Bingkai Media terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia

Bingkai Media terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Sengketa Perbatasan Kelautan dan Perairan Indonesia-Malaysia Pasca Insiden 13 Agustus 2010 dalam Kompas online) Gatut Priyowidodo Inri Inggrit Indrayani Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra Abstrak Hubungan bilateral Indonesia Malaysia mengalami pasang surut. Dari sejarah, agama serta kultur sosialnya, negara yang bertetangga ini memiliki kemiripan. Namun hubungan keduanya terus memburuk beberapa decade terakhir. Di pihak lain, sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia dan Malaysia sama-sama menampilkan identitas Negara timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi Kompas online dalam meliput perselisihan perbatasan Indonesia Malaysia tahun 2010. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memeriksa isu sentral yang diangkat oleh Kompas online. Kompas merupakan pelopor pemberitaan online di Indonesia. Penelitian menggunakan metode framing Robert N. Entman yang meliputi empat tahap identifikasi: mendefinisikan masalah, mendiagnosa sebabnya, menilai konsep moral di belakangnya dan rekomendasi jalan keluarnya. Penelitian ini menemukan bahwa pemberitaan Kompas mengenai permasalahan perbatasan cenderung mendorong dilakukannya negosiasi dalam rangka pengakuan kedaulatan Indonesia.

Kata kunci: framing, Kompas online, Perselisihan Indonesia-Malaysia in 2010

Abstract The relations between Indonesia and Malaysia are always full of colors. Indonesia and Malaysia are assumed as neighbour since it has similar history, religion also socio culturally. Some decades show that the decline of relationship the both countries. Another time, as ASEAN members the two countries devotes their nationalities to purify their collective identities as Eastern. The objective of the research is to extricate the construction of Kompas online toward news coverage of the borders dispute between Indonesia-Malaysia in 2010. This research is proposed to examine central issues which reported by Kompas online consistently. As a media industry, Kompas coverage dominates circulation nationally. Kompas was the pioneer of online news in Indonesia and born in reformation era. The method used in this research is framing method by Robert N. Entman’s which consist of four steps identification : defining problem, diagnosing causes, moral judgement and a treatment recommendation. This research found that Kompa news covered the border dispute must be negotiated as recognition of Indonesia dignity.

Keywords: Framing, Kompas online, perselisihan Indonesia-Malaysia in 2010

Jurnal Komunikasi, Volume 1, Nomor 5, Juli 2012

429

Bingkai Media terhadap..

Pendahuluan Pasang surut isu aktual relasi Indonesia-Malaysia sepertinya tak pernah padam. Pada 2009, Dr. Mahathir Muhamad mantan Perdana Menteri Malaysia bereaksi keras atas aksi Sapu Malaysia (Sweeping) yang dilakukan sekelompok pemuda yang menamakan dirinya Bendera (Utusan Online, 12 September 2009). Aksi yang merupakan ekspresi kekecewaan atas klaim warisan budaya tradisional oleh Malaysia sudah terjadi berulang kali. Sejak tahun 1957 (Terang Bulan) hingga 2009 (Tarian Pendet dan Tenun ikat Sambas) ada sekurangnya 24 item yang diklaim sebagai warisan budaya mereka. Setahun kemudian tepatnya 13 Agustus 2010 bara panas kembali meng gelinding. Pemicunya, polisi kelautan Diraja Malaysia dengan sewenangwenang menyeret paksa tiga petugas patroli perairan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang berhasil memergoki nelayan Malaysia mencuri ikan di laut Indonesia. Ibarat api menemukan pemantik, maka setiap isu yang muncul selalu mengarah kepada ketegangan-ketegangan baru. Sejarah diplomasi mencatat bahwa relasi dan interaksi politik dua negara serumpun ini memang selalu dalam tensi turun naik. Klimaksnya terjadi ketika PM Soebandrio mengumumkan perang dengan Malaysia pada 20 Januari 1963. Tiga bulan kemudian, tepatnya 12 April, pasukan para militer (sukarelawan) bergerak tangkas dan sudah memasuki wilayah Sabah dan Sarawak untuk aksi propaganda, sabotase dan penyerangan. Pada tataran indoktrinasi, Presiden Soekarno pernah mengumandangkan

