DAERAH
BERITA
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 04
TAHUN
2O1O
PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 03TAHUN 2OIO TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAT\ AI{GGARAI\ PENDAPATAI\i DAN BELANJA DAERAH TAIITJNAI\GGARAI\ 2O1O
BUPATI CIANJUR,
Menimbang
: a.
bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan keuangan daerah, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
b.
bahwa agar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat berjalan sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termaksud diatur dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Tahun 1968 tentang Pembentukan Undang-undang Nomor Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesii Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4
i.t 2.
Undang-Untlang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omot 4287))
Jalan Siti Jenab No. 31 Telepon (0263) 261892 Fax. (0263) 260981 Cianjur 43211 Jawa Barat
Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
4. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 4355); 5
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
1
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
t2.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
56 Tahun 2005
13.
Peraturan Pemerintah Nomor
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang'Tlibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);
tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
t7.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik hidonesia Nomor 4614); 19.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
20. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
21. Keputusan Menteri Permukirnan dan Prasarana Wilayah Nomor 349/ I(PTS/W2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan); 22.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola
Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24.
Peraturan Daerah Cianjur Nomor 12 Tahun
2006
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (zuPMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
- 20ll
25. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02 Seri D); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
27.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
28.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun .-. 2010 Nomor 02 Seri
D);
MEMUTUSKAIT{: MenetapKan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2OlO.
BAB
I
KETENTUANUMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasbl
I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan
l.
:
Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur. 5. Asisten adalah susunan pejabat yang membawahi kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
6.
Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau s'suvm pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi telebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahtrakanhasyarakat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan legislatif daerah Kabupaten cianjur. 8. Perangkat Daerah adalah,organisasi lLembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggungiawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan
9.
sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya Set DpRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Cianjur.
10. 11.
Dinas Daerah adalah
'nsur
pelaksana pemerintah daerah Kabupaten cianjur.
Lembaga teknis daerah yarg terdiri dari Badan dan/atau Kantor adalah Unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten cianjur. 13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang t"r-uirr. didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan-hak darikewajiban
daerah.
14.
Pegawai Negeri sipil selanjurrya disebut pNS adalah pegawai Negeri .". lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cianjur.
15.
sipil di
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
Penyusunan Rencan4 pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah 16.
17.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut ApBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
opD
adalah organisasi AnggarL.
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur selaku pengguna
18.
sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut setda adalah Sekretariat Daerah
Kabupaten Cianjur. 19.
ppKD adalah Kepala Bagian Kas dan perbendaharaan Setda yang me-punyui tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20.
!end$a3 Umum
Pejabat Pengelola KeuanganDaerah yang selanjutnya disingkat
Daerah yang selanjrnnya disingkat BUD adalah Kepala Bagian Kas dan Perbendaharaan Setda yang bertindak dalam kapasitas sebagui B"ndaf,*a Umum Daerah.
21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat pA adalah Kepala OpD sebagai pejnegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanak* tugu. dan funlsi OPD yang dipimpinnya.
K'asa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat I(pA adalah pejabat yang diberi kuasa unt'k melaksanakan sebagian kewenangan pA dalam
-.iutr-utui
sebagian tugas dan firngsi OpD.
23. Pengguna .Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah, yairu kepala OPD 24.
Kuasa Pengguna barang adalah Kepala satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang milik daerah yang berada dalam penguasannya.
25.
Pejabat Penatausahaan Keuangan opD yang selanjutnya disingkat pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OpD.
ppK-opD
adalah
26. Pejabat Pembuat Komitnen yang selanjutnya disingkat ppl(m adalah pNS yang bertindak sebagai.pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas petatranaai p_engadaan barang/jasa pada OpD, dirangkap oleh pingguna Anggaran OpD atau Kuasa Pengguna Anggaran.
27.
pprK adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA OPD atau KpA, dengan surat perintah,- yang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
melaksanakan/mengendalikan satu atau beberapa kegiatin dari suatu'progru-,rruu'i dengan bidang tugasnya.
pK adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk membantu PPTK melaksanakan/ mengendafkan satu-atau ueterapa kegiatan dari suatu prograrn sesuai dengan bidang tugasnya. Pelaksana kegiatan yang selanjutnya disingkat
29. Direksi pekerjaan adalah pejabat atau orang yang ditunjuk untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pelaksanan peke{aanlonstruksi. 30.
Direksi teknis adalah
rim
yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk mengawasi
pelaksanaan peke{aan konstruksi. 31.
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fi.rngsionavaparatur yang ditunjuk untuk
menerim4 menyimpan, menyetorkan, m€mpertanggungjawabkan uang pendapatan APBD pada OPD.
dan
^"nuLurihuk*, daerah dalam rangka pelaksanaan
32. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat firngsionavaparatur yang ditunjuk untuk menerima" menyimpan, menyetorkar; menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
-
33.
Bendahara Penyimpan Barang adalah PNS yang ditugaskan untuk menerim4 menyimpan, dan mengeluarkan barang inventaris di setiap OpD, dan berkewajiban untuk mencataVmemasukan kedalam KIB dan Kir.
34. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh OpD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program tersebut dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan tekhnologi, dan4 atau kombinasi diri beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa pada jangka waktu tertentu dalam batas anggaran yang tersedia. 35.
lgngadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan APBN/ApBD, baik yang ditaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
36. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pA OpD atau KpA, dengan Surat Perintah untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
I
37.
Pejabat pengadaan addah (satu) orang yang diangkat oleh pA OpD atau KpA, dengan surat Perintah untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
38.
Pengawas lapangan adalah personil yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dilapangan.
39. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau ofttng perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa. 40.
Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
41.
Paket Pekerjaan adalah rangkaian kegiatan terukur yang memberikan keluaran (output) berupa barang/jasa dengan fungsi tertentu, dilakukan pada kurun waktu dan lokasi tertentu yang merupakan penunjang berjalannya kegiatan.
42.
Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadilperalatar4 yang spesifikasinya ditetapkan oleh PPI(n yaitu PA OPD atau KPA.
43.
Kontrak adalah perikatan antara PPKm dengan penyedia Barang/Jasa dalarn pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
44.
Pemasokan Barang adalah layanan pekerjaan penyediaan Barang yang spesifikasinya
ditetapkan oleh PPKm. 45.
Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud
fisik lainnya yang Perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan ppKm dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh
PPKm.
".
Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa Perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluararurya berbentuk non fisik tidak terkecuali pembuatan sistem, piranti lunak, draft kebijakan dan lainnya yang disusun secara sistematis berdasarkan KAK yang ditetapkan ppKm. 47.
Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selainjasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.
SeltiflkatKeahlianPengadaanBarang/JasaPemerintahadalahtandabuktipengakuan p.ngadaan barang/jasa pemerintah atas kompetensi anasional' ;"i"rui u:iti t"niiGi keahlian p'-engadaan barang/jasa
t"."rp,iili"r";fti-;id-g
ffig;#;il
yang disiapkan-oleh oanitia/nejabat pengadaan Dokumen pengadaan adalah dokumen pt*Uuutai aun penyampaian penawaran oleh calon -pJa"rn* sebagai pedoman aaurn pto"t oleh panitia/pejabat evaluasi
49.
penyedia barang/jasa
i"**'*
**
pengadaan.
panitia yang clibentuk oleh PA untuk Panitia Peneliti pelaksanaan kontrak adalah dal-J pa*t-uun tonttut kegiatan penelitill dgkumel membantu direksi pek"4ua" kontrak 'Lr:"ai vang sifatnva mendasar setelah
50.
ffiil;;bil"
p"ti"ili"
ditandatangani' 51.
Hand Over/Panitia Final Hand Panitia Penerimaan pekerjaan (Panitia Provisional ptlOmgO adalah panitia yang aib:"t$ oleh"PA Over) selanjutnya disingkat tortuiup r'*il vang pekerjaan vang telahdiselesaikan ;;r# pekerjaan dan aan u"to:" i"a" waktu*penyerahan pertama penyerahan akhir Pekerjaan' yang dibentuk oleh PA-untuk Panitia Pemeriksa Barang adalah Panitia T:rt*:l3 diseresaikan
il;iililp."ilii* il;';;"dt"laia
iJti"
Gl p".cdf-lTfff-I"T:.::13 ;ffi#ffi;;#t"ii'1"'t'"4"p ffiHt.dfi "t'*g J* t"r*.iutnya diseiahkan ke Bendahara barang'
53. 54.
oleh PA untuk menerima barang yang Penerima Barang adalah pejabat yg.g ditunjuk pemenKsa barang' telah ttiperiksa dan dinilai oleh panitia Usaha kecil termasuk koperasi kecil atlalah "Pt:ni*I"1,11rrt":T,11,: Nomor e rahun cii"*pr* dal-am undang-Undang
;"'ffffi;Hffiff;#;i*e Kecil.
fgi"T,
1995 tentang Usaha
5s.
Surat Jaminan adalah jaminan tertulis vang.ditetuart1
-ta1!^YgfT:1ql im#lffi t;;*ffi;k*-;bh.*";ulllTT9-iT:,,I:iuuuPPKuntuk rrff"ffit,.tp"itt"'"v"
56. 5'1.
persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa'
yang dilakukan untuk mewujudkan terlaksananya Pembinaan Usaha attalah upaya Belanja Langsung. antara penyedia barang/jasa 9ullt n:.9* Kemitraan Usaha adalah kerjasama "v*s usatra pilak mempunvai hak' kewajiban n.gd ttt"putut* bersama vang dituangkan
;fu-taling ffi;* d;;ilI* vG .i.i*'it'J*uitun ffiffi;ffiH;tertulis. dalam perjanjian
58.
59.
l".lffi "'#i#t*ffi':::f n"T#'*'%trltffiiT'1ff-.::iffirffi i'.*iu* p.*** ierundang-undangan yang berlaku' ..
proses penaindentifikasian masalah' Pemeriksaan pelaksanaan anggaftur adalah secara independen' obvektif O* ry{::lg'ld analisis dan evaluasi v*g menilai kibenararL kecermatan' kedibilitas berdasarkan ,t*au. p",,,t'li'ui, untt'k pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dan keandalan informasi
Jiiitrt*
;G;
daerah.
60.
disingkat Rencana Mutu Proyek yang selanjutnya
ppr
J*iFi'ri
akan tlilaksanakan .f"r, kerja yang menjadi tanggungiawabnya'
RMP adalah Petunjuk teknis' yang
dalari melaksanakan pekerjaan sesuai beban
61.
surat kabar nasional adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar nasional yarrg ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
62.
surat kabar provinsi adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas di daerah provinsi, yang tercantum dalam daftar surat kabar yang ditetapkan oleh
Gubemur.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2
(1)
Maksud dibuatnya pedoman
ini
adalah untuk mengatur sistem dan prosedur
pelaksanaan dan pengendalian belanja daerah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai
oleh APBD.
(2)
Tujuan dibuatnya pedomar ini adalah agar keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan secara kuantitas dan kualitas keluaran sesuai dengan rencana dan iolok ukur kine4a yang telah ditetapkan Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3
Ruang lingkup Pedoman APBD ini adalah untuk
a. be]gja langsung APBD;
b.
:
yang pembiayaannya sebagian atau seruruhnya dibebankan pada
pengendalian kegiatan yang meliputi pengendalian penyusunan rencana kegiatan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiata& siitem dan prosedur pelaki'anaan pengadaan barang/jasa, serta evallasi kineda pelaksanaan kegiatan
BAB
II
ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN Bagian Kesatu
Umum Pasal 4
Organisasi pengelola kegiatan pada setiap OpD minimal terdiri dari
a. PA /Pengguna Barang; b. PPI(m; c, PPTK; d. PPK-OPD; e. BendaharaPenerimaan
f.
Bendahara Pengeluaran; g. Bendahara Penyimpan Barang.
...
:
Bagian Kedua Pejabat PA/?engguna Barang Pasal 5
-.
(1) (2)
\
PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a" adalah Kepala OPD. PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
a. b. c.
:
menyusun RKA-OPD; menyusun DPA-OPD;
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanj a;
d. e.
melaksanakan anggaran OPD yang dipimpinnya;
f.
melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g.
mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h.
menandatangani SPM;
i.
mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SOPD yang
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintabkan pembayaran;
dipimpinnya;
j.
mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggunglawab OPD yang dipimpinya;
k.
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
l.
mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
m.melaksanakan tugas-tugas pengguna anggarar/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
n.
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
o.
mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa. Bagian Ketiga
PPKm Pasal 6
-.
(1) (2)
PA dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa bertindak selaku PPKm. PPKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
a. b.
:
men)usunperencaniunpengadaanbarang/jasa; menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
10
c.
menetapkan dan mengBsarrkan harga perkiraan sendiri (Hps), jadwar, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
d.
menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaar/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannyaj
e'
menetapkan besaran_ uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
f.
menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
i.
barang/jasa kepada atasannya;
menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Bupati dengan berita acara penyerahan;
j. (3)
Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai. PPKn sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilarang :
a.
mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang ukan mengakibatkan teralampauinya batas anggaran yang tersedia unt* tigiatan yang diiiayai dari
APBD;
b'
memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud'ntuk menghindari pelelangan;
c.
menyatukan atau memusa-tkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang men'ru.. sifat pekerjaan darr tingkat Jfisiensinya s"ha.usrrya dilakukan didaerah masing-masing.
d.
menyatukan/menggabungkan beberapa pakat peke{aan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usah--a kecil termasuk
koperasi
kecil menjadi satu paket
pekerjaan untuk dilaksanakan oleh
perusahaan/koperasi menengah atau besar;
e.
(4)
menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dar/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
PPKm sebagaimana dimaksug n4u ayat (l) berranggunglawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas penga-dianlarang/jasa yang
dilaksanakannya.
(5)
PPKm sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen_ anggaran disahkan sepanjang *gg** *t k k;gi"t
"
yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentoan pene.u-iLn surat penunjukan peryedia barang/jasa (sPpBJ) dan penandatanganan kontrak pengudaan baran!4asu dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan tersebut disahkan
(6)
Dalam hal PA bertindak selaku ppKm, tidak perlu memiliki sertifikat keatrlian
pengadaan barang/j asa pemerintah.
10
c.
menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
d.
menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaar/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
e.
menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
f.
menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
g. h.
melaporkan pelaksanaar/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada atasannya;
i.
menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Bupati dengan berita acara penyerahan;
j. (3)
(4)
mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai.
PPKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang
:
a.
mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan teralampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBD;
b.
memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan;
c.
menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tenebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan didaerah masing-masing.
d.
menyatukan/menggabungkan beberapa pakat pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil menjadi satu paket pekerjaan untuk dilaksanakan oleh perusahaan&operasi menengah atau besar;
e.
menentukan kriteri4 persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskiminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
PPKm sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertanggungiawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
(5)
PPKm sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat melalsanakan proses pengad&rn barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan tersebut disahkan.
(6)
Dalam hal PA bertindak selaku PPKm, tidak perlu memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/j asa pemerintah.
1l
(7)
PA dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dapat melimpahkan kewenangannya kepada kepala unit kerja pada OPD dibawahnya selaku PPKn.
(8)
Pelimpahan kewenangan PA kepada kepala unit kerja pada OPD di bawahnya sebagai PPKm sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (7) harus memenuhi persyaratan :
a. b.
memiliki integritas moral; memiliki disiplin tinggi;
c. memiliki
tanggunglawab
dan kualifikasi teknis serta manajerial
untuk
melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas
dan
keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pemah terlibat KKN.
(9)
Pelimpahan kewenangan PA kepada kepala unit kerja pada OPD sebagai PPKm sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada :
a. b.
di
bawahnya
kepala Bagian pada Setda dan pada Set. DPRD; kepala UPTDAJPT/ Sekretaris/Kepala Bidang pada Dinas/Badan/RSUD
(10) Pelimpahan kewenangan PA kepada kepala unit kerja pada OPD di bawahnya sebagai PPKm ditetapkan dengan Keputusan PA.
