BUKU PUTIH : TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
i
Buku Putih : Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan Copyright@ 2014
[email protected]
ii
iii
37
5. Tim penilai dapat memberikan catatan pada lembar terakhir DUPAK yang berisi : a. Rekomendasi dari tim penilai kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit mengenai pejabat fungsional kesehatan yang dinilai; b. Catatan perkembangan nilai angka kredit, khususnya bagi yang tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk periode tertentu. Format Laporan Penilaian Angka Kredit Nama Pejabat Fungsional Intansi/Unit Kerja Jabatan Pangkat/Golongan
No.
Unsur/Sub Unsur/Butir Kegiatan
Jumlah Angka Kredit yang diusulkan
Angka Kredit yang diusulkan
: : : :
No.
Unsur/Sub Unsur/Butir Kegiatan
Hasil Penilaian Angka Kredit
Keterangan/ Justifikasi
Jumlah Angka Kredit Hasil Penilaian
A.
Pengangkatan Jabatan Fungsional Kesehatan 1. Inpassing. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB telah dan masih melaksanakan tugas sesuai tupoksi; Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan masing-masing jabatan fungsional kesehatan; Pangkat paling rendah sesuai ketentuan masingmasing jabatan fungsional kesehatan; Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Kinerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; Disesuaikan dengan ketentuan masing-masing jabatan fungsional kesehatan. b. Pengangkatan Pertama.
Rekomendasi : ..................................................................................... Tim Penilai, Tanda Tangan (Nama Jelas)
36
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
Pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi melalui pengangkatan CPNS; Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan masing-masing jabatan fungsional kesehatan; Pangkat paling rendah sesuai ketentuan masingmasing jabatan fungsional kesehatan; Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Kinerja 1
PNS paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; Disesuaikan dengan ketentuan masing-masing jabatan fungsional kesehatan.
PENYUSUNAN LAPORAN TIM PENILAI JABFUNGKES A.
c. Perpindahan dari Jabatan Lain Sebelumnya menduduki jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Kesehatan lain : Memiliki ijazah paling rendah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Permenpan masing-masing jabatan fungsional kesehatan; Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya disesuaikan dengan ketentuan masing-masing jabatan fungsional kesehatan; Usia maksimal sebelum BUP dari jabatan terakhir disesuaikan dengan ketentuan masing-masing jabatan fungsional kesehatan; Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Kinerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; Disesuaikan dengan ketentuan masing-masing jabatan fungsional kesehatan. B.
Kenaikan Jabatan dan Pangkat Fungsional 1. Kenaikan Jabatan dapat dipertimbangkan setiap kali dengan ketentuan. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
2
Pengertian Penyusunan Laporan Hasil Penilaian (verifikasi) adalah hasil penilaian DUPAK dan angka kredit yang dituangkan secara tertulis dan rinci berdasarkan unsur, sub unsur dan butir-butir kegiatan yang diajukan.
B.
Tujuan 1. Sebagai dokumen penting hasil penilaian tim; 2. Sebagai acuan/pedoman bagi sekretariat tim penilai apabila di kemudian hari ada hal-hal yang perlu diklarifikasi/umpan balik terhadap hasil penilaian bagi pemangku jabfungkes. 3. Sebagai masukan di dalam melakukan perbaikan mekanisme penilaian serta pemanfaatannya.
C.
Teknik Penyusunan Laporan Penilaian 1. Tuliskan identitas pejabat fungsional yang dinilai dalam format yang telah ditetapkan; 2. Pada unsur/sub unsur dan butir-butir kegiatan, tuliskan nilai angka kredit yang diusulkan di sebelah kiri dan nilai angka kredit hasil penilaian/yang disetujui tim penilai di sebelah kanan. 3. Jumlah nilai angka kredit yang diajukan dari setiap unsur dan sub unsur dituliskan di sebelah kiri sementara jumlah nilai angka kredit hasil penilaian/yang disetujui di sebelah kanan. 4. Tanda tangan dan nama jelas dari anggota tim yang menilai berkas DUPAK jabfungkes tertentu. 35
diberikan sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Kinerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; Disesuaikan dengan ketentuan masing-masing jabatan fungsional kesehatan.
Penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan dari kegiatan pelayanan, pengembangan profesi, pengabdian masyarakat dan penunjang tugas diberikan sepanjang masih dalam tenggang waktu masa penilaian. Apabila penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan telah ditetapkan dalam keputusan, maka angka kredit dari unsur pelayanan, pengembangan profesi, pengabdian masyarakat dan penunjang tugas jabatan fungsional kesehatan yang diperoleh pada masa penilaian tersebut tetapi belum diusulkan, sudah tidak dapat diperhitungkan kembali untuk masa penilaian berikutnya. Kecuali untuk penilaian angka kredit dari unsur pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya yang memerlukan waktu untuk penerbitan ijazah atau sertifikat.
