BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/ 53 /KEP/429.011/2016 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN PELAJARAN 2015/2016 BUPATI BANYUWANGI Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur dan menilai kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) perlu dilaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik melalui Ujian Nasional (UN); b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Ujian Nasional (UN) perlu membentuk Panitia Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan di Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan Keputusan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
1
2
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program paket B/Wustha dan Program Paket C; 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen; 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah katolik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat; 18. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0034/P/BSNP/XII/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
3
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016; 22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016; 23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN PELAJARAN 2015/2016. KESATU
: Membentuk Panitia Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan di Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
: Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, adalah: a. Merencanakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Banyuwangi; b. Melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang UN dan Prosedur Operasional Standar (POS) UN ke satuan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi; c. Melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala satuan pendidikan; d. Menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan UN, dengan prosedur sebagai berikut: 1) melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi; 2) mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana UN; 3) menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN dan satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana UN melalui dinas pendidikan kabupaten Banyuwangi.
4
e. Mengkoordinasikan pengumpulan data peserta UN dan mengelola database peserta UN; f. Menetapkan Daftar Nominasi Sementara (DNS); g. Mengkoordinasikan pengumpulan dan mengelola database nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan (S/M/PK); h. Mengirimkan nilai ujian teori dan praktik kejuruan, dan nilai S/M/PK ke Panitia UN Tingkat Provinsi secara online; i. Melakukan koordinasi dengan Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan UN di satuan pendidikan; j. Menetapkan pengawas ruang UN dengan ketentuan: 1) dilakukan secara silang, tidak ada pengawas ruangan yang mengawasi sekolahnya sendiri; 2) pengawas ruang harus dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi UN dengan baik. 3) pengawas ruang adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan; dan 4) pengawas ruang dalam satu sekolah berasal lebih dari satu sekolah; k. Menyampaikan daftar pengawas ruang ke Panitia UN tingkat provinsi; l. Menetapkan penanggungjawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang UN; m. Mengkoordinasikan keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dalam pemantauan pelaksanaan UN; n. Menyerahkan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) SMA/MA/SMAK/SMTK dan SMK/MAK ke Perguruan Tinggi; o. Menyerahkan LJUN SMALB/SMP/MTs./SMPTK Program Paket B/Wustha/Program Paket C ke Dinas Pendidikan Provinsi; p. Menerima Nilai UN dan Nilai S/M/PK dari Dinas Pendidikan Provinsi; q. Mengirimkan Nilai UN dan Nilai S/M/PK ke satuan pendidikan; r. Menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) untuk diteruskan ke satuan pendidikan; s. Mendistribusikan blanko ijazah ke S/M/PK; t. Mengevaluasi pelaksanaan UN di Kabupaten Banyuwangi; dan u. Membuat laporan pelaksanaan UN di Kabupaten Banyuwangi untuk disampaikan kepada Panitia UN Tingkat Provinsi yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN yang dilengkapi dengan: 1) Surat keputusan Panitia UN Tingkat Kabupaten Banyuwangi; 2) Data peserta UN; 3) Data pengawas ruang; 4) Data satuan pendidikan Pelaksana UN;dan 5) Laporan kelulusan satuan pendidikan. KETIGA
: Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.
5
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 25 Pebruari 2016
BUPATI BANYUWANGI Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/ 53 /KEP/429.011/2016 TANGGAL : 25 PEBRUARI 2016
SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN PELAJARAN 2015/2016
NO 1
JABATAN DALAM PANITIA 2
1.
PEMBINA
NAMA
KETERANGAN
3
4
a. H. Abdullah Azwar Anas
Bupati Banyuwangi
b. Drs. H. Slamet Kariyono, M.Si.
Sekretaris Banyuwangi
c. AKBP. Bastoni Purnama, SIK.
Kapolres Banyuwangi
Daerah
Kab.
2.
PENASEHAT
Drs. Wiyono, M.H.
Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Banyuwangi
3.
a. KETUA I
Drs. Sulihtiyono, M.M., M.Pd.
Kepala Dinas Banyuwangi
b. KETUA II
H. Santoso, S.Ag., M.Pd.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi
a. SEKRETARIS I
Drs. Dwi Yanto
Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
b. SEKRETARIS II
Zaenal Abidin, S.Ag.
Kasubag. TU Kementerian Banyuwangi
5.
BENDAHARA
Dra. Nuriyatus Sholeha
Kasubag. Keuangan pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
6.
ANGGOTA
a. Suhartoyo, S.H., M.Hum.
Anggota Dewan Pendidikan Kab. Banyuwangi
4.
Pendidikan
pada Agama
Kab.
Kantor Kab.
2
1
2
3
4 Pengawas Sekolah Madya (Koordinator Pengawas Pendidikan
b. Drs. H. Triyono
Menengah) pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
7.
c. Sahroni
Staf Dinas Banyuwangi
1. KOORDINATOR SMP/MTs./SMPLB
Drs. Suhud AR, S.H., M.M
Kabid Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
2. ANGGOTA
a. Drs. Sutikno, M.Pd.
Kasi Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
b. Dra. Hj. Suciningsih, M.Pd.I
Kasi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi
c. Supriyadi, M.Pd.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Banyuwangi
d. Dra. Bina Herawati
8.
9.
Yuda
Dinas Dwi Staf Banyuwangi
Pendidikan
Pendidikan
Kab.
Kab.
1. KOORDINATOR SMA/MA/SMALB
Drs. Suhud AR, S.H., M.M.
Kabid Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
2. ANGGOTA
a. Drs. Sutikno, M.Pd.
Kasi Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
b. Dra. Hj. Suciningsih, M.Pd.I
Kasi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi
c. Drs. H. Abdul Rachman
Pengawas Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi
d. Drs. Mujiono, M.Pd.
Ketua MKKS Banyuwangi
1. KOORDINATOR SMK
Drs. Suhud AR, S.H., M.M.
Kabid Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
2. ANGGOTA
a. Drs. Sutikno, M.Pd.
Kasi Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
SMA
Negeri
3
1
2
3
4
b. Dra. Hj. Suciningsih, M.Pd.I
Kasi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi
c. Husin Matamin, S.T.
Pengawas Sekolah Madya (Pengawas SMK) pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
d. H. Paidi, S.ST
Ketua MKKS Banyuwangi
SMK
Negeri
1. KOORDINATOR Drs. Sunari, M.M. PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PAKET C DAN PAKET C KEJURUAN
Kasi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
2. ANGGOTA
Kasi PAUD Non Formal pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
a. H. Nasrodin, S.Pd.
b. Dimyati, S.Ag. Kasi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi.
BUPATI BANYUWANGI, Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
