BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang

: bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2008

tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Urusan

Pemerintahan

yang

menjadi

Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 2 Seri D). MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUMAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Banyumas; 2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas; 3. Bupati adalah Bupati Banyumas; 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Dindukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas; 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas; 6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banyumas; 7. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Banyumas;

2

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan. 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 10. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan. BAB II TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2)

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil; b. penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum

bidang

kependudukan dan pencatatan sipil; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Sub Bagian Bina Program; 3

2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum. c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari: 1. Seksi Pelayanan, Mutasi dan Pengelolaan Data Kependudukan; 2. Seksi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari: 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; 2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak; 3. Seksi Penyimpanan dan Perubahan. e. Bidang

Perencanaan

dan

Pengelolaan

Informasi

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil, terdiri dari: 1. Seksi Perencanaan dan Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Seksi Teknologi Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; f.

UPT;

g. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB IV PENJABARAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 4 Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pelaksanaan tugas operasional urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil mendasarkan

ketentuan

yang

berlaku

guna

terwujudnya

tertib

administrasi

kependudukan, terpenuhinya kebutuhan akta otentik bagi seseorang dan tersedianya informasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tepat dan benar. Bagian Kedua Sekretaris Dinas Pasal 5 Sekretaris Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, kepegawaian, sarana dan prasarana kerumahtanggaan, administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan guna terwujudnya sinkronisasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dinas.

4

Pasal 6 Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan mendasarkan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan dinas agar pelaksanaan tugas Dinas terarah dan terkendali. Pasal 7 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan mendasarkan ketentuan yang berlaku guna memperlancar ketersediaan dan tertib administrasi keuangan Dinas. Pasal 8 Kepala

Sub

Bagian

Umum

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

pelayanan

ketatausahaan, kearsipan, kehumasan, kepegawaian, sarana dan prasarana serta kerumahtanggaan guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas. Bagian Ketiga Kepala Bidang Pedaftaran Penduduk Pasal 9 Kepala

Bidang

Pendaftaran

Penduduk

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan perumusan materi

fasilitasi,

bimbingan

teknis,

advokasi,

supervisi

dan

konsultasi

serta

pengkoordinasian penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan administasi kependudukan melalui rapat, petunjuk langsung maupun tinjau lokasi atau cara lain guna sinkronisasi dan peningkatan pelaksanaan pelayanan. Pasal 10 Kepala Seksi Pelayanan, Mutasi dan Pengelolaan Data Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan permohonan administrasi kependudukan mendasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan.

5

Pasal 11 Kepala Seksi Penerbitan KTP & KK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan KTP dan KK mendasarkan data

pada

persyaratan

permohonan

guna

terpenuhinya

kebutuhan

identitas

kependudukan bagi perorangan maupun keluarga. Bagian keempat Kepala Bidang Pencatatan Sipil Pasal 12 Kepala Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan perumusan materi fasilitasi, bimbingan

teknis,

advokasi,

supervisi

dan

konsultasi

serta

pengkoordinasian

penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan permohonan dan Pencatatan Akta Kelahiran dan Kematian, Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, dan Pengesahan Anak, serta perubahan Akta Catatan Sipil, kegiatan penyimpanan Akta-akta Catatan Sipil melalui rapat, petunjuk langsung maupun tinjau lokasi atau cara lain guna sinkronisasi dan peningkatan pelaksanaan pelayanan. Pasal 13 Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan permohonan dan Pencatatan Akta Kelahiran dan Kematian mendasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan mutu pelayanan. Pasal 14 Kepala Seksi Perkawinan Perceraian dan Pengakuan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan dan pencatatan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, dan Pengesahan Anak mendasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan mutu pelayanan.

6

Pasal 15 Kepala Seksi Penyimpanan dan Perubahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan dan pencatatan perubahan Akta-akta Catatan Sipil mendasarkan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keamanan dan keaslian data/Identitas Akta catatan sipil. Bagian Kelima Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasal 16 Kepala Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan perumusan materi fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pengkoordinasian penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan, sosialisasi, penyediaan informasi berbasis teknologi informatika berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil melalui rapat, petunjuk langsung maupun tinjau lokasi atau cara lain guna sinkronisasi dan peningkatan mutu perencanaan, informasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pasal 17 Kepala Seksi Perencanaan dan Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil mendasarkan data dan ketentuan yang berlaku guna terarah dan terpadunya pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dengan pelaksanaan pendaftaran pencatatan sipil serta peningkatan pemahaman masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Pasal 18 Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan berbasis teknologi informatika guna tersedianya data kependudukan yang cepat dan benar. 7

Bagian keenam Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional Pasal 19 Rincian tugas dan tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. Pasal 20 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 21 (1)

Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional, Sekretariat membawahi Sub Bagian sedangkan Bidang membawahi Seksi.

(2)

Sekretariat

dipimpin oleh

Sekretaris

yang

berkedudukan

di

bawah

dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. (3)

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4)

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5)

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6)

UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 22 (1)

Pada Dinas Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

(2)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

8

(3)

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(4)

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(5)

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(6)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(7)

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2)

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)

Setiap

pimpinan

satuan

organisasi

bertanggung

jawab

memimpin

dan

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4)

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5)

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6)

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7)

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. 9

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 (1) Uraian tugas jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Rincian tugas jabatan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas. (3) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas. Pasal 26 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 19 Juli 2008 BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

10

Lampiran

Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 39 Tanggal : 19 Juli tahun 2008

PENJABARAN TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DINDUKCAPIL) KABUPATEN BANYUMAS Nama Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penjabaran tugas : Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pelaksanaan tugas operasional urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil mendasarkan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya tertib administrasi kependudukan, terpenuhinya kebutuhan akta otentik bagi seseorang dan tersedianya informasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tepat dan benar. Uraian Tugas : No.

1.

Tindak Kerja dan Obyek Kerja

Menyusun

kebijakan

operasional

urusan

Cara

teknis Mendasarkan pemerin- yang

Tujuan

ketentuan Sebagai pedoman

berlaku

dengan pelaksanaan tugas

tahan daerah bidang kepen- mempertimbangkan dudukan dan pencatatan sipil. 2.

