BUPATI BANTAENG PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTAENG Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam UndangUndang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008,
maka
dipandang perlu membuat aturan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 ; b. bahwa
berdasarkan
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Bantaeng Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2018, maka untuk menjabarkan dalam Dokumen Perencanaan Tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2016;
c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang
Nomor
29
Tahun
1959
tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 3. Undang-Undang
Pemerintahan Indonesia
Nomor
Daerah
Tahun
32
Tahun
(Lembaran
2004
Nomor
2004
Negara 135,
tentang Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang
Pembentukan
Nomor
12
Peraturan
Tahun
2011
tentang
Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pedoman,
Tahapan,
Pengendalian
dan
Tata
Evaluasi
Cara
Penyusunan,
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan
Evaluasi
Pembangunan
Daerah
Pelaksanaan
(Lembaran
Negara
Rencana Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten
Bantaeng
Tahun
2013-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 1); 10. Peraturan
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 08
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 8); 11. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 33 Tahun 2013
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun
Anggaran
2014
(Berita
Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 190).
Daerah
MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2014.
:
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Bantaeng. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah lainnya. 3. Bupati adalah Bupati Bantaeng 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun, yaitu Tahun 2016. 5. Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
selanjutnya
disingkat
dengan Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA
adalah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Bantaeng. 7. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantaeng. BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Pasal 2 (1) RKPD
Tahun
Pembangunan
2016
merupakan
Jangka
Menengah
penjabaran Daerah
dari
(RPJMD)
Rencana Kabupaten
Bantaeng Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. (2) RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup
Pemerintah
Kabupaten
Bantaeng
dalam
menyusun
perencanaan. b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016. Pasal 3 Tujuan RKPD dalam penyusunan RAPBD, yaitu : a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016. b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng menggunakan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 dalam melakukan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Pasal 4 (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKPD yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Kepala BAPPEDA. (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan. Pasal 5 Dalam
hal
Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
(RKPD)
Kabupaten
Bantaeng Tahun 2016, yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pemerintah Daerah menggunakan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BAB III PENUTUP Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang
dapat
mengetahuinya
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng, Pada tanggal, 2015 BUPATI BANTAENG, cap / ttd H. M. NURDIN ABDULLAH
Diundangkan di Bantaeng, Pada tanggal, 2015 SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG
Drs. H. ABDUL GANI, M.BA Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 195507 197903 1 007
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2015 NOMOR ….
RKPD Kab. Bantaeng 2016 DAFTAR ISI LEMBARAN PERATURAN BUPATI ................................................................ DAFTAR ISI ..................................................................................................... DAFTAR TABEL .............................................................................................. DAFTAR GRAFIK ............................................................................................ DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan........................................................... 1.3. Hubungan Antar Dokumen ........................................................... 1.4. Sistematika Dokumen RKPD........................................................ 1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD ...................................... 1.5.1. Maksud ........................................................................................ 1.5.2. Tujuan .......................................................................................... EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah................................................ 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ................................................ 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ........................................... 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.......................... A. Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) Kab. Bantaeng.............. B. Pertumbuhan Ekonomi ............................................................ C. Pertumbuhan Riil Setiap Sektor ............................................... D. Struktur Ekonomi Kabupaten Bantaeng ................................... E. PDRB Perkapita....................................................................... F. Laju Inflasi ............................................................................... 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .......................................................... 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib .................................................. A. Bidang Pendidikan................................................................... B. Bidang Kesehatan ................................................................... C. Bidang Sarana dan Prasana Umum......................................... D. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah & Aset Daerah ........... E. Bidang Pelayanan Perizinan .................................................... 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ................................................ A. Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan ................................. B. Bidang Perkebunan ................................................................. C. Bidang Kehutanan ................................................................... D. Bidang Peternakan .................................................................. E. Bidang Perikanan .................................................................... F. Bidang Perdagangan ............................................................... 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ......................
vi vii ix ix Bab I Hal 1 Bab I Hal 1 Bab I Hal 3 Bab I Hal 6 Bab I Hal 7 Bab I Hal 8 Bab I Hal 8 Bab I Hal 9
BAB II
Bab II Hal 1 Bab II Hal 1 Bab II Hal 1 Bab II Hal 4 Bab II Hal 4 Bab II Hal 4 Bab II Hal 6 Bab II Hal 8 Bab II Hal 16 Bab II Hal 18 Bab II Hal 20 Bab II Hal 21 Bab II Hal 21 Bab II Hal 21 Bab II Hal 25 Bab II Hal 29 Bab II Hal 31 Bab II Hal 33 Bab II Hal 33 Bab II Hal 33 Bab II Hal 35 Bab II Hal 35 Bab II Hal 36 Bab II Hal 37 Bab II Hal 38 Bab II Hal 40
vi
2.3. 2.3.1. 2.3.2.
BAB III 3.1. 3.2. 3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
RKPD Kab. Bantaeng 2016
Permasalahan Pembangunan Daerah .................................... Bab II Hal 43 Permasalahan Capaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .............................................................. Bab II Hal 43 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ........................................................................................ Bab II Hal 47 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ............................................... Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.................................................. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................... Pendapatan Daerah ..................................................................... A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan Upaya Pencapaian Target .................................................................. B. Target Pendapatan Daerah...................................................... Belanja Daerah ............................................................................ A. Kebijakan Belanja Daerah ....................................................... B. Kebijakan Belanja Tidak Langsung .......................................... C. Kebijakan Umum Belanja Langsung ........................................ Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan ....................................... A. Urusan Wajib ........................................................................... B. Urusan Pilihan ........................................................................ Pembiayaan Daerah..................................................................... A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ........................................ B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .......................................
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .............. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................. 4.2. Tema RKPD Tahun 2016 ............................................................. 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016................................ BAB V
Bab III Hal 1 Bab III Hal 1 Bab III Hal 3 Bab III Hal 3 Bab III Hal 3 Bab III Hal 4 Bab III Hal 5 Bab III Hal 5 Bab III Hal 6 Bab III Hal 9 Bab III Hal 10 Bab III Hal 10 Bab III Hal 18 Bab III Hal 21 Bab III Hal 21 Bab III Hal 21 Bab IV Hal 1 Bab IV Hal 1 Bab IV Hal 7 Bab IV Hal 7
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH .......................................................................................... Bab V Hal 1
BAB VI PENUTUP ........................................................................................ Bab VI Hal 1
vii
RKPD Kabupaten Bantaeng 2016 BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG Penyusunan
RKPD
merupakan
pelaksanaan
dari
tahapan
sistem
perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, penyusunan RKPD ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantaeng adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
1.2.
DASAR HUKUM PENYUSUNAN Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan
RKPD Kabupaten Bantaeng tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Bab I Hal 1
RKPD Kabupaten Bantaeng 2016 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Bab I Hal 2
RKPD Kabupaten Bantaeng 2016 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 12. Peraturan
Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2016; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
tentang
Rencana
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan
Daerah
Nomor
..
Tahun
2013
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018.
Bab I Hal 3
RKPD Kabupaten Bantaeng 2016 1.3.
HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun
2016 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional 2009 - 2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010, dan RPJMD Provinsi
Sulawesi
Selatan
Tahun
2013-2018.
Selain
itu
juga
perlu
mempertimbangkan asas kesinambungan dari penjabaran program-program pembangunan yang akan termuat dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2018 dan juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng, serta mempertimbangkan pula hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantaeng 2005 - 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan prioritas kegiatan, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah.
1.4.
SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD Rencana Kerja (RENJA) SKPD untuk tahun anggaran 2016 adalah
merupakan langkah awal penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantaeng tahun 2013 – 2018 dan diselenggarakan melalui proses kegiatan yang konsultatif dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
(SKPD)
serta
seluruh
stakeholder
melalui
tingkatan
pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, Forum SKPD, dan musrenbang tingkat Kabupaten. RKPD
disempurnakan
melalui
masukan-masukan
dari
hasil
forum
musyawarah SKPD dan Para Delegasi Masyarakat serta dikaji lebih lanjut oleh
Bab I Hal 4
RKPD Kabupaten Bantaeng 2016 Tim Penyusun RKPD Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya dirumuskan kembali menjadi RKPD Final yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati Bantaeng. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2016, disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN memuat
tentang
Latar
Belakang,
Dasar
Hukum
Penyusunan,
Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penyusunan RKPD serta Maksud dan Tujuan. BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH menjelaskan tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah.
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH menjelaskan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, prioritas pembangunan tahun 2016.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH memuat rencana program prioritas tahun 2016.
BAB VI
PENUTUP menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah
Bab I Hal 5
RKPD Kabupaten Bantaeng 2016 kepada semua pihak terkait dalam menjalankan fungsi RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 1.5.
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD
1.5.1.
Maksud Penyusunan Dokumen RKPD dimaksudkan untuk menghasilkan suatu
dokumen rencana tahunan yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bantaeng dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. RKPD tahun 2016 juga menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bantaeng dalam menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2016. Oleh karena itu, RKPD akan memuat beberapa pembahasan antara lain Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan, Program dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. 1.5.2.
Tujuan Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 adalah Sebagai Landasan Operasional bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2016 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
Bab I Hal 6
RKPD Kab. Bantaeng 2016 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1.1.
Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak ± 120 km arah selatan
Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 5°21’13’’-5°35’26’’ Lintang Selatan dan 119°51’42’’-120°05’27’’ Bujur Timur. Berada di kaki Gunung Lompobattang, Kabupaten Bantaeng memiliki Topografi yang terdiri dari daerah pantai, daratan, dan pegunungan. Luas wilayah daratan mencapai 395.83 km2 dan luas wilayah perairan mecapai 144 km2. 59,33 km2 atau sekitar 14,99% dari wilayahnya merupakan daerah pesisir dengan kemiringan 0-2 meter, 168,75 km2 atau sekitar 42,64% dari luas wilayahnya merupakan daratan yang landai dengan kemiringan 2-15 meter, 81,86 km2 atau sekitar 20,68% dari luas wilayahnya merupakan daratan dengan kemiringan 15-40 meter sedangkan 83,80 km2 atau sekitar 21,17% sisanya merupakan daerah daratan dengan kemiringan lebih dari 40 meter. Letak geografi Kabupaten Bantaeng yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni bukit pegunungan, lembah dataran dan pesisir pantai, dengan dua musim. Iklim di daerah ini tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan tahunan rata-rata setiap bulan 14 mm. Dengan adanya kedua musim tersebut sangat menguntungkan bagi sektor pertanian. Didukung pula dengan keberadaan 11 sungai kecil dan sedang yang melalui daerah ini, tanah Mediteran Coklat yang luasnya mencapai 41,45% dari total luas wilayah, sangat cocok untuk lahan pertanian. Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan : Sebelah Utara
:
Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba
Sebelah Timur
:
Kabupaten Bulukumba
Sebelah Selatan
:
Laut Flores
Sebelah Barat
:
Kabupaten Jeneponto
Bab II Hal 1
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Secara administratif, Kabupaten Bantaeng terbagi atas 8 wilayah Kecamatan dengan 21 Kelurahan dan 46 Desa. Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng sebanyak 180.255 jiwa yang terdiri dari laki-laki 87.295 jiwa dan perempuan 92.960 jiwa dengan rincian jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng Tahun 2014, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Tiap Kecamatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Luas Wilayah (Km2) 1 Bissappu 32.84 2 Uluere 67.29 3 Sinoa 43 4 Bantaeng 28.85 5 Eremerasa 45.01 6 Tompobulu 76.99 7 Pajukukang 48.9 8 Gantarangkeke 52.95 Kab. Bantaeng 395.83 Sumber : Data Bappeda Tahun 2014 No
Kecamatan
Jumlah Desa/ Kelurahan 11 6 6 9 9 10 10 6 67
Jumlah Penduduk 31,553 11,032 12,065 37,458 18,988 23,373 29,601 16,185 180,255
Kepadatan Penduduk 960.81 163.95 280.58 1298.37 421.86 303.58 605.34 305.67 455.38
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Bantaeng Keadaan Tahun 2010 – 2014 Tahun 2010 1 Bissappu 32,824 2 Uluere 6,253 3 Sinoa 10,333 4 Bantaeng 44,198 5 Eremerasa 20,260 6 Tompobulu 19,616 7 Pajukukang 27,301 8 Gantarangkeke 15,923 Kab. Bantaeng 176,708 Sumber : Data Bappeda Tahun 2014 No
Kecamatan
Tahun 2010 30,931 10,814 11,827 36,718 18,614 22,913 29,017 15,865 176,699
Tahun 2011 31,242 10,923 11,946 37,088 18,801 23,143 29,309 16,025 178,477
Tahun 2012 31,422 10,986 12,014 37,301 18,910 23,277 29,478 16,117 179,505
Tahun 2014 31,553 11,032 12,065 37,458 18,988 23,373 29,601 16,185 180,255
Bab II Hal 2
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 No
Kelompok Umur
Laki-laki 1 0 s/d 4 tahun 8,217 2 5 s/d 9 tahun 9,751 3 10 s/d 14 tahun 9,732 4 15 s/d 19 tahun 7,435 5 20 s/d 24 tahun 6,794 6 25 s/d 29 tahun 7,847 7 30 s/d 34 tahun 7,303 8 35 s/d 39 tahun 7,026 9 40 s/d 44 tahun 5,811 10 45 s/d 49 tahun 4,778 11 50 s/d 54 tahun 3,842 12 55 s/d 59 tahun 2,601 13 60 s/d 64 tahun 2,098 14 65 tahun keatas 3,715 Kab. Bantaeng 86,950 Sumber : Data Bappeda Tahun 2012
Penduduk Perempuan 8,044 9,176 9,471 7,647 7,716 8,931 7,941 7,584 6,564 5,162 3,921 2,826 2,480 5,092 92,555
Jumlah 16,261 18,927 19,203 15,082 14,510 16,778 15,244 14,610 12,375 9,940 7,763 5,427 4,578 8,807 179,505
Sex Ratio 102 106 103 97 88 88 92 93 89 93 98 92 85 73 94
Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 NO.
