BUPATI BARITO UTARA PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO UTARA, Menimbang
:
Mengingat
:
a.
bahwa pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara dari penjualan air minum sesuai tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2007, sudah tidak mampu lagi membiayai kegiatan operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara; b. bahwa dalam rangka memulihkan kemampuan pembiayaan, kesinambungan operasional dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menunjang pemeliharaan prasarana dan sarana air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara, maka perlu untuk menetapkan tarif air minum menyesuaikan dengan perkembangan, situasi dan beban pembiayaan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, tarif air minum ditetapkan oleh Kepala Daerah; d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara. 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 04); 9
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Negara Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2). Memperhatikan
: 1.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO UTARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara. 2. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara. 3. Air Minum adalah air minum produksi PDAM. 4. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan. 5. Instalatur adalah suatu Badan Usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi perair minuman. 6. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/Kepala Keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari atau sebesar satuan volume lainnya. 7. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (M 3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan yang harus dibayar pelanggan PDAM. 8. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk. 9. Beban Tetap adalah terdiri dari biaya pemeliharaan meter air dan biaya administrasi rekening bulanan yang dikenakan untuk setiap sambungan. 10. Biaya Penyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan untuk menjadi pelanggan PDAM. 11. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air. 12. Pipa Persil adalah pipa setelah meter air. 13. Pelanggan Pasif adalah pelanggan yang tidak menggunakan air PDAM dan masih tercatat sebagai pelanggan PDAM.
(1)
(2)
(3)
(4)
BAB II KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI Bagian Kesatu Kelompok Pelanggan Pasal 2 Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu : a. Kelompok I; b. Kelompok II; c. Kelompok III; dan d. Kelompok Khusus Yang termasuk dalam Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : 1. Hidran Umum 2. Kamar Mandi/WC Umum 3. Terminal Air 4. Tempat Ibadah (Masjid, Langgar, Mushola, Surau, Gereja, Balai Basarah, Klenteng, Pura) 5. Panti Asuhan 6. Sekolah Negeri Yang termasuk dalam Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : 1. Rumah Tangga 2. Rumah Sakit Pemerintah terdiri dari RSUD, RS Swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap. 3. Instansi Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. 4. TNI dan POLRI Yang termasuk dalam Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : 1. Niaga Kecil terdiri dari :
10
(5)
APMS, kios, warung/toko, pedagang eceran, bengkel kecil, salon, pangkas rambut, penjahit, laundry, restauran kecil, penginapan kecil, sanggar seni lukis, usaha konfeksi kecil. 2. Niaga Menengah terdiri dari : ruko, praktek dokter, penginapan 2 lantai keatas, usaha meubelair, rumah makan menengah, mini market, kantor notaris/ pengacara, usaha cafe, toko bahan bangunan/mesin, biro jasa, kolam renang di kelola swasta/BUMD. 3. Industri Rumah Tangga terdiri dari : kerajinan tangan, peternakan kecil dan sejenisnya. 4. Instansi Pemerintah Tingkat Kabupaten terdiri dari sarana dan prasarana Instansi Pemerintah, Ormas. 5. TNI dan POLRI 6. Rumah Mewah adalah selain Rumah Tangga Biasa. 7. Industri dan Niaga Besar terdiri dari : Pabrik (kimia/obat, kosmetik, makanan/minuman, perkayuan, pabrik es), peternakan besar, pabrik tekstil, pabrik/industri besar lainnya, perusahaan ekspor/impor, pasar swalayan, mall, department store, perkulakan, grosir, bank, hotel berbintang, hotel, restoran besar, perusahaan perdagangan/niaga, gedung bertingkat lebih 3 (tiga) lantai, pompa bensin (SPBU), ekspeditur, agen makelar dan perkulakan, dealer, bengkel besar, perusahaan telekomunikasi, perusahaan listrik, perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan. Kelompok Khusus adalah kelompok pelanggan yang tidak termasuk kelompok I, II dan III, yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan. Bagian Kedua Blok Konsumsi Pasal 3
Blok Konsumsi dibedakan menjadi 2 (dua) kelas yaitu : 1. Konsumsi sampai dengan 10 M3 per bulan. 2. Konsumsi diatas 10 M3 per bulan.
BAB III TARIF AIR MINUM, BIAYA PENYAMBUNGAN, BIAYA BALIK NAMA DAN UANG JAMINAN LANGGANAN Bagian Kesatu Tarif Air Minum Pasal 4
(1)
Tarif Kelompok Pelanggan PDAM Pusat Muara Teweh VARIASI TARIF YANG DIKENAKAN KEPADA PELANGGAN PROPORSI TARIF TERHADAP TINGKAT BIAYA KELOMPOK 0 – 10 M3 (Rp) Di atas 10 M3 (Rp)
KELOMPOK I : 1.
