BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1427, 2014
BPKP. Evaluasi Pogram. Penanggulangan Kemiskinan. Pelaksanaan. Pedoman.
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dengan akan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2010-2014 dan guna melaksanakan salah satu tugas pengawasan lintas sektoral, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perlu melakukan evaluasi atas efektivitas capaian program prioritas nasional bidang penanggulangan kemiskinan untuk mendapatkan gambaran efektivitas program serta dapat memberikan masukan strategis kepada Pemerintah; b. bahwa agar kegiatan evaluasi dapat mencapai hasil yang optimal dan untuk menjamin transparansi, mutu, keseragaman prosedur evaluasi dan pelaporan hasil evaluasi efektivitas capaian program prioritas nasional bidang penanggulangan kemiskinan, perlu
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
2
disusun pedoman pelaksanaan evaluasi program penanggulangan kemiskinan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
www.peraturan.go.id
3
2014, No.1427
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); 13. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); 15. Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 16. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
4
tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pasal 1
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan dimaksudkan sebagai landasan bagi unit kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melaksanakan kegiatan evaluasi program penanggulangan kemiskinan pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah selaku pelaksana program. Pasal 2 Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari tujuan, ruang lingkup, prosedur, jadwal kegiatan, dan pelaporan hasil evaluasi. Pasal 3 Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. Pasal 4 Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
5
2014, No.1427
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2014 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, MARDIASMO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
6
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
7
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan Pedoman B. Dasar Hukum C. Tujuan Dan Sasaran Penyusunan Pedoman D. Istilah Terkait Yang Digunakan Dalam Penyusunan Pedoman BAB II GAMBARAN UMUM KEMISKINAN DAN PENANGGULANGANNYA A. Gambaran Umum Kemiskinan Di Indonesia B. Proses Bisnis Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia C. Profil Tim Pengendali Program Penanggulangan Kemiskinan BAB III METODOLOGI EVALUASI ATAS PROGRAM LINTAS SEKTOR PRIORITAS PENANGULANGAN KEMISKINAN A. Tujuan Evaluasi B. Keluaran/Output C. Ruang Lingkup D. Kerangka Pemikiran (Desain Evaluiasi) E. Organisasi Evaluasi F. Hubungan Desain Evaluasi Dan Tahapan Evaluasi G. Jadwal Pelaksanaan Evaluasi BAB IV TAHAP PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN EVALUASI ATAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN A. Tahap Persiapan B. Tahap Pelaksanaan 1. Survey Pendahuluan 2. Evaluasi atas Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan a.
Perumusan Kebijakan
b. Perencanaan dan Penganggaran c.
Pelaksanaan Anggaran
d. Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran e.
Pengawasan Anggaran
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
8
3. Evaluasi atas Program Penanggulangan Kemiskinan a.
Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga (Kluster 1)
b. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (kluster 2) c.
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (Kluster 3)
d. Program Peningkatan dan Perluasan Program-Program Pro Rakyat BAB V TAHAP PELAPORAN DAN PEMANTAUAN A. Tahap Pelaporan B. Tahap Pemantauan
DAFTAR TABEL TABEL 1
Kriteria Kemiskinan Berdasarkan Pendekatan Kebutuhan Dasar
TABEL 2
Kriteria Kemiskinan Berdasarkan Pendekatan Non Moneter
TABEL 3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah 1999-2013
TABEL 4
Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia Menurut Daerah 1999-2013
TABEL 5
Indeks Keparahan Kemiskinan Indonesia Menurut Daerah 1999-2013
TABEL 6
Gini Rasio di Indonesia Menurut Daerah, 2012-2013
TABEL 7
Indeks Theil di Indonesia Menurut Daerah, 2002-2013
TABEL 8
Indeks-L di Indonesia Menurut Daerah, 2002-2013
TABEL 9
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah Maret 2013
TABEL 10
Gini Rasio Menurut Provinsi
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
9
DAFTAR GAMBAR GAMBAR 2.1
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 1999-2013
GAMBAR 2.2
Persentase Kemiskinan di Indonesia
GAMBAR 2.3
Perubahan Tingkat Kemiskinan
GAMBAR 2.4
Penurunan Kemiskinan vs Pertumbuhan Ekonomi
GAMBAR 2.5
Tingkat Inflasi Sandang Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi
GAMBAR 2.6
Struktur TNP2K
GAMBAR 2.7
Struktur Sekretariat TNP2K
GAMBAR 3.1
Desain Evaluasi atas Program Penanggulangan Kemiskinan
GAMBAR 3.2
Organisasi Evaluasi atas Program Lintas Sektoral Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
GAMBAR 3.3
Hubungan Desain Evaluasi dan Tahapan Evaluasi
GAMBAR 4.1
Tahapan Evaluasi atas Program Penanggulangan Kemiskinan
GAMBAR 4.2
Root Cause Analysis ‘Sebagai Pola Pikir, Bukan Pola Tindak’
GAMBAR 5.1
Prosedur Pelaporan
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD) IPD-
1a
Petunjuk Pengisian Instrumen Kke
IPD-
1b
Form Survei Pendahuluan: Isian Data Umum BAPPEDA/TKPKD Propinsi
IPD-
1c
Form Survei Pendahuluan: Kabupaten/Kota
IPD-
1d
Kertas Kerja Evaluasi: Survey Pendahuluan
IPD-
2a
Matriks Lembaga Terkait Program Penanggulangan Kemiskinan
IPD-
2b
Form Daftar Isian Program Penanggulangan Kemiskinan Dana APBN di Daerah.
IPD-
3
Kertas Kerja Evaluasi: Penanggulangan Kemiskinan
IPD-
4
Kertas Kerja Evaluasi: Program Penanggulangan Kemiskinan
IPD-
5
Form Daftar Isian Untuk Rumah Tangga Miskin (Pemilik Kps)
IPD-
6
Proses Bisnis (Setiap Klaster)
Isian
Data
Sinkronisasi
Umum
dan
BAPPEDA/TKPKD
Efektivitas
Koordinasi
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
10
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PEDOMAN Permasalahan kemiskinan bukan hanya menjadi isu negara berkembang seperti Indonesia tetapi seluruh negara dibelahan bumi.Permasalahan kemiskinan juga diakui sebagai sebuah permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional karena menyangkut semua aspek kehidupan manusia mulai dari sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya.Dalam konteks pemerintahan, upaya mengatasi kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial tetapi harus sinergi dan terintegrasi.Keberhasilan pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan sangat tergantung pada keberhasilan pemerintah dalam mengatasi penyebab kemiskinan.Jika kebijakan atau program yang dilaksanakan tidak menyentuh penyebab kemiskinan maka persoalan kemiskinan akan terus berlanjut. Meski telah terjadi penurunan angka angka kemiskinan, jumlahnya tidak signifikan dan sangat rentan untuk kembali miskin. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pemerintah Indonesia khususnya era pemerintahan KIB jilid 1 dan 2 telah mencanangkan berbagai program penanggulangan kemiskinan termasuk menempatkan program penanggulangan kemiskinan termasuk salah satu dari 11 program prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2010-2014 dengan target penurunan angka kemiskinan 8-10%. Hal itu juga untuk mendukung upaya pengurangan kemiskinan di tataran global diamanatkan oleh salah satu tujuan pembangunan millennium (MDGs), yaitu pengurangan separuh dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 dan seruan Bank Dunia untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan pendapatan kurang dari US$ 1,25 (Rp 15.000/hari) dari 21 persen (2010) menjadi 3 persen pada tahun 2030. Selama periode tahun 2010-2014, Pemerintah Indonesia telah melakukan peningkatan dan perluasan program penanggulangan kemiskinan yang terbagi dalam 4 klaster yaitu : (1) Klaster I: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jamkesmas, Raskin; (2) Klaster II: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); (3) Klaster III: Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan (4) Klaster IV: Program Rumah Sangat Murah, Program Kendaraan angkutan umum murah, Program Sarana air bersih untuk rakyat; Program listrik murah dan hemat, Program peningkatan kehidupan nelayan, Program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan. Program-program tersebut telah menghabiskan dana triliun rupiah, tetapi jika dilihat dari berbagai indikator seperti capaian target angka kemiskinan yang baru menyentuh angka 11% dari target tahun 2014 sebesar 8-10% serta masih banyaknya persoalan kemiskinan di Indonesia menunjukkan program tersebut belum berjalan secara efektif atau belum menghilangkan penyebab kemiskinan.
www.peraturan.go.id
11
2014, No.1427
Melalui kegiatan evaluasi atas program penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian dari kegiatan pengawasan lintas sektoral, BPKP diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh efektivitas program tersebut serta memberikan rekomendasi perbaikan yang strategis (strategic policy recommendation) sebagai masukan kepada presiden. Rekomendasi strategis tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah untuk penyempurnaan kebijakan atau program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan. Evaluasi atas program penanggulangan merupakan peran BPKP sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga negara, mempunyai kewenangan antara lain untuk; menyusun rencana pengawasan nasional secara makro; merumuskan kebijakan pengawasan untuk mendukung pembangunan secara makro; serta menjalankan pengawasan intern pemerintah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan kegiatan berdasarkan penugasan Presiden. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas program penanggulangan kemiskinan, Tim Evaluasi tingkat Pusat memandang penting untuk menyusun pedoman sebagai acuan bagi Tim Evaluasi BPKP baik di tingkat pusat maupun perwakilan. Penyusunan pedoman dimaksudkan guna menjamin standar kualitas evaluasi atas program penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang berkualitas. B. Dasar Hukum Dasar hukum yang menjadi acuan dalam menyusun pedoman pelaksanaan Evaluasi atas penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung prioritas nasional penanggulangan kemiskinan periode 2010 – 2014, antara lain: 1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2010-2014;
Rencana
2. Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 3. Permendagri Nomor 42 tahun 2010 tentang Struktur Kelembagaan dan Mekanisme Kerja TKPK; 4. Perpres Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
12
C. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pedoman 1. Tujuan Tujuan pedoman evaluasi adalah sebagai acuan dan langkah kerja bagi Tim Evaluasi di lingkungan BPKP, baik di tingkat Pusat maupun Perwakilan untuk menyamakan pola evaluasi dan menjamin standar kualitas evaluasi atas program penanggulangan kemiskinan. Pedoman evaluasi hanya memuat hal-hal pokok, sehingga diharapkan Tim Evaluasi dapat mengembangkan langkah-langkah atau prosedur lain yang diperlukan sesuai kondisi khusus di masing-masing daerah guna tercapainya hasil evaluasi yang berkualitas, efektif, dan efisien. 2. Sasaran Sasaran penyusunan pedoman evaluasi adalah tercapainya standar kualitas evaluasi atas program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh BPKP, baik di tingkat Pusat maupun Perwakilan. D. Istilah Terkait yang Digunakan dalam Penyusunan Pedoman Untuk memudahkan pemahaman atas isi pedoman evaluasi, berikut disajikan beberapa istilah terkait program penanggulangan kemiskinan, yaitu; 1. Penanggulangan Kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan kemiskinan melalui pelaksanaan programprogram yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. BSM (Bantuan Siswa Miskin) adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu atau pra sejahtera I untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah dan bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa miskin yang putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan. 3. Raskin adalah subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada keluarga miskin. 4. Jamkesmasadalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. 5. PKH (Program Keluarga Harapan)adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). 6. RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) adalah Rumah tangga sasaran yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. 7. RTS (Rumah Tangga Sasaran) adalah Rumah tangga yang menjadi target penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan.
www.peraturan.go.id
13
2014, No.1427
8. PNPMMandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. 9. PNPM Inti adalah program/proyek pemberdayaan masyarakat yang berbasis kewilayahan, yang mencakup PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). 10. PNPM Penguatan adalah program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektor untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target sektor tertentu. 11. PNPM Perdesaan adalah merupakan bagian dari PNPM Inti yang ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat di perdesaan. Program ini dikembangkan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. 12. PNPM Mandiri Perkotaan adalah upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan secara mandiri. 13. PNPM PISEW adalah program yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka. 14. P2DTK adalah penanggulangan kemiskinan dengan sasaran daerah tertinggal dan daerah khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal) untuk meningkatkan kapasitas social-ekonomi daerah melalui pendekatan pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat. 15. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dana pinjaman dalam bentuk kredit modal kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi dengan plafon kredit dari Rp 5 juta sampai dengan Rp 500 juta. Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal ini bertujuanuntuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, mempercepat pengembangan sector riil dan pemberdayaan UMKM. 16. Program Rumah Murah adalah program rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dimiliki melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dengan harga dan bunga yang terjangkau. 17. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
14
18. Program Transportasi Murah adalah program pemerintah untuk menyediakan transportasi massal yang murah untuk masyarakat terutama angkutan umum perdesaan. 19. Program Listrik Murahdan Hematadalah program pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan berupa penyambungan jaringan listrik kepada masyarakat miskin dan tertinggal. Dikatakan murah dikarenakan biaya penyambungan dan instalasi ditanggung oleh pemerintah, dikatakan hemat karena masyarakat diberikan lampu hemat energi serta diberikan voucher satu bulan prabayar sehingga di masyarakat dididik untuk memakai listrik secara hemat. 20. TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) adalah Tim yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang bertanggung jawab kepada Presiden RI dan diketuai oleh Wakil Presiden RI. 21. TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang dimaksudkan sebagai forum lintas sektor dan pelaku sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada walikota/bupati.
www.peraturan.go.id
15
2014, No.1427
BAB II GAMBARAN UMUM KEMISKINAN DAN PENANGGULANGANNYA A. Gambaran Umum Kemiskinan di Indonesia 1) Definisi Kemiskinan Untuk melakukan pengawasan atas program penanggulangan kemiskinan, pemahaman atas kemiskinan sangat penting sehingga hasil akhir dari pengawasan lintas sektoral dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan menjadi solusi penyelesaian permasalahan terkait kemiskinan di Indonesia. Dari berbagai literatur terdapat beberapa definisi tentang kemiskinan yang dapat menjadi referensi dalam melakukan pengawasan lintas sektoral atas program kemiskinan diantaranya : (1) Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Untuk itu, standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada penduduk “termiskin”. Misalkan, 20persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk. Namun, garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan kesejahteraan yang sama. Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada definisi mengenai standar hidup minimum sehingga kemiskinan absolut bisa diartikan dengan melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan (SPKP2) yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja yang diukur dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar dikenal dengan istilah garis kemiskinan dan penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan penduduk miskin. Garis kemiskinan absolut sangat penting jika ingin menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan dan dapat dibandingkan antar negara selama garis
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
16
kemiskinan absolut yang digunakan sama.
(Buku Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2013 yang diterbitkan BPS.
(2) Kemiskinan struktural Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktral:Masalah dan Kebijakan”yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditenggarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam kondisi struktur yang demikian, kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tidak adil dan berdampak pada gagalnya masyarakat memperoleh peluang atau akses untuk mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kualitas hidup.(Buku Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2013 yang diterbitkan BPS) (3) Kemiskinan kultural Kemiskinan kultural diakibatkan oleh factor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan.Kemiskinan karena sosio kultural terjadi pada suku-suku terasing seperti suku Badui di Cibeo Banten Selatan, suku Dayak di Pedalaman Kalimantan dan suku Kubu di Jambi.Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan”. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial budayanya seperti status dan wawasan yang dimilikinya.(Buku Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2013 yang diterbitkan BPS)
(4) Kemiskinan menurut World Bank (2000) didefinisikan sebagai “poverty is pronounced deprivation in well being” yang bermakna bahwa kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan (5) UU No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan istilah “fakir miskin” adalah orang yang sama sekali tidak memiliki mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial (SPKP2). (6) United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihanpilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
17
“tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik” sebagai salah satu indikator kemiskinan”. (7) Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak dasar tersebut meliputi pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial politik baik bagi laki-laki maupun perempuan. 2) Kriteria Kemiskinan (1) Pendekatan Kebutuhan Dasar Tabel 1 Kriteria Kemiskinan berdasarkan Pendekatan Kebutuhan Dasar No
Penelitian
Kriteria
Daerah Kota
1
Esmara 1967/1970 1)
Konsumsi beras per kapita per tahun (kg)
2
Sayogya 1971 1)
Tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun (kg) Miskin (M) Miskin Sekali (MS) Paling Miskin (PM)
3
K+D
-
-
125
480 360 270
320 240 180
-
Kebutuhan gizi minimum per orang per hari Kalori Protein (gram)
2000 50
Anne Booth 1969/1970 1)
Kebutuhan gizi minimum per orang per hari Kalori Protein (gran)
2000 40
5
Gupta 1973 1)
Kebutuhan gizi minimum per orang pertahun (Rp)
6
Hasan 1975 1)
Pendapatan minimum per kapita per tahun (US$)
4
Ginneken 1969 1)
Desa
24000 125
95
-
7
Sayogya 1984 2)
Pengeluaran perkapita perbulan (Rp)
8.240
6585
-
8
Bank Dunia 1984 2)
Pengeluaran perkapita perbulan (Rp)
6719
4479
-
9
Garis kemiskinan internasional interm report 1976 2)
Pendapatan perkapita pertahun: Nilai US$ 1970 US$ paritas daya beli
10
World bank 3)
Pengeluaran konsumsi yang dikonversi dalam US$ PPP
11
Rekomendasi dari FAO dan WHO di Roma tahun 2001 4)
Batas minimal kalori sesuai kebutuhan manusia untuk mampu bertahan hidup dan mampu bekerja (kkal)
75 200 1.25
2100
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
18
Keterangan: 1) Hendra Esmara: Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia , PT Gramedia Jakarta 1986 hlm 312-316 tabel 9.2 2) Kompas, senin 9 Mei 1988 3) Houghton & Khandker 2009, handbook on poverty and inequality, Washington DC page 181 4) Jausariri Hasbullah:Tangguh Dengan Statistik, Nuansa Cendikia Bandung 2012 hlm 83
Pendekatan kebutuhan dasar juga digunakan BPS sejak pertama kali menghitung angka kemiskinan dengan komponen kebutuhan makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah pedesaan dan perkotaan yang diambil berdasarkan hasil survey sosial ekonomi nasional (susena) dan terus dilakukan penyempurnaan sejak tahun 1998.Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. (2) Pendekatan Non Moneter (BPS) Pada tahun 2000 BPS pernah melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM 2000) untuk mengetahui karakteristikkarakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (pedekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan).Hal ini sangat penting karena pengukuran makro tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu rumah tangga/penduduk miskin dilapangan. Informasi ini digunakan sebagai dasar penentuan sasaran rumah tangga program pengentasan kemiskinan.Terdapat 8 variabel yang menjadi kriteri menurut SPKPM yaitu: Tabel 2 Kriteria Kemiskinan berdasarkan Pendekatan Non Moneter No 1 2 3 4 5 6 7
8
Kriteria Luas lantai perkapita
Ukuran
<= 8 m2 (skor 1) > 8 m2 (skor 0) Jenis lantai: Tanah (skor 1) Bukan Tanah (skor 0) Air minum atau ketersediaan Air hujan/sumur tidak terlindungi (skor 1) air bersih: Ledeng/PAM.Sumur terlindungan (skor 0) Jenis jamban/wc Tidak ada (skor 1) Ada (skor 0) Kepemilikan aset Tidak punya (skor 1) Punya (skor 0) Pendapatan perbulan <= Rp 350.000 (skor 1) > Rp 300.000 (skor 0) Pengeluaran (persentase 80% + (skor 1) pengeluaran untuk < 80 persen (skor 0) makanan) Konsumsi lauk pauk Tidak ada/ada tapi bervariasi (skor 1) (daging,ikan, telur, ayam) Ada bervariasi (skor 0)
www.peraturan.go.id
19
2014, No.1427
Kedelapan variabel diperoleh dengan menggunakan metode stepwise logistik regression dan misklasifikasi yang dihasilkan sekitar 17 persen. Hasil analisis deskriptif dan uji chi square menunjukkan kedelapan variabel tersebut sangat terkait dengan fenomena kemiskinan. Dari kriteria tersebut, jika rumah tangga memenuhi minimal 5 ciri miskin maka ruma tangga tersebut dapat digolongkan sebagai rumah tangga miskin. (3) Pendekatan Keluarga Sejahtera (BKKBN) BKKBN membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan yaitu keluarga pra sejahtera (Pra KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), keluarga sejahtera III (KS III), dan keluarga sejahtera III plus (KS III-Plus). Menurut BKKBN, kriteria keluarga miskin adalah keluarga pra sejahtera (Pra KS) dan keluarga sejahtera I (KS I). Terdapat lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera I yaitu: - Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing - Seluruh anggota keluarga umumnya makan 2 kali sehari atau lebih - Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja, dan berpergian - Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah - Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin mengikuti KB pergi ke sarana kesehatan/petugas kesehatan serta diberi cara berKB mandiri Selanjutnya yang dikategorikan keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator di atas.Namun, pendekatan ini dianggap kurang realistis karena konsepnya sangat normatif dan belum tentu sesuai dengan keadaan dan budaya local. Dari ketiga pendekatan tersebut, pendekatan yang diambil dalam penetapan kriteria penduduk miskin untuk melakukan evaluasi mengacu pada pendekatan kebutuhan dasar yang digunakan oleh BPS. 3) Kondisi Kemiskinan di Indonesia 1999-2013 (1) Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 1999-2013 ditunjukkan pada gambar 1 dan tabel 1. Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan prosentase dari penduduk miskin. Pada periode tersebut, perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia relative berfluktuasi dari tahun ke tahun.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
20
Gambar 2.1 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 1999-2013
Tabel 3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut daerah 1999-2013 Tahun
Jumlah Penduduk Miskin (juta) Kota
Desa
Kota +Desa
Prosentase penduduk miskin Kota
Desa
Kota +Desa
1999
15.64
32.33
47.97
19.41
26.03
23.43
2002
13.30
25.10
38.40
14.46
21.10
18.20
2003
12.20
25.10
37.30
13.57
20.23
17.42
2004
11.40
24.80
36.20
12.13
20.11
16.66
2005
12.40
22.70
35.10
11.68
19.98
15.97
2006
14.49
24.81
39.30
13.47
21.81
17.75
2007
13.56
23.61
37.17
12.52
20.37
16.58
2008
12.77
22.19
34.96
11.65
18.93
15.42
2009
11.91
20.62
32.53
10.72
17.35
14.15
2010
11.10
19.93
31.03
9.87
16.56
13.33
2011
11.05
18.97
30.02
9.23
15.72
12.49
2012
10.65
18.48
29.13
8.78
15.12
11.96
2013
10.33
17.74
28.07
8.39
14.32
11.37
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
21
Pada periode 1999-2013 terlihat adanya tren penurunan. Secara absolut jumlah penurunan penduduk miskin pada periode 1999-2005 sebesar 12,87 juta jiwa yaitu 47,97 juta jiwa pada tahun 1999 menjadi 35,10 juta jiwa tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,43 persen pada tahun 1999 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.Kemudian pada tahun 2006 terjadi kenaikan baik secara absolut maupun relatif yaitu masingmasing menjadi 39,30 juta jiwadan 17,75 persen.Pada periode tahun 2006-2013 tingkat kemiskinan mengalami penurunan.Pada periode ini jumlah penduduk miskin turun sebanyak 11,23 juta jiwa yaitu dari sebesar 39,30 juta jiwa pada tahun 2006 menjadi sebesar 28,07 juta jiwa pada maret 2013. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 17.75 persen pada tahun 2006 menjadi 11,37 persen pada Maret 2013. (2) Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia, 1999-2013 Secara umum indeks kedalaman kemiskinan pada periode 19992013 berfluktuasi. Dapat dilihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan cenderung menurun dari 4,33 pada tahun 1999 menjadi 1,75 pada tahun 2013. Akan tetapi perlu dicatat bahwa terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dari 2,78 menjadi 3,43 pada periode tahun 2005 ke 2006. Kemudian pada periode selanjutnya kembali terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan dari 3,43 pada tahun 2006 dan terus menurun menjadi 1,75 pada tahun 2013. Tabel 4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Di Indonesia Menurut Daerah, 1999-2013 Tahun
Kota
Desa
Kota + Desa
(1)
(2)
(3)
(4)
2001
3,52
4,84
4,33
2002
2,59
3,34
3,01
2003
2,55
3,53
3,13
2004
2,18
3,43
2,89
2005
2,05
3,34
2,78
2006
2,61
4,22
3,43
2007
2,15
3,78
2,99
2008
2,07
3,42
2,77
2009
1,91
3,05
2,50
2010
1,57
2,80
2,21
2011
1,52
2,63
2,08
2012
1,40
2,36
1,88
2013
1,25
2,24
1,75
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
22
Sumber : BPS, diolah dari data Susenas. - Tahun 1999 dan 2002 Susenas Modul Konsumsi Reguler. - Tahun 2003,2004 dan 2005 Susenas Panel (Februari). - Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010 Susenas Panel (Maret). - Tahun 2011, 2012, dan 2013 Susenas Modul Konsumsi Maret.
Ditinjau menurut daerah, pada periode yang sama tampak bahwa indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan juga menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan menurun dari 3,52 pada tahun 1999 menjadi 1,25 pada tahun 2013, demikian pula di perdesaan menurun dari 4,84 pada tahun 1999 menjadi 2,24 pada tahun 2013. Setelah terjadi kecenderungan penurunan pada periode sebelumnya, pada periode 2005-2006 terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dari 2,05 menjadi 2,61 di perkotaan dan dari 3,34 menjadi 4,22 di perdesaan. Namun pada periode 2006-2013 kembali terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. (3) Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia, 1999-2013 Secara umum indeks keparahan kemiskinan cenderung menurun dari 1,23 pada tahun 1999 menjadi 1,00 pada tahun 2006. Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 0,76 menjadi 1,00 pada periode 2005-2006. Namun pada periode berikutnya yaitu pada periode 2006-2013 kembali terjadi penurunan dari 1,00 pada tahun 2006 menjadi 0,43 pada tahun 2013. Tabel 5 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Indonesia Menurut Daerah, 1999-2013 Tahun Kota Desa Kota + Desa (1)
(2)
(3)
(4)
1999
0,98
1,39
1,23
2002
0,71
0,85
0,79
2003
0,74
0,93
0,85
2004
0,58
0,90
0,78
2005
0,60
0,89
0,76
2006
0,77
1,22
1,00
2007
0,57
1,09
0,84
2008
0,56
0,95
0,76
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
23
2009
0,52
0,82
0,68
2010
0,40
0,75
0,58
2011
0,39
0,70
0,55
2012
0,36
0,59
0,47
2013
0,31
0,56
0,43
Sumber : BPS, diolah dari data Susenas − Tahun 1999 dan 2002 Susenas Modul Konsumsi regular. − Tahun 2003, 2004 dan 2005 Susenas Panel (Februari). − Tahun 2006, 2007, 2008 dan 2010 Susenas Panel (Maret). − Tahun 2011, 2012 dan 2013 Susenas Modul Konsumsi Maret (Triwulan I). Ditinjau menurut daerah, pada periode yang sama tampak bahwa indeks keparahan kemiskinan di perkotaan dan di pedesaan juga menunjukan kecenderungan menurun. Indeks keparahan kemiskinan di daerah perkotaan menurun dari 0,98 pada tahun 1999 menjadi 0,31 pada tahun 2013. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan di daerah pedesaan menurun dari 1,39 pada tahun 1999 menjadi 0,56 pada tahun 2013. Setelah terjadi kecenderungan penurunan secara relatif pada periode sebelumnya, pada periode 2005-2006 terjadi peningkatan indeks keparahan kemiskinan dari 0,60 menjadi 0,77 di perkotaan dan dari 0,89 menjadi 1,22 di pedesaan. (4) Distribusi dan Tahun 2002-2013
Ketimpangan
Pengeluaran
di
Indonesia,
Secara umum angka Gini Rasio pada periode 2002-2012 di Indonesia cenderung mengalamu peningkatan. Pada periode 2002-2007 terjadi kenaikan dari 0,33 pada tahun 2002 menjadi 0,38 pada tahun 2007. Angka Gini Rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk, Gini Rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik semakin buruk.Peningkatan angka gini rasio pada periode 2002-2007 mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin memburuk (Tabel 6). Pada tahun 2008 angka gini rasio menurun dibanding tahun sebelumnya.Pada periode 2008-2009 tidak terjadi perubahan angka gini rasio dengan angka sebesar 0,37.Selanjutnya pada tahun 2010 terjadi peningkatan angka gini rasio dibanding tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,38. Kondisi yang sama terjadi pada tahun 2011, angka gini rasio meningkat menjadi 0,41 dan pada tahun 2012 angka gini rasio tidak berubah di angka 0,41. Kemudian pada tahun
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
24
2013 juga masih berada pada 0,41.Jika angka Gini Ratio dilihat menurut daerah, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan. Tabel 6 Gini Rasio di Indonesia Menurut Daerah, 2002-2013 Tahun
Gini Rasio Kota
(1)
(2)
Desa
Kota + Desa
(3)
(4)
2002
0,33
0,29
0,33
2005
0,34
0,26
0,34
2006
0,35
0,28
0,36
2007
0,37
0,30
0,38
2008
0,37
0,30
0,37
2009
0,36
0,29
0,37
2010
0,38
0,32
0,38
2011
0,42
0,34
0,41
2012
0,42
0,33
0,41
2013
0,43
0,32
0,41
Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Modul Konsumsi − − − −
Tahun 2002 Susenas Modul Konsumsi regular Tahun 2005 Susenas Panel (Februari) Tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 Susenas Panel (Maret) Tahun 2011, 2012 dan 2013 Susenas Modul Konsumsi (Triwulan I)
Selain Gini Rasio dikenal juga Indeks Theil yang dapat menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran.Berbeda dengan Gini Rasio, Indeks Theil ini lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok atas (penduduk kaya).Secara umum angka indeks Theil pada periode 2002-2013 di Indonesia cenderung berfluktuasi.Angka Indeks Theil ada kecenderungan mengalami peningkatan pada periode 20022006.Namun pada periode 2006-2010 kembali terjadi sedikit penurunan dari 0,2868 tahun 2006 menjadi 0,1828 pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2011 terjadi peningkatan angka indeks Theil dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,3443 dan pada tahun 2012 sedikit meningkat menjadi 0,3446 dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2013 angka indeks Theil ini apabila dibandingkan dengan tahun 2012 relatif menurun, yaitu dari 0,3446 pada tahun
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
25
2012 menjadi 0,3371 pada tahun 2013. Secara rinci nilai indeks Theil di Indonesia pada periode 1999-2013 menurut daerah disajikan pada tabel 8. Tabel 7 Indeks Theil di Indonesia Menurut Daerah, 2002-2013 Tahun
Indeks Theil Kota
Desa
Kota + Desa
(1)
(2)
(3)
(4)
2002
0,1891
0,1164
0,1487
2005
0,2177
0,1231
0,1667
2006
0,2984
0,1393
0,2868
2007
0,2590
0,1670
0,2674
2008
0,2529
0,1756
0,2614
2009
0,2251
0,1398
0,2207
2010
0,2082
0,1461
0,1828
2011
0,3620
0,2221
0,3443
2012
0,3168
0,2119
0,3446
2013
0,3530
0,1967
0,3371
Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Modul Konsumsi −
Tahun 2002 Susenas Modul Konsumsi reguler.
−
Tahun 2005 Susenas Panel (Februari).
− Tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 Susenas Panel (Maret) Indikator ketimpangan pengeluaran yang lainnya adalah Indeks-L Angka Indeks-L ini lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok bawah.Secara umum angka Indeks-L pada periode 2002-2013 di Indonesia berfluktuasi.Angka Indeks-L ada kecenderungan meningkat pada periode 2002-2007 dan kembali turun pada periode 2008-2010.Selanjutnya pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan angka indeks-L dibanding tahun sebelumnya. Pada periode tahun 2012-2013 angka indeks Theil sedikit mengalami kenaikan yaitu dari 0,2747 menjadi 0,2769 Nilai Indeks-L di Indonesia pada periode 1999-2013 menurut daerah disajikan pada Tabel 8
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
26
Tabel 8 Indeks-L di Indonesia Menurut Daerah, 2002-2013 Tahun
Indeks-L Kota
Desa
Kota + Desa
(1)
(2)
(3)
(4)
2002
0,1616
0,1017
0,1283
2005
0,1870
0,1119
0,1465
2006
0,2044
0,1238
0,2102
2007
0,2281
0,1480
0,2296
2008
0,2203
0,1466
0,2208
2009
0,2131
0,1325
0,2061
2010
0,2000
0,1403
0,1753
2011
0,2938
0,1881
0,2759
2012
0,2967
0,1761
0,2747
2013
0,3049
0,1664
0,2769
Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Modul Konsumsi − Tahun 2002 Susenas Modul Konsumsi reguler. − Tahun 2005 Susenas Panel (Februari). − Tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 Susenas Panel (Maret). − Tahun 2011, 2012 dan 2013 Susenas Modul Konsumsi Maret. (5) Kemiskinan Provinsi Tahun 2013 Tabel 9di bawah menunjukkan jumlah dan presentase penduduk miskin menurut provinsi pada kondisi Maret 2013. Dari angka kemiskinan tahun 2013 antar provinsi terlihat bahwa ada 16 (enam belas) provinsi yang dapat dikategorikan memiliki presentase penduduk miskin yang relative rendah (angkanya berada di bawah hard core, yaitu di bawah 10 persen. Ke-16 provinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan (9,54 persen), Jawa Barat (9,52 persen), Kalimantan Barat (8,24 persen), Sumatera barat (8,14 persen), Jambi (8,07 persen), Sulawesi Utara (7,88 persen), Riau (7,72 persen), Maluku Utara (7,50 persen), Kepulauan Riau (6,46 persen), Kalimantan Timur (6,06 persen), Kalimantan Tengah (5,93 persen), Banten (5,74 persen), Bangka Belitung (5,21 persen), Kalimantan Selatan (4,77 persen), Bali (3,95 persen), dan Provinsi DKI Jakarta (3,55 persen), sedangkan 17 privinsi lainnya, masing-masing terdapat 14 dan 2 provinsi yang memiliki presentase penduduk miskin antara 10-20 persen dan 20-30 persen, serta hanya 1 provinsi yang memiliki presentase penduduk miskin di atas 30
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
27
persen. Provinsi yang memiliki presentase penduduk miskin terbesar (di atas 30 persen) adalah Papua yang mencapai 31,13 persen. Tabel 9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi dan DaerahMaret 2013
Provinsi
(1)
Presentase Penduduk Miskin (%)
Jumlah Penduduk Miskin (000) Kota
Desa
K+D
Kota
Desa
K+D
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Aceh
684,34
840,7
11,59
19,96
17,6
Sumatera Utara
654,04
685,12
1.339,16
9,98
10,13
10,06
Sumatera Barat
119,53
287,94
407,47
6,17
9,39
8,14
146,3
322,98
469,28
6,15
8,73
7,72
100
166,15
266,15
9,89
7,27
8,07
384,77
725,6
1.110,37
13,77
14,5
14,24
Bengkulu
91,91
235,44
327,35
16,64
19,1
18,34
Lampung
233,01
930,05
1.163,06
11,59
16
14,86
Bangka Belitung
22,73
46,49
69,22
3,47
6,91
5,21
Kep. Riau
99,67
26,99
126,67
6,23
7,48
6,46
354,19
-
354,19
3,55
-
3,55
Jawa Barat
2.501,00
1.796,04
4.297,04
8,44
11,59
9,52
Jawa Tengah
1.911,21
2.821,74
4.732,95
12,87
15,99
14,56
315,47
234,73
550,19
19,29
15,43
1.550,46
3.220,80
4.771,26
8,57
16,15
12,55
Banten
363,8
292,45
656,24
4,76
7,72
5,74
Bali
96,35
66,17
162,51
3,9
4,04
3,95
NTB
391,4
439,45
830,84
20,28
16,32
NTT
113,57
879,99
993,56
11,54
22,13
20,03
Kalimantan Barat
71,75
297,26
369,01
5,3
9,15
8,24
Kalimantan Tengah
33,23
103,72
136,95
4,3
6,75
5,93
Kalimantan Selatan
52,05
129,69
181,74
3,25
5,88
4,77
Kalimantan Timur
90,42
147,54
237,96
3,71
9,9
6,06
Sulawesi Utara
63,81
120,59
184,4
6,04
9,4
7,88
Riau Jambi Sumatera Selatan
DKI Jakarta
DI Yogyakarta Jawa Timur
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
28
Sulawesi Tengah
59,79
345,63
405,42
8,9
16,53
14,67
Sulawesi Selatan
147,97
639,69
787,67
4,89
12,24
9,54
Sulawesi Tenggara
31,72
269,99
301,71
4,92
15,82
12,83
Gorontalo
17,84
174,75
192,58
4,77
24,07
17,51
Sulawesi Barat
27,14
126,86
154,01
9,19
13,27
12,3
Maluku
48,75
273,09
321,84
7,93
26,35
19,49
9,19
74,25
83,44
2,99
9,22
7,5
14,21
210,06
224,27
5,65
32,64
26,67
51,9
965,46
1.017,36
6,11
39,92
31,13
10.325,53 17.741,03
28.066,55
8,39
14,32
11,37
Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
(6) Korelasi antara data penurunan penduduk miskin dengan indikator makro perekonomian nasional Menurut Bank Dunia (2008) persentase penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan antara US$ 1-2 per hari sebesar 79,4 persen dan penduduk Indonesia yang hidup dengan pendapatan kurang dari US$ 2 per hari lebih dari 75 persen.Fakta ini sangat bersifat paradok dengan kelimpahan kekayaan dari aneka sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia.Data Bappenas terkait kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia pada tahun 2012 masih besar yaitu sebanyak 29,13 juta orang atau 11,66% dari jumlah penduduk di Indonesia. Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2004 maka penurunan persentase kemiskinan sampai dengan 2012 relatif kecil, sekitar 5% atau sekitar 6,07 juta orang, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini: Gambar 2.2 Persentase Kemiskinan di Indonesia
www.peraturan.go.id
29
2014, No.1427
Sumber: Data dan Informasi Kinerja Pembangunan Indonesia 2004-2012, Bappenas Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Indonesia Tahun 2012 tidak jauh berbeda (meskipun lebih kecil dari data Bappenas) yakni masih sekitar 28,55juta orang atau sekitar 11,96% dari jumlah penduduk Indonesia, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini: Gambar 2.3 Perubahan Tingkat Kemiskinan
Dari data kemiskinan yang tersaji di atas memperlihatkan bahwa penurunan angka kemiskinan tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan pencapaian angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Gambar 2.4 Penurunan Kemiskinan vs Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Data dan Informasi Kinerja Pembangunan Indonesia 2004-2012 yang diterbitkan Bappenas
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
30
Data di atas memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 20042012 antara mencapai 5% sampai 6% sedangkan pengurangan kemiskinan (berdasarkan data Bappenas di atas) pada tahun 2004-2012 hanya sekitar 5% atau 6,07juta orang. Seharusnya dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi ini berdampak pada penurunan angka kemiskinan bisa lebih tinggi (Aunur Rofiq, Kemajuan Ekonomi Indonesia Isu Strategis, Tantangan, dan Kebijakan). Mengapa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan? Karena selama 2004-2012, tingkat inflasi hampir sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini semakin terasa bagi rakyat miskin karena tingkat inflasi atas bahan pokok kebutuhan sehari-hari, seperti bahan pangan dan sandang hampir sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, yakni antara 4% sd 6%, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Gambar 2.5 Tingkat Inflasi Sandang Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Data dan Informasi Kinerja Pembangunan Indonesia 2004-2012, Bappenas
Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Woodon membangun persamaan yang menggambarkan hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan.Dari persamaan tersebut Woodon menyatakan bahwa elastisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan adalah suatu komponen kunci perbedaan antara efek bruto (ketimpangan konstan) dengan efek neto (ada efek dari perubahan ketimpangan) dari pertumbuhan terhadap
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
31
kemiskinan.Efek bruto mencerminkan efek pertumbuhan ekonomi (pendapatan) terhadap kemiskinan.Efek ini mengindikasikan pengaruh yang ditimbulkan oleh variable pertumbuhan ekonomi yang langsung direspon oleh variable kemiskinan.Sementara itu efek neto adalah mencerminkan pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan yaitu melalui ketimpangan pendapatan. Estimasi Woodon menunjukkan bahwa dengan ketimpangan yang tidak berubah, setiap 1 persen pertumbuhan akan menurunkan kemiskinan (Head Count Index), di lain pihak, kenaikan ketimpangan pendapatan juga meningkatkan kemiskinan. Setiap 1 persen kenaikan koefisien GINI akan meningkatkan kemiskinan (Head Count Index). Dari data BPS, GINI ratio dari tahun 2009-2013 (Tabel 10) terus mengalami kenaikan, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan dalam penurunan kemiskinan dikarenakan adanya ketimpangan pendapatan (gap yang semakin besar antara pendapatan penduduk miskin dan tidak miskin). Tabel 10. Gini Ratio Menurut Provinsi Tahun 2009-2013 Provinsi
2009
2010
2011
2012
2013
Aceh
0.29
0.30
0.33
0.32
0.341
Sumatera Utara
0.32
0.35
0.35
0.33
0.354
Sumatera Barat
0.30
0.33
0.35
0.36
0.363
Riau
0.33
0.33
0.36
0.40
0.374
Kepulauan Riau
0.29
0.29
0.32
0.35
0.362
Jambi
0.27
0.30
0.34
0.34
0.348
Sumatera Selatan
0.31
0.34
0.34
0.40
0.383
0.29
0.30
0.30
0.29
0.313
Bengkulu
0.30
0.37
0.36
0.35
0.386
Lampung
0.35
0.36
0.37
0.36
0.356
DKI Jakarta
0.36
0.36
0.44
0.42
0.433
Jawa Barat
0.36
0.36
0.41
0.41
0.411
Banten
0.37
0.42
0.40
0.39
0.399
Jawa Tengah
0.32
0.34
0.38
0.38
0.387
DI Yogyakarta
0.38
0.41
0.40
0.43
0.439
Jawa Timur
0.33
0.34
0.37
0.36
0.364
Bali
0.31
0.37
0.41
0.43
0.403
Kepulauan Belitung
Bangka
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
32
Nusa Tenggara Barat
0.35
0.40
0.36
0.35
0.364
Nusa Tenggara Timur
0.36
0.38
0.36
0.36
0.352
Kalimantan Barat
0.32
0.37
0.40
0.38
0.396
Kalimantan Tengah
0.29
0.30
0.34
0.33
0.350
Kalimantan Selatan
0.35
0.37
0.37
0.38
0.359
Kalimantan Timur
0.38
0.37
0.38
0.36
0.371
Sulawesi Utara
0.31
0.37
0.39
0.43
0.422
Gorontalo
0.35
0.43
0.46
0.44
0.437
Sulawesi Tengah
0.34
0.37
0.38
0.40
0.407
Sulawesi Selatan
0.39
0.40
0.41
0.41
0.429
Sulawesi Barat
0.30
0.36
0.34
0.31
0.349
Sulawesi Tenggara
0.36
0.42
0.41
0.40
0.426
Maluku
0.31
0.33
0.41
0.38
0.370
Maluku Utara
0.33
0.34
0.33
0.34
0.318
Papua
0.38
0.41
0.42
0.44
0.442
Papua Barat
0.35
0.38
0.40
0.43
0.431
0.37
0.38
0.41
0.41
0.413
INDONESIA
Dengan latar belakang potret kemiskinan di atas, maka dapat dipahami bahwa pengentasan kemiskinan menjadi salah satu dari 11 program prioritas nasional pemerintah yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Target yang ingin dicapai di RPJMN 2010-2014 terkait penanggulangan kemiskinan adalah penurunan angka kemiskinan sebesar 8-10%. B. Proses Bisnis Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia Dalam RPJMN periode 2010-2014, pemerintah telah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas ke 4 dari 11 prioritas nasional. Program penanggulangan kemiskinan tersebut dikelompokkan dalam 3 substansi/klaster: -
klaster I: Program yang berbasis bantuan sosial atau berbasis keluarga: progam PKH, Raskin, BSM dan Jamkesmas;
-
Klaster II: Program yang berbasis pemberdayaan: Program PNPM;
-
Klaster III: Kredit Usaha Rakyat;
-
program pro rakyat/klaster IV yang meliputi 6 program yaitu: program rumah sangat murah, program listrik murah dan hemat, program sarana air bersih untuk rakyat, program angkutan umum murah,
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
33
program peningkatan kehidupan nelayan, kehidupan masyarakat pinggir perkotaan.
program
peningkatan
Rincian proses bisnis untuk seluruh klaster tersebut (4 klaster) terlihat di Instrumen Pengumpulan Data 6. Proses Bisnis. C. Profil Tim Pengendali Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam melaknanakan program penanggulangan kemiskinan dibentuk tim koordinasi yang berada di pusat dan daerah. 1. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) TNP2K merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.Kelembagaan TNP2K diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tugas Tim tersebut adalah: Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan Melakukan
sinergi melalui sinkronisasi,harmonisasi program-program penanggulangan kemiskinan di Lembaga
dan integrasi Kementerian/
Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan penanggulangan kemiskinan Tugas Pokok TNP2K adalah: Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Melakukan
sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga.
Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan penanggulangan kemiskinan.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
34
Gambar 2.6 Struktur TNP2K
Susunan keanggotaan Tim Nasional Kemiskinan adalah sebagai berikut: 1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II
Percepatan
Penanggulangan
: Wakil Presiden : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Sekretaris Eksekutif : Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat 5. Anggota, terdiri dari: a. Menteri Dalam Negeri; b. Menteri Keuangan; c. Menteri Sosial; d. Menteri Kesehatan; e. Menteri Pendidikan Nasional; f. Menteri Pekerjaan Umum; g. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; h. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; i. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; j. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan; dan Pengendalian Pembangunan;
www.peraturan.go.id
35
2014, No.1427
k. Sekretaris kabinet; l. Kepala Badan Pusat Statistik; m. Unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh Ketua. Anggota lain yang berasal dari unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang diusulkan oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K yang selanjutnya ditetapkan oleh Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K. Dalam pelaksanaan tugasnya, apabila dipandang perlu Ketua TNP2K dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga dan/atau unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya merupakan wakil dari organisasi-organisasi masyarakat, asosiasi-asosiasi dunia usaha, dan para pemangku kepentingan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Sekretaris Eksekutif TNP2K dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Eksekutif. Sekretaris Eksekutif menjalankan fungsi mempersiapkan rumusan kebijakan dan program, menetapkan sasaran, membangun database, melakukan monitoring dan evaluasi, serta melakukan berbagai analisis yang diperlukan, serta memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada TNP2K. Sekretaris Eksekutif dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Nasional. Kelompok Kerja Pengendali TNP2K dibantu oleh Kelompok Kerja Pengendali yang bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Susunan keanggotaan dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan oleh Sekretaris Eksekutif sesuai arahan Ketua TNP2K. Kelompok Kerja TNP2K terdiri atas: Kelompok Kerja Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga,
bertugas melakukan koordinasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Kelompok Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, bertugas melakukan koordinasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kelompok
Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, bertugas melakukan koordinasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
36
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Gambar 2.7 Struktur Sekretariat TNP2K
Sekretaris Eksekutif TNP2K, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Eksekutif. Sekretaris Eksekutif menjalankan fungsi mempersiapkan rumusan kebijakan dan program, menetapkan sasaran, membangun database, melakukan monitoring dan evaluasi, serta melakukan berbagai analisis yang diperlukan, serta memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada TNP2K. Sekretaris Eksekutif dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Nasional. Kelompok Kerja Kebijakan Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris Eksekutif TNP2K, dibentuk Kelompok-Kelompok kerja kebijakan yang dipimpin oleh seorang Koordinator Kelompok Kerja.
www.peraturan.go.id
37
2014, No.1427
Masing-masing kelompok kerja beranggotakan dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.Keanggotaan kelompok kerja ini diusulkan oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K selanjutnya ditetapkan oleh Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K. Setiap Kelompok kerja bertugas memberikan dukungan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K dalam hal perumusan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan serta pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang terkait dengan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya. Sekretariat Untuk membantu kelancaran tugas Sekretaris Eksekutif TNP2K dibentuk Sekretariat TNP2K yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Fungsi Sekretariat TNP2K memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K. Susunan organisasi di sekretariat terdiri Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Data dan Informasi. Tugas Sekretariat TNP2K secara umum adalah : Memberikan dukungan dalam hal perumusan kebijakan percepatan
penanggulangan kemiskinan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Memberikan dukungan dalam hal pendataan dan informasi untuk
penanggulangan kemiskinan.
Memberikan dukungan dalam hal penganggaran terhadap program-
program penanggulangan kemiskinan.
Memberikan dukungan dalam hal fasilitasi pemerintah daerah dan
para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan percepatan penangguangan kemiskinan yang diselenggarakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Selain mengamanatkan pembentukan TNP2K di tingkat pusat, Perpres No. 15 tahun 2010 juga mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Tim ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangkupemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat daerah yang bersangkutan. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja TKPK kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 tahun 2010
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
38
Tugas dan Tanggung Jawab 1. TKPKD memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota); dan 2. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan (Provinsi, Kabupaten dan Kota).
kemiskinan
di
daerah
Keanggotaan Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) sebagai berikut : Penanggungjawab
: Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
Ketua Wakil Ketua
: Wakil Kepala Daerah Bupati/Wakil Walikota) : Sekretaris Daerah
Sekretaris
: Kepala Bappeda
Wakil Sekretaris
: Kepala BPMD
(Wakil
Gubernur/Wakil
Anggota : a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) b. Dinas Pekerjaan Umum c. Dinas Kependudukan d. Dinas Sosial e. Dinas Komunikasi dan Informatika f. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) g. Inspektorat Daerah h. Sekretariat Daerah i. Badan Pusat Statistik (BPS Daerah) j. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Daerah k. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) l. Perusahaan Swasta Setempat m. SKPD Lainnya n. Perguruan Tinggi Setempat o. Dunia Usaha p. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diatur dengan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota dengan memperhatikan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010.
www.peraturan.go.id
39
2014, No.1427
Gambar 2.8 Struktur Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota
Dalam pelaksanaannya, TKPKD diharapkan mampu : 1. Mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan. 2. Melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah. 3. Menyampaikan laporan hasil rapat koordinasi TKPKD, paling sedikit 3 kali setahun (Pasal 25 Permendagri No. 42 tahun 2010); dan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah kepada Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K (Pasal 27 Permendagri No. 42 tahun 2010) TNP2K melakukan berbagai pelatihan dan advokasi bagi Tim Teknis TKPKD. Dengan pelatihan ini, diharapkan Tim Teknis TKPKD mampu : 1. Memantau situasi dan kondisi kemiskinan di daerah secara mandiri dan institusional TKPK Daerah; 2. Melakukan analisis besaran pengeluaran pemerintah daerah sehingga efektif untuk penanggulangan kemiskinan (APBN dan APBD); dan 3. Melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di daerah.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
40
BAB III METODOLOGI EVALUASI ATAS PROGRAM LINTAS SEKTOR PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN A. Tujuan Evaluasi Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.1 Tujuan evaluasi atas program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan adalah untuk mengevaluasi perumusan kebijakan dan implementasiprogram-program penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung prioritas nasional penanggulangan kemiskinan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010 – 2014 dan penjabarannya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan,yang menitikberatkan pada: 1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan beserta penyebabnya berkaitan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. 2. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan beserta penyebabnya dalam implementasi program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. B. Keluaran/Output Keluaran/output yang diharapkan adalah rekomendasi strategis (strategic recommendation) kepada pemerintah berkaitan kebijakan program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan dan implementasinya. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi atas program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan untuk periode tahun 2010 - 2014, meliputi: 1. Identifikasi dan analisis kebijakan/peraturan terkait atasprogram-program penanggulangan kemiskinan, baik yang berbasis keluarga/rumah tangga, berbasis pemberdayaan masyarakat, berbasis usaha ekonomi kecil dan mikro, serta program pro rakyat lainnya. 2. Identifikasi dan analisis atas permasalahan-permasalahan beserta penyebabnya terkait sinkronisasi dan efektivitas koordinasi programprogram penanggulangan kemiskinan di daerah.
1
PP No. 60 Tahun 2008, Pasal 48 ayat 2 (c)
www.peraturan.go.id
41
2014, No.1427
3. Identifikasi dan analisis atas permasalahan-permasalahan beserta penyebabnya terkait dengan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. 4. Evaluasi dilaksanakan pada 10 provinsi yang memiliki indeks Gini Ratio dan provinsi yang jumlah penduduk miskinnya tertinggi yang tertinggi yakni Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua Barat, Papua. Sebagai dukungan analisis pada tingkat Kabupaten/Kota, setiap provinsi diambil sampel minimal 2 Kabupaten/Kota. D. Kerangka Pemikiran (Desain) Evaluasi Evaluasi atas program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan dimaksudkan dapat menjawab berbagai permasalahan beserta penyebabnya berkaitan dengan efektivitas kebijakan program–program penanggulangan kemiskinan dan implementasinya sebagaimana tertuang dalam kebijakan dan target RPJMN periode 2010 – 2014 dan penjabarannya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Adapun kerangka pemikiran (desain) evaluasi untuk memastikan tercapainya tujuan evaluasi atas program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 3.1. Desain Evaluasi Atas Program Penanggulangan Kemiskinan Kebijakan pengawasan
Isu dan permasalahan yang berkembang
TUJUAN & SASARAN EVALUASI
Metodologi
EVALUASI
Kriteria
HASIL EVALUASI
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
42
Tujuan dan sasaran evaluasi atas program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan ditetapkan berdasarkan pada hasil sintesa kebijakan evaluasi tahunan BPKP dan/atau adanya isu-isu permasalahan yang berkembang di pemerintahan dan masyarakat yang memerlukan masukan perbaikan. Evaluasi harus dilaksanakan sesuai dengan metodologi dan kriteria pengawasan yang relevan dan fokus mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh hasil evaluasi yang dapat memberikan nilai tambah (value added) yang optimal kepada semua stakeholder yang berkepentingan. E. Organisasi Evaluasi Evaluasi atas program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan pengawasan lintas sektoralBPKP tahun 2014, yang dilaksanakan bersama-sama secara terkoordinasi oleh Kedeputian BPKP Pusat dan Perwakilan BPKP, sebagai berikut: Gambar 3.2. Organisasi Evaluasi atas Program Lintas Sektor Prioritas Penanggulangan Kemiskinan ORGANISASI ATAS EVALUASI PROGRAM LINTAS SEKTOR PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Ø
PUSAT (Quality Assurance)
Ø
Ø Ø Ø
Ø
Menyusun dan menetapkan TOR dan Pedoman Evaluasi Memantau dan mengendalikan proses pelaksanaan evaluasi oleh Tim Evaluasi Perwakilan Memberikan arahan dan solusi kendala lapangan Melakukan koordinasi dengan pihakpihak terkait di Pusat Memberikan asistensi terhadap proses penyusunan Laporan Hasil Evaluasi oleh Tim Evaluasi Perwakilan Menyusun Laporan Kompilasi/ Konsolidasi Hasil Evaluasi untuk disampaikan kepada Presiden
PRESIDEN DEPUTI 2 (selaku KOORDINATOR)
SATGAS (selaku TIM QA) LAPORAN Hasil Evaluasi (Kompilasi)
DEPUTI 4 (selaku RENDAL)
TIM QA
Ya
Lintas Kedeputian Tidak
PERWAKILAN BPKP
PERWAKILAN (Operasional)
Ø
Ø Ø Ø
Melaksanakan evaluasi program penanggulangan kemiskinan mengacu pada Pedoman Evaluasi Mendokumentasikan seluruh proses kegiatan evaluasi Melakukan koordinasi dengan pihakpihak terkait di Daerah Menyusun Laporan Individual atas Hasil Evaluasi untuk disampaikan kepada Pemda (Provinsi, Kab./Kota terkait) dan kepada Pusat (Tim QA)
PEMDA PROVINSI
PEMDA KABUPATEN/ KOTA
TIM EVALUASI
LAPORAN Hasil Evaluasi
Pelaksanaan evaluasi oleh BPKP Pusat bersifat penjaminan mutu (quality assurance), di mana perencanaan dan pengendalian evaluasi atas program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam selaku Koordinator Evaluasi atas Program Lintas Sektor Prioritas Penanggulangan Kemiskinan.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
43
Adapun hubungan pengorganisasian pelaksanaan evaluasi atas program penanggulangan kemiskinan antara Kedeputian BPKP Pusat dan Perwakilan BPKP, sebagai berikut: a. Kedeputian BPKP Pusat selaku Tim Quality Assurance, antara lain bertanggung jawab; -
Menyusun dan menetapkan TOR dan Pedoman Evaluasi.
-
Memantau dan mengendalikan proses pelaksanaan evaluasi oleh Tim Evaluasi Perwakilan.
-
Memberikan arahan dan solusi kendala lapangan.
-
Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Pusat.
-
Memberikan asistensi terhadap proses penyusunan Laporan Hasil Evaluasi oleh Tim Evaluasi Perwakilan.
-
Menyusun Laporan Kompilasi/Konsolidasi disampaikan kepada Presiden.
Hasil
Evaluasi
untuk
b. Perwakilan BPKP selaku Tim Evaluasi, antara lain bertanggung jawab; -
Melaksanakan evaluasi program penanggulangan kemiskinan mengacu pada Pedoman Evaluasi.
-
Mendokumentasikan seluruh proses kegiatan evaluasi.
-
Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Daerah.
-
Menyusun Laporan Individual atas Hasil Evaluasi untuk disampaikan kepada Pemda (Provinsi, Kab./Kota terkait) dan kepada Pusat (Tim QA)
F. Hubungan Desain Evaluasi dan Tahapan Evaluasi Dalam rangka mengarahkan pelaksanaan tahapan evaluasi atas program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan pengawasan BPKP, maka diperlukan hubungan keterkaitan antara kerangka pemikiran (desain) evaluasi dan tahapan evaluasi atas program dimaksud, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas. Lebih lanjut, hubungan keterkaitan desain evaluasi dan tahapan evaluasi tersebut menjadi acuan dalam penyusunan langkah-langkah kerja evaluasi dan output/keluaran yang diharapkan.Adapun hubungan desain evaluasi dan tahapan evaluasi atas program penanggulangan kemiskinan dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut:
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
44
Gambar 3.3 Hubungan Desain Evaluasi dan Tahapan Evaluasi
www.peraturan.go.id
45
2014, No.1427
Hubungan desain evaluasi dan tahapan evaluasi atas program penanggulangan kemiskinan, secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Dalam tahap persiapan, sesuai dengan kebijakan pengawasan BPKP, Tim Evaluasi diharapkan dapat melakukan identifikasi awal atas isu dan permasalahan dalam program penanggulangan kemiskinan yang berkembang di daerah sebagai Tentative Evaluate Objective (TEO), untuk selanjutnya dapat dirumuskan Tentative Strategic Recomendation (TSR) sebagai tujuan dan sasaran penugasan evaluasi yang akan dilaksanakannya. 2. Dalam tahap pelaksanaan, Tim Evaluasi diharapkan dapat mengimplementasikan metode evaluasi, instrumen evaluasi dan teknik evaluasi yang memadai untuk mengembangkan dan menganalisis lebih lanjut atas TEO yang telah dapat diidentifikasi beserta TSR yang telah dirumuskannya, sesuai dengan kondisi dan bukti riil di lapangan (strategic recomendation based evidence). 3. Dalam tahap pelaporan, Tim Evaluasi diharapkan dapat menginformasikan kondisi permasalahan program penanggulangan kemiskinan beserta rumusan saran perbaikan yang relevan berkaitan hasil pelaksanaan evaluasi di lapangan, yang dituangkan dalam format Daftar Isian dan Pelaporan sebagai output/keluaran evaluasi. 4. Dalam tahap pemantauan, diharapkan hasil evaluasi atas program penanggulangan kemiskinan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait dan dapat memberikan nilai tambah (value added) yang memadai berkaitan implementasi program penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung prioritas nasional penanggulangan kemiskinan. G. Jadwal Pelaksanaan Evaluasi Jadwal pelaksanaan Evaluasi atas Program Lintas Sektor Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, meliputi; tahapan persiapan dan perencanaan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Pedoman Evaluasi pada periode Juni – Agustus 2014, tahap piloting pelaksanaan evaluasi pada periode September 2014, serta tahap pelaporan dan tindak lanjut pada Oktober 2014.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
46
BAB IV TAHAP PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Evaluasi atas program penanggulangan kemiskinan dalam rangka mendukung prioritas nasional penanggulangan kemiskinan, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: Gambar 4.1 Tahapan Evaluasi atas Program Penanggulangan Kemiskinan TAHAP PERSIAPAN
TAHAP PELAKSANAAN
-
Penetapan isu permasalahan strategis Penetapan tujuan dan sasaran sesuai kebijakan pengawasan Penyusunan rencana program kerja pengawasan
-
Survai Pendahuluan,Evaluasi Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Analisis dan tabulasi data, Evaluasi atas Program per klaster
-
TAHAP PELAPORAN -
TAHAP PEMANTAUAN
-
Perumusan saran perbaikan (strategic policy recommendation) Penyusunan laporan hasil pengawasan Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan Distribusi laporan hasil pengawasan kepada stakeholder Follow up hasil pengawasan (sebagai dasar perencanaan kebijakan pengawasan berikutnya)
Adapun tahapan evaluasi atas program lintas sektor penanggulangan kemiskinan dapat dijelaskan sebagai berikut:
prioritas
A. Tahap Persiapan Pada tahap ini dilakukan serangkaian kegiatan persiapan penugasan evaluasi atas program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan, baik yang bersifat administratif maupun teknis, yang meliputi: a. Pengumpulan isu dan permasalahan strategis Pengumpulan informasi mengenai kondisi implementasi program penanggulangan kemiskinan pada masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota diperlukan guna memperoleh pemahaman awal tentang isu dan permasalahan strategis daerah yang akan dievaluasi.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
47
b. Penetapan tujuan dan sasaran evaluasi Berdasarkan informasi berupa isu dan permasalahan strategis mengenai kondisi implementasi program penanggulangan kemiskinan dapat menjadi acuan rencana penetapan tujuan dan sasaran evaluasi yang akan dilaksanakan, disesuaikan dengan prioritas kebijakan pengawasan BPKP. c. Penyusunan rencana program evaluasi dan penerbitan Surat Tugas Berdasarkan tujuan dan sasaran evaluasi yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun rencana penugasan evaluasi, yang meliputi; penetapan tim evaluasi, jadwal waktu evaluasi, anggaran biaya evaluasi dan program kerja pelaksanaan evaluasi serta penerbitan Surat Tugas (ST) oleh Direktur Pengawasan Kedeputian BPKP terkait dan/atau Kepala Perwakilan BPKP.Rencana penugasan evaluasi atas program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan selama 15 – 20 hari kerja, dengan struktur tim; 1 orang Pengendali Teknis, 1 orang Ketua Tim, dan 1 orang atau 2 orang Anggota Tim. B. Tahap Pelaksanaan Pada tahapan ini dilakukan serangkaian kegiatan pelaksanaan evaluasi atas program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan dalam rangka: a. Pengumpulan data dan informasi di lapangan Pengumpulan data dan informasi yang relevan pada instansi daerah atau SKPD terkait, yang dapat diperoleh melalui, reviu dokumen, wawancara, kuesioner, observasi maupun Focused Group Discussion (FGD/Workshop) dari narasumber yang kompeten. b. Analisis dan pengolahan/tabulasi data dan informasi Setelah pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan analisis dan pengolahan atas data dan informasi yang relevan mengenai isu dan permasalahan strategis berkaitan 4 klaster program penanggulangan kemiskinan sehingga dapat diperoleh penyebab hakiki (root cause) sebagai dasar penyusunan simpulan dan saran perbaikan yang strategik. Dalam hal ini, tim evaluasi diharapkan menggunakan pendekatan/konsep Root Cause Analysis untuk dapat mengidentifikasi penyebab hakiki dari suatu isu dan permasalahan yang ada.Root Cause Analysis merupakan “Pola Pikir, Bukan Pola Tindak”, yang digunakan untuk mengidentifikasi “mengapa isu dan permasalahan yang ditemukan terjadi, tidak hanya sekedar mengidentifikasi atau melaporkannya sebaga isu dan permasalahan yang terjadi”2. Adapun teknik dalam melakukan Root Cause Analysis, diantaranya dengan menggunakan metode bertanya secara mendalam (The 5 Whys
2Understanding
Root Cause Analysis, BRC Global Standards(2012).
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
48
Approach) yang dapat juga dikombinasikan dengan metode bagan arus (Flowcharting Analysis)dari suatu arus proses/data/sistem, sehingga diperoleh simpulan yang memadai. Secara sederhana, The 5 Whys Approach dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 4.2 Root Cause Analysis “Sebagai Pola Pikir, Bukan Pola Tindak” Why is this happening?