Kecamatan
Laki-Laki 1 Bissappu 15,362 2 Uluere 5,436 3 Sinoa 5,871 4 Bantaeng 18,310 5 Eremerasa 9,050 6 Tompobulu 11,068 7 Pajukukang 14,523 8 Gantarangkeke 7,675 Kab. Bantaeng 87,295 Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
Penduduk Perempuan 16,191 5,596 6,194 19,148 9,938 12,305 15,078 8,510 92,960
Jumlah 31,553 11,032 12,065 37,458 18,988 23,373 29,601 16,185 180,255
Sex Ratio 95 97 95 96 91 90 96 90 94
Bab II Hal 3
RKPD Kab. Bantaeng 2016 2.1.2.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi A. Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) Kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Bantaeng menghasilkan keragaman hayati dan hewani yang dapat bernilai ekonomis. Dengan kondisi alam yang sangat cocok dengan berbagai jenis hewan dan tanaman, memberikan peluang daerah Bantaeng untuk dikembangkan menjadi sentra produksi beberapa komoditas unggulan, sehingga Bantaeng bisa menjadi sentra penghasil benih dan bibit unggul. Beberapa komoditi yang sudah berhasil dikembangkan adalah tanaman pangan yaitu padi, jagung, talas, ubi kayu, kacang hijau dan kacang tanah. Khusus untuk tanaman talas, daerah ini akan menjadi penghasil bibit tananaman talas dan akan disuplai ke daerah lain yang membutuhkan. Sedangkan untuk tanaman sayuran yang telah dikembangkan seperti kol, kentang, wortel, labu siam, bawang merah dan petai, menjadikan Kabupaten Bantaeng menjadi penyuplai komoditi ini di kawasan Selatan Sulawesi Selatan. Tanaman buah-buahan yang sudah berhasil dikembangkan seperti mangga, strawberi dan apel. Pengembangan budidaya tanaman apel dan strawberi di daerah ini menjadi pemicu banyaknya wisatawan lokal yang berkunjung ke Bantaeng. Di bidang perternakan, selain ayam di daerah ini cocok dikembangkan ternak sapi, kuda dan kambing. Di bidang perkebunan iklim sebagian besar wilayah kabupaten Bantaeng cocok untuk tanaman kakao, kapuk, kopi, cengkeh dan kelapa. Di bidang perikanan khususnya budidaya rumput laut daerah ini berhasil merubah perekonomian masyarakat pesisir yang identik dengan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi masyarakat yang berpenghasilan memadai. Selain itu, telah dikembangkan budidaya ikan air tawar yang kedepannya Kabupaten Bantaeng akan menjadi Kabupaten produsen bibit ikan air tawar. Keberhasilan yang telah dicapai di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan menyebabkan sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Bantaeng. Demikian halnya dibidang perindustrian daerah ini berpacu dan berbenah membuka
Bab II Hal 4
RKPD Kab. Bantaeng 2016 industri untuk mengolah bahan baku yang tersedia cukup banyak di daerah ini. Industri yang sudah ada antara lain industri pengalengan ikan dan industri pembuatan kue kering, kripik dengan bahan baku dari jagung dan rumput laut. Peluang usaha yang berhasil diciptakan diharapkan membuka lowongan kerja di daerah ini, sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan dan menambah daya beli masyarakat. Dari hasil perhitungan PDRB, Kabupaten Bantaeng selama periode
2010-2014 menunjukkan
peningkatan yang menggembirakan karena beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Demikian halnya apabila dilihat dari konstribusi PDRB Bantaeng terhadap PDRB Sulawesi Selatan yang semakin meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Tabel 2.5 Perkembangan PDRB Kab. Bantaeng dan Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2010 – 2014 Tahun
PDRB Sul-Sel
PDRB Kab. Bantaeng
Peranan PDRB Kab. Bantaeng Terhadap PDRB Sul-Sel
2010
99,707,775.80
1,532,794.97
1.54
2010
117,612,050.92
1,831,773.14
1.56
2011
137,146,162.09
2,179,096.90
1.63
2012
159,427,096.96
2,536,709.90
1.59
2014
*)
2.960.654.54
*)
RATA-RATA Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
1.58 *) Data belum tersedia
B. Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Dimana Nilai PDRB yang digunakan itu adalah Nilai PDRB atas dasar harga konstan. Penggunaan nilai atas dasar harga konstan ini karena telah dikeluarkannya pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2002 pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional dihitung dengan menggunakan harga konstan 2000 sebagai tahun dasar, yang sebelumnya menggunakan tahun dasar tahun 1993.
Bab II Hal 5
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Perubahan tahun dasar untuk perhitungan PDRB atas dasar harga konstan biasanya dilaksanakan setiap sepuluh tahun, kecuali apabila pada periode sepuluh tahun tersebut terjadi gejolak ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 sebesar 8.98%, lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 yang tumbuh hanya 8.49%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh beberapa sektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan ditahun 2014, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.6 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantaeng Tahun 2010 – 2015 Harga Berlaku
Harga Konstan
Tahun
Jumlah (Jutaan Rp.)
Pertumbuhan (%)
Jumlah (Jutaan Rp.)
Pertumbuhan (%)
1
2
3
4
5
2010
1,831,773.14
19.50
746,908.75
7.90
2011
2,181,112.04
19.07
809,863.38
8.43
2012
2,536,709.90
16.30
878,590.17
8.49
2014
2,960,654.54
16.71
957,505.64
8.91
2014
*
RATA2
18.93
8.29
Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
Pertumbuhan Riil Setiap Sektor. Pertumbuhan ekonomi secara riil setiap sektor menggambarkan bergeraknya sektor ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini. Beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebagai dampak ditingkatkannya penggunaan sumber daya yang dimiliki sektor ekonomi tersebut dan diharapkan hasil dari pertumbuhan yang timbul secara nyata betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bantaeng.
Bab II Hal 6
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Tabel 2.7 Pertumbuhan Riil Setiap Sektor di Kab. Bantaeng Tahun 2010- 2014 (Persen) TAHUN LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2014
NO. 1
Pertanian
7.65
7.18
4.16
4.27
2
Pertambangan Dan Penggalian
19.61
15.52
19.92
19.97
3
Industri Pengolahan
5.39
10.18
16.97
17.88
4
Listrik, Gas, Air Bersih
7.96
6.95
29.46
29.55
5
Bangunan
12.16
8.66
14.99
15.01
6
Perdagangan, Restoran, Hotel
8.28
10.74
16.60
16.62
7
Angkutan Komunikasi
9.45
12.50
19.27
19.46
8
Bank & Lembaga Keuangan
11.68
13.00
19.27
19.44
9
Jasa-Jasa
4.47
7.73
4.81
4.93
7.90
8.43
8.49
8.98
PDRB Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
Dari
tabel
dan
gambar
dapat
dilihat
bahwa
sektor
2014
pertanian,
pertambangan dan penggalian, serta sektor bangunan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan sektor lain. Hal ini terjadi karena adanya penimbunan dan penggalian material baik pasir ataupun batu pada proyek pembangunan smelter (pengolahan nikel) dan reklamasi pantai seruni di Bantaeng serta adanya lanjutan penimbunan dan pengaspalan jalan yang dilakukan hampir disemua jalan yang ada di Kabupaten Bantaeng, walaupun volumenya tidak sebanyak ditahun 2014. Sektor perdagangan hotel dan restoran juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebagai akumulasi ketiga subsektor yang mendukungnya mengalami
peningkatan
pertumbuhan.
Subsektor
hotel
mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan yang diikuti oleh subsektor restoran sebagai dampak semakin banyaknya pengunjung yang menggunakan fasilitas hotel dan restoran. Sektor listrik, gas dan air minum mengalami pertumbuhan paling meningkat dari 29.46% tahun 2014 menjadi 29.55% pada tahun 2014. SEKTOR PERTANIAN SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
Bab II Hal 7
RKPD Kab. Bantaeng 2016 LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA-JASA
C. Struktur Ekonomi Kabupaten Bantaeng Tabel 2.14 Persentase Kontribusi PDRB Per Sektor Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 (Persen) LAPANGAN
TAHUN
NO. USAHA
2010
2011
2012
2013
49.79
49.08
47.15
45.16
1
Pertanian
2
Pertambangan Dan Penggalian
0.87
0.86
0.92
0.99
3
Industri Pengolahan
2.80
2.67
2.74
2.82
4
Listrik, Gas, Air Bersih
0.64
0.57
0.64
0.72
5
Bangunan
6.14
5.77
5.96
6.13
6
Perdagangan, Restoran, Hotel
11.32
12.41
13.60
14.88
7
Angkutan Komunikasi
2.85
3.04
3.21
3.38
8
Bank & Lembaga Keuangan
5.86
5.84
6.32
6.81
9
Jasa-Jasa
19.75
19.75
19.46
19.11
100.00 100.00
100.00
100.00
PDRB Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
Peningkatan sumbangan sektor pertanian pada total PDRB disebabkan oleh karena subsektor yang mendukung sektor pertanian juga mengalami peningkatan, disamping itu juga adanya kenaikan peranan sektor selain sektor pertanian pada tahun 2014 yang cukup berarti.
Bab II Hal 8
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Grafik 2.6. Persentase Struktur Ekonomi Kab. Bantaeng Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014
Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
D. PDRB Perkapita Tabel 2.15 Rata-Rata PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Bantaeng dan Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 (Rupiah) TAHUN
KABUPATEN BANTAENG
SULAWESI SELATAN
1
2
3
2010
8,728,415
12,567,363
2010
10,366,630
14,669,010
2011
12,220,690
16,929,030
2012
14,131,695
19.465.540
2014
16.424.812
*)
Sumber : Data Bappeda Tahun 2014 *)Data belum tersedia
Bab II Hal 9
RKPD Kab. Bantaeng 2016 2.1.3.
Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib A. Bidang Pendidikan Belum optimalnya akses, mutu dan kesesuaian pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk PAUD dan pendidikan luar biasa di Kabupaten Bantaeng. Target dan realisasi indikator kinerja sasaran tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD yang berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas bagi anak usia prasekolah di semua Kecamatan adalah sebagai berikut: Tabel 2.17 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2010 – 2014 (Persen) TAHUN NO APK 2010 2011 2012 2013 2014 Pendidikan Anak Usia 19.75 Dini (PAUD) Sumber : Data Bappeda Tahun 2014 1
21.16
20.88
21.28
……
Tabel 2.19 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMK) Tahun 2010 – 2014 (Persen) APK (%) NO.
APM (%)
TAHUN SMA/MA
SMK
SMA/MA
SMK
1
2010
44.54
23.07
26.09
17.59
2
2011
48.67
21.16
29.21
16.05
3
2012
51.34
20.88
30.91
14.96
4
2013
63.41
27.1
33.72
13.29
5
2014
65.22
29.2
35.27
15.29
Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
Bab II Hal 10
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Target dan realisasi indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas/ mutu layanan pendidikan adalah sebagai berikut: Tabel 2.20 Angka Putus Sekolah (APS) Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTSn) Tahun 2010 – 2014 (Persen) APS NO.
APS
TAHUN SD
MI
SMP
MTs
1
2010
1.22
0.26
1.29
0.84
2
2011
1.33
1.96
0.93
0.88
3
2012
1.61
4.15
1.31
1.92
4
2013
2.21
0.91
0.89
2.18
5
2014
2.18
0.79
0.72
2.01
Sumber : Data Bappeda Tahun 2014 Indikator kualitas/mutu layanan pendidikan ditunjukkan oleh nilai Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Kelulusan (AL). APS jenjang SD/MI mencapai 2,15 dari target yang hanya 0,05. APS yang cukup tinggi pada jenjang SD yakni 544 orang dari 24.611 orang siswa pada tahun ajaran sebelumnya atau 2,21%. Sementara APS jenjang SMP mencapai 0.89 dari target 1,00. APS yang cukup tinggi pada jenjang MTs yakni 66 orang dari 3.021 orang siswa pada tahun ajaran sebelumnya atau 2,18%.
B. Bidang Kesehatan Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar terjadi peningkatan kualitas kesehatan semua lapisan masyarakat dengan cara kemudahan dan kemurahan
pelayanan
kesehatan
serta
merata
pada
semua
lapisan
masyarakat. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang baik. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain dengan memberikan penyuluhan agar keluarga membiasakan diri untuk hidup sehat dan menyediakan beberapa fasilitas kesehatan kepada masyarakat.
Bab II Hal 11
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Capaian sasaran kualitas dan kapasitas SDM melalui peningkatan layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dan Lingkungan Bermutu 95,375. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini digunakan indikator kesehatan, layanan rumah sakit, keluarga berencana dan infrastruktur yang mendukung tercapainya lingkungan yang bermutu. Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah menetapkan target peningkatan usia harapan hidup 74 tahun dan target indikator layanan pendidikan. Target Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI/MMR), Angka kematian Balita (AKB/CMR) dan Jumlah Balita Bawah Garis Merah (BGM) dan persentase Balita yang ditimbang berat badannya naik belum ditetapkan pada awal tahun 2014. Sehingga pengukuran kinerja yang dapat dilakukan untuk indikator tersebut adalah dengan melakukan analisis perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya. Indikator kinerja yang belum mencapai target yang optimal diantaranya adalah persentase sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat di askes masyarakat, presentase rumah tangga yang sudah menggunakan air bersih dan rumah tangga bersanitasi. Grafik 2.9. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Tahun 2010 - 2014
AKB per 1000 KLH
32
AKABA per 1000 KLH 9 4.6
6.88
AKB per 1000 KLH AKABA per 1000 KLH
5 1.01 2011
6 2 2012
2013
4
2009
2010
32
9
5
6
4
6.88
4.6
1.01
2
-
Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
Trend
angka
kematian
Ibu
dari
tahun
ke
tahun
menunjukan
kecenderungan yang fluaktif. Tahun 2012 angka ini mengalami penurunan dari 357 menjadi 94 per 1000 KLH sebelum tahun 2012 menurun menjadi 2.
Bab II Hal 12
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantaeng juga dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan terlihat juga pada indikator Usia Harapan Hidup yang terus mengalami peningkatan mencapai 73 tahun. Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh sehingga dihitung Angka Harapan Hidup (AHH). Dari hasil pengolahan data, diketahui bahwa AHH Kabupaten Bantaeng pada tahun 2014 sebesar 73. Pemerintah
Kabupaten
Bantaeng
juga
telah
berupaya
untuk
meningkatkan kualitas layanan rumah sakit. Hal ini terlihat dari capaian indikator yang terkait dengan pelayanan kinerja rumah sakit yang secara umum telah tercapai secara optimal. Grafik 10. Angka Kematian Ibu dan Usia Harapan Hidup Tahun 2010 - 2014 AKI per 1000 KLH UHH (Tahun)
357
154 69.6
94 74.35
71.4
74.37
73
2009
2010
2011
2 2012
1 2013
AKI per 1000 KLH
154
357
94
2
1
UHH (Tahun)
69.6
71.4
74.35
74.37
73
Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
Sementara itu, masih terdapat beberapa variabel yang diperkirakan berpengaruh terhadap AHH/e0. Semakin tingginya persentase balita yang ditolong kelahirannya oleh tenaga medis akan semakin tinggi kemungkinan kelangsungan hidupnya. Perkiraan hubungan tersebut dapat menyimpang jika pertolongan tenaga medis digunakan untuk proses kelahiran yang abnormal dan dengan penanganan yang sudah terlambat. Untuk itu keberadaan pelayan kesehatan
merupakan
faktor
penting
terjadinya
keselamatan
dalam
penanganan kelahiran. Fasilitas dan tenaga kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan dan penanggulangan kesehatan masyarakat. Fasilitas yang tersedia tanpa didukung dengan tenaga yang mengerti di
Bab II Hal 13
RKPD Kab. Bantaeng 2016 bidangnya tentunya akan kurang bermakna, begitu juga sebaliknya tenaga yang tersedia tanpa fasilitas yang memadai akan mendapatkan hasil yang kurang optimal. Peningkatan peran masyarakat : Posyandu, Polindes, POD (Pos Obat Desa) BKM (Bina Keluarga Balita ) dan lain-lain. Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat disamping telah tersedianya 1 buah Rumah Sakit Umum yang berada di Ibu Kota Kabupaten Bantaeng yang dibantu dengan 13 puskesmas/ puskesmas pembantu, 244 posyandu, 2 klinik/ balai kesehatan, 92 dan 12 apotik yang tersebar di 8 kecamatan.
