BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 2
TAHUN 2007
SERI : E
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR : 2 TAHUN 2007 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2007 DI KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA, Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan surat Gubernur Jawa Barat Nomor 501/4291/Sarek/2006 tanggal 29 Desember 2006 perihal Alokasi Program Raskin Tahun 2007, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2007 di Kabupaten Majalengka yang diatur dengan Peraturan Bupati; Mengingat ………. 2
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang … 3
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D); 6.
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2004 Nomor 29, Seri D); 8.
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2004 Nomor 30, Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 31 Seri D); MEMUTUSKAN …… 4
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2007 DI KABUPATEN MAJALENGKA. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2. Bupati adalah Bupati Majalengka. 3. Satuan Kerja (Satker) Raskin adalah satuan kerja yang dibentuk Kepala Sub Divisi Regional (Kasubdrive) Perum Bulog yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari gudang Perum Bulog sampai Titik Distribusi dan menyerahkan beras kepada Pelaksana Distribusi. 4. Titik Distribusi adalah tempat di Desa/Kelurahan yang dapat dijangkau Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat atau jika lokasi desa sulit dijangkau dapat ditentukan di tempat lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Sub Divre. 5. Pelaksana Distribusi adalah kelompok kerja di Titik Distribusi yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan, lembaga masyarakat dan unsur masyarakat yang bertugas dan bertanggung jawab mendistribusikan Raskin kepada penerima manfaat.
6. Program beras ….5
6. Program beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) adalah Program Pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan kepada rumah tangga miskin melalui pendistribusian beras dengan kuantum dan harga tertentu. 7. Penerima Manfaat Raskin adalah rumah tangga miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima beras Raskin yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat. 8. Tim Raskin adalah Tim antar instansi yang terdiri dari wakil/pejabat tingkat Kabupaten yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Sub Divre dan institusi terkait lain sesuai dengan kondisi masingmasing daerah yang bertugas untuk melaksanakan perencanaan, koordinasi, sosialisasi pemantauan dan evaluasi program Raskin di daerah sesuai tingkat wilayahnya. 9. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah forum komunikasi di tingkat Desa/Kelurahan untuk menetapkan Rumah Tangga Miskin yang berhak menerima Raskin. Pasal 2 Pedoman Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2007 di Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 3 Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai dasar perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Program RASKIN di Kabupaten Majalengka. Pasal 4 ………….. 6
Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.
Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 15 Januari 2007 BUPATI MAJALENGKA, CAP/TTD
TUTTY HAYATI ANWAR Diundangkan di Majalengka pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,
SUHARDJA
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2007 NOMOR SERI
LAMPIRAN
:
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA Nomor : 2 TAHUN 2007 Tanggal : 15 Januari 2007 Tentang : PEDOMAN TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2007 DI KABUPATEN MAJALENGKA.
PEDOMAN TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2007 DI KABUPATEN MAJALENGKA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Secara umum Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tingginya kerentanan masyarakat untuk jatuh dibawah garis kemiskinan. Selanjutnya, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang menjadi prioritas adalah peningkatan peran pemerintah dalam penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat miskin, pemantapan dan penajaman berbagai upaya pemenuhan hak-hak dasar diantaraanya melalui pemenuhan kebutuhan pangan serta memperkuat sistem monitoring dalam penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan hak dasar rakyat. Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, maka pemerintah melanjutkan Program Raskin sebagai salah satu program proteksi sosial yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM). Program Raskin merupakan program perlindungan sosial, sebagai pendukung program lainnya seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningktan produktivitas rumah tangga miskin. Di Kabupaten ………. 2
2 Di Kabupaten Majalengka yang terdiri dari 23 Kecamatan, 331 Desa dan Kelurahan dengan luas wilayah 1.204,24 Km2 (120.424 Ha) dengan jumlah penduduk sebanyak 1.166.941 jiwa. Kondisi Keluarga Miskin/Rumah Tangga Miskin berdasarkan hasil pendataan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka tahun 2005 tercatat jumlah Rumah Tangga Miskin sebanyak 115.339. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Program Raskin harus direncanakan secara baik dengan melibatkan berbagai instansi terkait di Daerah. Untuk itu dipandang perlu disusun Pedoman Teknis Program Raskin yang mengacu pada Pedoman Umum dan dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan dan penyusunan Pedoman Teknis bagi Tim Raskin di Kabupaten Majalengka. B. Tujuan Tujuan penyusunan Pedoman Teknis Program Raskin adalah sebagai acuan dalam pengelolaan program Raskin Tahun 2007 di Kabupaten Majalengka yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan Program Raskin yaitu mengurangi beban pengeluaran Rumah tangga Miskin melalui pemberian bantuan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras. C. Sasaran Sasaran disusunnya Pedoman Teknis Program Raskin ini adalah sebagai optimalisasi pengelolaan Program Raskin di Kabupaten Majalengka, yaitu tersalurkannya beras bersubsidi kepada RTM sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Program Raskin.
