BUPATI BULUNGAN Jalan Jelarai Tanjung Selor 77212 Kaltim, Telp. (0552) 23316-2334, Fax (0552) 21009
PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI KABUPATEN BULUNGAN BUPATI BULUNGAN, Menimbang
: a. bahwa merujuk dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran; b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 Perihal Dispensasi Palayanan Pencatatan Kelahiran Dalam masa transisi berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya menyangkut Palayanan Pencatatan Kelahiran, maka dipandang perlu memberikan Dispensasi Palayanan Pencatatan Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia Di Kabupaten Bulungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Palayanan Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Di Kabupaten Bulungan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98); 10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK, KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 23); 16. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 41); Memperhatikan
: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 Perihal Dispensasi Palayanan Pencatatan Kelahiran Dalam masa transisi berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI KABUPATEN BULUNGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Bulungan. 2. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 3. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 4. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
File/perbub 2009
2
5. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 6. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. 8. Akte Pencatatan Sipil adalah akte otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa lainnya, yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksanaan. 9. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 10. Kutipan Akta adalah catatan pokok dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang berdangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan peristiwa penting lainnya. 11. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana karena kutipan Akta Asli (Pertama( hilang, musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pihak Berwajib. 12. Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran adalah Kemudahan pelayanan pencatatan kelahiran sehubungan dengan masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan batas waktu yang ditentukan. 13. Akta Kelahiran adalah Akta catatan sipil hasil pencatatan peristiwa kelahiran seseorang.
BAB II KETENTUAN PELAKSANAAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN Pasal 2 (1)
Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pasal 3
(1)
Bagi Penduduk WNI yang lahir sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran.
(2)
Dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut : a. Penduduk yang bersangkutan melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir pelaporan kelahiran dengan dilampiri persyaratan : 1. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Puskesmas/Bidan/Dukun; 2. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa / Lurah setempat; 3. Foto Copy KK dan KTP orang tua yang bersangkutan; 4. Foto Copy Surat Nikah/Akta Perkawinan orang tua yang bersangkutan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 5. Surat kuasa bermaterai cukup bagi orang tua yang memberikan kuasa kepada orang lain.
File/perbub 2009
3
b. Contoh Formulir Pelaporan Kelahiran dan Surat Keterangan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercantum pada Lampiran I Peraturan ini. c. Contoh Surat Keterangan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 sesuai dengan yang dibuat oleh Rumah Sakit/Puskesmas/Bidan/Dukun dan angka 2 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini. Pasal 4 (1)
Bagi Penduduk WNI yang lahir setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat diberikan dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran.
(2)
Proses pemberian dispensasi pelayanan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
Pasal 5 Pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diberikan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri bagi WNI yang pencatatan kelahirannya terlambat.
BAB III STATUS HUKUM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN Pasal 6 Penerbitan akta kelahiran dalam rangka pemberian dispensasi diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu : a. Anak Pasangan suami istri dari perkawinan yang sah; b. Anak seorang ibu; dan c. Anak yang tidak diketahui asal usul atau tidak diketyahui keberadaan orang tuanya.
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7 (1)
Untuk efektifitas pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran perlu dilakukan sosialisasi pencatatan kelahiran secara menyeluruh kepada masyarakat.
(2)
Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara efektif dan efisien oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melibatkan instansi terkait maupun tokoh masyarakat.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diundangkan.
File/perbub 2009
4
Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 4 Pebruari 2009 BUPATI BULUNGAN,
BUDIMAN ARIFIN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 4 Pebruari 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
KARSIM AL’AMRIE BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 01
File/perbub 2009
5
Lampiran I :
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 01 Tahun 2009 Tanggal 04 Pebruari 2009
Pemerintah Kab./Kota
:
………………………………
Kecamatan
:
………………………………
Desa Kelurahan
:
………………………………
Kode : F-2.01
Kode Wilayah
FORMULIR PELAPORAN KELAHIRAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap
:
……………………………………………………………………………………………………….
NIK
:
……………………………………………………………………………………………………….
Umur
:
……………………………………………………………………………………………………….
Pekerjaan
:
……………………………………………………………………………………………………….
Alamat
:
……………………………………………………………………………………………………….
Hubungan Dengan Bayi : Melaporkan Bahwa Telah Lahir : Pada hari
:
……………………………………………………………………………………………………….
Tanggal
:
……………………………………………………………………………………………………….
Pukul
:
……………………………………………………………………………………………………….
Bertempat di
:
……………………………………………………………………………………………………….
Jenis Kelahiran
:
……………………………………………………………………………………………………….
Nama **)
:
……………………………………………………………………………………………………….
Jenis Kelamin **)
:
……………………………………………………………………………………………………….
Anak Ke
:
……………………………………………………………………………………………………….
Nama Lengkap
:
……………………………………………………………………………………………………….
NIK
:
……………………………………………………………………………………………………….
Tanggal Lahir / Umur
:
……………………………………………………………………………………………………….
Kewarganegaraan
:
……………………………………………………………………………………………………….
Pekerjaan
:
……………………………………………………………………………………………………….
Alamat
:
……………………………………………………………………………………………………….
Nama Lengkap
:
……………………………………………………………………………………………………….
NIK
:
……………………………………………………………………………………………………….
Tanggal Lahir / Umur
:
……………………………………………………………………………………………………….
Kewarganegaraan
:
……………………………………………………………………………………………………….
Pekerjaan
:
……………………………………………………………………………………………………….
Alamat
:
……………………………………………………………………………………………………….
Dari Seorang Ibu :
Istri Dari :
Terlampir disertakan persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 1. Surat Kelahiran dan Penolong Kelahiran ( Dokter, Bidan, Dukun ) 2. KTP dan Kartu Keluarga Orang Tua ( Legalisir ) 3. Buku Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua ( Legalisir ) 4. Data saksi-saksi ( 2 orang saksi ) 5. ……………………………………….. …………………,………………20… Petugas Pencatat Register,
File/perbub 2009
Pelapor,
6
(…………………..)
(………………………….) NIK.
BUPATI BULUNGAN
BUDIMAN ARIFIN
File/perbub 2009
7