Bissappu
Uluere
Sinoa
Bantaeng
Eremerasa
Tompobulu
Pajukukang
Gantarangkeke
Kecamatan
JUMLAH TOTAL
Tabel 2.25 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan 2014
Rumah Sakit
-
-
-
1
-
-
-
-
1
Rumah Bersalin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Puskesmas/ Pustu
2
1
1
2
2
1
3
1
13
Posyandu
38
17
17
34
34
20
57
27
244
-
-
-
2
-
-
-
-
2
Praktek Dokter/Bidan
21
7
2
32
6
7
12
5
92
Apotik
5
-
-
7
-
-
-
-
12
Fasilitas / Sarana Kesehatan
Klinik/Balai Kesehatan
Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
Guna menjangkau semua penduduk dalam wilayah kerja masing-masing rasanya agak sulit dilakukan oleh Puskesmas, apalagi mengingat beberapa wilayah mempunyai kondisi geografis yang cukup sulit. Oleh sebab itu harus ditunjang dengan fasilitas layanan kesehatan lainnya yang setingkat dibawahnya yang disebut puskesmas pembantu (Pustu) dan puskesmas keliling (Puskel). Keberadaan pustu sangat berarti dalam
Bab II Hal 14
RKPD Kab. Bantaeng 2016 pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dengan kesulitan air bersih dan listrik.
Tabel 2.26 Banyaknya Tenaga Kesehatan/ Medis menurut Kecamatan 2014 Dokter Umum
Dokter Gigi
Apoteker
Bissappu
2
2
1
9
14
-
28
Uluere
1
-
1
6
4
-
12
Sinoa
1
-
-
5
2
-
8
Bantaeng
4
3
4
7
11
-
29
Eremerasa
1
1
-
8
3
-
13
Tompobulu
1
1
-
6
7
-
15
Pajukukang
2
3
1
16
16
-
38
Gantarangkeke
1
1
-
3
4
-
9
JUMLAH
13
11
7
60
61
-
152
Kecamatan
Bidan Perawat Dukun
Jmlh
Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
Keberhasilan penanganan kesehatan sekaligus merupakan langkah dalam upaya pencapaian Kesehatan merupakan kebutuhan setiap insan oleh sebab itu kesehatan mestinya tercermin dari kegiatan tersebut. Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan diarahkan melalui 3 kegiatan yaitu: Kepemimpinan adalah melakukan intervensi kepemimpinan yang berwawasan kesehatan untuk semua; Pengorganisasian, yaitu melakukan intervensi dibidang kesehatan pada setiap kelompok masyarakat sehingga muncul Usaha Kesehatan Bersama Masyarakat (UKBM); Pendanaan; yaitu mengembangkan sumber dana yang ada untuk membiayai beberapa kegiatan di bidang kesehatan. C. Bidang Sarana dan Prasana Umum Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam
merealisasikan
sasaran
terwujudnya penataan ruang daerah dengan struktur tata ruang yang mendukung perkembangan desa dan kelurahan mandiri dengan tetap
Bab II Hal 15
RKPD Kab. Bantaeng 2016 memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup melalui beberapa kegiatan. Upaya peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik terus dilaksanakan. Meskipun target tahun 2014 belum tercapai secara optimal namun jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.27 Panjang Jalan (Km) DI Kabupaten Bantaeng 2010-2014 Jenis Jalan
2010
2011
2012
2013
2014
Jalan Negara
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
Jalan Provinsi
18.77
18.77
18.77
18.77
18.77
556.15
560.59
565.70
565.70
565.70
600.92
605.36
610.47
610.47
610.47
Jalan Kabupaten Jumlah
Sumber : Data Bappeda Tahun 2014 Tabel 2.28 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (Km) 2010-2014 Jenis Permukaan
2010
2011
2012
2013
2014
465.18
430.95
452.93
462.88
474.88
Kerikil
42.43
36.13
50.50
49.45
49.45
Tanah
93.31
91.51
62.27
53.37
41.37
-
-
-
-
-
600.92
558.59
565.70
565.70
565.70
Diaspal
Lainnya Jumlah
Sumber : Data Bappeda Tahun 2014 Tabel 2.29 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (Km) 2010-2014 Kondisi Jalan
2010
2011
2012
2013
2014
321.41
353.05
379.76
398.86
410.86
Sedang
65.02
62.82
49.50
46.70
46.70
Rusak
62.31
47.31
66.52
56.09
56.09
107.41
97.41
69.92
64.05
52.05
Baik
Rusak Berat
Bab II Hal 16
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Jumlah
556.15
560.59
565.70
565.70
565.70
Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
D. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Salah satu kriteria dalam rencana program otonomisasi daerah adalah kemampuan
daerah
untuk
mengumpulkan
pendapatan
sendiri
melalui
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi suatu daerah atau dengan kata lain bahwa PAD merupakan indikator tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total APBD maka semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Capaian sasaran terwujudnya pengelolaan pemerintah yang bersih, akuntabel dengan transparansi keuangan. Rincian masing-masing sasaran terlihat dalam tabel berikut: Tabel 2.30 Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan 2010–2014 (Juta Rupiah) Jenis Penerimaan
2010
2011
2012
2013
2014
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
11.815
16.404
19.467
18.225
25.425
a. Pajak Daerah
2.034
2.291
2.826
2.284
4.185
b. Retribusi Daerah
2.730
3.817
8.414
9.384
12.935
c. Hasil Perusahaan Daerah
3.232
3.232
3.865
2.976
4.166
d. Lain-lain PAD
3.819
7.064
4.362
3.581
4.139
298.692
299.930
329.581
5.624
5.625
25.849
26.000
26.905
20.153
27.982
1.700
1.294
1.260
c. Dana Alokasi Umum (DAU)
227.500
235.865
263.138
d. Dana Alokasi Khusus (DAK)
45.415
30.458
38.894
39.504
53.714
3. Lain-lain Pendapatan yg Sah
65.209
55.196
119.462
36.404
69.348
8.999
-
-
-
426
-
-
-
-
-
2. Dana Perimbangan a. Bagi Hasil Pajak b. Bagi Hasil Bukan Pajak
a. Pendapatan Hibah b. Dana Darurat
391.855 461.342
325.057 379.463
Bab II Hal 17
RKPD Kab. Bantaeng 2016 c. Bagi Hasil Pajak Daerah Propinsi d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus e. Bantuan Keuangan dari Propinsi Jumlah
5.999
6.850
10.263
8.410
12.301
45.115
41.997
99.746
20.000
48.412
5.096
6.349
9.453
7.994
8.209
375.716
371.530
468.510
446.484 556.115
Sumber : Data Bappeda Tahun 2014 Tabel 2.31 Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2012 (Juta Rupiah) Jenis Pengeluaran 1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja Subsidi d. Belanja Hibah e. Belanja Bantuan Sosial f. Belanja Bagi Hasil g. Belanja Bantuan Keuangan h. Belanja Tidak Terduga 2. Belanja Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal Jumlah (1+2)
2012 247.813 215.227 1.18 3.79 2.407 6.8 12.206 6.203 220.881 30.711 100.231 89.939 468.694
Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
E. Bidang Pelayanan Perizinan Capaian sasaran terwujudnya kualitas pelayanan publik secara umum seluruh target kinerja yang ditetapkan telaH tercapai. Indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran ini diantaranya adalah persentase izin dan non izin yang selesai. Dari seluruh izin yang diproses menunjukkan bahwa proses izin tertinggi yang ditangani adalah SITU kemudian SIUP dan TDP. Rincian izin yang dilayani selama tahun 2012 terlihat dalam grafik dibawah ini:
Bab II Hal 18
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Grafik 11. Surat izin Yang Keluar Tahun 2010 - 2014 539
521
PERPANJANGAN BARU TOTAL
310
301 238
239
226 127 99
211
157 82
7676
28 1117
SITU
37 37 0 IUJK
HO
4 9 13 TRAYEK
0
211
37
11
4
8 6 14 TDG
0 IMB
8
SIUP
TDP
TDI/IUI
202 BBM
PERPANJANGAN
238
99
82
2
BARU
301
127
157
0
6
76
310
0
17
9
TOTAL
539
226
239
2
14
76
521
37
28
13
Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan A. Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan Sasaran pokok yang harus dicapai adalah peningkatan produktivitas dan kualitas tanaman pangan. Pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan diarahkan untuk meningkatkan produksi padi, palawija dan hortikultura. Peningkatan produksi padi dilakukan melalui program dalam bentuk insus dan inmum serta ditunjang dengan pencetakan sawah baru dan peralatan yang memadai. Secara umum perekonomian daerah Kabupaten Bantaeng didominasi sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, selanjutnya sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan. Sedangkan pola tanam pertanian tanaman pangan adalah padi-padi-palawija. Luas panen tanaman padi di Kabupaten Bantaeng akhir tahun 2014 sebesar 15.648 hektar sedangkan produksinya tercatat 89.984 ton gabah kering giling atau rata-rata produksi 5,75 ton/hektar.
Bab II Hal 19
RKPD Kab. Bantaeng 2016
Tabel 2.32 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2010-2014 (Ton) Jenis Tanaman
Satuan
2010
2010
2011
2012
2014
Luas Panen
Ha
14.268
15.508
15.864
15.648
15.648
Produksi
Ton
81.397
85.609
90.371
89.984
89.984
Kuintal/ha
56,17
54,22
56,97
57,51
57,51
Luas Panen
Ha
14.268
15.508
15.857
15.490
15.490
Produksi
Ton
81.397
85.609
90.337
89.399
89.399
Kuintal/ha
56,17
54,22
56,97
57,71
57,71
Padi
Produktivitas Padi Sawah
Produktivitas Padi Ladang Luas Panen
Ha
-
-
7
157
157
Produksi
Ton
-
-
34
586
586
Kuintal/ha
-
-
48,22
36,79
36,79
28.432
29.339
29.474
29.737
29.737
Produktivitas Jagung Luas Panen
Ha
Produksi
Ton
Produktivitas
Kuintal/ha
172.516 173.699 177.464 165.925 165.925 60,66
59,07
60,21
55,80
55,80
Kacang Kedelai Luas Panen
Ha
267
165
169
329
329
Produksi
Ton
570
353
365
599
599
21,35
21.41
21,59
17,41
17,41
Produktivitas
Kuintal/ha
Kacang Tanah Luas Panen
Ha
748
515
487
791
791
Produksi
Ton
1.156
809,84
773
1.088
1.088
Kuintal/ha
15,46
15,73
15,87
13,43
13,43
Produktivitas Kacang Hijau Luas Panen
Ha
63
68
77
108
108
Produksi
Ton
86
95
103
153
153
13,71
13,93
13,35
14,14
14,14
222
83
53
72
72
Produktivitas
Kuintal/ha
Ubi Kayu Luas Panen
Ha
Bab II Hal 20
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Produksi Produktivitas
Ton
3.462
1.292
828
1.061
1.061
Kuintal/ha
155,95
155,65
156,10
147,15
147,15
Ubi Jalar Luas Panen
Ha
53
64
69
99
99
Produksi
Ton
771
920
991
1.219
1.219
Produktivitas Kuintal/ha 145,42 Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
144
145
123
123
B. Bidang Perkebunan Usaha pokok yang ditempuh dalam pembangunan tanaman perkebunan adalah intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi. Selanjutnya produksi komoditi andalan sektor perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2014 antara lain kopi 1.486 ton, kapok 1.400 ton, cengkeh 147 ton dan kakao 2.786 ton. Tabel 2.33 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman Tahun 2014 (Ton) Jambu Mete
Kelapa
Cengkeh
10
325
0,9
Uluere
-
19
Sinoa
4
Bantaeng
Kecamatan
Lada
Kakao
Kapuk
7
-
38
981
11,5
86
-
85
20
15
7
186
3
185
36
48
178
0,6
28
2,9
104
19
Eremerasa
27
56
31
188
1
145
98
Tompobulu
5
7
81
976
1,4
889
6
Pajukukang
141
132
6
2
-
101
155
Gantarangkeke
163
20
9
13
0,7
1 239
85
Jumlah 389 752 Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
147
1.486
9
2.786
1.400
Bissappu
Kopi
C. Bidang Kehutanan Hutan sebagai salah satu bagian dari sumber daya alam adalah merupakan modal kekayaan bangsa yang mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena hutan juga berfungsi sebagai daerah penyangga terutama sangat berperan dalam menjaga kelestarian sumber air dan lingkungan hidup. Dengan demikian hutan perlu
Bab II Hal 21
RKPD Kab. Bantaeng 2016 dilindungi, dikelola atau dimanfaatkan dengan baik untuk kemakmuran rakyat sekaligus dijaga kelestariannya. Kabupaten Bantaeng sebagai daerah yang mempunyai lahan hutan tersebar pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Tompobulu, Eremerasa dan Uluere. Ketiga kecamatan ini mempunyai luas kawasan hutan menurut fungsinya pada tahun 2014 antara lain hutan produksi terbatas 1.262 hektar dan hutan lindung 2.773 hektar. Secara keseluruhan luas kawasan hutan menurut fungsinya di Kabupaten Bantaeng sebesar 13.220 hektar. Tabel 2.34 Luas Kawasan Hutan menurut Kecamatan Tahun 2014 (Ha) Kawasan Hutan Negara Kecamatan
-
-
Hutan Produksi Biasa -
2 057
843
Sinoa
-
Bantaeng
Bissappu
Hutan Lindung
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Rakyat
Hutan Kota
Jumlah
350
2,85
352,85
758
1 200
-
4 858
-
710
790
-
1 500
-
-
364
800
3,5
1 167,5
Eremerasa
14
419
355
800
-
1 588
Tompobulu
702
-
-
2 550
-
3 252
Pajukukang
-
-
-
200
-
200
Gantarangkeke
-
-
-
300
2
302
Jumlah 2.773 1.262 Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
2.187
6.990
8,35
13.220
Uluere
D. Bidang Peternakan Sumber protein yang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya berasal dari protein hewani termasuk ikan. Keberhasilan sub sektor peternakan dapat dilihat melalui indikator turun naiknya populasi ternak dan unggas. Populasi ternak besar di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2014 tercatat sapi sebanyak 23.542 ekor, kerbau 209 ekor dan kuda 11.504 ekor.