Menyusun

materi

kondisi

yang ada

fasilitasi, Mendasarkan

peraturan Sebagai

sosialisasi, bimbingan teknis, perundang-undangan, advokasi,

supervisi

konsultasi

me- fasilitasi,

dan lalui hasil kajian staf, serta sosialisasi,

pelaksanaan literatur.

pendaftaran administrasi

dan

materi

bimbingan teknis,

penerbitan

advokasi,

kependudukan,

supervisi

pencatatan sipil, perencana-an

dan

konsultasi.

dan informasi kependu-dukan dan pencatatan sipil. 3.

Memimpin

penyelenggaraan Melalui pengarahan, dalam Guna

terwujud-

pendaftaran permohonan dan rapat maupun di luar rapat

nya

penerbitan dokumen adminis-

harmonisasi

trasi kependudukan meliputi :

pelaksanaan

1. Biodata Penduduk;

urusan

2. Kartu Keluarga (KK);

pemerintahan

3. Kartu

bidang

(KTP);

Tanda

Penduduk

sinkronisasi,

kependudukan

11

4. Surat

Keterangan

dan

kependudukan;

pencatatan

sipil

5. Akta Pencatatan Sipil. 4.

Menandatangani

dokumen Mendasarkan Kewenang an Terwujudnya bukti

kependudukan meliputi :

yang

a.Biodata Penduduk

perundang-undang-an

b.Kartu Keluarga (KK)

berlaku

diberikan

pera-turan otentik yang kependudukan yang sah

c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) d.Surat

Keterangan

Kepen-

dudukan; dan e.Akta Pencatatan Sipil. 5.

Mengarahkan evaluasi

pelaksanaan Melalui pemberian petunjuk Agar hasil evaluasi penyelenggaraan langsung &

administrasi

kependudukan, pencatatan

perencanaan

tidak lebih berkualitas

penerbitan langsung

pendaftaran pelayanan

maupun

serta

sipil,

informasi

kependudukan dan pencatatan sipil. 5.

Melaksanakan

pembinaan Melalui rapat koordinasi atau Untuk

terhadap petugas pendaf-taran cara lain

katkan

&

petugas

penerbitan

admi-nistrasi

kependudukan,

pe-layanan

pencatataan

sipil

meningkinerja pendaf-

taran

dan

perencanaan serta pemberi-an informasi/sosialisasi

bidang


Melaksanakan pendaftaran

pengawasan Secara

langsung

maupun Agar

administrasi tidak langsung

kependudukan,

berjalan

sesuai

pelayanan

dengan

ketentuan

pencatatan sipil dan kegiatan

yang

berlaku

perencanaan serta sosialisasi pada

bidang

kependudukan

dan pencatatan sipil. 7.

Melaksanakan tugas lain yang Mendasarkan

kewenangan Dalam

diberikan oleh atasan sesuai pada

yang

dengan tugas dan fungsinya.

urusan

ditetapkan pemerintah.

rangka

telah kelancaran pelaksanaan tugas.

12

Nama Jabatan : SEKRETARIS DINAS Penjabaran Tugas : Sekretaris Dinas mempunyai tugas mengarahkan pelaksanaan kegiatan administrasi suratmenyurat,

kearsipan,

perpustakaan,

kehumasan,

keprotokolan,

kepegawaian,

perlengkapan, kepegawaian serta perlengkapan dan kerumahtanggan, administrasi keuangan serta administrasi perencanaan dan pelaporan guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas. Uraian Tugas : No.

1.


Merumuskan

kebijakan

teknis

Cara

Tujuan

Mendasarkan pada peraturan Sebagai bahan

tentang pengelolaan adminis-trasi

perundang-undangan

surat-menyurat,

pedoman/

kearsipan,

perpustakaan,

kehumasan,

petunjuk

yang berlaku

keprotokolan, kepegawaian, serta perlengkapan

dan pertimbangan teknis dalam penetapan kebijakan

dan

kerumahtanggaan. 2.

Mengkoordinasikan pengelolaan

kegiatan Melalui

administrasi

rapat

surat- petunjuk langsung

menyurat. 3.

dalam pelaksanaan kegiatan.

Mengkoordinasikan pengelolaan

kegiatan Melalui

kearsipan

rapat

dan petunjuk langsung

perpustakaan. 4.

maupun Sinkronisasi

Mengkoordinasikan

maupun Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan.

kegiatan Melalui

pelayanan kehumasan

rapat

petunjuk langsung

maupun Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan

5.

Mengkoordinasikan

kegiatan Melalui

keprotokolan

rapat

petunjuk langsung


6.

Mengkoordinasikan pelayanan

kegiatan Melalui

rapat

administrasi petunjuk langsung

kepegawaian


7.

Mengkoordinasikan pelayanan

kegiatan Melalui

perlengkapan

kerumahtanggaan

rapat

dan petunjuk langsung dinas

maupun Sinkronisasi dalam pelaksanaan 13

(pengelolaan sarana prasarana,

kegiatan

kebersihan, keamanan dll). 8.

Mengoordinasikan

kegiatan Melalui

penyusunan

strategis, petunjuk langsung

rencana

rapat

program dan kegiatan Dinas.


9.

Mengkoordinasikan

kegiatan Melalui

rapat

maupun Sinkronisasi

pengelolaan usulan program dan petunjuk langsung

dalam

kegiatan Dinas.

pelaksanaan kegiatan

10.

Mengkoordinasikan

kegiatan Melalui

rapat

monitoring dan evaluasi terhadap petunjuk langsung

dalam

pelaksanaan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan 11.

maupun Sinkronisasi

kegiatan

Mengkoordinasikan penyusunan

kegiatan Melalui

dokumen

rapat

peren- petunjuk langsung

maupun Sinkronisasi dalam

canaan dan pelaporan terma-suk

pelaksanaan

di dalamnya Akuntabilitas Kinerja

kegiatan

Instansi

Pemerintah

(AKIP),

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Laporan

(LAKIP), Keterangan

Pertanggungjawaban Laporan

(LKPJ),

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah 12.