(11) Pelimpahan kewenangan PA kepada kepala unit kerja pada OPD
di
bawahnya sebagai PPKm sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (7) diberikan kepada :
a. b.
kepala Bagian pada Setda dan pada Set. DPRD; kepala UPTDfuPT/ Sekretaris/Kepala Bidang pada Dinas/Badan/RSUD.
(12) Pelimpahan kewenangan PA kepada kepala unit kerja pada OPD sebagai PPKn ditetapkan dengan Keputusan PA.
di
bawahnya
Bagian Keempat Pejabat KPA/Kuasa Pengguna Barang Pasal 7
(l)
PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada OPD dibawahnya selaku KPA/kuasa pengguna barang (KPA).
(2)
Pelimpahan sebagian kewenangan PA kepada KPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (l) berdasarkan pertimbangan :
a. besaran OPD; b. besaran jumlah uang yang dikelola; c. beban kerja; d. lokasi pekerjaan; e. kompetensi dan/atau rentang kendali;
f.
(3)
:
pertimbangan objektif lainya.
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat kepada:
(l)
diberikan
t2
kepala Bagian pada Setda dan Set' DPRD; pada Dinas/Badan/RSUD' i..ia" upiorupl s"lt"tt'ltn"pala Bidang (1) sebagaimana dimaksud pada ayat fega!1$e kewenangan sebagian Pelimpahan g"pati atas usul Kepala OPD' Ait"taptun of"ft pada ayat kepada KPA sebagaimana dimaksud Pelimpahan sebagian kewenangan PA
a.
i. (4)
(s)
(1), meliPuti
:
pengeluaran atas beban anggaran melakukan tindakan yang mengakibatkan
a.
belanj a;
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; pembayaran; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pihak lain dalam batas anggaran d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan yang telah ditetaPkan;
g.
menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; menauuauauts
yang dipimpinnya; mengawasi pelaksanaan anggaran OPD berdasarkan kuasa lain tugq-gqT kuasa pengguna anggaran lainnya g. melaksanakan tugas-tugas yang dilimPatrkan oleh PA barang/jasa dapat bertindak selaku KPA dalam melaksanakan kegiatan pengadaan PPKm. dengan Keputusan PA' Penunjukan KPA sebagai PPKn ditetapkan (S) KPA bertanggungiawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA'
f.
(6)
O
Bagian Kelima
PPTK Pasal 8
(1)
PA/IQAdalammelaksanakanproglamtlankegiatanmenunjukpejabatpadaunit kerja OPD selaku PPTK.
@
pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud
:
a. komPetensi jabatan; b. anggaran kegiatan; c. beban kerja; d. lokasi Pekerjaan; e. rentang kendali;
f.
(3)
pertimbangan
objektiflainnya'
'.
(1)' adalah: PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat
a. kepala Bagian pada Setda dan Set' DPRD; Bidang/Kepala Bagian/Inspektur b. kepala UPTDA(epala UPT/Sekretaris/Kepala RsuD/Inspektorat Daerah; Pembantu Wilayuft,-puAu
c.
Oi"*nadan/
pada Kantor/Satuan/ Kecamatan/RSU' kepala Seksi/Kepala Sub Bagian'
13
(4)
yang bertidak sebagai PPTK adalah Apabila terdapat KPA pada OPD maka a. kepala Seksi./Kepala Sub Bidang' pada Dinas/Badan; DPRD' l"'pJ" s"u sagian, pacla Bagian Setda/Selcetariat
:
i.
(5)
(l)' mempunyai tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
:
kegitan; melaporkan perkembangan pelaksanaan pengeluaran pelaksanaan kegiatan c. menyiapkan dokumen angg-aran. {as.bebanmaupun dokumen administrasi yang mencakup dotcumen aami-nlstrasi kegiatan terkait tlengan persyaratan pembayaran' tugasnya kepada PA"/ KPA' PPTK bertanggungiawab atas pelaksanaan
b.
(6)
Bagian Keenam Pelaksana Kegiatan (PK) Pasal 9
(l)
PK untuk membantu PPTK dalam Apabila diperlukan PA/KPA dapat menunjuk kegiatan dari suatu program sesuai melaksanakan/meng""o"iit* *[-"t^r beberapa dengan bidang tugasnYa'
Q)
pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Penunjukan PK sebagaimana dimaksud
:
a. besaran OPD; b. besaran jumlah uang yang dikelola; c. beban kerja; d. lokasi Pekerjaan; e. komPetensi;
f.
pertimbangan objektif lainya'
Bagian Ketujuh PPK - OPD Pasal 10
(l)
DPA'OPD' kepala OPD Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat.dalamusaha keuangan pada oPD memetapkan p".;uuut sebagai PPK-OPD'
Q)
yili"ilJtd;"i*
tungsi tata
(l), mempunyai tugas : PPK.OPD sebagaimana dimaksud pada ayat yang disampaikan oleh a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan ugpgoleh9ryiry-l PfTK; bendahara peng"ii-* auo aitttahui/disetujui dan SPP-LS gaji dan luLnjangan meneliti kelengkapan sPP-UP, SPP-GU, SPP-TU. Iainnva vang- ditetapkan sesuai dengan ketentuan ;iiffi;;;6^il* yang diajukan oleh bendahara pengelwranl
p.t*O-g'*a"ttgan
c.
melakukan verifikasi SPP;
d. menyiaPkan SPM; e.
melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
t4
f. (3)
Penunjukan PPK-OPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
:
a. memiliki kompetensi yang cukup di bidang penatausahaan keuangan daerah; b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan
:
menyiapkan laporan keuangan OPD.
tugas.
(4)
PPK-OPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerab, bendahar4 dan/atau PPTK. Bagian Kedelapan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pasal I
(l)
I
Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada OPD.
(2)
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah pejabat fungsional.
(3)
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang :
a. b.
melakukankegiatanperdagangan;
c.
bertindak sebagai penjamin atas kegiatar/pekerjaan/penjualan;
d.
membuka rekening giro/pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
melakukan pekerjaan pemborongan dan penjualanjasa;
(4)
Dalam hal
(5)
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus memiliki persyaratan sebagai berikut : a. berstatus PNS dengan pangkat minimal Pengatur Muda (IIa);
PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit kerja OPD terkait atas usul kepala OPD melalui PPKD.
b. memiliki integritas
moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan
tugas;
c.
-.
memiliki sertifikat kebendaharaan dan diutamakan telah memiliki pengalaman di bidang keuangan;
d.
sekurang-kurangnya harus mempunyai sisa masa iierja efektif (vide PGPS) selama 2 (dua) tahun;
e. tidak sedang menjalankan hukuman
disiplin dan tidak tersangkut dengan TP-
TGR.
(6)
Bendahara Penerimaan
dan
Bendahara Pengeluaran secaxa fungsional
bertanggungiawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku
BUD.
15
Bagian Kesembilan Tugas Bendahara Penerimaan Pasal 12
penatausahaan terhadap seluruh Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan p""*irnL a* penyetoranitas penerimaan yang menjadi tanggungiawabnya' (l) menggunakan: penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
Penatausahaan atas
(2)
a,
buku kas umum;
penerimaan; dan
b. irtu p"-U*to per rincian objek c. buku iekapitulasi penerimaan harian'
(3)
(4)
BendaharaPenerimaarrdalammelakukanpenatausahaansebagaimanadimaksudayat (2) menggunakan : (SKP-Daerah); a. suat ketetapan pajak daerah b. surat ketetaPan retribusi (SKR); c. surat tanda setoran (STS); d. surat tanda bukti PembaYaran; dan sah' e. bukti penerimaan lainYa Yang secara Penerimaan pada OPD wajib mempertanggungiawabkan
(5)
Bendahara
dtlC1 .'J"f"fro",ff utu, p"ng.totu* *g t*"g meniadi tanggungiawabnyl melalui kepada PA'/I(PA menyampaikan tupot* p"'tt"ge;gilyil"i'.ptntti*aan ipii-opb pai"g iambat tanggal 10 bulan berikutnva' mempertanggungiawabkan secara Bendahara Penerimaan pada OPD wajib
(6)
futil"J
utu'- p"ngtroriu*-
*g v*g
menjadi tanggungiawabnya
dengan
penerimaan kepada PA'/KPA melalui menvampaikan laporan pe'ta"gg*gi"";"6 ppfb selatu gUD paling lambat tanggal 10 bulan benKutnya' (4) dan sebagaimana dimaksud pada ayat Laporan pertanggungiawaban penerimaan aYat (5) dilamPiri dengan :
a. buku kas umum; b. buku rekapitulasi penerimaan harian; c. bukti penerimaan lainnya yang sah'
rincian objek penerimaan dan buk-u Format buku kas umum, buku pembantu .per dimaksudpada aVat (Z) aanal$|hf gada rekapitulasi p.n.ri**r,'f,r,lin tentang pe,attT an t"t"ttt"ri Sahm Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 Lampiran Pedorman Pengelolaan Keuangan Daerah' surat tanda setorarL (S) Format surat ketetapan pajak daerah' s"rat ketetapan retribusi' dimaksud pada aY\Q) dapat. dilihat dan surat tanda bukti p"iiduy** sebagaimana balam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang oada Lampiran D.II 'Pedo-an i"ngelolaan Keuangan Daerah' penerimaan sebagaimana dimaksud (9) Format laporan pertanggunglawaban bendahara pada Lampiran D'ltI Peraturan Menteri pada ayat (4) dan adi(sidapat dilihat Pedoman Pengelolaan Keuangan Dalam Negeri Nornoi'tI'f*t* 2006 tentang
(7')
n:
t;b"g;*
P;;;M;nteri
Daerah.
(10) Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan' maka
:
l6
a.
apabilia memebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya I (satu) bulan, Bendahara Penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk
untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggungiawab Bendahara Penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala OPD;
b.
apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima;
c.
(tiga) bulan belum juga dapat melaksnakan tugas, dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagi bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera apabila bendahara penerimaan sesudah
3
diusulkan penggantinya.
(ll)
Ringkasan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dapat dilihat pada Lampiran D.V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Bagian Kesepuluh Bendahara Penerimaari Pembantu Pasal 13
(l)
Dalam hal objek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis
wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung kepada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.
(2)
Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggaraan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyelenggaraan atas penerimaan yang menjadi tanggungiawabnya.
(3)
Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana
a. b.
(4)
dimaksd
pada ayat (2) menggunakan
:
buku kas umum; buku kas penerimaana harian pembantu.
Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan : ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); ketetapan retribusi (SI(R); tanda setoran (STS); tanda bukli pembayaran; dan
c. d.
surat surat surat surat
e.
bukti penerimaan lainya yang sah.
a.
b.
(5)
Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban penerimaan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
(6)
Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungiawaban penerimaan.
(7)
Format buku kas penerimaan harian pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilihat pada Lampiran D.[V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
t7
(S)
Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama I (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
(9)
Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan. Bagian Kesebelas Pembantu Bendahara Penerimaan Pasal 14
(1)
Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dapat dibantu oleh pembantu bendahara.
(2)
Pembantu Bendahara Penerima sebagaimana dirnaksud pada ayat fungsi :
(l)
melaksanakan
a. sebagai kasir b. pembuat dokumen penerimaan Bagian Keduabelas Tugas Bendahara Pengeluaran Pasal 15
(1)
Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada PAAQA anggaran meldui PPK-OPD.
(2)
SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari
:
a. SPP-UP; b. SPP.GU; c. SPP-TU; d. SPP-LS.
(3)
Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja. Pasal 16
(l)
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari PAAGA melalui PPK-OPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
(2)
Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat
a. b. c. d.
surat pengantar SPP-UP;
ringkasan SPP-UP;
rincian SPP-UP; salinan SPD;
(l) terdiri dari
:
l8
unhrk ditandatangani oleh PA/IGA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
e. draft surat pemyata:m
f.
lampiran lain yang diPerlukan. Pasal 17
(1)
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoieh persetujuan dari PA^QA melalui PPK-OPD dalam rangka ganti uang persediaan.
(2)
Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
a. b.
surat pengantar SPP-GU;
c.
rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
:
ringkasan SPP-GU;
d. bukti transaksi yang sah dan lengkap; e. salinan SPD;
(3)
f.
draft suat pemyataan untuk ditandatangani oleh PA/IGA yang menyatakan
g.
lampiran lain yang diPerlukan.
bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
Format surat pengesahan laporan pertanggungiawaban bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilihat pada Lampiran D'VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 18
Ketentuan batas jumlah sPP-uP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasat 17 ditetapkan oleh BuPati. Pasal 19
(1)
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari PA/KPA melalui PPK-OPD dalam rangka tambahan uang persediaan.
@
Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat
a. surat pengantar SPP-TU; b. ringkasan SPP-TU; c. rincian rencana Penggunaan TU; d. salinan SPD; e. druft surat pemyataan untuk ditandatangani
(l) terdiri dari
:
oleh PA/IGA yang menyatakan untuk keperluan selain tambahan dipergunakan bahwa uang yang diminta tidak uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
19
tambahan uang surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian
f.
persediaan;
g.
lampiran lainnYa.
(3)BatasiumlahpengajuanSPP.TUharusmendapatpersetujuarrdariPPKDdengart
(4)
mempirhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan' Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah'
(5)
dimaksud pada Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana ayat (4) dikecualikan untuk :
a. b.
(6) '
'
kegiatan yang pelaksanaannya melebihi
I
I
(satu) bulan, maka sisa
(satu) bulan;
yang kegiatan yang mengalami pentrndaan dari jadwal yang telah ditetapkan diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA'/KPA' dilihat (Z) trunr!-f Format surat keterangan sebagaimana aima$u! Plda ayat {agat 2006 Lampiran o.vttt peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun ientang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah'
;;t
Pasal 20
(1)
'-'
(2)
'-'
dimaksud dalam Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP:TU sebagaimana p*iLie ayat (1), pasal 17 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran OPD yang harus dipertanggungiawabkan' Pasal 16 avat Format draft surat pemyataan PA4g+ slbaelT;ana dimaksud dalam Pash l9.ayat (2) huruf e dapat dilihat pada ttu-f f, 1Z; tt*ot., Pasal 17 uyut 1Z; Prtut*urr ivlenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
a-
ii.pit- b.IX
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah' Pasal
2l
gaji dan (l) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran dilakukan ' ' ;; penghasilan liinnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |11j.-9* persetujuan PA/KPA melalui PPK-
oi.n fi"n&,ft*u
pengeh-iaran guna memperoleh
OPD.
(2)DokumenSPP.LSuntukpembayarangajidantunjangansebagaimanadimaksudpada ayat (1) terdiri dari :
a. surat Pengantar SPP-LS; b. ringkasan SPP-LS; c. rincian SPP-LS; d. lamPiran SPP-LS.
(3) ''
'".
serta penghasilan Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran Clji dan tunjangan hi#ya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
a. pembaYaran gaji induk; b. gaji susulan; c. kekurangan gaji; d. gaji terusan;
20
e. uang duka
wafaVtewas yang dilengkapi dengan daftar
gaji
induk/gaji
susulan/kekurangan gaji/uang duka wafaVtewas;
' -
f.
SK CPNS;
g. h.
SKPNS;
i. j.
SK jabatan;
kenaikan gaji berkala;
k.
surat pemyataan pelantikan;
l.
surat pernyataan masih menduduki jabatan;
m.
surat pemyataan melaksanakan tugas;
SK kenaikan pangkat;
n. daftar keluarga (KP4); o. fotokopi surat nikah; p. fotokopi akte kelahiran; q. surat keterangan pemberhentian pembayaran
r.
daftar potongan sewa rumah dinas;
s.
surat keterangan masih sekolah/kuliah;
t.
surat Pindah;
u.
surat kematian;
v.
SSPPPhPasal 21;
(SKPP) gaji;
w. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan
anggota
DPRD serta gaji dan tunjangan BupatiAVakil Bupati.
