BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang
:
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012; b. bahwa dalam rangka percepatan pengadaan barang/jasa maka peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan angka 5, angka 6, dan angka 11 Pasal 1 diubah dan pasal 1 angka 12 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan; 5. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD. 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 10. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut ULP adalah unit yang bertugas menyelenggarakan seluruh pelayanan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan Pemerintah dan mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada SKPD. 11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung. 12. dihapus. 13. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 2. Ketentuan ayat (2)Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : (2) Tatacara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Ketentuan huruf c ayat (1) dan huruf c ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian: (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat : c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan 4. Ketentuan huruf f ayat (2)Pasal 10 diubahdan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (2a) dan ayat (2b) serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10 (1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. (2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas; b. memiliki disiplin tinggi; c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; e. menandatangani Pakta Integritas; f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. (2a) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. (2b) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk: a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. (3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah: a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya. (4) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (3) huruf a dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa. 5. Ketentuan huruf a ayat (1) danayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja untuk : a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis.
6. Ketentuan ayat (1)Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan. 7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)Pasal 16 diubah, serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehinggaPasal 16 berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan; e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan f. menandatangani Pakta Integritas. (1a) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP. (2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan; c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website www.banyumaskab.go.idatau www.lpse.banyumaskab.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. khusus untuk ULP: 1) menjawab sanggahan; 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 5) membuatlaporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP h. khusus Pejabat Pengadaan: 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan 4) membuatlaporan mengenai proses Pengadaan Pengadaan kepada PA/KPA i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. (2a) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi: a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. menyusun program kerja dan anggaran ULP; c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; f. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masingmasing Kelompok Kerja ULP; dan g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.
(3) Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK : a. perubahan HPS; dan/atau b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. (4) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. (5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4) untuk : a. Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang bukan Pegawai Negeri; b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri (6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta. (7) Kepala ULP dan anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai : a. PPK; b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); c. Bendahara; dan d. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya. 8. Ketentuan huruf e ayat (4) Pasal 17diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. 9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 18 (1) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berwenang memeriksa dan menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa untuk semua nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. (2) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berwenang memeriksa dan menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan/atau paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 19 (1) Apabila berdasarkan pertimbangan beban kerja membutuhkan lebih dari 1 (satu) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaanmaka dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. (2) Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dengan susunan keanggotaan adalah : a) Ketua dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. b) Sekretaris dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. c) Anggota terdiri dari unsur lain yang terkait karena substansi pekerjaan/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi. 11. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)Pasal 20 diubah, sehinggaberbunyi sebagai berikut : (2) Bukti Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bermaterai cukup. (3) Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bermaterai cukup. (4) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bermaterai cukup. 12. Ketentuan pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses sampai dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012 diundangkan dilanjutkan sampai selesai sesuai dengan Peraturan Bupati sebelumnya. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 10 September 2012 BUPATI BANYUMAS,
MARDJOKO
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIAT DAERAH Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto 53115 Telp. (0281) 636005, 636006 Telex. 25642 Fax. 635332
Nomor
:
027
/2012
Purwokerto,
Lampiran :
-
Perihal
Koreksi Draft Rancangan
:
September 2012
Kepada Yth. :
Peraturan Bupati.
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas diPURWOKERTO
Bersama ini kami kirimkan draft rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan mohon koreksi lebih lanjut. Demikian
untuk
menjadi
maklum
dan
atas
kerja
disampaikan terima kasih.
Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas
Drs. SAPTADI PRASETYO, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 196106221991021001
samanya
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIAT DAERAH Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto 53115 Telp. (0281) 636005, 636006 Telex. 25642 Fax. 635332
NOTA DINAS Kepada Yth.
: Bapak BUPATI BANYUMAS
Lewat Yth.
: 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 2. Asekbang dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas.
Dari
: Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas
Nomor
: 027/ /2012
Tanggal
: September 2012
Perihal
: Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Bahwa dalam dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami ajukan draft Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang telah dikoreksi oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas dan apabila berkenan mohon ditandatangani. Demikian untuk menjadi periksa.
Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas
Drs. SAPTADI PRASETYO, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 196106221991021001
CATATAN RAPAT : A. TAKON
PAK
EKO
BAPPEDA,
PERNAH
USUL
PADA
SAAT
RAPAT
DASARPERPRES 54 TENTANG TANDA BUKTI PERJANJIAN B. DENGAN adanya SE Bupati Banyumas tanggal 25 September 2012 nomor 900/10658/2012 perihal Pelaksanaan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Mekanisme Pembayaran Atas Pengadaan Barang/Jasa….apakah Pasal 20 tentang Tanda Bukti Perjanjian perlu disesuaikan? C. AlternatifPasal 20 (menyesuaikan SE Bupati) (1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas: a. bukti pembelian; b. kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan d. Surat perjanjian. (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk
Pengadaan
Barang/Jasa
yang
nilainya
sampai
dengan
Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah). (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa
yang nilainya
Rp 5.000.000,00 (lima
juta
rupiah)sampai denganRp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)dan bermaterai cukup. (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang nilainya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bermaterai cukup. (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bermaterai cukup. D. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 82 (7a) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Institusi dapat menugaskan Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II untuk menjawab Sanggahan Banding. (7b) Kepala Daerah dapat menugaskan Sekretaris Daerah atau PA untuk menjawab Sanggahan Banding.
(7c) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dan ayat (7b) tidak berlaku, dalam hal Pejabat dimaksud merangkap sebagai PPK atau Kepala ULP untuk paket kegiatan yang disanggah.
POINTER RAPAT PEMBAHASAN DRAFT PERBUP BARANG/JASA SELASA, 20 NOVEMBER 2012 1. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan perubahan terhadapPeraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan : (a) Berkaitan dengan Pasal 14 Pasal 14 ayat (1) “Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan”. Apakah tidak terlalu berat? Apakah boleh dibentuk Tim walau Perpres tidak mengatur? (b) Perbup Pasal 16 ayat huruf g point 4) tentang salah satu tugas ULP adalah “menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa”. Sementara Pejabat pengadaan menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; Bagaimana kaitanya dengan kelengkapan SPJ yang memerlukan dokumen asli? (c) DENGAN adanya SE Bupati Banyumas tanggal 25 September 2012 nomor 900/10658/2012 perihal Pelaksanaan Perpres Nomor 70 Tahun 2012
dan
Mekanisme
Pembayaran
Atas
Pengadaan
Barang/Jasa….apakah Pasal 20 tentang Tanda Bukti Perjanjian perlu disesuaikan? (d) Berkaitan dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2011 Pasal 82 ayat (7b) “Kepala Daerah dapat menugaskan Sekretaris Daerah atau PA untuk menjawab Sanggahan Banding” Apakah
perlu
ada
pelimpahan
wewenang?.
No
Perbup 1 Th 2011 draft Pasal 3 Pasal 3 (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (1) Pelaksanaan Pengadaan dilakukan melalui: Barang/Jasa dilakukan melalui: a. Swakelola; dan/atau a. Swakelola; dan/atau b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. b. Pemilihan Penyedia (2) Tatacara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Barang/Jasa sebagaimana dimaksud (2) Tatacara Pelaksanaan Pengadaan pada ayat (1) berpedoman pada Barang/Jasa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun dimaksud pada ayat (1) 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
1