2. Kenaikan Pangkat dapat dipertimbangkan setiap kali dengan ketentuan. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setiap lebih tinggi; Setiap unsur penilaian Prestasi Kinerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. C.
Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian 1. Pemberhentian Sementara. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, disesuaikan dengan ketentuan masingmasing jabatan fungsional kesehatan; Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat atau berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional kesehatan; Cuti di luar tanggungan negara; Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
34
3
2. Pengangkatan Kembali. Jabatan fungsional kesehatan yang telah selesai menjalani pembesasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatan disesuaikan dengan ketentuan masing-masing jabatan fungsional kesehatan. 3. Pemberhentian. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PNS (PP No. 53 Tahun 2010) dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; Disesuaikan dengan ketentuan masing-masing jabatan fungsional kesehatan.
1) Angka kredit yang diperoleh dari pendidikan formal dengan ijazah yang tidak sesuai dengan kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang bersangkutan (memperoleh gelar kesarjanaan lainnya), dikategorikan ke dalam kegiatan unsur penunjang; 2) Angka kredit yang diberikan sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam unsur penunjang pada peraturan perundangundangan yang berlaku; 3) Pejabat fungsional yang memperoleh Ijazah Strata I (S-1), Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3) di luar bidang jabatan fungsionalnya, diberikan angka kredit sebagai berikut : Strata 3 (S-3) diberikan angka kredit sebesar 15 (lima belas); Strata 2 (S-2) diberikan angka kredit sebesar 10 (sepuluh); Strata 1 (S-1)/D-IV diberikan angka kredit sebesar 5 (lima). f. Penilaian Angka Kredit dari Kegiatan Memperoleh Penghargaan atau Tanda Jasa: 1) Angka kredit dari kegiatan memperoleh penghargaan atau tanda jasa dapat diberikan apabila penghargaan/tanda jasa diberikan oleh pemerintah R.I. atau negara asing atau organisasi ilmiah atau organisasi profesi atas prestasi dalam pengabdian kepada nusa, bangsa dan negara; 2) Angka kredit yang diperoleh dari kegiatan memperoleh penghargaan atau tanda jasa
4
33
c. Penilaian Angka Kredit dari Kegiatan Menjadi Anggota Organisasi Profesi: 1) Angka kredit dari kegiatan menjadi anggota organisasi profesi dapat diberikan apabila organisasi tersebut merupakan organisasi profesi/keahlian yang beranggotakan individuindividu yang memiliki profesi/keahlian yang sama/sejenis, bersifat internasional/ nasional/ provinsi dan diakui oleh instansi pembina atau pemerintah; 2) Angka kredit yang diperoleh dari kegiatan menjadi anggota organisasi profesi diberikan sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pejabat fungsional kesehatan yang memiliki kartu anggota lebih dari satu, maka yang dinilai hanya 1 (satu) kartu tanda anggota. d. Penilaian Angka Kredit dari Kegiatan Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan: 1) Angka kredit dari kegiatan menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional kesehatan dapat diberikan apabila yang bersangkutan telah bertugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; 2) Angka kredit yang diperoleh dari kegiatan menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional kesehatan diberikan sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku. e. Penilaian Angka Kredit dari Memperoleh Gelar Kesarjanaan Lainnya: 32
PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN Tugas atau tanggung jawab utama tim penilai angka kredit jabatan fungsional kesehatan adalah melakukan penilaian terhadap daftar usul penetapan angka kredit yang diajukan oleh setiap pejabat fungsional kesehatan. Hasil penilaian ini sangat penting untuk kelangsungan proses selanjutnya dalam pengajuan angka kredit bagi pejabat fungsional kesehatan. Penilaian dapat dilakukan apabila seorang anggota tim penilai memahami apa yang akan dinilai dan bagaimana menghitung angka kredit dengan tepat dan benar sehingga dapat menilai angka kredit yang diusulkan pemangku jabatan fungsional kesehatan. Dalam hal ini diperlukan kecepatan, ketepatan dan kebenaran dalam menuliskan hasil penilaian angka kredit, agar tidak merugikan bagi pihak yang dinilai maupun pihak lain yang berkepentingan dengan penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan. Oleh karena itu perlu bagi setiap Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan untuk memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan penghitungan angka kredit sebagai dasar dalam menilai angka kredit yang diajukan dan mekanisme pengajuan DUPAK. A. Definisi Operasional 1. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh pejabat fungsional dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat. 2. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah hasil keseluruhan dari satuan nilai butir kegiatan 5