(4)
Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran
gaji dan
tunjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukarurya.
Pasal22 Permintaan pembayaran dokumen SPP-LS untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga disiapkan oleh PPTK berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 23
:,
Format dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (l), Pasal 2l ayat (l), Pasal 22 dapat dilihat pada Lampiran D.X.a, D.X.b, D.X.c, D.x.d, D.X.e dan D.X.f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2t
Pasal24 Permintaan pembayaran belanja bung4 subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran OPKD dilakukan dengan menerbitkan SPPLS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-OPKD. Bagian Ketigabelas Penatausahaan Pengeluaran Pasal 25
(l)
Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup
a. b.
c.
d. e.
f. (2)
:
buku kas umum; buku simpanan /bank; buku pajak; buku panjar; buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; register SPP-IJP/GU/TU/LS.
Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk
setiap
kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.
(3)
Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, c, d, e, dan huruf dikerjakan oleh pembantu bendahara pengeluaran.
(4)
Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TU/LS.
(5)
Kartu kendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat pada Lampiran D.XI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
f
dapat
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
(6)
Format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a sesuai dengan Lampiran D.I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
(7)
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta ayat (4) tercantum dapat dilihat pada Lampiran D.XII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 26
Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bung4 subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22
Bagian Keempatbelas Pertanggungiawaban Penggunaan Dana Pasa| 27
(1)
Bendahara pengeluaran secara administratif
(2)
Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungiawaban pengeluaran mencakup:
wajib mempertanggungiawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang penediaan kepada kepala OPPD melalui PPK-OPD paling lambat tanggal l0 bulan berikutnya.
a. b.
c.
d. e.
register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); surat penolakan laporan pertanggungiawaban pengeluaran (SP)); register penolakan laporan pertanggungiawaban pengeluaran (SP)); register penutupan kas.
(3)
Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat pada Lampiran D.XIX Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
(4)
Dalam mempertanggungiawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungiawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mencakup
a. b.
:
buku kas umum;
ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan buLli-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
c. bukti atas penyetoran PPN/PPh d. register penutupan kas.
ke kas negara;
(5)
Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan PAACA.
(6)
Dalam hal laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, PA menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungiawaban.
(7)
Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggunglawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungiawaban ditetapkan dalam peraturan Bupati.
(8) Untuk tertib
laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun
anggaxan,
pertanggungiawaban pengeluaran dana bulan Desember'disampaikan paling lambat tanggal 3l Desember.
(9) Dokumen pendukung SPP-LS dapat
dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.
23
wajib (10) Bendahara pengeluaran pada OPPD 1;lnertanggungiawabkan uans vang tungsional .ut*.
' -'
secara
*'"jft"fff#i"#I*?l"l1f,T
p"'g'iol;'
laporan pertanggungiawaban pengelut pufing fu*Uut tu"ggal 10 bulan berikutnya'
."inurnpAt*
(ll)
bendahara peneeluaran secara fungsional Penyampaian pertanggungiawaban air"r:T"6 setelah diterbitkan surat sebagaimana ait*tui*p?il "v"ft trrii PA/KPA' pengeluamn oleh pengesahan penanggungiawaban
sehasaimana dimaksud pada ayat
(12) Format laporan pertangeunCilwa!'13;"^e:lY1 (10)dapatdilihatpuaututii'*D)O
iX;;006 t""dc
Pedoman Pengelolaan Keuangan Pasal 28
berhalangan' maka : Dalam hal bendahara pengeluaran 1 (satu) bulan' bendahara a. apabila melebihi 3 (iga) hari sampai selama-lamanva surat kuasa iepada pejabat yang ditunjuk pengeluaran tersebut atas tanggung tugas-rugas bendahara pengeluaran untuk melakukan p"*b"'V-an dengan diketahui kepala oPPD; jawab bendaharu ptng"rt"uiuiv^ilutt"t-e6"t ditunjuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus b. apabila melebihi I (satu) bulan sampai berita acara serah terima; pejabat bendaharu ptng"io** aan diadakan bulan belum juga dapat melaksanakan c. apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga.) mengundurkuo diti utuu berhenti dari tusas. maka dianggap V"iJ oleil karena itu segera diusulkan
d'ib;;;;'kJ*
it**gtt"'te-lah 'ffi;#ll;l#'T;Jfi#";;;fi'''a* penggantinYa. Pasal 29
pengeluaran tercantum dalam Lampiran Rinekasan prosedur penatausahaan bendahara 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peiaturan Menteri Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah'
il;;;\;"t-
l.*II
Bagian Kelimabelas Bendahara Pengeluaran Pembantu Pasal 30
(l)
dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan Bendahara pengeluaran pembantu kerja vane a]-teJo!1' beban Y"* tinskatan daerah, besaJan dan pertimbangan objektif lainnya.
ili?i,ffi;;ili
(),\ (3)
"dfil;;'j"-*
d^J;.-;;tkencrali
terhadap wajib menyelengguttu" penatausahaan Bendahara pengeluaran pembantu tanggung Jawaonya' selun.rh pengeluaran yang menjadi dalam oleh bendahara pengeluaran pembantu Dokumen-dokumen yang ctigunakan pengeluaran mencakup :
-anutuututtut*
a. buku kas umum; b. bukuPajakPPN/PPh; c. buku Panjar'
(4) tr/
a1fa1. maan$an penatausahaan sebagaimana Bendahara pengeluaran pembantu yang sah' Ol m'e'negunakan bukti pengeluaran
;t*'Jttd d;;yat
24
(5)
Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban
pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal
5
bulan
berikutnya.
(6)
Laporan pertanggungiawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup
a. b. c.
(7)
:
buku kas umum;
bukupajakPPN/PPh; bukti pengeluaran yang sah.
Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggunglawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6). Bagian Keenambelas Pembantu Bendahara Pengeluaran Pasal 31
(1)
Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara
(2)
Pembantu Bendahara Pengeluaraan sebagaimana dimaksud pada ayat melaksanakan fungsi
(l)
:
a. sebagai kasir; b. pembuat dokumen c. pengurusan gaji.
pengeluaran uang;
Bagian Ketujuhbelas Pemeriksaan Kas Pasal 32
(l)
PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurangkurangnya I (satu) kali dalam 3 (iga) bulan.
(2)
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurangkurangnya I (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
(3)
Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada Pasal dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.
(4)
Berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) disefiar dengan register penutupan kas sesuai dengan Lampiran. D.)Ofl Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1006 tentang Pedoriian Pengelolaan Keuangan
27 ayat (1) dan
ayat (2)
Daerah.
Bagian Kedelapanbelas Bendahara Penyimpan Barang Pasal 33
(1)
Bendahara Penyimpan Barang adalah pegawai ditunjuk oleh kepala OPD untuk menerima, menyimpan dan menyalurkan barang inventaris milik OPD'
25
@
berikut harus memiliki persyaratan sebagai Bendahara Penyimpan Barang
:
a. berstatus PNS; pengurusan barang; b. memiliki kompetensi yang cukup dibidang dalam melaksanakan c. memiliki integritas moral, disiplin dan bertanggunglawab tugas;
d. (3)
pengelola kegiatan yang lain' tidak merangkap sebagai personil ayat (1) mempunyai tugas Penyimpan Barang sebagaiman dimaksud
:
Bendahara
barang milik daerah; menerima,menyimpan dan menyalurkan pengadaan barang yang diterima; b. meneliti dan menghimpun dokumen dengan dokumen kualitas barang yang diterima sesuai jumlah
a.
c.
dan
meneliti
pengadaan;
dalam buku&artu barang;
d. mencatat barang milik daerah yang diterima ke persediaan; e. mengiunankan barang milik daerah yang ada dalam
f.
penyalurdn dan stock/persediaan barangmilik membuat laporan penerimaan' daerah kePada KePala OPD' Bagian Kesembilanbelas
Struktur Organisasi Pengelola Kegiatan Pasal 34 : kegiatan diperlihatkan sebagai berikut Bentuk struktur organisasi pengelola Model 1; a. khusus untuk Sekretatiat Daerah menggunakan menggunakan Model 2; b. unttrk OPD berbentuk Kantor/Satuan dan Kecamatan Model 3, dan Model c. untuk oPD berbentuk Dinas/Badan menggunakan
rnenggunakan
d.
KPA;
sesuai dengan kebutuhan' untuk OPD selain tersebut diatas menyesuaikan
4 jika
26
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN MODEL I (Khusus Untuk Setda)
Pengguna Antgaran {SEKDA)
MODEL2 UNTUK OPD BERBENTUK KANTOR/SATUAN
dAN
KECAMATAN
PAlPPKm (Kepala Kantor/Satuan/Camat)
PPK.OPD (
Kasubag
Tulsektetarisl
27
MODEL 3 UNTUK OPD BERBENTUK DINAS/BADAN
MODEL4 UNTUK OPD BERBENTUK DINAS/BADAN (Menggunakan Kuasa Pengguna Anggaran)
Bendahara
Pembantu
Catatan : untuk OPD lainnya struktur organisasi menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan
28
Bagian Keduapuluh Penetapan Organisasi Pengelola Kegiatan Pasal 35
Penetapan pejabat pengelola kegiatan dan struktur organisasi pengelola kegiatan sebagaimana Cmatsua pada Bab II Pasal 4 sampai dengan Pasal 34 dilaksanakan setelah pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berkenaan.
BAB
III
PENGENDALIAN PENYI.]SUNAN RENCANA KEGIATAN Bagian Kesatu Penyusunan Rencana Pembiayaan Kegiatan Pasal 36
(l)
Penyusunan RKA/DPA-OPD dengan menggunakan pendekatan peringanan berdasarkan prestasi kerj4 hal ini berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerj4 dan standar satuan harga.
(2)
Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)
Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi keia yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
(4)
Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat setiap unit barang/jasa yang ditetapkan oleh Bupati.
(5)
Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan
(l) adalah ukuran keberhasilan yang direncanakan. yang akan dicapai dari program dan kegiatan
(l)
merupakan harga satuan
keluaran dengan hasil.
(6)
Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dingan masukan tertentu atau penggunarm masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Pasal 37
(1)
Untuk terciptanya kesinambungan RKA/DPA-OPD, kepala oPD mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 2 (dua) tahun anggalan sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
(2)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau I (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
(3)
Dalam hal suatu progmm dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.
Pasal 38
yang kemudian kode rekening yang sesuai dari diambil kegiatan Aneearan terhadap aAam RI(A/DPA -OPD' ai"ifi Bagian Kedua
tt-k*
Anggaran Penyusunan Rencana Kegiatan Pasal 39 (1) (2)
APBD ditetapkan' Paline lama 3 (tiga) hari kerja setelah DPA-OPD' iepala OPD agar menlusun rancangan mem6eritahukan k"pada s"muu penyusunan DpA-opD kepada Bagian rancangan menyerahkan opD Keoala paling lama 6 (enam) hari kerja Rencana Anggaran aan r"naaffiii'fi"*J^i"tJ" pada avat (1)' sebagaimana dimaksud
l:':**
?::11-:"**
ffi#;rniH"hrran
(3)
(4)
program' kegi{an' sasaran yang hendak dicapai' merinci DPA-OPD Rancangan tersebut' dan rencana penanxan Jtgq ;*k;;;"fi disediakan yang anggaran ["ii ti"p-ii"pbPD serta pendapatan yang diperkirakan' DPA-OPD yang dipimpin clan Verifrkasi Rancangan TAPD tlibantu oleh Tim Peneliti Qgpa11-lnarahr Setda melakukan rtnauy* iln gidang r"uan!; oleh Asisten a.ngun K+au.opD paling_lamal5 verifikasi rancangan DpA_otsf; Peraturan Bupati tentang penrabaran
ffi*i;-;il ffi;?i;ffi;iTet" *:i1ii;pk'*v" APBD,
(5)
tugas masing-masing unsur
rancangan DPA-91?' Dalam pelaksanaan verifikasi adalah sebagai berikut Peneliti dan Verifikasi n*"Lg;tie-oPD
Tim
:
tugas : unsur BAPPEDA mempunyai
1.
melakukan analisa dan evaluasi
l"'h"9T-It:1Y*'Hn.fffflTf;#
[:'ffi\T*ilHJ]1,i"fr 6d;iJ6rlr":,*xllT*'f ppA_opo tli?.nffi 2.1, formulir ;p;:oi;l;i"rilii, r . ,---r:nD I dan -nDn 13.1, f.i.i, ror."ti. DpA-oPD ^ DPA-OPD 2.2, formulir DIi._ijp6 daerah dengan rugas puru^ DPA-OPD, formulir 'ru'^,u'r formulf formulir l-rrA-\rru'
formulir DPA-OPD 3'2;
2'melakukanarralisisdanestimasipendapatan,belTlo*pembiayaandari formulir DPA-OPD; pada OPD pengusut yang tercantum
3. '
4. b.
tolok ukur kinerja, dan target kinerja melakukan kajian terhadap indikator, ialam formulir DPA-OPD 2'2' l ; langsung (formult DPA' rincian belanja melakukan analisis terhadap ^tidak ' DPA-OPD 2'2)' dan
;;;;g
oPD 2.1), retapiturasi'ii'ranj"-i""gt*i 1r"t-tulir 2'2'1.)'
Ofn-OPD rincian belanja langsung lformutir Daerah Setcla penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan unsur Bagian memPunYai tugas : 1. melakukan pemeriksaan format DPA-OPD; j"otl4-qt1*Pt- tlan belanja dari OPD 2. melakukan perhitungan terhadap DPA-OPD; pengusul yang tertuang dalam formulir
30
3.
4. 5.
c.
melakukan penelitian kesesuaian kode rekening dengan kelompok' jenis, objek, dan rincian objek yang digunakan oleh OPD pengusul yang termuat di dalam formulir DPA-OPD, formulir DPA-OPD 1, formulir DPA-OPD 2.1, formulir DPA-OPD 2.2, formulir DPA-OPD 2.2.1, formulir DPA-OPD 3.1, dan formulir DPA-OPD 3.2; melakukan perhitungan terhadap rincian belanja tidak langsung (formulir DPA-OPD 2.1), rekapitulasi belairja langsung (formulir DPA-OPD 2'2)' dan rincian belanja langsung (formulir DPA-OPD 2.2.1); melakukan perhitungan kebutuhan alokasi per triwulan dari OPD yang dirinci berdasarkan kebutuhan alokasi biaya per kegiatan.
unsur Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Setda mempunyai tugas
:
1.
melakukan analisis terhadap volume, satuan, dan harga satuan yang tercantum pada formulir DPA-OPD 1, formulir DPA-OPD 2.1, dan formulir DPA-OPD 2.2.1;
2.
memeriksa format DPA-OPD bersama-sama dengan Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah Setda;
3.
meneliti dan merasionalkan usulan kegiatan masingmasing OPD terhadap kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan berdasarkan analisis standar belanja.
d.
unsur Bagian Organisasi Setda mempunyai tugas melakukan kajian terhadap indikator, tolok ukur kinerj4 dan target kinerja yang tertuang dalam formulir DPA-OPD 2.2.1. Pasal 40
(l)
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (4), Bagian Kas dan Perbendaharaan Setda mengesabkan rancangan DPA-OPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
(2)
DPA-OPD nasing-masing yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala OPD, Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, Bagian Pengendalian Adminishasi Pembangunan Setd4 Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah Setda, BAPPEDA dan BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
(3)
DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)
Persyaratan yang harus diperhatikan dalam teknis penyusunan rencana kegiatan.
