BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang
: bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
1
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas; 4. Bupati adalah Bupati Banyumas; 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinbudpar adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas; 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas; 7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banyumas; 8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Banyumas;
2
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang wilayah kerjanya dapat meliputi satu atau beberapa kecamatan; 10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri; 11. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada
keahlian dan
atau
keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan pada perintah/petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan. BAB II TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan lain dalam rangka optimalisasi pelayanan.
(2)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penetapan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata serta penetapan rencana dan program kerja dinas; b. pengorganisasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang kebudayaan dan pariwisata; c. pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata; d. pengarahan pelaksanaan investasi, pendataan dan pemutakhiran data; e. penyelenggaraan pemberian informasi di bidang kebudayaan dan pariwisata; f. pelaksanaan koordinasi dengan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Bina Program. c. Bidang Sarana Wisata , terdiri dari: 1. Seksi Akomodasi Pariwisata; 2. Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; 3. Seksi Pemberdayaan dan Industri Sarana Wisata. d. Bidang Obyek dan Pemasaran Wisata , terdiri dari: 1. Seksi Pemasaran Wisata; 2. Seksi Obyek Wisata. e. Bidang Kebudayaan , terdiri dari: 1. Seksi Tradisi, Kesenian, Sastra dan Perfilman; 2. Seksi Sejarah dan Purbakala. f. UPT; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 4 (1)
Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(2)
Sekretariat membawahi Sub Bagian dan Bidang membawahi Seksi.
(3)
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(4)
Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(5)
Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.
4
(6)
Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang membawahinya.
(7)
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
BAB IV PENJABARAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kewenangan di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan lain yang berlaku dalam rangka optimalisasi pelayanan. Bagian Kedua Sekretaris Dinas Pasal 6 Sekretaris
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan
penyelenggaraan
pelayanan
administrasi naskah dinas dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, pelaporan, sarana dan prasarana serta kerumahtanggaan dinas guna menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Pasal 7 Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan, keorganisasian, kepegawaian, sarana dan prasarana serta kerumahtanggaan guna menunjang pelaksanaan tugas dinas. Pasal 8 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi keuangan guna menunjang pelaksanaan tugas dinas. Pasal 9 Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.
5
Bagian Ketiga Kepala Bidang Sarana Wisata Pasal 10 Kepala Bidang Sarana Wisata mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pengelolaan
sarana
wisata
melalui
pengadaan,
pemeliharaan
dan
pengembangan sarana wisata dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana wisata. Pasal 11 Kepala
Seksi
Usaha
Rekreasi
dan
Hiburan
Umum
mempunyai
tugas
menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan di bidang usaha rekreasi dan hiburan umum melalui pembinaan, bimbingan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha rekreasi dan hiburan umum dalam menunjang kepariwisataan. Pasal 12 Kepala Seksi Akomodasi Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan terhadap usaha hotel, restoran, bar, café, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan dan usaha akomodasi lainnya melalui pembinaan, bimbingan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha
dalam mendukung
pariwisata dan pendapatan daerah. Pasal 13 Kepala Seksi Pemberdayaan dan Industri Sarana Wisata mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan industri sarana wisata melalui pembinaan, bimbingan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha dalam mendukung pariwisata dan pendapatan daerah. Bagian Keempat Kepala Bidang Obyek dan Pemasaran Wisata Pasal 14 Kepala Bidang Obyek dan Pemasaran Wisata mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan obyek dan pemasaran wisata melalui sosialisasi, promosi, kerja sama, partisipasi dan penyelenggaraan pameran/even pariwisata dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pariwisata.
6
Pasal 15 Kepala Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan obyek wisata melalui pembinaan, bimbingan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk wisata dalam menunjang kepariwisataan. Pasal 16 Kepala Seksi Pemasaran Wisata mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan obyek wisata melalui pembinaan, bimbingan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk wisata dalam menunjang kepariwisataan. Bagian Kelima Kepala Bidang Kebudayaan Pasal 17 Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penggalian, pengembangan, pelestarian dan
pemberdayaan kebudayaan
melalui inventarisasi, dokumentasi, kajian dan implementasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas kebudayaan. Pasal 18 Kepala
Seksi
Tradisi,
Kesenian,
Sastra
dan
Perfilman
mempunyai
tugas
menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusaan kesenian, kebahasaan, kesastraan dan perfilman melalui kajian yuridis, akademis dan empiris guna keberlangsungan dan eksistensi ragam kesenian, kebahasaan, kesastraan dan perfilman di masyarakat secara efektif, efisien dan rasional. Pasal 19 Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan penggalian, pengembangan, pelestarian dan
pemberdayaan
kesejarahan, nilai tradisional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, permuseuman dan kepurbakalaan melalui inventarisasi, dokumentasi, kajian dan pameran/festival dalam rangka menjaga kelestariannya. Pasal 20 Penjabaran Tugas UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
7
Pasal 21 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku
guna menunjang pelaksanaan tugas Kepala
Dinas. BAB V TATA KERJA Pasal 22 Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 23 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lain sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 24 (1)
Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah
yang
diperlukan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku; (2)
Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan, petunjuk serta penilaian bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3)
Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(4)
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk pemberian petunjuk kepada bawahan.
8
(5)
Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organsisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25
(1)
Uraian tugas jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan di Peraturan Bupati ini.
(2)
Rincian tugas jabatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.
(3)
Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas. Pasal 26 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.
Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 19 Juli 2008 BUPATI BANYUMAS,
MARDJOKO
9
