BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/ 175 /KEP/429.011/2015 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN BANYUWANGI BUPATI BANYUWANGI Menimbang : a. bahwa pupuk dan pestisida mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan produksi pertanian sehingga perlu dilakukan upaya pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan terhadap pupuk dimaksud agar dapat terkendali pendistribusiannya dan terjaga mutunya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman; 7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ SR.140/ 5/2007 tentang Pengawasan Pestisida; 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/ 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
2 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar; 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 237/Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 239/Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Formula Pupuk AnOrganik; 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 465/Kpts/OT.160/7/ 2006 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN BANYUWANGI. KESATU
: Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah: 1. Melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida baik melalui pemantauan secara langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk di Lini II sampai dengan Lini IV dan Kelompok Tani (petani) maupun secara tidak langsung melalui monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan bersama dengan instansi terkait; 2. Mengkoordinasikan kegiatan masing-masing instansi/unit kerja terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpangan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya; 3. Mengadakan pembinaan terhadap usaha masyarakat dan stake holder di bidang pupuk dan pestisida; 4. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, penyimpanan, peredaran, pemanfaatan/penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 5. Mengidentifikasi, memantau jenis, mutu pupuk dan pestisida yang beredar di pasaran serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap tanaman, manusia dan lingkungan hidup; 6. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuwangi.
3
KETIGA
:
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida membentuk Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
KEEMPAT :
Dalam melakukan pengawasan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida tersebut memperhatikan masukan dan saran dari masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang pertanian.
KELIMA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.
:
Ditetapkan di Banyuwangi Pada Tanggal 19 Maret 2015 BUPATI BANYUWANGI, TTD H. ABDULLAH AZWAR ANAS
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/ 175 /KEP/429.011/2015 TANGGAL : 19 MARET 2015 SUSUNAN DAN PERSONALIA KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN BANYUWANGI NO 1
JABATAN DALAM KOMISI 2
KETERANGAN 3
I
PEMBINA
II
1. KETUA
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2. KETUA I
Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi
3. KETUA II
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi
1. SEKRETARIS
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banyuwangi
2. SEKRETARIS I
Kabid Pertanian Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi
3. SEKRETARIS II
Kabid Standarisasi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi
ANGGOTA
1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Banyuwangi; 2. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi; 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi; 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi; 5. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi; 6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi; 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi; 8. Unsur dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi; 9. Unsur dari Kepolisian Resort Banyuwangi; 10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi; 11. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi;
III
IV
a. Bupati Banyuwangi; b. Wakil Bupati Banyuwangi
dan
2 1
2
3 12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi
BUPATI BANYUWANGI, TTD H. ABDULLAH AZWAR ANAS
