemerintah Urusan
Nomor
38
Pemerintahan
Tahun Antara
2007
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 5.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
Organisasi Perangkat Daerah;
41
Tahun
2007
tentang
- 2 -
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Bupati adalah Bupati Madiun.
2.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
3.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
4.
Dinas Peternakan Dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Madiun.
5.
Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Madiun.
6.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD kabupaten Madiun.
7.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Madiun.
8.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Madiun yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- 3 -
BAB II TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2 (1)
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah pada urusan bidang Peternakan dan Perikanan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi : a.
penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang peternakan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang peternakan dan perikanan ;
c.
pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang peternakan dan perikanan ;
d.
pelaksanaan
pengawasan
dan
pengendalian
dibidang
peternakan dan perikanan; e.
pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dinas;
f.
penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
g.
pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan perikanan darat;
h.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3 (1)
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
- 4 -
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi : a.
pengkoordinasian
dan
penyiapan
bahan
penyusunan
perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu; b.
pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
c.
pelaksanaan pelayanan administrasi dinas;
d.
pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dinas;
e.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 4
(1)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a.
melaksanakan
dan
mengelola
surat
menyurat
dan
tata
kearsipan; b.
melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
c.
melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tatalaksana;
d.
menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian;
e.
melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
f. (2)
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a.
menyiapkan dan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan APBD di lingkungan dinas ;
b.
melaksanakan
administrasi
pengelolaan
keuangan
dan
pertanggungjawaban keuangan; c.
melaksanakan
evaluasi
dan
menyusun
laporan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan; d. (3)
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas : a.
menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja dan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu;
- 5 -
b.
mengumpulkan, mengolah dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan dinas secara terintegrasi dengan bidang-bidang yang ada ;
c.
menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
d.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ;
e.
menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara insidentil dan berkala;
f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Bagian Ketiga Bidang Produksi Pasal 5 (1)
Kepala Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun kebijakan produksi peternakan dan perikanan, menyelenggarakan pembinaan, pengembangan serta pengelolaan produksi peternakan dan perikanan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Produksi Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi : a.
penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada bidang produksi peternakan dan perikanan ;
b.
pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan produksi peternakan dan perikanan ;
c.
pelaksanaan
koordinasi dukungan
dan fasilitasi aktivitas
produksi peternakan dan perikanan ; d.
pelaksanaan koordinasi pengendalian produksi peternakan dan perikanan ;
e.
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan peternakan dan perikanan ;
f.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Produksi;
g.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 6 -
Pasal 6 (1)
Seksi Pembibitan mempunyai tugas : a.
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pembibitan ;
b.
melaksanakan bimbingan seleksi bibit ternak dan ikan ;
c.
melaksanakan bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah peternakan dan perikanan ;
d.
melaksanakan bimbingan registrasi/pencatatan bibit ternak dan ikan ;
e.
melaksanakan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak dan ikan;
f.
melaksanakan pengawasan mutu benih dan induk ;
g.
melaksanakan
pengawasan
peredaran
bibit/benih
ternak dan ikan; h.
menyelenggarakan penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak dan ikan ;
i.
menyelenggarakan penetapan penggunaan bibit/benih unggul ;
j.
melaksanakan
bimbingan
pelestarian
bimbingan
peredaran
plasma
nutfah
peternakan; k.
melaksanakan
mutu
bibit/benih
ternak dan ikan ; l.
menyelenggarakan penetapan penyaluran bibit ternak dan ikan yang dilakukan oleh swasta ;
m. melaksanakan bimbingan kastrasi ternak non bibit ; n.
melaksanakan bimbingan perizinan produksi ternak bibit ;
o.
melaksanakan bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah ;
p.
menyelenggarakan pengadaan dan pengawasan bibit/benih ternak dan ikan ;
q.
melaksanakan bimbingan sertifikasi pembenihan ikan dan pejantan unggul sebagai pemacek ;
r.
melaksanakan bimbingan pengadaan produksi mani/semen beku ternak produksi dalam negeri ;
s.
melaksanakan bimbingan penyebaran bibit unggul melalui inseminasi buatan ;
t.
melaksanakan bimbingan uji reformans recording dan seleksi ;
u.
melaksanakan bimbingan identifikasi perbibitan ;
- 7 -
v.
melaksanakan pengawasan mutu bibit/benih ternak dan ikan ;
w.
melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembibitan;
x.
(2)
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Seksi Pakan mempunyai tugas : a.
