BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) Nomor : 10
Tahun : 2010
Seri : E
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 – 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang
:
a. bahwa Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Kabupaten Gunungkidul telah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008-2013; b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Peraturan Bupati dimaksud; c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 -2013;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); 9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang RANHAM Indonesia Tahun 2004-2009; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E); 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 -2013 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 05 Seri E);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 – 2013. Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 – 2013 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 05 Seri E) diubah sebagai berikut: Ketentuan Lampiran angka III huruf C dan huruf D diubah, sehingga selengkapnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 17 September 2010 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd. SUMPENO PUTRO Diundangkan di Wonosari pada tanggal 17 September 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd. MOHAMAD JOKO SASONO
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI E
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 – 2013
III.
RENCANA KEGIATAN RAD HAM KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2008-2013
C. DISEMINASI DAN PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA
No.
Tujuan/sasaran
Program/kegiatan
Jadwal
Pelaksana
1
2
3
4
5
1.
Peningkatan pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum dan aparat pemerintah akan pentingnya HAM dalam pelaksanaan tugasnya
Penegak Hukum dan Aparat pemerintah : a. Pelatihan HAM 2008untuk aparat 2013 pemerintah dan aparat penegak Peraturan Daerah (POL PP)
Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap HAM
Jalur Pendidikan : a. Penyusunan bahan 2008ajar mengenai 2013 HAM yang mudah diserap oleh masyarakat.
2.
b. Diseminasi bahan informasi HAM kepada penegak hukum dan aparat pemerintah
b. Desiminasi HAM pada tingkat desa antara lain melalui PKK, Kadarkum, Kegiatan keagamaan dll
Indikator Keberhasilan (out put) 6
Bagian Hukum, Panitia Pelaksana RADHAM Kabupaten Gunungkidul, dan instansi terkait.
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparat penegak hukum dan aparat pemerintah.
Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, dan Panitia Pelaksana RADHAM.
Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di daerah.
2008 2013
20082013
Panitia Pelaksana Terlaksananya RADHAM pendidikan dan penyuluhan HAM di daerah.
c. Meningkatkan 2008program pena2013 taran-penataran HAM yang terkait dengan Pancasila, UUD, dan Undang-Undang HAM.
Panitia Pelaksana Terlaksananya RADHAM pendidikan dan penyuluhan HAM di daerah.
1
2
3 d. Desiminasi, Pelatihan, Penataran dan lokakarya HAM di kalangan sekolah, Kelompok Belajar dan Usaha (KBU), Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), kursus Pemuda, Dewan Pendidikan dan PGRI
3.
Peningkatan layanan informasi tentang HAM
4
5
6
20082013
Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Panitia RADHAM dan instansi terkait
Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di daerah.
e. Desiminasi pela2008tihan, penataran 2013 dan lokakarya HAM di kalangan organisasi keolahragaan, pelatih olahraga, atlet dan pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar
Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Panitia RADHAM dan instansi terkait
Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di daerah.
f. Desiminasi, pelatihan, penataran dan lokakarya HAM di kalangan organisasi sosial dan LSM serta penyuluhan mengenai konsepsi HAM di kelompok-kelompok minat profesi dan bisnis seperti majelis taklim, Pramuka dll.
20082013
Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Panitia RADHAM, Badan Kesbangpollinmas dan PB, dan instansi terkait
Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di daerah.
20082013
Dinas Perhubungan, Kominfo, dan Panitia Pelaksana RADHAM
Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan desiminasi HAM melalui media cetak dan elektronik
Media massa : a. Penyelenggaraan lokakarya secara teratur dan pelatihan mengenai HAM bagi wartawan media cetak, media elektronik, dan petugas penerangan
1
2
3
4
5
6
b. Mengadakan wawancara dan diskusi di media elektronik.
20082013
Dinas Perhubungan, Kominfo, Panitia Pelaksana RADHAM, dan instansi terkait.
Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan desiminasi HAM melalui media cetak dan elektronik
c. Menerbitkan dan menyebarkan bahan-bahan informasi mengenai HAM termasuk buku pegangan mengenai HAM
20082013
Panitia Pelaksana RADHAM dan instansi terkait
Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan desiminasi HAM melalui media cetak dan elektronik
d. Pemanfaatan media tradisional
20082013
Panitia pelaksana RADHAM dan instansi terkait
Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan desiminasi HAM melalui media cetak dan elektronik
D. PENERAPAN NORMA DAN STANDAR INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA
No.