Mengkoordinasikan

kegiatan Melalui

rapat

maupun Sinkronisasi

koreksi rencana anggaran dan petunjuk langsung

dalam

rencana perubahan anggaran dari

pelaksanaan

masing-masing

kegiatan

unit

kerja/pimpinan kegiatan 13.

14.

Mengkoordinasikan

kegiatan Melalui

rapat

maupun Sinkronisasi

pengelolaan gaji dan penghasilan petunjuk langsung

dalam

lain pegawai serta pembiaayaan

pelaksanaan

kegiatan

kegiatan

Mengkoordinasikan

kegiatan Melalui

verifikasi/pememeriksaan administrasi

dan

pertanggungjawaban

rapat

petunjuk langsung

maupun Sinkronisasi dalam

surat

pelaksanaan

(SPJ)

kegiatan

keuangan dinas.

14

15.

Mengkoordinasikan

kegiatan Melalui

rapat

maupun Sinkronisasi

pencatatan akuntansi keuangan petunjuk langsung

dalam

dinas.


16.

Melaksanakan tugas lain yang Mendasarkan diberikan

oleh

atasan

sesuai pada


urusan

kewe-nangan Dalam yang

ditetapkan pemerintah

rangka


15

Nama Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN BINA PROGRAM Penjabaran Tugas : Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan badan dalam rangka penyelarasan dengan tujuan organisasi. Uraian Tugas : No.


1.

Menyiapkan

Cara

Tujuan

bahan Mendasarkan

pada Sebagai

bahan

penyusunan kebijakan teknis pedoman dan petunjuk pertimbangan tentang penyusunan rencana teknis yang berlaku strategis,

program

dalam

penetapan kebijakan

dan

kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan 2.

Menyelenggarakan kegiatan  Mendasarkan penyusunan strategis,

rencana program

dan

kegiatan Dinas.

visi, Menyelaraskan

misi,

rencana tujuan

strategis,

Badan

Rencana tujuan

antara dengan

Pemerintah

Umum Pembangunan Daerah Jangka

Pendek

(RUPJP) dan Rencana Umum Pembangunan Jangka

Menengah

(RUPJM) Pemerintah Daerah.  Melalui

koordinasi

internal 3.

Menyelenggarakan

 Mendasarkan

pada  Menyelaraskan antara

pengelolaan usulan program

peraturan

dan

dan kegiatan Dinas.

ketentuan

yang

berlaku  Melalui secara

tujuan Badan dengan tujuan

Pemerintah

Daerah koordinasi  Agar internal

dan

eksternal  Melalui

program

kegiatan

dan yang

diusulkan tepat mutu analisis

dan tepat sasaran

kelaikan program dan kegiatan 4.

Menyelenggarakan kegiatan Membandingkan

Mengeliminasi

monitoring

penyimpangan

terhadap

dan

evaluasi pelaksanaan/hasil


dengan program/kegiatan

16

program dan kegiatan

rencana

yang

telah terhadap rencana yang

ditetapkan 5.

Menyelenggarakan

telah ditetapkan

penyu- Mendasarkan

pada Sebagai

bahan

sunan dokumen perencana- ketentuan yang berlaku pertanggungjawaban an dan pelaporan termasuk di dan data/kondisi riil yang pelaksanaan tugas dalamnya

Akuntabilitas ada

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP),

Keterangan jawaban

Laporan

Pertanggung-

(LKPJ),

Laporan

Penyelenggaraan

Peme-

rintah Daerah. 6.

Melaksanakan

tugas

lain Mendasarkan

yang diberikan oleh atasan nangan sesuai dengan tugas dan yang fungsinya.

kewe- Dalam rangka kelancar-

pada

telah

urusan an pelaksanaan tugas.

ditetapkan

pemerintah.

17

Nama Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN Penjabaran Tugas : Kepala

Sub

Bagian

Keuanngan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

kegiatan

administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dinas.

Uraian Tugas No.


1.

Menyiapkan

Cara

Tujuan

bahan Mendasarkan

pada Sebagai

bahan

penyusunan kebijakan teknis pedoman dan petunjuk pertimbangan tentang

pengelolaan teknis yang berlaku.

dalam

penetapan kebijakan

administrasi keuangan dinas. 2.

Mengoreksi anggaran

rencana Mendasarkan dan

rencana peraturan,

perubahan anggaran masing-masing

unit

dari dan

pada Agar sesuai ketentuan pedoman yang

petunjuk

berlaku

dan

teknis standarisasi indeks biaya

kerja/ yang berlaku

pimpinan kegiatan 3.

Menyelenggarakan pengelolaan penghasilan

Mendasarkan

gaji lain

pada  Optimalisasi

dan ketentuan yang berlaku pegawai

yanan

pela-

kesejahteraan

pegawai

serta pembiayaan kegiatan

 Menunjang

pelak-

sanaan kegiatan 4.

Menyelenggarakan

Mendasarkan

verifikasi/pemeriksaan

ketentuan yang berlaku

administrasi

dan

surat

pertanggungjawaban

(SPJ)

pada Terwujudnya

tertib

anggaran

keuangan dinas. 5.

Menyelenggarakan pencatatan

Mendasarkan

pada Sebagai

akuntansi ketentuan yang berlaku

keuangan dinas. 6.

Melaksanakan dengan

fungsinya.

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

tugas

lain Mendasarkan

yang diberikan oleh atasan kewenangan sesuai

bahan

tugas

dan urusan

yang

Dalam

rangka

pada kelancaran pelaksanaan telah tugas.


18

Nama Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM Penjabaran Tugas : Kepala

Sub

Bagian

Umum

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

kegiatan

administrasi surat-menyurat dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian,

serta

perlengkapan

dan

kerumahtanggaan

guna

menunjang

pelaksanaan tugas Dinas. Uraian Tugas : No. Tindak Kerja dan Obyek Kerja

1.

