,
′
BUPATI MAGETAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN,PEMBINAAN,DAN PENATAAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGETAN,
Menimbang :
a.
bahwa selrtor perekonomian disusun berdasarkan asas
kekeluargaan dengan
tqiuan utafira
terciptanya
kesejahteraan bagr selunrh rakyat serta meningkatkan kemampuan dan daya saing antar pelaku ekonomi baik
dengan skala modal besar, modal menengah maupun modal kecil dun mikro; b.
batrwa dengan pesatnya perkembangan
usaha
perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah,
serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan pembinaan Pasar Tladisional serta penataan Pasar Modern agar pasar m€rmpu berkembang, melalui kemitraan antar Pasar Modern dr'rrgan Pasar Tradisional;
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar. Mengingat
:
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
2
Undang-Undang Nomor
12 Tahun 195O tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4l), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Joglakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27sol; 3
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 7, Tambdaan lrmbaran 4
Negara
Republik Indonesia Nomor 3124); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 3817); 5.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 12S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO8 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O59);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
10. Peraturan Pemerintah
Indonesia Nomor 3718); 11. Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2O05 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
12. Peraturan Pemerintah Nomor
Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 76, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2OO7 tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
42 Tdnur, 2OO7
tentang Pengelolaan Pasar Desa; 15.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/ PE.R|12l2OOS tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 3
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
53 tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(
Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O 1l Nomor 694 ); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern Provinsi Jawa Timur (kmbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 20O8 Nomor 2 Seri E)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor
4
Tahun
20O8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OO8 Nomor 4), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3);
Dcngan Persetuiuan BCrsama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan BUPATI MAGD「 AN
MEMUTUSKAN: Mcnctapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN,DAN PENATAAN PASAR
PERHNDUNGAN,
BAB I
KttNTUAN UMUM Pasal l
Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupatcn Magetan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 4.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan. Pasar adalah area tempat
jual beli barang dengan jumlah
penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar Tradisional, pertokoan, mall, plasa,
5.
pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola
oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Daerah termasuk kerjasama
dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko,
kios, los, dan tenda yang dimitiki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
6. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanal mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8.
9.
Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifrk, seperti pasar hewan, pasar kramik, pasar burung, dan sejenisnya. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah
daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok seharihari.
5
lO.Pasar Desa adalah Pasar Tradisional yang berkedudukan di Desa atau Kelurahan dan dikelola serta dikembangkan oleh
Pemerintah Desa atau Kelurahan danlatau Masyarakat Desa atau Kelurahan. l l.Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui
satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
l2.Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-
13. Minimarket
hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan). L4. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah
15. Hgpermarket
tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya
terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba
ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.
16.Pusat Perdagangan (Trade Centre) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan seharihari, alat kesehatan, dan
lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. l7.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara
vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 6
adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi, dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan atau rLrangan
18. Mall
yang berada dalam suatu kesatuan wilayah atau tempat.
l9.lzin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 20.Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi Pasar Tradisional dari persaingan yang tidak sehat, toko modern, dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha. 2l.Pembinaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan frsik atau tempat agar dapat bersaing.
22.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh
pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendiriannya di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
23.Kemitraan adalah kerjasama usaha anta-r Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan/ atau dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar, dengan memperhatikan
prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
24.Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
2 5.
Ketertiban Pasar adalah suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan suasana tertib, aman, dan teratur serta
disiplin yang harus tercermin pada lingkungan pasar dan tempat-tempat penjualan umum. 26.Kios adalah bangunan pernanen maupun tidak permanen,
dibangun merupakan bagian dari 1os dan dibatasi dengan sekat.
2T.Lapangan adalah tempat pedagang kaki lima berjualan dengan menggunakan bangunan darurat, meja, atau roda dorong lainnya.
28.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OOg tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
29.Koperasi adalah koperasi para pedagang di lingkungan pasar yang biasa disebut Koperasi Pedagang pasar. 30.Renovasi adalah pembangr.rnan baru dari bangunan lama yang sudah berdiri.
3l.Relokasi adalah memindahkan lokasi pasar ke lokasi baru sesuai dengan tuntutan rencana pemanfaatan ruang. BAB II AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan perlindungan, pembinaan, Pasar dilaksanakan berdasarkan atas asas:
a. b.
kemanusiaan;
c.
kesamaan kedudukan;
keadilan;
d. kemitraan; e. ketertiban dan kepastian hukum;
f.
kelestarian lingkungan;
g. kejujuran usaha; dan h. persaingan sehat (fairness).