Tujuan/sasaran
Program/kegiatan
Jadwal
Pelaksana
1
2
3
4
5
1.
Perlindungan terhadap sejumlah hak sipil dan politik
Indikator Keberhasilan (out put) 6
Pembuatan 2008pedoman teknis 2013 serta mekanisme pelaksanaan untuk peningkatan perlindungan hak sipil yang mendasar
Pemda, Panitia Pelaksana RADHAM daerah dan instansi terkait
Tersedianya pedoman teknis perlindungan hak sipil yang mendasar di instansi penegak hukum
Peningkatan 2008Perlindundan atas 2013 persamaan hak di depan hukukm dan untukmendapatkan peradilan yan adil
Pemda, Panitia Pelaksana RADHAM daerah dan instansi terkait
Berkurangnya pengaduan yang berkaitan dengan proses hukum/ pengadilan.
1
2
3
2.
Pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.
Peningkatan pemenuhan hak atas pekerjaan yang meliputi kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berusaha, hak atas promosi dalam jabatan/pekerjaan, hak atas upah dan lingkungan kerja yang layak, hak atas jaminan sosial, asuransi kecelakaan kerja dan hak partisipasi wanita dalam pekerjaan. Peningkatan pemenuhan hak berkumpul dan berserikat bagi pekerja.
4 20082013
1. 20082013
1. Peningkatan 2008upaya pemenuhan 2013 hak masyarakat atas kehidupan yang layak, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak, terutama hak atas penyandang cacat, kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Peningkatan upaya pemenuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, kesehatan bayi, anak, dan ibu hamil.
20082013
5
6
Dinas Sosnakertrans, Disperindagkoptam, Panitia RADHAM, dan instansi terkait.
Peningkatan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja, serta berkurangnya keluhan pekerja.
Dinas Sosnakertrans, Bagian Hukum, dan instansi terkait.
Peningkatan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja, serta berkurangnya keluhan pekerja.
BPMPKB, Bagian Adm.Kesra, Panitia RADHAM, dan instansi terkait.
Meningkatnya standar hidup masyarakat.
Dinas Kesehatan, Panitia RADHAM, dan instansi terkait.
Meningkatnya pelayanan kesehatan Masyarakat yang dapat diakses seluruh masyarakat.
1
3.
2
Penghapusan praktek segala bentuk diskriminasi
3
4
5
6
Peningkatan upaya pemenuhan hak masyarakat atas tanah dan lahan penghidupanya khususnya bagi petani.
20082013
Bagian Kerja Sama dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan, dan Panitia RADHAM
Berkurangnya kasus sengketa tanah.
Peningkatan upaya pemenuhan hak atas pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan.
20082013
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Panitia RADHAM, dan instansi terkait.
Berkurangnya tingkat buta aksara dan anak putus sekolah.
Peningkatan upaya pemenuhan hak untuk berpartisipasi dan berekspresi dalam kegiatan kebudayaan, terutama bagi kelompok yang mempunyai ciri budaya dan keyakinan tersendiri.
20082013
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Panitia RADHAM, dan instansi terkait.
Meningkatnya kebebasan untuk mengekspresikan budaya masingmasing.
Peningkatan upaya sistem perkoperasian dalam usaha meningkatkan taraf kehidupan perekonomian rakyat serta usaha kecil dan menengah.
20082013
Disperindagkoptam, Panitia RADHAM, dan instansi terkait.
Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang tangguh dan kuat.
Peningkatan perlindungan Kepada para pekerja di sektor informal
20082013
Peningkatan pemenuhan hak atas pangan
20082013
Dinas Sosnakertrans, Panitia RADHAM, dan instansi terkait
Dinas tanaman pangan dan Hortikultura, dan Panitia RADHAM
Meningkatnya perlindungan untuk pekerja sektor informal.
Terpenuhinya hak atas pangan.
1
2
3
20082013
5 . Panitia RADHAM dan instansi terkait.
2008 Penghapusan 2013 diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya, dan agama terutama :
Dinas Kependudukan dan Capil, Bagian Hukum, KPT, dan Panitia RADHAM
Terlayaninya pencatatan perkawian di luar 5 agama yang resmi.
Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPKB, Panitia RADHAM, dan instansi terkait.