BAB II ………….. 3
3 BAB II PENGORGANISASIAN A. Tingkat Kabupaten Penanggung jawab Program Raskin di Tingkat Kabupaten adalah Bupati, yang dalam pelaksanaanya Bupati membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Raskin yaitu Tim antar instansi yang terdiri dari wakil/pejabat tingkat Kabupaten yang berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten, Sub Divre Cirebon, Perguruan Tinggi dan institusi lain yang terkait yang bertugas untuk melaksanakan sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Secara fungsional tugas dan tanggung jawab Tim adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan program dan kegiatan pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; 2. Penyusunan rencana kegiatan sosialisasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi Program Raskin; 3. Penyusunan data jumlah rumah tangga penerima manfaat serta besaran alokasi Program Raskin di Desa/Kelurahan pada setiap Kecamatan berdasarkan kriteria yang disepakati dan penilaian obyektif serta pertimbangan Dinas/Instansi terkait di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta tokoh masyarakat; 4. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan distribusi beras dari Gudang Perum Bulog sampai ke titik distribusi yang terdekat dengan rumah tangga sasaran; 5. Pelaksanaan pemecahan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan distribusi dari titik distribusi ke rumah tangga penerima manfaat di tiap Kecamatan; 6. Penyusunan laporan pelaksanaan Program RASKIN . B. Tingkat Kecamatan ..... 4
4 B. Tingkat Kecamatan Penanggung jawab Pelaksanaan dan Pemantauan Raskin di tingkat Kecamatan adalah Camat yang dalam pelaksanaannya Camat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan yang melibatkan unsur Staf Kecamatan, PLKB, Kepolisian, Tokoh Masyarakat dan unsur Dinas/Instansi terkait serta mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pada setiap pendistribusian beras mulai dari persiapan penyaluran, penerimaan beras di titik distribusi sampai ke penerima manfaat serta pelaksanaan pembayaran. C. Tingkat Desa / Kelurahan Penanggung jawab pendistribusian Raskin di tingkat Desa/Keluarahan adalah Kepala Desa/Lurah. Yang dalam pelaksanaannya Kepala Desa/Lurah membentuk Tim Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan yang melibatkan Perangkat Desa/ Kelurahan, BPD/Dewan Kelurahan, LPM, Kader PKB, TP. PKK dan Tokoh Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan penditribusian sampai ke penerima manfaat sekaligus membantu kelancaran pembayaran dan penyelesaian administrasi. BAB III PERENCANAAN PROGRAM Prinsip Perencanaan dan Pelaksanaan Program Raskin pada dasarnya mengacu kepada Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi terutama yang berkaitan dengan : A. Penentuan Pagu Raskin 1. Pagu Raskin Tahun 2007 ditetapkan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 501/4291/Sarek/2006 tanggal 29 Desember 2006 perihal Alokasi Program Raskin Tahun 2007 yaitu sebanyak 13.840.680 Kg. 2. Penentuan Pagu Kecamatan/Kelurahan/Desa ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu kepada data Rumah Tangga Miskin dari Kantor BPS. 3. Penentuan ............. 5