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pakan ;
b.
melaksanakan penerapan kebijakan pakan ternak dan ikan ;
c.
melaksanakan bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak dan ikan;
d.
melaksanakan bimbingan penerapan teknologi pakan ternak dan ikan ;
e.
melaksanakan bimbingan standar mutu pakan ternak dan ikan ;
f.
melaksanakan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan ternak dan ikan ;
g.
melaksanakan pengawasan peredaran pakan dan bahan baku pakan ternak dan ikan ;
h.
menyelenggarakan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ;
i.
menyelenggarakan kebun benih hijauan pakan ;
j.
melaksanakan
bimbingan
pembuatan,
penggunaan
dan
pembuatan,
penggunaan
dan
pembuatan,
penggunaan
dan
peredaran pakan jadi ; k.
melaksanakan
bimbingan
peredaran pakan konsentrat ; l.
melaksanakan
bimbingan
peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) ; m. melaksanakan bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) ; n.
melaksanakan pemeriksaan pakan jadi ;
o.
melaksanakan pemeriksaan pakan konsentrat ;
p.
melaksanakan pemeriksaan pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) ;
q.
melaksanakan
kebijakan
pengadaan,
penggunaan
dan
peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan ; r.
melaksanakan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak ;
- 8 -
s.
melaksanakan bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak ;
t.
melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pakan;
u.
(3)
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Seksi Budidaya dan Penangkapan mempunyai tugas : a.
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Budidaya Penangkapan ;
b.
melaksanakan pengawasan pembudidayaan ternak dan ikan ;
c.
melaksanakan teknologi pembudidayaan ternak dan ikan spesifik lokasi ;
d.
melaksanakan pemeriksaan
pemberian higienitas
bimbingan,
dan
sanitasi
pemantauan lingkungan
dan usaha
pembudidayaan ternak dan ikan ; e.
melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ternak dan ikan ;
f.
melaksanakan kebijakan pembudidayaan ternak dan ikan ;
g.
melaksanakan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ternak dan ikan ;
h.
melaksanakan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ternak dan ikan ;
i.
melaksanakan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ternak dan ikan;
j.
melaksanakan bimbingan dan pengawasan penggunaan alat tangkap dan teknologi ;
k.
melaksanakan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau budidaya ternak dan ikan ;
l.
melaksanakan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ternak dan ikan ;
m. melaksanakan kebijakan jaring apung di perairan umum ; n.
melaksanakan kebijakan pembudidayaan ternak dan ikan dan perlindungannya ;
o.
melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah peternakan dan perikanan ;
p.
melaksanakan pengawasan pembudidayaan ternak dan ikan ;
q.
melaksanakan
pemantauan
peternakan dan perikanan ;
mutu
ekspor
hasil
produksi
- 9 -
r.
melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Budidaya Dan Penangkapan;
s.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Bagian Keempat Bidang Usaha Tani Pasal 7 (1)
Kepala Bidang Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun kebijakan Usaha Tani, melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan, pengelolaan Usaha Tani.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Usaha Tani mempunyai fungsi : a.
penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Usaha Tani ;
b.
pelaksanaan pembinaan serta pengembangan usaha tani peternakan dan perikanan ;
c.
pelaksanaan
koordinasi
dukungan
dan
fasilitasi
aktivitas
sumberdaya usaha tani bidang peternakan dan perikanan ; d.
pelaksanaan
koordinasi
pengendalian
pengolahan
dan
pemasaran hasil peternakan dan perikanan; e.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Usaha Tani;
f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 8 (1)
Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas : a.
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pelayanan Usaha ;
b.
melaksanakan
penyiapan
bahan
pemberian
ijin
usaha
peternakan (RPH/RPU/usaha lainnya) dan usaha perikanan ; c.
melaksanakan pendaftaran usaha peternakan dan perikanan ;
d.
melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan dan perikanan ;
e.
melaksanakan agribisnis;
bimbingan
penyusunan
rencana
usaha
- 10 -
f.
melaksanakan bimbingan pengaturan pelayanan pemberian ijin pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, kecil, unggas dan ikan) ;
g.
melaksanakan
bimbingan
penetapan
kawasan
industri
peternakan dan perikanan rakyat ; h.
melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan Usaha;
i.
(2)
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Seksi Sumber Daya mempunyai tugas : a.
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Sumber Daya ;
b.
melaksanakan
pengembangan
pemanfaatan
lahan
untuk
peternakan dan perikanan ; c.
melaksanakan penetapan padang penggembalaan dan perairan umum untuk budidaya ikan ;
d.
melaksanakan
pemberian
bimbingan
teknis
pelaksanaan
penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan peternakan dan perikanan ; e.
melaksanakan sistem informasi peternakan dan perikanan ;
f.
melaksanakan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan sdm bidang peternakan dan perikanan ;
g.
melaksanakan penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan ;
h.
melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemanfatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program ;
i.
melaksanakan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan ;
j.
melaksanakan
bimbingan
dan
pengawasan,
penyaluran,
pemanfaatan dan kredit program ; k.
melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Sumber Daya;
l.