430

Gatut Priyowidodo dan Inri Inggit Indrayani

instruksi Dwikora yang berisi pertinggi ketahanan revolusi Indonesia serta bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk menghancurkan Malaysia. Presiden Soekarno yang merasa terhina oleh ulah demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur. Peristiwa 13 Agustus 2010, yang kemudian disusul aneka demonstrasi anti Malaysia di Indonesia dan anti Indonesia di Malaysia membuktikan bahwa dua negara bertetangga ini terus menerus mengalami ketegangan latent. Peristiwa penangkapan aparat negara yang sedang bertugas oleh negara lain, bukan sekedar peristiwa belum jelasnya tapal batas laut dan kesalahan prosedur, tetapi adalah berkaitan dengan kedaulatan sebuah bangsa. Interaksi Indonesia-Malaysia me mang selalu dalam kondisi labil tetapi saling memerlukan. Itu sebabnya kajian dua negara menyangkut isu-isu kontem porer seakan tidak pernah senyap seiring dengan dinamika pola hubungan yang terjalin. Beberapa penelitian khususnya tentang liputan media terhadap fluktuasi relasi dua negeri yang bertetangga ini pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Ludiro Madu (2007) misalnya, mengeksplorasi secara mendalam tentang nasionalisme ketika terjadi krisis Ambalat tahun 2005. Demikian juga Sukandar dan Handayani (2010) secara khusus melakukan kajian perbandingan tentang konfrontasi pada media Indonesian era tahun 1960-an dan 2000-an. Penelitian ini secara khusus akan memfokuskan pada konstruksi media terhadap konfrontasi politik dalam krisis



hubungan bilateral Indonesia versus Malaysia melalui pemberitaan demontrasi anti Indonesia di Malaysia dan anti Malaysia di Indonesia pada pemberitaan Kompas online. Sebagai media yang memiliki format depth news dan memiliki oplah terbesar di tanah air, pemberitaan Kompas juga seringkali menjadi referensi bagi perkembangan wacana, ide maupun gagasan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Rumusan masalah : Bagaimanakah konstruksi media terhadap hubungan bilateral IndonesiaMalaysia dalam pemberitaan Kompas online? Politik Bilateral Antarnegara Kajian tentang krisis hubungan dua negara Indonesia dengan Malaysia melalui peliputan pemberitaannya selalu menarik untuk diangkat. Studi yang dilakukan Madu (2007) melihat bahwa krisis Ambalat yang terjadi tahun 2005 telah memicu perang pesan dalam dunia virtual. Masing-masing website mengekspresikan kampanye yang mengusung spirit nasionalisme, yang pada intinya berusaha untuk memberikan pembelaan terhadap kepentingan negaranya berdasarkan persepsi atau versinya sendiri-sendiri. Penelitian serupa yang lebih terfokus pada kontrontasi dari dimensi sejarah juga bisa dilihat dari studi yang dilakukan Sukendar (2010). Ia berusaha membuat perbandingan liputan media terhadap insiden konfrontasi pada media tahun 1960-an dan pada akhir tahun 2000-an. Hasilnya, sekalipun terdapat perbedaan penekanan tetapi pada



intinya setiap kali media mengangkat isu tersebut dalam kurun waktu yang berbeda, masing-masing media berusaha menampilkan sensitifitas emosional khalayak pembacanya. Serupa dengan kajian Sukendar, Woodard (1998) beberapa tahun sebelumnya juga sangat tertarik dengan isu sensitif tersebut. Namun lebih diorientasikan terhadap apa kaitannya konfrontasi Malaysia-Indonesia, dengan konstelasi politik domestik Australia sebagai tetangga dekat IndonesiaMelalui beberapa kajian leteratur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya hubungan antar negara apakah itu bertetangga dekat atau jauh, selalu mengalami dinamika yang fluktuatif. Terlebih lagi jika dua negara tersebut memiliki kesamaan baik dari segi rumpun bahasa ataupun rumpun etnik. Dimensi sensitifitas emosional akan selalu dimainkan dan dikelola secara baik oleh media dalam pemberitaannya. Pertimbanganya tidak semata kepentingan nasional dimana media itu terbit, tetapi media pasti sudah secara cermat memperhitungkan apa untung dan ruginya jika sebuah isu sensitif itu diangkat Framing Media Framing media bisa saja sama dengan realitas sosial yang senyatanya, namun dapat pula terjadi sebaliknya. Itu sebabnya potret media tidak sepenuhnya bisa diamini sebagai gambaran seutuhnya atas fenomena sosial yang ada. Ruang, waktu dan kepentingan dimana sebuah peristiwa itu terjadi sangat memiliki kontribusi besar terhadap bagaimana sebuah fakta itu diproduksi dan didistribusi dalam bentuk komoditas 431


komersial yang bernama teks. Teks yang awalnya netral menjadi sangat parsial ketika ia jatuh ke tangan-tangan redaksi media yang memiliki disorientasi atas kenetralan dan kebenaran obyektif dari sebuah teks. Water Lippmann (1922 dalam Griffin, 2003:390) mengemukakan pendapat bahwa media massa menciptakan imej dari peristiwa di dalam alam pikiran kita. Kemudian oleh McCombs dan Shaw mengembangkannya, “…as laid out by McCombs and Shaw, the agenda setting hypothesis is relatively strightforward one. Specifically, agenda setting is the process whereby the news media lead the public assigning relative important to various public issues (Zhu and Blood, 1997). The media agenda influences the public agenda not only by saying “this issues is important” in an overt way, but by giving more space and time (Miller, 2001:257). Mengutip Arie Soesilo dam Philo Washburn, Eriyanto (2005:66) mengungkapkan framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Di sini media menyeleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khayalak.