8
dan
penataan
Pasal 3
Perlindungan, pembinaan, dan penataan Pasar, bertujuan
untuk:
a. memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi
serta
Pasar Tradisional;
b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta Pasar Tradisional pada umumnya, agar mampu berkembalg, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraarnya;
c.
d.
mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan memaiikan Pasar Tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset Pariwisata; menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi
dengan pelaku usaha Pasar Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilal dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern;
f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan
dan
memperkuat serta saling menguntungkan antara Pasar Modern dengan Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola
distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Tata Ruang WilaYah.
9
BAB III PENGGOLONGAN PASAR
Bagian Kesatu Pasar Tadisional
Pasal 4
Usaha-usaha Pasar Tradisional digolongkan menjadi: a. Pasar Lingkungan;
b.
Pasar Desa;
c.
Pasar Tradisional Kota;
d.
Pasar Khusus; atau
e.
Pasar Tradisional lainnya
Pasal 5
Pendirial dan permodalan usaha pasar Tradisional dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMD termasuk kerjasama dengan swasta, peror€rngan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan, dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang Kabupaten termasuk peraturan zonasinya. Bagian Kedua Pasar Modern Pasal 6 (1) Usaha Pasar Modern berupa pusat perbelanjaal dan Toko Modern. (2) Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
Minimarkel adalah toko modern dengan luas lantai toko sampai dengan 4OO m2 (empat ratus meter persegi);
10
b.
c. d.
Supennarket adalah toko modern dengan luas lantai
toko diatas 4OO m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5OOO m2 (lima ribu meter persegi); Hgpermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 5.O0O m2 (lima ribu meter persegi); Departement Store adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 4OO m2 (empat ratus meter persegi); dan
e.
Pusat perkulakan adalah toko modem yang luas lantai toko di atas 5.O0O m2 (lima ribu meter persegi). (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pasar Modern,
ditentukan sebagai berikut: a. Minimarket, Supermarket, dan Hgpermarket menjual sectrra eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
b. Departmen Store menjual secara eceran
barang
konsumsi
produk sandang dal terutarna perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen; dan
c. Pusat perkulakan menjual secara grosir
barang
konsumsi.
BAB IV
MEKANISME PEMBANGUNAN PASAR Bagran Kesatu Persiapan Pasal 7 (1) Sebelum pelaksanaan pembangunan Pasar harus diadakan
sosialisasi terlebih dahulu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (l) harus disertai dengan alasan yang jelas, terbuka, dan didasarkan hasil kajian teknis terhadap kondisi fisik infrastruktur bangunan pasar, dan sosial ekonomi pedagang serta sosial ekonomi masyarakat sekitar pasar.
(3) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat
oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati. (4) Ketentuan
lebih lanjut mengenai sosialisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Pelaksanaan Pembangunan Pasal 8 (1) Penyelenggaraan pembangunan
pasar milik pemerintah
dilaksanakan melalui mekanisme tender atau lelang. (2) Mekanisme tender atau lelang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9
(l) Penyelenggaraan pembangunan pasar milik swasta atau perorangan harus mendapat Izin dari Bupati. (2) Pihak pengembang pasar yang dikelola oleh swasta harus
membuat Nota Kesepahaman dengan Bupati sebelum pelaksanaan pembangunan pasar yang dikelola oleh swasta. (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud
pada ayat
(21
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasa-l
1O
(1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai
sanksi
administrasi atau penghentian kegiatan. (21
Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
12
Bagian Ketiga
Peruntukan Bangunan Pasar Yang Dikelola Oleh Pemerintah Pasal 11 (1) Dalam hal pembangunan pasar baru peruntukkannya wajib
memprioritaskan bagi pedagang atau masyarakat di sekitar lokasi pasar.
hal renovasi maupun relokasi pedagang lama yang memiliki legalitas wajib diprioritaskan untuk menempati
(2) Dalam
kios atau los yang tersedia.
jual dan tata cara perolehan kios dan fasilitas lainnya di Pasar milik Pemerintah diatur lebih lanjut
(3) Harga
dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Kerjasama Pasal 12
(l) Dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah, pengelolaan Pasar milik pemerintah daerah dapat dike{asamakan dengan Pihak Ketiga dengan Pe{anjian Kerjasama Pengelolaan. (21
Tata cara kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pe{anjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat klausul yang mengatur bangunan dan fasilitas lain meliputi: a. jumlah Kios, Los, dan PKL (Pedagang Kreatif Lapangan);
b. tipe dan luas
Kios, Los, dan meja PKL (Pedagang Kreatif
l,apangan);
c. luas ukuran Kios, Los, dan PKL Lapangan);
d. harga jual satuan e. Kantor Pasar; 13
kios dan los;
(Pedagang Kreatif
f. ruang khusus
peneraan/tera ulang alat Ukur Takar
Timbang dan Perlengkap (UT'TP);
g. h.