(3)
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas : a.
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil;
- 11 -
b.
melaksanakan
kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil
peternakan dan perikanan ; c.
melaksanakan pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan ;
d.
melaksanakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil peternakan dan perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP ;
e.
melaksanakan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil peternakan dan perikanan ;
f.
melaksanakan
pengawasan
pmmt
atau
haccp
di
unit
pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil peternakan dan perikanan ; g.
melaksanakan pemantauan mutu ekspor hasil peternakan dan perikanan ;
h.
melaksanakan bimbingan pelaksaaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan ;
i.
melaksanakan kebijakan usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan ;
j.
melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil ;
k.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Bagian Kelima Bidang Kesehatan Hewan Pasal 9 (1)
Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas
Dinas
yang
meliputi
menyusun
kebijakan
Kesehatan Hewan, melaksanaan penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan serta pengelolaan Kesehatan Hewan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi : a.
penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Kesehatan Hewan;
b.
pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kesehatan hewan ;
c.
pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kesehatan hewan ;
- 12 -
d.
bimbingan
penerapan
norma,
standar
teknis
pelayanan
kesehatan hewan, kesmavet serta kesejahteraan hewan ; e.
penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan ;
f.
penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan ;
g.
pelaksanaan koordinasi dukungan
dan fasilitasi aktifitas
kesehatan hewan ; h.
pelaksanaan koordinasi pengendalian kesehatan hewan;
i.
pelaksanaan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan ;
j.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Kesehatan Hewan;
k.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Pasal 10 (1)
Seksi Pengamatan, Penyidikan Penyakit Hewan dan Peralatan Kehewanan mempunyai tugas: a.
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan program kerja pada Seksi Pengamatan, Penyidikan Penyakit Hewan Dan Peralatan Kehewanan ;
b.
melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan serta ikan dari/ke wilayah kabupaten ;
c.
menyelenggarakan sertifikasi kesehatan hewan dan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah Kabupaten Madiun ;
d.
melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan unit pelayanan keswan (Poskeswan, Praktek Dokter Hewan Mandiri, Klinik Hewan Dan Laboratorium Kesehatan Hewan) ;
e.
melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular ;
f.
melaksanakan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah penyakit hewan menular;
g.
melaksanakan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan ;
h.
melaksanakan pelaporan dan pendataan penyakit individual / menular yang mewabah;
- 13 -
i.
melaksanakan pemantauan penyakit zoonosis ;
j.
melaksanakan
bimbingan
pengamatan
dan
penyidikan
epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya ; k.
melaksanakan pengawasan penerapan standar mutu produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian peralatan kehewanan ;
l.
melaksanakan
bimbingan
penggunaan
dan
pemeliharaan
peralatan kehewanan; m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengamatan, Penyidikan Penyakit Hewan dan Peralatan Kehewanan; n.
(2)
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Seksi Pencegahan, Pemberantasan dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas : a.
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pencegahan, Pemberantasan Dan Pelayanan Kesehatan Hewan ;
b.
melaksanakan
penerapan
kebijakan
pencegahan,
pemberantasan dan pelayanan kesehatan hewan; c.
melaksanakan bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil) ;
d.
melaksanakan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional unit-unit pelayanan kesehatan hewan ;
e.
melaksanakan
pencegahan
dan
penanggulangan
wabah
penyakit hewan menular ; f.
melaksanakan pelayanan medik / paramedik veteriner ;
g.
melaksanakan penyiapan bahan untuk pemberian ijin praktek dokter hewan, rumah sakit hewan dan laboratorium kesehatan hewan ;
h.
melaksanakan
pelaporan
pelayanan
medik
/
paramedik
veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular / non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi; i.
melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan dan peralatan peternakan;
- 14 -
j.
melaksanakan
pengawasan
penerapan
standar
mutu,
peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan ; k.
melaksanakan bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan ;
l.
melaksanakan penyiapan bahan penerbitan perijinan bidang obat hewan ;
m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pencegahan, Pemberantasan dan Pelayanan Kesehatan Hewan; n. (3)
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas : a.