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam suatu kurun waktu tertentu yang diajukan sebagai dasar untuk Penetapan Angka Kredit. 3. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah hasil perhitungan akhir kegiatan pejabat fungsional dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 4. Dokumen adalah surat keterangan yang merupakan hasil kegiatan pelayanan/pekerjaan dari pejabat fungsional kesehatan yang telah disahkan oleh atasan langsungnya atau pejabat yang berwenang. 5. Bukti Fisik adalah hasil prestasi kerja riil dari pelaksanaan kegiatan pelayanan/pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat fungsional kesehatan sebagai data pendukung dokumen. 6. Butir Kegiatan adalah rincian kegiatan pelayanan dari pekerjaan baik dari unsur utama maupun unsur penunjang yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi jabatan fungsional tertentu. 7. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) adalah surat keterangan yang menyatakan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan/pekerjaan harian pejabat fungsional kesehatan yang dinyatakan oleh atasan langsung dan dibuat secara periodik. 8. Laporan Harian adalah laporan yang dibuat setiap hari berdasarkan kegiatan yang dilakukan setiap hari dan diketahui oleh atasan langsungnya. 9. Laporan Bulanan adalah laporan yang dibuat setiap bulan berdasarkan akumulasi hasil kegiatan pelayanan/pekerjaan dari SPMK mingguan yang disahkan oleh atasan langsung. 6
a. Penilaian Angka Kredit dari Mengajar/Melatih/Membimbing pada diklat:
Kegiatan
1) Angka kredit jabatan fungsional kesehatan dari kegiatan mengajar/melatih/membimbing pada pendidikan dan pelatihan pegawai dapat diberikan apabila diklat tersebut sesuai dengan bidang jabatan fungsional kesehatannya; 2) Angka kredit yang diperoleh dari kegiatan mengajar/ melatih/ membimbing pada pendidikan dan pelatihan pegawai diberikan sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. b. Penilaian Angka Kredit dari Kegiatan Mengikuti Pertemuan Ilmiah: 1) Angka kredit dari kegiatan mengikuti pertemuan ilmiah seperti seminar, lokakarya, mengikuti delegasi ilmiah dapat diberikan apabila kegiatan tersebut dalam lingkup bidang jabatan fungsional kesehatannya atau memperluas cakrawala jabatan fungsional kesehatannya dan merupakan penugasan dari pimpinan unit organisasi; 2) Angka kredit yang diperoleh dari kegiatan mengikuti pertemuan ilmiah seperti seminar, lokakarya, mengikuti delegasi ilmiah diberikan sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 31
(empat puluh pembantu.
persen)
untuk
2
penulis
5) Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk 3 penulis pembantu. Jumlah penulis pembantu sebanyakbanyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.
B. Teknik Penghitungan Angka Kredit. 1.
Teknik penghitungan angka kredit adalah suatu cara/teknik bagaimana menhitung angka kredit suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh pemangku jabatan fungsional tenaga kesehatan. Besaran nilai angka kredit dari setiap butir kegiatan berbeda sesuai dengan bobot, risiko dan tanggung jawab dari pelaksana pemangku jabatan fungsional.
e. Penilaian Angka Kredit dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat.
Dalam pasal 3 Keppres RI No. 87 Tahun 1999 tentang rumpun jabatan Fungsional PNS, jabatan-jabatan yang dihimpun dalam jabatan fungsional dapat dikategorikan dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan.
1) Angka kredit jabatan fungsional kesehatan dari kegiatan pengabdian masyarakat dapat diberikan apabila kegiatan tersebut berkaitan dengan bidang tugas dan profesi kesehatan masingmasing;
Berdasarkan penilaian bobot jabatan fungsional maka jabatan fungsional ahli dibagi dalam 4 jenjang yaitu utama, madya, muda dan pertama. Sementara untuk jabatan fungsional terampil dibagi dalam 4 jenjang yaitu penyelia, pelaksana lanjutan, pelaksana dan pelaksana pemula.
2) Angka kredit yang diperoleh dari kegiatan pengabdian masyarakat diberikan sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam Peraturan Menpan. 2. Penilaian Angka Kredit Unsur Penunjang. Kegiatan ini terdiri dari : a. Mengajar/melatih/membimbing pada diklat; b. Peran serta dalam kegiatan pertemuan ilmiah; c. Keanggotaan dalam organisasi profesi; d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan; e. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; f. Memperoleh penghargaan/tanda jasa. Penjelasan : 30
Pengertian.
2.