alokasi lebih besar daripada isu yang lain. (Eriyanto, 2005 : 186) Entman melihat framing dalam dua dimensi besar : seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak.(Robert N. Entman dalam Eriyanto, 186) Metode Penelitian Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah analisis framing. Analisis framing berpusat pada pembentukan pesan dari teks. Model yang akan digunakan untuk mengurai pemberitaan Kompas terhadap hubungan bilateral Indonesia –Malaysia ialah model Robert N. Entman. Dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Berikut model framing Entman :

Konsep framing oleh Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan 432




Tabel 1.1. Model framing Robert N. Entman Define Problems (Pendefinisian masalah) Diagnose Causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)

Make moral judgement (Membuat keputusan moral)

Treatment Recommendation (Menekankan penyelesaian)

Temuan dan Pembahasan Beberapa frame diangkat dalam pemberitaan Kompas online terhadap pemberitaan sengketa perbatasan ke lautan dan perairan Indonesia-Malaysia pasca insiden 13 Agustus 2010. Berikut pembahasannya 1. Frame :Pelanggaran Wilayah Oleh Malaysia atas wilayah RI Problem Identification Kompas menurunkan tulisan tentang klaim dan pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia dalam pemberitaan tanggal 16 Agustus 2010. Ketegangan IndonesiaMalaysia mengenai perbatasan, bukan sekali ini saja. Catatan berkait dengan masalah tapal batas kelautan ini menurut Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan sudah sepuluh kali terjadi. Insiden terjadi lagi pada 13 Agustus 2010. Kompas menggambarkan peristiwa dengan detail dan rinci termasuk menyebutkan petugas Indonesia yang Jurnal Komunikasi, Volume 1, Nomor 5, Juli 2012

Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat ? Sebagai apa ? Atau sebagai masaah apa ? Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa\? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah ? Siapa (actor) yang dianggap sebagai penyebab masalah ? Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah ? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan ? Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu ? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah ?

ditangkap Malaysia. pemberitaan diawali,.

Berikut

teks

Tiga anggota patroli pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditangkap dan ditahan oleh Polisi Diraja Malaysia di Johor. Mereka ditangkap saat menggiring lima kapal nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Bambang Nugroho mengatakan, ketiga anggota patroli yang ditahan itu adalah Asriadi (40), Erwan (37), dan Seivo Grevo Wewengkang (26). Dalam teks Kompas ditegaskan bahwa Malaysia telah melakukan pelang garan dan penodaan terhadap kedaulatan Indonesia dengan menangkap petugas Indonesia yang sedang berpatroli di wilayah kelautan Indonesia. Penangkapan aparatur negara yang merupakan simbol negara di wilayah sendiri merupakan bentuk penghinaan.

433



Causal Interpretation

Moral Evaluation

Kompas edisi 16 Agustus 2010 ini secara jelas memberitakan bahwa penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia adalah sesuatu yang menyalahi aturan. Mereka sedang bertugas menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya selaku aparatur negara. Tetapi kemudian diperlakukan secara tidak wajar (ditangkap) oleh Polisi Diraja Malaysia. Maka ini bentuk pelanggaran. Penyebab penangkapan itu secara jelas dimuat dalam kutipan pemberitaan sebagai berikut:

Kompas menyesalkan kejadian ini. Tetapi Indonesia tetap menginginkan bahwa masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Lebih jauh Kompas memuat berita demikian:

Petugas patroli Indonesia memper tahankan prinsip tidak mau melepas kapal nelayan Malaysia. Namun, polisi Malaysia kemudian menarik paksa dan membawa ketiga petugas patroli itu ke Johor. Kapal pengawas Dolphie 015 juga dibawa, tetapi kemudian kembali ke Batam. Tujuh awak kapal Malaysia pencuri ikan itu kini ditahan di Kepolisian Perairan Batam. Ketujuh nelayan Malaysia yang ditangkap itu adalah Faisal bin Muhammad, Muslimin bin Mahmud, Lim Kok Guan, Chen Ah Choy, Ghazaki bin Wahab, Roszaidy bin Akub, dan Boh Khe Soo. Namun sepertinya, alasan Indonesia itu tidak diakuinya. Ini jelas seperti yang terlihat dari kutipan Kompas demikian: Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Aji Sularso mengatakan, Malaysia merasa bahwa nelayan mereka menangkap ikan di wilayahnya.”Menurut kami, hal itu terjadi di wilayah kami,” ujarnya. ”Status mereka bukan tahanan, hanya dimintai keterangan,” katanya. Hal yang sama, menurut Yassin, berlaku untuk tujuh nelayan Malaysia yang saat ini berada di Kantor Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau di Batam.