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
b.
melaksanakan penerapan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
c.
melaksanakan bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan;
d.
melaksanakan bimbingan dan pengawasan kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, kios daging dan usaha susu;
e.
melaksanakan penyiapan bahan pemberian ijin pasar hewan dan laboratorium kesmavet ;
f.
melaksanakan bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesmavet ;
g.
melaksanakan
bimbingan
pelaksanaan
standarisasi
jagal
hewan; h.
melaksanakan sosialisasi dan surveillance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ;
i.
melaksanakan pembinaan dan pengawasan praktek hygienesanitasi pada produsen dan tempat penjajaan PAH (Pangan Asal Hewan) ;
j.
monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH (Pangan Asal Hewan) yang mendapat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) .
k.
melaksanakan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan
pemanfaatan
air
kesehatan hewan dan kesmavet ;
untuk
usaha
peternakan,
- 15 -
l.
melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Bagian Keenam Bidang Penyebaran Dan Pengembangan Pasal 11 (1)
Kepala Bidang Penyebaran dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun kebijakan,
melaksanaan
penyelenggaraan,
pembinaan,
serta
pengelolaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak dan Ikan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Penyebaran dan Pengembangan mempunyai fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Penyebaran Dan Pengembangan ; b. pelaksanaan
koordinasi dukungan
dan
fasilitasi
kegiatan
penyebaran dan pengembangan peternakan dan perikanan ; c. pelaksanaan koordinasi pengendalian bidang penyebaran dan pengembangan ; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Penyebaran Dan Pengembangan ; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Pasal 12 (1)
Seksi Penyiapan dan Penataan mempunyai tugas : a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Penyiapan dan Penataan ; b. melaksanakan penyiapan, identifikasi dan inventarisasi petani di daerah penyebaran dan pengembangan ternak dan ikan ; c. melaksanakan
penyiapan
bahan
penyusunan
tata
ruang
peternakan dan perikanan ; d. melaksanakan pengelolaan administrasi ternak dan ikan beserta program -program penunjang lainnya ; e. melaksanakan penyajian data pembangunan dan penataan ruang petani dan ikan;
di daerah penyebaran dan pengembangan ternak
- 16 -
f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Penyiapan Dan Penataan; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(2)
Seksi Redistribusi mempunyai tugas : a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja tugas - tugas pada Seksi Redistribusi ; b. melaksanakan bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak dan ikan yang dilakukan swasta ; c. melaksanakan bimbingan penetapan penyebaran ternak dan ikan; d. melaksanakan bimbingan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak dan ikan ; e. melaksanakan bimbingan identifikasi dan seleksi ternak dan ikan; f. melaksanakan bimbingan sistem dan pola penyebaran ternak dan ikan ; g. melaksanakan bimbingan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak dan ikan ; h. melaksanakan pengumpulan penyebaran kembali ternak dan ikan bibit ; i.
melaksanakan evaluasi seleksi dan penyebaran kembali ternak dan ikan ;
j.
melaksanakan penyajian data penyebaran kembali ternak dan ikan;
k. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Redistribusi; l.
(3)
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Seksi Pengkajian dan Penerapan mempunyai tugas : a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengkajian Dan Penerapan ; b. melaksanakan bimbingan uji coba teknologi di bidang peternakan dan perikanan ; c. melaksanakan bimbingan dan penerapan teknologi di bidang peternakan dan perikanan ; d. melaksanakan pengujian hasil terapan teknologi di bidang peternakan dan perikanan ;
- 17 -
e. melaksanakan kajian, pengenalan dan pengembangan temuantemuan teknologi baru yang tepat guna di bidang peternakan dan perikanan ; f. melaksanakan
koordinasi
penyelenggaraan
program,
pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang peternakan dan perikanan ; g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengkajian Dan Penerapan; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 13 UPT pada Dinas terdiri dari : a.
UPT Balai Benih Ikan;
b.
UPT Balai Inseminasi Buatan;
c.
UPT Rumah Potong Hewan.
Bagian Kesatu UPT Balai Benih Ikan Pasal 14 Kepala UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas : a.
menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada UPT Balai Benih Ikan;
b.
mengadakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan ;
c.
melaksanakan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam ;
d.
melaksanakan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan ;
e.
melaksanakan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar ;
f.
melaksanakan kebijakan mutu benih/induk ikan ;
g.
melaksanakan
kebijakan
akreditasi
lembaga
sertifikasi
perbenihan ikan ; h.
melaksanakan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan ;
- 18 -
i.
melaksanakan perumusan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar;
j.
mengadakan pengawasan mutu benih dan induk ;
k.
melaksanakan sistem informasi benih ikan ;
l.