Details of the problem that need resolving …
Why is that?
a. …
Why is that?
b. …
Why is that?
c. …
Why is that?
d. … e. …
c. Penyusunan simpulan dan pembahasan permasalahan Hasil dari analisis dan penelaahan datatersebut kemudian dirumuskan simpulan yang relevan dengan tujuan dan sasaran evaluasi sehingga diperoleh keluaran/output berupa rekomendasi yang bernilai tambah (value added recommendation) berkaitan implementasi program – program penanggulangan kemiskinan di daerah. Terhadap simpulan permasalahan dan hasil evaluasi yang diperoleh, sebelum disusun perumusan simpulan final dan pelaporannya, terlebih dahulu Tim Evaluasi harus mengkomunikasikan dan melakukan pembahasannya kepada pejabat daerah terkait selaku penanggung jawab program/ kegiatan yang dievaluasi. Program kerja (langkah-langkah rinci) dalam tahap pelaksanaan evaluasi meliputi pengumpulan data (survei pendahuluan) serta evaluasi atas penanggulangan kemiskinan. Program kerja evaluasi yang disajikan dalam pedoman ini merupakan langkah kerja evaluasi (prosedur) minimal, sebagai contoh yang dapat dikembangkan oleh Tim Evaluasi sesuai dengan kondisi riil yang dihadapi pada saat pelaksanaan evaluasi di lapangan dan dituangkan dalam format daftar isian dan kertas kerja evaluasi. Program kerja (langkah-langkah rinci) tahapan pelaksanaan evaluasi, sebagai berikut:
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
49
1. Survei Pendahuluan
Survei pendahuluan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan secara komprehensip di masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi. Sebagai alat bantu Tim Evaluasi dapat mempelajari Alur Logika Program sebagai model pendanaan lintas sektor dalam Instrumen Pengumpulan Data 1 ayang meliputi implementasi program/kegiatan dari sudut pandang pendanaan, asas kewenaangan, organsasi pelaksana, fungsi koordinasi serta target sasaran. Pada tahap survei pendahuluan ini, semua informasi yang diperoleh bukanlah merupakan bukti (evidence), melainkan hanyalah merupakan deskripsi atau penjelasan, yaitu antara lain: a. Informasi yang berkaitan dengan gambaran umum (profil) pelaksanaan program pemerintah di daerah provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi. b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan. c. Peraturan/kebijakan daerah terkait dengan program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan di daerah. d. Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah (Renstra – Pemda), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). e. Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). f. Data dan informasi relevan lainnya. g. Gunakan Form Survey Pendahuluan dalam Instrumen Pengumpulan Data1a, Instrumen Pengumpulan Data 1b, Instrumen Pengumpulan Data 1c serta Instrumen Pengumpulan Data 1d. Adapun langkah kerja pelaksanaan survei pendahuluan adalah sebagai berikut: 1) Dapatkan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan di daerah, baik berupa; peraturan/kebijakan terkait maupun implementasi program dan kegiatannya. Data awal yang harus diperoleh adalah laporan tahunan berupa : - Laporan Keuangan, - Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD), - Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP), - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), - Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
50
Upayakan data tahunan diperoleh secara lengkap mulai tahun 2010 s.d. 2013. Tahun 2014 sebagai data current dicari 2) Pelajari dan lakukan pembandingan antar data tahunan tersebut diatas terutama terkait program penanggulangan kemiskinan. 3) Lakukan analisis atas latar belakang dan sumber data dan informasi program penangulangan kemiskinan tersebut dalam rangka mengembangkan perolehankeyakinan dalam tahap pengembangan temuan evaluasi. 4) Lakukan analisis yang memadai atas isu dan permasalahan dalam program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan di daerah dengan teknik wawancara, review dokumen serta observasi. 5) Identifikasi implementasi program dan kegiatan program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan yang kemungkinan terdapat kelemahan yang memerlukan saran perbaikan, sehingga sasaran/tujuan program dan kegiatan dimaksud tercapai. 6) Tuangkan langkah-langkah dan hasil evaluasi dalam formulirsurvaiyang tersedia dalam Instrumen Pengumpulan Data pedoman ini. 7) Buat simpulan sementara secara umum atas data dan informasi relevan yang diperoleh untuk memahami keseluruhan aspek yang terkait meliputi peraturan, kebijakan dan proses program penanggulangan kemiskinan di daerah. 2. Evaluasi atas Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
Evaluasi atas sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis mengenai kebijakan atas koordinasi penanggulangan kemiskinan dan implementasinya dalam periode tahun 2010 – 2014. Sinkronisasi yang dimaksudkan tidak hanya pelaksanaan program antar K/L di daerah, tetapi juga antar strata pemerintahan yaitu antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan dengan pemerintah kabupaten/kota.Keterkaitan antara K/L dengan SKPD di daerah dipetakan dalam Matriks Lembaga Terkait Program PenanggulanganKemiskinan (Instrumen Pengumpulan Data2).Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu dan permasalahan yang berkembang terkait dengan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan. Evaluasi ini dituangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi: Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Instrumen Pengumpulan Data3). Tujuan serta langkahlangkah evaluasi rinci, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:
www.peraturan.go.id
51
2014, No.1427
a. Perumusan Kebijakan 1) Disharmonisasi kebijakan penetapan Program Penanggulangan Kemiskinan menurut RPJMN dibandingkan RPJMD yang tertuang dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). ØTujuan evaluasi : Untuk memastikan bahwa sinkronisasi program/kegiatan prioritas Penanggulangan Kemiskinan menurut RPJMN/RKP dan SPKD serta RPJMD/RKPD/APBD selaras. ØLangkah kerja : a) Dapatkan dokumen RPJMN/RKP, RPJMD/RKPD/APBD. b) Dapatkan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang disusun oleh TKPKD bila ada. Bila tidak ada evaluasi penyebabnya. c) Lakukan penelaahan mengenai pengelompokan program/prioritas Penanggulangan Kemiskinan menurut dokumen tersebut. d) Tim evaluator tingkat pusat melakukan konfirmasi kepada Bappenas, TNP2K, serta Kemendagri mengenai adanya disharmonisasi kebijakan pengelompokkan program/kegiatan prioritas Penanggulangan Kemiskinan. e) Bagi tim evaluator tingkat perwakilan melakukan konfirmasi melalui pengujian menggunakan langkah-langkah kerja yang ada dalam pedoman ini. f) Buat simpulan mapping apakah SPKD, RPJMD/RKPD, APBD telah disusun mengacu (sinkron) dengan prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2009 – 2014 serta RKP, baik secara kelompok prioritas, nomenklatur program maupun substansi sasaran/targetnya? g) Buat simpulan dan rekomendasi, bagi masing-masing tim evaluator tingkat pusat dan perwakilan. 2) Capaian target maupun anggaran prioritas Program lintas sektoral prioritas Pengentasan Kemiskinan yang tercantum dalam RPJMN/RKP (kebijakan pusat) ditetapkan tanpa memperhatikan peran pemerintah daerah (melalui RPJMD) dalam mencapai target. Demikian juga sebaliknya dalam mencapai target RPJMD, pemerintah daerah belum memperhitungkan target pemerintah pusat. Ø Tujuan evaluasi : Untuk meyakinkan bahwa target capaian anggaran prioritas program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang tercantum dalam RPJMN/RKP merupakan hasil bersama antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
52
Ø Langkah kerja : a) Bagi Tim Pusat (untuk capaian nasional) maupun Tim Daerah (untuk capaian regional), dapatkan capaian target anggaran prioritas program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMN/RKP. Jika memungkinkan dapatkan dasar penetapan target tersebut. b) Dapatkan capaian target anggaran prioritas program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD. c) Lakukan uji data capaian target di SKPD pelaksana program, apakah SKPD terkait dapat memisahkan data targeting program berdasarkan sumber dana berbeda antara APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Bagaimana cara mengelola data tersebut? d) Lakukan penelaahan dan konfirmasi (sampling) kepada Pemda/TKPK mengenai kesanggupan pencapaian target tersebut dan kendala-kendala atau hambatan jika target tidak dapat tercapai. e) Gunakan instrumen yang tersedia Pengumpulan Data pedoman ini.
dalam
Instrumen
f) Buat simpulan dan rekomendasi. 3) Peran swasta/BUMN dalam penanggulangan kemiskinan (misalnya program Corporate Social Responsibility/CSR) tidak tercantum dalam RPJMD secara jelas. Ø Tujuan evaluasi : Untuk mendapatkan gambaran umum peran swasta/BUMN dalam penanggulangan kemiskinan dalam dokumen perencanaan daerah. Ø Langkah kerja : a) Dapatkanteliti dokumen-dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD, SPKD) ataupun MOU antara swasta/BUMN dengan Pemda yang terkait dengan kemiskinan untuk melihat peran swasta/BUMN di daerah tersebut dalam pengentasan kemiskinan; b) Peroleh informasi terkait mekanisme pelaksanaan CSR di daerah; c) Lakukan analisis kelemahan mekanisme CSR di daerah; d) Buat simpulan dan rekomendasi. b. Perencanaan dan Penganggaran 1) Program lintas sektoral prioritas Penanggulangan Kemiskinan, baik secara substansi sasaran maupun nomenklatur program/kegiatan
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
53
belum sepenuhnya RPJMN/RKP.
sinkron/selaras
dengan
program/kegiatan
Ø Tujuan Evaluasi : Untuk meyakinkan adanya sinkronisasi perencanaan daerah dan pemerintah pusat terkait program Penanggulangan Kemiskinan. Ø Langkah Kerja : a) Dapatkan dokumen-dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD/APBD/DPA dan dokumen lainnya di Bappeda dan SKPD terkait; b) Dapatkan dokumen Strategi Daerah (SPKD) di TKPD;
Penanggulangan
Kemiskinan
c) Bandingkan dokumen-dokumen tersebut di atas dengan RPJMN dan RKP pemerintah Pusat; d) Gunakan instrumen daftar isian dalam Instrumen Pengumpulan Data pedoman ini; e) Evaluasi apakah program-program penanggulangan kemiskinan dalam RKPD telah diakomodir dalam RPJMD/RKPD/APBD/DPA; f) Buat simpulan apakah program prioritas nasional penanggulangan kemiskinan di RPJMN tergambar di dokumendokumen perencanaan daerah, serta RKPD telah terakomodir dalam RPJMD/RKPD/APBD/DPA dan bila tidak tergambar apa penyebabnya serta dampaknya; g) Buat saran perbaikan yang diperlukan. 2) Program lintas sektoral prioritas Penanggulangan Kemiskinan tidak dikelompokkan berdasarkan prioritas nasional (sesuai RPJMN/RKP), melainkan hanya dikelompokkan dalam urusan wajib/pilihan, SKPD pelaksananya, dan prioritas Penanggulangan Kemiskinan sesuai Permendagri. Ø Tujuan evaluasi : Untuk meyakinkan apakah program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan telah dikelompokkan berdasarkan prioritas nasional (sesuai RPJMN/RKP). Ø Langkah kerja : a) Evaluasi apakah program-program penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas daerah dalam RKPD telah diakomodir dalam RPJMD/RKPD/APBD/DPA; b) Lakukan evaluasi apakah pengelompokan program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan telah berdasarkan RPJMN/RKP; c) Lakukan konfirmasi kepada TKPD atau SKPD terkait mengenai dasar penyusunan pengelompokan RPJMD/RKPD/APBD/DPA;
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
54
d) Gunakan format daftar isian dalam Instrumen Pengumpulan Data pedoman ini; e) Buat saran perbaikan yang diperlukan. c. Pelaksanaan Anggaran 1) Implementasi Program lintas sektoral prioritas Penanggulangan Kemiskinan di daerah belum dikoordinasikan dengan baik. Ø Tujuan evaluasi : Untuk meyakinkan bahwa telah terdapat koordinasi yang baik antara TKPD dengan pihak terkait penganggaran dan pelaksana anggaran. Ø Langkah kerja : a) Dapatkan minute/notulen rapat terkait rapat koordinasi TKPKD dengan SKPD terkait penanggulangan kemiskinan; b) Dapatkan laporan Lakip atau LPPD untuk melihat kinerja mengenai kemiskinan; c) Dapatkan dokumen rencana kerja dan anggaran serta laporan hasil koordinasi TKPD (jika ada); d) Dapatkan SOP terkait perencanaan, koordinasi, sinkronisasi dan monitoring/evaluasi program lintas sektoral (Program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan); e) Lakukan konfirmasi dengan TKPKD atau SKPD terkait proses koordinasi, permasalahan dan hambatan; f) Gunakan instrumen daftar isian yang ada dalam Instrumen Pengumpulan Data pedoman ini; g) Buat simpulan dan rekomendasi. 2) Capaian target/sasaran(output) Program lintas sektoral prioritas Penanggulangan Kemiskinan tidak didukung data base yang terkoordinasi antara target program pusat (APBN), target propinsi (APBD Propinsi) dan target kab/kota (APBD kab/kota) secara komprehensip. Ø Tujuan evaluasi : Meyakinkan adanya koordinasi pengelolaan data base target program di tingkat pelaksana (SKPD ataupun UPT Pusat dan Propinsi di daerah) antara data target APBN dengan APBD Propinsi Ø Langkah kerja : a) Dapatkan dokumen perencanaan program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD/RKPD/APBD/DPA) dan tentukan target sasaran output/outcome;
www.peraturan.go.id
55
2014, No.1427
b) Dapatkan data realisasi capaian target sasaran/output/outcome program/kegiatan Penanggulangan Kemisikinan; c) Dapatkan alokasi anggaran pemda dari APBD/P untuk program Penanggulangan Kemisikinan yang terkait serta juklak/juknisnya; d) Bandingkan target sasaran dengan realisasinya. Analisa sebabsebabnya jika tidak tercapai; e) Gunakan daftar isian yang ada pada Instrumen Pengumpulan Data pedoman ini; f) Lakukan konfirmasi dengan pihak terkait penganggaran/ perencanaan dan SKPD pelaksana program Penanggulangan Kemiskinan untuk mrget sasaran.empertajam sebab tidak tercapaianya; g) Buat simpulan dan rekomendasi. 3) Capaian output dan outcome Program lintas sektoral prioritas Penanggulangan Kemiskinan belum/tidak memiliki kesinambungan dengan hasil capaian output dan outcome pada tahun-tahun sebelumnya. Ø Tujuan evaluasi : Untuk meyakinkan program Penanggulangan Kemiskinan telah direncanakan secara kontinyu atau berkesinambungan antara output dengan outcome dan capaian antara output dan outcome tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Ø Langkah kerja : a) Dapatkan data capaian outputdanoutcome program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 5 tahun terakhir (atau sesuai kesediaan data); b) Dapatkan dokumen perencanaan program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD/RKPD/APBD/DPA) dan tentukan target sasaran outputdan outcome; c) Telaah apakah target sasaran output dan outcome berkesinambungan dengan capaian tahun sebelumnya;
telah
d) Analisis apakah SKPD pengelola data output juga berperan sebagai pelaksana program, sehingga terdapat kendali atas ketepatan target sasaran; e) Lakukan juga analisis apakah data output terkait dengan outcome. Atau apakah data outcome diambil dari BPS yang secara sistem tidak terkait dengan pengelola program; f) Gunakan daftar isian yang ada dalam daftar Instrumen Pengumpulan Data pedoman ini, dan jika daftar isian belum memadai menggali permasalahan, lakukan in depth interview;
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
56
g) Lakukan konfirmasi dan analisa permasalahan dan sebabsebabnya jika belum ada kesinambungan antara target dengan capaian tahun sebelumnya; h) Buat simpulan dan rekomendasi. 4) TKPKD selaku Tim Koordinasi tidak berperan optimal dalam memacu melakukan koordinasi program agar kinerja tercapainya ouput/outcome Program lintas sektoral prioritas Penanggulangan Kemiskinan. Ø Tujuan evaluasi : Untuk meyakinkan keterlibatkan TKPKD dalam melakukan koordinasi antar SKPD pelaksana program Penanggulangan Kemiskinan. Ø Langkah kerja : a) Dapatkan SK TKPKD termasuk uraian tugasnya; b) Dapatkan rencana program kerja dan rencana output dari kinerja TKPKD; c) Dapatkan data dukungan pendanaan TKPKD; d) Dapatkan data kegiatan, notulen rapat, laporan-laporan dan data lainnya yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan TKPKD; e) Telaah apakah TKPKD telah melaksanakan tugas sesuai aturan perundangan terkait/ SK TKPKD; f) Telaah dan lakukan konfirmasi kepada TKPKD dan SKPD terkait mengenai sebab dan kendala jika peran TKPD belum optimal; g) Buat simpulan dan rekomendasi. d. Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran 1) Pelaporan program lintas sektoral (Program/ kegiatan PK) belum dilaksanakan dengan tertib. Ø Tujuan evaluasi : Untuk meyakinkan ada mekanisme pelaporan dari SKPD kepada TKPKD sebagai bahan kesimpulan tingkat keberhasilan program PK. Ø Langkah kerja : a) Mintakan laporan-laporan dari SKPD kepada TKPKD; b) Mintakan laporan-laporan dari TKPKD dan yakinkan laporan telah sampai ke TNP2K; c) Mintakan laporan TKPKD mengukur keberhasilan PK;
yang
memuat
outcome
yang
www.peraturan.go.id
57
2014, No.1427
d) Telaah dan lakukan konfirmasi kepada TKPKD dan SKPD terkait mengenai sebab-sebab pelaporan program lintas sektoral belum dilaksanakan; e) Buat simpulan dan rekomendasi. 2) Laporan kemajuan Program lintas sektoral prioritas PK tidak dibuat, baik laporan individu program/kegiatan terkaitan maupun keseluruhan Program/kegiatan prioritas PK. Ø Tujuan evaluasi : Untuk meyakinkan program telah memiliki SOP mekanisme pelaporan yang dapat mereviu kinerja program PK. Ø Langkah kerja : a) Dapatkan SOP pelaporan program PK; b) Dapatkan laporan kemajuan program/kegiatan PK; c) Telaah apakah jenis pelaporan dan waktu pelaporan telah sesuai dengan ketentuan; d) Telaah dan lakukan konfirmasi kepada TKPKD dan SKPD terkait mengenai sebab-sebab pelaporan program PK belum dibuat; e) Buat simpulan dan rekomendasi. e. Pengawasan Anggaran 1) Pemerintah Pusat/Daerah tidak memonitor/mengevaluasi (kurang perhatian) terhadap capaian output/outcome program lintas sektoral (Program lintas sektoral prioritas PK). Ø Tujuan evaluasi : Untuk meyakinkan bahwa Pemerintah Pusat/Daerah telah memonitor/mengevaluasi capaian output/outcome program lintas sektoral (Program/kegiatan PK). Ø Langkah kerja : a) Dapatkan surat-menyurat, notulen rapat, laporan pelaksanaan kegiatan monitoring/evaluasi oleh Pemerintah Pusat/Daerah terhadap capaian output/outcome program PK; b) Telaah dan lakukan konfirmasi kepada TKPKD dan SKPD terkait mengenai sebab-sebab monitoring/evaluasi belum dilaksanakan; c) Buat simpulan dan rekomendasi. 2) APIP (Inspektorat) tidak melakukan pengawasan atas Program/ kegiatan prioritas PK secara keseluruhan. Pengawasan hanya bersifat parsial terhadap masing2 Program/kegiatan tertentu.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
58
Ø Tujuan evaluasi : Untuk meyakinkan bahwa APIP telah melakukan pengawasan atas program/kegiatan prioritas PK. Ø Langkah kerja : a) Dapatkan surat-menyurat, notulen rapat, laporan pelaksanaan kegiatan monitoring/evaluasi oleh APIP terhadap capaian output/outcome program PK; b) Telaah dan lakukan konfirmasi kepada APIP mengenai sebabsebab pengawasan program/kegiatan PK belum dilaksanakan; c) Buat simpulan dan rekomendasi. 3. Evaluasi atas Program Penanggulangan Kemiskinan
Evaluasi atas program penanggulangan kemiskinan bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis mengenai permasalahan serta penyebab terjadinya kendala untuk setiap program penanggulangan kemiskinan periode tahun 2010 – 2014.Tujuan dan langkah-langkah kerja untuk setiap program penanggulangan kemiskinan diuraikan dalam penjelasan di bawah ini.Penuangan hasil evaluasi ini menggunakan Kertas Kerja Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan (Instrumen Pengumpulan Data4). a. Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga 1) Penetapan/pemilihan target peserta Program Keluarga Harapan (PKH), tidak tepat sasaran. Ø Tujuan evaluasi : Untuk meyakinkan program telah tepat sasaran dan tidak ada duplikasi Ø Langkah kerja : a) Dapatkan database yang digunakan dalam seleksi calon pemerima manfaat; b) Dapatkan database dari berbagai sumber dan yakinkan pemutakhiran telah dilakukan; c) Dapatkan SK Penetapan/daftar nama peserta Program dari SKPD terkait; d) Dapatkan pedoman terkait syarat peserta program dan proses penetapan calon peserta program menjadi peserta program; e) Lakukan konfirmasi; kepada penerima program, TKPKD dan kepada SKPD terkait (jika diperlukan). Konfirmasi dimaksudkan untuk meyakini peserta program yang ditetapkan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan; f)
Lakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada, penyebab dan dampak;
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
59
g) Buat simpulan atas kondisi kesesuaian peserta program, dan penyebab beserta dampaknya (jika ada permasalahan); h) Buat saran perbaikan yang diperlukan. 2) Pemerintah daerah tidak berkomitmen sharingantara lain untuk program PKH.
menyediakan
danacost
Ø Tujuan evaluasi : Untuk meyakinkan bahwa Pemda telah menyediakan dana cost sharing Ø Langkah kerja : a) Dapatkan dokumen APBD Pemda/DPA SKPD terkait; b) Evaluasi apakah telah disediakan anggaran dana cost sharing; c) Jika cost sharing belum disediakan sesuai ketentuan, lakukan konfirmasi kepada TKPKD, SKPD terkait untuk meyakini kondisi, permasalahan, dan sebab; d) Buat simpulan atas kondisi yang ada, dan penyebab beserta dampaknya (jika ada permasalahan); e) Buat saran perbaikan yang diperlukan. 3) Penyaluran kepada penerima manfaat Program tidak tepat sasaran. Ø Tujuan evaluasi : Untuk meyakinkah bahwa penyaluran kepada penerima manfaat telah tepat sasaran. Ø Langkah kerja : a) Dapatkan daftar realisasi penerima program sesuai dokumen pertanggungjawaban; b) Lakukan sampling peserta antara yang tercantum dalam daftar realisasi penerima program dengan daftar peserta sesuai SK Penetapan untuk memastikan bahwa penerima program telah tercantum dalam SK Penetapan. Lakukan klarifikasi dengan SKPD terkait jika terdapat perbedaan; c) Lakukan konfirmasi; kepada penerima program dan kepada TKPKD, Dinas terkait (jika diperlukan). Konfirmasi dimaksudkan untuk meyakini peserta program telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan telah tercantum dalam daftar penerima(Gunakan Form Daftar Isian untuk Rumah Tangga Miskin pemilik Kartu Perlindungan Sosial, Instrumen Pengumpulan Data5; d) Lakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada, penyebab dan dampak; e) Buat simpulan atas kondisi kesesuaian peserta program, dan penyebab beserta dampaknya (jika ada permasalahan);
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
60
f) Buat saran perbaikan yang diperlukan. 4) Pembayaran kepada RSTM penerima manfaat Program tidak tepat waktu Ø Tujuan evaluasi : Untuk meyakinkan bahwa pembayaran kepada RSTM penerima manfaat Program telah tepat waktu Ø Langkah kerja : a) Dapatkan ketentuan mengenai saat pembayaran PK; b) Lakukan konfirmasi; kepada penerima program dan kepada TKPKD, SKPD terkait (jika diperlukan). Konfirmasi dimaksudkan untuk meyakini peserta program telah menerima pembayaran sesuai waktu yang ditetapkan; c) Lakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada, penyebab dan dampak; d) Buat simpulan atas kondisi kesesuaian peserta program, dan penyebab beserta dampaknya (jika ada permasalahan); e) Buat saran perbaikan yang diperlukan. 5) Pembayaran kepada RTSPM penerima manfaat Program PK tidak tepat jumlah (adanya pemotongan ilegal). Ø Tujuan evaluasi : Mendapatkan keyakinan terbatas bahwa pembayaran kepada RTSPM penerima manfaat Program PK telah tepat jumlah Ø Langkah kerja : a) Dapatkan ketentuan mengenai besaran bantuan program yang harus diterima; b) Lakukan konfirmasi; kepada penerima program dan kepada TKPKD, SKPD terkait (jika diperlukan). Konfirmasi dimaksudkan untuk meyakini peserta program telah menerima pembayaran sesuai dengan jumlah yang ditetapkan; c) Lakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada, penyebab dan dampak; d) Buat simpulan atas kondisi kesesuaian peserta program, dan penyebab beserta dampaknya (jika ada permasalahan); e) Buat saran perbaikan yang diperlukan. 6) Masyarakat miskin masih dipungut biaya iuran jaminan kesehatan maupun biaya jasa pelayanan dan obat tertentu, atau masyarakat bukan miskin justru tidak dipungut biaya iuran jaminan kesehatan.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
61
Ø Tujuan evaluasi : Untuk meyakinkan bahwa masyarakat miskin tidak dipungut biaya iuran jaminan kesehatan maupun biaya jasa pelayanan dan obat tertentu. Ø Langkah kerja : a) Lakukan konfirmasi; kepada penerima program dan kepada BPJS/TKPKD/SKPD terkait (jika diperlukan). Konfirmasi dimaksudkan untuk meyakini bahwa masyarakat miskin tidak dipungut iuran; b) Lakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada, penyebab dan dampak; c) Buat simpulan atas kondisi kesesuaian peserta program, dan penyebab beserta dampaknya (jika ada permasalahan); d) Buat saran perbaikan yang diperlukan. 7) Pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat miskin tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan Ø Tujuan evaluasi : Untuk meyakini bahwa masyarakat miskin telah memperoleh pelayanan sesuai standar yang ditetapkan. Ø Langkah kerja : a) Lakukan konfirmasi kepada pasien yang disampling, apakah rincian layanan kesehatan benar-benar telah diterima dan telah sesuai standar; b) Lakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada, penyebab dan dampak; c) Buat simpulan atas kondisi kesesuaian peserta program, dan penyebab beserta dampaknya (jika ada permasalahan); d) Buat saran perbaikan yang diperlukan. b. Program Penanggulangan Masyarakat
Kemiskinan
Berbasis
Pemberdayaan
1) Perencanaan pembangunan Program PNPM belum/tidak terintegrasi dengan rencana pembangunan desa secara keseluruhan. Ø Tujuan evaluasi : a) Untuk memastikan bahwa perencanaan program PNPM telah terintegrasi dengan rencana pembangunan desa dan sesuai dengan kebutuhan desa; b) Untuk memastikan bahwaprogram PNPM telah didukung pembiayaan/partisipasi dari masyarakat/swasta.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
62
Ø Langkah kerja : a) Dapatkan dokumen perencanaan desa, rapat-rapat penentuan Program PNPM Desa; b) Telaah apakah program PNPM telah sesuai dengan rencana pembangunan desa/kebutuhan desa dan terdapat kontribusi pembiayaan dari masyarakat/swasta; c) Lakukan konfirmasi dengan pihak desa atau SKPD terkait mengenai penentuan program PNPM; d) Buat simpulan atas kondisi yang ada, dan penyebab beserta dampaknya (jika ada permasalahan); e) Buat saran perbaikan yang diperlukan. 2) Jenis program bantuan infrastruktur tidak/kurang sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat miskin. Ø Tujuan evaluasi : Untuk memastikan bahwa program bantuan infrastruktur telah sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat miskin. Ø Langkah kerja : a) Dapatkan notulen rapat, laporan-laporan yang menunjukkan adanya penentuan kegiatan program bantuan infrastruktur; b) Evaluasi apakah proses penentuan kegiatan telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin; c) Analisis dampak dari program terhadap penduduk miskin; d) Lakukan konfirmasi dengan pihak terkait untuk menentukan permasalahan dan sebab; e) Buat simpulan dan rekomendasi. c. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil 1) Peran instansi pemerintah terkait (Kemendag dan KemenKOP dan UKM) belum optimal Ø Tujuan evaluasi : Untuk memastikan bahwa peran instansi pemerintah sudah optimal terutama dalam memasstikan keberrpihakan kepada penduduk miskin. Ø Langkah kerja : a) Dapatkan informasi keterlibatan instansi pusat dan daerah terkait dengan program dalam melaksanakan perannya untuk memastikan keberrpihakan program terhadap rakyat miskin; b) Lakukan wawancara kepada dinas terkait (SKPD Koperasi dan UKM) untuk mengetahui perrmasalahan dalam pengelolaan
www.peraturan.go.id
63
2014, No.1427
program terutama jika dikaitkan dengan tujuan pogram untuk membantu masyarakat miskin; c) Cek lapangan untuk dapatkan informasi lain yang dibutuhkan sebagai pendukung kesimpulan; d) Buat simpulan manfaat program dalam menanggulangan kemiskinan di daerah; e) Buat simpulan dan rekomendasi. d. Program Peningkatan dan Perluasan Program-Program Pro Rakyat 1) Adanya transaksi liar berupa penjualan ikan oleh nelayan yang dilakukan di luar Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Ø Tujuan evaluasi : Untuk memastikan bahwa semua nelayan mendarat di tempat yang sama dan melakukan transaksi penjualan ikan di TPI. Ø Langkah kerja : a) Dapatkan; Data trend produksi/penjualan ikan oleh nelayan, Data keberadaan infrastruktur (seperti; Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI), dll); b) Lakukan konfirmasi pada instansi keberadaan titik pendaratan nelayan penjualan ikan oleh nelayan di luar TPI;
terkait mengenai dan kemungkinan
c) Lakukan observasi/pengamatan di lapangan (jika diperlukan); d) Evaluasi dan analisis kondisi kegiatan penjualan ikan oleh nelayan; e) Buat simpulan atas kondisi kegiata penjualan ikan oleh nelayan; berserta penyebab dan dampaknya (jika ada permasalahan); f) Buat saran perbaikan yang diperlukan. 2) Program pembinaan dan pemberdayaan nelayan kurang/tidak memberikan manfaat yang optimal (terlihat dari taraf hidup nelayan tetap rendah) Ø Tujuan evaluasi : Untuk memastikan bahwa program-program pembinaan/ pemberdayaan masyarakat nelayan dilaksanakan secara berkesinambungan dan memberikan manfaat kepada masyarakat nelayan. Ø Langkah kerja : a) Dapatkan; Data masyarakat nelayan miskin penerima manfaat, Data/laporan berkaitan program2 pembinaan/ pemberdayaan masyarakat miskin;
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
64
b) Lakukan konfirmasi kepada instansi terkait mengenai kesinambungan dan efektivitas program pembinaan/ pemberdayaan masyarakat nelayan; c) Lakukan observasi/pengamatan di lapangan dan konfirmasi kepada masyarakat nelayan mengenai manfaat yang dirasakan atas pelaksanaan Program/kegiatan PK; d) Evaluasi dan analisis mengenai kesinambungan dan efektivitas Program/kegiatan PK; e) Buat simpulan atas implementasi Program/kegiatan PK, berserta penyebab dan dampaknya (jika ada permasalahan); f) Buat saran perbaikan yang diperlukan. 3) Pelaksanaan Program/kegiatan Rumah Murah tidak tepat sasaran, yaitu sebagian pembeli bukan berasal dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Ø Tujuan evaluasi : Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program penyediaan rumah murah kepada masyarakat miskin tepat sasaran. Ø Langkah kerja : a) Dapatkan; Data penetapan MBR dan kriterianya, Data/ laporan kemilikan rumah murah oleh MBR, Data harga jual rumah dan persyaratan administratif yang diperlukan; b) Lakukan konfirmasi kepada instansi terkait berkaitan implementasi program penyediaan rumah murah; c) Lakukan observasi/pengamatan dan konfirmasi (jika diperlukan) kepada masyarakat miskin, baik yang memperoleh kepemilikan rumah murah maupun yang tidak memperolehnya; d) Evaluasi dan analisis mengenai implementasi program penyediaan rumah murah telah sesuai dengan rencana/ target dan ketentuan yang berlaku; e) Buat simpulan atas kondisi implementasi program penyediaan rumah murah tersebut, beserta penyebab dan dampaknya (jika ada permasalahan); f) Buat saran perbaikan yang diperlukan. 4) Jumlah rumah murah yang tersedia relatif terbatas sehingga tidak menjangkau keseluruhan MBR Ø Tujuan evaluasi : Untuk memastikan menjangkau MBR.
bahwa
jumlah
rumah
murah
telah
Ø Langkah kerja : a) Dapatkan data MBR; b) Dapatkan data ketersediaan rumah murah;
www.peraturan.go.id
65
2014, No.1427
c) Lakukan konfirmasi kepada SKPD/Pihak terkait sebab-sebab kekurangan ketersediaan rumah murah; d) Buat simpulan dan saran. 5) Cakupan program listrik murah belum menjangkau semua masyarakat miskin/daerah tertinggal Ø Tujuan evaluasi : Untuk memastikan bahwa program listrik murah dapat menjangkau masyarakat miskin/daerah tertinggal. Ø Langkah kerja : a) Dapatkan dokumen perencanaan program pengentasan kemiskinan dalam RKPD / APBD. Teliti ada tidaknya program listrik murah; b) Evaluasi kesinkronan program listrik murah dengan program lain c) Evaluasi target dan realisasi program listrik murah; d) Evaluasi sebab-sebab belum dapat dilaksanakan/sebab belum dapat menjangkau seluruh masyarakat miskin; e) Buat simpulan atas pelaksanaan program, dan penyebab permasalahan beserta dampaknya (jika ada permasalahan); f) Buat saran perbaikan yang diperlukan. 6) Cakupan program air bersih untuk rakyat belum menjangkau seluruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ø Tujuan evaluasi : Untuk memastikan bahwa programair bersih untuk rakyat dapat menjangkau masyarakat miskin/daerah tertinggal. Ø Langkah kerja : a) Dapatkan dokumen perencanaan program pengentasan kemiskinan dalam RKPD / APBD. Teliti ada tidaknya program aair bersih untuk rakyat; b) Evaluasi kesinkronan program air bersih untuk rakyat dengan program lain oleh Pemda/PDAM; c) Evaluasi target dan realisasi program air bersih; d) Evaluasi sebab-sebab belum dapat dilaksanakan/sebab belum dapat menjangkau seluruh masyarakat berpenghasilan rendah; e) Buat simpulan atas pelaksanaan program, dan penyebab permasalahan beserta dampaknya (jika ada permasalahan); f) Buat saran perbaikan yang diperlukan.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
66
BAB V TAHAP PELAPORAN DAN TAHAP PEMANTAUAN Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, selanjutnya Tim Evaluasi menyusun laporandan memantau atas hasil evaluasi Program Lintas Sektor Prioritas Penanggulangan Kemiskinan. A. Tahap Pelaporan Laporan yang disusun oleh tim evaluator memuat kondisi permasalahan atas implementasi program–program penanggulangan kemiskinan di daerah beserta rumusan saran perbaikan yang relevan berkaitan hasil pelaksanaan evaluasi di lapangan, untuk selanjutnya didistribusikan kepada semua stakeholder terkait yang berkepentingan. Adapun prosedur pelaporan dalam evaluasi atas program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan, dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 5.1 Prosedur Pelaporan PROSEDUR PELAPORAN EVALUASI ATAS PROGRAM LINTAS SEKTOR PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PUSAT (Quality Assurance)
Laporan Kompilasi Nasional
PRESIDEN
Rapat Koordinasi (FGD) Pusat dan Perwakilan
KEMENTERIAN (Bappenas, TNP2K, terkait) DEPUTI 4 (selaku RENDAL)
DEPUTI 2 (selaku KOORDINATOR)
Lintas Kedeputian ? Ya
Tidak
Laporan Kompilasi Provinsi PROVINSI (Bappeda, TKPKD & SKPD terkait)
PERWAKILAN (Operasional)
Ya
Kompilasi Laporan Provinisi ?
