BUPATI PAMEKASAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 4T TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAMEKASAN,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2Ol3 tentang Pqiak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pqiak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OOO; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan
Pajak; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2, tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2OOO tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2042, tentang
Penetapan Besarnya
Nilai Jual Kena Pajak untuk
Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan;
13.
Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
t4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
15. L6.
Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanliaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 20lt tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2OL3 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
MEMUTUSI(AN: MenetapKAN
:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
BAB I KETEN?UAIT T'}II'M Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 3. Bupati adalah Bupati Pamekasan. 4. Dinas adalah Dinas yang membidangi pendapatan daerah. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pendapatan daerah. 6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran ralryat. 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yaurrg meliputi persero€rn terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan ddam bentuk apa pun, Iirma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan'bentuk usaha tetap, 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, 9. Bumi adatah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut. 10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman danlatau laut.
1.
Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga ratarata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nitai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 12. Subjek Pqiak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pqiak adatah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi danlatau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh 1
manfaat atas Bangunan.
13. Wqiib Pqiak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, daurt/atau memperoleh
manfaat atas Bangunan. t4. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender. 15. Pajak yang temtang adalah pajak yang hams dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pqiak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. t7. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pqiak untuk melaporkan data subjek dan objek Pqiak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yffig selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pqiak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pqiak. 79. Surat Setoran Pqiak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 20. Surat Ketetapan Pqiak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pqiak yang terutang. 21. Surat Ketetapan Pqiak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pqiak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumtah pajak yang masih harus dibayar. 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pqiak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yffry telah ditetapkan. 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pqiak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran padak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagthan pqiak dan/atau sanksi administratif bempa bunga dan/atau denda. .
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pqiak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pqiak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pdak. 28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan p4iak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 29. Pemeriksaan di bidang perpqiakan daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perp4iakan daerah dan/atau untuk tduan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajalcan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanYa
BAB rr RUAIYG LIIYGKIIP Pasal 2
(1)
Tata cara pemungutan PBB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima, dan melaporkan
penerimaan PBB. (2lTata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. prosedur pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak; b. prosedur penerbitan, penelitian dan pembetulan SPPT; c. prosedur pembayaran PBB ; d. prosedur pelaporan PBB ; e. prosedur penagihan PBB; f. prosedur pengurangan PBB; dan g. prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB. (3) Prosedur pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf a meliputi kegiatan pengisian SPOP dan Lembar Surat Pemberitahuan Objek Pajak (L-SPOP) oleh Wqiib Pajak dengan dilampiri dokumen pendukung. (4) Prosedur pendataan objek pqiak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurr'f a meliputi kegiatan pembentukan dan/atau pemeliharan basis data baik subjek maupun objek pajak yang dilakukan secara pasif maupun aktif. (5) Prosedur penilaian objek pqiak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hurr.f a meliputi penilaian individu dan penilaian massal yang digunakan sebagai dasar penetapan NJOP. (6) Prosedur penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b meliputi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas dalam menerbitl
penelitian dan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat {21huruf b meliputi kegiatan verilikasi yang dilakukan oleh Dinas atas kebenaran SPPT dan kelengkapan dokumen pendukungnya. (8) Prosedur pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada ayat {21 huruf c meliputi pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh lVajib Pajak berdasarkan SPPT/ SKPD. (9) Prosedur pelaporan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d meliputi kegiatan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB. (10) Prosedur penagihan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf e meliputi kegiatan pemungutan berdasarkan SPPT/ SKPD yang telah jatuh tempo, SKPDKB/SKPDKBT, STPD dan Surat Teguran yang dilakukan oleh Dinas. (11) Prosedur pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf f adalah kegiatan penetapan persetujuan /penolal
Pasal 3 (1)
Untuk melaksanakan tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas sekurang-knrrangnya melaksanakan fungsi :
a. pelayanan; b. pengolahan data dan informasi; dan
c. pembukuan dan pelaporan. (2)
Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni
melalmkan interaksi dengan Wqiib Pajak dalam tahapan pemungutan PBB. (3) Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimarla dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni mengelola basis data terkait objek pqiak dan subjek pajak. (4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf c yakni menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Tunggakan PBB berdasarkan data dan laporan dari pihak lain yang ditunjuk. BAB III TATA CARA PE}IUITGUTAIT PBB Bagian Kesatu Prosedur Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek Pqiak Paragraf I Prosedur Pendaftaran Pasal 4
(1) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikan SPOP dan/atau LSPOP ke Dinas. (2) SPOP dan/atanu L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh subjek pajak. (3) Penyampaian SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan paling lambat 3O (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima. Paragraf 2 Frosedur Pendataan Pasal 5
(1) Untuk mengetahui data objek dan subjek pajak termasuk apabila terjadi mutasi penuh dan mutasi pecah, dilakukan pendataan.
