SALIN AN
BUPATI KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURANBUPATI KEDIRI NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATENKEDIRI
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI KEDIRI,
Menimbang
a.
bahwa sebagai pelaksanaan Daerah
Kabupaten
Pembentukan
Daerah
Nomor 5 Tambahan
Organisasi
061/266/418.33/2016
Uraian
Lembaran dengan
tanggal
22
perihal
Tugas
dan
Fungsi
serta
2016 tentang
Daerah
Kabupaten
Kediri Tahun
Daerah
Kabupaten
2016 Kediri
Nota Dinas dari Kepala September Usulan
Bupati tentang Kedudukan,
Perangkat 2016
Perangkat Kabupaten
Nomor 147) serta sesuai
Peraturan
Pasal 10 Peraturan
Kediri Nomor 5 Tahun
dan Susunan
Kediri (Lembaran
Bagian
ketentuan
2016
Pembentukan
Susunan
Tata
Nomor
Organisasi,
Kerja Organisasi
Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September
Nomor
Pembahasan
061/268/418.33/2016
Rancangan Peraturan
tentang Kedudukan, Susunan
tentang
Rapat
Bupati Kabupaten Kediri
Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu Tugas
mengatur dan
Kedudukan,
Fungsi
Kabupaten Kediri;
serta
Susunan Tata
Kerja
Organisasi, Dinas
Uraian
Kesehatan
·--
2
b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan
Kedudukan,
Uraian Tugas dan Fungsi
Susunan
Organisasi,
Bupati tentang
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri; Mengingat
1.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999
Nomor
75,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3851); 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 47, Tambahan
2003
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); 3.
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
ten tang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.
Undang-Undang Pengelolaan
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan
Tanggung
Jawab
Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4400); 5.
Undang-Undang
Nomor
33
2004
Keuangan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
2004
Nomor
Pemerintah
tentang
Perimbangan
Tahun
Antara
Tahun
126, Tambahan
Pusat
Lembaran
dan
Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); 6.
Undang-Undang Pembentukan
Nomor Peraturan
12
Tahun
2011
Perundang-undangan
Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor82,
tentang (Lembaran Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6, Tambahan Nomor 5494.);
Lembaran
2014
Negara Republik Indonesia
3 8.
Undang-Undang Pemerintahan Tahun
9.
Daerah
2014
Republik telah
Nomor
diubah
244,
terakhir
2015
Nomor
58,
Indonesia
Nomor 5679);
Peraturan
Pemerintah
Negara
Republik
diubah
dengan
(Lembaran
1994
Nomor
Indonesia Peraturan
Negara Republik Indonesia
Tambahan
Lembaran
Tahun
Jabatan
Negara Republik
Tambahan
Lembaran
Nomor 3547) sebagaimana Pemerintah
Negara
9
Negara Republik
1994 tentang
22,
kali
Nomor
Indonesia
Lembaran
Nomor 16 Tahun
Negara
beberapa
Undang-Undang
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Tahun
Indonesia
Lembaran
Negara Republik
Tambahan
tentang
Negara Republik
Tambahan
dengan
2015 (Lembaran
Indonesia
2014
Nomor 5587) sebagaimana
Tahun
Fungsional
Tahun
(Lembaran
Nomor
Indonesia
23
telah
Nornor 40 Tahun
2010
Tahun 2010 Nomor 51,
Republik
Indonesia
Nomor
5121); 10. Peraturan
Pemerintah
Pengelolaan Indonesia
Nomor
Keuangan Tahun
Daerah
2005
11. Peraturan
Pemerintah
Pedoman
Pemerintahan Tahun
2005
Tahun
165,
Daerah 2016
13. Peraturan
Presiden
Pelaksanaan Pembentukan
(Lembaran 114,
Lembaran
Tahun
2005
tentang
Penyelenggaraan
Negara Republik
18
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara Tambahan
Nomor 87 Tahun
Undang-Undang Peraturan
Menteri
Republik
Negara
2016
Republik
tentang Indonesia
Lembaran
Negara
Nomor 5887);
Negara Republik Indonesia 14. Peraturan
79
Tambahan
Nomor
Nomor
Republik Indonesia
Negara
Nomor 4593);
Pemerintah
Perangkat
tentang
140, Tambahan
Pengawasan
(Lembaran
Nomor
Republik Indonesia 12. Peraturan
dan
Daerah
2005
Nomor 4578); Nomor
Pembinaan
Tahun
(Lembaran
Nomor
Negara Republik Indonesia
58
Dalani
tentang Pembentukan
2014 tentang
Nomor 12 Tahun Perundang-undangan
Peraturan
2011 tentang (Lembaran
Tahun 2014 Nomor 199);
Negeri
Nomor so
Tahun
2015
Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
·-
4
15. Peraturan tentang
Daerah Kabupaten Pembentukan
dan
Kediri Nomor 5 Tahun 2016 Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,URAIANTUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS KESEHATANKABUPATENKEDIRI.
BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri. 3. Bupati adalah Bupati Kediri. 4. Sekretaris
Daerah
adalah
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Kediri.
5.
Dinas Kesehatan
yang selanjutnya
disebut
Dinkes adalah
Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. 6. Kepala Dinas adalah
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten
Kediri. 7. Unit Pelaksana
Teknis
Dinas yang
selanjutnya
disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinkes. 8. Jabatan
Fungsional adalah kedudukan
yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur
Sipil Negara dalam
pokok dan
fungsi keahlian
mencapai tujuan organisasi.
rangka
menjalankan
tugas
dan/atau
ketrampilan
untuk
>-
5 BAB II
KEDUDUKANDAN SUSUNANORGANISASI Pasal 2 ( 1) Dinkes merupakan
unsur
pelaksana
urusan
pemerintahan
oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan
daerah dibidang Kesehatan (2) Dinkes dibawah
dipimpin dan
bertanggung
jawab
kepada
Bupati
melalui
Sekretaris Daerah. (3) l)inkes
sebagaimana
dimaksud
ayat (1) mempunyai
pada
tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kesehatan. (4) Dinkes dalam melaksanakan
tugas sebagaimana
dimaksud
pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan; b. penyusunan perencanaan program dart anggaran dibidang kesehatan; c. pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan; d. pemantauan,
evaluasi
dan pelaporan
atas
pelaksanaan
pelayanan dibidang kesehatan; e. koordinasi
dan
sinkronisasi
pelaksanaan
pelayanan
penyelenggaraan
pelayanan
dibidang
dibidang kesehatan; f. pembinaan kesehatan; g. pembinaan UPTD; h. pelaksanaan administrasi dibidang pelayanan kesehatan; i. penyusunan
dan
perumusan
laporan
kinerja
secara
· periodik kepada Bupati; dan j. pelaksanaan
tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Pasal3 ( 1) Susunan Organisasi Dinkes terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
6 c. Bidang Kesehatan
Masyarakat,
1. Seksi Kesehatan
membawahi:
Keluarga dan Gizi;
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat;
3. Seksi
Kesehatan
Kesehatan
Lingkungan,
dan Kerja
dan
Olahraga. d.Bidang
Pencegahan
dan
Pengendalian
Penyakit,
membawahi: _ 1. Seksi Surveillans
dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit
Menular;
dan 3. Seksi
Pencegahan
dan
Pengendalian
Penyakit
Tidak
Menular dan Keswa. e. Bidang Pelayanan
Kesehatan,
membawahi:
1. Seksi Pelayanan
Kesehatan
Primer;
2. Seksi Pelayanan
Kesehatan
Rujukan;
3. Seksi Pelayanan
Kesehatan
Tradisional.
dan
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi: 1. Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman; 2. Seksi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana; dan 3. Seksi SDM Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat
dipimpin oleh Sekretaris
yang berada
dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Masing-masing
Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada
dibawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Sekretaris. (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang.
Pasal 4 Bagan
Organisasi
Dinkes
tercantum
dalam
Lampiran
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7 BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 5 ( 1)
Sekretaris
mempunyai
rnenyusun
kebijakan,
membina,
melaksanakan
umum,
Kepala Dinas dalam
mengkoordinasikan dan
keuangan,
kerumahtanggaan (2)
tugas membantu
bidang-bidang,
mengendalikan
sarana
administrasi
prasarana,
ketenagaan,
dan kelembagaan.
Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana
dimaksud
pada
ayat ( 1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan
rancangan kebijakan dinas;
b. pengoordinasian
pelaksanaan
tugas bidang-bidang
dan
UPTD;
program
c. penyusunan
informasi, pemantauan d. pelaksanaan
dan pelaporan pengelolaan sistem dan evaluasi kegiatan dinas;
pembinaan,
administrasi
umum,
pengelolaan dan pengendalian keuangan,
ketenagaan, kerumahtanggaan, e. pengoordinasian
penyusunan
perundang-undangan f. pengelolaan kearsipan,
sarana
prasarana,
dan kelembagaan; rancangan
peraturan
bidang kesehatan;
urusan hubungan
rumah
tangga,
masyarakat,
surat
menyurat,
dokumentasi
dan
perpustakaan; g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja; h. pengoordinasian
penyusunan
Standar
Operasional
Prosedur (SOP)kegiatan dinas; i.
penyusunan profil dinas; dan
j.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dirias.
