BUPATI BANTUL KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 82
TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI TILAWATIL QUR’AN (STQ) TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 BUPATI BANTUL, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa kegiatan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 sudah semakin dekat, sehingga perlu segera dipersiapkan sedini mungkin langkah-langkah penyelenggaraannya, khususnya dalam hal persiapan acara, tempat penyelenggaraan, akomodasi, transportasi, persiapan kafilah peserta lomba serta hal – hal yang berkaitan dengan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat DI Yogyakarta yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada bulan April Tahun 2013;
b.
bahwa kegiatan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tahun 2013 Kabupaten Bantul menjadi tuan rumah penyeleggaraan tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul Tahun 2013;
1
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
1
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.
Keputusan bersana Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/BER/mdn/mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam menjamin Ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Ibadah Agama oleh Pemeluknya;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
11.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12);
12.
Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 71);
13.
Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2012 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 72); 2
Memperhatikan
:
Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 451/4891 tanggal 17 Desember 2012 perihal Penunjukan Tempat Penyelenggaraan MTQ-STQ Tingkat Propinsi DI Yogyakarta tahun 2013-2015. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI TILAWATIL QUR’AN (STQ) TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013.
PERTAMA
:
Membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul Tahun 2013, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA
:
Tugas Panitia Pelaksana Seleksi Tilawatil Qur’an 2013 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah : a. melaksanakan koordinasi persiapan dan perencanaan dengan Dinas/Instansi terkait berkenaan dengan Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013;dan b. melaksanakan kegiatan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013.
KETIGA
:
Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bantul melalui Kegiatan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
KEEMPAT
:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 25 FEBRUARI 2013 BUPATI BANTUL, ttd SRI SURYA WIDATI
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. : 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul; 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul; 6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul; 7. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul; 8. Yang bersangkutan. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
3
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 82 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI TILAWATIL QUR’AN (STQ) TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 SUSUNAN DAN PERSONALIA No. Jabatan dlm Panitia 1 1. 2.
2 Pengarah / penasehat Ketua
3.
Sekretaris
4.
Bendahara
5.
Seksi-seksi: a. Acara, Ta’aruf dan pengerahan masa
b. Musabaqoh
c. Konsumsi
Jabatan dalam Dinas
Nama
3 1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati 1. Sekretaris Daerah 2. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul 2. Kabid. pengembangan Sosial dan Agama pada Dinas Sosial Kab. Bantul
4
Unsur Dinas Sosial Kab. Bantul 1. Kabag. Protokol Setda Kab. Bantul 2. Kasubbag. Tata Laksana Acara pada Bagian Protokol Setda Kab. Bantul 3. Kabid. Bina Program pada Dinas Pendidikan Dasar 4. Kasubbag. Umum pada Dinas Pendidikan Menengah dan Formal 5. Kasi. Kelembagaan dan Partisipasi Sosial Masyarakat pada Dinas Sosial Kab. Bantul 6. Unsur Kantor Kementrian Agama Kab. Bantul 7. PDM Kabupaten Bantul 1. Kasi. Bimas Islam pada Kantor Kementrian Agama Kab. Bantul 2. Kasi. Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Agama Dinas Sosial Kab. Bantul 3. Unsur Kantor Kementrian Agama Kab. Bantul 4. Unsur LPTQ Kab. Bantul 1. Unsur TP PKK Kab. Bantul 4
1. Ari Suwanti, SH 2. Muryatini
Ahmad Rois Wizda, S Hartadi Prasojo, SE
1. Nurudin, Shi 2. Khoirudin Wahyu Sinangsih 1. Ny Hj Sumarno, PRS 2. Supadmiyati, Bc Hk
1
2
d. Tempat dan perlengkapan
e.Akomodasi dan Senkom
f. Bazaar dan kebersihan
g.Kesenian
3 2. Unsur Dharma Wanita Persatuan 3. Kasi. Bantuan dan jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Bantul 4. Kasubbag. Umum Dinas Sosial Kab. Bantul 5. Kasubbag. Program pada BKK PP dan KB Kab. Bantul 6. Unsur Kementrian Agama Kab. Bantul 1. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Bantul 2. Unsur Bagian Umum Setda Kab. Bantul 3. Unsur Dinas Sosial Kab. Bantul 4. Unsur Kantor Kementrian Agama 5. Unsur LPTQ Kab. Bantul 1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul 2. Kabid. Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Bantul 3. Unsur Dinas Perhubungan Kab. Bantul 4. Unsur Bagian Umum Setda Kab. Bantul 5. Unsur Kantor Kementrian Agama Kab. Bantul 1. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. 2. Kasi. Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza pada Dinas Sosial Kab. Bantul 3. Unsur Dinas Perindagkop Kab. Bantul 4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul. 5. Unusr Dinas Sosial Kab. Bantul 6. Unsur Kantor Kementrian Agama Kab. Bantul 1. Kabid Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul 2. Sekretaris Pelaksana BPBD Kab.Bantul 3. Unsur Kementrian Agama Kab. Bantul 4. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul 5
4 Dra. Titik Prawiti, M.Pd
Nurul Hidayati
Suratno Sutaryo M. Fauzan Trubus Tri Mulyadi, S.Ag
Muhadi Jumari Mukhlisin Purnomo, SThI
Henry Hartanti, SE Shinta Surya Dewi Haryanto Sri Sumiyatun, S.Ag
Muhammad Misbah, S.Ag Zainal Arifin
1
2 h. Keamanan
i. Kesehatan
j. Pubdekdok
k. Sekretariat
3 1. Kepala Kantor Satpol PP Kab. Bantul. 2. Kabid. pengamanan dan pengembangan kapasitas Kantor Sat pol PP Kab. Bantul 3. Unsur Polres Bantul 4. Unsur Polsek Bantul 5. Unsur Koramil Bantul 6. Kasi. Bantuan fakir miskin dan Bencana pada Dinas Sosial Kab. Bantul 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bantul 3. Unsur RSUD P. Senopati Bantul 4. Unsur PMI Kab. Bantul 5. Unsur RS PKU Muhammadiyah Bantul 6. Kasie Rehabilitasi Penyandang Cacat, Perlindungan Anak dan Lanjut Usia 1. Kepala Bagian Humas Setda Kab. Bantul 2. Unsur Bagian Humas Kab. Bantul 3. Unsur Dinas Sosial Kab. Bantul 4. Unsur Kementerian Agama Kab. Bantul 1. Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Sosial Kab. Bantul 2. Unsur Dinas Sosial Kab. Bantul
3. Unsur Kementerian Agama Kab. Bantul.
4
AKP Sudarmawan Kompol Hartanto Kapten Kusmin
dr. Karmijono Nur Syamsiyah Mufdi Kamal H Deny Priyatno
Mawardi Jazim Ahmadi Riyadi Rosnita Irawati, SE, ME 1. Indraswari Setyaningsih, SIP 2. Ngadeno 3. Afwan Taftoni 4. Tri Supadmi, A.Md 5. Suhardi 6. Sumeidiyanto 7. Jumiyati 8. Laily Mutiah, S.Ag Zeni Nur Amalia, SE
BUPATI BANTUL, ttd SRI SURYA WIDATI 6
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum Pembina (IV/a) NIP.196402191986031023
7