Cara

Tujuan

Menyiapkan bahan penyu- Mendasarkan

pada Sebagai

bahan

sunan kebijakan teknis ten- pedoman dan petunjuk pertimbangan tang pengelolaan adminis- teknis yang berlaku trasi

surat-menyurat

kearsipan, kehumasan,

dalam

penetapan kebijakan

dan

perpustakaan, keprotokolan,

kepegawaian, serta perlengkapan & kerumahtanggaan. 2.

Menyelenggarakan

Melalui pembukuan surat  Mewujudkan

administrasi surat-menyurat

masuk dan keluar

tertib

administrasi  Memudahkan pencarian

arsip

surat-menyurat 3.

Menyelenggarakan

Menata arsip dan bahan  Mewujudkan

pengelolaan kearsipan dan pustaka perpustakaan

sesuai

ketentuan yang berlaku

tertib

administrasi  Memudahkan pencarian

arsip

surat-menyurat 4.

Menyelenggarakan pelayanan kehumasan

Optimalisasi

 Memberikan pelayanan

kepada pelayanan

masyarakat

atau masyarakat

pihak-pihak

yang

kepada

berkepentingan.  Memberikan informasi kepegawaian pelayanan media

melalui

langsung,

surat

kabar,

media elektronik dan

19

media lainnya 5.

Menyelenggarakan kegiatan  Melalui koordinasi keprotokolan

 Mendasarkan ketentuan

Menunjang

kegiatan

pada unit kerja yang

berlaku 6.

Menyelenggarakan pelayanan

Mendasarkan

pada Optimalisasi

administrasi peraturan yang berlaku pelayanan

kepegawaian

dan data kepegawaian pegawai yang up to date

7.

Menyelenggarakan pelayanan dan

kepada

Mendasarkan

di

lingkungan BKD pada Menunjang

kegiatan

perlengkapan kebutuhan dan kondisi unit kerja kerumahtanggaan kerja

badan (pengelolaan sarana prasarana,

kebersihan,

keamanan dan lain-lain) 8.

Melaksanakan

tugas

lain Mendasarkan

yang diberikan oleh atasan nangan sesuai dengan tugas dan yang fungsinya.

kewe- Dalam

pada

telah

rangka

urusan kelancaran

ditetapkan pelaksanaan tugas.

pemerintah

20

Nama Jabatan : KEPALA BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK Penjabaran Tugas : Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan perumusan materi fasilitasi, bimbingan

teknis,

advokasi,

supervisi

dan

konsultasi

serta

pengkoordinasian

penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan administasi kependudukan melalui rapat, petunjuk langsung maupun tinjau lokasi atau cara lain guna sinkronisasi dan peningkatan pelaksanaan pelayanan.

Uraian Tugas : No.

1.


Merumuskan daftaran

kebijakan

penduduk

Cara

pen Mendasarkan

berkaitan yang

Tujuan

ketentuan Sebagai

berlaku

dengan pelayanan, penerbitan mempertimbangkan dan

pengolahan

bahan

dengan masukan atasan kondisi

dokumen yang ada

administrasi kependudukan 2.

Mengoreksi

materi

fasilitasi, Membandingkan

dengan Agar

sosialisasi, bimbingan teknis, ketentuan yang berlaku serta kesesuaian advokasi,

supervisi

konsultasi pendaftaran

dan situasi dan kondisi yang ada

materi

pelaksanaan

ketentuan

penerbitan

kebutuhan

dan

adanya isi dengan dan

administrasi kependudukan 3.

Mengkoordinasikan

penye- Melalui

pertemuan

formal Guna adanya sin-

lenggaraan pendaftaran Surat maupun informal

kronisasi

Keterangan

Pindah

pelaksanaannya.

ten,

Keterangan

Surat

tempat

tinggal

(SKBTS),

Surat

Kabupa-

dalam

Ber-

sementara Pengantar

Pindah Keluar Negeri (SPPLN), Surat Keterangan Pin-dah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap dan penerbitan KTP serta KK atau dokumen administrasi

kepen-dudukan

lainnya. 4.

Mengarahkan

penyusunan Melalui pemberian petunjuk Agar hasil evaluasi

21

evaluasi pelaksanaan pendaf langsung

maupun

tidak lebih berkualitas

aran dan penerbitan adminis- langsung rasi dokumen kependudukan. 5.

Melaksanakan pembinaan bagi Melalui petugas

pendaftaran

pertemuan

formal Untuk

dan maupun informal

meningkatkan

operator penerbitan dokumen/

kinerja

administrasi

pendaftaran

tingat

kependudukan

kecamatan,

petugas

kelurahan

dan desa. 6.


pengawasan Secara dan

langsung

maupun Agar

penerbitan tidak langsung

sesuai

dokumen/administrasi

berjalan ketentuan

yang berlaku

kependudukan 7.

Melaksanakan tugas lain yang Mendasarkan diberikan oleh atasan sesuai pada dengan tugas dan fungsinya.

urusan

kewe-nangan Dalam yang


rangka


22

Nama Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN, MUTASI DAN PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN Penjabaran Tugas : Kepala Seksi Pelayanan, Mutasi dan Pengelolaan Data Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan permohonan administrasi kependudukan mendasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan.

Uraian Tugas : No.

1.


Menyiapkan sunan

bahan

kebijakan

Cara

Tujuan

penyu- Mendasarkan

pelayanan, yang

ketentuan Sebagai

berlaku

dengan man pelaksana-an

mutasi dan pengolahan data mempertimbangkan kependudukan

seperti

Per- yang ada.

aturan

tentang

Per-

Bupati

syaratan

Pendaftaran

pedo-

kondisi tugas.

Admi-

nistrasi Kependudukan. 2.

Menyiapkan

bahan


sosialisasi,

bimbingan

teknis, pemerintah,

kebijakan Sebagai hasil

bahan

rapat penyusunan

advokasi, supervisi dan kon- koordinasi dan konsultasi

materi

sultasi pelaksanaan pendaftaran administrasi kependudukan 3.