Penghitungan Angka Krdit. a. Unsur Utama 1) Unsur Pendidikan dan Pelatihan. Untuk pendidikan, jenjang jabatan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dasar dengan angka kredit yang didapat dari unsur pendidikan. Mengikuti pendidikan. Terampil 7
Butir Kegiatan Sarjana Muda/ Akademi/DIII DII SLTA
Bukti yang diperlukan Fc Ijazah, transkrip nilai Fc Ijazah, transkrip nilai Fc Ijazah, transkrip nilai
Angka Kredit
Bukti yang diperlukan Fc Ijazah, transkrip nilai, dilegalisir Fc Ijazah, transkrip nilai, dilegalisir Fc Ijazah, transkrip nilai, dilegalisir
Angka Kredit
60 40 25
Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
Ahli Butir Kegiatan S3/Doktor
S2/Pasca Sarjana
S1/DIV
Pelaksana
Lebih dari 960 jam 641 – 960 jam 481 – 640 jam 161 – 480 jam 81 – 160 jam 8
Bukti yang diperlukan Fc STTPL/Sertifikat Fc STTPL/Sertifikat Fc STTPL/Sertifikat Fc STTPL/Sertifikat Fc STTPL/Sertifikat
Butir Kegiatan
Satuan Hasil
Jumlah Volume Kegiatan
Angka Kredit
Jumlah Angka Kredit
1
2
3
4
5=(3 : 2) x 4
Tiap 10 pasien
250
0,006
0,15
Melakukan wawancara untuk mengisi identitas pribadi data sosial pasien rawat jalan.
Keterangan : Jumlah angka kredit = (250 : 10) x 0,006 = 0,15
200
Semua jenjang
d. Penilaian Angka Kredit dari Kegiatan Pengembangan Profesi.
150
Semua jenjang
100
Semua jenjang
1) Angka kredit pengembangan profesi jabatan fungsional kesehatan dari kegiatan menyusun karya tulis/karya ilmiah atau menterjemahkan/menyadur karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan dapat diberikan apabila memenuhi kriteria penilaian karya tulis/karya ilmiah;
Mengikuti pelatihan. Butir Kegiatan
Contoh : Perekam Medis Pelaksana (Terampil)
Pelaksana
Angka Kredit 15 9 6 3 2
Pelaksana Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
2) Angka kredit yang diperoleh dari kegiatan pengembangan profesi menyusun karya tulis/karya ilmiah diberikan sesuai angka kredit yang tercantum dalam Peraturan Menpan; 3) Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu; 4) Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% 29
HIV” selama 3 bulan (500 mendapatkan angka kredit 5. c
Penilaian Angka Pelayanan/Pekerjaan.
Kredit
dari
JP),
akan
30 – 80 jam 10 – 29 jam
Kegiatan
3) Angka kredit yang diperoleh dari kegiatan pelayanan/pekerjaan jabatan fungsional kesehatan satu tingkat di atas jenjang jabatan fungsional kesehatan yang dimiliki dihitung 80%. Angka kredit yang diperoleh dari kegiatan pelayanan/pekerjaan jabatan fungsional kesehatan satu tingkat di bawah jenjang jabatan fungsional kesehatan yang dimiliki dihitung 100%. 4) Pejabat fungsional kesehatan yang melaksanakan tugas kegiatan pelayanan/pekerjaan jabatan fungsional kesehatan satu tingkat lebih tinggi harus dibuatkan surat pelimpahan tugas dari atasan langsungnya. 28
1 0,5
Semua jenjang Semua jenjang
2) Unsur Pelayanan.
1) Angka kredit dari kegiatan pelayanan/pekerjaan jabatan fungsional kesehatan dapat diberikan apabila kegiatankegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan butir kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan yang berlaku; 2) Angka kredit yang diperoleh dari kegiatan pelayanan/pekerjaan jabatan fungsional kesehatan baik tingkat ahli maupun tingkat terampil sesuai dengan butir kegiatan dan jenjang jabatan fungsional kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menpan;
Fc STTPL/Sertifikat Fc STTPL/Sertifikat
Dalam unsur pelayanan, kegiatan, bobot pekerjaan dan tanggung jawab pelaksanaan menetukan besaran nilai angka kredit. Untuk pemangku jabatan fungsional terampil mempunyai wewenang dan tanggung jawab berbeda dengan pemangku jabatan fungsional ahli, demikian pula dengan jenjang jabatan dari setiap pemangku jabatan fungsional terampila dan ahli. Contoh : Jabfung Teknisi Elektromedis Ahli Bukti yang diperlukan Menyusun rencana kerja tahunan :
Angka Kredit
-
Mengolah data
Laporan
0,024
-
Menganalisis dan mengevaluasi data
Laporan
0,042
Butir Kegiatan
Pelaksana Teknisi Elektromedis Pertama Teknisi Elektromedis Muda
Bila di dalam suatu unit pelayanan, seorang pemangku jabfungkes dengan tingkat jabatan tinggi melakukan tindakan yang menjadi tanggung jawab jabfung di bawahnya, maka pemangku jabfung yang tinggi tadi mendapat nilai angka kredit 100% dari butir kegiatan yang dilakukannya. Sebaliknya bila dalam kondisi tertentu jabfung di bawahnya melakukan tindakan yang menjadi tanggung jawab 9