Bab II Hal 22
RKPD Kab. Bantaeng 2016
Tabel 2.35 Populasi Ternak menurut Kecamatan dan Jenis Ternak 2014 (Ekor) Kecamatan Bissappu
Sapi Perah
Sapi Potong
Kerbau
Kuda
Kambing
-
2 736
38
1 820
5 248
16
1 771
-
1 552
781
Sinoa
-
2 649
-
1 263
943
Bantaeng
-
1 234
2
962
1 246
Eremerasa
-
2 258
10
1 382
1 543
Tompobulu
-
1 896
6
1 462
1 874
Pajukukang
-
7 864
145
1 628
7 628
Gantarangkeke
-
3 134
8
1 435
4 628
16
23 542
209
11 504
23 891
Uluere
Jumlah
Sumber : Data Bappeda Tahun 2014 Tabel 2.36 Populasi Unggas menurut Kecamatan dan Jenis Unggas 2014 (Ekor) Kecamatan
Ayam Kampung
Ayam Petelur
Ayam Pedaging
Itik Manila
Itik
Bissappu
225.486
48.750
100.250
3.786
10.824
Uluere
374.651
9.200
-
-
483
Sinoa
348.244
94.551
-
-
816
Bantaeng
192.443
3.628
68.000
6.729
3.724
Eremerasa
139.425
-
20.000
1.406
6.941
Tompobulu
327.714
4.500
15.000
748
4.363
Pajukukang
277.531
6.500
7.500
4.311
13.772
Gantarangkeke
212.379
1.500
5.000
1.294
6.331
2.097.873
168.629
215.750
15.274
47.254
Jumlah
Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
E. Bidang Perikanan Kabupaten Bantaeng terletak dipinggir pantai dan berpotensi serta menguntungkan pada sub sektor perikanan, khususnya penangkapan ikan di laut. Pada sub sektor perikanan laut jumlah perahu motor tempel dan kapal
Bab II Hal 23
RKPD Kab. Bantaeng 2016 motor penangkap ikan pada tahun 2014 tercatat 647 buah. Produksi perikanan laut pada tahun 2014 tercatat 4.567 ton. Tabel 2.37 Produksi Perikanan Tangkap menurut Kecamatan dan Sub Sektor 2011-2014 (Ton) Perikanan Laut Perikanan Darat Jumlah Kecamatan 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Bissappu
772,1
793,8
-
-
772,1
793,8
Uluere
-
-
-
-
-
-
Sinoa
-
-
-
-
-
-
1 005,5
1 133,2
-
-
1 005,5
1 133,2
Eremerasa
-
-
-
-
-
-
Tompobulu
-
-
-
-
-
-
Pajukukang
2 545,3
2 640,4
-
-
2 545,3
2 640,4
-
-
-
-
-
-
-
-
4 322,9
4 567,4
Bantaeng
Gantarangkeke
Jumlah 4 322,9 4 567,4 Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
Tabel 2.38 Produksi Perikanan Budidaya menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya Tahun 2014 (Ton) Kecamatan
Bissappu
Budidaya Tambak Laut
Kolam
Keramba
Jaring Apung
Sawah (Mina Padi)
Jumlah
1 901,5
47,7
-
-
-
-
1 949,2
Uluere
-
-
1,3
-
-
-
1,3
Sinoa
-
-
-
-
-
-
-
1 675,6
-
0,6
-
-
-
1 676,2
Eremerasa
-
-
0,9
-
-
-
0,9
Tompobulu
-
-
2,6
-
-
-
2,6
Pajukukang
4 973,9
128,8
2,6
-
-
-
5 105,3
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
8 735,5
Bantaeng
Gantarangkeke
Jumlah 8 551 176,5 Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
Bab II Hal 24
RKPD Kab. Bantaeng 2016 F. Bidang Perdagangan Perdagangan adalah kegiatan sebagian penduduk dan merupakan salah satu sektor yang penting dalam pembangunan ekonomi. Kegiatan perdagangan dalam hal ini tidak hanya menangani suatu komoditas tertentu dari produsen kepada konsumen tetapi termasuk pula jasa angkutan. Jasa komunikasi dan kegiatan penyuluhan pemerintah senantiasa memberi kemudahan-kemudahan pemberian pelayanan didalam proses perijinan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah perusahaan yang memperoleh surat izin usaha perdagangan menurut golongan usaha di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2014 sebanyak 310 usaha masing-masing, usaha perdagangan kecil tercatat 133 usaha sedangkan usaha perdagangan menengah tercatat 85 usaha. Kemudian banyaknya perusahaan menurut bentuk badan hukumnya, berbentuk CV/Firma sebanyak 10 perusahaan, perorangan sebanyak 284 perusahaan, koperasi sebanyak 9 perusahaan dan PT sebanyak 7 perusahaan. Tabel 2.39 Banyaknya Perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menurut Kecamatan 2014 Kecamatan Bissappu
Perusahaan Besar
Menengah
Jumlah
Kecil
22
35
44
101
Uluere
1
2
2
5
Sinoa
6
2
4
12
33
27
46
106
Eremerasa
5
2
6
13
Tompobulu
7
3
10
20
Pajukukang
13
8
17
38
5
6
4
15
Jumlah 92 Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
85
133
310
Bantaeng
Gantarangkeke
Bab II Hal 25
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Tabel 2.40 Banyaknya Perusahaan menurut Kecamatan dan Bentuk Badan Hukum 2014 Kecamatan
PT
CV/ Firma
Koperasi
Perorangan
Bissappu
3
3
-
95
101
Uluere
-
-
-
5
5
Sinoa
-
-
-
12
12
Bantaeng
3
5
6
92
106
Eremerasa
-
1
1
11
13
Tompobulu
-
1
-
19
20
Pajukukang
1
-
1
36
38
Gantarangkeke
-
-
1
14
15
9
284
Jumlah 7 10 Sumber : Data Bappeda Tahun 2014
2.2.
Jumlah
310
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Dalam tabel berikut ini diuraikan jumlah program/kegiatan beserta jumlah
anggaran yang diusulkan melalui SKPD terkait dan jumlah anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bantaeng Tahun 2014. No
SKPD
Jumlah Program Kegiatan Yang Diusulkan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Kesehatan RSUD Prof. DR. dr. Anwar Makkatutu Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan KB & Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan UKM
Anggaran Yang Diusulkan Dalam RKPD 2014
Alokasi Anggaran Dalam APBD 2014
14
80
64,914,234,000
48,713,877,000
14 10 9 12
48 32 36 27
15,566,240,583 107,947,112,640 280,262,222,500 6,018,867,500
22,621,401,850 21,499,098,769 38,177,790,410 5,123,494,500
12 12
44 38
16,637,056,000 14,919,330,060
4,477,327,000 26,255,877,100
5
29
2,107,033,500
2,978,626,250
14
39
9,019,927,250
2,682,178,850
9
29
1,891,028,750
1,473,754,500
5
30
1,194,760,000
1,583,345,800
Bab II Hal 26
RKPD Kab. Bantaeng 2016 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Inspektorat Daerah Kantor Kecamatan Bantaeng Kantor Kecamatan Bissappu Kantor Kecamatan Tompobulu Kantor Kecamatan Eremerasa Kantor Kecamatan Uluere Kantor Kecamatan Pajukukang Kantor Kecamatan Sinoa Kantor Kecamatan Gantarangkeke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Kepegawaian Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan & Energi Dinas Perikanan dan Kelautan Total
11 10
45 24
12,539,090,000 1,234,648,000
2,561,379,550 1,218,139,500
7 19 6 5
19 68 30 37
1,199,593,800 46,162,738,400 10,210,371,100 10,651,582,100
1,461,982,600 38,021,101,708 6,901,668,900 6,699,786,150
6 5 7 5 5 15 7 5 6 4
20 18 26 20 22 27 22 25 22 16
1,629,994,750 1,259,737,500 1,347,608,000 915,036,500 1,674,725,000 854,269,000 993,300,000 664,870,500 699,200,000 460,157,900
1,578,660,500 1,338,326,500 1,318,726,500 874,952,250 714,678,500 421,958,000 582,571,500 370,229,000 556,112,000 360,709,000
8 11
40 47
10,029,112,000 5,010,522,000
1,808,780,500 1,004,232,500
10
41
16,899,400,000
1,989,742,000
12
47
8,727,496,000
2,469,248,500
9
27
1,910,000,000
1,417,468,000
11 15 14
42 66 40
46,954,896,500 7,653,500,000 9,397,650,663
14,960,710,000 1,859,813,400 5,766,809,500
14
66
8,406,315,500
1,547,148,000
343
1.289
727,963,627,996
273,391,706,587
Sumber : Bappeda Kab. Bantaeng Tahun 2014
Sedangkan pencapaian
hasil
sasaran
evaluasi
strategis
program/kegiatan yang
telah
tahun
dirumuskan
2014
terhadap
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng tahun 2013 - 2018, dapat dilihat pada tabel berikut :
No.
1 2
SKPD
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Kesehatan
Tingkat Realisasi (%)
Tingkat Capaian Realisasi Target Terhadap RPJMD 20142018
39,351,640,690
100.28
20.06
14,183,067,931
96.78
19.36
Target RKPD Tahun 2014
Realisasi RKPD Tahun 2014
24,627,422,260 14,829,298,950
Bab II Hal 27
RKPD Kab. Bantaeng 2016 3
11
RSUD Prof. DR. dr. Anwar Makkatutu Dinas Pekerjaan Umum dan KIMPRASWIL Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Dinas Koperasi dan UKM
12
Sekretariat Daerah
13
1,439,768,000
1,328,336,300
85.83
17.17
16
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kantor Kes Bang Pol & Perlindungan Masyarakat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah
37,257,346,875
33,723,420,732
84.04
16.81
17
Sekretariat DPRD
10,968,634,900
10,594,454,195
94.72
18.94
18
Dinas PPKAD
11,880,387,600
9,592,494,918
83.33
16.67
19
Inspektorat Daerah
1,812,286,250
1,370,195,450
93.31
18.66
20
Kecamatan Bantaeng
1,317,251,500
1,226,577,800
92.12
18.42
21
Kecamatan Bissappu
1,258,752,500
1,144,240,200
90.82
18.16
22
Kecamatan Tompobulu
997,786,500
914,843,378
85.00
17.00
23
Kecamatan Eremerasa
579,346,000
575,002,175
96.69
19.34
24
Kecamatan Uluere
785,869,952
737,660,050
93.14
18.63
25
Kecamatan Pajukukang
480,000,000
435,585,150
92.17
18.43
26
Kecamatan Sinoa
548,580,500
515,131,000
96.62
19.32
27
Kecamatan Gantarangkeke
561,075,500
551,330,230
98.98
19.80
4 5 6 7 8 9 10
14 15
22,818,217,730
21,358,143,288
85.62
17.12
44,935,453,778
39,610,401,385
63.01
12.60
5,415,148,500
5,260,977,980
94.26
18.85
4,855,114,000
4,041,551,412
92.68
18.54
9,506,012,100
9,355,783,950
92.94
18.59
1,912,543,775
1,800,965,637
95.71
19.14
2,871,971,400
3,318,002,369
96.47
19.29
1,611,789,595
1,575,475,595
98.96
19.79
1,137,090,346
1,057,376,770
87.34
17.47
119,201,000
109,104,700
91.53
18.31
5,200,369,000
4,651,213,574
92.81
18.56
1,614,361,000
1,539,235,400
92.51
18.50
Bab II Hal 28
RKPD Kab. Bantaeng 2016 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Kepegawaian Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pem Desa Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertamb Energi
454,557,100
403,033,900
92.17
18.43
5,417,537,000
4,640,418,650
89.68
17.94
912,957,500
874,280,900
93.96
18.79
3,551,872,300
3,171,748,417
90.43
18.09
3,071,865,300
2,751,960,583
89.74
17.95
1,297,526,500
1,222,242,750
96.95
19.39
15,448,343,550
13,552,438,291
88.16
17.63
4,116,588,129
3,633,655,422
91.78
18.36
2,209,729,800
1,930,328,725
88.74
17.75
4,275,396,000
3,881,126,750
97.07
19.41
Sumber : LKPJ Bupati Bantaeng Tahun 2014
2.3.
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Bantaeng telah membawa kemajuan yang signifikan bagi pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2014-2018. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pembangunan daerah perlu mendapatkan perhatian yang serius dengan mengidentifikasi substansi masalahnya kemudian memberikan solusi yang cerdas sehingga pencapaian target indikator kinerja dapat terealisasi keseluruhan di tahun berikutnya. Hasil identifikasi masalah ini akan menjadi informasi yang penting dalam merumuskan visi, misi, prioritas pembangunan dan sasaran strategis yang akan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2018. 2.3.1.
Permasalahan Capaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dari hasil evaluasi pencapaian target sasaran strategis ada beberapa
sektor yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih fokus oleh seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Bantaeng. Apabila permasalahan ini tidak diatasi sedini mungkin akan mempengaruhi secara negatif pencapaian visi dan misi pembangunan.