Menyelenggarakan taran

administrasi

dukan

meliputi

terangan

Pindah

pendaf- Melalui

kependu- pendaftaran, Surat

Ke- buku

ngantar Pindah Keluar Negeri kapan Pindah

Surat Datang

buku

Se- blanko

mentara (SKBTS), Surat Pe- gas

tempat Guna

memper-

pembuatan lancar

pelaksa-

pendaftaran,

Kabupaten, diaan

SK Bertempat Tinggal

(SPPLN),

penyiapan

penye- naan pelayanan.

pengambilan,

permohonan,

pendaftaran, persyaratan

petukelengserta

Keterangan sarana prasarana lain yang Penduduk mendukung.

Orang Asing Tinggal Tetap dan penerbitan KTP serta KK atau dokumen

administrasi

kependudukan lainnya.

23

4.

Menyusun

hasil

pelaksanaan

evaluasi Melalui pendaftaran pelaporan

administrasi kependudukan. 5.

administrasi

secara

mening-

rutin katkan mutu pe-

maupun berkala.

Melaksanakan pembinaan bagi Melalui petugas

pembuatan Untuk layanan.

pertemuan

formal Untuk

pendaftaran maupun informal.

mening-

katkan

kependudukan

petugas

tingkat kecamatan, kelurahan

kinerja pendaf-

taran.

dan desa. 6.


pengawasan Secara

langsung

maupun Agar

administrasi tidak langsung.

sesuai

kependudukan. 7.

ketentuan

yang berlaku.


kewenangan Dalam


yang

dengan bidang tugasnya.

berjalan

urusan


rangka


24

Nama Jabatan : KEPALA SEKSI PENERBITAN KTP & KK Penjabaran Tugas : Kepala Seksi Penerbitan KTP & KK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan KTP dan KK mendasarkan data pada persyaratan permohonan guna terpenuhinya kebutuhan identitas kependudukan bagi perorangan maupun keluarga.

Uraian Tugas : No.

1.


Menyiapkan sunan

bahan

Kebijakan

Cara

Penyu- Mendasarkan

Penerbitan yang

Tujuan


berlaku

dengan pelaksanaan

KTP dan KK seperti Keputus-an mempertimbangkan

kondisi tugas.

tentang Penunjukkan Ope- rator yang ada. Penerbitan KTP& KK. 2.

Menyiapkan sosialisasi,

bahan


bimbingan teknis, pemerintah,

advokasi,

supervisi

kebijakan Sebagai hasil

bahan

rapat penyampaian

dan koordinasi dan konsultasi.

informasi.

konsultasi penerbitan KTP & KK. 3.

Menyelenggarakan pener-bitan Menyiapkan Blanko KTP & Agar terpenuhinya dokumen

administrasi KK, Sarana & Prasarana.

kebutuhan

kependudukan seperti : Surat

identitas

Keterangan Pindah Kabupa-ten,

keluarga.

SK

Bertempat

Sementara

bukti diri/

Tinggal

(SKBTS),

Surat

Pengantar Pindah Keluar Negeri (SPPLN), Srat Keterang-an Pindah

Datang

Penduduk

Orang Asing Tinggal Tetap dan penerbitan KTP serta KK atau dokumen

administrasi

kependudukan lainnya. 4.

Menyusun hasil evaluasi pe- Melalui nerbitan kependudukan.

dokumen pelaporan

pembuatan Untuk secara

maupun berkala.

rutin meningkatkan mutu pelayanan

25

5.

Melaksanakan pembinaan bagi dengan

pertemuan

formal Untuk

meningkat

operator penerbitan KTP dan atau informal maupun cara kan kinerja petuKK. 6.

Melaksanakan operator

lain. pengawasan baik

gas pendaftaran. secara

langsung Agar

penerbitan maupun tidak langsung

kependudukan (KTP dan KK) 7.

sesuai

ketentuan

yang berlaku


kewenangan Dalam


yang


berjalan

urusan


telah kelancaran

rangka pelak

sanaan tugas.

26

Nama Jabatan : KEPALA BIDANG PENCATATAN SIPIL Penjabaran Tugas : Kepala Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan perumusan materi fasilitasi, bimbingan

teknis,

advokasi,

supervisi

dan

konsultasi

serta

pengkoordinasian

penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan permohonan dan Pencatatan Akta Kelahiran dan Kematian, Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, dan Pengesahan Anak, serta perubahan Akta Catatan Sipil, kegiatan penyimpanan Akta-akta Catatan Sipil melalui rapat, petunjuk langsung maupun tinjau lokasi atau cara lain guna sinkronisasi dan peningkatan pelaksanaan pelayanan. Uraian Tugas : No.

1.


Merumuskan

Konsep

Cara

Kebi- Mendasarkan

Tujuan

ketentuan Sebagai

jakan yang berkaitan dengan yang berlaku

masukan

Pencatatan Akta Kelahiran dan

atasan

Kematian,

Pencatatan

Perkawinan,

bahan bagi

Akta

Perceraian

dan

Pengakuan Anak, serta konsep kebijakan

yang

dengan

berkaitan

penyimpan-an

perubahan

Akta

dan

Pencatatan

Sipil. 2

Mengoreksi

materi


ketentuan Agar

adanya

sosialisasi, bimbingan teknis, yang berlaku serta situasi kesesuaian advokasi,

supervisi

konsultasi Pencatatan

dan dan kondisi yang ada.

pelaksanaan Sipil

yang

materi ketentuan

ber-

isi

dengan dan

kebutuhan.

kaitan dengan Pencatatan Akta Kelahiran

dan

Kema-tian,

Pencatatan Akta Per-kawinan, Perceraian

dan

Pengakuan

Anak, serta konsep kebijakan yang

ber-kaitan

dengan

penyimpanan dan perubahan Akta Pencatatan Sipil. 3.

Mengkoordinasikan

penye- Melalui

pertemuan

formal Guna

adanya

27

lenggaraan

pendaftaran maupun non formal.

sinkronisasi dalam

permohonan Pencatatan Akta Kelahiran

dan

pelaksanaan.

Kematian,

Pencatatan Akta Perkawinan, Perceraian

dan

Pengakuan

Anak, serta penyimpanan dan perubahan

Akta

Pencatatan

Sipil. 4.

Mengarahkan penyusunan hasil Melalui pemberian petunjuk Agar

hasil

pemantauan

lebih

evaluasi langsung

maupun

tidak evaluasi

pelaksanaan Pencatatan Akta langsung. Kelahiran

dan

berkualitas.