5 3. Penentuan jumlah beras untuk masing-masing Kecamatan/Desa/Keluarahan setiap bulannya akan ditetapkan oleh Bupati. 4. Apabila pagu Raskin disuatu Kecamatan/Desa/Kelurahan tidak dapat terlaksana sesuai dengan rencana, maka Tim Raskin Kabupaten dapat merelokasi pagu Raskin ke daerah lain sesuai dengan tingkat kewenangannya. B. Perencanaan Distribusi 1. Pendistribusian beras Raskin dilaksanakan setiap bulan dengan durasi 12 (dua belas) bulan dalam satu tahun dengan kuantum maksimal 10 Kilogram per RTM per bulan dengan jadwal waktu pendistribusian pada minggu pertama dan kedua setiap bulannya atau disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. 2. Beras yang didistribusikan untuk Program Raskin merupakan beras persediaan operasional Perum Bulog Sub Divre Cirebon. C. Penentuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat 1. Rumah Tangga Miskin sasaran penerima manfaat yang berhak menerima bantuan Raskin adalah rumah tangga miskin yang diprioritaskan seluruh rumah tangga Pra Sejahtera dan sebagian atau seluruh rumah tangga Sejahtera I secara proporsional berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dimusyawarahkan di tingkat Desa/Kelurahan. 2. Musyawarah Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan melibatkan BPD/Dewan Kelurahan, Lembaga Masyarakat, Tokoh Masyarakat serta Perwakilan Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat untuk menentukan nama rumah tangga penerima manfaat sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh Bupati di Desa/Kelurahan, menentukan besaran jumlah beras masing-masing penerima manfaat dengan ketentuan berat beras maksimal 10 Kg/KK/bulan, menentukan tempat distribusi dan menentukan besaran biaya pendistribusian per Kg/KK dari Titik Distribusi kepada tempat distribusi penerima manfaat. 3. Musyawarah ........... 6
6 3. Musyawarah Desa/Kelurahan dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali dan diselenggarakan sebelum beras Raskin di distribusikan. 4. Hasil musyawarah Desa/Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara yang dilampiri Daftar Rumah Tangga Penerima Manfaat (Model DPM 1) dan ditandatangani Kepala Desa/Lurah dan BPD serta disahkan oleh Camat. 5. Rumah Tangga Penerima Manfaat yang terdaftar dalam DPM-1 diberikan Kartu Raskin, namun mengingat di Kabupaten Majalengka sudah diterbitkan Kartu Miskin yang fungsinya sama, maka Kartu Miskin ini sama dengan Kartu Raskin dan merupakan tanda bukti keluarga yang berhak membeli Raskin. 6. Daftar nama keluarga sasaran penerima manfaat hasil musyawarah Desa/Kelurahan yang sudah disahkan diumumkan di papan pengumuman Desa/Kelurahan. 7. Rumah Tangga penerima manfaat hasil muyawarah tersebut dilaporkan secara berjenjang ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten. D. Penentuan Titik Distribusi 1. Titik Distribusi sebagai tempat akhir penyerahan beras Raskin oleh Satker Sub Divre – Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Akhir adalah di Kantor Lurah/Kepala Desa. 2. Apabila lokasi Desa/Kelurahan sulit dijangkau dan atau alasan tertentu, maka Titik Distribusi ditentukan di tempat lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Sub Divre. 3. Di Titik Distribusi dilengkapi oleh Petugas distribusi tingkat Kelurahan/Desa, sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan beras dan Satker Sub Divre – Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Akhir. E. Indikator Kerja ………….. 7
7 E. Indikator Kerja Kinerja pelaksanaan Program Raskin sesuai dengan lingkup dan tanggung jawab masing-masing instansi diukur berdasarkan indikator sebagai berikut : 1.