434

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, di Istana Negara, Jakarta, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan kasus penangkapan tiga petugas oleh polisi Malaysia itu diselesaikan secara baik-baik dan mengedepankan upaya diplomasi. Menurut Djoko, instansi terkait sedang berusaha menyelesaikan masalah itu. Pernyataan Menko Polhukam tersebut menyiratkan pesan bahwa solusi konflik sejauh mungkin dihindari. Lebih penting menyelesaikan masalah ‘panas’ ini dengan cara-cara diplomasi. Treatment Recommendation Karena sudah menyangkut harga diri sebuah bangsa, maka saluran diplomatik harus dioptimalkan. Lebih detil Kompas memberitakan demikian: Fadel Muhammad dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu malam, mengatakan, ”Pemerintah Indonesia segera mengirimkan teguran atau nota diplomatik kepada Malaysia.” 2. Frame: Kemarahan masyarakat Indo nesia atas Malaysia Problem Identification Pada 18 Agustus 2010 Kompas menajamkan pemberitaan mengenai kemarahan setiap elemen masyarakat terhadap ketidakjelasan sikap pemerintah atas pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia. Penangkapan tiga petugas patroli Indonesia oleh Malaysia yang



notabene merupakan aparat negara dipandang sebagai bentuk dari pelecehan terhadap kedaulatan Indonesia. Tindakan ini mendatangkan gelombang kemarahan masyarakat terhadap ketidaktegasan Pemerintah Indonesia. Sikap tersebut merepresentasikan lemahnya posisi Indonesia di depan Malaysia. Causal Interpretation Pemberitaan pada edisi 18 Agustus 2010 ini merupakan tindak lanjut peristiwa yang terjadi pada 13 Agustus 2010. Fakta ini merupakan rangkaian peristiwa yang menunjukkan bahwa walau sudah lima hari berlalu, pemerintah Indonesia seolah tidak sigap menangkap emosi rakyatnya. Ketika sebuah negara yang mengklaim satu rumpun justru bertindak di luar kepatutan. Kompas memberitakan: Namun, pembebasan petugas patroli itu dianggap tidak memadai. Ketua Dewan Perwakilan Cabang Legiun Veteran RI Kota Pontianak Sutarman (71) menilai Pemerintah Indonesia terlalu lemah. ”Penangkapan oleh Polisi Malaysia sangat melecehkan,” kata Sutarman seusai menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-65 RI di Kebun Sajoek, Pontianak, Selasa. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik menyatakan, pelepasan tujuh nelayan pencuri ikan asal Malaysia telah mempertaruhkan masa depan penegakan hukum laut tetorial Indonesia. ”Tukar guling tujuh nelayan Malaysia dengan tiga petugas kita membuka peluang Malaysia untuk mengklaim wilayah kita di masa datang.” Sangat jelas tergambar bahwa pemerintah dinilai oleh sebagian rakyatnya adalah pemerintah yang lemah, bahkan secara hiperbolis Sutarman mengatakan ‘terlalu lemah’. Dalam perkembangan pemberitaannya, Jurnal Komunikasi, Volume 1, Nomor 5, Juli 2012


Kompas menyiratkan bahwa sengketa dalam politik luar negeri bukan menjadi esensi itu sendiri apabila dibandingkan dengan rendahnya sikap asertif dalam diplomasi. Sengketa perbatasan teritorial menjadi semakin ambigu ketika pemerintah terlalu compromise dan tidak berani menyatakan sikap keras terhadap pelanggaran Malaysia atas wilayah Indonesia. Moral Evaluation Kompas menyajikan evaluasi dua arah. Artinya bukan saja Malaysia yang menilai Indonesia sebagai negara yang lemah, tetapi masyarakat Indonesia juga berpikiran sama. Aksi Malaysia melakukan penangkapan aparat negara Indonesia di wilayah kedaulatan RI sendiri merupakan bukti bahwa negara jiran tersebut sudah mengukur kemampuan militer Indonesia. Apapun yang akan dilakukan tidak terlalu membuat negara tersebut gemetar. Lebih detil Kompas ini memberitakan demikian: Namun, pembebasan petugas patroli itu dianggap tidak memadai. Ketua Dewan Perwakilan Cabang Legiun Veteran RI Kota Pontianak Sutarman (71) menilai Pemerintah Indonesia terlalu lemah. ”Penangkapan oleh Polisi Malaysia sangat melecehkan,” kata Sutarman seusai menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-65 RI di Kebun Sajoek, Pontianak, Selasa. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik menyatakan, pelepasan tujuh nelayan pencuri ikan asal Malaysia telah mempertaruhkanmasa depan penegakan hukum laut tetorial Indonesia. ”Tukar guling tujuh nelayan Malaysia dengan tiga petugas kita membuka peluang Malaysia untuk mengklaim wilayah kita di masa datang.”