Kematian,

Pencatatan Akta Perkawinan, Perceraian

dan

Pengakuan

Anak, serta penyimpanan dan perubahan

Akta

Pencatatan

Sipil. 5.

Melaksanakan pembinaan bagi dengan petugas

pertemuan

formal Untuk

pendaftaran atau informal maupun cara meningkatkan

Pencatatan Akta Kelahiran dan lain.

kinerja

Kematian,

pelayanan.

Pencatatan

Perkawinan,

Perceraian

Pengakuan

Anak,

penyimpanan

&

Akta

petugas

dan serta

perubahan

Akta Pencatatan Sipil 6.

Melaksanakan

pengawasan baik

secara

langsung Agar

pendaftaran

permohonan maupun tidak langsung.

Pencatatan Akta Kelahiran dan Kematian, Perkawinan, Pengakuan

Pencatatan Perceraian Anak,

sesuai

berjalan ketentuan

yang berlaku.

Akta dan serta

penyimpanan dan perubahan Akta Pencatatan Sipil. 7.


kewenangan Dalam


yang


urusan


telah kelancaran

rangka pelak

sanaan tugas.

28

Nama Jabatan : KEPALA SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN Penjabaran Tugas : Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan permohonan dan Pencatatan Akta Kelahiran dan Kematian mendasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan mutu pelayanan.

Uraian Tugas : No.

1.


Cara

Menyiapkan bahan Penyusun - Mendasarkan an

Kebijakan

Catatan

Sipil yang

Tujuan


berlaku

dengan pelaksanaan

berkaitan dengan Pencatatan mempertimbangkan Akta Kelahiran dan Kematian 2.


bahan

yang ada


hasil

rapat Sebagai

bimbingan teknis, koordinasi dan konsultasi

advokasi,

supervisi

konsultasi

bahan

penyampaian

dan

informasi

pelaksanaan

Pencatatan dengan

kondisi tugas

Sipil

Akta

berkaitan

Kelahiran

dan

Kematian 3.

Menyelenggarakan

pendaf- Melalui

taran dan pencatatan

permo- pendaftaran,

honan

akta

kelahiran

kematian.

dan buku

penyiapan

tempat Terwujudnya

pembuatan kepastian hukum

pendaftaran,

penye-

diaan buku register, blanko kutipan akta serta sarana prasarana lain yang mendukung.

4.

Menyusun evaluasi tatan

hasil

pemantauan Melalui

pelaksanaan akta

kelahiran

pembuatan Untuk

penca- pelaporan

secara

dan maupun berkala

rutin meningkatkan mutu pelayanan

kematian. 5.

Melaksanakan pembinaan bagi dengan petugas Pencatatan

pertemuan

pendaftaran atau informal maupun cara meningkatkan Kelahiran

dan lain

kinerja

Kematian 6.

Melaksanakan

formal Untuk petugas

pelayanan pengawasan baik

secara

langsung Agar

berjalan 29

pendaftaran Pencatatan

permohonan maupun tidak langsung Kelahiran

dan

sesuai

ketentuan

yang berlaku

Kematian 7.


kewenangan Dalam


yang


urusan


telah kelancaran

rangka pelak

sanaan tugas.

30

Nama Jabatan : KEPALA SEKSI PERKAWINAN PERCERAIAN DAN PENGAKUAN ANAK Penjabaran Tugas : Kepala

Seksi

Perkawinan

Perceraian

dan

Pengakuan

Anak

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan dan pencatatan

Akta

Perkawinan,

Perceraian,

Pengakuan,

dan

Pengesahan

Anak

mendasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan mutu pelayanan.

Uraian Tugas : No.

1.


Cara

Tujuan

Menyiapkan bahan Penyusunan Mendasarkan Kebijakan

Catatan

Sipil yang


berlaku

dengan pelaksanaan

berkaitan dengan Pencatatan mempertimbangkan Perkawinan

Perceraian

kondisi tugas.

dan yang ada.

Pengakuan, Pengesahan Anak. 2.


bahan

fasilitasi, Berpedoman pada kebijakan Sebagai

bimbingan teknis, pemerintah

yang

bahan

berlaku penyampaian

advokasi, supervisi dan kon- serta pengalaman yang telah informasi. sultasi pelaksanaan Pencatat- berlangsung. an

Sipil

berkaitan

Pencatatan Perceraian

dengan

Perkawinan dan

Pengakuan,

Pengesahan Anak. 3.

Menyiapkan pencatatan

pelaksanaan Melalui perkawinan,

pembuatan

per- pendaftaran,

buku Terwujudnya

penyediaan tib

ter-

administrasi

ceraian, pengakuan dan pe- buku register, blanko kutip-an kependudukan. ngesahan Anak.

akta serta sarana prasa-rana lain yang mendukung.

4.

Menyusun

hasil

pemantauan Melalui

pembuatan

pela- Untuk

mening-

evaluasi pelaksanaan penca- poran secara rutin maupun katkan mutu petatan

Perkawinan

Perceraian berkala.

layanan.

dan Pengakuan, Pengesahan Anak. 5.

Melaksanakan pembinaan bagi dengan

pertemuan

formal Untuk

petugas

pendaftaran atau informal maupun cara meningkatkan

Pencatatan

Perkawinan lain.

kinerja

Pengakuan,

pelayanan.

Perceraian

dan

petugas

31

Pengesahan Anak. 6.

Melaksanakan

pengawasan baik

pendaftaran

permohonan maupun tidak langsung.

Pencatatan Perceraian

secara

langsung Agar

Perkawinan dan

sesuai

berjalan ketentuan

yang berlaku.

Pengakuan,

Pengesahan Anak. 7.


kewenangan Dalam


yang


urusan


telah kelancaran

rangka pelak

sanaan tugas.

32

Nama Jabatan : KEPALA SEKSI PENYIMPANAN DAN PERUBAHAN Penjabaran Tugas : Kepala Seksi Penyimpanan dan Perubahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan dan pencatatan perubahan Akta-akta Catatan Sipil mendasarkan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keamanan dan keaslian data/Identitas Akta catatan sipil.