Tepat Sasaran
:
Raskin hanya diberikan kepada rumah tangga penerima manfaat.
2.
Tepat Jumlah
:
Jumlah beras yang dibeli rumah tangga penerima manfaat adalah sebanyak maksimal 10 Kg untuk setiap KK pada setiap bulan alokasi yang ditetapkan.
3.
Tepat Harga
:
Harga beras yang dibayar oleh rumah tangga penerima manfaat sebesar Rp.1.000,- /Kg netto di titik distribusi
4.
Tepat Waktu
:
Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Penerima Manfaat sesuai dengan rencana distribusi.
5.
Tepat Administrasi
:
Terpenuhinya persyaratan dokumen yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara tepat waktu.
BAB IV MEKANISME DISTRIBUSI DAN ADMINISTRASI A.
Mekanisme Distribusi 1. Berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan, Bupati setiap bulan mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin kepada Kepala Sub Divre–Perum Bulog dilampiri alokasi jumlah beras per Kecamatan dan rencana jadwal pengiriman untuk masing-masing Kecamatan. 2. Atas dasar ………. 8
8 2. Atas dasar SPA tersebut Sub Divre – Perum Bulog menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order ( SPPB/DO ) kepada Satker Raskin Sub Divre. Penerbitan SPPB/DO kepada Satker Raskin Sub Divre harus mempertimbangkan bukti setor yang diterima Satker Sub Divre pada bulan sebelumnya. SPA yang tidak dapat dilayani sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka pagunya dapat direlokasikan ke daerah lain dengan menerbitkan SPA baru yang menunjuk pada SPA yang tidak dapat dilayani. 3. Berdasarkan SPPB/DO, Satker RASKIN Sub Divre mengambil beras di gudang penyimpanan Perum Bulog sesuai dengan ketentuan pergudangan yang berlaku di lingkungan Perum Bulog. 4. Satker Raskin Sub Divre mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi. Apabila beras yang diterima tidak memenuhi standar kualitas Bulog, maka beras dikembalikan kepada Satker Raskin untuk diganti/ditukar. 5. Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada Rumah Tangga Penerima Manfaat yang mempunyai Kartu Miskin dan terdaftar dalam Daftar Rumah Tangga Penerima Manfaat (DPM-1). 6. SPA bulan tertentu yang belum selesai terlayani sebagian atau seluruhnya, apabila diajukan/dialokasikan kembali pada bulan-bulan berikutnya tanpa perubahan, maka pelayanan dengan SPA yang tersisa dapat dilanjutkan, tetapi apabila ada pengalihan/pemindahan lokasi Kecamatan/Kelurahan/Desa, maka Pemerintah Kabupaten harus menerbitkan SPA baru dengan merujuk pada SPA lama yang sisanya belum terlayani. Untuk SPA pelayanan pengalihan lokasi tersebut agar di pisahkan dari SPA rutin bulan berjalan.
7. Lurah/Kepala Desa …… 9
9 7. Lurah/Kepala Desa bertugas dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran pendistribusian beras, pembayaran Hasil Penjualan (HP) dan pengendalian beras Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada rumah tangga penerima manfaat serta membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras (Model DPM-2) di daerah kerjanya . 8. Apabila sampai dengan akhir tahun terdapat sisa pagu Raskin yang tidak dapat direalisasikan, maka sisa pagu Raskin tersebut tidak dapat dilayani pada tahun berikutnya. B.
Biaya Operasional 1. Biaya operasional beras dari Gudang Sub Divre Perun Bulog sampai Titik Distribusi menjadi beban Sub Divre Perum Bulog. 2. Biaya operasional dari Titik Dustribusi sampai ke keluarga sasaran penerima manfaat merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan dari APBD atau swadaya masyarakat disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
C.