Pasal 9 Pasal 9 (1) PPK memiliki tugas pokok dan (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: kewenangan sebagai berikut: a. menetapkan rencana pelaksanaan a. menetapkan rencana Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan Pengadaan meliputi : Barang/Jasa yang meliputi : 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 1) spesifikasi teknis 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Barang/Jasa; dan 2) Harga Perkiraan Sendiri 3) rancangan Kontrak. (HPS); dan b. menerbitkan Surat Penunjukan 3) rancangan Kontrak. Penyedia Barang/Jasa; b. menerbitkan Surat Penunjukan c. menandatangani Kontrak; Penyedia Barang/Jasa; d. melaksanakan Kontrak dengan c. menyetujui bukti pembelian atau Penyedia Barang/Jasa; menandatangani Kuitansi/ Surat e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; Perintah Kerja (SPK)/ surat f. melaporkan perjanjian: pelaksanaan/penyelesaian d. melaksanakan Kontrak dengan Pengadaan Barang/Jasa kepada Penyedia Barang/Jasa; PA/KPA; e. mengendalikan pelaksanaan g. menyerahkan hasil pekerjaan Kontrak; Pengadaan Barang/Jasa kepada f. melaporkan PA/KPA dengan Berita Acara pelaksanaan/penyelesaian Penyerahan; Pengadaan Barang/Jasa h. melaporkan kemajuan pekerjaan kepada PA/KPA; termasuk penyerapan anggaran dan g. menyerahkan hasil pekerjaan hambatan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA setiap triwulan; dan kepada PA/KPA dengan Berita i. menyimpan dan menjaga keutuhan Acara Penyerahan; seluruh dokumen pelaksanaan h. melaporkan kemajuan Pengadaan Barang/Jasa. pekerjaan termasuk penyerapan (2) Selain tugas pokok dan kewenangan anggaran dan hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pekerjaan kepada dalam hal diperlukan, PPK dapat : PA/KPA setiap triwulan; dan
2
a. mengusulkan kepada PA/KPA: i. menyimpan dan menjaga 1) perubahan paket pekerjaan; keutuhan seluruh dokumen dan/atau pelaksanaan Pengadaan 2) perubahan jadwal kegiatan Barang/Jasa. pengadaan; b. menetapkan tim pendukung; (2) Selain tugas pokok dan c. menetapkan tim atau tenaga ahli kewenangan sebagaimana pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) dimaksud pada ayat (1), dalam hal untuk membantu pelaksanaan tugas diperlukan, PPK dapat : ULP; dan a. mengusulkan kepada PA/KPA: d. menetapkan besaran Uang Muka 1) perubahan paket pekerjaan; yang akan dibayarkan kepada dan/atau Penyedia Barang/Jasa 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; b. menetapkan tim pendukung; c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. Pasal 10 Pasal 10 (1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan (1) PPK merupakan Pejabat yang oleh PA/KPA untuk melaksanakan ditetapkan oleh PA/KPA untuk Pengadaan Barang/Jasa. melaksanakan Pengadaan (2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus Barang/Jasa. memenuhi persyaratan sebagai berikut: (2) Untuk ditetapkan sebagai PPK a. memiliki integritas; harus memenuhi persyaratan b. memiliki disiplin tinggi; sebagai berikut: c. memiliki tanggung jawab dan a. memiliki integritas; kualifikasi teknis serta manajerial b. memiliki disiplin tinggi; untuk melaksanakan tugas; c. memiliki tanggung jawab dan d. mampu mengambil keputusan, kualifikasi teknis serta bertindak tegas dan memiliki manajerial untuk melaksanakan keteladanan dalam sikap perilaku tugas; serta tidak pernah terlibat KKN; d. mampu mengambil keputusan, e. menandatangani Pakta Integritas; bertindak tegas dan memiliki f. tidak menjabat sebagai pengelola keteladanan dalam sikap keuangan; dan perilaku serta tidak pernah g. memiliki Sertifikat Keahlian terlibat KKN; Pengadaan Barang/Jasa. e. menandatangani Pakta (3) Persyaratan manajerial sebagaimana Integritas; dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah: f. tidak menjabat sebagai Pejabat a. berpendidikan paling kurang Sarjana Penanda Tangan Surat Perintah Strata Satu (S1) dengan bidang Membayar (PPSPM) atau keahlian yang sedapat mungkin Bendahara; dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; g. memiliki Sertifikat Keahlian b. memiliki pengalaman paling kurang 2 Pengadaan Barang/Jasa. (dua) tahun terlibat secara aktif dalam (2a) Persyaratan tidak menjabat kegiatan yang berkaitan dengan sebagai PPSPM sebagaimana Pengadaan Barang/Jasa; dan dimaksud pada ayat (2) huruf f, c. memiliki kemampuan kerja secara dikecualikan untuk PA/KPA yang berkelompok dalam melaksanakan bertindak sebagai PPK. setiap tugas/pekerjaannya. (2b) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g
Pasal 13 (1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja untuk : a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer).