(l)
digunakan sebagai dasar pengguna anggaran/pengguna barang. pelaksanaan anggaran oleh kepala OPD selaku
I
I
a.
tahun anggaran meliputi masa dengan tanggal 31 Desember;
b.
satuan hitung menggunakan mata uang rupiah' Penggunaan mata uang lain diatur
(satu) tahun, mulai daii tanggal
Januari sampai
oleh Menteri Keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c.
biaya/belanja yang ditetapkan dalam AIBD harus dirinci penggunaanya di dalam DPA-OPD termaksud, dan merupakan batas pengeluaran tertinggi untuk masingmasing kegiatan;
3l
d.
yang tercantum di dalam DPA-OPD harus mencapai sasaran pengeluaran -fungsionA biaya kegiatan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan prinsip efisien darefektif serta disusun berdasarkan standar pembakuan biaya yang berlaku;
e.
pengguniuur biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan urgensi kegiatan dan rnemperhatikan azas efi siensi dan efektivitas;
f.
perjalanan dinas ke luar Propinsi hanya dapat dilakr*an dengan melengkapi alasan perjalanan, rincian kegiatan, menyertakan undangan, konfirmasi dan dokumen lain yang berkaitan, serta mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; untuk perjalanan dinas khusus, dengan menggunakan jasa pihak ketiga (travel agent) dimungkinkan mendapatkan tambahan uang saku sesuai dengan standar biaya yang telah ditetaPkan;
g. h.
perjalanan dinas datam rangka studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki guna kemajuan daerah dan hasilnya harus dipublikasikan kepada nitii masyarakat. Jumlah peserta, jumlah hari, maupun frekuensi studi banding agar dibatasi sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan kewajiban.
i.
subtansi KUA dilakukan penyederharnan yang hanya mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum yang tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis dan detail. subtansi PPAS tidak lagi menguraikan secara detail mengenai daftar program dan kegiatan setiap OPD dan pagu anggaran definitif sampai dengan jenis belanja , tetapi lebih disederhanakan yaitu mengimpormasikan prioritas pembangunan dadah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai, OPD yang akan melaksanakan dan program yang prioritas. Demikian juga menginpormasikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan OPD, plafon anggaftrl iementara berdasarkan program dan kegiatan, sehingga penetapan pagu definitif diperoleh setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan.
j.
*u"f*t
k.
dalam rangka percepatan KUA dan PPAS, Bupati menyampaikan KUA dan PPAS kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, hasil pembahasan kedua dokumen tersebut ditandatangani pada waktu yang bersamaan.
l.
substansi surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-OPD kepada seluruh OPD dan RKA-OPD kepada OPD lebih disederhanakan, hanya memuat prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan OPD, batas waktu penyampaian RKA-OPD kepada PPKD dan dokumen sebagai lampiran surat edaran dimaksud meliputi KUA, PPAS, dan Standar Harga Satuan.
m. RKA-OPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung OPD (Gaji Pokok dan Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan, Khusus,pada OPD Set. DPRD di anggarkan juga belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut prcgxam dan kegiatan OPD.
32
yang berasal dari dana perimbangan dan -n. RKA-OPD memuat rincian pendapatan tia* i*gt*g terdiri dari belanja bung4. belanja
p*auput"" hibah, belanja
iouriol, u.r*ju hibah, belanja bantuan bantuan sosial, belanja bagi hasil belanja U*t*" keuangaq dan belanja tidak terdug4 rincian penerimaan pembiayaan' dan pengeluaran PembiaYaan.
o. "
informasi dalam rangka penyederhadaan dokumen penjabaran APBD' beberapa iaurn kolom penjelasan penjabaran APBD ditiadakan seperti arn dan tarif dasar hukum penganggaran belanja target/volume yang direncanakan pungutan/ harga satuan.
,*
fieti"
p.lokasikegiatanharussecarajelasdicanhunkarrdalamformulirDPA-oPD2.2 dengan ketentuan sebagai berikut
1.
:
untuk kegiatan non-fisik cukup mencantumkan nama desa dan kecamatan;
2.untrrkkegiatanfisiksepertipembangunarr/pemeliharaanjalan,rehabilitrqi pemukiman/air sekolah dan puskesmas, perbaikan irigasi serta perumahan desa, dusun, bersih pada loiasi kegiatan harus dicantumkan nama kecamatan, serta lokasi sekolai/puskesmas/ruas jalan/jaringan irigasi yang akan diPerbaiki.
(5)
dengan ketentuan Jenis kegiatan harus secara jelas dicantumkan dalam DPA-OPD
a.
kegiatan fisik kontruksi antara lain
l.
:
:
pemeliharaan pembangunan, rehabilitasi, perbaikan, peningkatan' operasi' dan lr*u p"tlui*Vpenanggulangan akibai bencana alam, irigasi' sungai' situ dan
waduk;
2.
jalan, penggantian jembatan' 3Aun dan jembatan serta perbaikan/
peningkatll pembangunan jalan/jembatan' "rehabilitasi pemeliharaan dan
penanggulangan akibat bencana alam untuk j alan/jembatan;
3. b.
pembangunan, renovasi, restorasi, rehabilitasi pemeliharaan -g:dYng dan lingkungan. rumah dinas serta sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan
kegiatan non-fisik antara lain 1. PenYusunan Rencana; 2. pembinaan; 3. pengendalian;
:
4. Pengawasan; 5. pendidikan dan Pelatihan; 6. kerja sama; 7. kunjungan kerja; 8. promosi; 9. koordinasi;
10. penelitian dan Pengkajian; 11. Penlusunan; 12. Pembangunan sistem; 13. Pengolahan data; 14. evaluasi, pemantauan dan pelaporan; 15. identifrkasi; 16. Pengukuran.
33
c.
untuk kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi oPD, diwajibkan sejak proses Penlusunan Rencana teknis sampai dengan pelaksanaan lapangan, -eiibattan unsur lingkup dinas teknis terkait selaku tenaga bantuan teknis. Pasal 41
(1) (2)
Kegiatan penelitian dan pengkajian hirus dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan BAPPEDA. Dalam DPA-OPD tidak diperkenankan mencantumkan kegiatan "berupa paket", kecuali untuk hal-hal yang belum diatur dalam standar pembakuan biaya dan untuk pekerjaan yang dikontrakan serta pengadaan ATIVbahan, akan tetapi perlu iilengkapi d"ng* t"n"*u perkiraan biaya atau lembaran kerja yang ditandatangani kepala OPD.
(3)
Dalam DPA-OPD kegiatan fisik atau belanja jasa yang akan dilaksanakan_ secara swakelola agar nomenklatur " swakelola" dimaksud, dicantumkan dalam DPA dan kebutuhan kegiatan harus di uraikan secara rinci. Pasal 42
(1)
Berdasarkan rancangan DPA OPD, kepala oPD menyusun lancangan anggaran kas OPD.
(2)
Rancangan anggaran kas oPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bagian kas dan perbendaharaan setda selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-OPD.
(3)
pembahasan rancangan kas oPD oleh Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah Setda dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA OPD'
Pasal 43
(l)
Bagian Kas dan Perbendaharaan setda selaku BUD men)'usun anggaran - kas Peirerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA OPD Yang telah disabkan.
(2)
Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memuat perkiraan arus kas yang uersumuer dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
(3)
Mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah. Bagian
'
Ketiga
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Pasal 44
(1)
Setiap OPD yang mempunyai sumber pendapatan, wajib
a.
:
mengadakan intensifikasi pendapatan daerah, yang menjadi wewenang dan tanggungiawabnya, baik mengenai jumlah maupun kecepatan penyetorannya ke rekening kas daerah;
34
b.
mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang daerah;
c.
melakukan pemungutan ganti rugi atas kerugian yang diterima oleh daerah dan menyetorkan ke Kas Daerah;
d.
mengintensifkan pemungutan sewa atas penggunaan barang-barang milik daerah oleh penyewa;
e.
melakukan pemungutan denda yang tdlah diperjanjikan;
f.
memberikan sanksi terhadap kelalaian pembayaran atas piutang-piutang daerah tersebut.
(2)
Komisi, rabat, denda terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan daerah sesuai kontrak/perjanjian, dengan penyedia barang dan jasa potongan atau penerimaan lain,dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh dan/atau untuk daerah adalah hak daerah. Oleh karena itu penerimaan tersebut beserta perhitungan-perhitungarurya, apabila berufa yne -haJus disetor ke rekening kas daerah dan apabila berupa barang menjadi milik daerah dan harus diinventarisasikan sebagai kekayaan daerah.
(3)
Jasa giro atas simpanan pemegang kas dan simpanan kas daerah pada PT. Bank Jabar
(4)
Orang atau badan yang melakukan pemungutan atas penerimaan uang daerah wajib menyetor seluruh uang penerimaan daerah selambatlambatnya dalam waktu I (satu) hari kerja setelah penerimaarurya ke rekening kas daerah.
(5)
Penyetoran tersebut, dapat dilaksanakan dengan uang tunai, cek atau giro yang diterimanya sendiri oleh pemungut yang bersangkutan. Cek atau giro baru dianggap sah setelah kas daerah menerima nota kredit dari bank yang bersangkutan'
(6)
Semua bendahara penerimaan yang menerima pendapatan daerah dilarang menyimpan uang daerah dalam penugasarurya lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan yaitu I kali 24 jam serta atas nama instansinya pada suatu bank, atau
Cabang Cianjur atau Bank Pemerintah lairurya agar dipindah bukukan langsung ke rekening kas daerah sepenuhnYa.
lembaga keuangan lainnya.
(7)
Setiap bendahara penerimaan sebagai pemungut pajak-pajak negara wajib menyetorkan hasil pungutannya sepenuhnya ke kas Negara pada PT. Pos Indonesia atau kepada bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai bank persepsi serta melaporkannya kepada kantor pelayanan pajak.
(8)
Selaku wajib pungut pajak, bendahara penerimaan harus memperoleh nomor pokok wajib pajak.
(g)
Semua bendahara yang mempunyai sisa pengisian
kas yang tidak dipergunakan lagi
wajib menyetor kembali ke rekening kas daerah dan dibuhrkan sebagai contra post belanja kode rekening yang bersangkutan pada tahun anggaran bedalan.
(10) Semua pendapatan daerah harus dibukukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
35
Pasal 45
(1)
Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
(2)
Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada
tahun-tahun
sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
(3)
Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat dengan bukti yang syah dan lengkap.
(l)
dan ayat (2) harus didukung
Bagian Keempat Pedoman Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
Pasal 46
(1)
Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2)
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(3)
Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
(4)
Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(5)
Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus yang harus dialokasikan dengalt jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai dan belanja barang danjasa.
(6)
Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan belanja yang dibutuhkan untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain pendidikan, kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
Pasal 47
(1)
Pengeluaran unhrk pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Bupati.
(2)
Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan kduangan bertanggungiawab atas penggunaan uang/barang dan atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban kepada Bupati melalui Bagian Sosial Kesehatan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Setda OPD, dan tembusan disampaikan kepada BAPPEDA, Inspektorat Daerah, Bagian Kas dan Perbendaharaan, dan Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pembanguan Inprastruktur dan Lingkungan Hidup Setda.
Pasal 48
(1)
dalam APBD Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan bencana untuk meridanai tfirCC;p darurat penanggulangan bencana alam dan/atau lalu.yang penerimaan tahun t meiriclanai pengembalian atas kelebihan *riJ,.l"g" t"ftft .iiti*p, ditetapkan p"ng"l-u-* dana tersebut dengan Keputusal Bunati d3n Jit"riturruti" t"puou orrio faling tama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan itu
*t
ditetapkan.
o\ \-'
dimaksud pada ayat (1) penseluaran belanja untuk tanggap - darurat sebagaimana
dari OPD berkenaan setelah efesiensi dan efektifitas serta menghindari 4qry tumpang didanai dari APBN.
kebutuhan yan! diusulkan
;jif,;;k*
mempertimbangkan tindih pendanair terhadap kegiatan-kegiatan yang telah
(3)
penggunaan dana Kepala OPD penerima dana tidak terduga bertanggungiawab atas kepada Bupati penggunaan tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi melalui Bagian Plngendalian Administrasi Pembangunan Setda'
Pasal 49
(1)
(PPh) dan pajak Bendaharawan pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan menyetorkan ieluruh penerimaan potongan dan pajak yang
lainnya, wajib
dipungutnya ke rekening kas Negara.
A)
Untuk kelancaran pelaksanan tugas OPD, k99ada pengglna anggarln/kuasa ;*gg*" anggaran iapat diberikan uang persedian yang dikelola bendaharawan pengeluaran.
Bagian Kelima Penyusunan Dokumen dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 50
(l)
ProYek Berdasarkan DPA dan Lembar Kerj4 PPKm menyusun Rencana Mutu (RMP) yang akan dijadikan petunjuk operasional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnYa.
(2)
metode Pengalokasian sumber daya manusi4 keuangan, peralatan dan -bahan' pel&sanaan, waktu penyelesaian dan spesifikasi keluaran kegiatan harus didefinisikan dengan jelas dalam RMP.
Pasal 51
(l)JadwalKegiatanditetapkandiawaltahunanggaransebagaibagiandariRMPdan
(2)
dijadikan aiuan untuk p-elaksanaan dalam tahun anggaran.yang bersangkutan. PPI(m dibantu oleh PPTK men)'usun jadwal pelaksanaan pekerjaan' termasuk p"tntiuyuu" p"t"rjaan disesuaikan dengan hasil Penyusunan Rencana yang ada'
37
Bagian Keenam Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Paragraf I Sistem Informasi Manaj emen Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan
Pasal 52
(l)
PPKn, PPTK, dan Panitia,/Pejabat Pengadaan berkewajiban mengirimkan data-data yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal pelaksanaan pekerjaan, rencana kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan pendataan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Setda.
(2)
PPKm, PPTK, dan panitia/pejabat pengadaan berkewajiban memberikan kepada Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Setda data-data terkait pelaksanaan kegiatan seperti pembuatan kontrak dari paket pekerjaan yang dilelang maupun secara penunjukan langsung termasuk dokumen-dokumen pencairan termin pembayaran.
(3)
Pengawas Lapangan dan Camat berkewajiban mengirimkan laporan atau data-dara yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan antara laian pekerjaan fisik, kepada Bupati, Wakil Bupati, Inspektorat Daerah, Bagian Pembangunan Setda dan Bagian Infrastruktur & Lingkungan hidup Setda Kab Cianjur.
(4)
PPTK melaporkan data-data kemajuan pelaksanaan pekerjaan di lingkup kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
(5)
Penyampaian data-data kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilahrkan paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.
(6)
Pelaporan data-data oleh PPKrn, PPTII Pengawas Lapangan, dan Camat tidak menghapus kewajiban penyedia baratrg/jasa untuk membuat laporan harian (daly repoft) dankewajiban lainnya yang diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paragraf 2
Dokumen Pengendalian
Pasal 53 Guna acuan pelaksanaan dan terjaminnya kualitas pekerjaan sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak yang ada, PPKm menyiapkan dokumen pEngendalian yang bersifat dokumen cetak (ft ard copy) yang meliputi :
a. lampiran kontrak yang
didalamnya terdapat penjelasan mengenai spesifikasi teknis/bestek untuk pekerjaan pemborongan/konstruksi atau pemasokan barang dan/atau KAK untuk paket pekerjaan non fisik/konsultan;
b. soft drawing hasil pengecekan pekerj aan pemborongan/konstruksi;
bersama (mutual check),
bila diperlukan
untuk
38
c. berita acara keadaan
lapangan/serah
terima lapangan untuk
pekerjaan
pemborongan/konstruksi. Paragraf 3 Pengendalian Administrasi Kegiatan Pasal.54
(1)
Pengendalian belanja daerah ditakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan, meliPuti :
a.
pengendalian
dan pembinaan administrasi kegiatan maupun pelaksanaan
kegiatan;
b.
pengendalian teknis operasional pelaksanaatr atas mata anggaran dari masingmasing kegiatan;
c.
pengendalian teknis operasional pelaksanaan masing-masing kegiatan.
pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan terhadap anggaran belanja langsung, dengan tujuan : a. mengamati dan mengawasi secara terus-menerus terhadap dayaguna dan hasilguna keseluruhan pelaksanaan kegiatan;
(2)
b.
mengamati penggunaan sumber dana dan daya
oleh seluruh
kegiatan
pembangunan agar sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan;
c.