435


Barter tawanan tersebut, seolah mengeksposisi fakta memang Indonesia tidak memiliki bargaining position jika berhadapan dengan Malaysia. Namun begitu apa yang sudah telanjang diketahui publik, masih tetap saja tidak diakui, bahwa pembebasan tiga aparat tersebut memang ada prasyaratnya. Ironisnya persyaratan tersebut sangat melukai harkart dan martabat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Banyak komentar penyesalan disampaikan ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, tetapi sepertinya justru pemerintah lebih banyak mendiamkan daripada memberi respon. Jalur perundingan atau negosiasiasi akan lebih diutamakan ketimbang aksi kekerasan. Seperti yang ditegaskan melalui keterangan pers yang dikutip Kompas demikian: Keterangan pers dari Departemen Luar Negeri Malaysia, Selasa (17/8), menyebutkan, tiga petugas patroli RI dibebaskan. Demikian pula para nelayan Malaysia telah dipulangkan. ”Pada hari Senin, Menlu Malaysia Dato Seri Anifah Aman dan Menlu Marty Natalegawa telah berbicara dan keduanya sepakat agar masalah itu diselesaikan segera secara bersahabat.” Treatment Recommendation Dapat diperkirakan bahwa gesekan antara dua negara ini ke depan akan terus terjadi. Unjuk kekuatan Malaysia menjadi ajang pamer bahwa Malaysia lebih unggul dibanding Indonesia. Bahkan tidak hanya dari sektor militer Indonesia merasa dilecehkan tetapi juga disektor-sektor yang lain. Warisan budaya, TKI, hak cipta, perdagangan dan perbatasan darat, Indonesia seolah tidak memiliki kemampuan bargaining yang handal. Maka satu-satunya usul 436


kongkrit yang dapat diukur adalah dengan pembenahan Alutista (peralatan dan sistem persenjataan) yang lebih modern. Kompas menulis : ”Pembenahan sistem persenjataan memang membutuhkan dana besar, tetapi sekarang kita lihat akibatnya, harga diri diinjak-injak negara tetangga sendiri. Sekarang pemerintah tinggal memilih: membenahi pertahanan wilayah atau merelakan wilayah kita dilanggar.” Jika hal itu tetap tidak dilakukan, maka gertakan Malaysia akan kembali dan terulang lagi. Sebagai sebuah bangsa, beragam elemen akan hanya bisa marah tetapi tidak mampu berbuat apa-apa. Kompas menulis: Kemarahan serupa disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, anggota DPRD Kabupaten Bangka Hermas Suhadi, Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kepulauan Riau Yudi Carsana, dan Ketua Umum Front Komunitas Indonesia Satu M Julian Manurung. Tindakan kongkrit yang secara konstitusi bisa dijalankan adalah melakukan ‘hearing’ dengan DPR dulu. Sepert diusulkan oleh salah satu anggota DPR. Kompas menulis: Anggota Komisi I DPR, Mahfud Siddiq, akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi I untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan instansi terkait dalam rangka menjaga wilayah laut dan daratan. 3. Frame: Lokasi Pencurian Dinilai Bermasalah

Ikan,

Problem Identification Lemahnya koordinasi jika kebablasan akan mereproduksi lemahnya



daya taring diplomasi yang face to face merepresentasi simbol negara. Ini yang patut dicermati. Jika diplomasi saja lemah, bagaimana pihak lain yakin bahwa sesungguhnya kita negara yang kuat dan disegani. Memang benar bahwa kepentingan internasional merupakan cerminan kepentingan domestik. Maka jika kepentingan domestik kuat dan solid dapat diasumsikan keluar menghadapi negara lain kita juga akan tampak solid. Causal Interpretation Kompas memberitakan bahwa ulah Polisi Diraja Malaysia itu seolah-olah dimaklumi oleh Menkopolhukam. Atau tepatnya, Djoko Suyanto tidak melihat alibi bahwa itu kesalahan aparat Malaysia, karena memang penangkapan terjadi di wilayah tak bertuan atau wilayah sengketa. Itu sebabnya gelombang protes yang terjadi, bisa dihindari kalau rakyat mengerti persoalan perbatasan secara benar. Kompas menulis : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Senin (23/8), membenarkan bahwa kawasan perairan tempat terjadinya insiden penangkapan tiga aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh Kepolisian Diraja Malaysia beberapa waktu lalu adalah wilayah yang memang masih dipersengketakan oleh kedua negara. Dengan begitu, menurut Djoko, seharusnya tidak boleh terjadi satu pihak pun, baik Indonesia maupun Malaysia, mengklaim wilayah perairan itu sebagai teritorialnya, apalagi sampai terjadi insiden penangkapan seperti menimpa ketiga aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Namun pada saat yang sama Menlu yang berada dalam wilayah koordinasinya justru memberi bukti