Bab II Hal 29
RKPD Kab. Bantaeng 2016 a. Pendidikan Pelaksanaan program/kegiatan bidang pendidikan telah berhasil mendukung program pendidikan gratis dari pemerintah propinsi. Sebagai salah satu barometer perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan, pemerintah
berupaya
untuk
meningkatkan
layanan
dan
kualitas
pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pendidikan telah berhasil melaksanakan program-program peningkatan layanan dan kualitas pendidikan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya capaian Indeks Pendidikan, antara lain Angka Melek Huruf pada tahun 2008 adalah 96,20%, meningkat menjadi 97,17% pada tahun 2011. Pada tahun 2008, angka Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,45 tahun, meningkat menjadi 9,76 tahun pada tahu 2011. Namun demikian, masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Ketersediaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantaeng cukup banyak, namun dari data yang diperoleh baru sekitar 25% anak usia dini yang dapat mengakses PAUD. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya PAUD serta biaya PAUD relatif masih tinggi. 2) Rata-rata lama sekolah baru dicapai pada tingkat Kelas 1 SLTA. Lama sekolah merupakan indikator pendidikan suatu daerah dimana pemerintah Kabupaten Bantaeng berharap agar rata-rata lama sekolah mencapai 12 tahun. 3) Angka Putus Sekolah untuk tingkat SMA/SMK/MA tergolong masing tinggi sebesar 1,67 %, artinya dari 100 siswa SMA/SMK/MA terdapat 1-2 yang gagal menyelesaikan studinya. 4) Ketersediaan guru sudah memadai, demikian pula tingkat pendidikan guru yang strata satu sudah tinggi (2.514) guru. Kendala yang dihadapi adalah distribusi guru yang belum merata di tiap sekolah bahkan di beberapa bidang studi ketersediaan tenaga guru sudah melampaui kebutuhan sehingga untuk memenuhi kewajiban jam
Bab II Hal 30
RKPD Kab. Bantaeng 2016 mengajar, tidak sedikit guru yang mengampuh bidang studi lain yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya untuk kebutuhan sertifikasi. 5) Peningkatan jumlah guru yang telah bersertifikasi belum dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, masalah ini juga merupakan masalah nasional yang diakibatkan karena pelaksanaan sertifikasi guru terkesan hanya mengejar target tahun 2016 sehingga banyak guru yang tidak berkompeten lulus sertifikasi. 6) Kemampuan guru untuk berinovasi dalam proses pembelajaran juga masih rendah khususnya dalam menyusun materi pembelajaran yang disesuaikan perkembangan informasi teknologi di sekolah. b. Kesehatan Pelaksanaan program kesehatan telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ini tercermin dari capaian kinerja indikator kesehatan pada tahun 2011. Angka harapan hidup (AHH) untuk tahun 2008 mencapai 72,90 tahun meningkat menjadi 74,49 tahun pada tahun 2011. Angka ini lebih tinggi dibanding AHH Propinsi Sulawesi Selatan yang hanya 69,83. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, meliputi : 1) Pelayanan kesehatan dasar baik di Puskesmas maupun pada unit layanan
masyarakat
(Puskesmas
Pembantu,
Posyandu
dan
Poskesdes) masih memiliki keterbatasan peralatan deteksi dini jenis penyakit khususnya malaria, DBD dan penyakit lainnya. 2) Pelayanan kesehatan penyakit menular melalui Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) yang belum memiliki peta sumber penyakit menular, seperti penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan penyakit menular lainnya. 3) Masih ditemukannya angka kematian bayi menunjukkan belum maksimalnya penanganan neonatus komplikasi (BBLR dan asfeksia). Hal ini disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan dasar dan rujukan serta kemampuan petugas dalam penanganan neonates komplikasi.
Bab II Hal 31
RKPD Kab. Bantaeng 2016 4) Pelayanan kesehatan lingkungan dan gizi masyarakat masih rendah dalam upaya peningkatan gizi balita, ibu hamil dan pemantauan jajanan anak sekolah. c. Pekerjaan Umum / Infrastruktur 1) Panjang jalan dalam kondisi rusak masih cukup tinggi (sekitar 25%). 2) Belum maksimalnya sistem drainase kota dalam mencegah banjir sehingga pada saat musim hujan masih banyak daerah/jalan yang tergenang air. 3) Ketersediaan sumber air baku bagi PDAM sangat kurang ditambah peralatan
distribusi
air
yang
masinh
terbatas
menyebabkan
penyaluran air bersih ke rumah penduduk sering kali terputus. d. Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah baik data dari SKPD dan BPS sangat kurang sehingga menyulitkan Bappeda dalam melakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan. 2) Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas para perencana di masing-masing SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga Rencana Kerja SKPD dalam lima tahun terakhir cenderung masih sama. 3) Belum semua dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD. 4) Sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra SKPD tidak terwujud sehingga pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD tidak dapat bersinergi. Kekurangan ini akan diatasi dalam penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD tahun 2013-2018. e. Koperasi dan UMKM 1) Iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah belum kondusif, ditandai pelayanan perijinan UMKM yang belum optimal, dan sulitnya akses terhadap peluang pasar produk UMKM, dan persaingan usaha yang kurang sehat.
Bab II Hal 32
RKPD Kab. Bantaeng 2016 2) Pengembangan Abon ikan menjadi produk unggulan UKM belum sesuai harapan. Produk ini belum menjadi ikon produk UKM karena kurangnya promosi dan akses penjualan sehingga belum dikenal oleh masyarakat luas. 3) Rendahnya semangat kewirausahaan, dan rendahnya daya saing produk UMKM dalam hal kualitas produk yang rata-rata kurang bagus, dan harga yang kurang kompetitif, dan pemasaran produk masih sebatas local area, belum mampu melakukan pemasaran keluar daerah. f.
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu program prioritas
pembangunan
penanggulangan
daerah
kemiskinan
yang
Kabupaten
Bantaeng.
dilaksanakan
oleh
Program pemerintah
Kabupaten Bantaeng telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin mencapai 8.320 jiwa, mengalami penurunan jika dibanding tahun 2011 yang mencatat angka 7.741 jiwa dan pada tahun 2012 angka ini berkurang hanya 7.720 jiwa. Walaupun berkurang, namun angka ini masih cukup tinggi yaitu 5,62% dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Bantaeng. Penanggulangan kemiskinan masih berfokus pada pemberian bantuan langsung dan masih rendahnya keterpaduan program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh SKPD terkait. 2.3.2.
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
a. Pemerintahan Umum Pemerintahan
daerah
dituntut
untuk
menyelenggarakan
pemerintahan daerah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih harus didukung oleh birokrasi yang mempunyai komitmen kuat dan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemui terkait hal tersebut, antara lain :
Bab II Hal 33
RKPD Kab. Bantaeng 2016 1) Pola penerimaan pegawai masih monoton dalam melakukan seleksi CPNS, sehingga maksimal dalam menghasilkan pegawai yang memiliki kemampuan kompetensi baik ditunjang oleh latar belakang pendidikan maupun keterampilannya. Pemerintah daerah belum menetapkan tambahan kompetensi pada lulusan atau Calon PNS untuk ditempatkan sesuai kompetensi berdasarkan seleksi lokal pemerintah daerah. Diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun pola rekruitmen yang lebih mengutamakan uji kompetensi bagi peserta sehingga pembangunan aparatur yang profesional dapat terwujud. 2) Pola pengisian jabatan belum transparan dan profesional dimana pengisian jabatan belum dilaksanakan secara obyektif. Penempatan aparat pada jabatan tertentu belum sepenuhnya disesuaikan dengan standar keahlian dan pengalaman serta pendidikan formal dan non formal yang telah dimiliki terkait jabatan tersebut sehingga terkadang penempatan seseorang tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki yang berakibat pada kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya. Koordinasi antar SKPD juga merupakan masalah lain yang dihadapi. Ego-ego sektoral masih biasa tampak dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Lemahnya kerjasama / koordinasi antar SKPD menyebabkan masalah pembangunan yang seharusnya lintas sektoral diselesaikan secara parsial. Ketersediaan data base dari setiap SKPD juga menjadi kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan. Padahal, data potensi setiap SKPD sangat berguna untuk merumuskan kebijakan dan sasaran strategi bagi daerah maupun SKPD pada tahun berikutnya. Kapasitas aparatur pemerintah daerah yang masih rendah merupakan dampak dari pola rekruitmen, promosi dan pengisian jabatan yang tidak berdasarkan pada uji kompetensi. Akibatnya, penguasaan pada tugas pokok dan fungsinya masih rendah yang berdampak pula pada pelayanan masyarakat.
Peningkatan
kapasitas
aparatur
melalui
jenjang
pendidikan formal juga belum terencana dengan baik, sehingga
Bab II Hal 34
RKPD Kab. Bantaeng 2016 banyak aparat yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Aparat cenderung memilih sendiri pendidikan formal lanjutan yang dianggap mudah tamat dan tidak didasarkan pada kebutuhan keahlian sesuai dengan tupoksinya. Akibatnya, banyak aparat yang memperoleh gelar kesarjanaan S2 hanya bertumpuk pada satu bidang keahlian saja, sedangkan kompleksitas tugas pemerintahan daerah menuntut adanya sinergitas keahlian personil dari berbagai bidang keahlian. b. Pelayanan Publik Penyelenggaraan pelayanan publik terkait dalam proses aktivitas perekonomian khususnya dalam bidang investasi, perdagangan dan jasa terkait proses perizinan usaha belum dikelola secara maksimal. Kondisi ini menghambat
dan
memperlemah
kinerja
aparatur
dalam
menyelenggarakan pelayan publik. Ditambah pula belum adanya tindak lanjut terhadap Standar Pelayanan Minimal yang baku dan disepakati untuk semua SKPD sesuai PP Nomor 65 Tahun 2005, Permendagri Nomor 6 Tahun 2007, serta permendagri No. 27 Tahun 2007. Dengan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka tantangan bagi pemerintah bagaimana menentukan langkah langkah kebijakan yang efektif dan strategis dalam menyelenggarakan pelayanan publik serta kewajiban bagi SKPD untuk menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP). Upaya pemerintah ini harus didukung oleh peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan jalannya pembangunan khsusnya dalam mengoptimalkan pelayanan publik. c. Perencanaan dan Penganggaran Daerah Desentralisasi fiskal sebagai salah satu prinsip otonomi daerah telah memberikan keleluasaan daerah dalam mengatur penerimaan dan pengeluarannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat. Agar belanja atau pengeluaran dilaksanakan secara efektif dan efisien maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Perda Nomor 1 Tahun 2010 yang memberi penegasan bahwa harus ada
Bab II Hal 35
RKPD Kab. Bantaeng 2016 keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dalam arti semua belanja kegiatan harus dapat menyelesaikan permasalahan dan mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rencana. Dalam tiga tahun terakhir, terlihat bahwa kemampuan fiskal daerah mengalami penurunan hal ini diakibatkan oleh tingginya proyeksi pendapatan daerah sehingga sangat sulit untuk direalisasikan. Akibatnya, pemerintah daerah mempunyai utang belanja yang cukup besar sehingga mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai belanja daerah. Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran daerah selama ini, antara lain : 1) Kurang jelasnya target yang akan dicapai dalam RPJMD. Dalam Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Bantaeng terdapat sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai 5 (lima) tahun ke depan dilengkapi dengan indikator kinerjanya. Namun, tahapan-tahapan pencapaian sasaran strategis tersebut tidak secara jelas dibreakdown menjadi sasaran strategis tahunan, ditambah pula indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD tidak semuanya menjadi indikator kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait. Yang paling mengkhawatirkan adalah indikator kinerja yang ditetapkan tidak dilengkapi dengan target yang
akan
dicapai.
Hal
ini
menyebabkan
SKPD
melakukan
improvisasi sendiri dalam menetapkan target terhadap sasaran strategis tersebut. Hal ini menyebabkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang menjadi turunan RPJMD secara substansi telah kehilangan sasaran. 2) Tidak adanya konsistensi antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran selama tidak berfungsi sebagaimana mestinya tetapi fungsinya hanya sebatas
pemenuhan
persyaratan
administrasi
saja.
Hal
ini
menyebabkan banyak program/kegiatan yang tertuang dalam APBD tidak tercantum dalam RKPD atau sebaliknya program/kegiatan prioritas yang ada dalam RKPD tidak tertuang dalam APBD. Hal ini
Bab II Hal 36
RKPD Kab. Bantaeng 2016 menyebabkan pengalokasian anggaran bagi SKPD tidak sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Ke depan diharapakan agar Tim Anggaran
Pemerintah
Daerah
dan
Badan
Anggaran
DPRD
bersepakat untuk tidak mengakomodir program/kegiatan dalam APBD yang tidak tertuang dalam RKPD, sehingga dapat menciptakan terwujudnya konsistensi antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. 3) Hal lain yang menjadi permasalahan adalah penetapan indikator kinerja yang selama ini masih terfokus pada pencapaian output. Padahal pencapaian kinerja output sangatlah naïf untuk dijadikan indikator pencapaian sasaran strategis. Seharusnya, pemerintah daerah melalui SKPD lebih banyak menampilkan pencapaian kinerja outcome bahkan jika memungkinkan pencapaian kinerja impact, sebab indikator kinerja inilah yang
dapat
memberikan
gambaran
tentang
keberhasilan
suatu
program/kegiatan dalam mencapai sasaran strategis.
Bab II Hal 37
RKPD Kab. Bantaeng 2016 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1.
ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Secara umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Bantaeng cukup baik
dengan ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan diatas 7% selama lima tahun terakhir. Kondisi ekonomi makro di Kabupaten Bantaeng ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi global dan nasional dimana pada tahun 2013 perekonomian dirasakan semakin kondusif walaupun sempat terjadi gejolak akibat pengurangan subsidi BBM namun tidak berdampak signifikan terhadap pergerakan perekonomian daerah di Kabupaten Bantaeng, sebagai daerah dengan basis ekonomi utama bergerak di sektor pertanian. Berdasarkan data sementara, PDRB Kabupaten Bantaeng pada tahun 2013 berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2012
yakni
sebesar
Rp.
878.590.170.000,-
meningkat
menjadi
Rp.
956.899.430.000,- atau sebesar 8,91%. Pertumbuhan ekonomi 8,91% tersebut ditunjang oleh pertumbuhan masing-masing sektor termasuk sektor pertanian dan sektor strategis lainnya yang terus berkembang di Kabupaten Bantaeng. Pertumbuhan ekonomi positif dari tahun ke tahun pada prinsipnya menjadi tantangan
bagi
pemerintah
daerah
untuk
mempertahankan
momentum
pertumbuhan ekonomi, untuk itu dengan memaksimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki menjadi kata kunci dalam menyongsong pembangunan di tahun 2016 yang akan datang. Berikut disajikan tabel predikisi indikator ekonomi makro Kabupaten Bantaeng, tahun 2014 yang sementara berjalan dan target 2016 yang akan datang.
Bab III Hal 1
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Tabel 3.1. Prediksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 – 2016 No.
Indikator Makro
Realisasi
Proyeksi +/-
Satuan
2012
2013
2014
2016
1
PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku)
Rp.
2.536.709,90
2.605.433.66
68.723,76
2.674.157,42
2.742.881,18
2
PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)
Rp.
878.590,17
956.899.43
78.309,26
1.035.208,69
1.113.517,95
3
Pertumbuhan Ekonomi
%
8,43
8,91
0,48
9,39
9,87
4
Jumlah Penduduk
Jiwa
179.505
182.243
2.738,00
184.981,00
187.719,00
5
Penduduk Miskin
%
8,89
7,35
(1,54)
5,81
4,27
6
Pengangguran
%
7,02
5,35
(1,67)
3,68
2,01
7
PDRB Perkapita Penduduk
14.131.695,00
16.251.772,00
2.120.077,00
18.371.849,00
20.491.926,00
Rp.