(3)
mengamati agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target, tolok ukur, biaya dan jadwal yang direncanakan.
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
a. mengumpulkan bahan berupa laporan periodik; b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan
:
Rencana, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi;
c.
mengamati perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan menguji kebenaran laporan yang telah disampaikar\ dengan melakukan kunjungan/peninjauan lapangan secara periodik maupun sewaltu-waktu;
d.
melakukan analisis hasil monitoring dan evaluasi atas laporan dan hasil kunjungan/peninjauan lapangan untuk mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sasaran progranr/kegiatan yang ditetapkan.
Pasal 55
Hasil pengendalian sebagairnana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 dilakukan oleh BAPPEDA, Bagian Pengendalian Administrasi Pembangundh dan Bagian Penyusunan rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah setda, dan digunakan sebagai bahan kajian untuk :
a. penyempuma:m pen)'usunan rencana pembangunan daerah; b. penyusunan ftmcangan APBD tahun anggaran berikutnya maupun rencana Perubahan APBD tahun anggaran berjalan.
39
Pasal 56
(1)
pengendalian yang dilakukan oleh BAPPEDA merupakan monitoring dan evaluasi terhidap pencipaian indikator sasaran program sesuai dengan RPJMD'
(2)
pengendalian yang dilakukan oleh Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Bagian dan-Bagian Pembangunan Inprastruktur dan Lingkungan Hidup setda dan f.nyu"i"* n"n ana=Anggaran dan Pendapatan_Daerah Setda merupakan monitoring PA' daniualuusi laporan adniinistrasi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan tugas atau KPA Pada Bagian di Setda.
(3)
Pengendalian oleh Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan dan Bagian penibangunan Inprastriktur dan tingkungan Hidup Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama Sekretaris Daerah'
(4)PengendalianolehPA,atauKPAjikapadaBagrandiSetda'merupakanmonitoring dan evaluasi laporan operasional dan administrasi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan tugas PPKn dan PPTK.
(5)
pelaksanaan Pengendalian oleh PPKm merupakan monitoring. dan evaluasi laporan tog* a*i PPTK serta pelaksana pengawasan teknis' Paragraf 4
Prosedur Pengendalian Teknis dan Kualitas Hasil Kegiatan
Pasal 57
(1)
Dalam rangka menjaga kualitas hasil pekerjaan/kegiatan, maka dalam Penyusunan pada Rencan4 pitut ru"uan dan pengawasan di bidang konstruksi harus mengacu standar teknis barang/jasa publik.
Q\
Standar teknis barang/jasa publik sebagaimana ayat (1) terdiri dari
a. b.
c.
d.
(3)
standar standar standar standar
:
Teknis Geologi Teknik; Teknis Bangunan Gedung; Teknis Konstruksi Jalan; Teknis Saluran dan Fasilitas lain'
oleh Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana pada ayat (1) diatur tersendiri Bupati.
BAB IV PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pasal 58
bersumber dari Tata cam pengadaan barang/jasa yang dananya sgbagig atau seluruhnya 2003 tentang Tahun 80 ApBN/AP-BD-harut -.ngu"u k"pada Keputusan Presiden Nomor Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya'
40
Bagian Kedua Oleh Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Pasal 59 yang menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa Pengguna PA/KPA/?PKm diwajibkan
meliputi
:
a. pemaketan Pekerjaan h- iadual oelaksanaan Pekegaan -
..
d.
'uiuvu
rjtot.. p.ngudutn ptnyedia
barang/jasa
pelaksanaan pengadaan barang/jasa'
Bagian Ketiga Pemaketan Pekerjaan Pasal 60
(l) @
bersama dengan panitia" wajib Dalam penentuan paket pengadaarL Iry,I(PA/PPKT bagi dalam negeri dan perluasan kesempatan memaksimalkan penggunaan produksi usatra kecil termasuk koperasi kecil
PA/lQA/PPKmdiwajibkan
a. b. "'
(3)
:
paket. penSlda:ux untuk usaha kecil termasuk menetapkan sebanyak-banyaknya kesatuan sistem barang/jasa koperasi tecil tanpiirlig'uil'aiii*'pritrip..i"iensi, keiil termasuk koperasi kecil; kualitas dan t<emanipu* t?t"it utuitu pelaksanaan .1t""3u mengumumkan secara luas paket-paket qgtgrjaan t.belu*ptttt pemilihan penv"dia barang/jasa dimulai'
'd*
;;;;;;
PA/KPA/PPKndilarang:
a. b.
beberapa paket dengan maksud untuk memecah pengadaan barang/jasa menjadi menghindari Pelelangan; kegiatan yang tersebar di beberaPa menyatukan atau memusatkan beberapa sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnYa
daerah yang menurut dilakukan di daerah masing-mastng;
paket pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan menyatukan/menggabung beberapa aiiatutan.otitr usaha kecil termasuk koperasi dan besaran nilainya oleh perusahaan/koperasi kecil menjadi menengah dan/atau besar; prosedur pengadaan yang diskriminatif d. menentukan kriteri4 persyarutuo uqY yang tldak obyenlr' ". dan/atau dengan pertimbangan
c.
H;;t; pi;;;;;;*tot *t
aiutt*ut*
Bagian KeemPat Jadual Pelaksanaan Pekerjaan Pasal 61
(1)
jadual pelaksanaan pekerjaan' PA/KPA/?PKm wajib membuat
4t
(2)
Jadual pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa waktu mulai dan berakhimya pelaksanaan pekerjaan, dan waktu serah terima akhir hasil pekerjaan.
(3)
Pembuatan jadual pelaksanaan pekerjaan disusun sesuai dengan waktu yang diperlukan serta dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran Bagian Kelima Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Masa Lebih Dari Satu Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Pasal 62
Untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari I (satu) tahun anggaran ftonhak tahun jamak) dilakukan atas persetujuan Bupati, dengan prosedur sebagai berikut : 1. PA mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan pekerjaan kontrak tahun jamak kepada Bupati melalui TAPD dengan dilampiri penjelasan pekerjaan yang meliputi :
a. data umum mengenai pekerjaan yang diajukan b. lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan pertahun anggaran c. uraian rencana pembiayaan pertahun anggaran d. alasan-alasan diperlukannyan pelaksanaan kontrak tahun jamak. 2.
TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah melakukan pembahasan dan penelitian terhadap permohonan dari PA tersebut;
3.
Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian TAPD, Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan tersebut;
4.
Apabila permohonan tersebut disetujui oleh Bupati, selanjutnya Bupati meminta
5.
Pelaksanaan Pekerjaan kontrak tahun jamak baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan dari DPRD yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Bupati dengan PimpinanDPRD.
persetujuan DPRD mengenai kontrak tahun jamak tersebut.
Pasal 63
PA/ICA/PPKm wajib menyediakan biaya yang diperlukan untuk proses pengadaan. Bagian Keenam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jas.p Pasal 64
(1)
Untuk melaksanakan pengadaan PA/IGA wajib membentuk panitia pengadaan atau menunjuk pejabat Pengadaan.
(2)
Untuk Pengadaan dengan nilai dibawah Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah)' cukup dengan kuitansi pembayaran.
42
(3)
Untuk Pengadaan dengan nilai diatas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 ( Lima puluh juta Rupiah), kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengadaan atau menrurjuk pejabat pengadaan tanpa jaminan pelaksanaan.
(4)
Untuk paket pengadaan
di
atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dilaksanakan dengan membenhrk panitia pengadaan dengan jaminan pelaksanaan. Bagian Ketujuh Pembentukan Panitia Pengadaan/Penunjukan Pejabat Pengadaan Pasal 65
(1)
Anggota panitia pengadaan//pejabat pengadaan adalah pegawai negeri, baik yang berasal dari OPD yang melaksanakan pengadaan maupun dari OPD lainnya.
@
Anggota panitia pengadaan/berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya
:
a. 3 (tiga)
orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansi sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
b.
5 (lima) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan
jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(3)
Anggota panitia pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang memahami
a.
:
tata cara Pengadaan;
b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan; c. hukum-hukum perj anj ian/kontrak.
(4)
Pejabat pengadaan yang ditunjuk adalah
a.
(satu) orang yang memahami
:
tata cara pengadaan; substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;
b. c. ketentuan-ketentuan perjanjiat/surat
(5)
I
perintah kerja.
Anggota panitia pengadaan//pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki
integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan
tugas;
b. c.
memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
d.
memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahan'perubahannya;
memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/unit layanar/ pejabat pengadaan yang bersangkutan
e. tidak
mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan
menetapkannya sebagai panitia/pejabat;
f.
memilik sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang berakhir pada tahun 2007 dan 2008 diperpanjang secara otomatis selama 2 tahun sehingga masa berlakunya akan berakhir pada tahun 2009 dan 2010;
43
s.
bisa keahllan pengadaan barang/jasa belum selama persyaratan sertifftasi dalam pelatihan pengadaan
" il;"hflltr"n
*a"
b"kti k"ikutt"ttu
berkenaan' Uarang/jusu peterintah tahun
(6)
pengadaan Dilarang duduk sebagai panitia/pejabat a.
b
:
PPKM dan bendahara;
pengadaan kecuali menjadi panitia /pejabat oesawai pada lnspeklorat Daerah' 'Uui* glj *u V* g dibutuhkan instansinya; (SPP) verifikasi surat permintaan pembayaran pejabat yang bertugas-melakukan perintah membayar (SPM)' pejabat y*g o"*gJ il""*a-"t*gttt surat dan/atau
Bagian KedelaPan Pejabat/Panitia Pengadaan Tugas'Wewanang, dan Tanggungiawab Pasal 66
berikut pejabat/panitia pengadaan adalah sebagai Tugas ,wewanang,
:
(OE); sendiri (HPS)/owner's estimate
b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan kontrak; c. menyiapkan dokumen pengadaan dan dokumen sebesar 10lo sampai d. menetapkan nilai nominal jaminan penawaran perhitungan sendiri (HPS);
e.
mengumumkan pengadaan barang/jasa
3% dari nilai harga
provinsi gurat kabar nasional dan/atau *t"t penerangan umun' dan diupayakan
di
pup- pt"g***;;*-iEJ*i oltr*t*itt ii , ebsiti pengadamnasional;
dar/atau
f.menilaikualifikasipenyediabarang/jasamelaluipascakualifrkasiatauprakualifikasi;
g. melakukan evaluasi terhadap penawaran h. mengusulkan calon Pemenang;
i. j. k.
yang masuk;
PA/KPA/?PI(m; proses dan hasil pengadaan kepada membuat laporan mengenai barang/jasa dimulai; sebelum pelaksanaan pengadaan menandatangani pakta integritas lainnya setelah kontrak dan dokumen kontrak masa kerja panitia/pejabat/berakhir ditandatangani. Bagian Kesembilan
(1)
Q\
Pemborongan/Jasa Lainnya Metode Pemilihan Penyetlia Barang/Jasa Pasal 68 prinsipnya pemborongan/jasa lainnya pada barang/jasa penyedia pemilihan Semua dilakukan dengan pelelangan umum' yang mampu dan jumlah .penvedia barang/jasa Unnrk pekerjaan yang kompleks penvedia barang/jasa dapat metaksanakan terbatas' dilakukan dengan metoda pelelangan
dtyilirt^;Ji'il, i-u;u p.*iiitt*
44
untuk pengadaan Yang bemilai samPat Pemilihan langsung ctapat dilaksanakan juta rupiah); np. r 001000.000,-00 (seratus
(3)
i"r-g*
(4)
dalam Penunjukan langsung dapat dilaksanakan berikut:
a.
sebagai
-
keadaan tertentu, Yaitu:
i.
hal memenuhi kriteria
negar4, keamanan dan keselamatan penanganan darurat -untuk pertahanan tidak dapat ditunda' atau harus masyamkat y*g p"'uiiluuil- p"t"t:u*wu darurat akibat bencana alam' dan/atau; dilakukan seger4 t"trn** yang menyangkut pertahanan dan keamanan oekeriaan yang perlu diratrasiakan l.g*"u v-g O-t,i"pkan oleh Presiden' dan/atau; (lima dengan nilai maksimum Rp' 50'000'000'00 oekerjaan yang berskala kecil puluh juta rupiah) dengan ketentuan :
p"*ig*it
ii. iii.
l.
unnrk keperluan sendiri' darVatau;
2. teknologi sederhana' dan/atau; 3. resiko kecil, dan/atau;
4.
usaha orang perseoftmgan darVatau dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa kecll' badan usaha kecil termasuk koperasi
pengadaan barang/jasa khusus, yaitu
i. ii.
:
yang ditetapkan pemerintah; atau pekerjaan berdasarkan tarifresmi
dilaksanakan oleh satu penyedia pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat pateq atau farang/jasa" paUrika$ pemegang hak
hasil procluksi usaha kecil *T ryry:Tl.^l:l':n""iil13;: iii merupakan iillJil'Hil*';;; J*
il:tr#tr F ",'*g :111itT:1f:: df d*preks vani ffi;;6; " "f'-{*fgi:l:T-*yffi penvedia barang/jasa vang mampu ilfi;'ffi il.,!; d"i""Juivu uau satu mengaPlikasikannYa'
Bagian KesePuluh
MetodePemilihanPenyediaBarang/JasaPemborongarr/JasaLairrnyauntukPekerjaan gencana Sosial dan Bencana Perang Penaggulangann n"nt*u i'fut' Pasal 69
(1)
perang adalah alam' bencana sosial' dan bencana Pekerjaan penanggulangan bencana puau saat' dan setelah terjadinva
pekerjaan
*tut pto*g;;;ilt;;;"jti*g'
bencana'
O\
bencana bencana alam' bencana sosial' dan Pekeriaan dalam rangka penanggulangan p"r*g di*uik* sebagai berikut : keperluan penanggulangan bencana sosial' a. pengadaan barang/jasa lainnya unnrk pttg"a"* obat-obatan' tenda darurat' bahan dan bencana untuk Yang terkena bencana;
ott*i] tiitJfil"
Pangan
45
waktu
dalam segera dilaksanakan dan diselesaikan dan keselamatan masyarakat dan/atau vans sesinskat-singf.utovu tiituk?"amanan '*.'""gii"aft nigata/ masyarakat yang lebih besar;
b. konstruksi darurat yang harus r."*glun
kegiatan masyalakat semula darurat harus dapat mengatasi kglalcaral c. darur-at - konstruksi ,"ttp -"-"nt'hi ftttyuiut* teknis .sebaqai jenis pekerjaan il;; ro^ttuttinvu dapat lebih rendah' dan pengamatan atas ;i";;;6"";"*
t*iuii* f."ttt
terus menerus; ri.si./ perawatannya harus diawasi secala
yang tidak masuk dalam cakupan areal d. pekerjaan penanggulangan bencana alam dilakukan dengan penunjukan suatu kontrak, pengadaan ;;;t;dtt barang/jasa melaksanakan kontrak kepada penyeiia ulangljasa yang ryd.ans langsung -rJ3"rri,'t"ra.tut outvutuu yang dinilai-. mempunyai kemampuan' ;lA; t"L n"t'ja t-ait a* diyakini dapat melaksanakan oeralatan, tenaga yang "u*up i"G"ti p"r*:aan dingan tahapan sebagai berikut ; (SPMK) tanpa harus 1. PA/KPA dapat menerbitkan Surat Perintah Mutai Kerja dengan menunggu ptor". ketentuan :
p"-tot"t*
kontrak pekerjaan yang bersangkutan'
a) setelah mendapat persetujuan d3n Byp:l' Uj t"Utt ada pemyataan bencana alam dari Bupati 2. Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama
antara pengguna dan administrasi pengadaan dapat oenvedia uarang/jasa sei;#*" proses dan iitut rk* t".*u;imultan yang terdiri dari : panitia/pejabat pengadaan a. berdasarkan SPMK yang diterbitkan PA/loA, untuk mengajukan penawaran mengundang p"oy"diu b-arang/jasa terpilih secara tertulis. melakukan evaluasi' klarifikasi' dan negosiasi b. -' panitia/pejabat pengadaan penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa ;"k"it d* n*gu teihadap berita acara hasil berdasarkan dokumen pJnguau*, i*- tnthu*t evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi' klarifikasi' dan c. oanitia/peiabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi' negosiasi kepada PA/KPA untuk ditetapkan' PA/KPA menerbitkan swat *d. berdasarkan surat penetapan dari PA/ICA' penvedia barang/jasa ;;j"ktt p"ny.Aiu tata"g/iasu (SPPBJ) kepada yang ditunjuk. sebagaimana diatur dalam e. penandatanganan kontrak, mengikuti ketentuan proses lelang.