(2) pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara a.
pasif, yaitu pendataan dengan penyampaian dan
:
pemantauan
pengembalian SPOP; U. imf, yaitu pendataan melalui identifikasi objek paiak, verifikasi data objek pajak, dan pengukuran bidang objek pajak. (3) pendataan- melalui identi{ikasi dilatmkan pada objek paiak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB. (4) Pendataan melalui verilikasi dilakukan pada objek pqiak yang telah terdata dalam administrasi pembukuan PBB. (5) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Wajib Pqiak atau pehrgas Pajak dengan bukti di lapangan, maka dilanjutkan dengan pelaksanaa.n pemeriksaan. Pasal 6 (1) Berdasarkan hasil pendataan, terhadap objek pajak diberikan Nomor Objek Pajak (NoP). (2) Pe;dataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan ryOP hma. (Si fenaataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing
penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk. (4)Terhadap penggabungan beberapa NOP, s4ah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk dan NOP lainnya dihapus. Pasal T
Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adalah : a. melampirkan KTP/KSK/dokumen lain yang sah; b. melampirkan alat bukti kepemilikan; c. surat keterangan dari desa/kelurahan; dan d. mengisi formulir SPOP dan L-SPOP disertai tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya. Pasal 8
terhadap objek PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, termasuk di dalamnya dilakukan terhadap bangunan pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah yang memenuhi kriteria tertentu. (2) Ifuiteri * p^gar mewah, tempat olahraga dan taman mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. pagar mewah dengan harga pembuatan Rp.1.50O.OO0 ,AO lm2 keatas; b. tempat olahraga yang dikomersialkan; c. taman *e*"h dengat harga pembuatan Rp.1.500.000,0O1m2 keatas dan/ atau dikomersialkan. (1) pendataan
Paragraf 3 Prosedur Penilaian Pasal 9 (1) Penilaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan NJOP. (2) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui :
'
'
massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai terdapat pada setiap zorta nilai tanah (ZNT), indikasi rata-rata yang sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya
!."if"irn ".
KomPonen Bangunan (DBKBI; atau
b. penilaian individu, yang diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggr atau objek pqiak khusus.
6
(3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tiga pendekatan penilaian, meliputi : a. pendekatan data pasar; b. pendekatan biaya; dar:r/ atau c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
(4)
dilakukan dengan
Penilaian dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan cara
membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pqiak lain yang sejenis yang nilai jualnya telah diketahui dengan melakr.rkan beberapa penyesuaian. (S)Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun dikurangi dengan penyusutan. (6)Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilalmkan pada objek yang menghasilkan (memiliki nilai kornersial) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam 1 (satu) tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha. Bagian Kedua
rrose;f'rliffi*ffi Pasal
3#'o*
1O
Berdasarkan SPOP dan/atau L-SPOP, Dinas menerbitkan SPPT yang merupakan ketetapan pqiak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. (2) Wqiib Pajak dapat memperoleh SPPI melalui ; a. pengambilan sendiri di UPT Dinas/Kelurahan/Desa tempat objek terdaftar atau di tempat lain yang ditunjuk; atau b. pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh aparat UPT Dinas/ Kelurahan/Desa. (1)
Pasal 11
Sebelum SPPT disampaikan kepada Weiib Pdak, dilalmkan kegiatan penelitian terhadap isi SPPI dimaksud. (21Kegtatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: (1)
a. subjek pajak; b. objek pajak; dan/atau
c. NJOP.