melaksanakan
mengelola
urusan
administrasi
penatausahaan,
keuangan, administrasi kepegawaian dan inventarisasi asset; m. melaksanakan pemantauan
dan bertanggung jawab terhadap
pemeliharaan, perbaikan gedung dan sarana prasarana; n.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada UPT Balai Benih Ikan;
o.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 15 Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas : a.
mengumpulkan
dan
menyiapkan
bahan/data
sebagai
dasar
penyusunan perencanaan di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan; b.
menyiapkan bahan koordinasi dan mengelola rencana kegiatan, rencana anggaran, keamanan kantor, kebutuhan peralatan dan perlengkapan di lingkungan UPT;
c.
melaksanakan dan mengelola pembinaan, penelitian, pengembangan sumber daya aparatur dan administrasi kepegawaian;
d.
melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan dan keamanan UPT;
e.
melaksanakan
evaluasi
dan
membuat
laporan
kegiatan
ketatausahaan; f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Balai Benih Ikan.
Bagian Kedua UPT Balai Inseminasi Buatan Pasal 16 Kepala UPT Balai Inseminasi Buatan mempunyai tugas : a.
menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada UPT Balai Inseminasi Buatan;
- 19 -
b.
melaksanakan pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku ;
c.
melakukan insenminasi buatan ;
d.
melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat dan swasta ;
e.
melakukan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) ;
f.
mengadakan bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) ;
g.
mengadakan bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode ;
h.
melaksanakan registrasi hasil insenminasi buatan ;
i.
melaksanakan
mengelola
urusan
administrasi
penatausahaan,
keuangan, administrasi kepegawaian dan inventarisasi asset; j.
melaksanakan pemantauan
dan bertanggung jawab terhadap
pemeliharaan, perbaikan gedung dan sarana prasarana; k.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada UPT Balai Inseminasi Buatan;
l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 17 Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Balai Inseminasi Buatan mempunyai tugas : a.
mengumpulkan
dan
menyiapkan
bahan/data
sebagai
dasar
penyusunan perencanaan di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan; b.
menyiapkan bahan koordinasi dan mengelola rencana kegiatan, rencana anggaran, keamanan kantor, kebutuhan peralatan dan perlengkapan di lingkungan UPT;
c.
melaksanakan dan mengelola pembinaan, penelitian, pengembangan sumber daya aparatur dan administrasi kepegawaian;
d.
melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan dan keamanan UPT;
e.
melaksanakan
evaluasi
dan
membuat
laporan
kegiatan
ketatausahaan; f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Balai Inseminasi Buatan.
- 20 -
Bagian Ketiga UPT Rumah Potong Hewan Pasal 18 Kepala UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas : a.
menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada UPT Rumah Potong Hewan;
b.
pemeriksaan
terhadap
ternak
yang
akan
dipotong
dengan
memberikan cap ” S ” ; c.
pemeriksaan terhadap daging hewan ;
d.
pencatatan terhadap ternak yang dipotong ;
e.
pengelolaan dan penarikan retribusi pemotongan hewan ;
f.
pengawasan dan penarikan retribusi kepada masyarakat yang memotong hewan di luar rumah potong hewan ;
g.
melaksanakan
mengelola
urusan
administrasi
penatausahaan,
keuangan, administrasi kepegawaian dan inventarisasi asset; h.
melaksanakan pemantauan
dan bertanggung jawab terhadap
pemeliharaan, perbaikan gedung dan sarana prasarana; i.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada UPT Rumah Potong Hewan;
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 19
Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas : a.
mengumpulkan
dan
menyiapkan
bahan/data
sebagai
dasar
penyusunan perencanaan di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan; b.
menyiapkan bahan koordinasi dan mengelola rencana kegiatan, rencana anggaran, keamanan kantor, kebutuhan peralatan dan perlengkapan di lingkungan UPT;
c.
melaksanakan dan mengelola pembinaan, penelitian, pengembangan sumber daya aparatur dan administrasi kepegawaian;
d.
melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan dan keamanan UPT;
e.
melaksanakan
evaluasi
dan
membuat
laporan
kegiatan
ketatausahaan; f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Rumah Potong Hewan.
- 21 -
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 20 (1)
Kelompok
Jabatan
Fungsional
terdiri
dari
sejumlah
tenaga
fungsional yang ditetapkan sesuai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; (2)
Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(3)
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. Ditetapkan di MADIUN pada tanggal 22 Desember 2008 BUPATI MADIUN ttd. H. MUHTAROM, S.Sos Diundangkan di Madiun Pada Tanggal 22 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH ttd Ir. SUKIMAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 010 170 361 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2008 NOMOR 35 / G3 Sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH
Ir. SUKIMAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 010 170 361