8 Pasal 6 (1)
Kepala Sub tugas
melakukan
kearsipan dan
Bagian
Umum urusan
dan ekspedisi,
perlengkapan,
urusan
Kepegawaian
surat
menyurat,
pengelolaan
pengelolaan
perpustakaan,
administrasi
dan
serta
kepegawaian,
pembinaan
Kepala Sub Bagian Keuangan pengelolaan
dan
penatausahaan,
(3)
penyiapan
urusan
penyiapan
bahan tanggapan
penyiapan
anggaran,
pemantauan,
fungsional,
tugas melakukan
pelaksanaan dan
verifikasi, pembukuan
dan pelaporan
keuangan,
serta
pemeriksaan.
Program
Kepala Sub Bagian Penyusunan
melakukan
urusan
Sipil Negara.
mempunyai bahan
akuntansi
tangga
penyelenggaraan
jabatan
perbendaharaan,
keuangan,
rumah
pengelolaan
dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur (2)
pelaksanaan
urusan aset,
mempunyai
bahan
mempunyai tugas
penyusunan
pengelolaan
program
sistem
dan
informasi,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.
Bagian Kedua Bidang Kesehatan Masyarakat Pasal 7 (1)
Kepala Bidang Kesehatan dalam
melaksanakan
Masyarakat perumusan
mempunyai dan
tugas
pelaksanaan
kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat. (2)
Untuk melaksanakan ayat
(1),
tugas
Kepala
sebagaimana
Bidang
dimaksud
Kesehatan
pada
Masyarakat
menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan
perumusan
kebijakan
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, pemberdayaan
masyarakat,
operasional
dibidang
promosi kesehatan,
kesehatan
lingkungan,
kesehatan kerja dan olah raga; b. penyiapan
pelaksanaan
kebijakan
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, pemberdayaan
masyarakat,
kesehatan kerja dan olah raga;
operasional
dibidang
promosi kesehatan,
kesehatan
lingkungan,
9 c. penyiapan
bimbingan
kesehatan
keluarga,
pemberdayaan kesehatan
. teknis
dan
supervisi
gizi masyarakat,
masyarakat,
dibidang
promosi
kesehatan,
kesehatan
lingkungan,
kerja dan olah raga;
d. pemantauan
evaluasi,
keluarga,
gizi
masyarakat,
pemberdayaan kesehatan
dan pelaporan
dibidang
kesehatan
promosi
masyarakat,
kesehatan,
kesehatan
lingkungan,
kerja dan olah raga; dan
e. pelaksanaan
administrasi
Kesehatan
dan
tata
usaha
Bidang
Masyarakat.
Pasal 8 ( 1)
Kepala Seksi Kesehatan penyiapan
(2)
perumusan
dan
operasional,
bimbingan
pemantauan,
evaluasi,
dan
Kepala
Seksi
kebijakan
Promosi
pemantauan,
kesehatan
Masyarakat
dan pelaksanaan
dibidang
serta
Promosi dan
Masyarakat.
Raga
Lingkungan,
mempunyai
perumusan bimbingan
dibidang
serta
teknis dan supervisi,
dan pelaporan
Kepala Seksi Kesehatan Olah
supervisi,
perumusan
tugas
kebijakan
Pemberdayaan
bimbingan
evaluasi,
Pemberdayaan
dan
penyiapan
operasional,
dan
pelaporan
dan gizi masyarakat.
tugas
pelaksanaan
teknis
keluarga
mempunyai
(3)
Keluarga dan Gizi mempunyai
dan
tugas
pelaksanaan
teknis dan supervisi,
dan pelaporan
dibidang
Kesehatan untuk
Kerja dan
mempersiapkan
kebijakan
operasional,
serta pemantauan,
Kesehatan
Lingkungan,
evaluasi, Kesehatan
Kerja dan Olah Raga.