(3)
Dalam hal ditemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luasan objek pqiak dan/atau ketetapan pajak, maka Dinas melakukan pembetulan. Pasal 12
Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wqiib Pajak dan Wqiib Pajak menemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pqiak, SPPT ganda, alamat, luasan objek pqiak dan/atau ketetapan p4iak, Wajib Pajak mengqiukan permohonan pembetulan kepada Dinas. (2) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan verilikasi dan pembetulan. (3) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak. (1)
Bagian Ketiga Prosedur Pembayaran PBB Pasal 13 (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB terutang berdasarkan SPPT atau SKPD. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib
Pqjak melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk. (3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
Pasal 14 Tata cara pembayaran PBB oleh Wajib Pqiak adalah : a. Wajib Pajak membayar PBB temtang dengan menunjukkan SPPT/SKPD atau NOP pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk; b. Wqiib Pajak dapat pula melakukan pembayaran PBB melalui petugas pungut di DesalKelurahan lKecanatan, yang selanjutnya disetor ke kas daerah melalui Bank yang ditunjuk; c. Petugas Bank atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani SSPD atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak; d. Wajib Pqiak menerima SSPD atau dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk. Bagian Keempat Prosedur Pelaporan PBB Pasal 15 (1) Pelaporan PBB dilaksanakan oleh Dinas. (2) Pelaporan PBB bertqiuan untuk memberikan
informasi tentang realisasi penerimaan dan tunggakan PBB sebagai bagian dari Pendapatan Asli
Daerah.
Pasal 16
Pelaporan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk. Bagran Kelima Prosedur Penagihan PBB Pasal 17 (1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD dan SKPDKB dan/atau SKPDKBT. (2) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa. (3) Sebelum Surat Teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif selama 1 (sahr) bulan setelah jatuh tempo. (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 7 (tujuh) hari
setelah dilakukan upaya persuasif. (5) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 18
dan/atau SKPDKBT dilakukan melalui tahapan : Dinas memeriksa SPPI/SKPD, STPD, dan SSPD sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oteh Wajib Peiak;
(1) Penetapan SKPDKB
a.
b. c.
terhadap SPPT/SKPD, STPD, dan SSPD yang ternyata kurang bayar, Dinas menetapkan SKPDKB dan SKPDKBT; Wajib Padak menerima SKPDKB dan SKPDKBT, untuk selaqiutnya membayar PBB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran PBB. (2) Penerbitan Surat Teguran melalui tahapan: a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Rrtusan Banding, yang menyebabkan jumlah pqiak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagrhan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu pating lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbit}an; b. dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka datam waktu I (satu) bulan sejak jatuh tempo, Dinas melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB terutang; c. setelah 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pqiak secara mengangsur oleh Wqiib Pajak yang disetujui, maka Dinas tetap melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB terutang; d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pqiak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Dinas menerbitkan Surat Teguran. Bagtan Keenam Prosedur Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB Pasal 19
\Vajib Pqiak dapat mengqiukan permohonan pengurangan
atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Dinas dengan melampirkan foto copy STPD, SSPD, dan SPPTISKPD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas. (2) Dinas melalmkan penelitian dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan atas permohanan sebagaimana dimaksud ayat (1). (3) Pemberian pengurang€rn atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, tidak menunda kewajiban pembayaran pajak (1)
Pasal 2O
Besaran dan alasan pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 21 (1)
Surat Keputusan Persetqiuan atau Penolakan Permohonan Pengurangan PBB disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)
Apabila Permohonan Pengurangan diterima secara lengkap dan tidak ditanggapi oleh Dinas selama 12 (dua belas) bulan, maka permohonan
(3)
Wqiib Pqiak melakukan pembayaran setelah menerima Surat Keputusan
dianggap disetujui. Persetujuan atau Penolakan
Bagian Ketujuh Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB.
