BUPATI BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 11
TAHUN 2014
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI ANGGARAN KAS, DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD), SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD), SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D), SURAT PENEMPATAN UANG DAERAH, SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP), MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPORKAN PPh 21 SERTA MEMOTONG DAN MENYETOR PFK TAHUN ANGGARAN 2014 BUPATI BANTUL, Menimbang :
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Anggaran Kas, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Surat Penyediaan Dana (SPD), Surta Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Penempatan Uang Daerah, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), Memotong, Menyetor dan Melaporkan PPh 21 serta Memotong dan Menyetor PFK Tahun Anggaran 2014;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16); 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77); 2
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78); MEMUTUSKAN : Menetapkan
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI ANGGARAN KAS, DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD), SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD), SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D), SURAT PENEMPATAN UANG DAERAH, SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP), MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPORKAN PPh 21 SERTA MEMOTONG DAN MENYETOR PFK TAHUN ANGGARAN 2014.
KESATU
: Menunjuk Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Anggaran Kas, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Surat Penyediaan Dana (SPD), Surta Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Penempatan Uang Daerah, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), Memotong, Menyetor dan Melaporkan PPh 21 serta Memotong dan Menyetor PFK Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
KEDUA
: Dalam melaksanakan tugas, Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 02 JANUARI 2014 BUPATI BANTUL, TTD SRI SURYA WIDATI Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. : 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul; 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul; 6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul; Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 3
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI ANGGARAN KAS, DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD), SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD), SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D), SURAT PENEMPATAN UANG DAERAH, SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP), MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPORKAN PPh 21 SERTA MEMOTONG DAN MENYETOR PFK TAHUN ANGGARAN 2014 No.
NAMA
NIP
Jabatan
Tanda Tangan 5
Paraf
1 1.
2 Drs. Riyanto, M.Si
3 4 195810211986031003 Sekretaris Daerah Kab. Bantul
2.
Ir. Fenty Yusdayati, MT
196704031994032008 Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul
Untuk menandatangani : a. Surat Perintah Pencairan Dana; b. Daftar Penguji Surat Perintah Pencairan Dana; c. Surat penempatan dan Pencairan Uang Daerah; d. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; e. Anggaran Kas; dan f. Surat Penyediaan Dana.
3.
Drs. R. Moelyosubagio,MSi
196207031996031002 Kepala Bidang Perbendaharaan DPPKAD Kab. Bantul
Untuk menandatangani : a. Surat Perintah Pencairan Dana; b. Daftar Penguji Surat Perintah Pencairan Dana; dan c. Surat Penempatan dan Pencairan Uang Daerah.
4
6
Keterangan 7 Untuk menandatangani Persetujuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
1 4.
2 Yunis Marlina Nasution, SE,M.ec.Dev
3 4 197403141999032005 Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung DPPKAD Kab. Bantul
5.
Arum Bidayati, S.IP, MPA
196912051998032004 Kepala Seksi Belanja Langsung DPPKAD Kab. Bantul
5
6
7 1. Untuk menandatangani : a. Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung apabila Kepala Bidang Perbendaharaan berhalangan hadir; b. Daftar Penguji Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung apabila Kepala Bidang Perbendaharaan hadir; c. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran; dan d. Surat Penempatan dan Pencairan uang Daerah. 2. Memotong, menytorkan dan melaporkan PPh 21; dan 3. Memotong dan melaporkan PFK. Untuk menandatangani : a. Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung apabila Kepala Bidang Perbendaharaan berhalangan hadir; dan b. Daftar Penguji Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung apabila Kepala Bidang Perbendaharaan berhalangan hadir
BUPATI BANTUL,
Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum
TTD
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H NIP. 19691231 199603
SRI SURYA WIDATI
5
6
7