Bagian Ketiga Bidang Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit
Pasal 9 (1)
Kepala
Bidang
Pencegahan
mempunyai
tugas
pelaksanaan
kebijakan
Imunisasi,
dalam
Pencegahan
dan Pencegahan dan Kesehatan
dan Jiwa.
dan
Pengendalian
melaksanakan
operasional
Pengendalian
perumusan
dibidang
dan Pengendalian
Penyakit
Surveilans
Penyakit
Penyakit
dan dan
Menular,
Tidak Menular
(2)
Untuk ayat
melaksanakan ( 1), Kepala
tugas
Bidang
Pencegahan
Penyakit menyelenggarakan a. penyiapan
menular,
dan
kebijakan
dan imunisasi,
penyakit
dimaksud
pada
Pengendalian
fungsi :
perumusan
surveilans
sebagaimana
operasional
pencegahan
dan
dibidang
dan pengendalian
pencegahan
dan
pengendalian
penyakit tidak menular dan kesehatanjiwa; b. penyiapan
pelaksanaan
surveilans
kebijakan
dan imunisasi,
penyakit
menular,
operasional
pencegahan
dan
pencegahan
penyakit tidak menular dan kesehatan c. penyiapan
bimbingan
surveilans
dan
penyakit
teknis
imunisasi,
menular,
dan
dan
evaluasi,
imunisasi,
pencegahan
menular,
dan pencegahan
menular dan kesehatan e. pelaksanaan
dan
pengendalian
dibidang
dan
pengendalian
dan
pengendalian
dibidang
surveilans
pengendalian
penyakit
dan pengendalian
penyakit tidak
jiwa; dan
administrasi
Pencegahan
dan
jiwa;
dan pelaporan
pencegahan
pengendalian
supervisi
penyakit tidak menular dan kesehatan d. pemantauan
dan
jiwa;
pencegahan
dan
dibidang
dan
dan Pengendalian
tata
usaha
Bidang
Penyakit.
Pasal 10 ( 1) Kepala Seksi Surveilans penyiapan
dan Imunisasi
perumusan
dan
operasional,
bimbingan
pemantauan,
evaluasi,
mempunyai
pelaksanaan
teknis
dan
dan pelaporan
tugas
kebijakan
supervrsi,
serta
dibidang
Surveilans
Pengendalian
Penyakit
dan Imunisasi. (2) Kepala Menular
Seksi
mempunyai
pelaksanaan supervisi,
Pencegahan tugas
kebijakan serta
penyiapan
operasional,
pemantauan,
dibidang Pencegahan
dan
bimbingan
evaluasi,
dan Pengendalian
perumusan
dan
teknis
dan dan
pelaporan
Penyakit Menular.
II
(3) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas penyiapan perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan
operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, dan
pelaporan
dibidang
Pencegahan
dan
evaluasi,
Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. Bagian Keempat Bidang Pelayanan Kesehatan Pasal 11 ( 1)
Kepala
Bidang
perumusan
Pelayanan
dan pelaksanaan
Kesehatan
melaksanakan
kebijakan operasional dibidang
Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan .kesehatan tradisional. (2)
Untuk melaksanakan ayat
(1),
tugas
Kepala
sebagaimana
Bidang
dimaksud
Pelayanan
pada
Kesehatan
menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan
perumusan
pelayanan
kesehatan
rujukan,
termasuk
kebijakan
operasional
primer,
pelayanan
peningkatan
dibidang kesehatan
mutunya dan pelayanan
kesehatan tradisional; b. penyiapan
pelaksanaan
pelayanan rujukan,
kesehatan
kebijakan
operasional
primer,
pelayanan
termasuk peningkatan
dibidang kesehatan
mutunya dan pelayanan
kesehatan tradisional; c. penyiapan
bimbingan
pelayanan
kesehatan
· rujukan,
termasuk
teknis
dan
primer,
supervisi,
dibidang
pelayanan
peningkatan
kesehatan
mutunya dan pelayanan
kesehatan tradisional; dan d. pelaksanaan
administrasi
dan
tata
usaha
Bidang
Pelayanan Kesehatan.
Pasal 12 (1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas penyiapan
perumusan
operasional,
bimbingan
pemantauan,
evaluasi
mutu
fasilitas
dan teknis dan
pelayanan
Kesehatan Primer.
pelaksanaan dan
pelaporan kesehatan
kebijakan
supervisi, serta dibidang
serta
peningkatan Pelayanan
12
(2) Kepala Seksi Pelayanan tugas
penyiapan
perumusan
operasional,
bimbingan
pemantauan,
evaluasi,
mutu
fasilitas
Kesehatan
mempunyai
dan pelaksanaan
teknis dan
pelayanan
Rujukan
dan
pelaporan
kesehatan
kebijakan
supervisi, serta
serta
peningkatan
dibidang
Pelayanan
Kesehatan Rujukan. (3) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas
penyiapan
perumusan
dan pelaksanaan
operasional,
bimbingan
teknis
dan
pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan
kebijakan
supervisi,
serta
dibidang Pelayanan
Kesehatan Tradisional.