Masjid atau Mushola Pasar;
i. j. k.
Penerangan Jalan Umum;
pos jaga
keamalan dan ketertiban;
Mandi Cuci Kakus (MCK); lahan parkir dan bongkar muat barang;
1. Sarana dan prasarana kebersihan pasar dan
Tempat
Pembuangan Sampah (TPS);
m. Instalasi Hidrant atau reservoar;
n. Instalasi listrik; dan o. tempat khusus pemasangan papan reklame, iklan, atau promosi. BAB V PERLINDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENATAAN PASAR
Bagian Kesatu Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pasal 13
(1)
Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk peraturan zonasinya.
(2)
Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional terdahulu, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
b. menyediakan areal parkir paling sedikit
seluas
kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; 14
c.
menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional
yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
d. menyediakan fasilitas bongkar muat barang
yang
memadai;
e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendayaan penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
f. kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, antara lain meliputi musholla, fasilitas kamar mandi
g.
dan toilet umum, tempat sampah, dan fasilitas lainnya; ketersediaan sarana pemadam kebakaran (ground tank,
hgdrantl dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar; dan
h.
ketersediaan sistem persampahan (Tempat pembuangal
Sampah Sementara) dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar. (3) Penyediaan areal
parkir sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.
pusat perdagangan atau bentuk pasar Modern lainnya, dapat dilakukan dengan menempatkan Pasar Modern dan Pasar Tradisional dalam satu lokasi berdasarkan konsep kemitraan yang terlebih dahulu
(4) Penyelenggaraan
didasarkan pada pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan kajian teknis lainnya yang dipandang perlu. Pasa1 14 (1) Pelanggaran
terhadap Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi
penghentian kegiatan. (2) Pelanggaran
terhadap Pasal 13 ayat (21 dikenai sanksi
peringatan tertulis. (3) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 15
Pasal 15
(l) Dalam melakukan perlindungan kepada UMKM dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dalam aspek: a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar Tradisional; b. persaingan dengan pelaku usaha di Pasar Modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan
c. kepastian hukum da,lam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan. (2)
Dalam melakukan pembinaan pasar
Tradisional,
Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk: a. memfasilitasi subsidi atau anggaran kepada UMKM, dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di pasar Tradisional;
b. meningkatkan dan mengembangkan kualitas fasilitas dan sarana pendukung yang ada di pasar Tradisional;
c. memfasilitasi pembentukan wadah atau pedagang sebagai sarana memperjuangkan kepentingan para pedagang; dan
asosiasi
hak
dan
d. mengupayakan dana sharing yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pembangunan pasar. (3) Pasar Tradisional yang memiliki nilainilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pasar Modern kecuali upaya
revitalisasi agar menjadi pasar Tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, dan memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata. (a) Dalam rangka memberikan perlindungan pasar Tradisional,
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pasar, Pemerintah Daerah wajib mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional. 16
(5)
Guna pemberdayaan, meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, efektivitas serta efisiensi pengelolaan Pasar Tradisional milik pemerintah dapat dikelola oleh BUMD. Bagian Kedua Penataan Pasar Modern
Paragraf I
Umum Pasal 16 (1)
Lokasi pendirian Pasar Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya.
(2) Penyelengaraan
dan pendirian Pasar Modern wajib
memenuhi ketentuan:
a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi
masyarakat
dan keberadaan Pasar Tradisional, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan
b.
