BERITA DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 58
TAHUN 2011 PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR
58
TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK, Menimbang
: a.
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dilakukan perubahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Walikota Depok Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008
tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3 5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
8.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
37
Tahun
2007
tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Administrasi
Kependudukan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 9.
Peraturan
Pemerintah
Pembagian
Urusan
Nomor
38
Pemerintahan
Tahun Antara
2007
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan
Wajib
dan
Pilihan
yang
Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7;
4 12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor
20
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Depok
Nomor
08
Tahun
2008
tentang
Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20); 13. Peraturan Walikota Depok Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 23); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN PERATURAN
WALIKOTA WALIKOTA
TENTANG DEPOK
PERUBAHAN
NOMOR
23
TAHUN
ATAS 2008
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK Pasal I Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 23) diubah sebagai berikut : 1.
Ketentuan Bab II Pasal 2 angka 4 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, terdiri dari : a. Sub
Bagian
Umum,
Pelaporan ; dan b. Sub Bagian Keuangan.
Perencanaan,
Evaluasi
dan
5 3. Bidang Kependudukan, terdiri dari : a. Seksi Pendaftaran Penduduk;dan b. Seksi Mutasi Penduduk. 4. Bidang Informasi Kependudukan, terdiri dari : a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan;dan b. Seksi Data dan Penyuluhan. 5. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari : a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;dan b. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan anak. 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional. 2.
Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : Pasal 13 Bidang Informasi Kependudukan, terdiri dari : a.
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan ; dan
b.
Seksi Data dan Penyuluhan.
3.
Ketentuan Paragraf 1 Pasal 14 dihapus.
4.
Ketentuan Paragraf 2 Pasal 15 dihapus.
5.
Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 Paragraf dan 2 Pasal, yaitu Paragraf 3 Pasal 15A dan Paragraf 4 Pasal 15B, berbunyi sebagai berikut :
6 Paragraf 3 Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Pasal 15A (1) Seksi
Pembangunan
mempunyai
tugas
dan
pokok
Pemeliharaan membantu
Jaringan
kepala
bidang
informasi kependudukan dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan jaringan. (2) Untuk
menyelenggarakan
dimaksud
pada
ayat
tugas
(1),
pokok
Seksi
sebagaimana
Pembangunan
dan
Pemeliharaan Jaringan mempunya fungsi : a. pelaksanaan mengacu
penyusunan
pada
rencana
rencana kerja
kegiatan
Bidang
Seksi
Informasi
Kependudukan; b. pelaksanaan penyusunan bahan kajian sebagai bahan perumusan penetapan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota; c. pelaksanaan penyusunan bahan kajian sebagai bahan perumusan penetapan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan; d. membangun sistem aplikasi dan jaringan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil; e. memelihara
sistem
aplikasi
jaringan
pelayanan
kependudukan dan pencatatan sipil; f.
mengembangkan
sistem
dan
jaringan
pelayanan
kependudukan dan pencatatan sipil; g. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi;dan h. pelaksanaan
tugas
lainnya
yang
diberikan
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
oleh
7 Paragraf 4 Seksi Data dan Penyuluhan Pasal 15B (1) Seksi Data dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang informasi kependudukan dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan jaringan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Penyuluhan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan mengacu
penyusunan
pada
rencana
rencana kerja
kegiatan
Bidang
Seksi
Informasi
Kependudukan; b. melakukan
formulasi
data
kependudukan
dan
pencatatan sipil; c. melakukan
penyuluhan
administrasi
kependudukan
dan pencatatan sipil; d. memberikan informasi kependudukan dan pencatatan sipil; e. pelaksanaan kebijakan
penghimpunan penyelenggaraan
data
sebagai
kependudukan
bahan dan
pencatatan sipil; f.
pemantauan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota;
g. pelaksanaan
penyusunan
petunjuk
teknis
penyelenggaraan data dan penyuluhan; h. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi data dan penyuluhan;dan i.
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
8 Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok. Ditetapkan di Depok pada tanggal 30 Desember 2011 WALIKOTA DEPOK, ttd H. NUR MAHMUDI ISMA’IL Diundangkan di Depok pada tanggal 30 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, ttd Hj. ETY SURYAHATI BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 58
