BUPATI BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULUKUMBA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUKUMBA, Menimbang
:
a.
b. Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, agar berdaya guna dan berhasil guna maka perlu menyusun dan menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi, dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba; bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
1
5.
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULUKUMBA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 4. Bupati adalah Bupati Bulukumba; 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba; 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3 (1)
(2)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang . Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; f. pelaksaanaan administrasi Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
(1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi: a. Kepala Dinas b. Sekretariat : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan. c. Bidang Perencanaan, Bina Konstruksi dan Pengujian Bahan Jalan dan Jembatan: 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi; 2. Seksi Bina Konstruksi; dan 3. Seksi Pengujian Bahan Jalan dan Jembatan. d. Bidang Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan : 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; 2. Seksi Pembangunan Jembatan; dan 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan e. Bidang Penataan Ruang : 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang; 2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. f. UPT g. Kelompok Jabatan Fungsional
3
(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 5 (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uraian Tugas Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut: a. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan tehnis dan operasional di bidang pekerjaan umum dan penataaan ruang; b. merumuskan dan mengoordinasikan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; c. melaksanakan pembinaan kewenangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, preservasi serta peningkatan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan serta aset lainnya; f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; g. mengoordinasikan program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten dalam rangka terciptanya keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; h. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaanya kepada bawahan; i. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan. j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati.
4
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 6 (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, pelaporan dan keuangan serta penyusunan program di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Sekretaris adalah sebagai berikut : a. merencanakan operasional kerja Sekretariat Dinas berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja; b. mengoordinasi segala kegiatan antara bidang dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; c. mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. memberi petunjuk dan pengembangan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; e. mengoordinasikan/menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; f. memberi petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. g. mengatur urusan tata usaha, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian serta pembinaan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. h. mengatur tata naskah dinas dan rumah tangga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. i. melaksanakan inventarisasi semua barang bergerak dan tidak bergerak milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. j. memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. k. membina perpustakaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. l. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan. m. mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan. n. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan; o. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan; p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 7 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam membantu ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, serta melaksanakan kegiatan anggaran berbasis kinerja dan pertanggung jawaban administrasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang–undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan; c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengiventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan; d. memberikan pelayanan: naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler; e. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi, dan sarana/prasarana kantor; f. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya; g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor serta urusan rumah tangga dinas lainnya; h. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan menyusun administrasi pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan barang; i. melaksanakan inventarisasi asset dan kelengkapan, pemutakhiran data asset dan pelaporan sesuai kebutuhan ; j. melaksanakan pemeliharaan barang/bahan/alat/kelengkapan dinas dan melaksanakan pengaturan kendaraan dan penggunaan sopir dinas; k. melaksanakan stock opname barang melalui aplikasi Informasi Teknologi (IT); l. melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring dan evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan serta aset dinas. m. Melaksanakan kebijakan administrasi kepegawaian, memfasilitasi usulan pengadaan pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan penilaian pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pesiun, serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
6
n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian.. o. melaksanakan analisis dan pengembangan sistem administrasi umum dan kepegawaian. p. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas pada bawahan; q. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Pasal 8 (1) Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program kegiatan petunjuk teknis, memantau dan melaksanaan pembinaan, evaluasi program, pelaporan dan keuangan kegiatan dinas serta urusan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan; c. menghimpun dan menyiapkan bahan secara menyeluruh untuk penyusunan rencana kegiatan dinas; d. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; e. menyiapkan penyusunan rencana kerja tahunan secara periodik; f. menyiapkan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; g. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; h. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; i. melaksanakan pengelolaan serta memantau, mengevaluasi penyelenggaraan urusan keuangan; j. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dinas dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta laporan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; k. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan;
7
l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v.
melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaaan, verifikasi, akuntansi, monitoring dan evaluasi anggaran dan pelaporan keuangan serta asset dinas; menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta melaksanakan pencatatan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD); melaksankan pengawasan arus kas, melaksanakan system pengeluaran keuangan dan gaji pegawai sesuai peraturan yang berlaku; melaksanakan pembinaan terhadap pemegang kas dan penyimpanan/pengurus barang dinas, serta melaksanakan bimbingan administrasi surat menyurat dan kearsipan serta penerapannya; meneliti/menverifikasi perhitungan pertanggungjawaban keuangan serta pengajuan permintaan SPP – SPMU dan SP2D; mengklarifikasi dan menindak lanjuti hasil laporan pemeriksaan fungsional (LPJ) dan menghimpun serta menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; melaporkan hasil pelaksanan tugas staf Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan; menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Perencanaan, Bina Konstruksi dan Pengujian Bahan Jalan dan Jembatan Pasal 9 (1) Bidang Perencanaan, Bina Konstruksi dan Pengujian Bahan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan, serta penyelenggaraan perencanaan, bina jasa konstruksi dan melaksanakan pengadaaan pembangunan, preservasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyelenggaraan peralatan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) uraian tugas Bidang Perencanaan, Bina Konstruksi dan Pengujian Bahan Jalan adalah sebagai berikut: a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan bidang perencanaan, bina konstruksi dan pengujian bahan jalan/jembatan; b. mengarahkan pelaksanaan perencanaan, bina konstruksi dan pengujian bahan jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; c. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan bidang perencanaan, bina konstruksi dan pengujian bahan jalan/jembatan; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan, bina jasa konstruksi dan pengujian bahan jalan/jembatan; e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
8
f. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 1 Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Pasal 10 (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan, Bina Konstruksi dan Pengujian Bahan Jalan/Jembatan dalam menyusun program kegiatan,memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perencanaan teknis dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi adalah sebagai berikut: a. menyusun program dan kegiatan Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi; b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknik pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi; c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perencanaan teknik dan evaluasi; d. melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemprograman dan perencanaan teknik pembangunan jalan dan jembatan; e. melaksanakan Perencanaan Teknik dan Evaluasi; f. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke pekerjaan umum, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan; g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan; h. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
9
Paragraf 2 Seksi Bina Konstruksi Pasal 11 (1) Seksi Bina Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan, Bina Konstruksi dan Pengujian Bahan Jalan dan Jembatan dalam menyusun program dan kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan dibidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Bina Konstruksi adalah sebagai berikut: a. menyusun program dan kegiatan Bina Jasa Konstruksi; b. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi; c. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten; d. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah kabupaten; e. melaksanakan penyediaan, penggunaan jasa konstruksi, dan pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat; f. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah kabupaten; g. melaksanakan pengaturan dan penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); h. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah kabupaten; i. melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah kabupaten; j. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah kabupaten; k. melaksanakan sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi; l. mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah kabupaten; m. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan; n. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan; o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
10
Paragraf 3 Seksi Pengujian Bahan Jalan dan Jembatan Pasal 12 (1) Seksi Pengujian Bahan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan, Bina Konstruksi dan Pengujian Bahan Jalan/Jembatan dalam menyusun program dan kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelengaraan di bidang pengujian bahan jalan dan jembatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Seksi Pengujian Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut: a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pengujian Bahan Jalan dan jembatan; b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pengelolaan dan pelaksanaan pengujian bahan dan mutu konstruksi jalan dan jembatan; c. melaksanakan pengujian bahan dan mutu konstruksi jalan dan jembatan; d. memantau dan mengevaluasi penyelengaraan pengujian bahan dan mutu konstruksi jalan dan jembatan; e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan; f. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Bidang Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan Pasal 13 (1) Bidang Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan dan penyelenggaraan pembangunan, preservasi jalan dan jembatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Bidang Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut: a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan; b. mengarahkan pelaksanaan pembangunan, preservasi, pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum; c. mengatur kegiatan pembangunan, preservasi, pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan; d. menganalisa dan mengembangkan kinerja Bidang Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan;
11
e. melaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan; f. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, dan peralatan; g. melaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan; h. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan; i. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 1 Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Pasal 14 (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan dalam menyusun program kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan jalan adalah sebagai berikut: a. menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan jalan; b. melaksanakan pembangunan jalan dan bangunan pelengkapnya; c. melakukan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan; d. melakukan penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan; e. melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan; f. melaksanakan evaluasi dan penetapan layak fungsi jalan dan jembatan; g. melaksanakan bimtek pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan; h. melakukan penilaian kelayakan pembangunan jalan; i. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan; j. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan pada bawahan; k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
12