;
memperhatikan jarak dengan Pasar Tradisional maupun Pasar Modern lainnya;
c.
menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Modern yang bersih, sehat (hggienis/, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
d. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil
dan menengah pada posisi yang
sarna-sama
menguntungkan;
e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor
f.
dan
tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan; menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Pasar Modern dan toko modern;
17
g. pendirian Pasar Modern khususnya
Minimarket
diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut. (3) Pengaturan
jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf b ditentukan sebagai berikut: a. Pusat Perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari m (seribu meter) dengan Pasar Tradisional; Pusat perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 2O0O m (dua ribu meter) dengan pusat perbelanjaan 1O0O
b.
lainnya;
c. Toko Modern kecuali Minimarket tidak boleh berjarak kurang dari 1O00 m (seribu meter) dengan pasar Tradisional;
d.
Minimarkef berjaringan tidak boleh berjarak kurang dari 50O m (lima ratus meter) dengan pasar Tradisional, dan tidak boleh berjarak kurang dari lO0 m (seratus meter) dengan warung atau toko sejenis diwilayah sekitar yang telah ada dan lebih kecil dengan Minimarket,
(4) Pusat Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem
jaringan, jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. (5)
Ketentuan untuk .Elyperrnarket dan pusat perbelanjaan adAlah:
a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan b.
arteri atau kolektor; dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan didalam kota atau perkotaan.
(6) Ketentuan
untuk
Superm arket adalah:
a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam kota atau perkotaan. (7) Ketentuan lunt:uk Minimarket adalah:
a. dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota atau perkotaan; 18
b. jumlah minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota atau perkotaan maksimal hanya ada 2 (dua) minimarket. Pasal 17 (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (41, ayat (5) dan ayat (6)
dapat dikenai sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan operasional atau pencabutan izin. (21 Tata
cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat
(71
diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2
Persyaratan Pasal 18 (1) Untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi Pasar
Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta usaha lainnya, pembangunan Pasar Modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik
dari sisi tata ruang maupun non {isik, meliputi
aspek
lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. (2) Pada saat proses konstruksi p€mbangunan Pasar Modern
terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas,
kebersihan,
dan keselamatan aktivitas di
lingkungan
sekitar. Paragraf 3
Jam kerja Pasal 19 (1) Jam kerja Hgpennarket, Department Store, dan Supermarket
adalah: 19
a. untuk hari Senin sampai
dengan Jum'at, pukul 10.00
WIB sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul
10.O0 WIB sampai
dengan pukul 23.0O waktu setemPat; (2)
Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam ke{a melampaui pukul 22.00 waktu setempat.
(3) Jam ke4a Minimarket adalah:
a. untuk hari Senin sampai
dengan Jum'at, pukul 09.00
WIB sampai dengan pukul 22.0O WIB;
b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00
WIB sampai
dengan pukul 23.00 WIB;
c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB pada hari berikutnYa. Pasal 20
(
l)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis atau penghentian sementara operasional.
(2)Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 Tenaga Kerja
Pasal 2 1
Dalam melakukan usahany a Minimarket, Supermarket' Hgpermarket, Department Store, dan Pusat Perkulakan (2)
wajib mendahulukan tenaga kerja daerah. Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada standar dan kuali{ikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22 (1) Pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
(21
Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VI PERIZINAN
Pasal 23 (1)
Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional dan
Pasar
Modern wajib memiliki:
a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUF2T) untuk Pasar Tradisional.
b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
(IUPP)
untuk Pertokoan,
Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.
c. lzil: Usaha Toko Modern
(IUTM)
untuk
Minimarket,
Supermarket, Department Store, Hypennarkef dan Pusat Perkulakan. (2)
IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
(3) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh Bupati. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 24
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi
(1) Pelanggaran terhadap
berupa penghentian kegiatan. (21
Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 21
BAB VII KEMITRAAN USAHA Pasal 25 (1)
Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
(2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dalam bentuk:
a.
memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackagingl dengan merek pemilik
barang, Toko Modern, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
b. memasarkan produk hasil UMKM melalui
etalase atau
outlet dari Toko Modem. (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(f) dilakukan oleh pengelola Pusat perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern. (4)
UMKM sebagaimana dimalsud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati. Pasal 26
(1)
Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
(2)
Toko Modern mengutamakan pasokan barang
hasil
produksi UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern. (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha
Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang Aisting fee).