Laporan Individu Tidak KABUPATEN/KOTA (Bappeda, TKPKD & SKPD terkait)
PERWAKILAN BPKP
Sampling; Provinsi dan 1 – 2 kab./kota
Secara ringkas, prosedur pelaporan evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut: a. Berdasarkan sampling hasil evaluasi atas program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan di daerah provinsi/kabupaten/kota, Perwakilan BPKP menyusun laporan provinsi yang memuat; Ø Temuan hasil evaluasi, sebab dan akibat berkaitan isu dan permasalahansinkronisasi dan efektivitas koordinasi program lintas
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
67
sektor prioritas penanggulangan kemiskinan serta program–program penanggulangan kemiskinan di daerah.
implementasi
Ø Saran perbaikan kebijakan strategis (strategic policy recomendation) berkaitan kebijakan program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan beserta implemetasinya di daerah. b. Laporan hasil evaluasi berupa laporan provinsi, selanjutnya dikirim oleh Perwakilan BPKP kepada Tim Perencanaan dan Pengendalian dan/atau Tim Koordinasi Kedeputian BPKP Pusat dalam bentuk hard copy sebanyak 2 eksemplar dan soft file, untuk selanjutnya dikompilasi dan dikonsolidasikan secara nasional oleh Tim Koordinasi Kedeputian BPKP sebagai laporan dan bahan masukan kepada Presiden untuk perbaikan perumusan kebijakan strategis (strategic policy recommendation) berkaitan implementasi program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan. c. Hasil dari format Daftar Isian dan Hasil Wawancara, Review Dokumen dan Observasi yang telah diisi oleh Tim Evaluator (Daftar isian bukan untuk diisi oleh target evaluasi, tetapi oleh evaluator) merupakan kertas kerja yang harus dikirmkan kepada Tim Pusat untuk dilakukan tabulasi secara nasional. d. Oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa hal berikut : Ø Jika unit analisis yang menjadi target responden tidak memiliki data yang ditanyakan, maka tidak perlu memaksakan untuk diisi dengan mencari data pada unit responden lainnya sesuai peruntukan daftar isian. Ø Unit analisis sebagai responden sudah disediakan daftar isian lainnya (misalnya untuk SKPD tersedia format daftar isian yang berbeda dengan daftar isian untuk TKPKD). Ø Hasil evaluasi memuat hasil analisis dan evaluasi terhadap fakta/kondisi, kriteria/rencana target, permasalahan yang ditemukan (finding) dalam pelaksanaan evaluasi diperkirakan berupa permasalahan atas; 1)
Sinkronisasi Program Lintas Sektor Kemiskinan.
Prioritas Penanggulangan
2)
Efektivitas Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan.
3)
Implementasi Program Lintas Sektor Prioritas Penanggulangan Kemiskinan.
4)
Pengelolaan data RTSPM di tingkat Kabupaten/Kota
5)
Efektifitas targeting (sampling berdasarkan daftar isian RTSPM).
Lintas
Sektor
Prioritas
e. Format Laporan Contoh format laporan evaluasi sebagai berikut:
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
68
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI .............................................. Jl. ................................................................. Telepon ................................. Faksimile ....................
Nomor
: LAP- .......... / .......... /2014
Lampiran
: 1 (satu) berkas
Hal
: Laporan Hasil Evaluasi Program Lintas Sektor Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Propinsi …………
....... 2014
Tahun 2010-2014 Berdasarkan Surat Tugas Nomor ……………, tanggal …………… tentang Tim Evaluasi Lintas Sektor Penanggulangan Kemiskinan, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Propinsi …………… Tahun 20102014, sebagai berikut: BAB I SIMPULAN DAN SARAN BAB II URAIAN HASIL EVALUASI
Page Break -----------------------------------------------------------------BAB I SIMPULAN DAN SARAN
1.
SIMPULAN
2.
SARAN
Kepala, Selaku Penanggung Jawab
.............................. NIP. .....................
www.peraturan.go.id
69
2014, No.1427
BAB II URAIAN HASIL EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN A.
PENDAHULUAN
1.
Dasar Hukum Penugasan Dasar evaluasi antara lain adalah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 2004, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2005; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, dan surat tugas yang ditandatangani oleh Direktorat Kedeputian BPKP dan/atau Kepala Perwakilan BPKP
2.
Tujuan Tujuan dilakukannya kegiatan evaluasi penangulangan kemiskinan, adalahsebagai berikut: a) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan beserta penyebabnya berkaitan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. b) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan beserta penyebabnya dalam implementasi program-program penanggulangan kemiskinan di daerah.
3.
Ruang Lingkup Periode kegiatan evaluasi mulai tanggal ……… sampai dengan tanggal ……… dengan cakupan sebagai berikut: a) Identifikasi dan analisis kebijakan/peraturan terkait atasprogram-program penanggulangan kemiskinan, baik yang berbasis keluarga/rumah tangga, berbasis pemberdayaan masyarakat, berbasis usaha ekonomi kecil dan mikro, serta program pro rakyat lainnya. b) Identifikasi dan analisis atas permasalahan-permasalahan beserta penyebabnya terkait sinkronisasi dan efektivitas koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. c)
B.
Identifikasi dan analisis atas permasalahan-permasalahan beserta penyebabnya terkait dengan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan di daerah.
EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2010-2014
1. 2.
Gambaran Umum Uraian Hasil Evaluasi. Isu permasalahan yang diperoleh dalam kategori :
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
3. 4. C.
70
a) Sinkronisasi b) Koordinasi c) Pengelolaan basis data sasaran d) Implementasi (antara lain diperoleh berdasarkan hasil sampling) e) Isu permasalahan lainnya sesuai spesifikasi kondisi daerah Rekomendasi (sesuai dengan isu permasalahan dan kewenangan pemerintah daerah). Masukan rekomendasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
INFORMASI LAIN
Bila terdapat informasi lain, agar diinformasikan dalam bagian ini.
B. Tahap Pemantauan Tahap akhir kegiatan pengawasan adalah pemantauan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan, yang antara lain meliputi; pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dan menindaklanjutinya (follow up) sebagai bahan referensi dalam perencanaan kebijakan pengawasan berikutnya.
www.peraturan.go.id
71
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
72
www.peraturan.go.id
73
2014, No.1427
PETUNJUK PENGISIAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 1. Petunjuk Umum. Semua KKE adalah tanggung jawab tim evaluator. Jika pengisian dilakukan oleh responden harus dilakukan validasi oleh Tim Evaluator. Survey Pendahuluan dituangkan dalam : -
Lampiran 1 a berupa Petunjuk Pengisian KKE seperti diuraikan disini.
-
Lampiran 1b berupa kuesioner tertutup untuk unit analisis Provinsi dengan target responden TKPKD atau Bapeda (jika TKPKD belum/tidak ada).
-
Lampiran 1c berupa kuesioner tertutup untuk unit analisis Kab/Kota dengan target responden TKPKD atau Bapeda (jika TKPKD belum/tidak ada)
Lampiran 1d berupa kuesioner terbuka untuk hasil analisis berdasarkan data review dokumen, wawancara dan observasi dengan responden yang sama pada Lampiran 1a dan 1b. Lampiran 2 a adalah petunjuk tentang Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan RKP 2014. Pelaksanaan program di daerah atau sasaran program di daerah (Propvinsi dan Kab/Kota) bisa berupa : -
-
Dilaksanakan sendiri oleh K/L yang bersangkutan. Dilaksanakan oleh UPT K/L di daerah. Dilaksanakan oleh SKPD Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
rangka
Jika hasil analisis menyimpulkan program kemiskinan di daerah hanya bersifat belanja aparatur, maka dana belanja publik kepada penduduk miskin dianalisis melalui dana non program dalam dana Hibah dan Bansos. Format yang harus diisi untuk memperoleh data ini adalah Lampiran 2b dengan kemungkinan sumber data sbb: a. SKPD terkait dalam daftar matriks. b. Biro Ekonomi dan Pembangunan. c. Biro Dekonsentrasi d. Unit Lainnya yang mengelola catatan dana-dana APBN di daerah. Lampiran 3 adalah kuesioner terbuka untuk menuangkan simpulan tentang sinkronisasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan menyangkut hal-hal berikut : - Sinkronisasi dan Koordinasi antar K/L dalam pelaksanaan di daerah dengan cara mencari data seluruh data program penanggulangan kemiskinan dengan dana APBN. Sumber data Program K/L yang terkait ini bisa diperoleh di lampiran 2 diatas.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
74
a. Sinkronisasi antar strata pemerintahan antara pusat dan daerah dengan membandingkan data antara penamaan program versi APBN dengan penamaan program versi APBD. Sumber data dalam langkah ini diperoleh dengan cara analisis dengan membandingkan : o Jenis kegiatan antar program milik pusat dan milik daerah. o Jenis output yang dihasilkan antara milik pusat dan milik daerah (output sama atau output tidak sama tapi saling mendukung). Lampiran ini dilakukan pada tingkat propinsi dan sampelnya di 2 Kab/kota. Lampiran 4 adalah kuesioner terbuka untuk menuangkan simpulan tentang implementasi yang diperoleh pada setiap kluster versi APBN Lampiran 5 adalah kuesioner tertutup dan terbuka untuk menuangkan tanggapan RTS Penerima Manfaat dalam menerima program kemiskinan sebagai target sasaran. Penetapan RTS dengan sampling dengan jumlah 10 RTS setiap Kab/Kota. 2. Keterkaitan instrumen kuesioner/daftar isian dengan output rekomendasi yang diharapkan. Berdasarkan hasil pengisian instrumen kuesioner dan daftar isian, Tim Evaluator diharuskan melakukan analisis logika program dan dapat membangun kerangka hubungan sektoral (dalam format hubungan K/L) maupun hubungan antar strata Pemerintah Pusat dengan Daerah. Pendalaman pengembangan temuan hasil evaluasi ditekankan pada professional judgement Tim Evaluator dengan cara melakukan kajian mendalam (melalui wawancara, review dokumen, observasi dan prosedur lainnya yang disesuaikan dengan kondisi lapangan). Berikut beberapa pertanyaan/pernyataan dalam format Instrumen Daftar Isian evaluasi atas program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan; a. Sinkronisasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan 1. Apakah dalam rangka percepatan dan efektivitas penanggulangan kemiskinan, apakah proram lintas sektor (antar K/L, antara Pemerintah Pusat dengan Propinsi dan antara Pemerintah Pusat dengan Kabupaten/Kota) pemerintah (provinsi, kabupaten/kota) telah dipenuhi oleh kriteria berikut : -
Sinkron tujuan program (identifikasi target kegiatan dalam program) Sinkron substansi kegiatan (kegiatan yang saling mendukung)
-
Sinkron penamaan kegiatan
-
Sinkron penamaan program Sinkron pendanaan yang saling mendukung (APBN, APBD Propinsi dan APBD Kab/Kota)
2. Lakukan wawancara, review dokumen dan observasi mendalam dengan pihak stakeholder terkait untuk menggali informasi mengenai hal-hal
www.peraturan.go.id
75
2014, No.1427
yang menjadi perhatian dan uraikan kondisinya beserta permasalahan yang ada. b. Efektivitas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dalam implementasinya evaluasi awal dilakukan melalui peran dalam tupoksi TKPKD. Hal ini perlu dicermati dengan cara : o Apakah TKPKD telah berperan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dalam mengkoordinasikan program lintas sektor prioritas penanggulangan kemisikinan di daerah? o Jika peran koordinator yang seharusnya diemban, apakah cukup memadai dalam mengkoordinasikan program-program APBN dan APBD secara komprehensif? c. Implementasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan. Implementasi semua pihak yang berperan sebagai executing agency memiliki beberapa risiko berikut : o Duplikasi sasaran antara targeting APBN dengan APBD o Tidak ada kesinambungan/keterpaduan sifat intervensi program Simpulan ini bisa diperoleh dari Form Isian Lampiran 5 serta review dokumen, wawancara, serta observasi. Sementara itu untuk memperoleh simpulan implementasi masing-masing kluster diperoleh melalui KKE lampiran 4. d. Pengelolaan Data Base Target Sasaran Data base awal target sasaran khususnya RTS pemegang KPS berada pada BPS Kab/Kota. Sedangkan usulan perubahan (mutasi) KPS berada pada tingkat Desa (Musdes) yang hanya berwenang mengusulkan perubahan ke TNP2K Pusat. Risiko yang melekat pada hal ini adalah : o Data base tidak secara melekat dikelola TKPKD o Data base tidak dikelola SKPD terkait Laporan output sasaran capaian dalam laporan tahunan oleh TKPKD hanya mengandalkan data BPS yang perolehan datanya tidak kontinyu mengelola mutasi (cara perolehan data pada satu titik waktu dengan sampel atau sensus). e. Permasalahan Lainnya. Simpulan ini diperoleh melalui pengembangan temuan hasil evaluasi ditekankan pada professional judgement Tim dengan cara melakukan kajian mendalam mendasarkan seluruh Lampiran yang tersedia (melalui wawancara, review dokumen, observasi dan prosedur lainnya yang disesuaikan dengan kondisi lapangan)
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
76
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 1.b FORM SURVEY PENDAHULUAN: ISIAN DATA UMUM BAPPEDA/TKPKD PROVINSI …….
www.peraturan.go.id
77
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
78
www.peraturan.go.id
79
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
80
www.peraturan.go.id
81
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
82
www.peraturan.go.id
83
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
84
www.peraturan.go.id
85
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
86
www.peraturan.go.id
87
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
88
www.peraturan.go.id
89
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
90
www.peraturan.go.id
91
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
92
www.peraturan.go.id
93
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
94
www.peraturan.go.id
95
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
96
www.peraturan.go.id
97
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
98
www.peraturan.go.id
99
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
100
www.peraturan.go.id
101
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
102
www.peraturan.go.id
103
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
104
www.peraturan.go.id
105
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
106
www.peraturan.go.id
107
2014, No.1427
………………………………………………………….. Ketua Tim
………………………………………………………………………….. Anggota Tim
……………………………………………………………………………
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
108
LAMPIRAN 1.d KERTAS KERJA EVALUASI SURVEY PENDAHULUAN
BAPPEDA/TKPKD Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Nama Instansi Periode Evaluasi Sasaran Evaluasi
: : :
Prov/Kab/Kota……
KKE No Ref Program evaluasi Nomor Dibuat oleh (Nama/Paraf) Direviu oleh (Nama/Paraf)
: : :
KKE-
:
KERTAS KERJA EVALUASI SURVEY PENDAHULUAN
1.
Tujuan: Memperoleh pemahaman yang memadai atas program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan di masing-masing daerah provinsi/ kabupaten/ kota yang dievaluasi
2.
Hasil Evaluasi
a.
Data yang digunakan No
Uraian
Keterangan
b.
Isu dan permasalahan dalam program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan di daerah
c.
Identifikasi implementasi program dan kegiatan program lintas sektor prioritas penanggulangan kemiskinan yang kemungkinan terdapat kelemahan yang memerlukan saran perbaikan
d.
Simpulan
www.peraturan.go.id
109
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
110
www.peraturan.go.id
111
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
112
www.peraturan.go.id
113
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
114
www.peraturan.go.id
115
2014, No.1427
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
116
LAMPIRAN 2 b FORM DAFTAR ISIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DANA APBN DI DAERAH Tujuan : Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui SKPD yang menerima dana DIPA APBN dalam rangka Dekonsentrasi dan atau Tugas Pembantuan di Propinsi dan Kabupaten atau Kota. Sasaran : SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota yang mejadi sampel, sesuai dengan matriks SKPD dalam Matriks Lembaga Terkait Program Penanggulangan Kemiskinan dalam ampiran 2 a. Data Responden: Nama SKPD Alamat Provinsi/Kab/Kota
: :
Pertanyaan Daftar Isian: 1. Program penanggulangan kemiskinan yang didanai APBN dengan target di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan data sebagai berikut : (berikan tanda V pada kolom yang sesuai). No 1
Uraian
Ada
Tidak Ada
Tidak Diketahui
Dilaksanakan sendiri oleh K/L Pusat Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
2
Dilaksanakan oleh UPT K/L di daerah Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
3
Dilaksanakan SKPD Provinsi dalam rangka Dekonsentrasi Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
4
Dilaksanakan SKPD Provinsi dalam rangka Tugas Pembantuan Tahun 2010 Tahun 2011
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
117
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 5
Dilaksanakan SKPD Kab/Kota dalam rangka Dekonsentrasi Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
6
Dilaksanakan SKPD Kab/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
2.
Jika ya, lanjutkan ke pengisian tabel 1 (jika halaman kurang, tambahkan lembar lain)
No
DANA DIPA APBN DI DAERAH PROPINSI/KAB/KOTA
PER TAHUN DALAM RUPIAH DIPA K/L
1
2
3
4
Dana Program Keluarga Harapan
Dana Program Jamkesmas
Dana Program Beasiswa Miskin
Dana Program Beras Miskin
DIPA Dekonsentrasi
2010
2010
DIPA Tugas Pembantuan 2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2010
2010
2010
2011
2011
2011
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
5
6
7
8
9
10
11
Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Dana Program Kredit Usaha Rakyat
Dana Program Rumah Sangat Murah
Dana Program Pamsimas
Dana Program Kendaraan Angkutan Umum Murah
Dana Program Listrik Murah dan Hemat
Dana Program lainnya (sebutkan) ……………………………………
118
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2010
2010
2010
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
119
3.
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
Apakah instansi responden dilibatkan dalam proses penetapan penduduk miskin yang menjadi target sasaran atau lokasi sasaran program ?
Jika tidak, sebutkan sumber data yang digunakan?
Jika ya, jelaskan keterlibatan instansi respoden dan proses penetapan target sasaran (narasi)?
Jelaskan permasalahan yang ditemukan ketahui terkait penetapan target sasaran program penanggulangan kemiskinan:
4.
Atas program penanggulangan kemiskinan dengan sumber dana APBN, pihak mana yang melakukan pengawasan atas pelaksanaannya? Jika ya, jelaskan lingkup pengawasannya dan permasalahan utama yang dimuat dalam laporan:
5.
Apakah ada mekanisme pemantauan atas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan khususnya untuk melihat kemanfaatan program bagi penerima program? Jika tidak, jelaskan alasannya:
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
120
Jika ya, jelaskan secara ringkas mekanismenya dan uraikan kelemahan dan saran perbaikan:
6.
Apakah SKPD responden dilibatkan dalam rapat yang dilaksanakan oleh TKPKD? Jika ya, lanjutkan dengan pengisian tabel 2: No
Jenis Kegiatan
Frekuensi Pelaksanaan
Lingkup Pembahasan
(1)
(2)
(3)
(4)
Persepsi responden Efektif Kurang Efektif (5) (6)
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
121
LAMPIRAN 3 KERTAS KERJA EVALUASI SINKRONISASI DAN EFEKTIVITAS KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Nama Instansi Periode Evaluasi
: :
Sasaran Evaluasi
:
Prov/Kab/Kota……
KKE No Ref Program evaluasi Nomor Dibuat oleh (Nama/Paraf) Direviu oleh (Nama/Paraf)
: :
KKE-
: :
KERTAS KERJA EVALUASI SINKRONISASI DAN EFEKTIVITAS KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1. Tujuan: a. Mengidentifikasi penanggulangan 2010 – 2014 b. Mengidentifikasi terkait dengan kemiskinan 2. Hasil Evaluasi
dan menganalisis mengenai kebijakan atas koordinasi kemiskinan dan implementasinya dalam periode tahun dan menganalisis isu dan permasalahan yang berkembang sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan
a. Perumusan Kebijakan 1) Disharmonisasi kebijakan penetapan pengelompokan Program/kegiatan prioritas Penanggulangan Kemiskinan menurut RPJMN/RKP, Permendagri (Pedoman APBD, serta Perpres/Permendagri (Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
b) Simpulan Pengelompokan program/kegiatan prioritas Penanggulangan Kemiskinan menurut RPJMN/RKP dan Permendagri telah/belum selaras
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
122
c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
2) Capaian target maupun anggaran prioritas Program lintas sektoral prioritas PK yang tercantum dalam RPJMN/RKP (kebijakan pusat) ditetapkan tanpa memperhatikan peran pemerintah daerah (melalui RPJMD) dalam mencapai target. Demikian juga sebaliknya dalam mencapai target RPJMD, pemerintah daerah belum memperhitungkan target pemerintah pusat a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
b) Simpulan Target capaian anggaran prioritas program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang tercantum dalam RPJMN/RKP sudah/belum merupakan hasil bersama antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
3) Peran swasta/BUMN dalam penanggulangan kemiskinan (misalnya program Corporate Social Responsibility/CSR) tidak tercantum dalam RPJMD secara jelas a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
b) Simpulan Ada/tidak ada peran swasta/BUMN dalam penanggulangan kemiskinan dalam dokumen perencanaan daerah
www.peraturan.go.id
123
2014, No.1427
c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
b. Perencanaan dan Penganggaran 1) Program lintas sektoral prioritas Penanggulangan Kemiskinan, baik secara substansi sasaran maupun nomenklatur program/kegiatan belum sepenuhnya sinkron/selaras dengan program/kegiatan RPJMN/RKP a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
b) Simpulan Ada / Tidak ada sinkronisasi perencanaan daerah dan pemerintah pusat terkait program Penanggulangan Kemiskinan c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
2) Program lintas sektoral prioritas Penanggulangan Kemiskinan tidak dikelompokkan berdasarkan prioritas nasional (sesuai RPJMN/RKP), melainkan hanya dikelompokkan dalam urusan wajib/pilihan, SKPD pelaksananya, dan prioritas Penanggulangan Kemiskinan sesuai Permendagri. a) Data yang digunakan No
Uraian
Keterangan
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
124
b) Simpulan Program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan telah/belum dikelompokkan berdasarkan prioritas nasional (sesuai RPJMN/RKP). c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
c. Pelaksanaan anggaran 1) Implementasi Program lintas sektoral prioritas Penanggulangan Kemiskinan di daerah belum dikoordinasikan dengan baik. a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
b) Simpulan Telah/belum terdapat koordinasi yang baik antara TKPD dengan pihak terkait penganggaran dan pelaksana anggaran c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
2) Capaian target/sasaran (output) Program lintas sektoral prioritas Penanggulangan Kemiskinan tidak didukung data base yang terkoordinasi antara target program pusat (APBN), target propinsi (APBD Propinsi) dan target kab/kota (APBD kab/kota) secara komprehensif a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
www.peraturan.go.id
125
2014, No.1427
b) Simpulan Ada/Tidak ada koordinasi pengelolaan data base target program di tingkat pelaksana (SKPD ataupun UPT Pusat dan Propinsi di daerah) antara data target APBN dengan APBD Propinsi c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
3) Capaian output dan outcome Program lintas sektoral prioritas Penanggulangan Kemiskinan belum/tidak memiliki kesinambungan dengan hasil capaian output dan outcome pada tahun-tahun sebelumnya a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
b) Simpulan Program Penanggulangan Kemiskinan telah/belum direncanakan secara kontinyu atau berkesinambungan antara output dengan outcome dan capaian antara output dan outcome tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
4) TKPKD selaku Tim Koordinasi tidak berperan optimal dalam memacu melakukan koordinasi program agar kinerja tercapainya ouput/outcome Program lintas sektoral prioritas Penanggulangan Kemiskinan. a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
126
b) Simpulan Ada/tidak ada keterlibatkan TKPKD dalam melakukan koordinasi antar SKPD pelaksana program Penanggulangan Kemiskinan. c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
d. Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran 1) Pelaporan program lintas sektoral (Program/ kegiatan PK) belum dilaksanakan dengan tertib. a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
b) Simpulan Ada/tidak ada mekanisme pelaporan dari SKPD kepada TKPKD sebagai bahan kesimpulan tingkat keberhasilan program PK c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
2) Laporan kemajuan Program lintas sektoral prioritas PK tidak dibuat, baik laporan individu program/kegiatan terkaitan maupun keseluruhan Program/kegiatan prioritas PK a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
www.peraturan.go.id
127
2014, No.1427
b) Simpulan Program telah/belum memiliki SOP mekanisme pelaporan yang dapat mereviu kinerja program PK c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
e. Pengawasan Anggaran 1) Pemerintah Pusat/Daerah tidak memonitor/mengevaluasi (kurang perhatian) terhadap capaian output/outcome program lintas sektoral (Program lintas sektoral prioritas PK) a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
b) Simpulan Pemerintah Pusat/Daerah telah/belum memonitor/ mengevaluasi capaian output/outcome program lintas sektoral (Program/kegiatan PK). c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
2) APIP (inspektorat) tidak melakukan pengawasan atas Program/ kegiatan prioritas PK secara keseluruhan. Pengawasan hanya bersifat parsial terhadap masing2 Program/kegiatan tertentu a) Data yang digunakan No
Uraian
Keterangan
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
128
b) Simpulan APIP telah/belum melakukan program/kegiatan prioritas PK
pengawasan
atas
c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
f. Permasalahan lainnya (jika ada) 1. Data yang digunakan No
Uraian
Keterangan
2. Simpulan
3. Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
129
LAMPIRAN 4 KERTAS KERJA EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Nama Instansi Periode Evaluasi Sasaran Evaluasi
: : :
Prov/Kab/Kota……
KKE No Ref Program evaluasi Nomor Dibuat oleh (Nama/Paraf) Direviu oleh (Nama/Paraf)
: : :
KKE-
:
KERTAS KERJA EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Tujuan: a. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam tiap-tiap cluster Program Lintas Sektor Prioritas Penanggulangan Kemiskinan. b. Mengidentifikasi dan menganalisis isu dan permasalahan penyebab serta dampaknya (jika ada permasalahan) dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan. 2. Hasil Evaluasi a. Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga 1) Penetapan/pemilihan target peserta Program Keluarga Harapan (PKH), baik untuk jaminan kesehatan, pangan, beasiswa miskin tidak tepat sasaran a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
b) Simpulan Program telah /belum tepat sasaran dan ada / tidak ada duplikasi c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
130
2) Pemerintah daerah tidak berkomitmen menyediakan dana cost sharing untuk bantuan/beasiswa miskin (BSM), baik untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
b) Simpulan Pemda telah/belum menyediakan dana cost sharing untuk bantuan/beasiswa miskin (BSM), baik untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sesuai ketentuan c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
3) Penyaluran kepada penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), baik untuk jaminan kesehatan, pangan, beasiswa miskin serta penerima beras bersubsidi, dan BSM tidak tepat sasaran a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
b) Simpulan penyaluran kepada penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), baik untuk jaminan kesehatan, pangan, beasiswa miskin telah/belum tepat sasaran c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
www.peraturan.go.id
131
2014, No.1427
4) Pembayaran kepada RSTM penerima manfaat Program PK, beras bersubsidi dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) tidak tepat waktu a) Data yang digunakan No
Uraian
Keterangan
b) Simpulan Pembayaran kepada RSTM penerima manfaat Program PK, beras bersubsidi dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) telah/belum tepat waktu c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
5) Pembayaran kepada RTSPM penerima manfaat Program PK tidak tepat jumlah (adanya pemotongan ilegal). a) Data yang digunakan No
Uraian
Keterangan
b) Simpulan Pembayaran kepada RTSPM penerima manfaat Program PK telah/belum tepat jumlah
c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
132
6) Masyarakat miskin masih dipungut biaya iuran jaminan kesehatan maupun biaya jasa pelayanan dan obat tertentu, atau masyarakat bukan miskin justru tidak dipungut biaya iuran jaminan kesehatan a) Data yang digunakan No
Uraian
Keterangan
b) Simpulan Masyarakat miskin tidak dipungut /dipungut biaya iuran jaminan kesehatan maupun biaya jasa pelayanan dan obat tertentu c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
7) Pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat miskin tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
b) Simpulan Masyarakat miskin telah /belum memperoleh pelayanan sesuai standar yang ditetapkan
c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
www.peraturan.go.id
133
2014, No.1427
8) Keterlambatan pembayaran klaim oleh Jamkesmas/BPJS kepada RS atas pelayanan kepada masyarakat a) Data yang digunakan No
Uraian
Keterangan
b) Simpulan Klaim RS kepada Jamkesmas/BPJS telah/belum dibayar tepat waktu
c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
b. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 1) Perencanaan pembangunan Program PNPM belum/tidak terintegrasi dengan rencana pembangunan desa secara keseluruhan a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
b) Simpulan c) Perencanaan program PNPM telah/belum terintegrasi dengan rencana pembangunan desa dan sesuai dengan kebutuhan desa d) Program PNPM telah/belum didukung pembiayaan/ partisipasi dari masyarakat/swasta c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
134
2) Jenis program bantuan infrastruktur tidak/kurang sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
b) Simpulan Program bantuan infrastruktur telah/belum sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat
c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
c. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil 1) Penyerapan kredit oleh usaha mikro dan kecil masih sangat terbatas a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
b) Simpulan Penyerapan dana KUR dapat/tidak dapat terealisasi sesuai dengan yang dianggarkan
c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
2) Penyaluran kredit kepada UMKM belum optimal, yaitu masih terbatas pada beberapa sektor tertentu (perdagangan, hotel, restoran)
www.peraturan.go.id
135
a) Data yang digunakan No
Uraian
2014, No.1427
Keterangan
b) Simpulan Cakupan KUR dapat/belum dinikmati oleh seluruh pengusaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
d. Program Peningkatan dan Perluasan Program-Program Pro Rakyat 1) Adanya transaksi liar berupa penjualan ikan oleh nelayan yang dilakukan di luar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
b) Simpulan Semua nelayan sudah/belum mendarat di tempat yang sama dan melakukan transaksi penjualan ikan di TPI
c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
2) Program pembinaan dan pemberdayaan nelayan kurang/tidak memberikan manfaat yang optimal (terlihat dari taraf hidup nelayan tetap rendah)
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
136
a) Data yang digunakan No
Uraian
Keterangan
b) Simpulan Program-program pembinaan/ pemberdayaan masyarakat nelayan telah/belum dilaksanakan secara berkesinambungan dan memberikan manfaat kepada masyarakat nelayan c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
3) Pelaksanaan Program/kegiatan Rumah Murah tidak tepat sasaran, yaitu sebagian pembeli bukan berasal dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) a) Data yang digunakan No
Uraian
Keterangan
b) Simpulan Pelaksanaan program penyediaan rumah masyarakat miskin telah/belum tepat sasaran
murah
kepada
c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
137
4) Jumlah rumah murah yang tersedia relatif terbatas sehingga tidak menjangkau keseluruhan MBR a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
b) Simpulan Jumlah rumah murah telah/belum menjangkau MBR.
c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
5) Cakupan program listrik murah belum menjangkau semua masyarakat miskin/daerah tertinggal a) Data yang digunakan No Uraian Keterangan
b) Simpulan Program listrik murah dapat/belum menjangkau masyarakat miskin/daerah tertinggal c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
6) Cakupan program air bersih untuk rakyat belum menjangkau seluruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) a) Data yang digunakan No
Uraian
Keterangan
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
138
b) Simpulan Program air bersih untuk rakyat dapat/belum menjangkau masyarakat miskin/daerah tertinggal c) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
e. Permasalahan lainnya (jika ada) 1) Data yang digunakan No Uraian
Keterangan
2) Simpulan
3) Uraian permasalahan, penyebab, saran dan masukan (jika ada)
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
139
LAMPIRAN 5 FORM ISIAN RUMAH TANGGA MISKIN (PEMEGANG KPS)
DAFTAR ISIAN UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (PEMILIK KPS) Kabupaten/Kota ………………… Provinsi ………………………….. Daftar isian ini digunakan untuk menilai efektifitas program-program kemiskinan, dengan melakukan sampling terhadap pemegang KPS. Dalam melakukan wawancara sebaiknya didampingi oleh Ketua RW/RW/Kepala lingkungan yang memahami potret penduduk yang menjadi warganya yang memiliki KPS dan yang belum memiliki KPS. I. Data Umum Responden (Pemilik KPS):
a.
Nama
:
b.
Alamat
:
c.
Status
:
Menikah
Jumlah Anak (isi angka) Status Sekolah Anak
Bersekolah Tidak Bersekolah
Tidak Menikah Cerai Hidup Cerai Mati d.
Pekerjaan
: Tidak Bekerja
Pekerjaan bebas/tidak menentu Nelayan Sektor Informal/Pedagang Kecil
Bekerja
Petani Buruh Lainnya……..
e.
