BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 07
Tahun : 2010
Seri : E
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENGOBATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang :
a. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan biaya pengobatan bagi
masyarakat miskin di Kabupaten Gunungkidul dapat berjalan secara tertib, berdaya guna dan optimal, dipandang perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya; b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menerbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pengobatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Gunungkidul. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai
berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5063); 10. Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 seri E);
Daerah
Kabupaten
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri D); 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Bantuan Sosial di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 24, Seri E) MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENGOBATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. 3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 4. Masyarakat miskin adalah masyarakat di Kabupaten Gunungkidul yang ditetapkan sebagai peserta Jamkesmas, Jamkesos atau pemegang Surat Keterangan Miskin. 5. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dibiayai oleh pemerintah pusat.
6. Jaminan Kesehatan Sosial yang selanjutnya disingkat Jamkesos adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dibiayai oleh pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 7. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk miskin. 8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. 9. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. 10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. 11. Rumah Sakit Swasta adalah rumah sakit non pemerintah di wilayah Yogyakarta yang telah melakukan kerja sama dalam pelaksanaan program Jamkesmas atau Jamkesos. 12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif kepada masyarakat di wilayah tertentu. 13. Sarana pelayanan kesehatan adalah unit kerja yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meliputi Puskesmas, RSUD Wonosari dan Rumah Sakit Swasta. 14. Tim Verifikasi adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan ketugasan memeriksa kelengkapan berkas pengajuan serta menentukan besaran biaya bantuan yang diberikan kepada pemohon.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pengobatan bagi Masyarakat Miskin. (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk : a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin; b.membantu sebagian dan atau seluruh biaya yang ditanggung keluarga miskin atas pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan) yang diberikan oleh sarana pelayanan kesehatan.
BAB III SASARAN Pasal 3 Sasaran bantuan biaya pengobatan bagi masyarakat miskin adalah: 1. Penduduk miskin pemegang kartu Jamkesmas atau Jamkesos yang menjalani pelayanan pengobatan di sarana pelayanan kesehatan yang biayanya tidak dijamin oleh Jamkesmas dan Jamkesos. 2. Penduduk miskin di Daerah yang belum tercakup dalam program Jamkesmas maupun Jamkesos yang dibuktikan dengan SKM.
BAB IV SYARAT DAN PROSEDUR PELAYANAN Pasal 4 (1) Bantuan biaya pengobatan diberikan kepada masyarakat apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. (2) Persyaratan pengurusan bantuan biaya pengobatan adalah sebagai berikut: a. Pelayanan perawatan dan pengobatan pada klas III atau perawatan di ICU atau IMC atas indikasi medis di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan swasta yang telah melakukan kerja sama dengan program Jamkesmas atau Jamkesos. b. Apabila kelas III penuh dan pasien dirawat di kelas yang lebih tinggi, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa kelas III penuh. c. Melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut: 1) Mengajukan surat permohonan bantuan biaya pengobatan kepada Kepala Dinas diketahui oleh kepala desa setempat. 2) Fotokopi kartu identitas miskin yang sah (Kartu Jamkesmas, Kartu Jamkesos, atau Surat Keterangan Miskin) yang diketahui oleh kepala desa setempat. 3) Fotokopi KTP pasien atau fotokopi KTP kedua orang tua (bagi pasien yang belum ber KTP) yang diketahui oleh kepala desa setempat. 4) Fotokopi kartu keluarga (C1) yang diketahui oleh kepala desa setempat. 5) Perincian biaya berupa kuitansi asli pembayaran biaya pelayanan kesehatan/surat tagihan/surat keterangan rawat inap dari sarana pelayanan kesehatan. Pasal 5 (1) Pasien keluarga miskin yang berobat di Puskesmas dan RSUD harus melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maksimal 24 jam sebelum pulang. (2) Petugas Puskesmas dan RSUD bertugas memfasilitasi pengurusan pengajuan bantuan. (3) Kelengkapan administrasi selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan verifikasi.