Paragraf 2 Seksi Pembangunan Jembatan Pasal 15 (1) Seksi Pembangunan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan dalam menyusun program kegiatan dan mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan jembatan berdasarkan ketentuan perundangundangan (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan Jembatan adalah sebagai berikut: a. menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan jembatan; b. melaksanakan pembangunan jembatan; c. melakukan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jembatan; d. melakukan penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan; e. melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jembatan; f. melakukan penilaian kelayakan pembangunan jembatan; g. melaksanakan bimtek pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan peningkatan jembatan; h. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan jembatan; i. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan pada bawahan; j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Paragraf 3 Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Pasal 16 (1) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembangunan, Preservasi, Jalan dan Jembatan dalam menyusun program kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan preservasi jalan dan jembatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut: a. menyusun program dan kegiatan seksi preservasi jalan dan jembatan; b. melaksanakan preservasi, pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan; c. melakukan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan preservasi, pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan;
13
d. melakukan penilaian kelayakan preservasi, pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan; e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan preservasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan; f. melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi, pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan; g. memantau dan mengevaluasi mutu konstruksi pekerjaan preservasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan; h. menetapkan rencana kebutuhan penanganan preservasi, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan sebagai bahan rancangan penanganan teknis; i. melaksanakan pengendalian teknis preservasi dan rehabilitasi jalan dan jembatan; j. melaksanakan pengendalian teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan; k. melaksanakan koordinasi penataan perencanaan penanganan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dengan bidang lain dalam satu kesatuan dinas; l. melaksanakan kegiatan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana; m. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU); n. melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan, jembatan serta (PJU); o. melaksanakan pengamanan pemanfaatan bagian jalan; p. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan pada bawahan; q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Bidang Penataan Ruang Pasal 17 (1) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan perumusan dan penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Bidang Penataan Ruang adalah sebagai berikut: a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan bidang penataan ruang; b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah;
14
c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten; d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten; e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar desa/kelurahan; f. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kabupaten/kota; g. melaksanaan koordinasi dan operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang di tingkat kabupaten; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan i. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 1 Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang Pasal 18 (1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam menyusun program kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan penataan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang adalah sebagai berikut: a. menyusun program dan kegiatan seksi seksi pengaturan dan pembinaan penataan ruang; b. melaksanakan penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman Norma Standar Prosedur Dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang pada tingkat kabupaten dan kabupaten/kota; c. melaksanakan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang tingkat kabupaten dan lintas kabupaten/kota; d. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi, serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada kabupaten/kota dan masyarakat; dan e. melakukan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota. f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan pada bawahan; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
15
Paragraf 2 Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang Pasal 19 (1) Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam menyusun program kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Penataan Ruang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang adalah sebagai berikut: a. menyusun program dan kegiatan seksi pengaturan dan pembinaan penataan ruang; b. melaksanakan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali rencana penataan ruang wilayah kabupaten dan rencana penataan ruang kawasan strategis kabupaten; c. melaksanakan perumusan kebijakan strategis operasional rencana penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten; d. melaksanakan penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, pembiayaan program, dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten; dan e. melaksanakan pelaksanaan standar pelayanan minimun bidang penataan ruang di tingkat kabupaten; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan pada bawahan; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 3 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasal 20 (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam menyusun program dan kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan Kawasan Strategis berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Untk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan dibidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
16
b. melaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di tingkat kabupaten; c. menyusunan, penetapan, dan pelaksanaan ketentuan arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, perangkat insentif dan disinsentif, pemberian izin pemanfaatan ruang, dan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang tingkat kabupaten; d. melaksanakan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat kabupaten; e. melakukan koordinasi dan pembinaan, serta operasionalisasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penataan ruang tingkat kabupaten; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan pada bawahan; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Pasal 21 (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas dapat dibentuk UPT. (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas. (3) Ketentuan mengenai Pembetukan dan uraian tugas UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 22 (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jumlah pejabat fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
17
BAB V JABATAN Pasal 23 (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama; (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator; (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator; (4) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. BAB VI TATA KERJA Pasal 24 (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi, Pejabat Fungsional Pengawasan dan Kelompok jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sikronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing; (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturanperundang-undangan. (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh atasan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsionalmempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. (8) Pola hubungan kerja pejabat struktural dan pejabat fungsional pengawasan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka segala ketentuan perundangundangan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba. Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal BUPATI BULUKUMBA,
A. M. SUKRI A. SAPPEWALI Diundangkan di Bulukumba pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
A. B. AMAL BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 107
19
