BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) Nomor : 18
Tahun : 2012
Seri : E
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang : a. bahwa pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial
telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011; b. bahwa agar dalam
pengelolaan pemberian hibah
bantuan sosial yang bersumber dari APBD
dan
tercipta tertib
administrasi, akuntabilitas, dan transparansi, perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap
Peraturan
Bupati
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan,
dan
Tanggung
Jawab
Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838); 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
32
Tahun
1950
tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 59); 9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
Pengelolaan Keuangan Daerah
58
Tahun
2005
tentang
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republlik
Indonesia
Tahun
2006
Nomor
25,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pedoman
Pengelolaan
dan
Pertanggungjawaban
Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02 seri E); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul 2008
Tentang
Urusan
Pemerintahan
Nomor 2 Tahun
Daerah
(Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 seri E)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E); 17. Peraturan Bupati
Gunungkidul
Nomor
41
Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 28 Seri E);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 28 Seri E) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 11 (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD. (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemerintah b. Pemerintah Daerah lainnya;
c. perusahaan daerah; d. masyarakat; dan e. organisasi kemasyarakatan. (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2)
dianggarkan
dalam
kelompok
belanja
langsung
yang
diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. 2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11A Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besarnya hibah dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Dihapus. 4. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 23A (1) Bantuan
sosial
berupa
uang
kepada
individu
dan/atau
keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek belanja bantuan sosial pada PPKD. (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. individu dan/atau keluarga; b. masyarakat; dan c. lembaga non pemerintahan. (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan
ke dalam program dan kegiatan, yang
diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. 6. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30A Bupati
mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran bantuan sosial dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya. 7. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32 (1)
Bupati
menetapkan
daftar penerima dan besaran bantuan sosial
dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. (2)
Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial
didasarkan pada
daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A. (2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait. (3)
Pencairan
bantuan
sosial
berupa
uang
dilakukan
dengan
cara
pembayaran langsung (LS). (4)
Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
(5)
Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
8. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan satu Pasal baru , yaitu Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 35A (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga
yang
tidak
dapat
direncanakan
sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya. (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat, dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masingmasing individu dan/atau keluarga.
9. Ketentuan Pasal 36 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: Pasal 36 (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi: a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati; b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang. (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan /atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 10. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut : Pasal 39 (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Dihapus
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 16 Juli 2012 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH Diundangkan di Wonosari pada tanggal 16 Juli 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL ttd BUDI MARTONO BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012 NOMOR 18 SERI E.