Bagian Kelima Bidang Sumber Daya Kesehatan Pasal 13 ( 1) Kepala
Bidang
Sumber
Daya Kesehatan
perumusan dan pelaksanaan Kefarmasian,
melaksanakan
kebijakan operasional dibidang
Alat Kesehatan
dan Sumber Daya Manusia
Kesehatan. (2) Untuk melaksanakan ayat
(1),
Kepala
tugas Bidang
sebagaimana Sumber
dimaksud Daya
pada
Kesehatan
menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan
perumusan
kefarmasian,
kebijakan
alat kesehatan
operasional
dibidang
dan sumber daya manusia
kesehatan; b. penyiapan
pelaksanaan
kefarmasian,
kebijakan
alat kesehatan
operasional
dibidang
dan sumber daya manusia
kesehatan; c. penyiapan kefarmasian,
bimbingan
teknis
alat kesehatan
dan
supervisi
dibidang
dan sumber daya manusia
kesehatan; d. pemantauan kefarmasian,
evaluasi, alat kesehatan
dan
pelaporan
dibidang
dan sumber daya manusia
kesehatan; dan e. pelaksanaan
administrasi dan tata usaha Bidang Sumber
Daya Kesehatan.
13
Pasal 14 ( 1) Kepala
Seksi
mempunyai
Makanan
tugas mempersiapkan
pelaksanaan supervisi,
Kefarmasian,
pemantauan,
Minuman
bahan perumusan
kebijakan operasional, serta
dan
dan
bimbingan teknis dan
evaluasi,
dan
pelaporan
dibidang pelayanan Kefarmasian, Makanan dan Minuman. (2) Kepala
Seksi
mempunyai
Kesehatan
dan
tugas mempersiapkan
pelaksanaan supervisi,
Alat
pemantauan,
Prasarana
bahan perumusan
kebijakan operasional, serta
Sarana
dan
bimbingan teknis dan
evaluasi,
dan
pelaporan
dibidang Alat Kesehatan, Sarana dan Prasarana. (3) Kepala
Seksi
Pembiayaan
Sumber
Kesehatan
bahan perumusan
Daya
Manusia
Kesehatan
dan
mempunyai
tugas mempersiapkan
dan pelaksanaan
kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, serta pernantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan. Pasal 15 Penjabaran
Fungsi Eselon IV ditetapkan
oleh Kepala Dinas
dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas. BABIV UPTD Pasal 16 {l) UPTD merupakan
unsur
pelaksana
teknis
operasional
Dinkes. (2) UPTDdipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 17 Dalam melaksanakan a. pelaksanaan
tugasnya, UPTDmenyelenggarakan fungsi:
tugas
Dinas
sesuai
dengan
bidang
operasionalnya; b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
Pasal 18 Jumlah,
Nomenklatur,
Susunan
Organisasi
dan Uraian Tugas
dan Fungsi UPTDditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.
14
Pasal 19 (1) UPTD Kesehatan terdiri dari:
a. UPTD Rumah Sakit; b. UPTD Laboratorium Kesehatan; c. UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan; d. UPTD Puskesmas; dan e. UPTD Gudang Farmasi Kesehatan dan Alat Kesehatan. (2) UPTD sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1} dipimpin oleh
seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. BABV KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasal 20 ( 1) Kelompok Jabatan
Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang diangkat oleh Bupati. (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan Bupati
berdasarkan
kebutuhan
fungsional ditetapkan oleh dan
beban
kerja,
sesuai
pokok dan fungsinya,
Kepala
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI TATAKERJA Pasal 21 ( 1) Dalam melaksanakan
tugas
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,
Kepala UPTD dan
menerapkan
prinsip
Kelompok Jabatan
koordinasi,
integrasi
Fungsional
dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
di lingkungan
Pemerintah
Daerah serta Instansi
lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing
dan
bila
terjadi
penyimpangan
mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
agar
15
(3) Setiap
pemimpin
satuan
organisasi
memimpin dan mengkoordinasikan
bertanggung
jawab
bawahan masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung
jawab pada atasannya
masing-
masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya untuk
diolah dan dipergunakan
penyusunan
laporan
lebih
sebagai bahan
lanjut
dan
untuk
memberikan petunjuk kepada bawahannya. (6) Dalam
menyampaikan
laporan
masing-masing
atasan, tembusan laporan disampaikan
kepada
pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB VII PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN DALAMJABATAN Pasal 22 Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan
oleh
Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
BAB VIII KETENTUANPERALIHAN Pasal 23 Pada saat Peraturan
Bupati ini mulai berlaku,
UPTD dengan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja yang
diundangkan,
ditetapkan
tetap
sebelum
melaksanakan
Peraturan
tugasnya
Bupati
sampai
Peraturan Bupati tentang UPTD yang baru ditetapkan.