pemangku jabfung di atasnya, maka pemangku jabfung tersebut mendapat nilai angka kredit 80% dari angka kredit yang seharusnya. Contoh : Teknisi Elektromedis Pertama mengolah data, maka akan mendapat nilai angka kredit 0,024. Bila Teknisi Elektromedis Pertama menganalisis dan mengevaluasi data, maka pemangku jabfung tersebut mendapat nilai : 80% x 0,042 = 0,0336. 3) Unsur Pengabdian Masyarakat. Dalam unsur pengabdian masyarakat, nilai angka kredit sama untuk semua jenjang jabatan fungsional dalam bidang profesinya. Contoh : Jabfung Perawat. Butir Kegiatan Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana (Terampil) Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana (Ahli)
Bukti yang diperlukan
Angka Kredit
Pelaksana
Surat tugas dan SPMT
0,5
Semua jenjang
Surat tugas dan SPMT
0,5
Semua jenjang
4) Unsur Pengembangan Profesi. Pemberian angka kredit untuk kegiatan pengembangan profesi yang dilakukan oleh pemangku jabatan fungsional kesehatan sebagaimana tercantum dalam rincian kegiatan akan mendapatkan nilai angka kredit yang 10
Contoh : pendidikan lama Sarjana (100 AK), pendidikan baru Pasca Sarjana (150 AK). Jadi AK yang dimasukkan adalah 150 AK – 100 AK = 50 AK. 2) Angka kredit yang diperoleh dari pendidikan formal dengan ijazah tidak sesuai dengan kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang bersangkutan, dikategorikan ke dalam kegiatan dari unsur penunjang. Angka kredit yang diberikan sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam unsur penunjang. Contoh : Jabfung Apoteker (S1, mengambil S2 Biostatistik, karena S2 tidak sesuai dengan kompetensi jabfung Apoteker, maka pendidikan S2 (Biostatistik) masuk dalam kegiatan penunjang dan mendapat AK 10. b. Penilaian Angka Kredit dari Kegiatan Pelatihan : 1) Angka kredit dari mengikuti kegiatan pelatihan kedinasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTPL) atau sertifikat dapat diberikan apabila pelatihan yang diikuti sesuai dengan kompetensi jabatan jabatan fungsional kesehatannya dan ditugaskan oleh Kepala/Pimpinan Unit Organisasi. 2) Angka kredit dari kegiatan mengikuti pelatihan sesuai dengan kompetensi diberikan sesuai dengan jumlah jam pelajaran pelatihan yang tercantum dalam Peraturan Menpan. Contoh : seorang Jabfung Perawat mengikuti pelatihan “Manajemen Keperawatan pada Pasien 27
c. Pelayanan/pekerjaan; d. Pengembangan profesi; e. Pengabdian masyarakat. Penjelasan : a. Penilaian Angka Kredit dari kegiatan Pendidikan. Yang dimaksud pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diakui atau diakreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, yaitu : Stata 3 (S-3)/Doktor diberikan angka kredit sebesar 200 (dua ratus); Dokter spesialis/Dokter/Apoteker/Magister (S2) diberikan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh); Sarjana (S-1)/D4 diberikan angka kredit sebesar 100 (seratus); Diploma III/Sarjana Muda diberikan angka kredit sebesar 60 (enam puluh); Diploma II diberikan angka kredit sebesar 40 (empat puluh); SLTA/Diploma I diberikan angka kredit sebesar 25 (dua puluh lima). 1) Angka kredit yang diperoleh dari pendidikan formal dengan ijazah sesuai dengan kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang bersangkutan, dikategorikan ke dalam kegiatan dari unsur utama. Angka kredit yang diberikan adalah selisih antara angka kredit dari pendidikan yang baru dengan angka kredit dari pendidikan yang lama. 26
sama untuk semua jenjang jabatan fungsional dalam bidang profesinya. Contoh : Jabfung Asisten Apoteker. Butir Kegiatan
Bukti yang diperlukan
Angka Kredit
Pelaksana
Karya tulis hasil tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bentuk : Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
Buku
8
Semua jenjang
Karya tulis yang disusun bersama, penulis utama mendapat angka kredit 60% dan penulis pembantu 40%. Jumlah penulis pembantu sebanyak-banyaknya 3 orang. Jadi bila penulis utama dengan 3 orang penulis pembantu, maka penulis utama mendapat 60% dan masingmasing penulis pembantu mendapat angka kredit = 40% : 3 dari jumlah angka kredit yang seharusnya. b. Unsur Penunjang Angka kredit untuk unsur penunjang dalam setiap jenjang jabatan fungsional nilainya sama. Contoh : Jabfung Perekam Medik. Butir Kegiatan Pengajar/pelatih di
Bukti yang diperlukan Surat Tugas
Angka Kredit 0,3
Pelaksana Semua 11
bidang pelayanan rekam medis informasi kesehatan.
mengajar, Surat telah melaksanakan tugas.