3. dana bencana
hanya untuk alam dalam DPA bencana alaql digunakan -darurat' bukan untuk au'*ut O"ngan konstnuksi
#mJtJp."*g**
pennanen; membiayai penanganan yang sifatnya areal suatu kontralK" yang masuk dalam 4. bagi kejadian bencana alam "+*p,T dimasukkan ke dalam Contract Change o.i.r:.lt__ p."*ganun d*u'ut dipat 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak dan dapat
Order (CCO) awal.
^.i;tihi
46
Bagian Kesebelas Metode pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Pasal 70
(l) @
semua pengadaan jasa konsurtansi pada prinsipnya dilakukan dengan seleksi umum;
Untuk pekerjaan jasa konsultansi- yang kompleks dan jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan diyakini t"sl ur, maka pemilihan penyedia dilakukan dengan metoda seleksi terbatas;
ul*e/h" i";"t
(3)
seleksi langsung dapat dilaksanakan-untuk pengadaan yang bemilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
(4)
le-nyqiukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
a'
penanganan darurat unfuk pertahanan negar4 keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda,/harus diladkan segera; dan/atau
b. c.
penyedia jasa tunggal; dan/atat
d.
pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, aiiaksanatan otetr penyedia jasa usaha orang perseomngan dan badan usaha kecil, dan/atau bemilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); djatau
e.
peke{aan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin.
pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh presiden; dan/atan
Bagian Keduabelas pengadaan Jasa Konsultansi perorangan
7l Konsultan peroftmgan dapat dig'nakan untuk meraksanakan pekerjaan yang Pasal
(1)
memenuhi persyaratan sebagai berikut
:
a. peke{aan yang tidak memerlukan kerja kelompok ( team work); b. pekerjaan yang secara utuh berdiri sendiri; c. pekerjaan hanya dimungkinkan dilakukan oleh seorang yang ahli di bidangnya. Keahlian tersebut dibukrikan dengan tingkat pendidik-an bidang pekerjaan yang dipersyaratkan;
d.
(2)
ai
pengaamanlJaa
pekerjaan yang berkaitan tugas_tugas khusus instansi pelaksana yang .dengan memerlukan masukan/nasehat.
Prosedur pengadaan jasa konsultasi perorangan mengikuti prosedur pasal 70 ayat sampai ayat (4)
(r)
47
Bagian Ketigabelas Penyelenggaraan Pekerj aan Konstruksi Pasal T2
(l)
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan tahap
p"1"TTT-1,TC
yang maslngselanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya pengakhiran' dan pengerjaan' tiftup ailaksanafan melalui kegiatan penyiapan,
-^iig
(2)Lingkuptahapperencanaanpekerjaarrkonstruksileliputiprastudikelayakan,studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik'
(3)Dalamperencanaanpekerjaankonstruksidenganpekerjaanrisikotinggi,yaitu konstruksi yang pelaksanaannya berisiko membahayakan keselamatan ;;k;.j"* 'u.-*ir, rrurt" benda, -ji; manusi4 dan lingkungan, harus dilakrkan prastudi kelayaian, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik'
(4)Dalamperencanaanpekerjaankonstruksidenganpekerjaanrisikosedang,yaitu
konstruksi-yang pelaksanaannya !:".tt" membahayakan keselamatan ir*r-, ttuttu Unaa, dan jiwa manusia' harus dilakukan studi kelayakan' perencanaan umum, dan Perencanaan teknik.
;;kA;
(5)Dalamperencanaanpekerjaankonstruksidenganpekerjaanrisikokecil,.yaitu membahayakan keselamatan ;"k;rj ; konstruksi yang pelaksanaannya berisiko u^orn,
a*
nu.t" bend4 harus dilakukan perencanaan teknik'
(6)Dalamdokumenperencaniran'umurkonstruksiyangdirencanakanharus.ditetapkan dan dinyatakan iecara jelas dan tegas, serta hal tersebut harus disepakati dalam kontrak kerja konstruksi.
(7) \"/
sesuai Jangka waktu pertanggungiawaban atas kegagalan bangunan ditentukan tahu, (sepuluh) l0 ;.G* "** tonrt Gl yilg direncanakam dengan maksimal secara tegas dalam ,..i"il.ryrr"rr"ll atrrir peterjaan konstruksi dan dinyatakan
kontrak kerj a konstruksi.
(8)
Adapun tahapan-tahapan selanjutnya me.nge.n? penyelenggaraan^ ^ ^p*"tju^ pemerintah Nomor 2g Tahun 2000 Tentang l-r.Jt *ri ln.ngu"u kepada peraturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
BABV PELAKSANAAN KONTRAK Bagian Kesatu Jasa Pemborongan
Paragrafl Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis,
:
j.Hf Jif$'Helaksanaan
Kontrak dan
Pasal 73
KA/KPAdalammenjalankantugasnyaselakuPejabatPembuatKomitmen(PPKm)pada
p"futr*u n t*ttut
a. b.
jasa pemborongan pekerjaan konstruksi, dapat dibantu oleh
direksi Pekerjaan; direksi Teknis;
:
49
f.
membuat laporan bulanan yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran yang
meliputi:
i. hasil pengawasan pelaksanaan pekerjaan ii. hasil kualitas pekerjaan
iii.
iv.
v.
g.
hasil perhitungan kuantitas pekerjaan foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaan laporan lain yang dianggap perlu
Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti dan mengevaluasi usulan pelaksanaan pekerjaan untuk direkomendasikan kepada waktu perpanjangan bersama Panitia
PA,/KPA
h.
membuat risalah rapat pelaksanaan pekerjaan. Paragraf 4 Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pasal 76
(1)
Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dibentuk oleh PA./KPA setelah kontrak ditandatangani, beranggotakan 5 (lima) orang terdiri dari unsur-unsur :
: Direksi Pekerjaan yang bersangkutan a. Ketua b. Sekretaris : Unsur Perencana teknis dari kegiatan pada OPD
c. Anggota :
(2)
yang
bersangkutan 1. Ketua Direksi Teknis kegiatan yang bersangkutan 2. Konsultan Supervisi/ Pengawas Lapangan 3.Unsur yang terkait lainnya dari OPD yang bersangkutan.
Tugas Panitia Peneliti Pelaksanaan Konhak meliputi
:
a.
meneliti apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar antara lain seperti : disain dan spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan, dan lainlain
b. c.
membuat Berita Acara hasil penelitian; mengusulkan saran dan tindak lanjut yang perlu dilakukan kepada PA/I(PA atas hasil penelitian tersebut. Paragraf 5 Panitia Penerima Pekerjaan Par,al77
(1)
Panitia Penerima Pekerjaan atau Panitia Provisional Hand Over dan Final Hand Over (Panitia PHO/FHO) diangkat oleh PAA(PA beranggota 5 (im$ orang yang terdiri dari :
a. Ketua
: Direksi Pekerjaan yang bersangkutan
b. Sekretaris : Ketua Direksi Teknis c. Anggota : l. Unsur yang terkait lainnya dari OPD yang bersangkutan; 2. Unsur Bappeda; 3. Unsur Bagian Pembangunan
(2)
Tugas Panitia Penerima Pekerjaan meliputi
:
Infrastruktur dan LH Setda.
50
a.melakukanpenilaianterhadaphasilpekerjaanyanagtelahdiselesaikanoleh penyedia jasa.
membuat Berita Acara hasil penilaian
b. c.
akhir bekerja pada waktu penyerahan pertama pekerjaan dan peenyerahan pekerjaan.
d.
melaporkan hasil kegiatannya kepada PA/KPA Paragraf 6 Penyerahan LaPangan Pasal 78
(1)PA/IOAwajibmenyerahkanselurulr/sebagianlaporankepadapenyediajasasebelum diterbitkannya surat perintah mulai kerja' ini diwakili oleh Panitia (2) Sebelum penyerahan lapangan, PA/KPA yang d$am halpenyedt" melakukan Peneliti ielaks*uutt fonid bersama-sami dengan iry pAn(PA yang akan hpangan berikut bangunan dan seluruh aset milik ;;;;;i; dipelihara' dan dijaga *gg*gja'wab penyedia jasa, untuk dimanfaatkaq
(3) "t"".i"at Hasil pemeriksaan lapangan dltuggJ
dalam berita acara serah terima lapangan
yang ditandatangani kedua belah pihak'
Paragraf 7 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pasal 79
(l)Selambarlambatnya14(empatbelas)harisejaktanggalpenandatanganankontrak' PA./KPA harus menerbitkan SPMK.
a)DalamsPMKdicantumkantanggalpalinglambatdimulainyapelaksanaankontrak pekerjaan' yang akan dinyatakan penyedia jasa dalam pemyataan dimulainya
(3)Untukkontraksederhana,tanggalmulai.terjadapatditetapkansamadengantanggal penandatanganan kontrak atau tanggal dikeluarkannya SPMK' Paragraf 8 Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting) Pasal 80
(1)Selambat.IambatnyaT(tujuh)harisetelahditerbitkannyaSPMK,PA/IGAharus yang dihadiri oleh menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak
:
a. direksi Pekerjaan b. direksi Teknis c. unsur Perencana Teknis d. penyedia Jasa
Q)
Tujuan penyelenggaxaal rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah untuk rn."gftutifm kJtepakatun-tesepakatan atas beberapa materi yang dapat menilmbulkan masalah dalam pelaksanaan pekerj aan'
51
adalah : Materi yang perlu dibahas dalam rapat a. pasal-pasal dalam dokumen kontrak; p"nyelenggaraan pekerjaan' b. Ltu "*u dalam berita acara' (4) Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan
(3)
Paragraf 9 Program Mutu Pasal 81
(1)
Q)
Pekerjaan penyedia jasa. dan disetuiui oleh Direksi Program mutu harus disusun oleh dengan sesuai kontrak dan dapat direvisi oada saat rapat Lebutuhandan kondisi laPangan' berisi : Program mutu sekurang-kurangnya
persrffi;;ltk#;
a.
informasi mengenai Pengadaan;
dan penyedia jasa; proi.6 b. c. jadwal Pelaksanaan Peke{aan; d. nrosedur Pelaksanaan PekerJaan;
"te*r;d
e.
f.
rAKre
prosedur instruksi kerja; pelaksana Pekerja. Paragraf 10 Pemeriksaan LaPangan Bersama Pasal 82
Teknis setelah penerbitan SPMK' Direksi Pada tahap awal pelaksanaan kontrak' melaksanakan ptn"riti piiali*u* -at"g* r*oak dan Penvedia Jasa bersama-sama P*itiu melakukan p"nguk*- dan pemeriksaan pemeriksaan lapangan Ut*u-" .".."ilretiap kegiatan pekerjaan/mata pembayaran detail kondisi lapangan guna menetaPkan kuantitas awal' berita acara' Apabila hasil lapangan bersama dituangkan dalam Hasil oemeriksaan (spesifikasi Q) nerubafran isi kontrak ,,"-..ik uuo lapangan perubahan maka ptttu^v'*an' ieknis, gambar, j"ni, 'kuantitas) yang ditindaklanjuti kontrak tersebut harus dituangkan kontrak' dengan pemUuatan adendum pekerjaan mata bersama terhadap setiap kegiatan (3) Selanjumya pemeriksaan lapangan periode waktu pelaksanaan pekerjaan untur oembavaran terus dilat<sanatil"lehma setiap bulan/angsuran' vang akan dibavar
(1)
**i
bttt;;;;gfi;til p"tt'j'ull't!" Jffi; fi;"t-p.-6"rt*
ff:lL,jffi' ffi'*T"Jip"t"t:"t"
Paragraf
1
I
PembaYaran Pasal 83
(l)
PembaYaran Uang Muka
:
-:9|*-EE..FtERsFv-
%
52
a.setelahkontrakditandatangani,penyediajasadapatmengajukanpermintaan dokumen *utu J""ng* nilai sesuai yang ditetapkan dalam pekerjaan pembayaran "*g untot melaksanakan kontrakdisertai t"n"*" ptngitaan uang -ut" sesuai kontrak.
p:t't"t) 30% uang muka dapat diberikan setinggi-tingginya -(tigapuluh (duapuluh persen) dan koni.k kepada usaha kecil dan iitinggi-tingginya 20% nilai kontrak kepada selain usaha kecil' pembayaran untuk pemtayar, an c. PA,4(PA harus mengajukan surat permintaan.jaminan uang muka diterima dari setelah uang muka pai"g rtttut ii*.i"ftl penYedia jasa. yang tercantum dalam d. bentuk dari jaminan uang muka harus sesuai dengan bank umum atau perusahaan dokumen tontrat Aan tr"arus diterbitkan oleh yang harus direasuransikan sesuai dengan asuransi kerugian ketentuan Menteri Keuangan' sama dengan e. besamya jaminan uang muka harus bemilai sekurang-kurangnya jumlah uang muka Yang diterima'
lAill
b. '
il*
t*t"ii t""O
f.
berangsur-angsur secara pengembalian uang muka harus diperhitungkan dan paling lambat harus proporsional puau t.tiup pttnbayaran prestasi pekerjaan
il;;;;
s.
d
jaminan uang muka unnrk kontrak tahun jamak (multy years) nilai
' il;"il;; (2)
(seratus persen)' pembayaran pekerjaan mencapai prestasi 100%
air.*""ii
secara
sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan'
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
:
a.
sesuai ketentuan dokumen kontrak sistem pembayaran prestasi hasil ?:kttj1l (ansuran/termijn atau bulanan/montlLly certltlcate);
b.
sistem sertifikat angsuran
:
i'setelahkemajuanhasilpekerjaanmencapainilaiprosentasetertentusesuai penyedia jasa mengajukan laporan dengan ketentuan- a"l'ito"n" kontrak' h*il-;"kttj; kepada dir;ksi teknis dengan lampiran data
r.t*.i""t
Pendukung.
t:ffi mendapat penetapan dari ii. kemajuan hasil pekerjaan tersebut-5 !f*. (lima) hari setelah diterimanya laporan direksi teknis ,.t'u-Uut-tunlUutoya t"-u:"* ft^if p"t"rjaan tersebut berikut kelengkapan data pendukungnya'
c.
sistem setifikat bulanan
:
j::?^Tlili** i. pada setiap tanggat 25 bulan vang frs.aneJ
tuhni"
kepada direksi teknis
(penentuan jn;fi;A;
ii.
sertifikat
bd;air
dibahas/disepakati dalam
ripat persiapan pelaksanaan kontrak)' 5 (lima)- hari setelah direksi teknis harus menetapkan selambatlambatnya
diterimanya ;iitd PendukungnYa.