: Kesenjangan penghasilan dan belanja
Pendapatan/penghasilan keluarga harian (rata2) : Pengeluaran/belanja harian (rata2) :
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
f.
Jenis Program yang diterima
140
PKH Raskin BSM KUR Jamkesmas Lainnya sebutkan…………………..
II. Daftar Pertanyaan No 1
Pertanyaan
Ya
Tdk
Apakah Saudara memiliki KPS Jika ya, Sebutkan tanggal diperoleh
Sebutkan siapa yang menyerahkan
2
Apakah Saudara merasakan manfaat kepemilikan KPS dalam mengatasi permasalahan keuangan Saudara Jika ya, peroleh informasi manfaat apa saja yang telah diperoleh
Jika tidak, tanyakan alasannya:
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
141
No
Pertanyaan
Ya
3
Darimana Saudara memperoleh informasi bantuan pemerintah untuk orang miskin?
4
Apakah saudara merasa mudah memperoleh bantuan tersebut?
Tdk
Jika tidak sebutkan alasannya
Jika ya, sebutkan alasannya
5
Apakah saudara juga menjadi anggota kelompok masyarakat yang memperoleh dana bergulir dari PNPM? Jika ya, Apakah saudara merasakan manfaatnya? Jelaskan…
Jika tidak, apakah saudara memiliki alasan?
6
Apakah saudara juga memiliki usaha yang memperoleh dana KUR? Jika ya, Apakah saudara merasakan manfaatnya? Jelaskan…
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
No
142
Pertanyaan
Ya
Tdk
Jika tidak, apakah saudara memiliki alasan?
7
Apakah saudara ada masukan atau saran dari yang bersangkutan termasuk jenis bantuan apa yang paling dibutuhkan…
www.peraturan.go.id
143
2014, No.1427
LAMPIRAN 6 PROSES BISNIS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROSES BISNIS KLASTER I
A. PROGRAM KELUARGA HARAPAN(PKH) 1. Definisi PKH (what) PKH adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil) Teknis pelaksanaan program ini didasarkan pada 3 hal: 1. Verifikasi, yang merupakan esensi utama dari PKH. Kegiatan verifikasi mengecek kepatuhan peserta memenuhi persayaratan yang telah ditetapkan. 2. PKH melaksanakan pemotongan bantuan tunai bagi keluarga yang tidak mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan. 3. Peserta PKH mengetahui persis bahwa mereka harus memenuhi sejumlah kewajiban untuk dapat menerima bantuan tunai. Peserta adalah elemen penting dalam program ini. Pengetahuan atas kewajiban ini yang menjadi dasar perubahan perilaku keluarga dan anggota keluarga di bidang pendidikan dan kesehatan. 2. Tujuan dari PKH (why) Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH adalah: a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH b. Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
144
c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM). 3. Penerima manfaat PKH (Who) Hingga tahun 2011, basis bantuan PKH adalah rumah tangga. Mulai tahun 2012 dan selanjutnyaDi masa yang akan datang, basis bantuan PKH akan diarahkan pada “Keluarga”, bukan “Rumah Tangga”. Hal ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua-ayah, ibu-dan anak) adalah satu unit sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang relevan dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasionalkan dalam bentuk satu dapur). PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu: 1. Memiliki ibu hamil/nifas 2. 3.
Memiliki anak balita atau anak pra sekolah Memiliki anak usia SD dan/atau SLTP dan/atau anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar
Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya. 4. Lokasi pelaksanaan PKH (Where) Ketika awalnya dilaksanakan sebagai suatu kegiatan uji coba di tahun 2007, PKH dijalankan di 7 (tujuh) provinsi, 48 kabupaten/kota, dan melayani 387.928 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Pada tahun 2011, pelaksanaan PKH telah dikembangkan di 25 provinsi, 118 kabupaten/kota, dan melayani 1,1juta RSTM. Pada tahap perluasan, PKH akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah penerima manfaat (beneficiaries), atau peserta PKH akan ditingkatkan secara bertahap hingga menjangkau seluruh keluarga dalam rumah tangga sangat miskin (RTSM), dengan menyesuaikan kemampuan negara. Hingga tahun 2014 peserta PKH ditargetkan sebesar 3 juta Keluarga Sangat Miskin. 5. Waktu Pelaksanaan PKH (When) PKH diluncurkan sejak tahun 2007 oleh Kementerian Sosial. Pada tahun 2007 RTSM yang dilayani tersebar di 7, dan meningkat sampai dengan tahun 2014 sudah melayani RTSM di 88 kabupaten/kota. PKH di dilaksanakan setiap tahun. 6.
Mekanisme pembayaran bantuan PKH (How)
www.peraturan.go.id
145
2014, No.1427
Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga.Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan.Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan Kartu Peserta PKH.Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan.Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui rekening bank (BRI). 7.Hak peserta PKH Hak peserta PKH adalah: o Menerima bantuan uang tunai. o Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskemas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku. o Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku. 8.Kewajiban peserta PKH Agar memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. 1. Kesehatan KSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan sebagai berikut: 2. Anak usia 0-6 tahun: a. Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali. b. Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan. c. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus. d. Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan. e. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood Education) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD. 3. Ibu hamil dan ibu nifas:
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
146
a. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan sekali pada usia 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe. b. Ibu melahirkan harus ditolong oleh kesehatan.
tenaga kesehatan di fasilitas
c. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI. 9. Pendidikan Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikandan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan catatan sebagai berikut: 1. Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan. 2. Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak Peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A atau SMP/MTs/ SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka). 3. Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan. 4. Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat. 5. Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota. 6. Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak Jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota. Bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan, dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur. 10.
Peserta PKH yang tidak memenuhi kewajibannya
www.peraturan.go.id
147
2014, No.1427
Semua peserta WAJIB menjalankan kewajiban. Apabila tidak memenuhi kewajiban, maka jumlah bantuan yang diterima akan dikurangi bahkan bantuan dapat dihentikan. B. JAMKESMAS (JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT) Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. (What) 1. Latar belakang dan tujuan Jamkesmas (why) Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk masyarakat miskin. UUD 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.Perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (UU Nomor 40 Tahun 2004) turut menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial. Pada hakekatnya jaminan kesehatan bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupsecara layak. Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, yang telah mengalami perubahan seiring dengan waktu. Awalnya ia dikenal dengan nama program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM), atau lebih populer dengan nama program Askeskin (Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin).Kemudian sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang ia berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). JPKMM/Askeskin maupun Jamkesmas, kesemuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melaksanakan penjaminan pelayanankesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu, dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial. Program Jamkesmas ini diharapkan untuk menjaga masyarakat agar tetap sehat dan produktif. Juga Jamkesmas diharapkan untuk melindungi pesertanya dari resiko pengeluaran kesehatan yang berdampak “membawa bencana” (dampak “katastropik” finansial). Pada intinya, program Jamkesmas diharapkan membantu supaya pesertanya bisa terbebas dari mata rantai kemiskinan. Secara umum, program Jamkesmas bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan bermutu sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta Jamkesmas. Sedangkan tujuan khusus program ini adalah:
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
148
a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan PPK (penyedia pelayanan kesehatan) Jamkesmas (Puskesmas serta jaringannya, dan rumah sakit). b. peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan, sehingga terkendali mutu dan biayanya c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yg transparan dan dipertanggung jawabkan (akuntabel)
dapat
d. Meningkatkan jumlah peserta (masyarakat tidak mampu) yang dicakupagar mendapat pelayanan kesehatan di jaringan PPK Jamkesmas e. Meningkatkan kualitaspelayanan kesehatanbagi masyarakat miskin 2. Bagaimana prinsip pelaksanaan program Jamkesmas (how) UU SJSN menyebutkan sejumlah prinsip penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang turut digunakan Jamkesmas, yaitu : a. Jamkesmas dikelola secara nasional. Jamkesmas dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Nirlaba, artinya pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari untung/laba, melainkan untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. c. Portabilitas (dari kata portable, artinya mudah dibawa-bawa), artinya meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal (selama berada di dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia), jaminan kesehatan tetap dapat diterima secara berkelanjutan. Dapat juga diartikan walaupun memerlukan pelayanan rujukan di tempat lain (selama berada di dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia, dan termasuk jaringan PPK Jamkesmas) jaminan kesehatan tetap dapat diterima. d. Transparan, efisien, dan efektif. 3. Peserta Jamkesmas (who) Sasaran program Jamkesmas ini adalah masyarakat miskin dan tidak mampu diseluruh Indonesia yang tidak mempunyai jaminan kesehatan lainnya. Hingga tahun 2012, peserta yang dijamin dalam Program Jamkesmas tersebut meliputi : a. Masyarakat miskin dan tidak mampu, yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tahun 2008 berdasarkan kuota kabupaten/kota (BPS) yang dijadikan basis data (database) nasional.
www.peraturan.go.id
149
2014, No.1427
b. Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, serta masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas (atau kerap disebutkan sebagai “peserta non-kartu”) c. Semua peserta Program Keluarga Harapan (PKH) (baik yang sudah atau yang belum mempunyai kartu Jamkesmas). d. Semua penderita penyakit Thalasemia mayor e. Semua pasien yang menerima Jaminan Persalinan (Jampersal) Kepesertaan Jamkesmas memiliki masa berlaku, yaitu bermula semenjak ditetapkannya penggunaan kartu Jamkesmas (oleh Kementerian Kesehatan) hingga ditetapkannya penggunaan kartu yang baru, yang berarti kartu yang lama tidak lagi berlaku. 4. Peserta Jamkesmas yang bukan peserta non-kartu Tujuan penggunaan kartu adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi peserta Jamkesmas di tempat pelayanan kesehatan. Ia berfungsi sebagai tanda bukti kepesertaan. Namun sesungguhnya data peserta Jamkesmas telah tersusun dalam basis data yang dapat diakses oleh petugas di tempat pelayanan kesehatan (khususnya petugas PT Askes di Rumah Sakit). Akan tetapi, terkadang basis data tidak dapat langsung diakses karena berbagai kendala teknis (listrik padam, petugas tidak di tempat, dsb.). Oleh karena itu, ketiadaan kartu sebagai tanda kepesertaan akan menghambat proses administrasi, dan hal ini dapat merugikan peserta itu sendiri. Sedangkan, peserta non-kartu memiliki proses administrasi yang berbeda dari peserta yang telah terdaftar dalam basis data. Kelompok peserta ini ditentukan oleh masing-masing instansi yang terkait (misalnya, Kementerian Sosial/Dinas Sosial untuk anak atau orang terlantar, Kementerian Hukum dan HAM untuk penghuni lapas, dsb.). 5. Apakah Anggota keluarga peserta Jamkesmas Anak bayi (umur sebelum satu tahun) yang lahir dari Ibu yang peserta Jamkesmas secara otomatis merupakan juga peserta Jamkesmas. Namun hal ini harus disertai bukti Kartu Keluarga (KK) atau akta/surat kelahiran.Sedangkan (anak berusia satu tahun ke atas maupun anggota keluarga yang lain, ataupun anak bayi yang lahir Ibu bukan peserta Jamkesmas walaupun Ayahnya peserta Jamkesmas) TIDAK BISA MENDAPATKAN JAMKESMAS. 6. Cara penentuan peserta Jamkesmas Data kepesertaan yang digunakan hingga tahun 2012 mengacu pada data kepesertaan tahun 2008.Pada periode tersebut, penentuan kepesertaan dilakukan melalui pendekatan bawah-ke-atas (pendekatan bottomup).Aparat Pemerintah Daerah dan jajarannya, beserta masyarakat, melakukan pengumpulan daftar nama dan alamat keluarga miskin yang menjadi peserta. Daftar penerima bantuan yang terkumpul akan disusun dalam sebuah Surat Keputusan Bupati/Walikota. SK Bupati/Walikota
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
150
tersebut selanjutnya diserahkan ke PT. Askes. PT Askes bertugas dalam penerbitan dan pendistribusian kartu Jamkesmas. Untuk kepesertaan Jamkesmas tahun 2013 menggunakan sumber data dengan pendekatan lain, yaitu menggunakan BDT (Basis Data Terpadu). BDT disusun dari hasil pendataan penerima program perlindungan sosial oleh BPS pada tahun 2011 (dikenal sebagai PPLS 11). Hasil PPLS 11 kemudian diurutkan menjadi ranking menurut tingkat kesejahteraan oleh TNP2K menjadi BDT tersebut. Kementerian Kesehatan telah memutuskan untuk menggunakan BDT sebagai dasar penentuan peserta Jamkesmas mulai tahun 2013. Jumlah (kuota) peserta Jamkesmas serta kriterianya ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan akan menerbitkan kartu baru untuk kepesertaan Jamkesmas mulai 2013. Dengan diterbitkannya kartu yang baru, maka masa berlaku kartu yang lama akan habis. 7. Fasilitas kesehatan (FASKES) yang menjadi pemberi pelayanan dalam program Jamkesmas (where) Fasilitas kesehatan yang termasuk dalam jaringan PPK Jamkesmas adalah: a. Puskesmas dan jaringannya b. Rumah sakit dan Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) yang telah bekerja sama dengan program Jamkesmas (memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani perwakilan faskes dan Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota setempat, dengan diketahui oleh Tim Pengelola Provinsi). Perjanjian Kerja Sama ini harus diperbaharui setiap tahunnya. 8. Pelayanan yang dijamin dalam Program Jamkesmas Setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan meliputi: a. Pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan RawatInap Tingkat Pertama (RITP), pelayanan kesehatan Rawat Jalan TingkatLanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) kelas III danpelayanan gawat darurat. b. Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif)berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan Standar Pelayanan Medik. 9. Pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh peserta Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya (where) 1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan : a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan b. Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin)
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
151
c. Tindakan medis kecil d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/ tambal e. Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita f. Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepi disediakan BKKBN) g. Pemberian obat 2. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada puskesmas perawatan, meliputi pelayanan : a. Akomodasi rawat inap b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan c. Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin) d. Tindakan medis kecil e. Pemberian obat f. Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED) 3. Persalinan normal dilakukan di puskesmas/bidan di desa/polindes/dirumah pasien fasilitas kesehatan tingkat pertama swasta. 4. Pelayanan gawat darurat (emergency). Kriteria gawat darurat tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit (Nomor 856 tahun 2009). 10. Pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh peserta Jamkesmas di FASKES lanjutan (seperti Rumah Sakit dan Balkesmas) (where) 1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) di RS dan Balkesmas meliputi: a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum b. Rehabilitasi medik c. Penunjang diagnostik: elektromedik
laboratorium
klinik,
radiologi
dan
d. Tindakan medis e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan f. Pelayanan KB, termasuk kontap efektif (sterilisasi dan alat kontrasepsi dalam rahim), kontap pasca persalinan/keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya (alat/obat KB (kontrasepsi) disediakan BKKBN) g. Pemberian obat yang mengacu pada daftar obat (Formularium) h. Pelayanan darah i. Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
152
2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), perawatan kelas III (tiga) RS, meliputi :
dilaksanakan
pada
ruang
a. Akomodasi rawat inap pada kelas III. b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan c. Penunjang diagnostik: patologi klinik, patologi anatomi, laboratorium mikro patologi, patologi radiologi dan elektromedik. d. Tindakan medis e. Operasi sedang, besar dan khusus f. Pelayanan rehabilitasi medis g. Perawatan intensif (ICU/Intensive Care Unit, ICCU/Intensive Cardiac Care Unit, PICU/Pediatric Care Unit, NICU/Neonatal Care Unit, PACU) h. Pemberian obat mengacu pada Formularium i. Pelayanan darah j. Bahan dan alat kesehatan habis pakai k. Persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit (Pelayanan ObstetriNeonatus Esensial Komprehensif/PONEK) l. Pelayanan gawat darurat (emergency). Kriteria gawat darurat tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit (Nomor 856 tahun 2009). m. Seluruh penderita Thalasemia dijamin, sebagai peserta Jamkesmas non-kartu. Pelayanan tingkat lanjut sebagaimana di atas meliputi :
Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di rumah sakit dan balkesmas.
Pelayanan rawat jalan lanjutan yang dilakukan pada balkesmas bersifat pasif (dalam gedung) sebagai FASKES penerima rujukan. Pelayanan balkesmas yang ditanggung oleh program Jamkesmas adalah Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dalam gedung.
Bantuan lainnya untuk alat-alat seperti kacamata, alat bantu dengar dan alat bantu gerak, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kacamata diberikan pada kasus gangguan ketajaman pandangan, dengan lensa koreksi minimal +1/-1, atau lebih sama dengan +0,50 cylindris karena kelainan cylindris (astigmat sudah mengganggu penglihatan), berdasarkan resep dokter.Nilai maksimal Rp.150.000. b. Alat bantu dengar diberi penggantian, sesuai resep dari dokter THT.Pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang paling efisien, sesuai kebutuhan medis, dan sesuai ketersediaan alat di daerah. c. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter (dengan persetujuan Komite Medik atau pejabat yang ditunjuk). Pertimbangan yang digunakan adalah alat
www.peraturan.go.id
153
2014, No.1427
tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut. Pemilihan alat didasarkan pada harga yang paling efisien dan ketersediaan alat di daerah tersebut. d. Kacamata, alat bantu dengar, dan alat bantu gerak tersebut diatas disediakan oleh RS bekerja sama dengan pihak-pihak lain dan diklaimkan terpisah dari paket INA-CBGs. Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin (excluded) dalam program Jamkesmas a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika c. General check up d. Gigi tiruan e. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah f. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam, kecuali memang yang bersangkutan sebagai peserta Jamkesmas h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial, baik dalam gedung maupun luar gedung. Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi peserta Jamkesmas Berikut hal-hal yang diperlukan untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar peserta Jamkesmas. a. Peserta dengan kartu harus menunjukkan kartu Jamkesmas. b. Untuk peserta non kartu yang termasuk gelandangan, pengemis, anak/orang terlantar dan masyarakat miskin penghuni panti sosial, harus menunjukkan surat rekomendasi Dinas/Instansi Sosial setempat. c. Bagi masyarakat miskin penghuni lapas/rutan, harus menunjukkan surat rekomendasi Kepala Lapas/Rutan. d. Untuk peserta PKH yang belum/tidak memiliki kartu Jamkesmas, cukup menggunakan kartu PKH. e. Bayi (sebelum usia satu tahun) yang lahir dari Ibu pesertaJamkesmas setelah terbitnya SK Bupati/Walikota, harus menunjukkan aktekelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lahir/pernyataandari tenaga kesehatan, serta kartu Jamkesmas Ibu dan KartuKeluarga orangtuanya. f. Korban bencana pasca tanggap darurat, kepesertaannyaberdasarkan keputusan Bupati/Walikota setempat, sejak tanggapdarurat dinyatakan selesai dan berlaku selama satu tahun.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
154
Prosedur untuk memperoleh pelayanan tingkat lanjut bagi peserta Berikut hal-hal yang diperlukan untuk mendapat pelayanan kesehatan tingkat lanjut (baik rawat jalan maupun inap) peserta Jamkesmas. a. Peserta Jamkesmas harus mendapatkan surat rujukan dari Puskesmas dan jaringannya ke FASKES tingkat lanjutan secara berjenjang. Peserta harus membawa kartu peserta Jamkesmas/identitas kepesertaan lainnya sebagaimana disebutkan di atas. Khusus pada kasus gawat darurat (emergency) tidakdiwajibkan membawa surat rujukan. b. Seluruh dokumen tersebut di (i) dibawa ke loket PPATRS (Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit) untuk dibuktikan (diverifikasi) kebenaran dan kelengkapannya c. PPATRS selanjutnya mengeluarkan SKP (Surat Keabsahan Peserta) oleh petugas PT.Askes, sebagai tanda bahwa peserta dapat selanjutnya memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan catatan tambahan: a. Untuk kasus kronis yang memerlukan perawatan berkelanjutan dalam waktu lama (seperti Diabetes Mellitus, Gagal Ginjal) surat rujukan dapat berlaku selama 1 bulan. b. Untuk kasus kronis yang memerlukan perawatan berkelanjutan dalam waktu sangat lama (seperti kasus gangguan jiwa, kusta, kasus paru dengan komplikasi, kanker)surat rujukan dapat berlaku selama 3 bulan. c. Pertimbangan pemberlakuan waktu surat rujukan (1 atau 3 bulan) didasarkan pada pola pemberian obat. d. Rujukan pasien antar RS, termasuk rujukan RS antar daerah, dilengkapi surat rujukan dari rumah sakit asal pasiendengan membawa identitas kepesertaannya untuk dapat dikeluarkan SKP oleh petugas PT. Askes (Persero) pada tempat tujuan rujukan. e. Dalam keadaan gawat darurat meliputi: o
Pelayanan harus segera diberikan tanpa diperlukan surat rujukan.
o
Apabila pada saat penanganan kegawatdaruratan tersebut peserta belum dilengkapi dengan identitas kepesertaannya, maka diberi waktu 2 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi identitas kepesertaan tersebut
f. Untuk pelayanan obat dalam program Jamkesmas mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Nomor 1455 tahun 2010), dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah (Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010). Dalam keadaan tertentu, RS bisa menggunakan formularium RS. 1. Biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta Jamkesmas untuk memperoleh pelayanan kesehatan selama peserta Jamkesmas menerima pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai ketentuan, tidak boleh dikenakan urun biaya oleh FASKES dengan alasan apapun.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
155
2. Jamkesmas tdk menanggung biaya transportasi. Biaya transportasi rujukan serta biaya pemulangan pesertatidak ditanggung dalam program Jamkesmasdan menjadi tanggung jawab pasien, atau, bila terdapat perangkat kebijakannya, Pemerintah Daerah dapat turut serta dalam transportasi rujukan/pemulangan peserta Jamkesmas. 3. Pengembangan sistem jaminan kesehatan sendiri di daerahnya. Dapat, karena tercantum di UUD 1945 bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka alternatif pembiayaan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak termasuk dalam kepesertaan Jamkesmas, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengelola dan mengembangkan program Jamkesda didaerahnya masing-masing. Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan daerah harus mempertimbangkan:
Kemampuan sumber daya yang cukup dan berkualitas.
Keterjangkauan Sarana dan Prasarana Pelayanan (accessible).
Rujukan yang terstruktur dan berjenjang.
Sistim Pencatatan dan Pelaporan yang terintegrasi dengan Jamkesmas.
Harmonisasi dan sinkronisasi dengan program Jamkesmas
C. BERAS BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH/ BERAS MISKIN 1. Definisi Program Raskin (what) Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). Program Raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program Raskin. 2. Tujuan Program Raskin (why) Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Lebih jauh, program raskin bertujuan untuk membantu kelompok miskindan rentan miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala. 3. Sasaran penerima beras Raskin (who)
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
156
Rumah tangga yang berhak menerima beras Raskin, atau juga disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin, adalah rumah tangga yang terdapat dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI. Tahun 2012, Program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 17,5juta RTS-PM dengan kondisi sosial ekonomi terendah di Indonesia (kelompok miskin dan rentan miskin).Sedangkan untuk tahun 2013, Program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 15,5 juta RTS-PM. Penetapan daftar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin (who) a. Penetapan RTS-PM Program Raskin,sejak periode Juni-Desember 2012, didasarkan pada Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. b. Basis Data Terpadu berisikan sekitar 25 juta rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah dirinci menurut nama dan alamat. Sumber utama Basis Data Terpadu adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diserahterimakan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). c. Semua rumah tangga yang masuk dalam Basis Data Terpadu diperingkat berdasarkan status kesejahteraannya dengan menggunakan metode indeks kesejahteraan yang obyektif dan spesifik untuk setiap kabupaten/kota. d. Sesuai dengan pagu nasional Raskin yang telah ditetapkan untuk tahun 2012 dan tahun 2013, TNP2K mengidentifikasi masing-masing sekitar 17,5 juta dan 15,5 juta rumah tangga yang paling rendah tingkat kesejahteraannya dari Basis Data Terpadu. Dengan demikian mereka yang didata pada PPLS 2011 tidak serta merta menjadi RTSPM. e. Pagu Raskin per provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan mengacu pada sebaran jumlah RTS-PM yang termasuk dalam 17,5 juta (2012) dan 15,5 juta (2013) rumah tangga yang paling rendah tingkat kesejahteraannya dari Basis Data Terpadu sebagaimana dijelaskan di atas. f. TNP2K menyerahkan data pagu daerah beserta nama dan alamat RTSPM Raskin Juni-Desember 2012 dan RTS-PM Raskin 2013 kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat. g. Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat menetapkan pagu Raskin provinsi dan jumlah RTS kabupaten/kota berdasarkan data dari TNP2K.
www.peraturan.go.id
157
2014, No.1427
4. Penggantian RTS-PM yang sudah terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) (how) Penggantian RTS-PM dapat dilakukan untk mengakomodasi adanya dinamika RTS di desa/kelurahan. Dalam hal ini, Tim Koordinasi Raskin perlu mengadakan musyawarah desa (mudes)/musyawarah kelurahan (muskel)yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun atau RW untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu: a. Verifikasi dan pemutakhiran RTS-PM yang terdapat dalam DPM. b. RTS-PM yang kepala rumah tangganya sudah meninggal dapat digantikan oleh salah satu anggota rumah tangganya. Untuk RTS-PM tunggalyang sudah meninggal, pindah alamat keluar desa/kelurahan, atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh rumah tangga lainnya yang dinilai layak. c. Rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir di atas adalah diprioritaskan kepada rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga lebih besar, terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap. d. Pelaksanaan musyawarah dapat dilakukan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan. e. Apabila setelah dilakukan verifikasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di desa/kelurahan terdapat perubahan pagu RTS-PM di dua desa/kelurahan atau lebih di dalam satu kecamatan yang sama, makadilakukan musyawarah kecamatan (muscam) yang bertujuan untuk koordinasi penyesuaian pagu antardesa/kelurahan dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan tersebut. f.
Hasil mudes/muskel dan muscam dimasukkan dalam Form Rekap Pengganti (FRP) RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K.
5. Mekanisme penetapan pagu raskin (how) a. Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara Pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang APBN. b. Pagu provinsi ditetapkan oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat c. Penetapan pagu didasarkan pada data RTS-PM d. Penentuan nama dan alamat serta sebaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) menggunakan data Basis Data Terpadu yang dibangun berdasarkan hasil PPLS 2011
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
158
6. Jumlah beras Raskin yang dapat diperoleh RTS-PM (when) Untuk tahun 2012 dan 2013, RTS-PM Raskin berhak untuk menebus beras Raskin sebanyak 15 kg per RTS-PM per bulan. Raskin diterima oleh rumah tangga sasaran setiap bulannya. 7.
Harga Tebus Beras Raskin (HTR) dan sistem pembayarannya Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp 1.600 per kg netto di Titik Distribusi (TD).
8. Mekanisme penyaluran beras Raskin (where) a. Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA). b. Beras Raskin disalurkan oleh Perum BULOG ke Titik Distribusi (TD) yaitu lokasi yang ditentukan dan disepakati oleh Perum BULOG dan Pemerintah Kabupaten/Kota. c. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab mendistribusikan Raskin dari TD ke Titik Bagi (TB) yaitu lokasi tempat penyerahan beras Raskin kepada para RTS-PM, untuk selanjutnya dibagikan kepada RTS-PM Raskin. D. BANTUAN SISWA MISKIN (BSM KEMENAG) Program BSM adalah bantuan dari Pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa dari semua Jenjang Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin seusai dengan kriteria yang telah ditetapkan. (what) 1. Tujuan (Why) Secara umum tujuan pemberian BSM adalah mengamankan program pemerintah dalam penuntasan wajib belajar dua belas tahun (Pendidikan Menengah Universal). Secara khu-sus program BSM ini pertujuan : 1. Menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan mem-bantu siswa miskin untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak. 2. Mencegah angka putus sekolah & menarik siswa miskin untuk bersekolah. 3. Membantu siswa pembelajaran.
miskin
memenuhi
kebutuhan
dalam
kegiatan
4. Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bahkan hingga tingkat menengah atas.
www.peraturan.go.id
159
2014, No.1427
2. Sasaran dan Satuan Biaya (who) Sasaran Program BSM di madrasah adalah siswa di MI, MTs, dan MA negeri dan swasta yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin. 3. Persyaratan Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) (How) Persyaratan/Kriteria Umum Siswa Penerima BSM Penerima BSM adalah siswa Madrasah Ibtidaiyah negeri dan swasta kelas I (satu) sampai kelas VI (enam), siswa Madrasah Tsanawiyah negeri dan swasta kelas VII (tujuh) sampai kelas IX (sembilan) dan siswa Madrasah Aliyah negeri dan swasta kelas X (sepuluh) sampai kelas XII (dua belas). Adapun kriteria siswa penerima BSM sebagai berikut : a. Siswa anggota Rumah Tangga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah terdaftar sebagai penerima BSM tahun 2013; b. Siswa anggota Rumah Tangga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang belum terdaftar dan belum menerima BSM Tahun 2013; Selain kriteria diatas dan apabila kuota masih tersedia, Kepala Madrasah bersama dengan Komite Madrasah dapat mengusulkan nama siswa lain yang dianggap pantas dan berhak mendapatkan BSM tetapi tidak mendapatkan kartu dengan kriteria sebagai berikut : a. Orang tua siswa terdaftar sebagai Peserta PKH (Program Keluarga Harapan), atau; b. Siswa yang berasal dari panti sosial/panti asuhan yang dikelola oleh Kementerian So-sial; c. Siswa korban musibah bencana alam; d. Rumah Tangga pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Ke-lurahan/Desa atau; e. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, atau; f. Yatim dan/atau Piatu, atau g. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan dan siswa berasal dari rumah tangga miskin dan memiliki lebih dari 3 (tiga) orang ber-saudara yang berusia dibawah 18 t ahun). Persyaratan Madrasah/Sekolah a. Madrasah Negeri (MIN, MTsN dan MAN); b. Madrasah Swasta (MI, MTs dan MA) yang memiliki ijin operasional . 4. Penggunaan Dana Dana Program BSM digunakan untuk keperluan pendukung biaya pendidikan siswa, meliputi: a. Pembelian buku dan alat tulis; b. Pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah;
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
160
c. Pembayaran transportasi ke madrasah; dan d. Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran di madrasah 5. Mekanisme Pelaksanaan a. Penetapan Kuota Bantuan Siswa Miskin 1) Kementerian Agama Pusat Kementerian Agama Pusat melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan kuota BSM pada masing-masing provinsi atau kabupaten/kota. 2) Kanwil Kementerian Agama Provinsi a)
Apabila alokasi anggaran BSM terdapat pada DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi, kuota BSM pada tiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan menginformasikannya ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
b) Kanwil Kementerian Agama Provinsi tidak perlu menetapkan kuota BSM di tiap kabupaten/ kota apabila kuota BSM telah teralokasikan pada DIPA Kantor Kementeri-an Agama kabupaten/ Kota. 3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan dan menginformasikan kuo-ta BSM dengan memprioritaskan jumlah siswa penerima KPS setiap madrasah swasta (MI, MTs dan MA) di wilayahnya. 4) Bagi madrasah negeri, pengalokasian kuota BSM berdasarkan alokasi yang terdapat pada DIPA satuan kerja masing-masing. b. Penetapan Penerima Bantuan Siswa Miskin 1. Madrasah a. Menginformasikan kepada siswa pemilik KPS yang belum terdaftar dan belum menerima BSM 2013 untuk membawa salinan KPS ke Madrasah beserta bukti tam-bahan seperti Kartu Keluarga atau surat keterangan dari RT yang menerangkan bahwa siswa adalah anggota keluarga (anak/cucu) dari orangtua yang tercantum namanya di KPS. b. Menetapkan seluruh siswa penerima KPS yang telah terdaftar dan telah menerima BSM tahun 2013 serta siswa penerima KPS yang baru melaporkan KPS ke madrasah c. Apabila masih terdapat siswa penerima KPS yang belum masuk ke dalam usulan siswa calon penerima BSM maka madrasah mengajukan kuota tambahan ke Kanke-menag Kabupaten/Kota. d. Apabila kuota masih tersedia, Madrasah menyeleksi dan menetapkan calon peneri-ma BSM yang berasal dari Form Usulan
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
161
Madrasah dengan memprioritaskan siswa peserta Program Keluarga Harapan (PKH), siswa yang berasal dari panti sosial/panti asuhan yang dikelola oleh Kementerian Sosial , siswa yang mengalami musibah bencana alam, siswa yang terancam putus putus sekolah akibat kesulitan biaya, siswa yatim dan/piatu serta pertimbangan lain sesuai kriteria di atas. (Form BSM-04). e. Membuat SK Penetapan Siswa Calon Penerima BSM, berita acara surat keputusan serta Rekapitulasi Siswa Calon Penerima BSM (Form BSM-01, 02 dan 05) f. Mengirim seluruh salinan form ke Kankemenag Kabupaten/Kota. g. Bagi Madrasah Negeri yang memiliki anggaran BSM menetapkan siswa penerima BSM sesuai dengan Form BSM-01A, 02, 03 04 dan 05 dan menyampaikannya ke Kankemenag Kabupaten/Kota. h. Madrasah Negeri melakukan revisi anggaran Bantuan Siswa Miskin apabila masih terdapat siswa penerima KPS yang belum masuk ke dalam usulan siswa calon pen-erima BSM. i. Madrasah membuat pengumuman tentang penerimaan dana BSM (Form BSM-14). 2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota a. Apabila anggaran BSM dialokasikan Kementerian Agama Provinsi. 1) Merekapitulasi usulan madrasah swasta.