Hidran Umum
1.500
1.750
2.
Kamar Mandi / WC Umum
1.500
1.750
3.
Terminal Air
1.500
1.750
4.
Tempat Ibadah
1.750
2.000
5.
Panti Asuhan
1.750
2.000
6.
Sekolah
1.750
2.000
1. Rumah Tangga
2.300
2.800
2. Rumah Sakit Pemerintah
2.500
3.000
KELOMPOK II :
11
KELOMPOK III : 1. Niaga Kecil
2.400
2.900
2. Industri Rumah Tangga
2.350
2.850
3. Niaga Menengah
2.500
3.000
4. Instansi Pemerintah Kabupaten
2.500
3.000
5. TNI dan POLRI
2.500
3.000
6. Rumah Mewah
3.000
3.500
7. Industri dan Niaga Besar
3.500
4.000
8. Instansi Pemerintah dan TNI dan POLRI Tingkat Pusat dan Propinsi 9. Kedutaan dan Konsulat Asing KELOMPOK KHUSUS :
(2)
Sesuai dengan kesepakatan
Tarif Kelompok Pelanggan Unit IKK dan Perdesaan VARIASI TARIF YANG DIKENAKAN KEPADA PELANGGAN
KELOMPOK
PROPORSI TARIF TERHADAP TINGKAT BIAYA 0 – 10 M3 (Rp)
Di atas 10 M3 (Rp)
KELOMPOK I : 1.
Hidran Umum
1.500
1.750
2.
Kamar Mandi / WC Umum
1.500
1.750
3.
Terminal Air
1.500
1.750
4.
Tempat Ibadah
1.750
2.000
5.
Panti Asuhan
1.750
2.000
6.
Sekolah Negeri
1.750
2.000
KELOMPOK II : 1.
Rumah Tangga
1.250
1.500
2.
Rumah Sakit Pemerintah
1.500
1.750
3.
IP Tingkat Kecamatan / Kelurahan
2.500
3.000
4.
TNI dan POLRI
2.500
3.000
2.400
2.900
2. Industri Rumah Tangga
2.350
2.850
3. Niaga Menengah
2.500
3.000
KELOMPOK III : 1.
Niaga Kecil
4.
IP Tingkat Kabupaten
2.500
3.000
5.
TNI dan POLRI
2.500
3.000
6.
Industri dan Niaga Besar
3.000
3.500
KELOMPOK KHUSUS :
(3)
Sesuai dengan kesepakatan
Tarif air minum untuk Kota Muara Teweh yang diberlakukan sejak 1 Januari 2012 sebagaimana tabel dibawah ini.
12
VARIASI TARIF YANG DIKENAKAN KEPADA PELANGGAN KELOMPOK
PROPORSI TARIF TERHADAP TINGKAT BIAYA 0 – 10 M3 (Rp)
Di atas 10 M3 (Rp)
KELOMPOK I : 1.
Hidran Umum
1.928
2.105
2.
Kamar Mandi / WC Umum
1.928
2.105
3.
Terminal Air
1.928
2.105
4.
Tempat Ibadah
2.242
2.393
5.
Panti Asuhan
2.242
2.393
6.
Sekolah Negeri
2.242
2.393
KELOMPOK II : 1.
Rumah Tangga
2.950
3.370
2.
Rumah Sakit Pemerintah
2.950
3.471
KELOMPOK III : 1.
Niaga Kecil
3.068
3.590
2.
Industri Rumah Tangga
3.018
3.540
3.
Niaga Menengah
3.168
3.690
4.
Instansi Pemerintah Kabupaten
3.168
3.690
5.
TNI dan POLRI
3.168
3.690
6.
Rumah Mewah
3.690
4.190
7.
Industri dan Niaga Besar
4.190
4.690
8.
Instansi Pemerintah dan ABRI Tk.Pusat & Tk.I
9.
Kedutaan dan Konsulat Asing Pusat & Tk.I
KELOMPOK KHUSUS :
(4)
Sesuai dengan kesepakatan
Tarif air minum untuk pelanggan di perdesaan yang tidak menggunakan meter air ditetapkan sebesar Rp. 17.500,- (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap bulan.
(5)
Uang pendaftaran sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap calon pelanggan.
(6)
Biaya Administrasi sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) setiap rekening.
(7)
Dana Pemeliharaan meter air untuk : - meter air 1/2” sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) - meter air 3/4” sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) - meter air 1/1” sebesar Rp. 17.500,- (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) - meter air 1/2” sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
Bagian Kedua Biaya Penyambungan dan Biaya Balik Nama Pasal 5 (1)
Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan
13
(2)
Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter, biaya survey/perencanaan dan jasa pemasangan.