Pasal22 (1)
Wajib P4iak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB dalam hal terdapat selisih antara pajak yang dibayar
dengan pajak yang terutang. (2) Kelebihan pembayaran PBB dapat terjadi karena : a, perubahan peraturan; b. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan; c. Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan; d. kesalahan penetapan; e. kekeliruan pembayaran; dan/atau f. keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas dengan melampirkan sekurang-
kurangnya
:
a. SPPT/SKPD dan SSPD asli; b. STPD. (4)
Dinas menetapkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran PBB paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan dari Wajib Pajak.
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkanya SKPDLB.
(5) Pengembalian kelebihan PBB
BAB TV
TATA CARA PEilERII{SAAIT PA*IAK Pasal 23 (1) Pemeriksaan
pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Wajib
Pqiak dan pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan
perpajakan daerah. (2) Pemeriksaan pajak
dilakukan oleh Dinas dalam bentuk a. pemeriksaan sederhana; dan/atau
:
b. pemeriksaan lengkap.
(3)
Pemeriksaan sederhana dapat dilalmkan di lapangan dan di kantor terhadap Wqiib Pajak untuk tahun berjalan danlatau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
lengkap dilakukan di tempat Wqiib Pajak untuk tahun bedalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang lanm digunakan dalam pemeriksaan pada
(4) Pemeriksaan
umumn,a
Pasal 24
Pemeriksaan sederhana sebagamarra dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilakukan dengan cara : a. memberitahukan agff Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku catatart dan dokumen pendukung lainnya, termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya; b. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya, termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
c. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya, termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya; d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wqiib Pqiak yang diperiksa; dan e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga ymtg mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa t0
Pasal 25
Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (a) dilakukan dengan cara:
a. b.
c.
memeriksa tanda pelunasan
dan keterangan lainnya sebagai bukti
pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya, termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya; meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya, termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima; meminta keterangan lisan dan/atau terhrlis dari U/qiib Pajak yang
d. diperiksa; e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga
f. g.
menrpakan tempat menyimpan dokumen, uang danlatau barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/ata,u tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut; melakukan penyegelan tempat atau ruanga.n tertentu apabila Wqiib Pqiak atau wakil/kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak berada di tempat pada saat
pemeriksaan; meminta keterangan danlatau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib P4iak yang diperiksa. Pasal 26
(1)
Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan ternyata Wajib Pajak atau wakil/kuasanya tidak berada di tempat, maka pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang masih ada pihak yang mempunyai kewenangan
untuk bertindak mewakili Wajib Pdak sesuai dengan
batas pada pemeriksaan kesempatan ditunda kewenanga.nnya, untuk selanjutnya berikutnya. (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, maka sebelum pemeriksaan lapangan dihrnda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan. {3}Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, Wajib Pajak atau wakil/kuasanya tidak juga berada di tempat, maka pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili guna membantu kelancaran pemeriksaan. (a) Apabila Wqiib Pajak atau wakil/kr-rasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau wakil/kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membanhr kelancaran pemeriksaan.
(S)Apabila pegawai Wqiib Pajak yang diminta mewakili menolak untuk
membantu kelartcaran pemeriksaan, ytrtg bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. (6) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa. (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pqiak tenrtang secara jabatan atau dilal$kan penyidikan. ll
Pasat2T
untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk
(1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan
pelaksanaan ketentuan peraturan perrrndang-undangan perpaj akan daerah.
(2)
Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPPD, perbedaan besarnya pajak
diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. (3) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan. (4) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan. (5) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak. (6) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak. (7) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan. (8) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan. BAB V I{SIEITTUAN PEITUTUP Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.
Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal t 3 l)*r;irer;il ,;r
8ff1 3
BUPATI PAMEKASAN,
Diundangkan di Pamekasan tanggal 't 3 fiesenbor ff$13
pada
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,
-4-, '
orr
BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR
15
t2