ini
dengan
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan hasil peserta rapat memutuskan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai berlaku efektifpada tahun 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya-_ dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 9 - 11 - 2016 BUPATI KEDIRI,
ttd HARYAlfTJ SUTRISNO
Diundangkan di Kediri pada tanggal 9 ~ 11 - 2016 SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KEDIRI, ttd
SUPOYO BERITADAERAHKABUPATEN KEDIRITAHUN2016 NOMOR45
I-
-:5 ~ c(
!( ~
tu a::
::c: w Cl)
z
~ !;(
z Z
a:: <( Cl) o m=>o m >- a:: :::> z a. Cl) w a.
(!)
<(
z
::c: w Cl) w
~~
:! ::t (ij - :::>
.... ::c:~z
~~
Q~
s
~ (ij
mo
o~ Cl)
(/J Cl) <(
Cl) Cl)
::c: ::c: a:: w w a.
~~ -1-W
-c ::c: :.c::::i::z ww~
~~ !;( a::
~o <( ~ I
:=oz a:::<( - ozl-' -c -e 0 :c ::>W (!)Cl) w
::.::
~~
::e 0 -CD
a! (15
LL
~~ eo ~~
O::c:
~~ (ij !( ~
<(~
a:: w m :!: :::> Cl)
~ ~ !;(
~<(
Cl)
I
asa.
B
I
(/)
m=>
-c
a:t
I-CD
~.~
·-
z <
~
!;(
<:cw
::c: w o Cl)
z
...
oz -<( CD z <
ao~
<( ::t C( ID::::> C) ID:eW ~ ::::> lli
(ij
~:!<:~
wz-
~
5
ffi ~
::c: :lo::::::> wz-, Cl)<::::> ~a::
(ij
ffi 5
Cl)
~
-c
~a::
ziii
>-I-
<:::) ~~z
~
w a.
0..
a..
:.c::lil::w~~
5
:5w
a.
:::)
::c: ....I W
::c: w
(/)~If
w
i.::
~
-ma:::
~~
~~~
a..~ :::) (/)
~ ~
w a.
1-::::E<
o'.'5~!.( 1-W :r - o..o.. '5w
tn
:::) !;( °' f3 U) w:..:
c(
-cz
:)Ill
o..::'i :::) U)
I-
:5 ~
w
~ Cl)
i:
z :::>
~~
,_
...
~
Ow C>za. z~~ ~
<( -
- (!)~ mw0 o z Zw WC) a. z
~
....
a:: ::::> Cl)
I-
z
~
~ ~
e~ ~:!
._
!( J: w Cl) w
"'
:l
1- ....
z
.......
<
I-
;a
< .... ::.::
0 a. :t 0 _,
!Ii!
-
z~~ -
........ ....
... ...
~z:..-: -(/) ::i:: wz 0.. <(
ffi~~ w
Cl}
:t
~~
0 a:::
001-
I- I- c( 0.. c(
() ;i5
:c
::>O::w OCI) mW
Za:::>
WzZ Q. w w
:5 lil:
(!):ii
z w
Q.
Ir=],
zO
zz <( ~
-
~
0 >Ci5 < a:: < ::c: -Cl) 0
w ::c: e wOa::
i.::
..........
....
~ <(
~2~ o~w
~-~
::C:W~
::i:: w w
C)
z
-::::> Cl) ....I
!;(
::c:
0 iii
i: z< < >oZ
< 0
~~
z
5 ~
< i.:: <
....<
:.c::o w"' (/J
w 0..
.....
(ij ~
~ 0
I-
If~::!!
:::><
:..'....,~
I-
_(!)ffi<
~~:..'.a::: w ...J z :c Cl)~~
:5
< :E 0
ffi~ (/)LIJ wi.::
::.::
._
S2
0~01
IL :ca::: :::>~~
::>
a:::
'
