BUPATI BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUKUMBA, Menimbang
:
a.
b. Mengingat
:
1.
2.
3.
bahwa menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Daerah Kabaupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, agar berdaya guna dan berhasil guna maka perlu untuk menyusun dan menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi, dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba; bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1
4.
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Bulukumba. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6. Badan adalah Badan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba. 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba. 8. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 Badan Penelitian dan Pengembangan pelaksana Urusan Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Daerah adalah merupakan unsur menjadi kewenangan Daerah yang yang berkedudukan di bawah dan Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3 (1)
(2)
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
(1)
Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, meliputi: a. Kepala Badan; b. Sekretariat : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan. c. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan: 1. Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 2. Sub Bidang Ekonomi; dan 3. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
3
d.
(2)
Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi: 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; dan 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi. e. Unit Pelaksana Teknis f. Kelompok Jabatan Fungsional Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS POKOK, DAN URAIAN TUGAS JABATAN Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 5
(1)
(2)
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai berikut: a. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan; d. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah; e. mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah; f. melaksanakan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten; g. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah; h. melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; i. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten; j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
4
k. l. m.
melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga induk dan atau kementerian dan lembaga lainnya; melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 6
(1)
(2)
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Sekretaris sebagai berikut: a. mengoordinasikan rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan; d. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; e. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah; h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan dan administrasi umum dan kepegawaian; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan; k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan;
5
l. m. n. o. p.
melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan; melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 1 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Pasal 7
(1)
(2)
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian sebagai berikut: a. menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan; d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan; e. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan; f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya; g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar; h. melakukan pengelolaan arsip pada unit kearsipan; i. mempersiapkan pelaksaanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan; j. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; k. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor; l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang; m. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang; n. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
6
o. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai; p. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai; q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana; r. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai; s. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya; t. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil; u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil; v. mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi; w. menghimpun dan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; x. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Pasal 8 (1)
(2)
Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan program, pelaporan dan keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan sebagai berikut: a. menyusun program dan kegiatan Sub Program, Pelaporan dan Keuangan; b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program, pelaporan dan keuangan; c. mendistribusikan tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan; d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
7
e.
f. g. h. i. j. k.
l. m. n.
menyiapkan bahan dan menyosialisasikan peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang penyusunan program; menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana stratejik; menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran; menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran; mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Pasal 9 (1)
Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang sosial, ekonomi dan pemerintahan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan sebagai berikut: a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang social, ekonomi dan pemerintahan; b. mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
8
c. d. e. f. g. h. i. j. k.
memeriksa bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan; memeriksa bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan; memeriksa bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan; mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan; melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan tugas kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah; mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan; melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Paragraf 1 Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pasal 10
(1)
(2)
Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut: a. menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Sosial dan Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan pada bawahan; d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang social, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa; e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9
f. g. h. i. j. k.
melaksanakan pengelolaan penelitian, pengembangan Sub Bidang Sosial dan Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang social budaya; menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Paragraf 2 Sub Bidang Ekonomi Pasal 11
(1)
(2)
Sub Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang perekonomian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Sub Bidang Ekonomi adalah sebagai berikut: a. menyusun program dan kegiatan Sub Bidang ekonomi; b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi; c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan desa; d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi; e. melaksanakan pengelolaan penelitian, pengembangan Subbidang ekonomi; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan; g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya
10
Paragraf 3 Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Pasal 12 (1)
(2)
Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebagai berikut: a. menyusun progam dan kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan; c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; d. menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, e. melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang. f. melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan; g. melaksanakan pengelolaan penelitian, pengembangan subbidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan ; h. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan; i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
11
Bagian Keempat Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi Pasal 13 (1) Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pembangunan, inovasi dan teknologi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi sebagai berikut: a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi; b. mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi; c. memeriksa bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang inovasi dan teknologi; d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi; e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang inovasi dan teknologi; dan f. memfasilitai pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; g. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan; h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan tugas kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi dan teknologi; i. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan; j. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
12
Paragraf 1 Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pasal 14 (1)
Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagai berikut: a.
menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
b.
menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
c.
melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
pelaksanaan
penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi meliputi aspek pangan,
pertanian,
kelautan
dan
perikanan,
lingkungan
hidup,
kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan; d.
melaksanakan
fasilitasi
pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; e.
melaksanakan pengelolaan penelitian, pengembangan sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f.
mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
g.
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
h.
menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
i.
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
j.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
13
Paragraf 2 Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana Pasal 15 (1)
(2)
Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana sebagai berikut: a. menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana; c. memeriksa bahan perumusan kebijakan penelitian bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; d. melakukan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika. e. melaksanakan pengelolaan penelitian, pengembangan Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana ; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan; g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai denga bidang tugasnya. Paragraf 3 Sub Bidang Inovasi dan Teknologi Pasal 16
(1)
Sub Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Inovasi dan Teknologi. 14
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sebagai berikut: a. menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi; b. menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan inovasi dan teknologi; c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, ujicoba dan penerapan rancang bangun/model replilkasi dan invensi dibidang Inovasi dan Teknologi. d. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, ujicoba dan penerapan rancang bangun/model replilkasi dan invensi dibidang Inovasi dan Teknologi; e. melaksanakan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif; f. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. g. melaksanakan pengelolaan penelitian, pengembangan Sub bidang Inovasi dan Teknologi ; h. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan; i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang Inovasi dan Teknologi; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Jabatan Fungsional Pasal 17
(1)
(2) (3)
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah pejabat fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15
BAB V JABATAN Pasal 18 (1) (2) (3) (4)
Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama; Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator; Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator; Kepala Sub bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. BAB VI TATA KERJA Pasal 19
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi, Pejabat Fungsional Pengawasan dan Kelompok jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sikronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuia dengan tugas masing-masing; setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. setiap laporan yang diterima oleh atasan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. pola hubungan kerja pejabat struktural dan pejabat fungsional umum ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka segala ketentuan perundangundangan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.
Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal BUPATI BULUKUMBA,
A. M. SUKRI A. SAPPEWALI Diundangkan di Bulukumba pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
A. B. AMAL BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 103
17