(3)
Besarnya biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut : a.
ditetapkan sesuai dengan harga bahan yang berlaku saat pemasangan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
b.
biaya survey/perencanaan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
c.
Jasa pemasangan menyesuaikan upah tenaga kerja yang berlaku pada saat pemasangan.
(4)
Hidran Umum, Kamar Mandi/WC Umum dan Terminal Air tidak dikenakan biaya penyambungan.
(5)
Biaya balik nama ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) Bagian Ketiga Uang Jaminan Langganan Pasal 6
Setiap calon pelanggan wajib membayar uang jaminan langganan sesuai dengan kelompok pelanggan sebagai berikut : KELOMPOK PELANGGAN
JUMLAH
KELOMPOK I : 1.
Hidran Umum
Tidak dikenakan Jaminan Langganan
2.
Kamar Mandi / WC Umum
Tidak dikenakan Jaminan Langganan
3.
Terminal Air
Tidak dikenakan Jaminan Langganan
4.
Tempat Ibadah
Rp.
50.000,-
5.
Panti Asuhan
Rp.
50.000,-
6.
Sekolah Negeri
Rp.
50.000,-
60.000,-
KELOMPOK II : 1.
Rumah Tangga
Rp.
2.
Rumah Sakit Pemerintah
Rp. 100.000,-
3.
IP Tingkat Kecamatan / Kelurahan
Rp.
50.000,-
4.
TNI dan POLRI
Rp.
50.000,-
KELOMPOK III : 1.
Niaga Kecil
Rp. 100.000,-
2.
Industri Rumah Tangga
Rp.
3.
Niaga Menengah
Rp. 100.000,-
4.
Instansi Pemerintah Tingkat Kabupaten
Rp. 100.000,-
5.
TNI dan POLRI
Rp. 100.000,-
6.
Rumah Mewah
Rp.
7.
Industri dan Niaga Besar
Rp. 125.000,-
90.000,-
80.000,-
14
BAB IV KETENTUAN PELAYANAN AIR MINUM DAN SANKSI-SANKSI Bagian Kesatu Pemasangan, Pemeliharaan, Perubahan Pipa Dinas dan Meter Air Pasal 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran pipa dinas dilaksanakan oleh petugas PDAM sedangkan biaya menjadi tanggung jawab pelanggan. Pemasangan saluran pipa dinas dilaksanakan PDAM atau oleh Instalatur dan atau oleh Koperasi setelah mendapat rekomendasi tertulis dari PDAM. Pemasangan pipa dinas yang tidak ada rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi pemutusan oleh PDAM. Pemasangan pipa persil dilaksanakan PDAM atau oleh Instalatur dan atau oleh Koperasi setelah mendapat ijin dari PDAM. Pemeliharaan dan perbaikan pipa persil menjadi tanggung jawab pelanggan. Meter air atau alat pembatas aliran yang mengalami kerusakan, diperbaiki oleh petugas PDAM sedangkan biaya perbaikannya ditanggung oleh pelanggan. Jika terjadi kerusakan disebabkan oleh bencana alam maka perbaikan maupun biayanya ditanggung oleh PDAM. Bagian Kedua Perhitungan Rekening Air Pasal 8
(1) (2) (3) (4) (5)
Pemakaian air dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada penunjukan angka meter air atau berdasarkan pembatasan aliran yang disesuaikan dengan ketentuan tarif PDAM. Tagihan yang tercantum dalam rekening air harus dibayar sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh PDAM. Dalam hal meter air tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak dapat dibaca, maka perhitungan pemakaian air akan dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata dalam tiga bulan terakhir. Rekening air yang lebih kecil atau sama dengan pemakaiannya 10 M 3 dikenakan biaya beban kebutuhan dasar minimum. Bagi pelanggan yang tidak menggunakan air PDAM dan masih tercatat sebagai pelanggan atau pelanggan pasif PDAM dikenakan beban bulanan.