bahwa kawasan tersebut bukan kawasan sengketa. Maka sepatutnyalah bahwa peristiwa penangkapan itu tidak terjadi. Kompas menulis : Pernyataan Djoko sangat berbeda dengan klaim Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Rabu pekan lalu, menyikapi insiden penangkapan. Marty saat jumpa pers menegaskan, wilayah perairan tempat terjadinya insiden adalah wilayah perairan Indonesia. Teks Kompas menunjukkan silang sengkarut pejabat negara dalam memberi keterangan resmi kepada publik. Itu menandakan bahwa mereka yang diberi mandat untuk merepresentasi negara seolah tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang wilayah kedaulatan negara yang diwakilinya. Sesungguhnya bukan saja tapal batas teritorial laut yang dipersoalkan namun juga lemahnya koordinasi di level birokrasi yang membuat masalah semakin semrawut. Moral Evaluation Lemahnya koordinasi menjadi titik simpul permasalahan ini lama diurai. Tidak heran, rakyat pun dalam kebingungan memahami masalah penangkapan ini. Kompas menulis demikian : Saat Kompas menanyakan hal itu, Djoko meminta pernyataannya jangan disalahartikan sebagai ketidakjelasan sikap pemerintah atau bahkan sampai berimplikasi mementahkan sikap dan nota diplomatik Kemlu sebelumnya, apalagi sampai diartikan sebagai bentuk pemakluman terhadap penangkapan ketiga aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Treatment Recommendation Nota protes diplomatik dan perundingan. Dua rekomendasi ini layak ditawarkan sebab jika benar bahwa 437


wilayah tersebut wilayah Indonesia maka pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah yang tegas. Kompas juga menurunkan berita demikian: Sementara itu, Marty seusai pengukuhan Duta Belia 2010 di Kemlu, pagi harinya, menegaskan tengah berupaya mempercepat proses perundingan dengan Malaysia, dari yang seharusnya digelar September-Oktober tahun ini. Saat ini ia masih menunggu jawaban atas tawarannya minggu lalu Problem Identification Hubungan Indonesia-Malaysia sepatutnya juga menganut patron simbiosis mutualisme. Bila yang satu mencoba merasa superior, maka nasib hubungan kedepan hanya menunggu waktu, dapat diteruskan atau cukup sampai di sini. Idealnya, semua negara berharap mereka mampu memelihara hubungan secara berkesinambungan, Karena tidak satupun negara di dunia ini mampu eksis di atas kakinya sendiri. Era global dan rajutan relasi yang tidak bisa terurai lagi meniscayakan bahwa jauh lebih baik memiliki 1000 teman daripada satu musuh. Namun itu tidak berarti bahwa kompromi dalam menegakkan kedaulatan negara menjadi pilihan satu-satunya dengan mengorbankan jatidiri dan dignitas bangsa. Kompromi diperbolehkan tapi kalau sudah menyangkut harkat dan martabat, semua level harus satu kata. Causal Interpretation Kemarahan yang diluapkan massa maupun anggota DPR sejatinya hanyalah respon balik atas kesewenang-wenangan Polisi Diraja Malaysia. Kemarahan dapat diekspresikan dengan apa saja, termasuk melakukan penyerangan simbolik

438


dengan membuang kotoran manusia ke kantor Kedubes Malaysia di Jakarta. Kompas menurunkan berita : Pada Rabu (25/8), giliran Komisi I DPR meluapkan kekesalan serta kemarahan. Kasus ini turut memicu gelombang unjuk rasa dan protes keras masyarakat di lapangan. Salah satu bentuk pelampiasan kemarahan, sejumlah pengunjuk rasa, Selasa, melempar Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dengan kotoran. Ketika kemarahan bisa dikontrol, mungkin cara-cara seperti itu tidak bisa ditolerir. Namun karena kejengkelan sudah memuncak, dan melihat respon negara yang amat lamban maka rakyat melampiaskan dengan caranya sendiri. Moral Evaluation Hubungan baik tetap penting, karena itu roh dalam membangun relasi internasional, tetapi bersikap tegas juga penting agar wibawa negara tidak dilecehkan oleh pihak lain. Kompas lebih lanjut menulis demikian: Komisi I mendesak pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar berani bertindak. Komisi I menginginkan Pemerintah Indonesia bertindak lebih jauh ketimbang sekadar mengirimkan nota diplomatik berisi protes keras.Komisi I mendesak Pemerintah Indonesia menuntut Malaysia memberikan pernyataan minta maaf. Treatment Recommendation Beberapa pilihan rekomendasi ditawarkan seperti, Presiden SBY harus bertindak tegas, pengiriman nota protes, permintaan maaf dan penarikan duta besar RI dari Malaysia. Yang ditunggu adalah realisasinya. Adakah pemerintah memiliki keberanian mengambil resiko