siswa
calon
pada
DIPA
penerima
Kanwil
BSM
dari
2) Menetapkan seluruh penerima BSM yang berasal dari usulan Kartu (Form BSM-07) dan apabila kuota masih tersedia Kankemenag Kabupaten/Kota dapat men-gusulkan penerima BSM dari usulan madrasah-non kartu (Form BSM-08). 3) Apabila kuota tidak mencukupi dan masih ada siswa penerima KPS yang belum ma-suk ke dalam usulan siswa calon penerima BSM maka Kankemenag Kabupaten/Kota segera mengajukan kuota tambahan ke Kanwil Kemenag Provinsi. 4) Menerbitkan SK Daftar Siswa Calon Penerima BSM serta Rekapitulasi Siswa Calon Penerima BSM (Form BSM-06 dan 09). 5) Mengirimkan seluruh salinan form ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi. b. Apabila anggaran BSM dialokasikan Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.
pada
DIPA
Kantor
1) Merekapitulasi usulan siswa calon penerima BSM dari madrasah swasta. 2) Menetapkan seluruh calon penerima BSM yang berasal dari usulan Kartu (Form BSM-07) sebagai penerima BSM dan apabila
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
162
kuota masih tersedia Kankemenag Kabupaten/Kota juga menetapkan calon penerima BSM dari usulan madrasah-non kartu (Form BSM-08) sebagai penerima BSM. 3) Kankemenag melakukan revisi anggaran Bantuan Siswa Miskin melakukan revisi anggaran Bantuan Siswa Miskin apabila masih terdapat siswa penerima KPS yang belum masuk ke dalam usulan siswa calon penerima BSM. 4) Menerbitkan SK Daftar Siswa Penerima BSM serta Rekapitulasi Siswa Penerima BSM (Form BSM-06A dan 09). 5) Mengirimkan seluruh salinan form ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi. 3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi a. Merekapitulasi usulan siswa Kankemenag Kabupaten/Kota.
calon
penerima
BSM
dari
b. Menetapkan seluruh calon penerima BSM yang berasal dari usulan Kartu (Form BSM-11) sebagai penerima BSM dan apabila kuota masih tersedia Kanwil Kemenag Provinsi juga menetapkan calon penerima BSM dari usulan madrasah-non kartu (Form BSM-12) sebagai penerima BSM. c. Kanwil Kemenag Provinsi melakukan revisi anggaran Bantuan Siswa Miskin apabila masih terdapat siswa penerima KPS yang belum masuk ke dalam usulan siswa calon penerima BSM. d. Menerbitkan SK Penerima BSM serta Rekapitulasi Siswa Penerima BSM (Form BSM-10 dan 13) kemudian mengirimkan salinan surat keputusan penerima BSM ke Kankemenag kabupaten/ Kota untuk diteruskan ke madrasah sebagai informasi kepada siswa penerima BSM. e. Mengirim seluruh salinan form kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq Direktur Pendidikan Madrasah dalam bentuk soft file melalui e-mail
[email protected] sebagai database siswa penerima BSM di lingkungan Kemen-terian Agama. c. Pembatalan Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin Pemberian dana Bantuan Siswa Miskin dapat dibatalkan jika siswa penerima BSM :
Berhenti sekolah;
Telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal;
Mengkonsumsi minuman keras/narkoba atau sejenisnya;
Mengundurkan diri;
Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin;
Meninggal dunia.
www.peraturan.go.id
163
2014, No.1427
Kepala Madrasah bertanggung jawab dan berwenang untuk membatalkan Bantuan Siswa Miskin serta memilih siswa penggantinya bila masih didapati siswa yang memiliki kriteria dan ketentuan siswa miskin. Keputusan penetapan pengganti tersebut harus segera dikirimkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk segera diterbitkan Keputusan Pengganti. Keputusan Pengganti tersebut dijadikan dasar bagi madrasah un-tuk pengalihan penyaluran dana BSM ke siswa. Bagi madrasah negeri dapat melakukan proses penggantian melalui mekanisme persetujuan bersama dengan komite madrasah 6. Penyaluran Bantuan Siswa Miskin a. Mekanisme Penyaluran Bantuan Siswa Miskin Penyaluran BSM yang disalurkan dalam bentuk uang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) kepada penerima bantuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara /Lembaga. Penyaluran BSM dapat dilakukan dengan cara : 1) Dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening penerima bantuan sosial pada bank/pos; 2) Dalam hal ini dana dari DIPA Satker oleh KPPN langsung ditransfer ke rekening siswa penerima BSM. 3) Dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening Bank/Pos penyalur; Dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuka rekening pada bank/pos penyalur dengan mengajukan izin pembukaan rekening pada bank/pos penyalur me-lalui Sekretariat Jenderal Kementerian Agama ke Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Penyaluran dana BSM sebagaimana dimaksud pada point 2 dapat disalurkan kepada penerima BSM dengan cara :
Pemindahbukuan dari rekening bank/pos penyalur ke rekening siswa penerima BSM;
Pemberian uang tunai dari rekening bank/pos penyalur kepada penerima BSM oleh petugas bank/pos penyalur.
Untuk siswa madrasah swasta pencairan dana BSM dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang memiliki alokasi anggaran BSM pada DIPA nya atau oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang memiliki alokasi anggaran BSM pada DIPA kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sedangkan bagi madrasah negeri yang memiliki DIPA dan telah mengalokasikan anggaran BSM, melakukan pencairan secara mandiri sesuai ketentuan.
Pengunaan rekening penerima BSM adalah rekening atas nama siswa. Penggunaan rekening madrasah tidak diperkenankan sebagai rekening penerima BSM untuk siswa
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
164
Penjelasan tentang mekanisme penyaluran BSM, sebagai berikut : 1. Dari rekening kas umum negara ke rekening penerima BSM pada bank/pos Tahapan yang dilakukan pada cara ini, sebagai berikut : a. Memastikan kepemilikan rekening di bank/pos penyalur untuk siswa yang telah ditetapkan sebagai calon penerima BSM. b. Mengajukan SPM ke KPPN setempat disertai salinan SK Penetapan Penerima BSM serta rekapitulasi penerima BSM. c. KPPN mentransfer dana ke rekening siswa. 2. Penyaluran Melalui Bank/Pos Penyalur Bagi satuan kerja yang akan menyalurkan dana BSM melalui Bank/Pos Penyalur harus menyampaikan permohonan izin pembukaan rekening penyaluran dana tersebut ke Dirjen Perbendaharaan-Kementerian Keuangan melalui Kementerian Agama. Bagi Madrasah Negeri yang akan menyampaikan permohonan izin atas pembukaan reken-ing tersebut dilakukan secara kolektif melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan tetap menyertakan Lembar Pernyataan Penggunaan Rekening. Proses pengajuan ini dilakukan setelah dilakukannya Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Bank/Pos penyalur tentang penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin sesuai dengan ke-tentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Isi Perjanjian Kerjasama harus sesuai dengan ketentuan. Adapun tahapan proses penyaluran melalui bank/pos penyalur sebagai berikut: a. Memastikan kepemilikan rekening bank/pos yang dimiliki oleh siswa. Bagi siswa yang belum memiliki rekening dapat membuat rekening pada bank secara mandiri atau dapat dibuat secara kolektif oleh Satuan Kerja yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Bank/Pos Penyalur dalam penyaluran dana BSM. b. Membuat dokumen pengajuan SPP dilampiri surat persetujuan penggunaan rekening penyalur dan daftar siswa penerima dana BSM. Dalam hal proses pengajuan SPM, pencantuman nomor rekening menggunakan nomor rekening penyaluran da-na BSM Satuan Kerja sambil menunggu proses penerbitan rekening selesai. c. Mengajukan SPM ke KPPN Kementerian Keuangan.
disertai
surat
izin
yang
dikeluarkan
d. KPPN menyalurkan dana BSM ke rekening bank/Pos penyalur. e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota/ Madrasah Negeri menyampaikan daftar siswa penerima BSM ke Bank/Pos Penyalur. f. Bank/Pos penyalur menyalurkan dana BSM ke rekening siswa. Proses penyaluran dana dari rekening penyalur dana Program BSM ke rekening siswa maksimal 30 hari sejak dana diterima dan dibukukan di rekening
www.peraturan.go.id
165
2014, No.1427
penyalur dana Program BSM. Bila dana Program BSM tidak disalurkan dalam batas waktu tersebut harus dikem-balikan ke kas negara, untuk diajukan kembali sisa dana tersebut sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. g. Bank/Pos Penyalur melaporkan penyaluran dana BSM secara berkala kepada Satu-an Kerja sesuai perjanjian kerjasama. h. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota/Madrasah Negeri menyampaikan informasi kepada madrasah tentang daftar siswa penerima dana BSM.
B. Tahapan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin
C. Pengambilan Dana Dana Bantuan Siswa Miskin disalurkan dan diterima langsung oleh siswa penerima ban-tuan. Dalam hal pengambilan nilai manfaat Bantuan Siswa
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
166
Misikin, siswa mendatangi Bank/Pos Penyalur terdekat dengan ditemani orangtua/guru bila diperlukan. Satker yang menyalurkan dana BSM dengan menggunakan Bank/Pos Penyalur dapat diberikan secara tunai oleh petugas Bank/Pos penyalur sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disetujui. Pengambilan dana BSM dapat dilakukan secara kolektif dengan memberikan kuasa kepa-da madrasah apabila mengalami kendala: 1. Bank/Pos penyalur berada jauh dari madrasah/rumah siswa sehingga membutuhkan biaya yang terlalu mahal. 2. Faktor geografis daerah yang dapat mengancam keselamatan menuju Bank/Pos Penya-lur. Pihak Madrasah selaku penerima kuasa harus segera menyerahkan dana BSM kepada siswa atau orang tua yang bersangkutan dan membuat daftar penerimaan pengambilan dana BSM sesuai dengan jumlah manfaat yang seharusnya diterima oleh masing-masing siswa/orangtua dan ditandatangani siswa atau orang tua sebagai bukti penerimaan. TIM PELAKSANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantuan Siswa Miskin yang terdiri dari : A. Tim Pelaksana BSM Pusat Terdiri atas unsur Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Is-lam, dan mempunyai tugas : 1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana BSM Provinsi. 2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi ke Kanwil Kemneterian Agama Provinsi tentang program BSM dengan mekanisme Penetapan Sasaran Berbasis Rumah Tangga, melalui pemberian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban program pemberian BSM. 4. Menyusun laporan dan realisasi BSM. 5. Melaporkan pelaksanaan dan realisasi BSM kepada Menteri Agama RI melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan kepada instansi terkait (UKP4). 6. Berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait. 7. Mengelola program BSM secara bertanggungjawab dan transparan. B. Tim Pelaksana BSM Provinsi Terdiri dari unsur Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kantor Wilayah Ke-menterian Agama Provinsi dan mempunyai tugas :
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
167
1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana BSM Kabupaten/kota, Bank/Pos Penyalur. 2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi ke Kantor Kementerian Agama Kabupat-en/Kota tentang program BSM dengan mekanisme Penetapan Sasaran Berbasis Ru-mah Tangga, melalui pemberian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan. 3. Menyusun dan menetapkan rekapitulasi siswa penerima BSM yang berasal dari usul-an melalui KPS maupun usulan madrasah (non kartu). 4. Menetapkan siswa penerima BSM. Petunjuk Teknis Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun 2014 5.
Menyalurkan dana BSM apabila anggaran BSM terdapat pada DIPA Kanwil Kemen-terian Agama Provinsi.
6.
Menyusun laporan pelaksanaan dan realisasi BSM.
7.
Melaporkan pelaksanaan dan realisasi BSM dengan lampiran form terkait dengan pelaksanaan BSM dalam bentuk soft copy ke Direktur Pendidikan Madrasah melalui surat elektronik.
8.
Melakukan monitoring pemberian BSM.
9.
Memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat .
dan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
program
10. Mengelola program secara bertanggungjawab dan transparan. C. Tim Pelaksana BSM Kabupaten/Kota Terdiri dari unsur Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan mempunyai tugas : 1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana BSM Madrasah. 2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi ke madrasah tentang program BSM dengan mekanisme Penetapan Sasaran Berbasis Rumah Tangga, melalui pemberian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan. 3. Menyusun dan menetapkan rekapitulasi siswa calon penerima BSM yang berasal dari usulan melalui KPS maupun usulan madrasah (non kartu). 4. Menetapkan siswa penerima BSM apabila anggaran BSM terdapat pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupten/Kota. 5. Menyalurkan dana BSM apabila anggaran BSM terdapat pada DIPA Kantor Kemen-terian Agama Kabupaten/Kota. 6. Menyusun laporan pelaksanaan dan realisasi BSM.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
168
7. Melaporkan pelaksanaan dan realisasi BSM dengan lampiran form terkait dengan pelaksanaan BSM dalam bentuk soft copy ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberian BSMtingkat kabupaten/kota dan menyerahkan hasil monitoring dan evaluasi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama. 9. Memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat . 10 Mengelola program secara bertanggungjawab dan transparan D. Tim Pelaksana BSM Madrasah Terdiri dari unsur madrasah negeri dan swasta dan mempunyai tugas : 1.
Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana BSM Kabupaten/Kota.
2.
Mensosialisasikan program BSM dengan mekanisme Penetapan Sasaran Berbasis Rumah Tangga, melalui pemberian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan kepada siswa dan orangtua.
3.
Mengadakan seleksi calon penerima BSM sesuai kriteria dan ketentuan.
4.
Mendata siswa calon penerima BSM.
5.
Membuat surat penetapan usulan calon penerima BSM yang berasal dari usulan me-lalui KPS dan/atau usulan madrasah (non kartu) yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan Komite Sekolah.
6.
Mengirim seluruh salinan form usulan siwa calon penerima ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota.
7.
Bagi madrasah negeri : a. Menetapkan siswa penerima BSM; b. Menyalurkan BSM; c. Menyusun laporan pelaksanaan dan realisasi BSM.
8.
Mengumumkan penerimaan dana BSM pada papan pengumuman.
9.
Mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan BSM di madrasah.
10. Menginformasikan kepada siswa penerima BSM apabila dana bantuan siswa miskin sudah dapat diambil di Bank/Pos Penyalur serta memberikan arahan pemanfaatan dana BSM. 11. Menyusun laporan pelaksanaan BSM berkenaan dengan jumlah penerima bantuan. 12. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada orangtua siswa penerima BSM tentang penyaluran serta cara pengambilan BSM. 13. Diharuskan mengelola program secara bertanggungjawab dan transparan.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
169
PROSES BISNIS KLASTER II PNPM (PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor.10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menetapkan 3 (tiga) kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagai instrument percepatan penanggulangan kemiskinan nasional. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat/ Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)yang termasuk dalam Klaster 2 terdiri dari 12 program penanggulangan kemiskinan dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh berbagai kementerian/ lembaga. 1. Definisi PNPM Mandiri (what) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (Klaster 2) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaikitata pemerintahan daerah dan menciptakan aset untuk kelompok miskin. Program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat dicirikan dengan: a) menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat; b) melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; dan c) kegiatan program dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai PNPM Mandiri dapat dikategorikan atas : a. PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyrakat berbasis kewilayahan seperti PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), PNPM Infrastruktur
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
170
Perdesaan (PPIP) dan PNPM daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) yang telah selesai tahun 2012. b. PNPM Penguatan : terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait dengan capaian tertentu. Termasuk dalam PNPM penguatan adalah PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP), PNPM Kelautan dan Perikanan (KP), PNPM Pariwisata, PNPM Generasi, PNPM Green Kecamatan Development Program (G-KDP), PNPM Neigbourhood Development (ND), PNPM Perumahan dan Permukiman c. Jumlah Program yang Tergabung Dalam PNPM Mandiri PNPM Mandiri terdiri dari 12 (duabelas) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana Tabel dibawah ini : Tabel Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat/PNPM Mandiri dan Penerima Manfaatnya
Pemberdayaan
No
Program
Sasaran
1
PNPM Mandiri Perdesaan
Kelompok Masyarakat Perdesaan
2
PNPM Mandiri Perkotaan
Kelompok MasyarakatPerkotaan
3
PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (Berakhir Tahun 2012)
Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal dan Khusus (Bencana, Konflik dll)
4
Rural Infrastructur Support (RIS PNPM)
Kelompok Masyarakat Perdesaan
5
PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW)
Kelompok Masyarakat Perdesaan
6
PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP)
Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan
7
PNPM Kelautan dan Perikanan (KP)
Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut
8
PNPM Pariwisata
Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial
9
PNPM Generasi
Kelompok Masyarakat Perdesaan
10
PNPM Green Kecamatan Development Program (G-KDP)
Kelompok Masyarakat Perdesaan
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
171
11
PNPM Neigbourhood Development (ND)
elompok Masyarakat Perkotaan
12
PNPM Perumahan dan Permukiman
Masyarakat Perdesaan da Perkotaan
2. Tujuan PNPM Mandiri(why) Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Adapun yang menjadi tujuan khususnya adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya partisipasi da kesempatan kerja masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan representative, dan akuntabel.
masyarakat
yang
mengakar,
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor). 4. Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upayaupaya penanggulangan kemiskinan. 5. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. 6. Meningkatnya modal social masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi social dan budaya serta untuk melestarikan kearifan local. 7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. 3. Strategi PNPM Mandiri Strategi PNPM Mandiri terdiri atas: a. Strategi Dasar 1. Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
untuk
meningkatkan
2. Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersamasama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. 3. Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif. b. Strategi Operasional
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
172
1. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis. 2. Menguatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola programprogram penanggulangan kemiskinan di wilayahnya; 3. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel. 4. Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas.
dan
kegiatan
5. Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. 6. Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan. c. Prinsip Dasar PNPM Mandiri PNPM-Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini: 1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya. 2. Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiata pembangunan secara swakelola. 3. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. 4. Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. 5. Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan. 6. Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan. 7. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. 8. Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
173
dipertanggunggugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. 9. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas. 10. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. 11. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. 12. Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. d. PendekatanPNPM Mandiri Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan: 1. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program. 2.
Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
3. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif. 4. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis. 5. Melalui proses pemberdayaan kemandirian, dan keberlanjutan.
yang
terdiri
atas
pembelajaran,
e. Dasar Hukum PNPM Mandiri Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut: Sistem Pemerintahan Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
174
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Sistem Perencanaan Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 3. Peraturan Presiden Nomor. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009. 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 6.
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Sistem Keuangan Negara Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
175
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah;
2003
tentang
Pedoman
7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor.005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. f.
Komponen Program PNPM Mandiri Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut: Pengembangan
Masyarakat
Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya. Bantuan Langsung
Masyarakat
Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
176
peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program. g. Ruang Lingkup Kegiatan PNPM-Mandiri Ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi: 1. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya; 2. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini; 3. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs; 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik. h. Harmonisasi
Program
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri dilakukan harmonisasi pada aspek-aspek sebagai berikut: Pemilihan sasaran Harmonisasi sasaran ditujukan untuk memadukan aspek wilayah dan kelompok masyarakat penerima manfaat. Lokasi PNPM Mandiri diutamakan pada kecamatan yang memiliki kriteria berikut: a) memiliki jumlah penduduk miskin cukup besar, b) tingkat pelayanan dasar rendah, c) tingkat kapasitas fiskal rendah, dan d) memiliki desa/kelurahan tertinggal. Penentuan lokasi PNPM-Inti ditetapkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri.Lokasi PNPMPenguatan diarahkan ke lokasi PNPM-Inti dengan mempertimbangkan usulan sektor dan daerah, efisiensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar kecamatan. Kelembagaan Masyarakat Harmonisasi kelembagaan masyarakat bertujuan untuk: Mewujudkan kepemimpinan masyarakat yang terpercaya, berbasis nilai,
dan mengakar. Efisiensi tata kelola. Efektifitas program penanggulangan kemiskinan.
Mendorong kepemerintahan yang tanggap terhadap persoalan kemiskinan dan upaya penanggulangannya. PNPM Mandiri diarahkan menggunakan dan mengembangkan secara optimal kelembagaan
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
177
masyarakat yang telah ada, sepanjang disepakati masyarakat dan bersifat terbuka bagi seluruh warga. Dimensi kelembagaan masyarakat meliputi proses pengambilan keputusan dan tindakan kolektif, organisasi, serta aturan main. Harmonisasi kelembagaan dilakukan melalui: Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan yang telah ada
dengan cara meningkatkan kapasitas pengelola, memperbaiki kinerja dan etika lembaga, dan meningkatkan tingkat keterwakilan berbagai lembaga yang ada. Peningkatan kerjasama antar desa/kelurahan. Musyawarah Antar Desa/
Kelurahan merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan antar desa/kelurahan. Konsolidasi organisasi pelaksana program sektor yang bersifat ad-hocdan koordinasi berbagai kelompok masyarakat yang ada oleh lembaga keswadayaan masyarakat di desa/kelurahan. Pendanaan Harmonisasi berbagai sumber pendanaan PNPM Mandiri bertujuan untuk efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.Harmonisasi pendanaan dikoordinasikan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri, Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta lembaga masyarakat. Harmonisasi pendanaan dilakukan dengan cara konsolidasi berbagai sumber dan penggunaan dana, pembiayaan aktivitas yang tidak tumpang tindih, serta distribusi pelaku dan fungsi kinerja program. Pelaksanaan Harmonisasi pelaksaan PNPM Mandiri dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat mengacu pada strategi, prinsip, pendekatan, dan dasar hukum PNPM Mandiri; 2. Pelaksanaan kegiatan kecamatan berdasar pada visi/rencana kerja (renja) kecamatan, sedangkan desa/kelurahan berdasar pada hasil perencanaan masyarakat. 3. Lokasi PNPM-Penguatan diarahkan ke lokasi PNPM-Inti. Untuk itu perlu dilakukan serangkaian konsolidasi data, informasi rencana dan kegiatan serta sasaran, agar harmonisasi pelaksanaan program dapat terjadi; 4. Pengembangan sistem basis data dan informasi PNPM Mandiri yang dilakukan secara terintegrasi dan terbuka antar berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk PNPM-Penguatan; 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berdasar pada metodologi dan indicator keberhasilan, serta kerangka kerja dan waktu yang dikembangkan oleh PNPM Mandiri; 6. Pemenuhan kebutuhan fasilitator beserta pembagian tugas dan fungsi antara tenaga fasilitator masyarakat dan penyuluh teknis lapangan.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
178
Pemenuhan kebutuhan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab PNPM-Inti. Sedangkan untuk penyuluh teknis lapangan dapat disediakan oleh sektor; g. Pengembangan dan standarisasi kurikulum, modul pelatihan, dan kompetensi pemandu yang mengacu pada pedoman pelaksanaan pelatihan PNPM Mandiri; 7. Pengelolaan pengaduan masyarakat yang mengacu pada pedoman pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat PNPM Mandiri; 8. Strategi sosialisasi dan komunikasi yang mengacu pada strategi sosialisasi dan komunikasi PNPM Mandiri; 9. Sinkronisasi perencanaan sektoral tahun anggaran 2009 dengan hasil perencanaan partisipatif PNPM Mandiri tahun 2007 yang dilaksanakan pada tahun 2008 (mekanisme musrenbang). i. Pengelolaan Program PNPM Mandiri Pengelolaan PNPM Mandiri terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Persiapan Persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri di pusat dikoordinasikan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri yang meliputi antara lain kebijakan umum dan pengembangan program, penetapan lokasi, strategi komunikasi, pengembangan sistem informasi, serta monitoring dan evaluasi. Persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri di daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi provinsi dan kabupaten/kota, yang meliputi antara lain menyediakan kontribusi dana yang berasal dari anggaran daerah, membentuk Sekretariat Tim Koordinasi PNPM Mandiri, serta membentuk Satuan Kerja Pelaksanaan Program. Penyelenggaraan proses seleksi, pelatihan, dan penempatan tenaga-tenaga konsultan dan fasilitator dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait bersama dengan daerah berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh satuan kerja masing-masing program PNPM Mandiri. Perencanaan Partisipatif Perencanaan partisipatif adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan masyarakat, swasta, dan pemerintah sesuai fungsinya masing-masing. Mekanisme perencanaan partisipatif terdiri atas perencanaan di desa/kelurahan, antar desa/kelurahan (kecamatan), serta perencanaan koordinatif di kabupaten/kota. Perencanaan Partisipatif di Desa/Kelurahan Perencanaan partisipatif bertujuan untuk memberikan ruang seluasluasnya kepada warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terutama rumah tangga miskin untuk terlibat secara aktif dalam penggalian gagasan atau identifikasi kebutuhan dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan partisipatif dapat diketahui dari jumlah warga yang hadir, kualitas pendapat/gagasan/usulan, serta dokumen perencanaan yang diputuskan. Perencanaan partisipatif di desa/kelurahan dimulai
www.peraturan.go.id
179
2014, No.1427
dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi di masyarakat; pertemuan masyarakat; refleksi kemiskinan; pemetaan swadaya untuk identifikasi masalah, potensi, dan kebutuhan; pengorganisasian masyarakat; dan penyusunan rencana dan program yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama. Rencana kegiatan pembangunan tersebut dituangkan ke dalam dokumen rencana pembangunan desa/kelurahan jangka menengah (PJM) dan rencana tahunan serta rencana strategis (renstra) pembangunan desa/kelurahan.Dokumen hasil perencanaan partisipatif PNPM Mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen musrenbang desa/kelurahan untuk diteruskan ke musrenbang di tingkat lebih lanjut. Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Perencanaan partisipatif di kecamatan bertujuan untuk menyusun prioritas kegiatan antar desa/kelurahan berdasarkan hasil perencanaan partisipatif di desa/kelurahan, sekaligus mensinergikannya dengan rencana pembangunan kabupaten/kota.Prioritas hasil perencanaan pembangunan partisipatif PNPM Mandiri dan musrenbang desa/kelurahan menjadi prioritas untuk dibiayai dengan sumber pendanaan kecamatan. Prioritas tersebut disusun dalam dokumen rencana kerja (renja) kecamatan dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan seperti Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).Renja tersebut selanjutnya menjadi dokumen Musrenbang Kecamatan untuk diproses pada tingkat perencanaan selanjutnya.Hasil perencanaan kecamatan bukan sekedar kompilasi usulan desa, namun juga memuat rencana antar desa/kelurahan yang pembahasannya melibatkan seluruh komponen masyarakat. Peserta Musrenbang kecamatan Dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, dipilih perwakilan dari masing-masing desa/kelurahan untuk menjadi mitra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan prioritas pembangunan kecamatan. Representasi desa/kelurahan yang telah dipilih dalam Musrenbang kecamatan, ditetapkan sebagai delegasi atau utusan perwakilan masyarakat kecamatan yang akan ikut dalam forum SKPD dan musrenbang kabupaten/kota. Dalam penentuan perwakilan, harus terdapat perwakilan perempuan. Agar berbagai usulan hasil perencanaan partisipatif dapat direalisasikan, seluruh proses perencanaan partisipatif di kecamatan diupayakan melibatkan anggota legislatif. Perencanaan Koordinatif di Kabupaten/Kota Rencana kegiatan antar desa/kelurahan dan/atau antar kecamatan yang memerlukan penanganan pada tingkat lebih lanjut disampaikan ke kabupaten/kota oleh delegasi kecamatan untuk dibahas dalam Forum SKPD.Di dalam Forum SKPD, Rencana Kerja Masyarakat tersebut menjadi prioritas untuk disinkronkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.Renja SKPD yang telah memuat usulan masyarakat selanjutnya menjadi bahan
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
180
penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam Musrenbang kabupaten/kota yang juga dihadiri oleh delegasi kecamatan. j. Pelaksanaan
Kegiatan Program PNPM Mandiri
Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator atau konsultan. Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah proses perencanaan selesai dan telah ada keputusan tentang pengalokasian dana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan, pencairan atau pengajuan dana, pengerahan tenaga kerja, pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Personil tim pengelola kegiatan yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat, bertanggung jawab dalam realisasi fisik, keuangan, serta administrasi kegiatan/pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana. Pada pelaksanaan kegiatan secara swakelola, apabila dibutuhkan barang/jasa berupa bahan, alat, dan tenaga ahli (konsultan) perseorangan yang tidak dapat disediakan atau tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka dinas teknis terkait dapat membantu masyarakat untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan harus diperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, adil, dan bertanggung jawab. 1. Efisiensi diwujudkan dalam bentuk mencari dan membandingkan harga barang/jasa untuk kualitas yang sama/setara, serta memilih harga yang terendah sesuai kebutuhan.Untuk mendapatkan harga yang terendah, masyarakat dapat melakukan pengadaan langsung kepada sumber penghasil barang/jasa, seperti pabrikan atau distributor/agen resmi atau pangkalan pasir/batu (dalam hal kegiatan fisik), dan sedapat mungkin menghindari pengadaan barang/jasa melalui perantara yang tidak memberikan nilai tambah. 2. Efektivitas diwujudkan dalam bentuk pengadaan barang/jasa oleh masyarakat harus dilakukan secara tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. 3. Keterbukaan diwujudkan dalam bentuk publikasi sekurangkurangnya pada papan pengumuman di lokasi pelaksanaan kegiatan yang mudah dilihat dan di secretariat pelaksana kegiatan dengan mencantumkan jenis kegiatan, besaran dana, penyedia barang/jasa di atas Rp 50 juta, waktu pelaksanaan, dan penanggungjawab kegiatan sehingga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, memonitor, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan. 4. Keadilan diwujudkan dalam bentuk partisipasi setiap komponen masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari hasil kegiatan tersebut. 5. Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk setiap pengeluaran dana dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kegiatan dapat
www.peraturan.go.id
181
2014, No.1427
dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, seperti pencatatan penerimaan dan pengeluaran, kuitansi pembelian dan bukti pembayaran honor, maupun secara teknis seperti kuantitas dan kualitas barang/jasa sesuai dengan rencana. k. Pengendalian Program Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul. Untuk mendukung pengendalian pelaksanaan PNPM Mandiri, sistem pemantauan dan pengawasan yang dilakukan meliputi: 1. Pemantauan dan pemeriksaan partisipatif oleh masyarakat – Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pemeriksaan dari mulai perencanaan partisipatif tingkat desa hingga kabupaten/kota dan pelaksanaan PNPM Mandiri. 2. Pemantauan dan pemeriksaan oleh Pemerintah – Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan PNPM Mandiri dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan dana dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program. 3. Pemantauan dan pengawasan oleh Konsultan dan Fasilitator – Pemantauan dan pengawasan oleh konsultan akan dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional, regional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan memanfaatkan sistem informasi pengelolaan program dan kunjungan rutin ke lokasi program. Pengawasan melekat juga dilakukan oleh fasilitator dalam setiap tahapan pengelolaan program dengan maksud agar perbaikan dan penyesuaian pelaksanaan program dapat dilakukan dengan segera. 4. Pemantauan independen oleh berbagai pihak lainnya – PNPM Mandiri membuka kesempatan bagi berbagai pihak, antara lain, LSM, universitas, wartawan yang ingin melakukan pemantauan secara independen terhadap PNPM Mandiri dan melaporkan temuannya kepada proyek atau instansi terkait yang berwenang. 5. Kajian Keuangan dan Audit – Untuk mengantisipasi dan memastikan ada atau tidaknya penyimpangan penggunaan dana, maka Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) sebagai lembaga audit milik pemerintah akan melakukan pemeriksaan secara rutin di beberapa lokasi yang dipilih secara acak. Mekanisme pemantauan lebih lanjut akan diatur dalam pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri. l. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pengaduan persoalan dan pertanyaan dari masyarakat, pelaku program, pemerintah, kelompok peduli, dan lainnya terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip pengelolaan pengaduan masyarakat adalah berjenjang yaitu
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
182
penanganan pengaduan mulai pada tingkat yang terdekat dengan lokasi pengaduan,agar penanganan dilakukan sesegera dan sedekat mungkin dari lokasi pengaduan. m. Evaluasi Program Dilaksanakan Evaluasi program bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka PNPM Mandiri terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala, baik oleh pengelola program maupun pihak independen seperti antara lain LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sebagainya. Kegiatan evaluasi ini perlu disusun secara sistematis, obyektif, dan transparan.Kegiatan evaluasi dilakukan berdasarkan laporan, hasil pengawasan, dan pengaduan dari berbagai pihak. Mekanisme evaluasi lebih lanjut akan diatur dalam pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri. n. Pelaksanaan
Pelaporan PNPM Mandiri
Pelaporan PNPM Mandiri dilaksanakan secara berkala dan berjenjang melalui jalur strukturalv(perangkat pemerintah) dan jalur fungsional (konsultan dan fasilitator) guna menjamin aliran informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada setiap pemangku kepentingan. Yang dimaksud berkala adalah setiap periode waktu tertentu, sedangkan berjenjang adalah dari satuan unit kerja tingkat masyarakat sampai tingkat Tim Pengendali PNPM Mandiri.Sistem dan mekanisme pelaporan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis operasional masing-masing program. o. Struktur Kelembagaan PNPM Mandiri Kelembagaan PNPM Mandiri pada hakekatnya bertujuan untuk penguatan terhadap hak kepemilikan dan memberi kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengerjakan aktivitas, khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
183
Gambar Struktur Kelembagaan PNPM Mandiri
p. Sumber Dana PNPM Mandiri Sumber dana pelaksanaan PNPM Mandiri berasal dari: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang bersumber dari Rupiahv Murni maupun dari pinjaman/hibah; 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, terutama untukvmendukung penyediaan dana pendamping bagi kabupaten dengan kapasitas fiscal rendah; 3. APBD Kabupaten/Kota sebagai dana pendamping, dengan ketentuan minimal 20 (dua puluh) persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal rendah dan minimal 50 (lima puluh) persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal menengah ke atas dari total BLM di kabupaten/kota; 4. Kontribusi swasta sebagai perwujudan perusahaan (Corporate Social Responsibility);
tanggung
jawab
sosial
5. Swadaya masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan individu/kelompok peduli lainnya).
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
184
q. Pengelolaan Keuangan Dalam PNPM Mandiri Pengelolaan keuangan dalam PNPM Mandiri adalah sebagai berikut: Persiapan Penyaluran Dana Satker PNPM Mandiri di masing-masing tingkatan bertanggungjawab pada aktivitas pendanaan dan penyalurannya. Pembayaran dan penyaluran dana PNPM Mandiri untuk masing-masing komponen program dilakukan oleh Satker PNPM Mandiri dengan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ditunjuk, yang selanjutnya KPPN tersebut akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Pelaksana. Bank Pelaksana akan menyalurkan dana yang diminta langsung kepada rekening penerima. SPP dan SPM hanya akan diterbitkan oleh Satker PNPM Mandiri setelah dokumen-dokumen pendukung untuk pencairan dana dilengkapi dan diverifikasi oleh konsultan pendamping. Tata Cara Pencairan Dana Tata cara pencairan dana, baik APBN maupun APBD, mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Sedangkan, untuk pencairan dana yang bersumber dari luar negeri, baik pinjaman maupun hibah akan menggunakan mekanisme Rekening Khusus. Pemerintah Indonesia akan membuka Rekening Khusus yang dibuka di Bank Indonesia atau Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk menampung pencairan dana pinjaman dan hibah bagi pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri. Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan keuangan program dilakukan oleh Satker PNPM Mandiri mengikuti sistem dan prosedur akuntansi pemerintah. Satker PNPM Mandiri di Pusat membuat laporan konsolidasi pengelolaan keuangan program, baik untuk sumber dana yang berasal dari Rupiah Murni maupun bersumber dari Luar Negeri secara reguler. Sedangkan untuk Satker PNPM Mandiri di daerah harus membuat laporan konsolidasi pengelolaan keuangan program yang berisi laporan realisasi DIPA yang dikelolanya, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.Format dan bentuk laporan keuangan program yang akan dibuat Satker PNPM Mandiri harus mengikuti format dan bentuk yang disepakati antara pihak donor/pemberi pinjaman, Departemen Keuangan, Bappenas dan BPKP. Audit Satker PNPM Mandiri berkewajiban menyiapkan dan membuat laporan konsolidasipengelolaan keuangan program seperti dimaksud di atas untuk dilakukan auditoleh lembaga audit internal maupun eksternal. Auditor eksternal yang dipilih olehSatker PNPM Mandiri harus dari lembaga audit resmi yang disepakati.Unit Pengelola Kegiatan (UPK) atau organisasi masyarakat penerima bantuan,berkewajiban menyiapkan laporan keuangan/pembukuan dengan format danbentuk yang sudah disepakati oleh Satker PNPM Mandiri.Laporan keuangan/pembukuan tersebut harus tersedia setiap saat untuk diketahui oleh auditormaupun oleh masyarakat atau pihak-pihak yang ingin mengetahui.