jenjang
Mengajar/melatih di bidang pelayanan rekam medis informasi kesehatan
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penghitungan angka kredit adalah : 1. Setiap Tim Penilai jabatan fungsional kesehatan harus memahami unsur-unsur kegiatan yang dinilai dalam satuan angka kreditnya. 2. Untuk mempermudah penghitungan angka kredit setiap anggota tim penilai harus memiliki rincian butir kegiatan dan angka kreditnya dari jabfungkes yang akan dihitung angka kreditnya. 3. Dalam penghitungan angka kredit, semua berkas yang diperlukan HARUS TERLAMPIR. Ketentuan-ketentuan lain : Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Jabfungkes adalah : a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan; dan b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. 12
ditetapkan jabfungkes.
dalam
PERMENPAN
masing-masing
Langkah-langkah dalam melakukan penilaian : 1. Identifikasi unsur dan sub unsur serta butir-butir kegiatan yang diajukan angka kreditnya. 2. Lakukan pengecekan dari setiap unsur kegiatan dan kelengkapan dokumen yang diperlukan. 3. Lakukan penilaian terhadap angka kredit dari setiap butir kegiatan yang diajukan dengan menghitung ulang angka kredit dari butir-butir kegiatan yang diajukan. a. Apakah butir kegiatan yang diajukan sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari jabfungkes bersangkutan. b. Apakah angka kredit dari butir-butir kegiatan sudah sesuai dengan mengacu pada Permenpan dari jabfungkes. c. Apakah perhitungan angka kredit sudah tepat dan benar. 4. Buat catatan mengenai hasil penilaian terhadap angka kredit dari setiap unsur dan sub unsur serta butir-butir kegiatan yang diajukan dengan justifikasinya sebagai dasar penilaian. Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Kesehatan yang dinilai angka kreditnya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara masing-masing Jabatan Fungsional, meliputi : 1. Penilaian Angka Kredit Unsur Utama. Kegiatan ini terdiri dari : a. Pendidikan; b. Pelatihan; 25
Kebudayaan tentang persamaan ijazah untuk ijazah yang diperoleh dari luar negeri. f) Memperoleh penghargaan/tanda jasa, dokumen yang diperlukan : SPMK penunjang; Fotokopi piagam penghargaan/tanda jasa yang disahkan oleh pejabat yang menangani kepegawaian. Hasil penilaian (verifikasi) terhadap dokumen ini perlu segera diberikan umpan baliknya kepada sekretariat tim penilai sehingga tim penilai dapat segera menyampaikan umpan balik tersebut kepada pejabat pengusul DUPAK. Melalui umpan balik ini kekurangan-kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen yang dipersyaratkan dapat segera diatasi, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam proses pengajuan kenaikan jabatan atau pangkat. B.
Penilaian terhadap Angka Kredit Menilai angka kredit yang diajukan merupakan tugas utama dari tim penilai jabatan fungsional. Dalam melakukan penilaian ini diperlukan kecermatan, ketelitian, ketepatan dan kebenaran dalam menilai angka kredit dari setiap unsur kegiatan, karena hasil dari penilaian ini sangat mempengaruhi kelanjutan dari karier seorang pemangku jabfungkes. Tujuan penilaian terhadap angka kredit yang diusulkan ini untuk melihat adanya kesesuaian dari angka kredit dengan angka dengan kegiatan yang dilakukan pemangku jabfungkes mulai dari unsur utama sampai unsur penunjang dan sub unsurnya secara berurutan dengan nilai angka kredit dari butir kegiatan yang sudah
24
Pejabat fungsional kesehatan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Pejabat fungsional kesehatan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pejabat fungsional kesehatan. Pejabat fungsional kesehatan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pejabat fungsional kesehatan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 2 (dua) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. Pejabat fungsional kesehatan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 4 (empat) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. Pejabat fungsional kesehatan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pejabat fungsional kesehatan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 6 (enam) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. Pejabat fungsional kesehatan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang 13
dipersyaratkan harus terdapat 8 (delapan) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. Pejabat fungsional kesehatan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 10 (sepuluh) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. Pejabat fungsional kesehatan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok. Pejabat fungsional kesehatan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. Tim Penilai Jabatan fungsional : (1) Tim Penilai masing-masing jabatan fungsional terdiri dari unsur teknis yang membidangi masing-masing jabfung. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai jabatan fungsional, sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. paling kurang 4 (empat) orang anggota. (3) Susunan Anggota harus berjumlah ganjil. (4) Sekretaris harus berasal dari unsur kepegawaian. (5) Anggota, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional kesehatan. (6) Anggota, apabila lebih dari 4 (empat) orang harus berjumlah genap. 14