yang tidak populer tetapi mengangkat wibawa bangsa? 4. Frame : Pemerintah Indonesia harus berani mengambil sikap tegas Problem Identification Persoalan mendasar ketika hubungan bilateral dilakukan adalah menjaga agar dua negara tersebut memiliki kesetaraan. Jika tidak, maka hubungan tersebut akan berdampak pada kerugian di salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Tindakan tegas untuk terapi kejut yang bisa membuat ‘lawan’ harus berpikir dua kali dalam mengambil tindakan sangat diperlukan guna membangkitkan harga diri dimata negara lain. Causal Interpretation Bergulirnya desakan elemen bangsa yang menghendaki RI berani mengambil tindakan tegas kepada Malaysia, karena pemerintah penuh pertimbangan. Kompas menulis bahwa gelombang protes yang saat itu terjadi tidak terlepas dari akumulasi persoalan yang terpedam. Kejadian 13 Agustus 2010 tersebut hanyalah pemicunya. Kompas memberitakan jika dua pengamat dari UI dan LIPI juga tidak terlepas dari luapan emosi yang tidak sabar melihat lambannya RI mengambil tindakan: Keduanya berkomentar tentang rembesan isu terkait kasus pencurian ikan oleh nelayan Malaysia di wilayah Indonesia. Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Sri Anifah Hj Aman menyatakan siap berunding dengan Indonesia dalam menuntaskan masalah kedua negara, baik perairan maupun darat, walaupun prosesnya dipastikan berlangsung lama dan rumit.



Moral Evaluation Karena sikapnya yang tidak tegas tersebut, pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit. Jika benar Indonesia melakukan pemutusan hubungan diplomatik lalu tiga jutaan TKI yang sekarang mengais rejeki di Malaysia itu akan dipertaruhkan nasibnya.Kompas menulis: Marty khawatir pemutusan hubungan diplomatik bisa sangat menyulitkan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara jiran tersebut. Namun ada benarnya juga pendapat pengamat bahwa berkonflik itu tidak harus bermusuhan selamanya. Konflik sebetulnya adalah solusi untuk menemukan cara-cara yang lebih elegan menata relasi dua negara kedepan yang lebih baik. Treatment Recommendation Pemutusan hubungan diplomatik, masih merupakan wacana yang disuarakan sebagian elemen bangsa yang sangat prihatin melihat Indonesia diperlakukan kurang pada tempatnya oleh Malaysia. Tetapi sebelum itu terjadi, perlu dipikirkan bagaimana pola hubungan diplomatik kedua negara ini yang lebih baik dan saling menguntungkan. Seperti yang diusulkan oleh Ketua Umum PDS dan juga dikuatkan oleh pengamat hubungan internasional dari Unair demikian: Ketua Umum Partai Damai Sejahtera Denny Tewu meminta Presiden Yudhoyono merevisi putusan yang telah diambilnya terkait persoalan ini. Dia juga mengaku akan berkirim surat kepada Presiden agar pemerintah meninjau kembali hubungan diplomatik dengan negara itu. Sikap dan pernyataan pemerintah selama ini dia nilai justru

439


tidak membangkitkan rasa nasionalisme bangsa. 5. Frame : Diperlukan perundingan antara Kepala Negara Problem Identification Dalam relasi bilateral IndonesiaMalaysia selalu muncul percikanpercikan. Kedua bangsa ini merupakan bangsa yang serumpun, maka pilihannya adalah tetap harus dijaga hubungan baik diantara keduanya. Itu sebabnya ketimbang menghiraukan atau mengiya-kan desakan publik untuk membuka front dengan Malaysia, jauh lebih bijaksana, jika menyelsaikan persoalan emosional ini dengan perundingan. Dengan sikap tersebut, jelas Presiden SBY memetik kerugian terutama berkait citra diri dia sebagai presiden yang tidak pemberani karena selalu menghindari konflik. Pencitraan seperti ini akan lama melekat pada rakyat, hingga ditemukan sebuah momentum penghapusan citra jelek tersebut. Tetapi disisi lain, baik dilihat dari dimensi politik, ekonomi, persenjataan dan keuangan negara, dengan mengabaikan ‘perang’, enerji rakyat yang terbuang sia-sia bisa dihindari. Memang seorang pemimpin tidak mungkin memberi rasa puas kepada semua pihak. Benar dan tepatpun sebuah keputusan yang diambil oleh pemimpin negara, kalau rakyat menilai bahwa fakta tersebut dianggap sangat berlawanan dengan kepentingan publik atau aspirasi masyarakat, persepsi yang muncul di mata masyarakat tetap juga negatif. Artinya, keputusan apapun yang akan diambil oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Presiden, memang harus