(4) Keq'asama
usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko
Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha (space), pembinaan, pendidikan, permodalan, atau bentuk kerjasama lain. (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia
berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat
hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan. Pasal 27 (1) Dengan
tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak,
syarat-syarat perdagangan antaxa pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan. (2) Dafam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud
pada ayat
(l), maka wajib
memenuhi pedoman sebagai
berikut:
a. potongan harga reguler (regular di.scountl berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual_beli. potongan
harga reguler
ini tidak berlaku bagi pemasok yang
memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan
secara transpafan ke semua Toko Modem dan disepakati dengan Toko Modern;
b. potongan harga tetap (fixed rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya
maksimum l% (satu persen); c. jumlah dari potongan harga reguler (regutar d.iscountl maupun potongan harga tetap (fixed rebate) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
d. potongan harga khusus (conditional rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar l007o (seratus persen) mendapat potongan
harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar lO17o (seratus satu persen) sampai dengan 115%o (seratus lima belas persen), mal
3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 1 l57o (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1O% (sepuluh persen). e.
potongan harga promo si Qtromotion discountl diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka
kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan anta-ra Toko Modern dengan Pemasok;
biaya promosi Qtromotion cost) yaitu biaya
yang
dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari: l. biaya promosi melalui media massa atau cetakan
seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari
2.
media dan biaya-biaya kreativitas lainnya; biaya promosi pada toko setempat (In-Store Promotionl dikenakan hanya untuk area promosi di luar displag
atau pajangan reguler toko seperti floor
di.splag,
gondola promosi, block sheluing, tempat kasir (Check out Counter), wing gondola. papan reklame di dalam
dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi; 24
3.
biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan
mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lainJain;
4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan
atas
aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok; h
biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f; Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
j. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh
dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak; k
biaya administrasi pendaftaran barang (Listing fee) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut: 1. kategori Hypermarket paling banyak Rp. 150.00O,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis
produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. l O.OOO.OOO,OO (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai; 2. kategori Supermarket paling banyak Rp. 75.OOO,OO (tqjuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. IO.OO0.OOO,O0 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai; 25
3.
kategori Minimarket paling banyak Rp. 5.0O0,O0 (lima
ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 2O.OOO.OOO,OO (dua
puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
l. perubahan biaya administrasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf
barang
k dapat disesuaikan
setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi; m. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada
Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
n. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan slop order deli.sting
atau mengurangi item produk atau SKU (Stock Keeping Unif) Pemasok;
o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik atau penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
p. Toko Modern dilarang melakukan promosi
penjualan
dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga
di Pasar Tradisional terdekat untuk
barang-barang
kebutuhan pokok masyarakat. Pasa1 28
(1)Pembayaran barang daH Toko Mode.1. kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil N、 ib dilakukan secara tund
untuk nilai pasokan salnpai dengan Rp10.Ooo.ooO,00 (Sepuluh juta rupiah),aね u dalaln jangka waktu 15(lima belas)hari Setelah seluruh dokumen pena」 han diteHma.
(2)Ketentuan scbagairnana di=naksud pada ayat(1)berlaku untuk l(satu)ο ι たtatau l(satu)jaringan usaha. “
26
BAB VHI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 29
dan evaluasi terhadap kegiatan
(1) Pembinaan, pengawasan
penyelenggaraan pasar dilakukan oleh pemerintah daerah. (2) Pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat
(l)
berupa
penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan
terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitas ke{asama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar. (3) Bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan
dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IX
KEWA」 IBAN DAN LARANGAN Bagran Kesatu
Kewajiban Pasal 30
(l) Setiap pengelola Pasar Tradisional dan usaha pasar Modern mempunyai kewajiban:
a. menjalin kemitraan
dengan UMKM daerah dan Koperasi untuk pengelolaan usaha pasar ska_la besar, menengah dan kecil;
b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
c. meningkatkan mutu
pelayanan
dan
menjamin
kenyamanan konsumen;
d.
menjaga keamalan dan ketertiban tempat usaha;
e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi kelestarian lingkungan tempat usaha;
f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan pe{udian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk
kegiatan
peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlaralg lainnya; h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahal dan drainase, kamar mandi, dan toilet serta musholla bagi karyawan dan konsumen;
i. memberikan kesempatan kepada kar5rawan dan konsumen untuk melalsanakan ibadah;
j. mentaati perjanjian serta menjamin
keselamatan,
kesehatan dan kesejahteraan kar5zawan;
k.
menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai
dan mencegah kemungkinan terjadinya
bahaya
kebakaran di tempat usaha;
l. bagi Pasar Modern wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah; m. menyediakan tempat
untuk pos ukur ulang
dan
pengaduan konsumen;
n. menjamin
plan area Pasar Tradisional tidak berubah sesuai dengan hasil kajian teknis; o. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan site
dengan memperhitungkan luas areal parkir sesuai ketentuan peraturar perundang-undangan. (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terhadap Pasar Modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan
ke
masyarakat dalam kegiatan
pembangunan
kemasyarakatan. (3) Tata cara pelaksanaan
pada ayat
(l)
kewajiban sebagaimana dimaksud dan ayat (21 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
Pasal 31
terhadap ketentuan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 3O ayat (1) dan ayat (21 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatal tertulis atau pengenaan
(1) Pelanggaran
denda administrasi. (21
dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
^fata. cara
dengan Peraturan Bupati
Bagian Kedua Larangan Pasal 32 Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang:
a. melakukan penguasaan atas produksi
dan/ atau
penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
b. menimbun dan/ atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
c.
menimbun dan/ atau menyimpan barang-barang yang sifat dal jenisnya membahayakan kesehatan;
d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa; e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukkannya sehingga tidak sesuai dengan izin yang dimiliki; dan/ atau;
f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/ atau tenaga kerja asing tanpa lzin sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
29
BAB X PEI{YIDIKAN Pasal 33
(f) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia,yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Datam melaksanalan tugas penyidikan, penyidik pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
berwenang:
a. menerima, mencari, mengrrmpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan peftama pada saat di
tempat
kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. meminta
keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
d. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaaan perkara;
e. menyuruh berhenti, melarang
seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas oralg dan atau dokumen yang dibawa;
f.
mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/ atau
i.
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik
melakukan
tidak berwenang penangkapan, penahanan dan/atau
penggeledahan. (a) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
a. pemeriksaan tersangka; b. pemasukan rumah; c. penyitaan benda; d. pemeriksaan saksi; dan e. pemeriksaan kejadian. (5) Pejabat Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimalsud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 34
(1)
Setiap orang dan f atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasa-l lg ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3O ayat (f) huruf c, huruf d, huruf f,
huruf g, huruf h, huruf k dan huruf l, dan pasal 32 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama_ lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.O00.0OO,0O (Lima Puluh Juta Rupiah). (2)
Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (f) huruf b, diancam hukuman pidana sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait. (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah pelanggaran. 31
BAB XH KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 (1)
Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib mengurus IUP2T atau IUTM sejak berakhirnya masa berlaku Surat Izin Usaha perdagangan (sruP).
(2)
Pasar Tradisional dan Pasar Modern, yang sudah
operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib mengurus IU2PT atau IUTM paling lambat I (satu) tahun. (3) Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Tata Ruang (IPTR) yang diterbitkan oleh
Bupati dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUp setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib mengurLls IUP2T
atau IUTM paling lambat I (satu) tahun.
(a) Dalam pengurusan IUP2T atau IUTM bagi pasar Tradisional
dan Pasar Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan Pasal 16.
Pasal 36
Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum
melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanatan prograrn kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejat diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
32
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini
dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.
Ditetapkan di Magetan pada
tanggal 16 Maret
ANTRI Diundangkan di Magetan pada tanggal 16
SEKRETARIS D
llaret
2Ol2
ATEN MAGETAN,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012 NOMOR 6
33
2012
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR
6
TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENATAAN PASAR
I. UMUM
Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Magetan yang dinamis dan dalam rangka mengantisipasi perkembangan serta dinamika
kegiatan masyarakat dalam bidang perdagangan khususnya dan perekonomian pada umumnya seirama dengan tuntutan era globarisasi dan pasar bebas, maka penguatan kapasitas pasar tradisional di satu sisi dan perkembangan pasar modern di sisi yang lain merupakan suatu kebutuhan
strategis bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan mereka. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya
regulasi (Peraturan Daerah) yang mengatur mengenai pembinaan, dan penataan pasar. pengaturan mengenai
pengelolaan, pengelolaan,
pembinaan dan penataan pasar harus diarahkan guna pencapaian situasi yang kondusif bag' seluruh pelaku dunia usaha dalam bidang perdagangan secara umum dan pelaku pasar secara spesifik menyangkut konsumen, pelanggan, pengunjung, pedagang, pemasok barang dagangan, koperasi, dan UMKM dalam rangka mengembangkan kemampuan masing-masing daram
meningkatkan transaksi perdagangan mereka sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat secara umum. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan pengelolaan, pembinaan dan penataan pasar tersebut diatas perlu membentuk peraturan Daerah dimaksud. peraturan
daerah ini menjadi dasar serta pedoman dalam
penyelenggaraan
pembangunan, pengelolaan, pembinaan serta penataan pasar baik pasar tradisional yang didirikan dan dikelola pemerintah maupun pasar modern
yang didirikan dan dikelola oleh pihak swasta. paraturan daerah ini diharapkan dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan keserasian hubungan kemitraan antara pasar tradisional dan pasar modern dalam mengembangkan perekonomian daerah.