Uraian Tugas : No.

1.


Menyiapkan

bahan

Cara

Tujuan

Penyu- Mendasarkan

sunan Kebijakan Catatan Sipil yang

ketentuan Sebagai

berlaku

pedo-

dengan man pelaksana-an

berkaitan dengan Penyimpan- mempertimbangkan

kondisi tugas.

an dan Perubahan Akta cata- yang ada. tan sipil. 2.

Menyiapkan

bahan

fasilitasi, Berpedoman pada pera-turan Sebagai

sosialisasi, bimbingan teknis, perundang-undang-an, advokasi,

supervisi

konsultasi

penyimpanan

perubahan

akta

penyampaian

dan kebijakan pemerintah yang informasi. dan berlaku serta hasil koordinasi

Pencatatan dan

Sipil. 3.

bahan

konsultasi

dengan

lembaga yang berwenang.

Menyelenggarakan

kegiatan Melalui

penyiapan

penyimpanan dan perubahan penyimpanan, akta catatan sipil.

akta

ruang Terwujudnya

ke-

penomoran amanan dan ter-

register,

penyusunan kendalinya

data

buku register akta capil serta dokumen

akta

penyiapan buku permohonan catatan Sipil. perubahan akta catatan sipil. 4.

Menyusun

hasil

evaluasi Melalui

pembuatan Untuk

pelaksanaan penyimpanan dan pelaporan perubahan akta catatan sipil 5.

Melaksanakan

rutin katkan

jaminan

keamananan data

pertemuan

formal Untuk

pendaftar atau informal maupun cara meningkatkan

perubahan akta catatan sipil 6.

maupun berkala

Melaksanakan pembinaan bagi dengan petugas/aparat

secara

mening-

lain

pengawasan baik

kinerja petugas secara

langsung Agar

terlaksanan

penyimpanan dan perubahan maupun tidak langsung

sesuai

ketentuan

Akta Catatan Sipil

yang berlaku 33

7.


kewenangan Dalam


yang


urusan


telah kelancaran

rangka pelak

sanaan tugas.

34

Nama Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN INFORMASI

Penjabaran Tugas : Kepala

Bidang

Perencanaan

dan

Informasi

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan perumusan materi fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pengkoordinasian penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan, sosialisasi, penyediaan informasi berbasis teknologi informatika berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil melalui rapat, petunjuk langsung maupun tinjau lokasi atau cara lain guna sinkronisasi dan peningkatan mutu perencanaan, informasi kependudukan dan pencatatan sipil. Uraian Tugas : No.

1.


Cara

Merumuskan Konsep Kebijakan Mendasarkan seperti

Perda

tentang yang

Penyelenggaraan Administrasi dan

Tujuan

ketentuan Sebagai

berlaku

bahan

dengan masukan

Pelayanan mempertimbangkan

bagi

kondisi atasan

Kependudukan yang ada

Pencatanan

Sipil

serta

konsep Kebijakan Pengelolaan informasi data kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

(SIAK)

dan

yang lainnya 2.

Mengoreksi

materi


ketentuan Agar

adanya

sosialisasi, bimbingan teknis, yang berlaku serta situasi kesesuaian advokasi,

supervisi

dan dan kondisi yang ada

materi

konsultasi

perencanaan

dan

ketentuan

Sosialisasi Kependudukan dan

kebutuhan

Pencatatan

Sipil

pengelolaan

isi

dengan dan

serta informasi

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 3.

Mengkoordinasikan

penye- Melalui

pertemuan

formal Guna

adanya

lenggaraan kegiatan perenca- maupun non formal

sinkronisasi dalam

naan, sosialisasi dan penye-

pelaksanaan

diaan

informasi

administrasi 35

kependudukan dan penyajian data dan diseminasi informasi penduduk serta perlindungan data pribadi kependudukan dan pencatatan sipil. 4.

Mengkoordinasikan lenggaraan

penye- Melalui pemberian petunjuk Agar

penyerasian

& langsung

maupun

tidak evaluasi

harmonisasi kebijakan kepen- langsung. dudukan

antar

pemerintan rintah,

dan

hasil lebih

berkualitas.

lembaga

non

penetapan

pemeindikator

kependudukan, proyeksi penduduk

dan

analisis

kependudukan

dampak

serta

penye-

rasian kebijakan kependudukan, penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. 5.

Menyelenggarakan pembina-an dengan bagi petugas

pertemuan

formal Untuk

kependu-dukan atau informal maupun cara meningkatkan

kecamatan, kelurahan dan desa lain.

kinerja

dan

pelayanan.

petugas

kependudukan

infor-masi

petugas

dan akta-akta

pencatatan sipil. 6.

Melaksanakan

pengawasan baik

secara

langsung Agar

berjalan

perencanaan & sosialisasi serta maupun tidak langsung.

sesuai

pengelolaan

yang berlaku.

informasi

penyediaan

kependudukan

dan

sipil

yang

pencatatan

ketentuan

dilaksanakan lembaga/ instansi lain baik pemerintah maupun non pemerintah. 7.

Melaksanakan tugas lain yang Mendasarkan diberikan oleh atasan sesuai pada urusan dengan tugas dan fungsinya.

kewenangan Dalam yang


telah kelancaran

rangka pelak

sanaan tugas.

36

Nama Jabatan : KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN SOSIALISASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penjabaran Tugas : Kepala Seksi Perencanaan dan Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil mendasarkan data dan ketentuan yang berlaku guna terarah dan terpadunya pelaksanaan

pelayanan

pendaftaran

penduduk dengan

pelaksanaan

pendaftaran

pencatatan sipil serta peningkatan pemahaman masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Uraian Tugas : No.

1.


Menyiapkan

Cara

bahan Mendasarkan

Penyusunan Kebijakan seperti yang Perda

Tujuan

ketentuan Sebagai

berlaku

pedoman

dengan pelaksanaan tugas.

tentang mempertimbangkan kondisi

Penyelenggaraan Administrasi

Pelayanan yang ada.