-
bitt*
tersebut berikut kelengkapan dil:
53
oleh PA'/KPA L. Dembavaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan lasil kemajuan taporan ;"neajukan tagihan-diserrai 7 waktu oit.toj"i otln ol"tsi ieknis' PA/KPA dalam kurun
#;;il ;"il;-Gl;i;
;:ffiaan.-t;ti"iut' it":"ri rt".i ttti"s sudah mengajukan
:. '
surat permintaan pembayaran'
senilai pekerjaan oembavaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan yang ada di lapangan' tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat
ffi;;;hhi;tp**t,
-Lbilaterjadiketidaksesuaiandalamperhitunganprestasi.hasilpekerjaan'tidakakan dapat meminta penyedia - perhitunganFeXpa -*.i".iL alasan untuk menunda pembayaran' p-restasi sementara dengan jasa untuk menyampaiakan '-.ng.tu-pingt* itA-ttA y*g ledang menjadi perselisihan dan besamya aiuu.v* setinggi-tingginva sebesar 8070 ilgi-ri--viig-a"pat disetuj;i (Jehpan puluh persen) dari jumlah nilai tagihan' harus dipotong jaminan pemeliharaan' angsuan uang muka'
i"t*
g.
setiap pembayaran denda (bila ada), dan Pajak.
h. --
pemtayaran kepada untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pencpe fr*o, iit"igtupi tutri pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan kemajuan Pekerjaan.
i.pembayaranterakhirsebesarl00%(seratuspersen)darinilaikonhak.hanyajasa dan penyedia iifunt* setelah pekerjaan selesai i00% (seratus5persen) o/o (lima persen) dari nilai t* lu.in* pemeliharaan sebesar iuno ^"ny.rut kontrak seielah berita acara penyerahan pertama diterbitkan' Paragraf 12 Perubahan Kegiatan Pekerj aan Pasal 84
(1)
p:1tf-T3-d":il" Apabila terdapat perbedaan antra kondisi lapangan Pudu :Tt kontrak' maKa dokumen dalam spesifrkasi teinis- dan gambar yang ditetapkan yang meliputi kontrak PA/KPA bersama p"rryJaiu j*u iapit melakukan perubahan antara lain : dalam dokumenn menambah atau mengwangi volume pekerjaan yang tercantum kontrak; pembayaran; menambah atau mengurangi jenis pekerjaan/mata
c. d. (2)
dengan kebutuhan mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai lapangan; dalam dokumen kontrak melaksanakan pekerjaan tambah yang belum termasuk yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjadn'
dari harga yang Nilai pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;
(3)
t*1
jasa harus menyerahkan Apabila diperlukan mata pembayaran : .ptlYedia dan dilakukan negosiasi teknis dan harga fr*'g" satuarxrya lepada penawaran' berdasarkai analisa harga satuan dan harga satuan dasar
"iJi*
!* felffe
54
perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PA/KPA secara tertulis kepada penyedia (4) ,-, j"*'fr,il;*1""j; i;;'; negosiasi teknis dan.harga dengan tetap mengacu pada
(5)
awal; ketentuan-ketentuan yan! tercantum dalam perjanj ian/kontrak penyusunan negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar
Hasil
adendum kontrak.
Paragraf 13 Pembayaran untuk Perubahan Pasal 85
(1)ApabiladimintaolehPA/KPA,penyediajasawajibmengajukanusulanbiayauntrrk melak sanakan perintah perubahan'
o\ (3)
Direksi Pekerjaan Direksi Teknis wajib menilai usulan biaya dan melaporkan kepada tersebut selambat-iambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari' terqpl Apabila pekerjaan dalam perintah- perubahan harga. satuannya Direksi Pekerjaan bahwa kuantitas dan harga' dan apabila menurut pendapat atau pekerjaan'iiaat metebitri batas sesuai ketentuan dokumen kontrak yang tidak mengakibatkan perubahan harga' maka harga satuan daftar kuirtitas dan harga digunakan sebagai dasar untuk
9d*.dltu
i;ttt"r *.tit ptf*t*l" t.t"untr.
dalam
menghitung biaYa Perubahan.
(4)
perintah perubahan lidak ada Apabila harga satuan berubah atau pekerjaan dalam ftigu tutouti"vu dalam daftar kuantitas dan harga.jika dill,t 1j:tl itl,ltitperubahan peKerJaan bia;a dari penyedia jasa merupakan harga satuan baru untuk yang bersangkutan.
(5)
mat
(6)
pemtuatan usulan biaya Apabila perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga harus .""t" n.go.i*inya atan mettonda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut
dilaksanakanotet,p*yeaiajasadan-dibertakukansebagaiperistiwakonpensasi sestrai ketentuan dokumen kontrak'
0\
untuk biaya-biaya yang Penvedia iasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini' Paragraf 14 Amandemen Kontrak Pasal 86
(1) Amandemen kontrak harus segera dibuat bila terjadi perubahan kontrak' (2) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat terjadi apabila : a. b. c.
oleh para perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan pimt AAutn tonttut sehingga mengubah lingkup pekerjaan' perubahan pekerjaan' perubahan j adwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan harga konhak akibat adanya perubahan pekerjaan'
55
(3)
dilakukan sebagai berikut Prosedur pembuatan amandemen kontrak
:
kepada penyedia jasa untuk PA./KPA segera memberikan perintah tertulis jasa mengusulkan perubahan p.rub;;"k;;tr;t; atau penyetlia
a.
melaksanakan kontrak;
b.
PA/KPA tanggapan atas perintah perubahan dari penyedia jasa harus memberikan -ft*ga dalam
c. -
usulan perutahan kontrak dari PA/I(PA harus memberikan tanggapan atas
d.
teknis dan harga dan atas usulan perubahan kontrak dilakukan negosiasi
e.
dibuat amandemen kontrak' berdasarkan berita acara hasil negosiasi
iiia
dan mengusulk* ptJJ* waktu 7 (tujuh) hari;
(Uita ada) selambatJambatnya
p."V.A".i*a selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari; dibuatberita acara hasil negosiasi;
Paragraf 15 Laporan Hasil Pekerj aan Pasal 87
(l)
LaPoran harian
:
pekerjaan di
pelaksanaan a. untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan Buku harian diisi oleh harian' buku lapangan, penyedia i*u'*u.iit membuai direksi reknis. Selunrh aktivitas kegiatan penyedia ;*u aui ait"r"t,ii"f"n ft'ian sebagai bahan laporan harian pekerjaan ai r"p"tg"i Ji"'"t"t aiaau- tom.
'p"t"rjaa" t"rupa rlncana dan realisasi pekerjaan harian;
b.
laPoran harian berisi
:
i. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lapangan; ii. tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja untuk tiap jenis pekerjaan; iii. jumlah, jenis dan kondisi peralatan di lapangan; iv' kuantitas dan jenis pekerjaan yang dilaksanakan; lainnya yang v. keadaan cuaca termasuk hujan, banjif, dan peristiwa alam vi. c.
pekerjaan; berpengaruh terhadap kelancaran dengan pelaksanaan' catatan-catatan lain yang berkenaan
diperiksa oleh konsultan laporan harian dibuat oleh penyedia -jasa' t,ip"*itilOireksi Teknis dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan'
d.dmilaporanharianharusdapat.diperoleh.informasisebab-sebabterjadinya p"i*t*it' apakah dis'ibabtan karena kerusakan keterlambatan ;il;; terlambat, atau disebabkan peratatan, p.ry"aiuri" n.r.iniVU"f*trlp.itAatan keadaan cuaca bunrk'
e.
dalam laporan harian dibuat sekurang-kwangrya didishibusikan kePada
:
i. asli untuk Direksi Pekerjaan; ii. tindasan pertama untuk penyedia jasa;
3
(tiga) rangkap untuk
56
iii.
@
Laporan mingguan
:
laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan; laporan mingguan dibuat oleh penyedia jasa, diperiksa oleh konsultan
a.
. .
tindasan kedua untuk Direksi Teknis.
b.
supervisi/Direksi Teknis dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
c.
laporan mingguan dibuat sekurang-kurangnya dalam didistribusikan kePada :
3 (tiga) rangkap untuk
i. asli untuk Direksi Pekerjaan; ii. tindasan pertama untuk penyedia j asa;
iii.
(3)
(4)
tindasan kedua untuk Direksi Teknis.
Laporan bulanan:
a.
laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonj olkan;
b.
laporan mingguan dibuat oleh penyedia jasa, diperiksa oleh konsultan
c.
supervisi/Direksi Teknis dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, penyedia jasa membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
LaPoran Direksi Teknis
:
membuat laporan yang akan digunakan sebagai dasar
a. direksi teknis wajib PembaYaran, meliPuti
:
i. hasil pengawasan pelaksanaan pekerjaan; ii. hasil kualitas Pekerjaan;
iii. hasil perhitturgan kuantitas pekerjaan; iv. foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaan; v. laporan lain yang dianggap perlu'
Paragraf 16 Pengawasan dan Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Pasal 88
' ..
Untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang r.dang atau telah dilaksanakan oleh penyediajasa, PA/KPA diwakili oleh Direksi Teknis. Paragtaf 17 Pengendalian Mutu dan Cacat mutu Pasal 89
(1)
Ada tiga tahap pengendalian mutu
a.
:
pengendalian mutu bahan baku (tanah' pasir, batu' semen, aspal' dll)
57
b. c.
pengendalian mutu bahan olahan (campuran beton, campuran aspal, dll) pengendalian mutu peke{aan terpasang (timbunan tanah, konstruksi beton beton, lapisan hotmix, dll).
(2)
Pengendalian mutu wajib dilaksanakan oleh penyedia jasa selama pelaksanaan peke{aan sesuai ketentuan dokumen konhak (spesifikasi tetnis).
(3)
Direksi teknis wajib memeriksa mutu hasil pekerjaan dan memberitahu penyedia jasa bila terdapat cacat mutu dalam peke{aan. Direksi teknis dapat ."-"rint"t penyedia jasa untuk menguji hasil pekerjaan yang dianggap terdapat cacat mutu. Apabila Direksi reknis memerintahkan penyedia jasa untuk melaksanakan pengujian dan temyata hasil pengujian memperlihatkan adanya cacat mutu, maka liaya pengujian dan perbaikan menjadi tanggungiawab penyedia jasa. Apabila dari hasil pengujian tidak ditemukan cacat mutu, maka biaya pengujian dan perbaikan menjadi tanggungiawab PA/IQA.
t*
(4)
(5)
setiap kali pemberitahuan cacat mutu oleh Direksi reknis, penyedia jasa harus memperbaiki dalam waktu sesuai yang tercantum dalam surai p"rrib".it hut€rsebut. Apabila penyglia jasa tidak memperbaiki dalam waktu yang telah ditentukan, maka Direksi p9lerjaan dapat meminta pihak ketiga untuk rnemierbaiki
cacat mutu tersebut dengan biaya dibebankan kepada penyedia jas a.
(6)
cacat mutu harus diperbaiki sebelum penyerahan pertama pekerjaan dan selama
masa pemeliharaan, penyerahan pertama pekerjaan dan masa pemeliharaan peke{aan
dapat diperpanjang sampai cacat mutu selesai diperbaiki.
Paragraf
l8
Penilaian Pekerjaan Pasal 90
(l) (2)
PA/KPA harus melakukan penilaian atas hasil pekerjaan dalam masa pelaksanaan pekerjaan. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan. Paragraf 19
Kontrak Kritis Pasal 91
(l)
(2)
Kontrak dinyatakan kritis apabila
:
a.
dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 7o%.datt kontrak), realisasi pelaksanaan terlambat lebih besar dallr lS% dari rencana;
b.
dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - loo% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari l0% dari rencana ;
c.
penanganan kontrak Meeting/SCM)
fisik
kritis dilakukan dengan Rapat pembuktian (Show cause
Tahapan Rapat Pembuktian (show causew Meeting/SClvl) adalah sebagai berikut
:
58
a. pada saat kontrak
dinyatakan
kritis Direksi Pekerjaan menerbitkan
surat
peringatan kepada penyedia jasa dan selanjutnya menyelenggarakan SCM tingkat Direksi Teknis.
b.
dalam SCM Direksi Teknis dan penyedia jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Direksi Teknis.
c.
apabila penyedia jasa gagal pada uji coba pertarna maka harus diselenggarakan S-CU tingtat Direksi Pekerjaan yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia jasa dalam periode waktu tertentu
(uji ioba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Direksi Pekerj aan.
d.
apabila penyedia jasa gagal pada uji coba kedu4 maka harus diselenggarakan S-CM tingt
e.
pada setiap uji coba yang gagal, PA/IGA harus menerbitkan surai peringatan kepada penyediajasa atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan'
f.
apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka PA/I(PA dapat menyelesaikan pekerjaan melalui kesepakatan tiga pihak atau memutuskan kontrak secara iepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
(3)
Kesepakatan Tiga Pihak
a.
:
penyedia jasa masih bertanggungiawab atas seluruh pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
b. PA/KPA
menetapkan pihak ketiga sebagai penyedia
jasa yang
akan
menyelesaikan sisa pekerjaan atau atas usulan penyediajasa;
c.
pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan harga satuan kontfak. bAu- nA pihak ketiga mengusulkan harga satuan yang lebih tinggi dari harga satuan kontrak , maka selisih harga menjadi tanggungjawab penyedia j asa;
d. e.
pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilalcukan secara langsung;
kesepakatan tiga pihak dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar pembuatan amandemen kontrak. Puagraf 20 Perpanj angan Waktu Pelaksanaan
"
Pasal 92
(1)
Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PA/I(PA atas pertimbangan yang layak dan wajar, Yaitu untuk :
a. pekerjaan tambah; b. perubahan desain; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PA/KPA d. masalah yang timbul di luar kendali penyediajasa;
59
e,
keadaan kahar
(2)
Penyedia jasa mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan dilemgkapi alasan dan data kepada PA/IGA.
(3)
PA/KPA menugaskan panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan direksi teknis untuk meneliti dan mengevaluasi usulan tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan. rekomendasi dapat atau tidaknya diberi perpanj angan waktu.
(4)
Berdasarkan berita acara hasil penelitian dan evaluasi perpanjangan waktu pelaksanaan dan rekomendasi, maka PA/IGA dapat menyetujuVtidak menyetujui perpanj angan
wallu
pelaksanaan.
(5)
Apabila perpanjangan waktu pelaksanaan disetujui, maka harus dituangkan di dalam amandemen kontrak.
(6)
Perhitungan penyesuaian harga sesuai ketentuan dokumen kontrak didasarkan atas amandemen kontrak. Parugraf
2l
Keadaan Kahar Pasal 93
di luar yang dalam pihak ditentukan kewajiban belah sehingga kehendak/kekuasaan kedua dokumen kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
(l)
Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi
(2)
Kejadian yang termasuk dalam keadaan kahar adalah
:
a. timbulnya perang; b. pemberontakan di wilayah Republik Indonesia; c. keributan, kekacauan dan huru-hara; d. bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor,
wabah
penyakit, dan angin topan;
e.
pemogokan;
f.
kebakaram
g.
gangguan lainnya diluar kehendak&ekuasaan kedua belah pihak.
Paragaf 22 Denda dan Ganti Rugi Pasal 94
(1)
Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia barang/jasa sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada PA/I(PA, karena terjadinya cidera janji yang tercantum dalam kontrak.
(2)
Besamya denda kepada penyedia barang/jasa atas keterlambatan penyelesaian u/6e pekerjaan adalah I lsatu per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
60
(3)
atas keterlambatan pembayaran Besamya ganti rugi yang dibayar oleh.PA/KPA yang terlambat dibayar' berdasarkan adalah sebesar U*gu ttiftuaup nilai tagihan itu m!1urut ketetapan Bank lndonesia" tingkat suku u*gu v*g ittiituluau k"tttttu* dalam dokumen kontrak' l"tip"tt*i
i*t
(4)
""1t
a"p", Airctiflt
"t*i
ganti rugi diatur di dalam dokumen kontrak' Tata cara pembayaran denda dar/atau
Paragraf23 Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pasal 95
(1)
pekerjaan sudah selesai' Penghentian kontrak dapat dilakukan karena
(2')
terjadinyu -!ul-hul -ttnttggu"p*u Penghentian konnak dilakukan karena
belah pihak
(K*d"-'l;;j
t"*u;it* y*g aitentukan
di luar kekuasaan kedua pihak tidak dapat melaksanakan
di dalam kontrak'
(3)Dalamhalkontrakdihentikan,makaPA/KPAwajibmembayarkepadapenyedia proyek yang telah barang/jasa dicaPai.