Sumber : BPS Kab. Bantaeng Tahun 2013
Dari tabel prediksi Indikator Ekonomi Makro tersebut di atas, mengindikasi bahwa pada tahun 2014 hingga tahun 2016 indikator ekonomi makro Kabupaten Bantaeng terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2016 yang akan datang yang merupakan rangkaian dari kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2014, meliputi : 1. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya alam dalam mengoptimalkan perwujudan pilar Kabupaten Benih Berbasis Teknologi. 2. Mendorong berkembangnya wirausaha benih dan pengembangan UMKM berbasis potensi lokal dimasing-masing kawasan. 3. Mendorong pengembangan kawasan strategis untuk pengembangan pariwisata daerah dan pengembangan kawasan strategis permukiman penduduk. 4. Pengembangan interkoeksitas daerah dalam mendorong perwujudan daya saing daerah.
Bab III Hal 2
RKPD Kab. Bantaeng 2016 5. Perwujudan
ketertiban
dan
keamanan
untuk
memaksimalkan
pengembangan Kawasan Industri Bantaeng.
3.2.
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.2.1.
Pendapatan Daerah
A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan Upaya Pencapaian Target Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun. b) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. c) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 3.2.2.
Belanja Daerah
A. Kebijakan Belanja Daerah Dengan berpedoman pada prinsip –prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2016 tetap disusun dengan pendekatan anggaran berbasis prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2016akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2016 sebagai berikut : 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam
Bab III Hal 3
RKPD Kab. Bantaeng 2016 upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 2) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara
terukur.
Hal
tersebut
bertujuan
untuk
meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 3) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan
investasi
di
daerah,
termasuk
investasi
bidang
pendidikan. 4) Penyusunan
belanja
daerah
diprioritaskan
untuk
menunjang
efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. B. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan Program dan kegiatan, maka dalam hubungan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016, kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan belanja tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai a. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; b. Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNSD dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Untuk mengantisipasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), pemerintah daerah menganggarkan dalam
Bab III Hal 4
RKPD Kab. Bantaeng 2016 APBD sesuai dengan jumlah CPNSD dan rencana formasi pegawai; d. Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan "accres" gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi; e. Pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD dapat diberikan berdasarkan
beban
kerja
dengan
mempertimbangkan
asas
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarannya ditetapkan dalam keputusan kepala daerah, termasuk pegawai yang dipekerjakan pada pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2) Belanja Bunga Pembayaran bunga utang adalah pembayaran yang dilakukan atas kewajiban dari hasil rekonsiliasi perhitungan kewajiban dan realisasi pembayaran atas pinjaman dari Loan IBRD Nomor : 4105-IND tanggal 15 Januari 1997 PPP Nomor : SLA-993/DP3/1997 tanggal 14 Nopember 1997 yang dipinjamkan kepada Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk pembayaran Sulawesi UDP. 3) Belanja Hibah a. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. b. Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepadabadan/ lembaga/ organisasi swasta dan/ atau kelompok
Bab III Hal 5
RKPD Kab. Bantaeng 2016 masyarakat/
perorangan
sepanjang
berpartisipasi
dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah. c. Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi dibutuhkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/ atau kelompok masyarakat/ perorangan. 4) Belanja Bantuan Sosial a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang
bertujuanuntuk
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat.
Pemberian bantuan social tersebut tidak secara terus menerus/ tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. b. Untuk
optimalisasi
fungsi
APBD
sebagaimana
diamanatkan
dalamketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun diupayakan semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrument pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh
lapisan
masyarakat,
menciptakan
lapangan
kerja/
mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja. 5) Belanja Bagi Hasil Menyangkut Belanja Bagi Hasil, maka dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 berkewajiban untuk mengalokasikan dana bagi hasil kepada Pemerintah
Bab III Hal 6
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Desa, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang akan dihitung secara riil setelah adanya pagu pendapatan daerah. 6) Belanja Bantuan Keuangan, a. Berpedoman pada aturan yang ada menyangkut belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, pada hakekatnya dilakukan dalam kerangka kebijakan untuk mendorong dan mensupport akselerasi kegiatan pembangunan di daerah dan desa, melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan penghasilan tetap kepada Desa dan Perangkat Desa. b. Belanja bantuan keuangan dapat digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan bagi desa penerima bantuan. c. Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran, dalam APBD kabupaten, urusan pemerintahan daerah yang bukan merupakan kewenangan kabupaten tidak dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Kabupaten, namun dapat dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Bantuan keuangan tersebut disalurkan ke kas desa yang bersangkutan. d. Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik agar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 7) Belanja Tidak Terduga Tujuan pembiayaan untuk Belanja Tidak Terduga yang disediakan adalah untuk kegiatan yang sifatnya tanggap darurat, serta dalam rangka pencegahan
dan
ganguan
terhadap
stabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah. C. Kebijakan Umum Belanja Langsung Kebijakan umum belanja langsung APBD Tahun 2016, tetap diarahkan untuk sinkronisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), secara umum pencapaian tujuan pembangunan nasional diprioritaskan
Bab III Hal 7
RKPD Kab. Bantaeng 2016 untuk
terwujudnya
Indonesia
yang
sejahtera,
demokratis,
dan
berkeadilan yang menjadi Visi Indonesia 2016. Terkait dengan agenda pembangunan nasional, berbagai isu terkini berkembang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2014 yang dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, diantaranya: 1) Penguatan ketahanan pangan dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan energi; 2) Percepatan pengurangan kemiskinan; 3) Peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan; 4) Peningkatan
nilai
tambah
pemanfaatan
potensi
dan
peluang
sumberdaya alam, demografi, relokasi industri, dan pasar domestik yang besar; dan 5) Implementasi upaya-upaya pembangunan berkelanjutan.
3.2.3. A.
Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Urusan Wajib
1. Pendidikan Penyelenggaraan urusan Pendidikan antara lain diarahkan untuk: 1) Meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan tuntutan pembangunan daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya pendidikan. 2) Meningkatkan mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah. 3) Meminimalkan angka drop-out pendidikan dasar dan menengah. 4) Menjamin akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah secara proportional 5) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, pemerataan distribusi tenaga pendidik dan upaya peningkatan kesejahteraan. 2. Kesehatan Penyelenggaran urusan kesehatan diarahkan untuk :
Bab III Hal 8
RKPD Kab. Bantaeng 2016 1) Optimalisasi mutu pelayanan profesionalisme petugas kesehatan, termasuk optimalisasi dan peningkatan sarana pendukung Brigade Siaga Bencana (BSB) 2) Pemerataan
dan
peningkatan
kualitas
jangkauan
pelayanan
kesehatan. 3) Pemberdayaan lembaga masyarakat dalam pelayanan kesehatan. 4) Peningkatan kualitas hidup bagi Ibu Hamil dan Balita 5) Peningkatan peran pemerintah dalam pemberian layanan kesehatan. 6) Meningkatkan
system
suveilans,
monitoring,
dan
informasi
kesehatan, sehingga setiap kejadian penyakit terlaporkan secara cepat dan setiap KLB atau wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat. 7) Memfasilitasi pemenuhan sumberdaya tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Bantaeng dengan meningkatkan daya guna dan distribusi tenaga kesehatan. 3. Pekerjaan Umum Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum diarahkan untuk: 1) Peningkatan
penyusunan
program,
rancang
bangun
dan
pengawasan teknis bidang pekerjaan umum; 2) Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan prasarana jalan dan jembatan ; 3) Rehabilitasi dan pembangunan prasarana irigási dan sungai. 4) Pembinaan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi dan sumber daya air. 5) Pengembangan city center 4. Perumahan Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat diarahkan untuk: 1) Peningkatan, Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana perumahan perkotaan dan pedesaaan serta penyiapan permukiman maupun pemindahan. 2) Pembinaan dan Penataan kawasan kumuh 5. Urusan Penataan Ruang
Bab III Hal 9
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Penyelenggaraan urusan penataan ruang diarahkan untuk: 1) Mengimplementasikan RTRW secara konsisten melalui penetapan Perda RTRW. 2) Penataan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. 6. Urusan Perencanaan Pembangunan Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan diarahkan untuk: 1) Interkoneksitas penyelenggaraan fungsi penelitian, urusan statistik dalam urusan perencanaan pembangunan. 2) Menjabarkan pemaduan urusan pembangunan melalui penyusunan rencana jangka panjang daerah. 3) Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monev. pembangunan. 7. Urusan Perhubungan Penyelenggaraan urusan perhubungan diarahkan untuk: 1) Meningkatkan
kuantitas
dan
kualitas
pelayanan
sarana
dan
prasarana perhubungan 2) Peningkatan pelayanan angkutan bagi murid/pelajar. 3) Pemanfaatan sarana dan prasrana perhubungan laut. 8. Urusan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup diarahkan untuk: 1) Pelestarian lingkungan hidup dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan terhadap SDA pola konservasi dan rehabilitasi. 2) Peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. 3) Optimalisasi monitoring dan evaluasi pelestarian SDA. 4) Peningkatan pelayanan kebersihan lingkungan. 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH dan Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan dan pengembangan RTH. 6) Perwujudkan Kota Bantaeng, sebagai Kota bebas debu. 9. Urusan Pertanahan
Bab III Hal 10
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Penyelenggaraan urusan pertanahan diarahkan untuk: 1) Meningkatkan jumlah bidang tanah yang memiliki sertifikat. 2) Melakukan kerjasama dengan BPN dalam penyelenggaraan urusan pertanahan
khususnya
upaya
meningkatkan
mutu
pelayanan
sertifikasi tanah. 10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil diarahkan untuk: 1) Meningkatkan mutu pelayanan kependudukan. 2) Menyempurnakan sistem registrasi kependudukan secara berkala. 3) Mengembangkan sistem registrasi kematian dan sistem registrasi migrasi masuk dan keluar. 4) Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap penyimpangan pelaksanaan peraturan kependudukan. 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diarahkan untuk: 1) Meningkatkan
kesadaran
dan menggalang
masyarakat
untuk
mencegah dan menanggulangi perdagangan, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. 2) Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. 3) Meningkatkan peran perempuan sebagai penerus dan pendidik generasi mendatang. 4) Menjamin
akses
bagi
perempuan
dalam
semua
aspek
pembangunan. 5) Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS), diarahkan untuk:
Bab III Hal 11
RKPD Kab. Bantaeng 2016 1) Optimalisasi Reproduksi
jaminan serta
layanan
program
Penguatan
KB
Kelembagaan
dan
kesehatan
Keluarga
Kecil
keluarga
dan
Berkualitas. 2) Penyelenggaraan
program
pemberdayaan
pembangunan keluarga sejahtera. 3) Membudayakan dan mensosialisasikan program keluarga berencana khususnya bagi keluarga miskin. 13. Sosial Penyelenggaraan urusan sosial diarahkan untuk: 1) Meningkatkan jangkauan pelayanan sosial yang adil dan dan merata 2) Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan; 3) Pembinaan kesejahteraan sosial; 14. Ketenagakerjaan Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan diarahkan untuk: 1) Memfasilitasi penyediaan Balai latihan kerja (BLK) 2) Melaksanakan pelatihan sesuai kompetensi dan kebutuhan pasar kerja baik lolal, nasional maupun international. 3) Melakukan kerjasama dengan dunia usaha untuk mengembangkan training centre khusus guna meningkatkan kualitas tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi. 4) Memperluas akses dan informasi pasar kerja. 5) Pengiriman
tenaga
kerja
terampil
ke
daerah/negara
yang
membutuhkan; 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penyelenggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diarahkan untuk 1) Pengembangan sektor koperasi dengan sistem penguatan jaringan kemitraan bersama usaha kecil dan menengah (pola terpadu). 2) Peningkatan jaringan kemitraan usaha Koperasi/UKM dengan pengusaha besar. 3) Pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi / UKM.
Bab III Hal 12
RKPD Kab. Bantaeng 2016 16. Penanaman Modal Penyelenggaran urusan Penanaman Modal diarahkan untuk; 1) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 2) Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi melalui penetapan regulasi sistem dan prosedur investasi. 3) Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 17. Kebudayaan Penyelenggaraan urusan Kebudayaan diarahkan untuk: 1) Perlindungan dan pembinaan nilai-nilai budaya di segala aspek kehidupan, untuk menunjang proses transformasi kebudayaan ke arah peradaban 2) Penggalian dan dokumentasi serta pelestarian nilai-nilai historis budaya daerah. 18. Olahraga dan Pemuda Berkaitan dengan Olahraga, pembangunannya diarahkan untuk : 1) Mendorong upaya penyediaan sarana dan prasarana olahraga; 2) Memilih dan membina olahraga tertentu yang akan didorong sebagai olahraga prestasi; 3) Memberi pengahargaan sebagai motivasi pada olahragawan yang berprestasi; 4) Memberdayakan lembaga olahraga yang ada; 5) Optimalisasi pembinaan kepemudaan. 19. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk : 1) Meningkatkan upaya pencegahan timbulnya konflik antar anggota masyarakat; 2) Meningkatkan kesadaran kelompok atas nama agama dan golongan untuk tidak bertindak sebagai polisi masyarakat; 3) Memberdayakan masyarakat dan komunitas profesional dalam kehidupan politik;
Bab III Hal 13
RKPD Kab. Bantaeng 2016 4) Mengintegrasikan seluruh sumberdaya Daerah dengan sumber daya TNI dan POLRI dalam keadaan eskalasi bencana; 5) Meningkatkan peran Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKKUB); 6) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan antar umat beragama; 7) Pembinaan stabilitas politik pelaksanaan PEMILU 2014. 20. Pemerintahan Umum. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, dan Perangkat Daerah diarahkan untuk : 1) Peningkatan kualitas iman dan taqwa aparatur; 2) Peningkatan disiplin dan kualitas sumber daya aparatur; 3) Penataan Kelembagaan Daerah; 4) Pembinaan dan pengembangan organisasi perangkat daerah; 5) Peningkatan Penatausahaan Keuangan yang sehat; 6) Penajaman Prioritas Pengawasan oleh lembaga pengawasan dan legislatif terhadap pembangunan dan keuangan daerah untuk mencegah KKN; 7) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi; 8) Standarisasi dan Pengukuran Pelayanan; 9) Pembinaan dan Penguatan otonomi desa; 10) Pembangunan di bidang hukum diarahkan pada terciptanya supremasi hukum, kesadaran hukum aparat dan masyarakat; 11) Peningkatan kualitas aparatur pemerintah menjadi aparatur yang profesional; 12) Melakukan
seleksi
dan
penempatan
pegawai
berdasarkan
kompetensi; 13) Membangun kaderasasi dibidang pemerintahan. 21. Ketahanan Pangan Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan dirahkan untuk :
Bab III Hal 14
RKPD Kab. Bantaeng 2016 1) Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada kemampuan produksi melalui penerapan teknologi tepat guna, keragaman sumber daya bahan pangan, dan budaya lokal; 2) Pengembangan komoditi pangan unggulan kualitas ekspor.
22. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Penyelenggaraan
urusan
Pemberdayaan
Maasyarakat
dan
Desa
diarahkan untuk : 1) Meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan 2) Meningkatkan
kapasitas
penyelenggaraan
pemerintah
desa/
kelurahan dalam pelayanan publik; 3) Memfasilitasi penguatan peran kelembagaan masyarakat, termasuk lembaga adat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 4) Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro masyarakat perdesaan. 5) Peningkatan SDM pengelola Badan Usaha Milik Desa; 6) Meningkatan pemantapan ketahanan keluarga dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga menuju keluarga sehat dan berkualitas melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan dasar masyarakat serta pengarusutaam gender; 7) Memfasilitasi optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan Teknologi Tepat Guna dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produksi masyarakat. 23. Statistik Penyelenggaran urusan Statistik diarahkan untuk: 1) Pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan melalui data-data potesial daerah. 24. Kearsipan Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan untuk : 1) Meningkatkan
pengelolaan
penyimpanan
arsip
Daerah
dan
Pelayanan Arsip; 2) Meningkatkan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah;
Bab III Hal 15
RKPD Kab. Bantaeng 2016 3) Meningkatkan pengelolaan arsip untuk memenuhi standar dan melaksanakan penyelamatan Arsip Daerah; 4) Mengintegrasikan urusan perpustakaan dengan urusan kearsipan; 5) Melakukan berbagai upaya
untuk meningkatkan minat baca
masyarakat; 6) Membina pengembangan perpustakaan sekolah; 7) Meningkatkan kapasitas koleksi perpustakaan yang memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. 25. Komunikasi Dan Informatika Penyelengggaraaan urusan Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk: 1) Meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat terhadap pembangunan melalui penyebarluasan informasi yang obyektif dan komunkasi yang efektif; 2) Menerapkan teknologi informasi untuk semua tingkat pemerintahan (e-government). 26. Perpustakaan Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan untuk : 1) Meningkatkan
pengelolaan
penyimpanan
arsip
Daerah
dan
Pelayanan Arsip. 2) Meningkatkan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah. 3) Meningkatkan pengelolaan arsip untuk memenuhi standar dan melaksanakan penyelamatan Arsip Daerah. 4) Mengintegrasikan urusan perpustakaan dengan urusan kearsipan. 5) Melakukan berbagai upaya
untuk meningkatkan minat baca
masyarakat. 6) Membina pengembangan perpustakaan sekolah. 7) Meningkatkan kapasitas koleksi perpustakaan yang memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
Bab III Hal 16
RKPD Kab. Bantaeng 2016 B.
Urusan Pilihan
1. Pertanian Penyelenggaraan urusan pertanian diarahkan untuk : 1) Pembangunan infrastruktur pertanian 2) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi
tepat
guna
dan
spesifikasi
lokasi,
pengembangan
pelayanan sarana produksi 3) Pemanfaatan dan perluasan / peningkatan spektrum usaha pertanian 4) Pengembangan dan Penerapan IPTEK Pertanian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian. 5) Pengembangan kualitas sumberdaya pertanian khususnya dalam pengetahuan dan keterampilan berusaha tani, antara lain melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian. 6) Pengamanan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan. 7) Advokasi kelompok tani terhadap hak dan kewajibannya serta akses terhadap sumber-sumber informasi, teknologi, informasi pasar dan sumber-sumber permodalan. 8) Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada kemampuan produksi, keragaman sumber daya bahan pangan, dan budaya lokal. 9) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah untuk menjadi sentra kegiatan agribisnis. 2. Kehutanan Penyelenggaraan urusan kehutanan diarahkan untuk : 1) Peningkatan reboisasi dan penghijauan dengan pola hutan kemasyarakatan 2) Optimalisasi pelaksanaan aturan kehutanan dalam rangka upaya pengamanan dan pelestarian hutan dan lahan 3) Pengembangan
kawasan
komoditi
perkebunan
dan
usaha
perkebunan.
Bab III Hal 17
RKPD Kab. Bantaeng 2016 3. Energi dan Sumberdaya Mineral Penyelenggaraan urusan energi dan Sumber daya mineral diarahkan untuk : 1) Kajian kelayakan potensi pembangkit listrik; 2) Optimalisasi pengawasan dan pengendalian usaha yang bergerak pada sektor pertambangan dan energi; 3) Penataan perangkat regulasi bidang pertambangan dan energi; 4. Pariwisata Penyelenggaraan urusan pariwisata diarahkan untuk : 1) Optimalisasi
pemberdayaan
masyarakat
setempat
dalam
pengembangan obyek wisata yang ada; 2) Peningkatan obyek wisata alam 3) Pengembangan obyek wisata agro 4) Peningkatan manajemen pengelolaan obyek wisata 5. Kelautan dan Perikanan Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk : 1) Pengembangan agribisnis sektor perikanan dan kelautan 2) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang sektor perikanan dan kelautan 3) Pengembangan sumber daya manusia sektor perikanan dan kelautan 4) Peningkatan produksi dan pelayanan sektor perikanan dan kelautan 5) Pengembangan usaha kemitraan sektor perikanan dan kelautan 6) Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan kecil. 7) Pengembangan kelembagaan. 6. Perdagangan Penyelenggaraan urusan perdagangan diarahkan untuk : 1) Meningkatkan
fasilitas
perdagangan
guna
mendorong
berkembangannya kesempatan berusaha, sesuai potensi pasar dan dinamika masyarakat 7. Perindustrian Penyelenggaraan urusan perindustrian diarahkan untuk :
Bab III Hal 18
RKPD Kab. Bantaeng 2016 1) Mengembangkan Potensi sumber daya Industri, sebagai peluang investasi untuk memacu peningkatan produksi 2) Pengembangan usaha kecil dan menengah melalui home industri; 3) Pemanfaatan sarana dan prasarana industri untuk mendukung pelaksanaan perekonomian daerah. 4) Pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan nilai jual hasil industri. 8. Transmigrasi Penyelenggaran urusan transmigrasi diarahkan untuk : 1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan warga transmigrasi melalui pelatihan 2) Peningkatan sarana dan prasarana transmigrasi 3.2.4.
Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. A.
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA tahun anggaran sebelumnya,
Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan Penerimaan piutang daerah. Pada tahun 2016 penerimaan pembiayaan direncanakan dari Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman. B.
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2016, secara umum saat ini
difokuskan pada Belanja yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 yang akan datang.
Bab III Hal 19
RKPD Kab. Bantaeng 2016 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1.
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2016 pada
prinsipnya disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah disampaikan oleh Bupati terpilih untuk periode tahun 2013 – 2018. Untuk itu berhubungan belum ditetapkannya RPJMD Tahun 2013 – 2018, maka sebagai rujukan dalam penyusunan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Transisi Kabupaten Bantaeng Tahun 2014. Tujuan dan sasaran pembangunan difokuskan pada racangan visi mewujudkan Bantaeng sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, dibagian selatan Sulawesi Selatan. Adapun Tujuan dan Sasaran Pembangunan dari masingmasing prioritas antara lain : PRIORITAS I
: Peningkatan Wawasan Dan Kapasitas Manusia
Tujuan
: Meningkatkan
kualitas
SDM
yang
sehat
dan
berpengetahuan melalui pendidikan formal Sasaran
:
1. Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; Indikator sasaran : a) Keluhan layanan kesehatan masyarakat menurun yang sampaikanmelalui pengaduan layanan kesehatan. b) Angka kematian Ibu melahirkan dan kematian anak dibawah rata-rata provinsi. c) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) diatas rata-rata provinsi. d) Meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan layanan kesehatan rujukan. e) Angka Melek Huruf (AMH) mencapai 95 %. 2. Terciptanya lingkungan perumahan yang bersih dan sehat, sanitasi dan air bersih;
Bab IV Hal 1
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Indikator sasaran : a) Terselenggaranya pola hindup bersih dan sehat . b) Terbentuknya Tim Koordinasi Kecamatan Sehat dan Desa/ Kelurahan Sehat. c) Meningkatnya cakupan air bersih dan sanitasi yang sehat. d) Terwujudnya
lingkungan
perumahan
yang
sehat
dalam
rangka
memantapkan perolehan Adipura. 3. Terjaminnya gizi yang berkuali-tas, khususnya untuk Balita dan Ibu Menyusui; Indikator sasaran : a) Kasus gizi buruk tidak ditemukan lagi di Kabupaten Bantaeng. 4. Meningkatnya kesejahteraan pemuka agama (guru mengaji, guru sara’ dan imam masjid); Indikator sasaran : a) Menurunnya angka buta aksara dan baca tulis Alquran. 5. Terbinanya Mental dan Spritual Generasi Muda; Indikator sasaran : a) Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembinaan mental spiritual dan guru Sara’ di Desa/Kelurahan. b) Menurunnya masalah-masalah social yang melibatkan generasi muda PRIORITAS II
: Memaksimalkan Berkembangnya Lembaga Ekonomi Masyarakat Secara Terpadu.
Tujuan
: Meningkatkan
ketersediaan
infrastruktur
desa
serta
mendorong peningkatan kualitas dan kinerja lembaga ekonomi masyarakat desa secara terpadu dan bersinergi. Sasaran
:
1. Maksimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dalam rangka peningkatan akses layanan publik; Indikator sasaran : a) Terbangunnya jalan desa pada kawasan strategis. b) Sarana dan prasarana pelayanan desa tersedia dan cukup memadai.
Bab IV Hal 2
RKPD Kab. Bantaeng 2016 2. Meningkatnya peran BUMDES dan lembaga-lembaga ekonomi desa termasuk UMKM; Indikator sasaran : a) Bertambahnya unit-unit usaha BUMDES. b) Berkembangnya lembaga-lembaga ekonomi desa. c) Tersedianya akses dan fasilitas penguatan modal bagi UMKM. 3. Meningkatnya kapasitas SDM pengelola lembaga – lembaga di setiap desa/kelurahan; Indikator sasaran : a) Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan. b) Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM pengelola BUMDES dan Lembaga Ekonomi Desa serta pengelola UMKM. PRIORITAS III
: Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Bidang Pertanian, Kelautan.
Tujuan
: Meningkatkan pengelolaan
produksi sumber
dan daya
produktivitas alam
hasil-hasil
dalam
rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran
:
1. Meningkatnya produksi dan produkitivitas hasil-hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, serta perikanan dan kelautan; Indikator sasaran : a) Peningkatan produksi dan produktifitas hasil-hasil pertanian dan peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan. b) Pemanfaatan dan pengembangan hutan desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. c) Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. 2. Berkembangnya jaringan irigasi pada kawasan lahan termarginalisasi; Indiktor sasaran : a) Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Produksi pada kawasan pertanian/ perkebunan tadah hujan. b) Maksimalnya pemanfaatan sumber daya air untuk pertanian. 3. Tumbuh kembangnya agromarine-industri yang memanfaatkan hasil SDA;
Bab IV Hal 3
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Indikator sasaran : a) Terlaksanya pelatihan pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan perikanan kelautan. b) Tumbuhnya unit-unit usaha skala rumah tangga pengolahan hasil-hasil sumberdaya alam. 4. Tersedianya bibit dan Pengembangan perbenihan masyarakat (padi, jagung dan rumput laut); Indikator sasaran : a) Jumlah petani yang melakukan penangkaran benih semakin meningkat. b) Tersedianya benih local untuk pengembangan dan budidaya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan kelautan. PRIORITAS IV
: Peningkatan Jaringan Perdagangan, Industri Dan Pariwisata.
Tujuan
: Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, hasil olahan dan industry serta memaksimalkan pencapaian Bantaeng sebagai Daerah Tujuan Wisata.
Sasaran
:
1. Berkembangnya sarana dan prasarana perdagangan; Indikator sasaran : a) Tersedianya
dokumen
Perencanaan
pembangunan
pasa
desa/kecamatan. b) Memudahkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana perdagangan. 2. Terbinanya Kelompok Home Industri; Indikator sasaran : a) Berkembanganya usaha-usaha industry skala rumah tangga. b) Maksimalnya pengembangan usaha industry packaging Kabupaten Bantaeng. 3. Berkembangnya Kawasan Industri Bantaeng; Indikator sasaran : a) Tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan kawasan Industri Bantaeng (KIBA).
Bab IV Hal 4
RKPD Kab. Bantaeng 2016 b) Terlaksananya kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan terhadap pengembangan KIBA. c) Maksimalnya pengembangan promosi Kawasan Industri Bantaeng. d) Berkembanganya industri skala menengah dan besar pada kawasan Industri Bantaeng Kecamatan Pa’jukukang. 4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana daerah; Indikator sasaran : a) Meningkatnya kualitas sarana dan prsarana jalan dan jembatan. b) Berkembanganya sarana drainase dan SPAL 5. Optimalnya pembangunan kapariwisataan; Indikator sasaran : a) Berkembangnya obyek wisata Kabupaten Bantaeng. b) Meningkatnya jumlah desa wisata. c) Terselenggaranya promosi pariwisata daerah kabupaten Bantaeng. 6. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pemanfaatan pelabuhan Bantaeng; Indikator sasaran : a) Perencanaan pengembangan dan pemanfaatan pelabuhan. b) Terbangunnya sarana dan prasarana pendukung pelabuhan Bantaeng PRIORITAS V
: Penguatan Kelembagaan Pemerintah
Tujuan
: Memberdayakan secara maksimal sumberdaya aparatur pemerintah agar tercipta aparat pelayan masyarakat yang profesional,
bertanggung
jawab
dan
amanah
yang
senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan
transparansi
pelaksanaan
serta
tugas
berkompetensi
pokok
dan
tinggi
pada
fungsinya,
serta
mengembangan sistem perencanaan dan penganggaran dan partisipatif melalui sistem informasi dan data terpadu. Sasaran
:
1. Terwujudnya organisasi pemerintah daerah sebagai organisasi pembelajar yang mengikuti kaidah-kaidah good governance; Indikator sasaran :
Bab IV Hal 5
RKPD Kab. Bantaeng 2016 a) Terlaksananya kajian penyesuaian organisasi dan tata kerja untuk persiapan penerapan UU ASN. 2. Optimalnya SKPD sebagai unit kerja yang mandiri dan profesional dalam menyelenggarakan misinya; Indikator sasaran : a) Meningkatnya disiplin kerja pegawai. b) Terselenggaran sistem pengaduan keluhan masyarakat untuk layanan SKPD. 3. Maksimalnya
implementasi
system
perencanaan
dan
penganggaran
partisipatif; Indikator sasaran : a) Penjabaran Perda No. 4 Tahun 2011 semakin maksimal melalui penerapan Perbup. b) Berkembangan sistem infomasi statistik daerah. Sasaran dan indikator sasaran tersebut di atas diharapkan terimplementasi secara maksimal sehingga sasaran makro pembangunan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Adapun target sasaran makro pembangunan disajikan pada tabel berikut : Tabel 4.1. Pencapaian dan Target Sasaran Pembangunan Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6
Indikator Indeks Pem bangunan Manusia Pertumbu han Eko nomi PDRB Perkapita Penduduk Angka Ke miskinan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Pengang guran
2008
2009
2010
Tahun 2011 2012
2013
2014
68,87
69,40
70,10
70,60
73,69
74,65
75,18
6,73
7,61
7,90
8,43
8,49
9,50
9,75
7,2 jt
8,8 jt
10,35 jt
12,2 jt
13,3 jt
14,97 jt
15,53 jt
12,12
10,25
10,28
9,16
9,00
8,5
8
7,5
17.713 KK
na
na
12.29 8 KK
na
na
7.500 KK
6.500 KK
9,32
8,41
5,51
4,52
4,30
3,50
2,50
2,50
2016
Ket Mene ngah
Sumber : Data Tim Bappeda 2013
Bab IV Hal 6
RKPD Kab. Bantaeng 2016 4.2.