Kependudukan

dan Pencatanan Sipil. 2.

Menyiapkan bahan fasilitasi, Mendasarkan

pada

hasil Sebagai

bahan

sosialisasi, bimbingan teknis, rapat, konsultasi, koordinasi penyampaian advokasi,

supervisi

dan dengan lembaga/unit kerja informasi.

konsultasi perencanaan dan terkait Sosialisasi

dan

literatur

Kependu-dukan kepustakaan.

dan Pencatatan Sipil. 3.

Menyelenggarakan

sosiali- Melalui

Pertemuan Meningkatkan

sasi akta-akta pencatatan sipil langsung maupun pamflet, ngetahuan

masya-

dan

bidang

administrasi leaflet, media massa dan rakat

kependudukan.

media

audio

Menyelenggarakan

di

visual kependudukan

elektronik atau cara lain. 4.

pe-

dan

pencatatan sipl.

penye- Melalui koordinasi, konsul- Terwujudnya

peren-

rasian & harmonisasi Kebi- tasi dan analisis data Sta- canaan yang terpajakan kependudukan

antar tistik

kependudukan

atau du dan berkesinam37

lembaga pemerintan dan non dengan cara lain. pemerintah,

bungan.

penetapan

indikator

kependudukan,

proyeksi penduduk dan anali sis

dampak

kependudukan

serta penyerasian kebijakan kependudukan, penilaian dan pelaporan

kinerja

bangunan

pem-

kependudukan

secara periodik. 5.

Menghimpun data dan mem- Melalui koordinasi dengan Untuk buat

pemberitahuan bidang Pencatatan Sipil dan duplikasi atau terbit-

surat

pencatatan akta kelahiran luar dengan

Dinas

Kabupaten Banyumas kepada dudukan

dan

Dinas

Kependudukan

Catatan

menghindari

Sipil

Kepen- nya

akta

kelahiran

Pencatatan ganda.

dan Sipil tempat asal kelahiran.

tempat

asal

kelahiran. 6.

Mendata,

menghimpun,

nyusun

dan

Cakupan

Akta-akta

me- Melalui koordinasi dengan Agar data Akta Ca-

melaporkan bidang Pencatatan Sipil dan tatan Sipil dan KeCatatan Bidang

Sipil dan Kependudukan. 7.

Menyelenggarakan

Penduduk.

penye- Melalui koordinasi dengan Untuk

lenggaraan pembuatan KTP, bidang KK,

Akta

Pendaftaran pendudukan akurat.

Kelahiran

dan duduk

Perkawinan secara massal.

Pendaftaran dan

membantu

Pen- masyarakat Bidang peroleh

Pencatata Sipil.

memidentitas

dokumen

kependu-

dukan. 8.

Menyelenggarakan pembinaan

dengan pertemuan formal Untuk meningkat-kan

bagi

kependudukan

petugas atau informal maupun cara kinerja

kecamatan, lain

Melaksanakan perencanaan

dan sosialisasi

pengawasan baik &

kependudukan sanakaninstansi

di

bidang perenca-naan

kelurahan dan desa 9.

petugas

secara

langsung Agar terlaksana se-

sosialisasi maupun tidak langsung yang

dilak-

lain

baik

suai dengan ketentuan yang berlaku

pemerintah/non pemerintah. 10.

Melaksanakan tugas lain yang Mendasarkan kewenangan Dalam diberikan oleh atasan sesuai pada dengan bidang tugasnya.

urusan yang telah kelancaran


rangka pelak

sanaan tugas.

38

Nama Jabatan : KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL Penjabaran Tugas : Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan berbasis teknologi informatika guna tersedianya data kependudukan yang cepat dan benar.

Uraian Tugas : No.

1.


Cara

Tujuan

Menyiapkan bahan Penyusunan Mendasarkan Kebijakan

Pengelolaan yang

ketentuan Sebagai

berlaku

informasi data kependudukan ketersediaan

dengan pertimbangan

sarana

yang atasan

dan Pencatatan Sipil seperti ada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

(SIAK)

dan

yang lainnya 2.


bahan

fasilitasi, Berpedoman pada kebijakan Sebagai

bimbingan teknis, pemerintah

advokasi,

supervisi

dan serta

yang

data

konsultasi

pengelolaan kependudukan

informasi

administrasi pencatatan sipil

bahan

berlaku penyampaian

administrasi informasi dan

kependudukan dan pencatatan sipil 3.

Menyelenggarakan penye-diaan Melalui

koordinasi,

informasi, pemba-ngunan dan diaan

perangkat

pengembangan

penye- Terwujudnya

ke-

keras, amanan dan ter-

jaringan, pembangunan dan pengem- kendalinya

data

penyediaan pe-rangkat keras, bangan jaringan dan sistem akta catatan Sipil. sistem

infor-masi, informasi kependudukan dan

pembangunan

replikasi

data, pencatatan sipil.

bank data, perekam data hasil pelayanan

pendaftaran,

penyajian data dan diseminasi informasi

penduduk

kependuduk-an

dan serta 39

perlindungan

data

pribadi


Menyusun

hasil

pengelolaan

informasi

nistrasi

evaluasi Melalui

kependudukan

pembuatan

pela- Untuk

meningkat-

admi- poran secara rutin maupun kan jaminan keadan berkala.

mananan data ak-

pencatatan sipil.

ta catatan sipil dan kependudu-kan.

5.

Melaksanakan

pembinaan dengan

pertemuan

formal Untuk

meningkat-

bidang informasi administrasi atau informal maupun cara kan kinerja petukependudkan dan pencatatan lain. sipil

bagi

petugas

gas.

kepen-

dudukan dan pencatatan sipil pada kecamatan, kelurahan dan desa. 6.

Melaksanakan atas

pengawasan baik

pengelolaan

secara

langsung Agar

informasi maupun tidak langsung

sesuai

administrasi kependudukan dan

berjalan ketentuan

yang berlaku

pencatatan sipil 7.


kewenangan Dalam


yang


urusan

telah kelancaran


rangka pelak

sanaan tugas.

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

40

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG

Recommend Documents