b) Peran serta dalam pertemuan ilmiah, dokumen yang harus ada : SPMK penunjang; Fotokopi sertifikat seminar, lokakarya, konferensi atau kongres; Fotokopi surat penugasan. c) Keanggotaan dalam organisasi profesi, dokumen yang harus ada : Fotokopi kartu anggota aktif; Surat Keputusan dari organisasi profesi, jika pejabat fungsional kesehatan yang bersangkutan merupakan pengurus organisasi profesi tersebut. d) Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan, dokumen yang harus ada : SPMK penunjang; Fotokopi SK Tim Penilai yang dilegalisir asli oleh pejabat kepegawaian. e) Memeroleh gelar kesarjanaan lainnya, dokumen yang harus ada : SPMK pendidikan; Fotokopi surat izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan atau surat keputusan penugasan tugas belajar bagi yang tugas belajar; Fotokopi ijazah yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan pendidikan nasional; Fotokopi Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan 23
c) Fotokopi dari STTPL/sertifikat yang disahkan oleh penyelenggara diklat atau pejabat pengelola kepegawaian. 3) Kegiatan pelayanan, dokumen yang harus ada : a) SPMK pelayanan/pekerjaan; b) Laporan harian yang disahkan oleh atasan langsungnya; c) Laporan bulanan yang disahkan oleh atasan langsungnya; d) Dokumen pendukung lainnya; e) Bukti fisik hasil kegiatan. 4) Pengembangan profesi, dokemen yang harus ada : a) SPMK pengembangan profesi; b) Buku/majalah/makalah asli guntingan media massa yang memuat tulisan tersebut atau fotokopinya yang disahkan oleh Kepala/Pimpinan organisasi; c) Surat keterangan dari pihak penyelenggara pertemuan untuk karya ilmiah/karya tulis yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah. 5) Pengabdian masyarakat, dokumen yang harus ada : a) SPMK pengabdian masyarakat; b) Surat penugasan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang menugaskan di lokasi pengabdian. 6) Kegiatan penunjang yang meliputi : a) Mengajar/melatih/membimbing pada diklat, dokumen yang harus ada : SPMK penunjang; Fotokopi surat dari penyelenggara yang disertai jadwal diklat; 22
(7) Syarat untuk menjadi Anggota, harus: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat pejabat fungsional kesehatan yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja pejabat fungsional kesehatan; dan c. dapat secara aktif melakukan penilaian. (8) Apabila jumlah Anggota tidak dapat dipenuhi dari pejabat fungsional kesehatan, maka anggota Tim Penilai jabatan fungsional kesehatan dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja pejabat fungsional kesehatan. Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit Usul penetapan angka kredit pejabat fungsional kesehatan diajukan oleh: 1. Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat bagi Pejabat Fungsional Kesehatan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun; 2. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan kepada Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun untuk angka kredit Pejabat Fungsional Kesehatan Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pejabat Fungsional Kesehatan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pejabat Fungsional Kesehatan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pejabat Fungsional Kesehatan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan 15
ruang III/d di lingkungan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
Langkah-langkah dalam penilaian DUPAK: 1. Amati DUPAK yang sudah diisi mulai dari identitas pemangku jabfungkes, unit kerja, periode pengajuan, tanggal pengajuan serta tanda tangan atasan langsung yang mensahkan.
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat bagi Pejabat fungsional kesehatan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun; dan
2. Perhatikan lampiran-lampiran yang menyertai DUPAK sebagai persyaratan penting dalam memberikan penilaian seperti :
2. Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun bagi Pejabat fungsional kesehatan Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pejabat fungsional kesehatan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pejabat fungsional kesehatan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pejabat fungsional kesehatan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
a. Lampiran DUPAK terkait administrasi : 1) SK Pengangkatan pertama sebagai pemangku jabfungkes untuk tenaga fungsional yang baru mengajukan DUPAK kenaikan jabatan atau pangkat. 2) SK jabatan atau pangkat terakhir. b. Lampiran berkas terkait dengan penetapan angka kredit sebagai BUKTI FISIK yang meliputi : 1) Pendidikan, dokumen yang harus ada : a) SPMK pendidikan; b) Fotokopi surat izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan atau surat keputusan penugasan bagi yang tugas belajar; c) Fotokopi ijazah yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan pendidikan nasional; d) Fotokopi surat keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang persamaan ijazah untuk ijazah yang diperoleh dari luar negeri. 2) Pelatihan, dokumen yang harus ada : a) SPMK pelatihan; b) Fotokopi surat tugas;
16
21
PENILAIAN DUPAK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
Tugas utama tim penilai adalah melakukan penilaian atau pengkajian (verifikasi) terhadap DUPAK yang diajukan oleh pemangku jabatan fungsional kesehatan (Jabfungkes). Penilaian DUPAK selayaknya dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu periode Semester Pertama (Januari – Juni) dan Semester Kedua (Juli – Desember). Penilaian terhadap DUPAK dan angka kredit ini sangat penting, karena dengan demikian dapat diketahui berapa angka kredit yang dapat mereka kumpulkan dan apa tindaklanjutnya. Sebagaimana diketahui bahwa prestasi seorang pemangku jabfungkes sangat ditentukan oleh nilai kumulatif angka kredit yang dapat dikumpulkan dalam periode tertentu dan kelengkapan berkas yang diperlukan sebagai bukti fisik atas kegiatan yang telah dilakukan. Dalam penilaian DUPAK ini ada 2 (dua) pokok kegiatan yaitu penilaian terhadap kelengkapan berkas dan penilaian terhadap ketepatan angka kredit yang diajukan. A.