www.peraturan.go.id
185
2014, No.1427
Transparansi Untuk menjaga transparansi pengelolaan kegiatan dan penggunaan dana BLM ditingkat masyarakat, maka Unit Pengelola Kegiatan (UPK) atau lembaga keswadayaanmasyarakat penerima bantuan diwajibkan untuk menyebarluaskan keputusan-keputusanyang telah ditetapkan, laporan posisi keuangan, kelompok pengelolakegiatan dan anggota penerima bantuan serta informasi-informasi lain, antara lain: (1) melalui papanpapan informasi di tempat-tempat strategis; (2) melalui forum-forum pertemuan rutin: (3) melalui media warga; (4) melalui audit tahunan; (5) melalui forum pertanggungjawaban laporan keuangan. Akuntabilitas Selain wajib menerapkan prinsip transparansi, proses pengambilan keputusan danpengelolaan kegiatan serta keuangan juga wajib berdasarkan prinsip akuntabilitasyang harus ditaati secara konsisten oleh semua pelaku PNPM Mandiri.Akuntabilitas ini pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepadasemua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan ataumenggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan, baik di tingkatprogram, daerah dan masyarakat. r. Pengelolaan Keuangan di Tingkat Masyarakat Masyarakat membuka dan mengelola rekening kolektif masyarakat dengan menerapkanprinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan oleh masyarakat menerapkan prinsip-prinsip akuntansi/ pembukuansederhana, dengan memisahkan penanggung jawab pengelolaan dana non-bergulir dandana bergulir.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
186
PROSES BISNIS KLASTER III Kredit Usaha Rakyat (KUR) Yang dimaksud dengan: a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usahaperorangan yang memenuhi kriteria: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memilikihasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,c. Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar. Kriterianya adalah: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,-s/d Rp. 10.000.000.000,- ( tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,d. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asaskekeluargaan. Lokasi pelaksanaan program KUR (where) Program KUR dilaksanakan di seluruh 33 Provinsi. Prosedur UMKMK mendapatkan KUR dari Bank Pelaksana UMKMK dapat mendapatkan KUR dari Bank Pelaksana dengan cara sebagai berikut : UMKMK
mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan melampiridokumen seperti legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan dansebagainya.
Bank
mengevaluasi/analisa permohonan UMKMK tersebut.
kelayakan
usaha
UMKMK
berdasarkan
Apabila
menurut Bank usaha UMKMK layak maka Bank menyetujui permohonan KUR. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
187
Bank dan UMKMK menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan. UMKMK wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada
Bank sampai lunas. Persyaratan umum bagi UMKMK untuk dapat menerima KUR dan Keputusan pemberian KUR Persyaratan umum untuk dapat menerima KUR bagi UMKMK adalah: 1. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah; 2. Diperbolehkan sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, KreditKendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya); 3. Bagi UMKMK yang masih tercatat Sistem Informasi Debitur BI, tetapi yang sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas dari Bank sebelumnya; 4. untuk KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana, sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur. Persyaratan umum bagi UMKMK untuk dapat menerima KUR Dokumen legalitas dan perizinan yang minimal ada pada saat debitur mengajukan KUR kepada Bank antara lain: 1. Identitas diri nasabah, seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dll. 2. Legalitas usaha, seperti akta pendirian, akta perubahan 3. Perzinan usaha, seperti SIU, TDP, SK Domisili, dll 4. Catatan pembukuan atau laporan keuangan 5. Salinan bukti agunan Debitur KUR yang sudah mendapatkan dan melunasi KUR diperbolehkan untuk mengajukan KUR kembali sepanjang masih belum bankable. Mekanisme pelaksanaan program KUR Mekanisme pelaksanaan KUR dapat digambarkan dalam skema berikut ini:
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
188
Mekanisme penyaluran KUR Mekanisme penyaluran KUR terdiri dari: 1. Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKMK 2. Tidak langsung, melalui lembaga linkage dengan pola executing 3. Tidak langsung, melalui lembaga linkage dengan pola channeling Skema penyaluran KUR yang dilakukan secara langsung ke UMKMK adalah sebagai berikut:
Keterangan: a = Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur KUR. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank Pelaksana, maka Debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit b = Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin
www.peraturan.go.id
189
2014, No.1427
Skema penyaluran KUR yang dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga linkage dengan pola executing adalah sebagai berikut:
Keterangan: a = Lembaga linkage mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank Pelaksana b = Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan analisa kelayakan. Apabila dinyatakan layak dan disetujui, maka Bank Pelaksanamenandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Lembaga Linkage. c = Bank Pelaksana mengajukan permintaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Penjamin. d = Lembaga Linkage menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKMK dari Lembaga Linkage. e = Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Lembaga Linkage. F = Lembaga Linkage bertanggungjawab terhadap pelunasan KUR kepada Bank Pelaksana. Skema penyaluran KUR yang dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga linkage dengan pola channeling adalah sebagai berikut:
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
190
Keterangan: a = Untuk mendapatkan kredit/pembiayaan dari Bank Pelaksana, UMKMK memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage untuk mengajukan kreditdan menjaminkan agunan kepada Bank Pelaksana; b = Lembaga Linkage mewakili UMKMK mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana. c = Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan analisa kelayakan. Apabila layak dan disetujui maka Bank Pelaksana: 1.
Berdasarkan kuasa dari Bank Pelaksana, maka Lembaga Linkage menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan UMKMK atau
2.
Berdasarkan kuasa dari UMKMK, maka Lembaga Linkage menandatanganiPerjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Bank Pelaksana.
d = Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin. e
=
Lembaga Linkage menerus pinjamkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKMK. Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana melalui Lembaga Linkage. UMKMK bertanggung jawab melunasi KUR kepada BankPelaksana.
Lembaga yang termasuk sebagai lembaga linkage Lembaga Linkage yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank,Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro. Ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga linkage pada pola executing Ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga linkage dengan pola executing adalah sebagai berikut: 1. Lembaga Linkage tersebut Pembiayaandari perbankan.
diperbolehkan
2. Lembaga Linkage tersebut tidak Pemerintah.
sedang
memperoleh
Kredit/
sedang memperoleh Kredit Program
3. Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkagemaksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan jangka waktu sesuai ketentuanKUR. 4. Suku bunga KUR dari Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage maksimal sebesar14 % efektif pertahun. 5. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari Lembaga Linkage kepada UMKMKditetapkan maksimal sebesar 22% efektif per tahun dan maksimal Rp 100 juta per debitur.
www.peraturan.go.id
191
2014, No.1427
6. Lembaga Linkage bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dariBank Pelaksana. 7. KUR yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah KUR yang diterima olehLembaga Linkage yang masih termasuk dalam kriteria terjamin sesuai dengan perjanjian kerjasama Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin. Ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga linkage pada pola channeling. Ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga linkage dengan pola channeling adalah sebagai berikut: 1. Lembaga Linkage diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dariperbankan maupun Kredit Program Pemerintah. 2. Jumlah KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana adalah sesuai dengan daftarnominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga Linkage. 3. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui Lembaga Linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Retail dan KUR Mikro. 4. Atas penyaluran KUR tersebut, Lembaga Linkage berhak memperoleh fee dari Bank Pelaksana yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan BankPelaksana. 5. Debitur KUR bertanggung-jawab atas pengembalian KUR. 6. Jumlah kredit yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yangditerima oleh Debitur KUR. Besarnya dana pinjaman (plafon) KUR yang dapat diperoleh UMKMK Plafon KUR yang dapat diperoleh UMKMK yaitu: 1. KUR Mikro: KUR yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 2. KUR Ritel: KUR yang diberikan dengan plafon diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jangka waktu yang dapat diberikan atas fasilitas KUR yang diterima debitur. Kepada debitur KUR dapat diberikan jangka waktu fasilitas KUR maksimal selama 3 tahun untuk modal kerja dan maksimal lima (5) tahun untuk investasi. Pemberian penambahan plafon dapat dilakukan tanpa menunggu pinjaman dilunasi, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Debitur yang bersangkutan masih belum dapat dikategorikan bankable. 2. Total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi Rp 5.000.000,- untuk KURMikro atau tidak melebihi sebesar Rp 500.000.000,- (untuk KUR Ritel atau tidak melebihi Rp.1.000.000.000 untuk KUR yang diberikan kepada Lembaga Linkage dengan pola executing.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
192
3. Ketentuan lainnya, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR Ritel atau KURmelalui Lembaga Linkage. Besarnya suku bunga KUR Suku bunga KUR Mikro maksimal sebesar atau setara 22% efektif per tahun dan suku bunga KUR Ritel maksimal sebesar atau setara 14% efektif per tahun. Besarnya agunan KUR UMKMK tetap menyerahkan agunan kepada Bank berupa: 1. Agunan Pokok yaitu kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai. 2. Agunan Tambahan sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana, misalnya sertifikat tanah, BPKB mobil, dan lain sebagainya. Kewajiban debitur KUR dan konsekuensi jika UMKMK tidak memenuhi kewajiban KUR Debitur KUR memiliki kewajiban sebagai berikut: 1. Memenuhi persyaratan KUR yang ada pada Bank Pelaksana 2. Menyerahkan agunan kepada Bank 3. Membayar kewajiban (pokok pinjaman dan bunga) atas KUR yang diterima sesuai repayment yang disepakati dengan Bank sampai kredit lunas. 4. Apabila debitur UMKMK tidak melunasi kewajiban KUR, maka: 5. Bank pelaksana akan melakukan penjualan agunan dan apabila nilai penjualan agunan masih tidak mencukup maka debitur masih wajib melunasi KUR. 6. Terdaftar sebagai debitur blacklist Bank Indonesia. Peranan kementerian teknis dalam penyaluran KUR dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kementerian teknis Kementerian Teknis mempunyai peranan dalam penyaluran KUR sebagai berikut: 1. Mempersiapkan UMKMK yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu,kelompok, kemitraan dan /atau cluster yang dapat dibiayai dengan KUR; 2. Menetapkan kebijakan dan menerimapenjaminan KUR;
prioritas
bidang
usaha
yang
akan
3. Melakukan pembinaan dan pendampingan UMKMK selama masa kredit/pembiayaan atau ketika usulan kredit/ pembiayaan UMKMK ditolak oleh BankPelaksana; 4. Memfasilitasi hubungan antara UMKMK dengan pihak lainnya seperti perusahaaninti/offtaker yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha. 5. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:
www.peraturan.go.id
193
2014, No.1427
Menyiapkan rencana kerja pendukung pelaksanaan KUR (penyiapan calon debitur KUR, pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan, sertapenyediaan fasilitasi dengan pihak lain, khususnya Pemerintah Daerah, yangmendukung kelancaran UMKMK;
Memasukkan rencana kerja pendukung pelaksanaan KUR sesuai tupoksinya dalamrancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) masing-masing, danmengusulkan penganggarannya;
Pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan perencanaan terkait pelaksanaan KURdapat dirumuskan dalam SOP tersendiri oleh Kementerian.
UMKMK yang merupakan binaan atau rekomendasi dari kementerian teknis dapat langsung disetujui permohonan KUR-nya apabila menurut Bank Pelaksana UMKMK tersebut dinyatakan layak dan memenuhi ketentuan dan persyaratan KUR, maka kepada UMKMK tersebut dapat diberikan KUR. KUR BUKAN merupakah hibah pemerintah kepada masyarakat. Sesuai dengan pengertian KUR sebelumnya disebutkan bahwa KUR adalah kredit/pembiayaan kepada UMKMK (Usaha MIkro, Kecil, Menengah dan Koperasi), sehingga UMKMK wajib mengembalikan dana pinjaman KUR tersebut kepada Bank pemberi KUR. Perlu dipahami bahwa uang KUR bukanlah dana dari pemerintah melainkan dana dari pihak perbankan, sehingga disalurkan melalui mekanisme perbankan dan juga harus dikembalikan sesuai ketentuan dari pihak perbankan.Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen) bersumber dari danaBank Pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat berupa giro, tabungan dandeposito. Manfaat KUR Bagi UMKMK, manfaat KUR adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Sementara bagi pemerintah, manfaat KUR adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Pengawasan pelaksanaan KUR Pemerintah melalui BPKP akan melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif dan Bank Indonesia akan mengawasi Bank Pelaksana dalam kapasitas sebagai pengawas bank. Tantangan umum dalam pelaksanaan Program KUR Tantangan yang umumnya dihadapi dalam penyelenggaraan program KUR adalah: 1. Masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyerapan kredit oleh UMKMK. Sebagai contoh, penyerapan KUR hingga Desember 2010 misalnya, masih dapat ditingkatkan. Dari total plafon KUR sebesar Rp. 17,23 Triliun, baru sekitar 46,7% atau sekitar 8,05 trliun yang terserap. Total debitur yang memperoleh KUR adalah 1.437.650 unit usaha. Meskipun angka-angka ini
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
194
membaik pada tahun 2011, akan tetapi hal ini masih tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaan program KUR. 2. Masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyaluran kredit ke berbagai sektor yang potensial. Sektor-sektor potensial seperti sektor pertanian dan industri pengolahan merupakan sektor-sektor yang berpotensi untuk peningkatan penyaluran kredit. Selama ini yang dominan dalam memperoleh alokasi pembiayaan ialah sektor perdagangan, hotel dan restoran. 3. Meningkatkan peran TKPKD dalam melakukan koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan menjadi sangat penting, mengingat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melibatkan beberapa K/L terkait
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
195
PROSES BISNIS KLASTER IV Untuk program penanggulangan kemiskinan kluster 4 yang bersifat pro rakyat, masing-masing kementerian/lembaga memiliki program tersebut dengan nama/numenklatur yangberbeda-beda, misalnya program bantuan BBM untuk nelayan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, program BBM untuk angkutan umum oleh Kementerian Perhubungan dan lain-lain. Program ini bisa berubah pada setiap tahun anggaran, bahkan dihilangkan sama sekali. Namun demikian ada program-program yang dapat dimasukkan dalam program kluster 4, yaitu: I. PAMSIMAS Pamsimas merupakan salah satu program nasional untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan dan peri urban terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program Pamsimas dimulai pada Tahun 2008, dimana sampai dengan Tahun 2012 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di 6.800 desa/kelurahan yang tersebar di 110 kabupaten/kota di 15 provinsi. Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban1 yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, peningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Ruang lingkup komponen program Pamsimas II mencakup 5 (lima) komponen kegiatan, yaitu: 1. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal; 2. Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi; 3. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum; 4. Insentif desa/kelurahan dan kabupaten/kota; 5. Dukungan manajemen pelaksanaan program Pemanfaatan dana Paket Pamsimas HIK Kegiatan yang Dibiayai melalui Paket Pamsimas HIK komponen pemanfaatan dana Paket Pamsimas HIK.
Berikut ini adalah
1. Pengembangan SPAM pada desa-desa lokasi Pamsimas
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
196
a. Pengembangan SPAM, yaitu kegiatan peningkatan kapasitas SPAM pada desa/kelurahan yang pernah menjadi lokasi Pamsimas dengan tingkat keberfungsian yang baik. b. Pengembangan SPAM ditujukan untuk menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan tersebut, membantu meningkatkan jangkauan/kualitas pelayanan SPAM tingkat desa/kelurahan, dan erkontribusi pada penambahan jumlah penerima manfaat SPAM tingkat kabupaten/kota. 2. Optimalisasi SPAM pada desa-desa lokasi Pamsimas a. Optimalisasi SPAM, yaitu kegiatan pemulihan SPAM tidak berfungsi/berfungsi sebagian pada desa/kelurahan yang pernah menjadi lokasi Pamsimas. b. Optimalisasi SPAM ditujukan untuk menambah jumlah penerima manfaat (jumlah pengguna baru) di luar jumlah pengguna SPAM saat ini pada desa/kelurahan tersebut, membantu meningkatkan kualitas pelayanan SPAM tingkat desa/kelurahan, dan berkontribusi kepada penambahan jumlah penerima manfaat SPAM tingkat kabupaten/kota. Kegiatan yang Tidak Dibiayai melalui Paket Pamsimas HIK (Negative List) Daftar kegiatan yang TIDAK BOLEH dibiayai Paket Pamsimas HIK adalah sebagai berikut: a. Daftar kegiatan yang termasuk negative list dalam Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas di Tingkat Masyarakat; b. Penyelesaian kegiatan (fisik dan non fisik) desa-desa Pamsimas tahuntahun sebelumnya; c. Pembiayaan utusan desa/kelurahan dalam pelatihan asosiasi pengelola SPAM dan Sanitasi perdesaan serta pelatihan dan sosialisasi Paket Pamsimas HIK di tingkat kabupaten/kota. d. Pembangunan sarana sanitasi sekolah, individual, dan komunal di perdesaan dan peri urban Kriteria pemilihan penerima HIK Pemilihan penerima Paket Pamsimas HIK terdiri dari pemilihan kabupaten/kota dan pemilihan desa/kelurahan. Pemilihan kabupaten/kota terdiri dari dua tahap, yaitu tahap prakualifikasi dan tahap penilaian proposal. Setelah penetapan kabupaten/kota penerima, selanjutnya kabupaten/kota penerima HIK menetapkan daftar desa/ kelurahan sasaran Paket Pamsimas HIK berikut pagu indikatif masing-masing desa/ kelurahan Berikut ini adalah kriteria pemilihan penerima Paket Pamsimas HIK untuk kabupaten/kota dan desa/kelurahan.
www.peraturan.go.id
197
2014, No.1427
Kriteria Pemilihan Kabupaten/Kota A. Kriteria Prakualifikasi Kriteria prakualifikasi kabupaten/kota adalah sebagai berikut: 1. Kabupaten/kota telah memenuhi/melampaui jumlah BLM atau jumlah desa/kelurahan yang menjadi kewajiban APBD sampai dengan akhir tahun sebelum tahun pelaksanaan seleksi penerima HIK; 2. Kabupaten/kota telah menyelesaikan seluruh kasus penyalahgunaan dana (misused fund) yang didaftarkan sampai dengan 31 Desember sebelum tahun pelaksanaan seleksi penerima HIK; 3. Kabupaten/kota telah merealisasikan target (kumulatif) penerima manfaat air minum untuk pelaksanaan Program Pamsimas periode 2 (dua) tahun sebelumnya; 4. Kabupaten/kota telah menyelesaikan pelaksanaan Pamsimas di seluruh desa/kelurahan lokasi Program Pamsimas periode 2 (dua) tahun sebelumnya; 5. Status Dusun Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) tingkat kabupaten/kota tidak kurang dari rata-rata nasional pada tahun pelaksanaan seleksi penerima HIK. Data seleksi prakualifikasi kabupaten/kota adalah Data SIM dan PPM Pamsimas. PAMSIMAS 2013. B. Penilaian Proposal Kabupaten/Kota Kabupaten/kota yang memenuhi kriteria prakualifikasi akan diundang untuk mengajukan proposal pemanfaatan dana Paket Pamsimas HIK. Penilaian proposal didasarkan pada kriteria sebagai berikut: a. Komitmen penyediaan dana APBD untuk Paket Pamsimas HIK yang meliputi dana BLM minimal 40% dari total biaya pengembangan/optimalisasi SPAM desa-desa sasaran, dana Fasilitator Masyarakat (FM)-HIK, dan BOP Pakem; b. Efisiensi pembiayaan SPAM terhadap target penerima manfaat (biaya per penerima manfaat). c. Data kinerja kab/kota: 1) Status dokumen rencana daerah yang digunakan sebagai acuan kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam penyusunan proposal Paket Pamsimas HIK (Dokumen rencana daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah salah satu dari dokumen berikut: RPJMD atau RAD AMPL); 2) Persentase jumlah desa berdasarkan status keberfungsian SPAM; 3) Persentase jumlah desa yang telah menerapkan iuran air minum;
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
198
Proposal kabupaten/kota untuk mendapatkan HIK, selanjutnya disebut dengan roposal Paket Pamsimas HIK Kabupaten/Kota, memuat: 1) Surat pernyataan Bupati/Walikota yang berisikan: a. Jumlah dana BLM APBD yang besarnya minimum 40% dari total kebutuhan investasi pengembangan/optimalisasi SPAM pada seluruh desa/kelurahan sasaran, dana APBD untuk biaya FM-HIK dan BOP Panitia Kemitraan sebagai komitmen kabupaten/kota untuk Paket Pamsimas-HIK. b. Kesediaan mengikuti petunjuk teknis Paket Pamsimas HIK; c. Kesediaan untuk menyampaikan salinan APBD/APBD perubahan yang menyatakan anggaran untuk BLM Paket Pamsimas HIK, biaya FM-HIK, dan BOP Pakem. 2) Formulir Proposal Paket Pamsimas HIK sebagaimana format dalam lampiran petunjuk teknis ini. 3) Lampiran dokumen sumber data-data yang digunakan dalam proposal: a. Salinan Perda RPJMD atau Perbup/perwali RAD AMPL yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan proposal Paket Pamsimas HIK. Jika RPJMD/RAD AMPL belum disahkan, maka melampirkan sampul rancangan dokumen tsb untuk menunjukkan status RPJMD/RAD AMPL apakah telah rancangan akhir, atau masih rancangan, atau rancangan awal; b. Salinan Berita Acara Hasil Seleksi Proposal Desa/Kelurahan PAMSIMAS 2013 c. Salinan Proposal Desa/Kelurahan yang digunakan dalam menyusun proposal kabupaten/kota Hanya proposal yang lengkap (memuat butir (1), (2), dan (3)) yang akan dilanjutkan ke dalam tahap penilaian proposal. Daftar kabupaten/kota yang lulus kriteria prakualifikasi, daftar yang mengajukan proposal, dan selanjutnya daftar kabupatn/kota yang itetapkan sebagai penerima HIK akan diumumkan melalui website Pamsimas. Kabupaten/kota penerima HIK akan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Paket Pamsimas HIK Kriteria Pemilihan Desa/Kelurahan Sasaran Paket Pamsimas HIK Pemilihan desa/kelurahan dan pengambilan keputusan mengenai desa/kelurahan sasaran Paket Pamsimas HIK sepenuhnya dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota. Sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana Paket Pamsimas HIK, kabupaten/kota wajib menerapkan kriteria pemilihan desa/kelurahan sasaran Paket Pamsimas HIK sebagaimana dalam petunjuk teknis ini. Kabupaten/kota tetap dapat menambahkan kriteria lain berdasarkan kearifan lokal
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
199
sepanjang tidak bertentangan dengan kriteria yang telah ditentukan tersebut. Kriteria pemilihan desa/kelurahan sasaran pengembangan dan desa optimalisasi adalah:
Paket
Pamsimas-HIK
a. Telah menyelesaikan seluruh kegiatan Pamsimas; b. Merupakan desa sasaran Pamsimas dengan SPAM yang telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun; c. Mempunyai potensi menambah jumlah pemanfaat SPAM minimal 30% dari jumlah pemanfaat semula (saat ini); d. Masyarakat bersedia kontribusi minimal 20% dari total usulan pembiayaan kegiatan pengembangan/optimalisasi SPAM tingkat desa/kelurahan. Kontribusi ini dalam bentuk in cash 10% (baik dari dana yang dikumpulkan dari masyarakat maupun dana kas BPSPAMS) dan in kind sebesar 10%; e. Memenuhi biaya pembangunan SPAM per penerima manfaat yang efisien; f. Masyarakat bersedia meningkatkan kualitas pelayanan SPAM secara berkelanjutan melalui penerapan tariff pemakaian yang dapat memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan recovery dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua BPSPAMS, dan Ketua KKM; g. Desa/kelurahan bersedia untuk menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang fokus dalam bidang AMPL (Kader AMPL) (dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah) untuk menjadi mitra KKM dan BPSPAMS dalam pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK di tingkat desa/kelurahan. Pelaku penyelenggaraan Paket Pamsimas Pelaku Tingkat Pusat A. CPMU Sebagai bagian dari tugas utama CPMU dan PIU (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum), CPMU dan PIU bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK. Ketua CPMU dan Wakil Ketua CPMU Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah memimpin proses penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
200
Tugas CPMU dalam penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK meliputi: a. Melaksanakan seleksi prakualifikasi dan mengumumkan hasil prakualifikasi kepada kabupaten/kota; a. Melakukan evaluasi atau penilaian proposal Paket Pamsimas-HIK kabupaten/kota; b. Merekomendasikan daftar kabupaten/kota penerima HIK dan besar porsi APBN untuk penyelenggaraan kegiatan HIK kepada Executing Agency Program Pamsimas; c. Melaksanakan pemantauan kemajuan Pamsimas HIK tingkat kabupaten/kota;
pelaksanaan
Paket
d. Melaporkan hasil pelaksanaan Paket Pamsimas HIK kepada Executing Agency Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dengan tembusan kepada provinsi dan kabupaten/kota penerima HIK. B. Satker Pusat Pembinaan Pamsimas, Direktorat Jenderal Cipta Karya Tugas Satker Pusat dalam penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK meliputi: a. Memastikan ketersediaan dana APBN untuk penyelenggaraan Paket Pamsimas-HIK berdasarkan hasil penetapan kabupaten/ kota penerima HIK; b. Menyediakan kegiatan dan anggaran pelatihan FM-HIK; c. Mengelola dan melakukan pencairan dana HIK; d. Melaporkan kemajuan penggunaan dana HIK kepada CPMU berdasarkan laporan Satker Kabupaten/Kota. Pelaku Tingkat Provinsi Pelaku utama penyelenggaraan Paket Pamsimas-HIK di tingkat provinsi terdiri dari Pokja AMPL Provinsi dan ProvincialProject Management Unit (PPMU). a. Pokja AMPL Provinsi Tugas Pokja AMPL Provinsi dalam penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK meliputi: 1) Membantu memastikan proposal Paket Pamsimas-HIK kabupaten/kota yang akan diajukan, memenuhi ketentuan dalam Juknis Paket Pamsimas-HIK dan disampaikan tepat waktu kepada CPMU;
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
201
2) Memantau kemajuan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK di kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayahnya sebagai bagian dari pelaporan kemajuan pelaksanaan Pamsimas kepada Gubernur dengan tembusan kepada CPMU; 3) Memberikan masukan/rekomendasi kepada Pokja AMPL Kabupaten/Kota bagi perbaikan kualitas pelaksanaan Paket Pamsimas HIK b. PPMU Tugas PPMU dalam penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK meliputi: 1) Menfasilitasi pelatihan bagi seluruh Fasilitator Masyarakat, termasuk FM HIK, sesuai Rencana Kerja Pamsimas; 2) Jika diperlukan DPMU, memberikan masukan/rekomendasi dalam proses rekrutmen dan pembinaan kualitas pendampingan FM HIK; 3) Membantu Pokja AMPL Provinsi dalam pemantauan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK di tingkat kabupaten/kota, serta memberikan masukan/ rekomendasi untuk peningkatan kinerja; 4) Memastikan laporan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK termasuk dalam laporan rutin DPMU kabupaten/kota penerima HIK. Pelaku Tingkat Kabupaten/Kota Pelaku utama penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK di tingkat kabupaten/kota terdiri dari Pokja AMPL Kabupaten/Kota, Pakem Pokja AMPL, DPMU, Satker Kabupaten/Kota dan Fasilitator STBM A. Pokja AMPL Kabupaten/Kota Tugas Pokja AMPL dalam pelaksanaan Paket sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:
Pamsimas-HIK
1) Memimpin sosialisasi adanya peluang kabupaten/kota memperoleh Hibah Insentif Kabupaten/Kota kepada desa/kelurahan dan kecamatan dan mengundang desa/kelurahan mengajukan proposal untuk menjadi desa sasaran Paket Pamsimas-HIK; 2) Menyusun Proposal Paket Pamsimas-HIK berdasarkan hasil seleksi desa/kelurahan oleh Pakem, menyampaikannya kepada Bupati/Walikota untuk pendapat persetujuan, dan mengajukannya sesuai periode pemasukan proposal Paket Pamsimas-HIK kepada CPMU dengan tembusan kepada Pokja AMPL Provinsi dan PPMU;
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
202
3) Memastikan RKPD dan KUA-PPAS (tahun pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK) memuat nilai BLM APBD dan biaya fasilitator masyarakat (FM-HIK) sesuai Proposal Paket Pamsimas-HIK; 4) Pasca penetapan, pada kabupaten/kota penerima HIK, Pokja AMPL: a. Menfasilitasi penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Kegiatan Paket Pamsimas-HIK; b. Menyiapkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Perihal Penetapan Daftar Desa/Kelurahan Sasaran Paket Pamsimas-HIK; c. Berkoordinasi dengan DPMU agar DPMU menseleksi dan merekrut FM-HIK sesuai kualifikasi dan jumlah yang dibutuhkan; 5) Memberikan persetujuan evaluasi oleh Pakem;
pada
RKM-HIK
yang
telah
lulus
6) Memantau kemajuan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari pelaporan kemajuan pelaksanaan Pamsimas kepada Bupati dengan tembusan kepada Pokja AMPL Provinsi. B. Panitia Kemitraan (Pakem) Pokja AMPL Tugas Pakem Pokja AMPL dalam pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut: 1. Membantu Pokja AMPL dalam mensosialisasikan adanya peluang abupaten/kota memperoleh Hibah Insentif Kabupaten/Kota kepada desa/kelurahan dan kecamatan dan mengundang desa/kelurahan mengajukan proposal untuk menjadi desa sasaran Paket Pamsimas-HIK; 2. Melaksanakan seleksi dan verifikasi calon desa/kelurahan sasaran, mengikuti langkah-langkah Pemilihan Desa Sasaran Program Pamsimas; 3. Merekomendasikan daftar desa/kelurahan sebagai sasaran Paket Pamsimas HIK untuk dimuat dalam Proposal Paket PamsimasHIK Kabupaten/Kota; 4. Merekomendasikan nilai BLM APBD dan biaya fasilitator masyarakat (FM-HIK) berdasarkan hasil seleksi desa/kelurahan untuk dimuat dalam RKPD dan KUA-PPAS tahun pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK; 5. Membantu Pokja AMPL Kabupaten/Kota menyusun Proposal Paket Pamsimas-HIK yang lengkap dengan lampirannya;
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
203
6. Menyampaikan Proposal Paket Pamsimas-HIK sesuai batas waktu pengajuan proposal; 7. Pasca penetapan kabupaten/kota penerima HIK membantu Pokja AMPL dalam: a. Menfasilitasi penyusunan Naskah Kegiatan Paket Pamsimas-HIK;
Perjanjian
Kerjasama
b. Menyiapkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Perihal Penetapan Daftar Desa/Kelurahan Sasaran Paket PamsimasHIK; c. Koordinasi dengan DPMU agar menseleksi dan merekrut FMHIK sesuai kualifikasi dan jumlah yang dibutuhkan; 8. Mengevaluasi RKM HIK dengan berkoordinasi dengan DPMU; 9. Melaporkan RKM HIK yang lulus evaluasi Pakem kepada Ketua Pokja AMPL untuk mendapat persetujuan Ketua Pokja AMPL; 10. Menfasilitasi penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat sehubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Paket Pamsimas-HIK; 11. Mengevaluasi dan melaporkan kemajuan setiap triwulan kegiatan dan keuangan pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK tingkat kabupaten/kota kepada Ketua Pokja AMPL C. District Project Management Unit (DPMU) Tugas DPMU dalam pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK sekurangkurangnya adalah sebagai berikut: - Merekrut FM-HIK dan melaporkan daftar nama FM HIK kepada CPMU; - Memastikan FM HIK mendapat pelatihan sesuai Rencana Kerja Pamsimas; - Berkoordinasi dengan Pakem dalam evaluasi RKM-HIK; - Mengesahkan RKM-HIK Kabupaten/Kota;
yang
telah
disetujui
Pokja
AMPL
- Menfasilitasi SPPB antara Satker Kabupaten/Kota dengan KKM; -
Merekomendasikan pencairan BLM Paket Pamsimas-HIK kepada KKM (baik BLM yang bersumber dari porsi APBN maupun dari porsi APBD);
- Mengelola dan memonitor pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK di tingkat desa/kelurahan; -
Melaporkan kemajuan Paket Pamsimas-HIK di tingkat desa/kelurahan (kinerja dan keuangan) kepada Ketua Pokja AMPL Kabupaten/Kota dan memberikan masukan/rekomendasi
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
204
untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan, dengan tembusan kepada PPMU; -
Memonitor dan mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas pengelolaan Paket Pamsimas-HIK di tingkat kabupaten/kota;
-
Memastikan laporan pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK termasuk dalam laporan kegiatan Pamsimas kabupaten/kota penerima HIK;
-
Mengevaluasi kinerja FM HIK.