34
Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan pembinaan terhadap pasar tradisional sebagai wujud keberpihakan pemerintah daerah dan sekaligus memberi ruang gerak memadai bagi tumbuhnya pasar modern di daerah secara proporsional.
Upaya untuk mencapai kondisi hubungan kemitraan dunia usaha bidang perdagangan seb,gaimana yang menjadi jiwa Peraturan Daerah ini, bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat pemerintah, akan tetapi menjadi tugas dart tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta mendorong tercapainya persaingan sehat dan iklim kondusif bagi perkembangan Pasar Tradisional dan Pasar Modern di daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal
I
Cukup Jelas. Pasal 2
Hurufa
Yang dimaksud dengal asas kemanusiaan adalah bahwa pengaturan dalam penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi malusia
serta harkat martabat setiap warga masyaralat dalam sektor perdagangan secara proposional. Hunlf b
Yang dimaksud dengan asas keadilan adatah bahwa
pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat
Perbelanjaan Huruf c
dan Toko Modern
mencerminkan
keadilan secara proposional bagi setiap masyarakat. Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan
adalah bahwa kedudukan hukum para stakeholder
dalam sektor perdagangan adalah sarna
dan
seimbang Huruf d
Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah bahwa pusat perbelanjaan dan toko modern terjadi hubungan kemitraan dengan pelaku usaha mikri, kecil, menengah, dan koperasi serta pedagang pasar tradisional.
35
Huruf
e
:
Yang dimaksud dengan asas ketertiban
dan
kepastian hukum adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat sektor perdagangan melalui jaminan adanya kepastian hukum.
Hunlff
:
Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan
adalah bahwa penyelengggaraan pusat perbelanjaan
dan toko modern harus
mempeerhatikan
kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Hurufg
:
Yang dimaksud dengan asas persaingan sehat (fairness) adalah bahwa persaingan antara pelaku usaha dalammenjalankan kegiatan produksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara jujur atau tidak melawan hukum atau tidak menghambat persaingan usaha. Pasal 3
Cukup Jelas. Pasal 4
Cukup Jelas. Pasal 5
Cukup Jelas. Pasal 6
Ayat
(1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimalsud dengan pembangunan pasar adalah kegiatan membangun pasar baik yang sifatnya baru, renovasi maupun relokasi.
36
Yang dimaksud sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan rencana pembangμ nan schingga rencana kegiatan terscbut dipahami olch masyarakat
Sosialisasi untuk renovasi dan atau
relokasi diutarnakan kepada pedagang lama. Ayat(2)
Cukup」 elas 対 at(3)
Yang dimaksud hasil al■ alisa sosial ekonOmi setidak― tidaknya melipud hal― hal mcnyangkut:
a. struktur
pcnduduk
menurut
mata
pencaharian
dan
pendidikan; b. tingkat pendapatan ekononli rumah tangga;
c. kepadatan penduduk;
d. pertumbuhan pcnduduk; e. kemitraan dengan UMKM lokal; i penyerapan tenaga kctta lokal;
g ketahanan dan Pcrtumbuhan Pasar TradisiOnal sebagai sarana
bagi UMKM lokal;dan h. kcberadaan fasilitas sOsial dan fasilitas umun■
Ayat(4)
Cukup」 elas Pasa1 8 at(1) ∼
Cukupjclas
Ayat(2) Cukup jelas Pasa1 9
Ayat(1)
Cukupjelas 対 at(2)
Cukup jelas Pasal 10 at(1) ∼
Cukupjelas
Ayat(2) Cukup jelas
37
yang sudah ada
Ayat(3)
Cukupjclas Pasal ll
Ayat(1) Cukup jelas Ayat(2)
Yang dirnaksud pedagang lama yang memiliki legalitas adalah
pedagang yang telah mencmpad lokasi pasar yang dircnovasi maupun dire10kasi dan dibukdkan dcngan surat■ zin atau hak mencmpad atau bukd lain yang berlaku Ayat(3) Cukup jclas Pasa1 12
Ayat(1)
Yang dimaksud
Pihak
ketiga
pengembang pasar. Ayat(2)
Cukupjelas Ayat(3) Cukup jclas Pasal 13
Ayat(1)
Cukupjelas Ayat(2)
Cukup jelas Ayat(3) Cukup jclas Ayat(4) Cukup jelas Pasal 14 対
at(1)
Cukup jelas Ayat(2)
Cukupjelas Ayat(3) Cukup jelas 38
adalah
badan
usaha
atau
Pasa] 15
Ayat (1) Cukup jelas Ayat
(21
Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (a) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 16
Ayat (r) Cukup jelas Ayat
(21
Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (a)
Yang dimaksud dengan jaringan jalan arteri jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna. Sistem jaringan arteri jaringan jalan
yang disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan di daerah' Yang dimaksud dengan Jalan kolektor primer adalah jalan umum
yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatal rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
Yang dimaksud dengan Jalan arteri sekunder (sering disebut jalan protokol) adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan
ciri-ciri perjalanan jarak jauh
kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi seefisien, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota.