Pasal 14 (1) Paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
dikecualikan untuk : a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. (3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah: a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya. (4) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (3) huruf a dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa. Pasal 13 (1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja untuk : a. Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis. Pasal 14 (1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat
(2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang Pengadaan. bernilai paling tinggi (2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang bernilai paling tinggi dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan. 50.000.000,00 (lima puluh juta (3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pejabat Pengadaan Pengadaan. (3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan. Pasal 16 Pasal 16 (1) Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat (1) Kepala ULP/Anggota Kelompok Pengadaan memenuhi persyaratan Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagai berikut : memenuhi persyaratan sebagai a. memiliki integritas, disiplin dan berikut : tanggung jawab dalam melaksanakan a. memiliki integritas, disiplin dan tugas; tanggung jawab dalam b. memahami pekerjaan yang akan melaksanakan tugas; diadakan; b. memahami pekerjaan yang c. memahami jenis pekerjaan tertentu akan diadakan; yang menjadi tugas ULP/Pejabat c. memahami jenis pekerjaan Pengadaan yang bersangkutan; tertentu yang menjadi tugas d. memahami isi dokumen, metode dan ULP/Pejabat Pengadaan yang prosedur Pengadaan; bersangkutan; e. tidak mempunyai hubungan keluarga d. memahami isi dokumen, metode dengan Pejabat yang menetapkannya dan prosedur pengadaan; sebagai anggota ULP/Pejabat e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan; Pengadaan Barang/Jasa sesuai f. memiliki Sertifikat Keahlian dengan kompetensi yang Pengadaan Barang/Jasa sesuai dipersyaratkan; dan dengan kompetensi yang f. menandatangani Pakta dipersyaratkan; dan Integritas. g. menandatangani Pakta Integritas. (1a)Persyaratan Sertifikasi Keahlian (2) Tugas pokok dan kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada ayat ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: (1) huruf e dapat dikecualikan a. menyusun rencana pemilihan untuk Kepala ULP. Penyedia Barang/Jasa; (2) Tugas pokok dan kewenangan b. menetapkan Dokumen Pengadaan; Kelompok Kerja ULP/Pejabat c. menetapkan besaran nominal Pengadaan meliputi: Jaminan Penawaran; a. menyusun rencana pemilihan d. mengumumkan pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa; Pengadaan Barang/Jasa di website b. menetapkan Dokumen www.banyumaskab.go.idatau Pengadaan; www.lpse.banyumaskab.go.id dan c. menetapkan besaran nominal papan pengumuman resmi untuk Jaminan Penawaran; masyarakat serta menyampaikan ke d. mengumumkan pelaksanaan LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Barang/Jasa di Pengadaan Nasional; website www.banyumaskab.go.id atau e. menilai kualifikasi Penyedia www.lpse.banyumaskab.go.id Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; dan papan pengumuman resmi f. melakukan evaluasi administrasi, untuk masyarakat serta teknis dan harga terhadap penawaran menyampaikan ke LPSE untuk yang masuk; diumumkan dalam Portal g. khusus untuk ULP: Pengadaan Nasional; 1). menjawab sanggahan; e. menilai kualifikasi Penyedia 2). menetapkan Penyedia Barang/Jasa melalui Barang/Jasa untuk: prakualifikasi atau a) Pelelangan atau Penunjukan pascakualifikasi;
Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 3). menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 4). menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; h. khusus Pejabat Pengadaan: 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 2) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Bupati; dan j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. (3) Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK : a. perubahan HPS; dan/atau b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. (4) Anggota ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. (5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), anggota ULP/Pejabat Pengadaan pada instansi lain Pengguna
f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. khusus untuk ULP: 1) menjawab sanggahan; 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 5) membuatlaporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP h. khusus Pejabat Pengadaan: 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan
APBN/APBD selain K/L/D/Iatau Dokumen Pemilihan Kelompok Masyarakat Pelaksana Penyedia Barang/Jasa Swakelola, dapat berasal dari bukan kepada PPK; pegawai negeri. 3) menyerahkan dokumen asli (6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa pemilihan Penyedia bersifat khusus dan/atau memerlukan Barang/Jasa kepada keahlian khusus, ULP/Pejabat PA/KPA; dan Pengadaan dapat menggunakan tenaga 4) membuatlaporan mengenai ahli yang berasal dari pegawai negeri proses Pengadaan atau swasta. Pengadaan kepada PA/KPA (7) Anggota ULP dilarang duduk sebagai : i. memberikan a. PPK; pertanggungjawaban atas b. Pengelola keuangan; dan pelaksanaan kegiatan c. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa (APIP), terkecuali menjadi Pejabat kepada PA/KPA.. Pengadaan/anggota ULP untuk (2a) Tugas pokok dan kewenangan Pengadaan Barang/Jasa yang Kepala ULP meliputi: dibutuhkan instansinya. a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. menyusun program kerja dan anggaran ULP; c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; f. menugaskan/menempatkan/me mindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masingmasing Kelompok Kerja ULP; dan g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN. (3) Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK : a. perubahan HPS; dan/atau b. perubahan spesifikasi teknis
Pasal 17 (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami isi Kontrak; c. memiliki kualifikasi teknis; d. menandatangani Pakta Integritas; dan e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
pekerjaan. (4) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. (5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4) untuk : a. Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang bukan Pegawai Negeri; b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri (6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta. (7) Kepala ULP dan anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai : a. PPK; b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); c. Bendahara; dan d. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya. Pasal 17 (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami isi Kontrak; c. memiliki kualifikasi teknis; d. menandatangani Pakta Integritas; dan e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.