D. Satker Kabupaten/Kota Tugas Satker Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Paket PamsimasHIK sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut: 1. Memobilisasi FM-HIK; 2. Melakukan kontrak kerja dengan KKM dengan fasilitasi DPMU; 3. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah 4. Membayar (SPM) Coordinator;
sesuai
rekomendasi
DPMU
atau
District
5. Memberikan data laporan keuangan yang diperlukan DPMU dalam menyusun kemajuan bulanan pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK di tingkat desa/kelurahan; 6. Memastikan penyerapan APBN pada Paket Pamsimas-HIK dilaporkan melalui aplikasi E-monitoring Kementerian Pekerjaan Umum dan SP2D online pada website Pamsimas E. Fasilitator STBM Tugas Fasilitator STBM dalam pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK sekurang-kurangnya adalah membantu memastikan efektifitas perencanaan kegiatan promosi PHBS dalam RKM-HIK. Pelaku Tingkat Kecamatan Pelaku tingkat kecamatan adalah SKPD Kecamatan. Tugas SKPD Kecamatan dalam pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK sekurangkurangnya adalah sebagai berikut: 1. Menfasilitasi proses seleksi desa sasaran Paket Pamsimas-HIK sebagaimana peran Camat pada Petunjuk Teknis Pemilihan Desa Sasaran Program Pamsimas; 2. Membantu Pokja AMPL dan DPMU dalam mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan Paket Pamsimas-HIK pada desa/kelurahan di wilayahnya;
www.peraturan.go.id
205
3. Membantu penanganan pengaduan penyelenggaraan Paket Pamsimas-HIK.
2014, No.1427
masyarakat
pada
Pelaku Tingkat Desa/Kelurahan Pelaku tingkat desa/kelurahan adalah sesuai kelembagaan yang dikembangkan oleh Pamsimas, demikian juga dengan tugas-tugasnya, seperti KKM (sebelumnya disebut BKM atau LKM), Satuan Pelaksana (Satlak), dan BPSPAMS Bagan Organisasi Pengelola dan Pelaksana PAMSIMAS
Kerangka Waktu Penyelenggaraan dan Tata Cara Penyelenggaraan Paket PAMSIMAS 1. Kerangka Waktu Penyelenggaraan Penyelenggaraan Paket Pamsimas terdiri dari 8 (delapan) kegiatan utama, yaitu: a. Seleksi prakualifikasi kabupaten/kota berdasarkan data SIM dan PPM Pamsimas; b.
Penyusunan proposal Paket Pamsimas HIK Kabupaten/Kota;
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
No.
206
c.
Penetapan ranking kabupaten/kota proposal kabupaten/kota;
d.
Penetapan penerima HIK dan pengesahan Perjanjian Kerjasama Kegiatan Paket Pamsimas HIK
e.
Penetapan daftar desa/kelurahan sasaran Paket Pamsimas-HIK dengan SK Bupati/Walikota;
f.
Rekrutmen Fasilitator Masyarakat (FM)-HIK oleh DPMU dan pelatihan FM-HIK oleh CPMU;
g.
Pelaksanaan kegiatan Paket Pamsimas HIK tingkat masyarakat;
h.
Serah terima pengelolaan kegiatan dan penyusunan laporan akhir pelaksanaan Paket Pamsimas HIK tingkat kabupaten/kota.
Kegiatan
berdasarkan
penilaian
Perkiraan Jangka Waktu (Minggu)
1
Seleksi prakualifikasi kabupaten/kota: - Pengumuman daftar sementara hasil prakualifikasi (long list) berbasis data SIM dan PPM Pamsimas - Penerimaan umpan balik dari kabupaten/kota - Penetapan long listdan penyampaian undangan pengajuan proposal Paket Pamsimas
4-6
2
Penyusunan proposal Paket Pamsimas Kabupaten/Kota - Sosialisasi kepada desa/kelurahan perihal peluang kabkota memperoleh HIK - Seleksi desa/kelurahan sasaran Paket Pamsimas HIK - Penyusunan proposal Paket Pamsimas HIK - Pengajuan proposal Paket Pamsimas HIK
8-14
3
Penetapan ranking kabupaten/kota berdasarkan penilaian proposal kabupaten/kota: - Penilaian proposal dan penyusunan ranking proposa
4
4
Penetapan penerima HIK dan pengesahan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kegiatan Paket Pamsimas HIK - Proses penetapan daftar kabupaten/kota penerima HIK - Proses penyusunan dan penandatanganan naskah PKS Kegiatan Paket Pamsimas HIK
6
5
Penetapan daftar desa/kelurahan sasaran Paket PamsimasHIK dengan SK Bupati/Walikota
4
6
Rekrutmen Fasilitator Masyarakat (FM)-HIK oleh DPMU dan pelatihan FM-HIK oleh CPMU - Rekrutmen FM HIK - Pelatihan FM HIK
7
Pelaksanaan kegiatan Paket Pamsimas HIK tingkat masyarakat
8-10
20
www.peraturan.go.id
207
8
Serah terima pengelolaan kegiatan dan penyusunan laporan akhir pelaksanaan Paket Pamsimas HIK tingkat kabupaten/kota.
2014, No.1427
6-8
- Penyusunan laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan tingkat masyarakat - Pemeriksaan hasil kegiatan HIK di lapangan - Serah terima pengelolaan kegiatan dari KKM ke BPSPAMS - Penyusunan laporan akhir pelaksanaan Paket Pamsimas HIK tingkat kab/kota - Lokakarya tingkat kab/kota mengenai hasil penyelenggaraan Paket Pamsimas-HIK Total Waktu
60-72 Minggu (15-18 bulan)
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
208
2. Tahapan Kegiatan Paket Pamsimas Tahapan kegiatan Paket Pamsimas HIK dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
209
3. Tahapan Kegiatan Paket Pamsimas Komponen pendanaan: a. BLM Desa/Kelurahan Sasaran BLM Desa/Kelurahan sasaran bersumber dari porsi BLM APBD dan porsi BLM APBN dalam dana Paket Pamsimas HIK. BLM untuk masing-masing desa/kelurahan bersumber dari APBD dan APBN dengan porsi pendanaan yang sama atau porsi APBD minimal 40% dari total kebutuhan pengembangan/optimalisasi di desa/kelurahan sasaran tersebut. Penetapan pagu BLM untuk setiap desa/kelurahan sasaran diputuskan di tingkat kabupaten/kota. Pemanfaatan BLM Desa/Kelurahan sasaran HIK adalah mengikuti pengaturan pemanfaatan BLM pada desa/kelurahan sasaran reguler. Ketentuan mengenai biaya operasional (BOP) untuk KKMmenggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat. b. Bantuan Operasional Pendukung (BOP) Panitia Kemitraan Besar BOP adalah 3-5% dari nilai BLM Paket Pamsimas HIK. BOP Pakem untuk pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK ini berasal dari APBD di luar pembiayaan ana BLM APBD untuk Paket Pamsimas HIK. Penggunaan dana BOP dilakukan berdasarkan rencana kerja Pakem dan rencana penggunaan dana yang disetujui oleh Pokja AMPL Kabupaten/Kota BOP digunakan untuk hal-hal yang mendukung kegiatan Paket Pamsimas HIK, antara lain sebagai berikut: a. Penyelenggaraan rapat/pertemuan/sosialisasi, b. Pembelian alat tulis sekretariat. c. Pencetakan, publikasi/lembar informasi, surat-surat, pengumuman, d. Penggandaan laporan evaluasi triwulan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan Pamsimas; e. Perjalanan dinas monitoring dan evaluasi ke desa/kelurahan c. Fasilitator Masyarakat-HIK Fasilitator pendamping pelaksanaan Paket Pamsimas HIK di tingkat masyarakat didanai dengan APBD diluar porsi BLM APBD pada Paket Pamsimas HIK. besaran pendanaan dari APBD untuk FM-HIK ini sekurang-kurangnya sama dengan yang diterapkan Pamsimas bagi FM desa sasaran kegiatan reguler. Ketentuan dan tata cara pencairan BOP Pakem dan pembayaran FM HIK ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota pelaksana Paket Pamsimas HIK.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
210
Tata cara pencairan blm paket pamsimas Tata cara pencairan BLM Paket Pamsimas HIK pada prinsipnya mengikuti tata cara pencairan dana BLM Hibah Insentif Desa (HID), yaitu dilakukan dalam dua tahap. Pencairan dana BLM Paket Pamsimas HIK oleh KKM adalah pencairan dana HIK (BLM APBN), dan pencairan dana BLM APBD, masingmasing 2 (dua) yaitu tahap I (APBD, APBN) 50% tahap II (APBD, APBN) 50% dari porsi anggaran dalam Paket Pamsimas HIK. Pencairan dilakukan pada porsi yang tersedia terlebih dahulu atau dapat bersamaan, sehingga pencairan tahap I APBN tidak harus menunggu pencairan tahap I APBD. Dana HIK dapat dicairkan setelah dokumen berikut ini lengkap: a. Adanya Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Paket Pamsimas b. HIK; c. Adanya salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kabupaten/kota yang memuat anggaran BLM APBD untuk Paket Pamsimas HIK dengan nilai tidak kurang dari yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Dana Hibah Insentif Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat; d. Adanya SK Bupati/Walikota perihal penetapan desa/kelurahan sasaran Paket Pamsimas HIK beserta pagu BLM APBN dan BLM APBD bagi setiap desa/kelurahan; e. Telah ditandatangani SPPB antara Satker Kabupaten/Kota dengan KKM Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) harus disusun saat pemanfaatan dana mencapai minimal 90%. LPD akan dilaporkan dan diverifikasi oleh District Coordinator dan Financial Management Assistant (FMA) ROMS yang ditugaskan di kab/kota tersebut. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Tata Cara Pencairan, Pelaporan, dan Pertanggunawaban Pengelolaan Keuangan HIK. Pelaporan dan pertanggungjawaban Pada setiap desa sasaran Paket Pamsimas-HIK akan menerima BLM yang bersumber dari salah satu: APBD atau APBN (dana HIK) dengan nilai BLM maksimal 80% dari nilai RKM-HIK yang telah dievaluasi Pakem. Tabel berikut ini menjelaskan jadwal pelaporan pertanggungjawaban keuangan Paket Pamsimas HIK di tingkat desa/kelurahan.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
211
Pembukuan disusun sejak masuknya dana ke rekening KKM (termasuk dana in cash). Pengukuran kinerja dilakukan setiap bulan dari masuknya dana ke rekening KKM. Pengukuran kinerja akan berakhir pada saat Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) terakhir sudah dapat diterima dan diverifikasi oleh FMA. Akuntabilitas penggunaan dana berada pada Pakem. Sehingga Pakem wajib melakukan rekonsiliasi bulanan dana BLM yang diterima oleh desa/kelurahan sasaran dan juga pertanggungjawaban BOP. Hal ini diperlukan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana HIK dan dana APBD pada pelaksanaan Paket Pamsimas HIK dan untuk mengetahui aliran dana. Rekonsiliasi bulanan akan diperiksa dan dicek oleh District Coordinator dan Finance and Management Assistant (FMA) ROMS yang ditugaskan di kab/kota tsb. Penjelasan perihal pencairan, pelaporan, dan pertanggungjawaban BLM Paket Pamsimas HIK selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Petunjuk Teknis Paket Pamsimas HIK ini. Pemantauan dan pelaporan Pemantauan dan pelaporan terkait dengan penyelenggaraan HIK terbagi ke dalam dua tingkat, yaitu tingkat kabupaten/kota dan tingkat desa/kelurahan. Hasil pemantauan dan pelaporan dimuat dalam SIM Pamsimas sehingga setiap kemajuan penyelenggaraan HIK dapat dipantau langsung oleh berbagai pelaku Pamsimas, baik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, serta tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan. 1. Pemantauan tingkat kabupaten/Kota Pemantauan kinerja diuraikan dalam
penyelenggaraan
HIK
tingkat
kabupaten/kota
tabel berikut ini:
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
212
Pemuatan hasil pemantauan kinerja penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK pada SIM Pamsimas dilakukan melalui pengisian modul terkait. Modul penyelenggaraan HIK dan tata cara pengisiannya untuk tingkat kabupaten/kota akan disediakan secara terpisah dari petunjuk teknis ini. Pengisian modul dibantu oleh fasilitator dan konsultan. 2. Pemantauan dan pelaporan tingkat desa/kelurahan Pemantauan dan pelaporan tingkat desa/kelurahan adalah sesuai dengan pemantauan dan pelaporan pada kegiatan desa Hibah Insentif Desa (HID). Indikator yang digunakan adalah sama dengan indikator yang digunakan pada desa HID. Modul penyelenggaraan HIK dan tata cara pengisiannya untuk tingkat desa/kelurahan disediakan terpisah, dengan tetap mengacu pada modul terkait untuk desa HID. II. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH (PERMENPERA NO. 04/2012) 1.
Definisi terkait dengan program rumah murah:
www.peraturan.go.id
213
2014, No.1427
1) Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 2) Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disebut MBR, adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 3) Rumah Sejahtera Tapak adalah rumah umum yang dibangun oleh badan hukum dengan spesifikasi sama dengan rumah sederhana sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat. 4) Satuan Rumah Sejahtera Susun adalah rumah umum yang dibangun oleh badan hukum dengan spesifikasi sama dengan rumah susun sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi. 5) Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera, adalah kredit atau pembiayaan pemilikan rumah yang meliputi KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana secara konvensional maupun dengan prinsip syariah. 6) Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Tapak, adalah kredit dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana kepada MBR dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera yang dibeli dari Badan Hukum. 7) Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Syariah Tapak, adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada MBR dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Tapak yang dibeli dari Badan Hukum. 8) Kredit Pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Susun, adalah kredit dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana kepada MBR dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari Badan Hukum. 9) Pembiayaan Kepemilikan Satuan Rumah Sejahtera Syariah Susun, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Syariah Susun, adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada MBR dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari Badan Hukum.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
214
10) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disebut FLPP, adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. 2) Kredit kepemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh) Kredit kepemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh) terdiri dari: a. Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera); b. Kredit Pembangunan atau Perbaikan Rumah Swadaya Sejahtera (KPRS Sejahtera); c. Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera (KK Rumah Sejahtera); d. Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Murah (KK Rumah Sejahtera Murah). KPR Sejahtera terdiri dari: a. KPR Sejahtera Tapak; b. KPR Sejahtera Syariah Tapak; c. KPR Sejahtera Susun; d. KPR Sejahtera Syariah Susun; e. KPR Sejahtera Murah Tapak; f. KPR Sejahtera Murah Syariah Tapak Kelompok Sasaran KPR Sejahtera: 1. Kelompok Sasaran untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Syariah Tapak adalah MBR dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. 2. Kelompok Sasaran untuk KPR Sejahtera Susun dan KPR Sejahtera Syariah Susun adalah MBR dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. 3. Penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan tetap adalah gaji/upah pokok pemohon per bulan dan untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap adalah hasil usaha rata-rata per bulan dalam setahun yang dimiliki pemohon. 4. Analisa atas kelayakan dan kemampuan mengangsur pemohon KPR Sejahtera diserahkan kepada Bank Pelaksana. 5. Kelompok Sasaran untuk persyaratan sebagai berikut:
KPR
Sejahtera
harus
memenuhi
a. Belum pernah memiliki rumah baik yang perolehannya melalui kredit/pembiayaan perumahan bersubsidi maupun tidak bersubsidi
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
215
yang dibuktikan dengan setempat/Instansi tempat sewa/kuitansi sewa rumah;
surat keterangan dari RT/RW bekerja atau surat keterangan
b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan c.Menyerahkan fotokopi (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan pokok yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan pokok yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini; 6. Dalam hal kelompok sasaran bekerja sebagai PNS dan TNI/Polri yang karena keperluan dinas dipindahkan ke kota lain, dikecualikan dari ketentuan belum memiliki rumah yang perolehannya melalui kredit/pembiayaan perumahan ersubsidi atau tidak bersubsidi. Persyaratan bank pelaksana kpr sejahtera Persyaratan Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah untuk dapat menjadi Bank Pelaksana adalah sebagai berikut: a. mengajukan surat pernyataan minat menjadi Bank Pelaksana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); b. memiliki nilai sekurang-kurangnya Peringkat Komposit tiga (PK-3) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai tingkat kesehatan bank; c. memiliki pengalaman dalam penerbitan kredit/pembiayaan pemilikan rumah (KPR); d. memiliki jaringan pelayanan yang memadai di tingkat provinsi dan/atau nasional; e. memiliki rencana penerbitan KPR Sejahtera bulanan dalam 1 (satu) tahun; f. menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Menteri atau pejabat yang ditunjuk; dan g. menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Satker BLU-Kemenpera. h. Bank Pelaksana bertanggung jawab pokok
untuk
menyediakan
sebagian
kredit/pembiayaan KPR Sejahtera. i. Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas ketepatan sasaran, penggunaan dana FLPP, dan risiko kredit/pembiayaan, serta bersedia dilakukan pemeriksaan eksternal. j. Bank Pelaksana wajib melakukan promosi dan sosialisasi KPR Sejahtera kepada masyarakat. KPR sejahtera tapak
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
216
b. Batasan harga Rumah Sejahtera Tapak paling banyak yang diperbolehkan untuk dibeli melalui KPR Sejahtera Tapak adalah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). c. Rumah Sejahtera Tapak yang dapat difasilitasi KPR Sejahtera Tapak mempunyai luas lantai paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi. d. Uang muka KPR Sejahtera Tapak Uang muka KPR Sejahtera Tapak paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari harga jual Rumah Sejahtera Tapak. e. KPR Sejahtera Tapak diberikan kepada kelompok sasaran dengan ketentuan sebagai berikut: a. nilai KPR paling banyak Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 7,25% per tahun; b. suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bersifat tetap selama jangka waktu kredit (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau nilai angsuran yang setara dengan metode perhitungan bunga tahunan; c. pengembalian pokok pinjaman KPR diamortisasi secara penuh sesuai dengan kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan Satker BLU Kemenpera; dan d. jangka waktu KPR sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh Bank Pelaksana dan kelompok sasaran yang disesuaikan dengan kemampuan pembayar angsuran. KPR sejahtera syariah tapak 1.
Batasan harga Rumah Sejahtera Tapak paling banyak yang diperbolehkan untuk dibeli melalui KPR Sejahtera Syariah Tapak adalah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
2.
Rumah Sejahtera Tapak yang dapat difasilitasi KPR Sejahtera Syariah Tapak mempunyai luas lantai paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi;
3.
Uang muka KPR Sejahtera Syariah Tapak paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari harga jual Rumah Sejahtera Tapak.
4.
KPR Sejahtera Syariah Tapak diberikan kepada kelompok sasaran dengan ketentuan sebagai berikut: a. nilai pembiayaan paling banyak Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) diberlakukan marjin/sewa paling tinggi setara 7,25% per tahun; b. tingkat marjin/sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan (fixed rate mortgage) dengan nilai angsuran yang setara dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity); c. pengembalian pokok diamortisasi secara penuh sesuai dengan kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan Satker BLU - Kemenpera; dan d. jangka waktu pembiayaan disepakati oleh Bank Pelaksana dan kelompok sasaran yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran.
www.peraturan.go.id
217
2014, No.1427
KPR sejahtera susun 1. Batasan harga Rumah Sejahtera Susun paling banyak yang diperbolehkan untuk dibeli melalui KPR Sejahtera Susun adalah Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah). 2. Uang muka KPR Sejahtera Susun paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen) dari harga jual Rumah Sejahtera Susun. 3. KPR Sejahtera Susun diberikan kepada kelompok sasaran dengan ketentuan sebagai berikut: a. nilai KPR paling banyak Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 7,25% per tahun; b. suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bersifat tetap selama jangka waktu kredit (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau nilai angsuran yang setara dengan metode perhitungan bunga tahunan; c. pengembalian pokok pinjaman KPR diamortisasi secara penuh sesuai dengan kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan Satker BLU Kemenpera; dan d.
jangka waktu KPR sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh Bank Pelaksana dan kelompok sasaran yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran
KPR sejahtera syariah susun Batasan harga Rumah Sejahtera Susun paling banyak yang diperbolehkan untuk dibeli melalui KPR Sejahtera Syariah Susun adalah Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah). 1. Uang muka KPR Sejahtera Syariah Susun paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen) dari harga jual Rumah Sejahtera Susun. 2. KPR Sejahtera Syariah Susun diberikan kepada kelompok dengan ketentuan sebagai berikut: a. nilai pembiayaan paling banyak Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) diberlakukan marjin/sewa paling tinggi setara 7,25%per tahun; b. tingkat marjin/sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan (fixed rate mortgage) dengan nilai angsuran yang setara dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity); c. pengembalian pokok pembiayaan diamortisasi secara penuh sesuai dengan kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan Satker BLU Kemenpera; dan d. jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh Bank Pelaksana dan kelompok sasaran yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
218
Pelaksanaan KPR sejahtera Ketentuan mengenai pelaksanaan pengadaan perumahan melalui KPR Sejahtera dengan dukungan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan diatur dengan Peraturan Menteri. Bank Pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Satker BLU-Kemenpera 1.
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana FLPP melalui KPR Sejahtera, Satker BLU-Kemenpera wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan FLPP.
2.
Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan Standar Pemerintahan (SAP) atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
3.
Laporan Pelaksanaan paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
Akuntansi
a. alokasi dana untuk KPR Sejahtera pada tahun anggaran berjalan; b. rencana penerbitan KPR Sejahtera berdasarkan alokasi dana untuk KPR Sejahtera pada tahun anggaran berjalan; c. realisasi pencairan KPR Sejahtera; dan d. permasalahan dan tindak lanjut. 4.
5.
Laporan Keuangan disampaikan setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pembiayaan dan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir. Laporan Pelaksanaan FLPP disampaikan setiap bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pembiayaan dan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat paling lambat tanggal 15 setelah bulan bersangkutan berakhir.
Pengawasan dan pengendalian 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan. 2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan dan Satker BLU-Kemenpera. 3. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. 4. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Kementerian Perumahan Rakyat atas perintah Menteri. 5. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan program FLPP yang dilakukan oleh Satker BLU-Kemenpera dan penyaluran dana FLPP melalui KPR Sejahtera yang dilakukan oleh Bank Pelaksana.
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
219
6. Pemeriksaan undangan.
dilaksanakan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
Hal-hal lain 1. KPR Sejahtera Susun/ KPR Sejahtera Syariah Susun yang dilakukan secara inden dan telah disetujui oleh Bank Pelaksana, diberlakukan suku bunga/marjin sama atau setara dengan bunga KPR Sejahtera Susun/ marjin KPR Sejahtera Syariah Susun dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. 2. KPR Sejahtera Susun/KPR Sejahtera Syariah Susun inden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan setelah satuan Rumah Sejahtera Susun diserahterimakan kepada debitur/nasabah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 3. Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Susun Sejahtera yang perolehannya melalui KPR Sejahtera tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali: b. untuk kepentingan Bank Pelaksana dalam rangka penyelamatan kredit/pembiayaan; c. kredit/pembiayaan telah melampaui 5 (lima) tahun sejak akad kredit/ pembiayaan d. jangka waktu kredit/pembiayaan lebih kecil dari 5 (lima) tahun dan telah lunas kreditnya; atau e. debitur/nasabah meninggal dunia. 4. Ketentuan pengaturan jual beli atau pemindahtanganan dilakukan oleh Bank pelaksana. 5. Bank Pelaksana wajib mengembangkan sistem teknologi informasi yang akan menunjang kelancaran pelaksanaan program FLPP. 6. Dalam hal Bank Pelaksana belum memiliki sistem teknologi, Bank Pelaksana dapat mengajukan masa tenggang (grace period) atas pengembalian angsuran pokok dana FLPP kepada Satker BLU-Kemenpera. 7. Pengembalian angsuran pokok dana FLPP dikenakan bunga harian sekurang-kurangnya setara jasa giro atas dana FLPP yang harus dikembalikan dikalikan jumlah hari masa tenggang. 8. Pengembalian angsuran pokok dana FLPP dikenakan bunga harian sekurang-kurangnya setara jasa giro atas dana FLPP yang harus dikembalikan dikalikan jumlah hari masa tenggang 9. Terhadap KPR yang memenuhi persyaratan KPR Sejahtera yang diterbitkan Bank Pelaksana sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, dapat dikonversi menjadi KPR Sejahtera
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
220
10. Konversi diterapkan terhadap sisa saldo pinjaman KPR pada saat konversi dilaksanakan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 11. Konversi dilaksanakan melalui Sejahtera
III.
perubahan akad KPR menjadi KPR
PROGRAM ANGKUTAN UMUM MURAH A. Program kendaraan angkutan umum murah Program angkutan umum murah (angkutan pedesaan) yang dicanangkan sejak tahun 2010 adalah untuk membuat platform kendaraan angkutan umum (pick up) yang dapat dikonversi menjadi mobil penumpang. Program ini sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang dalam PERPRES No. 15 tahun 2010 yaitu pada Klaster IV Program Pro Rakyat, antara lain program kendaraan angkutan umum murah. Dalam program kendaraan angkutan murah ini Kementerian Perindustrian bersama BPP Teknologi mendesain prototipe platform dan komponennya. Sejak tahun 2011 telah dilakukan kegiatan brainstorming, survey kebutuhan dan spesifikasi kendaraan serta pengembangan prototipe dengan memberikan bantuan sebagai berikut: a) Peralatan software kepada BPPT untuk pengembangan desain kendaraan umum angkutan umum murah berupa Casting Simulation & Analysis Software, Stamping Process Simulation & Analysis Software, Progressive 3D Die Design Software for Solidworks, Progressive Die Design Software, Structural Mechanics Analysis Software, Manufacturing Process Management Software, Simulation Driven Automotive Design (with Optimization) Software, Product Design With Structural/Fatigue/Kinematics Analysis Software, dan Heat Treatment Simulation & Analysis Software. b) Peralatan hardware kepada BPPT untuk mendukung pengembangan kendaraan angkutan umum murah di BPP Teknologi (Spectrometer, Alumunium Tilting Crucible, Laddle Transport and Preheating Unit, Degesser Unit, Bandsaw Machine, Heat Treatment, NOX-Analyser, Hydrocarbon Analyser, Exhaust Gas Analyser, Vibration Analyser, Digital Three Points Internal Micrometer, Ultrasonic Thickness Gauge, Material Identification, Video Digital Microscope). Saat ini program tersebut masih terus berjalan berupa bantuan peralatan dan uji coba untuk pengembangan beberapa merek lokal antara lain Tawon, Gea, dan VIAR. Diperlukan pelaku usaha yang tangguh dan sumber daya manusia (SDM) yang handal agar dapat mentransfer desain dan know how ini menjadi produk mobil komersial.
www.peraturan.go.id
221
2014, No.1427
Selanjutnya yang diperlukan adalah tumbuhnya industri komponen otomotif dan bahan baku baja, plastik, dan karet, serta dukungan finansial Lembaga Keuangan agar komersialisasi mobil angkutan umum murah ini dapat terwujud. Fasilitas PPnBM 0% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2013 berlaku untuk seluruh kendaraan selain sedan atau station wagon sehingga PP ini dapat dipakai untuk mendukung program kendaraan angkutan umum murah pedesaan. B.
Program mobil penumpang hemat energi dan harga terjangkau buatan dalam negeri. Program pengembangan produksi mobil penumpang hemat energi dan harga terjangkau buatan dalam negeri atau yang lebih populer disebut Low Cost and Green Car ditujukan agar mampu “survival” dan memenangkan persaingan industri otomotif di era FTA ASEAN dan Asia Timur. Aktivitas Program ini dimulai sejak 4 tahun yang lalu dengan mengadakan pendekatan ke investor, pemilik hak cipta merek (Principal), lembaga riset (R&D), industri komponen, regulator, dan lain-lain. Program ini telah membuahkan hasil dengan masuknya investasi baru pada 5 (lima) industri mobil dan sekitar 100 industri komponen otomotif, serta industri bahan baku baja dan plastik. Industri komponen yang terbentuk akan dapat menunjang program lain yang simultan sedang dijalankan antara lain: Program Angkutan Umum Murah (angkutan pedesaan), program manufaktur mobil dengan merek orisinal domestik, dan lain-lain.
C.
Program Pengembangan Low Carbon Emission Program Low Carbon Emission bagi mobil buatan dalam negeri untuk semua kapasitas mesin Internal Combustion Engine (ICE) termasuk didalamnya yang mengadopsi teknologi hybrid, converter kit BBG, dan lainlain. Program ini untuk mendorong produksi mobil yang hemat BBM dan lebih bersih emisi gas buang.
IV. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN Program PKN merupakan bagian dari percepatan perluasan program ProRakyat (Klaster 4) berupa intervensi pemerintah secara langsung untuk mempercepat pengentasan kemiskinan sesuai dengan Direktif Presiden pada Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 13 Februari 2011 di Bogor. Melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, Menteri Kelautan dan Perikanan ditetapkan sebagai Ketua Kelompok Kerja Program PKN yang beranggotakan 12 kementerian/lembaga. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) dan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dari hasil PPLS Tahun 2011, saat ini jumlah desa pesisir mencapai 10.640 desa yang merupakan desa
www.peraturan.go.id
2014, No.1427
222
miskin. Selanjutnya dari penduduk miskin sebanyak 31,02 juta orang, sebesar 25,14% atau 7,87 juta orang adalah penduduk miskin di pesisir. Sementara Rumah Tangga Sasaran (RTS) di pesisir mencapai 2,13 juta yang terdiri dari sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Kriteria lokasi program peningkatan kehidupan nelayan adalah berbasis pangkalan pendaratan ikan (PPI) dengan target Rumah Tangga Sasaran (RTS) Nelayan miskin (sangat miskin, miskin, dan hampir miskin). Penetapan lokasi dilakukan berdasarkan overlay data nelayan miskin di pesisir dan lokasi 816 Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dengan pelaksanaan program dilaksanakan secara bertahap dengan rincian 100 PPI pada tahun 2011, 400 PPI untuk tahun 2012, 200 PPI untuk tahun 2013 dan 116 PPI untuk tahun 2014. Pelaksanaan kegiatan PKN dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu individu nelayan, kelompok nelayan dan sarana dan prasarana di PPI dengan kegiatan dengan kegiatan antara lain : a) Pembuatan Rumah Sangat Murah, b) Pekerjaan Alternatif dan Tambahan Bagi Keluarga Nelayan, c) Skema UMK dan KUR, d) Pembangunan SPBU Solar, e) Pembangunan Cold Storage, f)
Angkutan Umum Murah,
g) Fasilitas Sekolah dan Puskesmas, h) Fasilitas Bank “Rakyat”.
www.peraturan.go.id