TEMA RKPD TAHUN 2016 Rumuskan Tema RKPD Tahun 2016 adalah : “Pengembangan Kawasan Dalam Mewujudkan Bantaeng sebagai
Kota Jasa, Benih Berbasis Teknologi dan Industrialisasi" Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka perlu didukung oleh upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Olehnya itu, dalam bidang ekonomi, pemerintah daerah kabupaten Bantaeng berusaha menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang diharapkan dapat berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Lingkungan
merupakan
bagian
penting
dalam
pembangunan
yang
berkelanjutan, sehingga paradigma baru memandang lingkungan bukan sekedar
sebagai
obyek
pembangunan
belaka
melainkan
bagian
dari
pembangunan itu sendiri. Pelaksanaaan pembangunan harus memperhatikan daya dukung lingkungan olehnya itu pelestarian lingkungan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. 4.3.
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2016
dirumuskan dengan mengacu pada tahapan pembangunan daerah dan skala prioritas yang ada dalam RPJPD Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan prioritas pembangunan tahun 2016, yaitu : 1. Infrastruktur 2. Reformasi Birokrasi 3. Pendidikan 4. Kesehatan 5. Penanggulangan Kemiskinan 6. Ketahanan Pangan 7. Iklim Investasi dan Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas dan Pasca Konflik
Bab IV Hal 7
RKPD Kab. Bantaeng 2016 11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, serta 12. Prioritas lainnya : (a) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (b) Bidang Perekonomian dan (c) Bidang Kesejahteraan Rakyat. Adapun Visi Sulawesi Selatan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2014-2018 adalah “Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan”. Untuk dapat mewujudkan visi diatas, tentunya memerlukan dukungan dari semua komponen masyarakat, termasuk dari pemerintah kabupaten/kota. Setidaknya ada 11 prioritas gubernur yang akan dilaksanakan pada periode 2014-2018 sebagai berikut: 1. Gratis SPP mahasiswa baru, 2. Gratis lima juta paket/bibit pertanian 3. Gratis modal pengembangan usaha mikro 4. Gratis modal paket bagi 100 wira usaha 5. Membangun industri baru di 24 Kabupaten/Kota 6. Membuka 500 ribu lapangan kerja baru 7. Gratis pendidikan hingga SMA 8. Gratis peningkatan kualitas rumah rakyat miskin 9. Melanjutkan kesehatan gratis 10. Gratis biaya pendidikan untuk sekolah kejuruan khusus, S2 dan S3 serta 11. Peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui Boarding School untuk Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib & Alim Ulama. Dengan memperhatikan kondisi Sulawesi Selatan saat ini, serta upaya pencapaian sasaran RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018 dengan tetap mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis Sulawesi Selatan, maka Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 adalah “Penguatan Nilai Tambah Sektor Unggulan Melalui Pengembangan Kawasan”. Tema ini selanjutnya dijabarkan ke dalam 8 (delapan) prioritas yang meliputi:
Bab IV Hal 8
RKPD Kab. Bantaeng 2016 1) Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kebutuhan
Dasar
dengan
program strategis antara lain: pendidikan wajib belajar 12 tahun; program
peningkatan
kualitas
tenaga
pendidik
dan
tenaga
kependidikan; 2) Peningkatan Mutu dan Produktivitas Hasil Pertanian, dengan program strategis antara lain: peningkatan produksi dan pemasaran hasil
pertanian,
peningkatan
produksi
dan
sistem
agribisnis,
percepatan diversifikasi komsumsi pangan 3) Mendorong Agro Industri Berbasis Sumberdaya Lokal dengan program strategis antara lain: pengembangan industri dan perbaikan investasi, pengembangan klaster industri daerah; 4) Peningkatan Kualitas dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan program
strategis
antara
lain
perluasan
dan
pengembangan
kesempatan kerja, pelatihan keterampilan tenaga kerja; 5) Mengefektifkan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Masyarakat dengan program strategis antara lain pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMK, Pemberdayaan usaha skala mikro ; 6) Perluasan Infrastruktur Wilayah dan Ketersediaan Energi dengan program strategis antara lain, pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman 7) Penguatan Ekonomi Wilayah didukung Peningkatan Produksi Pertanian Berbasis Masyarakat; dengan program strategis antara lain;
pengembangan
inovasi
daerah
dan
ekonomi
kreatif,
pengembangan kerjasama wilayah 8) Peningkatan
Pengelolaan
Sumberdaya
Alam
dan
Gerakan
Sulawesi Selatan Hijau dengan program prioritas antara lain; pengelolaan, pengendalian dan konservasi, pelestarian hutan dan terumbu karang serta pengembangan ruang terbuka hijau. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan Tema RKPD Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Bantaeng menetapkan prioritas pembangunan tahun 2016, yaitu : PRIORITAS I
: Peningkatan Wawasan Dan Kapasitas Manusia
Bab IV Hal 9
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Urusan Pendidikan Program Prioritas Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah TK Program Prioritas Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Kegiatan Penyediaan Bantuan Opearsional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SNLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah Kegiatan Penyelenggaraan Paket A Setara SD Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Program Prioritas Pendidikan Menengah Kegiatan Prioritas Pengadaan Buku - Buku dan Alat Tulis Siswa Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Kegiatan Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu Kegiatan
Penyediaan
Bantuan
Operasi
Sekolah
(BOS)
Jenjang
Pendidikan Menengah dan Sederajat Program Prioritas Pendidikan Non Formal Kegiatan Prioritas Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Urusan Pemuda & Olah Raga Program Prioritas Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Kegiatan Penyelenggaraan Kompotensi Olahraga Program Prioritas Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Urusan Kesehatan Program Prioritas Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Peningkatan dan pemerataan pelayanan (Rehab Puskesmas, dan Pustu, Pengembangan Jaringan BSB) Program Prioritas promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat (Insentif Kader Posyandu) Urusan Keluarga Berencana
Bab IV Hal 10
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Program Prioritas Pembinaan Peran serata Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Kegiatan Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB (Insentif PPKBD/Sub PPKBD) Urusan Pemerintahan Umum Program Prioritas Pembinaan Iman dan Taqwa Kegiatan
Fasilitasi
Pembinaan
dan
Peningkatan
Pelaksanaan
Keagamaan bagi Masyarakat Kegiatan Pengelolaan Operasional Bantuan Keagamaan Urusan Sosial Program
Prioritas
Pemperdayaan
Fakir
Miskin,
Komunitas
Adat
Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kegiatan Fasilitasi manajemen usaha dan peningkatan SDM bagi keluarga miskin PRIORITAS II
: Memaksimalkan Berkembangnya Lembaga Ekonomi Masyarakat Secara Terpadu.
Urusan Koperasi & UKM Program Prioritas Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha kecil Menegah Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (Modal usaha UMKM) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Prioritas pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Kegiatan Fasilitas Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan Kegiatan Fasilitas Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan PRIORITAS III
: Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Bidang Pertanian, Kelautan.
Urusan Pekerjaan Umum
Bab IV Hal 11
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Program Prioritas pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Urusan Ketahanan Pangan Program Prioritas Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan-petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos / Organik) Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan diversifikasi tanaman (Bibit Talas dan budidaya markisa) Urusan Pertanian Program Prioritas Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan
Peningkatan
sistem
insentif
dan
disinsentif
bagi
petani/kelompok tani (Alsintan, Keterampilan petugas pendamping dan Petani serta ketrampilan operator UPJA) Program
Prioritas
peningkatan
pemasaran
hasil
produksi
pertanian/perkebunan Kegiatan Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan (sarana dan prasarana
Pertanian
dalam
rangka
pengembangan
kawasan
Hortikultura) Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian Kegiatan Pengembangan diversifikasi tanaman (Pengadaan bibit buahbuahan) Program Prioritas Peningkatan Produksi hasil-hasil Pertanian Kegiatan
Penyediaan
Prasarana
Produksi
Pertanian/Perkebunan
(Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier) Program Prioritas peningkatan produksi hasil peternakan Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Miskin Urusan Perkebunan Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian Kegiatan
Pengembangan
perbenihan
dan
pembibitan
tanaman
perkebunan (Pala, Cengkeh, Coklat dan Kopi)
Bab IV Hal 12
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Program Prioritas Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan
Peningkatan
sistem
insentif
dan
disinsentif
bagi
petani/kelompok tani (Pengadaan alat pengolahan pasca panen hasilhasil perkebunan) Urusan Kehutanan Program Prioritas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan (Bibit Kayu-Kayuan) Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan (pelatihan keterampilan pengoahan lahan bagi masyarakat sekitar hutan) Urusan Perikanan & Kelautan Program Prioritas Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul (Bantuan Benih Rumput Laut dan Benih Ikan Air Tawar Program Prioritas Optimaliasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan (Pengembangan Produk olahan hasil rumput laut) Program Prioritas pengembangan perikanan tangkap Kegiatan
Pengadaan
sarana
dan
prasarana
perikanan
tangkap
(Pendampingan) PRIORITAS IV
: Peningkatan
Jaringan
Perdagangan,
Industri
Dan
Pariwisata. Urusan Pekerjaan Umum Program Prioritas Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan jalan (pada kawasan strategis) Kegiatan Pembanguan jembatan Program Prioritas Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Prioritas Pembangunan talud Kegiatan Pembangunan talud Program Prioritas pembangunan infrastruktur perdesaaan
Bab IV Hal 13
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Program Prioritas Pengendalian Banjir Kegiatan Pembangunan prasarana tanggul pengaman pantai/sungai Urusan Perumahan & Lingkungan Hidup Program Prioritas Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Program Prioritas peningkatan pelayanan lampu taman, dan penerangan jalan Kegiatan Pengadaan dan penerangan lampu jalan Kegiatan Pengadaan jaringan lampu jalan Urusan Perhubungan Program Prioritas Pembanguan Prasarana dan FasilitasPerhubungan Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Pelabuhan Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana Pelayanan Angkutan (Pengaman jalan) Urusan Periwisata Program Prioritas Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan Pengembangan daerah tujuan wisata Urusan Perdagangan Program Prioritas Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan
Pengembangan
pasar
dan
distribusi
barang/produk
(Perencanaan Pembangunan Pasar) Urusan Industri Program Prioritas Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi Industri olahan hasil-hasil Sumber Daya Alam PRIORITAS V
: Penguatan Kelembagaan Pemerintah
Urusan Pemerintahan Umum Program Prioritas Pembinaan Kecamatan
Bab IV Hal 14
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Kegiatan Rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan publik (kantor lurah dan Kantor Desa) Program Prioritas Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kesejahteraan Aparat Kegiatan Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Kegiatan Kajian Peningkatan Tambahan Pendapatan bagi aparatur daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Program Prioritas Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kegiatan
Pelatihan
Aparatur
Pemerintah
Desa
Dalam
Bidang
Manajemen Pemerintahan Desa Urusan Perencanaan Pembangunan Program Prioritas Perencanaan Pembangunan Kegiatan Pengembangan partisipasi masyarakat dan Peningkatan SDM dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
Bab IV Hal 15
Rancangan
RKPD Kab. Bantaeng 2016
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ,
Bab V Hal 1
Rancangan
RKPD Kab. Bantaeng 2016
Bab V Hal 2
Rancangan
RKPD Kab. Bantaeng 2016
Bab V Hal 3
Rancangan
RKPD Kab. Bantaeng 2016
Bab V Hal 4
Rancangan
RKPD Kab. Bantaeng 2016
Bab V Hal 5
Rancangan
RKPD Kab. Bantaeng 2016
Bab V Hal 6
Rancangan
RKPD Kab. Bantaeng 2016
Bab V Hal 7
Rancangan
RKPD Kab. Bantaeng 2016
Bab V Hal 8
Rancangan
RKPD Kab. Bantaeng 2016
Bab V Hal 9
Rancangan
RKPD Kab. Bantaeng 2016
Bab V Hal 10
RKPD Kab. Bantaeng 2016 BAB VI PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 merupakan Rencana Tahunan yang menjadi Pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Bantaeng sebanagi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016, untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam Penganggaran Keuangan Daerah yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 2. RKPD Tahun 2016 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka Investasi Pemerintah dan Pelayanan Publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk
masyarakat
luas
dan
dunia
usaha
berkewajiban
untuk
melaksanakan program-program RKPD tahun 2016 dengan sebaikbaiknya. 4. Agar dapat dcapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun rencana kerja kegiatan Tahun 2016 dengan mendasarkan pada RKPD Tahun 2016 5. Guna tercipta efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Derah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD Tahun 2016 kedalam Rencana Kegiatan SKPD dan
Bab VI Hal 1
RKPD Kab. Bantaeng 2016 Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2016 serta prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2016 Keberhasilan Pembangunan Daerah selain dtentukan oleh kualitas Produk Perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, itikad baik, tekad dan semangat, kejujuran, disiplin dan integritas yang tinggi dari para pelaku pembangunan (Stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana. demikian
pelaksanaan
pembangunan
diharapkan
mampu
Dengan
menjawab
dan
mengurangi permasalahn yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bab VI Hal 2