Administrasi Distribusi 1. Penyerahan beras di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah terima (BAST) yang ditandatangani oleh Satker Raskin Sub Divre dan Pelaksana Distribusi Akhir yang menerima beras serta saksi di Titik Distribusi dengan nama dan identitas yang jelas serta di cap/stempel. 2. Atas dasar BAST, Satker Raskin Sub Divre membuat rekapitulasi BAST per Kelurahan/Desa dalam satu Kecamatan (Model MBA-O) ditandatangani Pejabat Sub Divre dan Camat dengan nama identitas yang jelas serta dicap/stempel. 3. Berdasarkan ……….. 10
10 3. Berdasarkan MBA-O Sub Divre membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Raskin per Kecamatan dalam satu Kabupaten ( Model MBA-1) ditandatangani Kepala Sub Divre dan pejabat Kabupaten serta Saksi dari Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kabupaten. Nama dan identitas harus jelas dan di cap/stempel. Dalam pelaksanaannya MBA-1 dibuat secara bertahap tanpa harus menunggu selesainya alokasi yang sama dimungkinkan dibuat lebih dari 1 (satu) MBA-1. 4. Dokumen Penyelesaian subsidi penyaluran beras Raskin yang harus dilengkapi oleh Sub Divre terdiri dari MBA-1 asli, rekapitulasi SPPB/DO (MDO) asli dan copy SPA sesuai bulan alokasinya. D. Prosedur Pembayaran 1. Pembayaran harga beras Raskin dari Rumah Tangga Penerima Manfaat kepada pelaksana Distribusi Akhir dilakukan secara tunai Rp. 1.000,-/Kg dan dari Pelaksana Distribusi Akhir langsung disetor/transfer ke rekening penampungan Sub Divre di Bank yang ditunjuk atau dapat menyetorkan pembayaran Hasil Penjualan Beras kepada Satker Raskin Sub Divre dan dibuat kwitansi tanda terima (Model Kwitansi HP) rangkap 3 (tiga) yang selanjutnya Satgas RASKIN Sub Divre menyetorkan ke rekening Sub Divre. 2. Pembayaran dapat dilakukan tidak secara tunai kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan atas dasar penilaian dan pertimbangan Pemerintah Daerah. 3. Pada saat beras Raskin diserahterimakan dari Satker Raskin Sub Divre kepada Pelaksana Distribusi Akhir di Titik Distribusi, maka pelaksana distribusi akhir harus menyerahkan bukti setor/transfer bank untuk sejumlah beras yang diserahterimakan itu kepada Satker Raskin Sub Divre. 4. Apabila ……….. 11
11 4. Apabila terjadi penyalahgunaan Hasil Penjualan Raskin oleh Pelaksana Distribusi Akhir, maka yang bertanggung jawab menyelesaikan pembayaran adalah Lurah/Kepala Desa dan atau Camat yang bersangkutan. 5. Apabila terjadi penyalahgunaan Hasil Penjualan Raskin oleh Satker Raskin Sub Divre, maka yang bertanggung jawab menyelesaikan pembayaran adalah Satker Raskin Sub Divre dan Kepala Sub Divre yang bersangkutan. BAB V SOSIALISASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI A. Sosialisasi Sosialisasi Program Raskin bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program Raskin kepada rumah tangga penerima manfaat, masyarakat umum dan instansi penanggung jawab kegiatan sesuai tingkatan wilayahnya yang meliputi : 1. Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten, Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan dengan materi yang disosialisasikan meliputi mekanisme distribusi, pemahaman tugas, tanggung jawab dan fungsi masing-masing instansi serta hak dan kewajiban keluarga sasaran penerima manfaat, mekanisme pembayaran serta mekanisme penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan. 2. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi program Raskin dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, penyebaran leaflet/brosur/poster serta berbagai forum pertemuan sosial keagamaan dan kemasyarakatan lainnya. B. Pemantauan ………… 12
12 B.
Pemantauan 1. Tim Raskin dapat melakukan pemantauan secara periodik sesuai kebutuhan ditingkat wilayahnya sampai ke titik distribusi dan kepada rumah tangga penerima manfaat. 2. Materi pemantauan adalah kinerja pelaksanan Raskin terutama yang berkaitan dengan ketepatan jumlah beras yang diterima penerima manfaat, ketepatan sasaran penerima manfaat dan ketepatan harga beras yang dibayar penerima manfaat di titik distribusi.