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 6 (1) Besarnya bantuan biaya pengobatan yang akan diberikan ditetapkan oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan dengan memperhatikan tingkat kemiskinan pemohon, kepemilikan kartu identitas miskin, ketaatan terhadap prosedur pelayanan serta tempat berobat. (2) Pasien keluarga miskin yang berobat di Puskesmas seluruh biaya pengobatan akan dijamin. (3) Pasien keluarga miskin yang berobat di RSUD biaya pengobatan akan dibantu sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) atau maksimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). (4) Pasien keluarga miskin yang berobat selain di Puskesmas dan RSUD biaya pengobatan akan dibantu sebesar 50 % (lima puluh per seratus) atau maksimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). (5) Bantuan biaya pengobatan yang belum bisa dibayarkan pada tahun anggaran bersangkutan yang disebabkan oleh karena alokasi anggaran yang disediakan kurang, maka kekurangan tersebut dibayarkan pada anggaran tahun berikutnya.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 29 Juni 2010 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd. SUHARTO Diundangkan di Wonosari pada tanggal 29 Juni 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd. MOHAMAD JOKO SASONO BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 NOMOR 07 SERI E.
SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KESEHATAN NKABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN RSUD WONOSARI TENTANG BANTUAN BIAYA PENGOBATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010
NO.--------------------------------------------------
Pada hari ini...............tanggal.......bulan april tahun dua ribu sepuluh yang betanda tangan di bawah ini: Nama : drg. WIDODO,MM NIP : Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Alamat : Jl. Kolonel Sugiyono No. 17 Wonosari Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA Nama : drg. ISTI INDIYANI,MM NIP : Jabatan : Direktur RSUD Wonosari Alamat : Jl. Ksatriyan Wonosari Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut Para Pihak. Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjain kerja sama dalam pelaksanaan program Bantuan Biaya Pengobatan Bagi Masyarakat Miskin di Gunungkidul dengan ketentuan yang diatur dalam pasal dibawah ini. BAB I NAMA KEGIATAN Pasal 1 Program Bantuan Biaya Pengobatan Bagi Masyarakat Miskin adalah program pemberian bantuan biaya pengobatan yang diberikan kepada penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul. Pasal 2 Program Bantuan Biaya Pengobatan Bagi Masyarakat Miskin merupakan program yang yang termasuk dalam DIPA kantor DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dengan Dinas Kesehatan sebagai dinas pengampu.
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA 1. PIHAK PERTAMA berkewajiban memeriksa kelengkapan berkas pengajuan. 2. PIHAK PERTAMA berkewajiban memeriksa kelayakan pasien/pemohon yang meliputi tingkat kemiskinan pemohon, kepemilikan kartu identitas miskin, ketaatan terhadap prosedur pelayanan serta tempat berobat 3. PIHAK PERTAMA berkewajiban menerbitkan surat penjaminan pembiayaan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan. 4. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan rincian biaya perawatan dan pengobatan sebelum pasien pulang dari RSUD Wonosari. 5. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bukti administrasi atas biaya bantuan yang diberikan dari RSUD Wonosari. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA 1. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. 2. PIHAK KEDUA berhak menerima biaya pengobatan dari pasien yang berobat. Hak dan Kewajiban Masyarakat Miskin 1. Masyarakat Miskin berkewajiban untuk melengkapi berkas persyaratan pengajuan bantuan. 2. Masyarakat Miskin berkewajiban menginformasikan jumlah biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung kepada Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul sebelum pasien pulang dari rumah sakit. 3. Masyarakat Miskin berhak mendapatkan biaya bantuan pengobatan sesuai dengan besaran biaya yang ditetapan Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Kab. Gunungkidul.
BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN Pasal 4 Mekanisme pembayaran bantuan biaya diatur sebagai berikut: 1. Pembayaran bantuan biaya didasarkan pada permohonan dari pasien yang berobat. 2. Besaran bantuan biaya yang ditetapkan, merupakan dasar bagi RSUD untuk mengurangi biaya pengobatan yang ditanggung pasien. 3. Dinas Kesehatan akan membayarkan bantuan biaya kepada RSUD Wonosari apabila pengajuan dana ke DPPKAD sudah cair.
BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 5 Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat disepakatinya perjanjian ini maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.
BAB VI PENUTUP Pasal 6 Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
drg. ISTI INDIYANI,MM
drg. WIDODO,MM