Pasal 18 Pasal 18 (1) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1) PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan berwenang memeriksa dan menerima berwenang memeriksa dan hasil pekerjaan Pengadaan menerima hasil pekerjaan Barang/Jasa untuk paket Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa semua nilai paket Pengadaan Lainnya yang bernilai di atas Rp Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Konsultansi/Jasa Lainnya. dan/atau paket Pengadaan Jasa (2) PejabatPenerima Hasil Pekerjaan Konsultansi yang bernilai di atas berwenang memeriksa dan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta menerima hasil pekerjaan rupiah). Pengadaan Barang/Jasa untuk (2) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan paket Pengadaan berwenang memeriksa dan menerima Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa hasil pekerjaan Pengadaan Lainnya yang bernilai paling tinggi Barang/Jasa untuk paket Pengadaan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa rupiah) dan/atau paket Pengadaan Lainnya yang bernilai paling tinggi Jasa Konsultansi yang bernilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) paling tinggi Rp 50.000.000,00 dan/atau paket Pengadaan Jasa (lima puluh juta rupiah). Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 19 Pasal 19 (1) Anggota Panitia Penerima Hasil (1) Apabila berdasarkan Pekerjaan berjumlah gasal paling sedikit pertimbangan beban kerja 3 (tiga) orang dengan susunan membutuhkan lebih dari 1 (satu) keanggotaan adalah : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan a) Ketua dari unsur Satuan Kerja maka dibentuk Panitia Penerima Perangkat Daerah yang Hasil Pekerjaan. bersangkutan. (2) Anggota Panitia Penerima Hasil b) Sekretaris dari unsur Satuan Kerja Pekerjaan berjumlah gasal paling Perangkat Daerah yang sedikit 3 (tiga) orangdengan bersangkutan. susunan keanggotaan adalah : c) Anggota terdiri dari unsur lain yang a) Ketua dari unsur Satuan Kerja terkait karena substansi Perangkat Daerah yang pekerjaan/kegiatan sesuai tugas bersangkutan. pokok dan fungsi. b) Sekretaris dari unsur Satuan (2) PA dapat menetapkan beberapa Kerja Perangkat Daerah yang PejabatPenerima Hasil Pekerjaan bersangkutan. sesuai beban kerja c) Anggota terdiri dari unsur lain yang terkait karena substansi pekerjaan/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi. Pasal 20 Pasal 20 (1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas: (1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas: a. bukti pembelian; a. bukti pembelian; b. kuitansi; b. kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan c. Surat Perintah Kerja (SPK); d. Surat perjanjian. dan (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud d. Surat perjanjian. pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya (2) Bukti Pembelian sebagaimana sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Kuitansi sebagaimana dimaksud juta rupiah). (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b, digunakan
ayat (1) huruf b, digunakan untuk untuk Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya di yang nilainya sampai dengan Rp atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) 20.000.000,00 (dua puluh juta sampai dengan Rp 10.000.000,00 rupiah) dan bermaterai cukup. (sepuluh juta rupiah) dan bermaterai (3) SPK sebagaimana dimaksud pada cukup. ayat (1) huruf c, digunakan untuk (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat Pengadaan Barang/Pekerjaan (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa nilai sampai denganRp Lainnya dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi sampai dengan Rp 100.000.000,00 dengan nilai sampai dengan Rp (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa 50.000.000,00 (lima puluh juta Konsultansi dengan nilai di atas Rp rupiah) dan bermaterai cukup. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (4) Surat Perjanjian sebagaimana sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima dimaksud pada ayat (1) huruf d, puluh juta rupiah) dan bermaterai cukup. digunakan untuk Pengadaan (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Lainnya dengan nilai diatas Rp Pengadaan Barang/Pekerjaan 200.000.000,00 (dua ratus juta Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi diatas Rp 100.000.000,00 (seratus dengan nilai diatas Rp juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi 50.000.000,00 (lima puluh juta dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 rupiah) dan bermaterai cukup. (lima puluh juta rupiah) dan bermaterai cukup. 3. gsd