C.
Evaluasi Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Raskin sesuai tingkatan wilayah dalam bentuk rapat koordinasi untuk membahas hasil monitoring dan pemantauan pelaksanaan program dan penyusunan laporan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan program. BAB VI PELAPORAN
Sebagai salah satu upaya untuk mengukur kinerja pelaksanaan program Raskin sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, maka diperlukan pelaporan yang akurat dan tepat waktu dengan periode : 1. Mingguan a. Setelah selesai pelaksanaan penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Penerima Manfaat, Kepala Desa/Lurah harus melaporkan kepada Camat realisasi penyaluran dan pembayaran beras yang terinci jumlah rumah tangga penerima manfaat dan kuantum per Blok /RW/RT . b. Sub Divre secara rutin diharuskan melaporkan realisasi penyaluran Raskin berdasarkan realisasi penyaluran (BAST) dan terinci per Kecamatan/Desa/Kelurahan mengenai jumlah Titik Distribusi, jumlah KK dan kuantum kepada Bupati. 2. Bulanan ………… 13
13 2. Bulanan a. Setiap akhir bulan Camat melaporkan kepada Bupati realisasi penyaluran beras terinci jumlah Rumah Tangga Penerima Manfaat dan kuantum per Kelurahan/Desa serta pembayaran untuk setiap bulan alokasi. b. Setiap akhir bulan Sub Divre melaporkan realisasi penyaluran dan peneriman pembayaran Raskin kepada Bupati. 3. Tahunan Pada akhir tahun, Tim Raskin membuat laporan pelaksanan dari evaluasi Raskin yang merupakan hasil akhir evaluasi, konsolidasi/verifikasi. Laporan tersebut disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala BPMD Propinsi Jawa Barat dan Perum Bulog melalui Kepala Divisi Regional Jawa Barat sebagai bahan penetapan kebijakan pangan Pemerintah selanjutnya. BAB VII PENGADUAN MASYARAKAT Pengaduan masyarakat tentang Raskin bertujuan untuk menampung, merespon dan memproses keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan program dapat berasal dari keluarga sasaran penerima manfaat atau masyarakat umum dan dapat disampaikan langsung atau tidak langsung melalui media cetak dan elektronik serta dapat disampaikan melalui kotak pos, Faximile, e-mail, telepon dan laporan tertulis yang ditujukan kepada Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang ada masing-masing Desa/Kelurahan, Kecamatan dan untuk tingkat Kabupaten Majalengka kepada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Majalengka Jl. A. Yani No. 1 Tlp. (0233) 281022 - 281217 dan Faximile (0233) 281475 Majalengka 45418. Tindak lanjut atas pengaduan tersebut secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara bertingkat. Secara fungsional UPM ini dikoordinasikan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Majalengka. BAB VIII ........... 14
14 BAB VIII PENUTUP 1. Pedoman Teknis Raskin Tahun 2007 mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007. 2. Dengan dikeluarkannya Pedoman Teknis Raskin Tahun 2007 ini maka Pedoman Teknis RASKIN 2006 tidak berlaku lagi. 3. Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam Pedoman Teknis ini akan dilakukan penyempurnaan/perbaikan. 4. Demikian Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi dasar bagi pelaksanaan Raskin Tahun 2007 di Kabupaten Majalengka
BUPATI MAJALENGKA, CAP/TTD
TUTTY HAYATI ANWAR SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,
SUHARDJA