Bagian Ketiga D e n d a Pasal 9 Denda dikenakan kepada pelanggan dalam hal-hal sebagai berikut : (1) Keterlambatan membayar rekening air dari tanggal yang telah ditetapkan, dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk pelanggan di kota Muara Teweh dan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk pelanggan di Unit Ibukota Kecamatan (IKK) dan Unit Air Bersih Pedesaan (ABP). (2) Penyambungan kembali sambungan air minum yang dikenakan tindakan penutupan sementara dikenakan biaya penyambungan kembali sebagai berikut : a. sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pelanggan kelompok I (satu) dan sambungan di IKK dan ABP. b. sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk pelanggan kelompok II (dua) dan Instansi Pemerintah, TNI dan POLRI, Rumah Mewah. c. sebesar Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk Niaga Kecil, Industri Rumah Tangga, Niaga Menengah. d. sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk Industri dan Niaga Besar. (3) Pengambilan air sebelum meter air dikenakan sanksi pencabutan dan denda sebesar 5 (lima) kali pembayaran rekening air (5 X 100 M3) sesuai dengan jenis tarif pelanggan dan harus dibayar sekaligus sebelum sambungan air minum diaktifkan kembali. (4) Kelalaian pelanggan sehingga terjadi kerusakan meter air, kerusakan perlengkapan meter air, kehilangan meter air atau membuat meter air sedemikian rupa sehingga tidak berfungsi dengan baik dikenakan denda untuk masing-masing kelompok pelanggan sebagai berikut : a. sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pelanggan kelompok I, II, Instansi Pemerintah, dan TNI dan POLRI. b. sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Niaga Kecil dan Industri Rumah Tangga dan Rumah Mewah. 15
(5) (6)
c. sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Niaga Menengah. d. sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Industri dan Niaga Besar. Meter air dan/atau jaringan pipa dinas yang dipindah tanpa izin tertulis dari PDAM dikenakan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Menjual atau memperdagangkan air minum dengan membuat jaringan sedemikian rupa dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000,(Dua Juta Rupiah).
Bagian Keempat Pemutusan dan Penutupan Aliran Air Minum Pasal 10 Pemutusan dan / atau penutupan sementara aliran air minum dapat dikenakan apabila : (1) pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri. (2) rekening air minum tidak dibayar selama 2 (dua) bulan berturut-turut. (3) pengrusakan segel meter air. (4) pelanggan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat izin dari PDAM. (5) pelanggan mempergunakan pompa hisap atau alat sejenis secara langsung dari pipa dinas maupun pipa persil. (6) jaringan pipa ditempat pelanggan dirubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada PDAM. (7) adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum atau hal lain yang mengharuskan, akan diberitahu terlebih dahulu. (8) pelanggan dengan sengaja merusak meter air atau peralatan lainnya. Bagian Kelima Pencabutan Sambungan Langganan Pasal 11 (1) (2) (3)
Pencabutan sambungan langganan dilakukan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan air minum. Apabila selama 1 (satu) bulan sejak pelanggan dikenakan sanksi pemutusan sementara tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dari PDAM. Jangka waktu pencabutan menjadi langganan dapat diperpendek tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan. Bagian Keenam Penyambungan Kembali Pasal 12
(1) (2) (3)
Pelanggan yang sambungan langganannya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2), dapat mengajukan permohonan penyambungan kembali dengan ketentuan dikenakan biaya penyambungan baru, tetap membayar semua tunggakan rekening yang menjadi tanggung jawabnya. Penyambungan kembali sambungan langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan. PDAM dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan pelanggan melakukan pelanggaran yang berulang-ulang. BAB V PEMERIKSAAN / PENELITIAN METER AIR Pasal 13
(1) (2)
Pelanggan air minum dapat mengajukan permintaan kepada PDAM untuk melaksanakan pemeriksaan/penelitian atas akurasi meter air yang dipasang, apabila pelanggan meragukan kebenaran angka meter air tersebut. Pemeriksaan dan penelitian meter air hanya dapat dilaksanakan oleh PDAM. BAB VI HIDRAN KEBAKARAN Pasal 14
(1).
Hidran Kebakaran yang dipasang oleh PDAM dipergunakan untuk kepentingan pemadam kebakaran.
16
(2).
Hidran Kebakaran disegel oleh PDAM tetapi sewaktu-waktu diputuskan apabila dipergunakan oleh petugas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan kebakaran dan harus dilaporkan kepada PDAM selambat-lambatnya 1 X 24 jam setelah segel diputuskan. BAB VII HIDRAN UMUM, TERMINAL AIR DAN MOBIL TANGKI AIR Pasal 15
(1) (2) (3) (4) (5)
Untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonomi rendah maka dapat dipasang Hidran Umum/Terminal Air. Para pemakai Hidran Umum/Terminal Air dilarang mengalirkan air langsung kerumahnya. Pengelolaan Hidran Umum akan diatur dengan pedoman tersendiri. Pada daerah pemukiman yang belum terjangkau perpipaan PDAM dapat dilayani dengan mobil tangki. Perhitungan harga air melalui mobil tangki ditentukan tersendiri dengan memperhitungkan biaya operasi dan jarak tempuh pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur. BAB VIII PENUTUP Pasal 16
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 02 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pertimbangan-pertimbangan kebijaksanaan PDAM. Pasal 18
pelaksanaannya diatur
kemudian berdasarkan
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara. Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 24 Pebruari 2010 BUPATI BARITO UTARA, Cap/ttd H. ACHMAD YULIANSYAH
Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal 24 Pebruari 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, Cap/ttd H. SAPTO NUGROHO
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 2
17