A.
Pengertian Tata cara pengajuan DUPAK adalah teknik/cara mengajukan angka kredit yang telah disusun dalam bentuk DUPAK yang telah dilakukan oleh pemangku jabatan fungsional kesehatan tertentu. Kenaikan jabatan fungsional sangat ditentukan oleh seberapa banyak jumlah kumulatif angka kredit yang berhasil dikumpulkan. Pengumpulan angka kredit yang dilakukan setiap hari dituliskan dalam format laporan harian, bulanan dan semesteran.
B.
Langkah-langkah Pengisian Form DUPAK 1. Pengisian Laporan Harian. Kegiatan pemangku jabatan fungsional yang dilakukan setiap hari mencakup seluruh unsur utama dan penunjang dimasukkan dalam format, pada akhir bulan jumlah kegiatan dijumlahkan secara kumulatif dan dihitung angka kreditnya.
Penilaian terhadap Berkas DUPAK Penilaian terhadap daftar usulan penetapan angka kredit merupakan langkah awal dari tugas tim penilai, oleh karena itu seorang anggota tim peniulai harus mampu menguasai apa yang dinilai, syarat-syarat atau kelengkapan berkas yang harus dipenuhi agar dapat dinilai dan tidak kalah pentingnya adalah kriteria dari tim tersebut yaitu JUJUR, ADIL, KONSISTEN, TELITI, SABAR dan lain-lain.
20
MEKANISME PENGAJUAN DUPAK
2. Pengisian Laporan Bulanan. Laporan harian yang sudah dijumlahkan dalam 1 (satu) bulan, dipindahkan ke dalam laporan bulanan. 3. Pengisian Laporan 6 Bulan (semester). Laporan semesteran dilakukan setiap 6 (enam) bulan, periode Januari-Desember. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengajuan DUPAK adalah : 17
C.
1. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. 2. Diterima sesuai jadwal yang ditetapkan, selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat periode April, angka kreditnya ditetapkan selambat-lambatnya pada Bulan Januari tahun yang bersangkutan, sedangkan kenaikan pangkat periode Oktober, angka kreditnya ditetapkan selambat-lambatnya pada Bulan Juli. 3. Dilengkapi BUKTI FISIK antara lain : fotokopi ijazah, STTPL, Surat Pernyataan Melakukan Pelayanan, Pengabdian Masyarakat/Pengembangan Profisi/Penyuluhan Kesmas dan Kegiatan Penunjang. 4. DUPAK yang lengkap dan ditandatangani oleh pejabat pengusul selanjutnya diserahkan kepada Ketua Tim Penilai yang akan membagi tugas kepada anggota tim.
Langkah-langkah :
Mekanisme Pengajuan DUPAK
5. Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat menyelesaikan SK Jabatan Fungsional yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang selambatlambatnya tanggal 20 Bulan Maret/September.
Mekanisme Penilaian Angka Kredit & SK Jabfung yang Pejabat Berwenang Menetapkan Angka Kredit-nya di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Pejabat Pengusul
Yang Terkait
18
Sekretariat Tim Penilai RSUD
2. Sekretariat Tim Penilai RSUD melakukan verifikasi untuk mengecek kelengkapan dokumen dan melakukan persiapan Sidang Tim Penilai selambat-lambatnya tanggal 20 Bulan Februari/Agustus. 3. Tim Penilai RSUD menyelesaikan Penilaian PAK selambatlambatnya akhir Bulan Februari/Agustus. 4. Sekretariat Tim Penilai RSUD menyelesaikan SK PAK dan mengusulkan pembuatan SK Jabatan Fungsional ke Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat selambatlambatnya tanggal 10 Bulan Maret/September.
6. Usul Kenaikan Pangkat ke Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat selambat-lambatnya akhir Maret/September.
Direktur RSUD
Atasan Langsung/ Pejabat Fungsional
1. DUPAK diusulkan oleh Pejabat Pengusul (Kasubbag UKP RSUD) ke Sekretariat Tim Penilai RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun selambat-lambatnya tanggal 10 Bulan Februari/Agustus.
TIM PENILAI
7. Apabila DUPAK yang masuk ke Sekretariat Tim Penilai RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun telah melampaui tanggal 20 Februari/Agustus, maka DUPAK akan diproses untuk periode berikutnya.
Badan Kepegawaian Kab. Ktw. Barat
19