440


memikirkan banyak aspek. Tidak boleh gegabah apalagi melihat persoalan hanya dengan kaca mata kuda. Aspekaspek lain yang barangkali sama sekali belum dipikirkan oleh rakyat, seorang pemimpin harus mampu mengatisipasi jauh sebelumnya.Causal Interpretation Penyebab utama persoalan yang semakin lebar adalah ternyata Presiden senndiri selaku kapala negara tidak mengambil tindakan apapun. Itu sebabnya kemudian Presiden SBY mengirim surat kepada PM Malaysia. Penyebab utamanya adalah Presiden seolah-olah terkesan lambat dalam mengambil tindakan kongkrit. Kompas menulis: Duta Besar RI untuk Malaysia Da’i Bachtiar mengatakan, pertemuan bilateral akan mencari solusi terbaik agar mencegah terulangnya insiden yang dapat mengganggu hubungan akrab kedua negara. ”Kita belajar dari insiden yang terjadi untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa perbatasan yang kerap menjadi pemicu konflik,” ujar Da’i dalam jumpa pers di Kedutaan Besar RI di Jalan Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur. Di ibukota Kuala Lumpur, Malaysia, dikabarkan, sesepuh Partai Islam Se-Malaysia (PAS) Nik Azis, di tengah komentar keras dari Pemerintah Malaysia, menyampaikan harapan agar hubungan kedua negara tetap terjaga baik. ”Saya berdoa kepada Allah agar memulihkan hubungan kedua negara,” ujar Nik Aziz, yang merupakan sahabat dekat keluarga Anwar Ibrahim. Di tengah kemarahan warga, juga ada niat untuk meredakan ketegangan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kerajaan Malaysia Anifah Aman di Kinabalu, Jurnal Komunikasi, Volume 1, Nomor 5, Juli 2012


6 September 2010, untuk membahas perbatasan laut kedua negara. Moral Evaluation Meskipun membangun adalah proses kegiatan yang tidak pernah berhentti, pekerjaan itu tetap disenangi. Termasuk dalam upaya menyelesaikan persoalan penangkapan ikan agar tidak memicu gelombang protes lebih lanjut. Para tokoh harus membuat pernyataan yang sedapat mungkin tidak memancing emosi. Kompas menulis: Di ibukota Kuala Lumpur, Malaysia, dikabarkan, sesepuh Partai Islam SeMalaysia (PAS) Nik Azis, di tengah komentar keras dari Pemerintah Malaysia, menyampaikan harapan agar hubungan kedua negara tetap terjaga baik. ”Saya berdoa kepada Allah agar memulihkan hubungan kedua negara,” ujar Nik Aziz, yang merupakan sahabat dekat keluarga Anwar Ibrahim. Di tengah kemarahan warga, juga ada niat untuk meredakan ketegangan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kerajaan Malaysia Anifah Aman di Kinabalu, 6 September 2010, untuk membahas perbatasan laut kedua negara. Treatment Recommendation Surat, nota protes diplomatik adalah salah satu cara agar masalah dua negara ini dapat segera diselesaikan secara damai. Simpulan Bingkai Kompas menegaskan bahwa sengketa yang terjadi pada pertengahan Agustus 2010 merupakan bentuk pelanggaran Malaysia atas wilayah kelautan Indonesia. Aparatur negara yang ditangkap oleh petugas Malaysia menunjukkan delegitimasi terhadap pemerintah Indonesia. Tindakan itu juga Jurnal Komunikasi, Volume 1, Nomor 5, Juli 2012


dinilai sebagai penghinaan terhadap harga diri bangsa. Walau dalam bingkai selanjutnya, Kompas menyinggung mengenai masalah perbatasan yang tidak kunjung usai antara Indonesia-Malaysia namun Kompas menekankan pentingnya bersikap tegas dalam sengketa ini dan selanjutnya dibutuhkan finalisasi perjanjian perbatasan laut dengan Malaysia.

Daftar Pustaka Berger, Mark T.(2004). Conflict and confrontation in South East Asia, 1961-1965: Britain, the United States, Indonesia and the creation of Malaysia Journal of Southeast Asian Studies, Feb. Brittingham, Michael Alan. (2007). The “Role” of Nationalism in Chinese Foreign Policy: A Reactive Model of Nationalism & Conflict. Journal of Chinese Political Science, Aug, Vol. 12 Issue 2. Eriyanto. (2005), ”Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media”, LKIS. Hack, Karl. Britain and the Confrontation with Indonesia, 1960-1966.Detail Only Available By: Journal of British Studies, Apr2007, Vol. 46 Issue 2. Hein, Laura (2008). The Cultural Career of the Japanese Economy: developmental and cultural nationalisms in historical perspective. Third World Quarterly, Apr, Vol. 29 Issue 3. Madu, Ludiro. (2007). ”Nasionalisme & Internet: Krisis Ambalat Antara Indonesia& Malaysia 2005” dalam Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.5 No.1 Januari-April. Sukandar, Rudi and Erda Handayani. (2010) “A Comparative Study Of

441


Indonesian Media In 1960s And 2000s On Konfrontasi” Paper on International Conference on Media (i-Come) 2010, Melaka: June.

442


Woodard, Garry. (1998). Best practice in Australia’s foreign policy: `Konfrontasi’ (1963-66) Australian Journal of Political Science, Mar, Vol. 33 Issue 1.


Bingkai Media terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia

Recommend Documents