Sesuai indikator dalam RAD PPPA
Penghapusan praktek segala bentuk diskriminasi dalam penikmatan hak ekonomi sosial budaya dan hak sosial politik.
4
6 Berkurangnya kasus diskriminasi
1. Pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama dan keyakinan di luar agama yang resmi. 2. SKBRI bagi warga keturunan asing. 4.
Perlindungan terhadap hak anak
Peningkatan upaya 20082013 perlindungan kepada anak dari kejahatan memperdagangkan mereka dengan melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (PPPA) Peningkatan upaya perlindungan anak dari kejahatan exploitasi seksual dengan melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghapusan Exploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA)
20082013
BP2M DIY, Bidang Sesuai Pemberdayaan indikator dalam Perempuan RAD PESKA. BPMPKB, Polres, Panitia Pelaksana RAD HAM, dan instansi terkait.
1
5.
2
Perlindungan terhadap Hak Perempuan
3
4
5
6
Peningkatan upaya perlindungan anak terhadap informasi dan tayangan adegan kekerasan dan pornografi
20082013
Kantor Kementerian Agama, Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPKB, Dishub kominfo, Panitia Pelaksana RAD HAM , dan instansi terkait
Adanya Perda yang mengatur hal ini.
Peningkatan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akta kenal lahir.
20082013
Panitia Pelaksana RAD HAM dan instansi terkait.
Meningkatnya jumlah anak yang mempunyai akta kenal lahir.
Peningkatan upaya 20082013 khusus perlindungan anak dari pemaksaan untuk melakukan pekerjaan yang terburuk dengan melaksanakan RAD Penghapusan pekerjaan terburuk bagi anak (PPTA)
Disnakertrans, Panitia Pelaksana RADHAM, dan instansi terkait.
Sesuai dengan indikator dalam RAD PPTA.
Peningkatan upaya perlindungan anak yang bermasalah hukum
20082013
Kanwil Kementerian Kumham DIY, Panitia Pelaksana RAD HAM, dan instansi terkait.
Berkurangnya anak yang dihukum/ ditahan.
Peningkatan perlindungan anak dengan pembentukan Pusat Krisis Anak
20082013
BPMPKB, Panitia Pelaksana RAD HAM, dan instansi terkait.
Terbentuknya pusat krisis anak.
Peningkatan upaya untuk pemenuhan hak pengembangan diri anak khususnya anak putus sekolah dan anak cacat.
20082013
BPMPKB, Panitia Pelaksana RAD HAM, dan instansi terkait.
Tersedianya pendidikan dan pelatihan untuk semua anak putus sekolah dan anak cacat.
Peningkatan upaya pemenuhan Hak Reproduksi perempuan termasuk kesehatan ibu hamil dan melahirkan
20082013
Dinas Kesehatan, Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPKB, Dinas Dikpora, Panitia Pelaksana RAD HAM, dan instansi terkait
Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
1
2
3
4
5
6
Peningkatan upaya pemenuhan hak perempuan untuk tidak diperlakukan diskriminatif
20082013
Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPKB, Panitia RAD HAM, dan instansi terkait
Berkurangnya kasus diskriminatif terhadap perempuan
Peningkatan akses pendidikan dan ekonomi keluarga bagi perempuan
20082013
Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPKB, Dinas Dikpora, Panitia Pelaksana RAD HAM, dan instansi terkait
Meningkatnya akses pendidikan dan ekonomi bagi perempuan.
Peningkatan penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penghapusan eksploitasi pekerja sex komersial
20082013
Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPKB, Dinas Dikpora, Panitia Pelaksana RAD HAM, dan instansi terkait
Berkurangnya kasus kekerasan kepada perempuan.
Peningkatan upaya perlindungan kepada penyandang cacat dengan melaksanakan rencana aksi perlindungan penyandang cacat
20082013
Bagian Adm.Kesra, BPMPKB, Panitia Pelaksana RAD HAM, dan instansi terkait
Sesuai indikator dalam rencana aksi nasional.
Peningkatan upaya perlindungan kepada lanjut usia dengan melaksanakan rencana aksi perlindungan lanjut usia.
20082013
Bagian Adm.Kesra, BPMPKB, Panitia Pelaksana RAD HAM, dan instansi terkait
Sesuai indikator dalam rencana aksi nasional.
Wonosari, 17 September 2010 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd. SUMPENO PUTRO