39
Ayat(5) Cukup jelas Ayat(6) Ka、vasan
pelayanan 10kal atau lingkungan adalah tempat atau
lokasi yang discdiakan untuk penyediaan pclayanan masyarakat dilingkungan tertentu misalnya di pcrumahan.
Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkuね n lingkungan dcngan irri perialanan jarak dekat, dan kecepatan rata― rata rendah.
Ayat(7) Cukup jclas at(8) ∼
Cukupjelas
Ayat(9)
Cukup jelas Pasa1 17
Ayat(1)
Cukupjelas Ayat(2)
Cukup jelas Pasa1 18
Ayat(1) Cukup jelas Ayat(2) Cukup jelas 対 at(3)
Cukup jelas Ayat(4)
Cukupjelas Pasa1 19
Ayat(1) Cukup jelas Ayat(2) Cukup jelas
40
Pasa1 20
Ayat(1) Cukup jelas Ayat(2)
Cukupjelas Pasa1 2 1
Ayat(1) Cukup jelas Ayat(2) Cukup jclas Ayat(3)
Cukup jelas Ayat(4) Cukup jclas Pasa1 22
Ayat(1)
Cukupjelas 村 at(2)
Cukup jelas Pasa1 23
Ayat(1) Yang diinaksud kcttasallna adalah dapat dilakukan dalarn bentuk kettaSallna pemasnran,penycdiaan iokasi usaha,aね u peneHmaan
pasokan dari PemasOk kepada Pusat Perbelan」 aan atau Toko Modern yang dilakukan secara terbuka. Ayat(2) Cukup jelas 村 at(3)
Cukup jelas Ayat(4) Cukup jelas Pasa1 24
Ayat(1)
Cukupjelas Ayat(2) Cukup jelas 41
Ayat(3) Cukup jelas Ayat(4) Cukup jelas Pasa1 25
Ayat(1) Cukup jelas Ayat(2)
Cukup jelas Pasa1 26
Ayat(1) Cukup jclas Ayat(2) Cukup jelas Pasa1 27 Ayat(1)
Cukupjelas Ayat(2) Cukup jelas Ayat(3) Cukup jclas Pasa1 28 村
at(1)
Cukup jclas Ayat(2) Cukup jelas Ayat(3) Cukup jclas Pasa1 29
Ayat(1) Cukup jelas Ayat(2)
Cukup jelas
42
Pasa1 30 Ayat(1)
Cukup jelas Ayat(2)
Cukupjclas Ayat(3) Cukup jelas Pasa1 31
Ayat(1)
Cukupjelas Ayat(2)
Cukup jelas Pasa1 32 Cukup jelas. Pasa1 33
Ayat(1) Cukup jelas Ayat(2) Cukup jelas Ayat(3) Cukup jclas Ayat(4) Cukup jclas Ayat(5) Cukup jelas Pasa1 34
Ayat(1) Cukup jelas 対 at(2)
Cukupjelas Ayat(3) Cukup jelas Pasa1 35
Ayat(1) Cukup jclas
43
Ayat(2) Cukup jelas 対
at(3)
Cukup jclas Ayat(4)
Cukupjelas Pasa1 36
Cukup jelas Pasa1 37
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 17
44