(4)
,.ruui a"nl*' pr"r*luou kemajuan
pelaksanaan
janji atau tidak pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia barang/jasa cidera ;;cdFaunya-seuagaimana diatur di,lalam kontrak. memenuhi kewajiban s'anksi sesuai ketentuan dalam dokumen Kepada penyedi" u*r"gl.i*""?idri."tan kontrak.
(5)
d*
para pihak terbukti melakukan kolusi' Pemutusan kontrak dilakukan bilamana kecuranganatautinaatkorupsibaikdalamprosespemilihanpenyediabarang/jasa ini : maupunielaksattaan pekerjaan, dalam hal
a.
yaitu : penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah; oleh penyedia barang/jasa; ii. "titu u*g .uta harus dilunasi jangka waktu 2 (dua) tahun' p"ig"t"i. a"n- hitam untuk Pemturan Pemerintah Nomor pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berdlsarkan Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan 30 Tahun fqtO tttt^"g i;";"t*an Disiplin p"tut** p"t*dang-undangan yang berlaku'
i.
iii. b.
(6)
Pemutusan Konhak Oleh PA/KPA
rencana. pemutusan kontrak secara tertulis j asa' yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :
PA/ICA menyampaikan pemberitahuan
i."p"J"p*v"di"
pekerjaan berdasarkan dokumen konnak nenvedia iasa tidak mulai melaksanakan ' iual,*gla mulai kerja sesuai dengan SCM; b. penyediajasa gagal patla uji coba ke tiga dalam melaksanakan pelaksanaan pekerjaan; c. penyedia j asa tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan atau bangkrut; d. penyediajasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan penyelesaian perselisihan; e. penyedia j asa gagal mematuhi keputusan akhir
a --
SPMK;
f.dendaketerlambatanpenyelesaianpekerjaansudahmelampauibesamyajaminan Pelaksanaan;
6l
g.
dan penyedia jasa menyampaikan pem,yataan yang tidak benar kepada PA/KPA tersebut berpenganrh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan
" ;;*"a*; PA/KPA;
h.
terjadi keadaan kahar dan penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan seiuai dengan ketentuan dokumen kontrak'
i.ataspemutusankontrakyangtimbulkerenakejadiandiluarkeadaantahar, pemyedia Jasa ditenakan/iimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun.
(7)
Pemutusan kontrak oleh Penyediajasa
Penyediajasamenyampaikanpemberitahuanr.encanapemutusankontraksecara tertulis keiada PeXta .tntot te.ladian tersebut dibawah ini, yaitu : a.sebagaiakibatkeadaankahar,penyediajasatidakdapatmelaksanakanpekerjaan sesuai ketentuan dalan kontrak; b.penggunajasagagalmemenuhikeputusanakhirpenyelesaianperselisihan.
(8)
Prosedur Pemutusan Kontrak
Setelahsalahsatupihakmenyampaikanataumenerimapemberitahuarrpemlrtusan penyedia jasa kontrak, sebelum tanggal beilakunya pemutusan kontrak tersebut, harus
a.
:
mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan Pemutusan kontrak;
b.ngatihkanhakdanmenyerahkansemuahasilpelaksanaanpekerjaln.Pengalihan hfu a* penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pacla waktu yang ditentukan oleh PA/IGA;
c.
menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh PA/KPA'
(9)PA/KPAmembayarkepadapenyediajasahasilpekerjaanyangdikerjakansampai dengan batas tanggal pemutusan kontrak'
(10)Sejaktanggalberlakunyapemutus:urkontrak,penyediajasatidakbertanggungjawab lagi atas Pelaksanaan kontrak. Paragraf24 Serah Terima Pekerjaan Pasal 96
(1) (2)
jasa mengajukan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia permintaan secara tertulis kepada PA/IGA untuk penyerahan pekerjaan' panitia Berdasarkan permintaan penyedil jasa tersebut,. PA/KPA menugaskanhasil penilaian terhadap pekerjaan (panitia igonAo) untuk melakukan p*..i-u 'p"["rjuun y*g-telah diselesaikan oleh penyedia jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) t"t tuti OGrimanya surat permintaan dari penyedia jasa'
i*i
(3) \-/
penyedia Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dar/atau cacat hasil pekerjaan, *"itt memperbaiki/mJnyetesaikannya, temudian panitia PHO/FHO melakukan p"*.riiruun t.mbali dan apabila seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Letentuan kontrak, maka dibuat berita acara hasil penilaian'
i*"
62
(4)
Berdasarkan Berita Acara hasil penilaian Panitia PHO/FHO, PAAGA menerima penyerahan pertama Pekerj aan.
(5)
Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar l00o/o (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5Vo (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai progftrm asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.
(6)
Penyedia jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
(7)
Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA,/KPA untuk penyerahan akhir pekerjaan.
(S)
Berdasarkan permintaan penyedia jasa tersebut, PA/KPA menugaskan panitia penerima pekerjaan (Panitia PHolFHo) untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa ielambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia ja"a.
(9)
Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya, kemudian panitia PHO/FHO melakukan pemeriksaan kembali dan apabila penyedia jasa telah rnelaksanakan semua kewajibarmya selama masa pemeliharaan dengan baik sesuai ketentuan dokumen kontrak, maka dibuat berita acara hasil penilaian.
(10) Berdasarkan Berita Acara hasil penilaian Panitia PHO/FHO, PA/IGA menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah, dan selanjutnya PA/KPA melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.
(11) Apabila penyedia jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PA/KPA berhak menggunakan rxrng retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan serta mencairkan jaminan pelaksanaan dan disetor ke Kas Daerah. Penyedia jasa dikenakan sanksi masuk daftar hitam selama 2 (dua) tahun.
Paragnf25 Gambar Pelaksanaan Pasal 97
(1)
Penyedia jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerji{an gambar pelaksanaan (as built drawing) paling lambat 7 (tujuh hari) sesudah penyerahan pertama pekerjaan.
(2)
Apabia penyedia jasa terlambat menyerahkan gambar pelaksanaan, maka PA/IGA dapat menahan sejumlah uang sesuai ketentuan dokumen kontrak.
63
Bagian Kedua Jasa Konsultansi/Jasa LainnYa
Paragraf I Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pasal 98
,
(f)
SelambatJambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak, PA/I(PA harus menerbitkan SPMK.
(2)
Dalam SPMK dicantumkan tanggal paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan dinyatakan penyedia j asa dalam pemyataan dimulainya pekerjaan'
(3)
Untuk kontrak sederhana, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatanganan kontrak atau tanggal dikeluarkannya SPMK' Paragraf 2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pasal 99
pA^g>A bersama penyedia jasa melakukan persiapan pelaksanaan kontrak mencakup
penyusunan organilasi mobilisasi, rencana pengadaan peralatan" bahan, waknr dan tata iara pelaksanaan pekerjaan serta pelaporan kemajuan pekerjaan' Paragraf 3
Tim Penilai Pekerjaan Pasal 100
(l)
Tim penilai pekerjaan adalah tim yang ditunjuk oleh PA,/KPA untuk menilai hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia j asa konsultansi'
@
Tim penilai beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri dari unsur OPD yang bersangkutan dan dapat dibantu oleh OPD lain yang dianggap perlu'
(3)
Tugas dari Tim penilai pekerjaan adalah
a. b.
, ,
c.
melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konsultansi; menetapkan/menyetujui kemajuan hasil pekerjaan yang diajukan oleh Penyedia Jas4 berupa Berita Acara (BA) penyelesaian pekerjaan;
menilai usulan biaya perubahan pekerjaan yang diajukan penyedia jasa dan melaPorkan kePada
d.
:
PPTK;
PA,IKPA;
e.
'..
bersama Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti dan mengevaluasi usulan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk direkomendasikan kepada
membuat risalah rapat pelaksanaan pekerjaan
64
Par:agm,f4
Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pasal 101
(1)
dibentuk oleh PA'/KPA setelah kontrak Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak unsur tt[u*ng-t**ggy-a 3' (tiea) orang terdiri dari ditandatangani, u"'*ggffi perlu' oten-6tn lain yang dianggap yang bersangkut- ffip"lfiU** OpD
(2)
Kontrak meliputi : Tugas Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak yang sifatnya meneliti apabila terjadi perubahan
a. b. membuat Berita Acara hasil penelitian perlu dilakukan c. mengusulkan saran dan tindak lanjut yang
kepada PA'/KPA atas
hasil Penelitian tersebut'
Paragraf 5 Pemeriksaan Personil dan Peralatan Pasal 102
(1)
dilaksanakan setelah personil aan ne$ata1 Pemeriksaan (inspeksi) persgnil hasil pekerja,al . serta dibuatkan berita acara dan peralatan tib" jasa' ii*out'unluni otett p"ngguna jasa dan penyedia
inspeksi/pemerik."*
(2)
llus
ai-i;kt"i
li"g
dan peralatan temyata belum memenuhi Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil. tetu""atan pelaksanaan pekerjaan' maka persyaratan nu** t'at -*gdanggu penyedia jasa daput
belum memenuhi bersama.
*J*.iu**-itkJfaun
'v-uiil**
'"g"'a
yang dengun syarat personil dan peralatan
aiganti
"t'ti
atog*
waktu yang disepakati
jasa melaksanakan tugasnya' PA"/KPA (3) 'harus \J,, Pada waktu penyediap""t""ilmulai yang dimobilisasi sesuai dengan kontrak' lp"t"rt ;;.;.k""
melakukan
Paragraf 6
PerubahanPersonil
(1)
(2\ (3)
penggantian personil dar/atau peralatan Penvedia jasa tidak dibenarkan melakukan tanPa Persetuj uan PA/KPA; iasa tersebut akan diganti maka dan/atau peralatan dari penyedia
Apabila personil penyedia ;*u
r'*' i"Jni".i** sebelum melaks*"*tt ;il;;tttt
pt*titt"nan, t"ittuitt dahulu kepada PA/KPA
personil dan/atau perelatan tersebut;
p^ersonil' penvedia jasa diwajibkan Untuk mengajukan pellohgnan penCCTlT personil yang -diusulkan dan disertai melampirkan ti*ayai l'iOuplptnguiat*.to3u A-^* p"ngg*tian personil yang bersangkutan'
65
Paragraf 7
(1)
atas Perintah Pengguna Jasa Penggantian Personil Penyedia Jasa Pasal 104 dari penyedia iasa tersebut tidak mampu Apabila PA./KPA menilai bahwa personil a"ftg*. u"ift atau berkelakuan tidak baik' atau tidak dapat merarikiipliJ':t* kelada penyedia jasa untuk mengganti
pA/KpA
(2\ (3)
h* ,.g"ru*il-rri"riniitt-
vang sama atau lebih tinegi' perintah (lima belas). hari' seiak diterimanya surat Dalam waktu tidak lebih dari 15 personil dengan o*yeaia jasa.harus mengganti penggantian personil d;t penambahan biaya' i"ufriiun y*g t"tara atau lebih baik tanpa maka penyedia jasa harus melaporkan Apabila waktu 15 (lima belas) hari terlampaui, kepada PA/KPA disertai alasannya'
;;;:fi;
n Jif'tu'i ttuttlian
il;c'i'
Paragraf 8 PembaYaran Uang Muka Pasal 105
Uarrgmukadiberikanuntukmembiayaimobilisasiperalatan,personil,danpengeluaran (airapututr persen) dari nilai bulan pertama. Besaran "*;;"#"t"igi-tingginia.20xjaminan uang muka sekurangkontrak dan diberikan
*t"tai ;r;;j;li-"In.ii..ur*an
kurangnYa sama dengan uang muka'
Paragraf 9 PenYelesaian Pekerj aan Pasal 106
menyerahkan laporan akhir apabila,q"tytdt: selesai. dinyatakan Pekerjaan ]T:^:"lah a* i"erima serta diseiujui olih pengguna barang/jasa.
piffi"*
Bagian Ketiga Pengadaan Barang
Paragmf I Surat Pesanan Pasal 107
(1)
(PO) Srnat Pesanan (SP)lPurchase Order Pengguna barang harus menerbitkan penetapan hari kerja sejak tanggal keputusan selambatJambatny" i+i.r"p"i UAas) penYedia barang/j asa'
(2\
penerbitan Surat Pesanan (SP)/ Selambat-lambatnya 7 (tujuh) h*i ::J$i^tqgal sudah (SP) IPurchase brder (PO) tersebut harus Purchase Order (PO), Surat Pesanan sesual bamng segeVbermaterai oleh penyedia disetujui/ ditanda
ta;;li;-k;n*
dengan Yang diPersYaratkan'
(3)
(SP) /Purchase Order (PO) oleh penyedia Tanggal penanda tanganan Surat Pesanan awal perhitungan waku penyerahan' barang ditetapkan t"i"*"ii*gga
(4)
Surat Pesanan/Purchase Pesanan barang yang telah diserahkan sebelum diterbitkan (SP) /Purchase Order Order, harus dinyatakan secara jelas dalam Surat Pesanan (PO).
Paragnf 2 PersiaPan Pelaksanaan Konhak Pasal 108
berikut : Persiapan pelaksanaan kontrak dilakukan sebagai untuk 1. penyedia barang membuat penjelasan rinci terhadap barang yang akan dikirim pabrikan sesuai dengan Pesaftn;
2'dalamhalpengadaanbarangdilaksanakandengan..sistemhargasatuan',makaharga ,ut"-, .i uara ian tempat plngiriman serta perkiraan j umlah barang harus ditetapkan. Paragraf 3 Perubahan LingkuP Pasal 109
Berdasarkanpertimbanganefisiensi,ekonomisdankesempumaanhasil'PAA(PAdapat persetujuan penyedia barang sepanjang menzubah surat pesanan (rurchase order) dengan *..p.rti-t*gkan tersedianya ansgaran dan seringgitingginya I0% liepuluh persen) dari nilai kontrak'
;Jf ;";&il*ii**4""g*
Pwagnf4 Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Pasal 110
penyedia barang harus menjamin PA/I(PA bahwa barang yang diserahkan tidak melanggar yang intelektual sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan
id;;["k"#. berlaku.
Paragraf 5 Pengiriman Pasal I I
(1)
(2) (3)
1
jadual pengiriman Penyedia barang memberi informasi kepada PA/IGA tentang barang' barang serta menyampaikan dokumen pengiriman dokumen kontrak' Sarana transportasi yang dipakai harus sesuai dengan penyedia barang harus Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinigi' memberikan informasi secara rinci tentang cara perumganannya'
67
Paragraf 6 Pej
abat/Panitia Pemeriksa Barang Pasal
(l)
1
12
PA/KPA menunjuk PejabaVPanitia Pemeriksa Barang untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima./pemeriksa dan menandatangani berita acaxa.
@
Pejabat/Panitia Pemeriksa barang di lingkungan Setda
a.
:
unhrk pengadaan barang dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) :
1.
pejabat pemeriksa barang
:
l. unsur Bagian Pengelola Aset dan Administrasi Umum Setda 2. unsur Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Setda.
2.
panitia pemeriksa barang berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari
l.
Ketua
:
:
Unsur Bagian Pengelola Aset dan Administrasi Umum Setda;
2. Seketaris :
Unsur Bagian Pengelola Aset dan Administrasi Umum Setda;
3. Anggota : b.
Unsur Bagian Hukum Setda.
untuk pengadaan barang dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) panitia pemeriksa barang berjumlah 5 (lima) orang rerdiri dari :
1. Ketua : Unsur Bagian Pengelola Aset dan Administrasi 2. Sekretaris : Unsur Bagian Pengelola Aset dan Administrasi 3. Anggota : l. Unsur Bagian Hukum Setda 2. 3.
Umum Setda Umum Setda
Unsur Bagian Kas dan Perbendaharaan Setda; Unsur Bagian Pengendalian Admuinistrasi Pembangunan Setda.
(3)
Pejabat/Panitia Pemeriksa barang di lingkungan OPD
a.
b.
:
untuk pengadaan barang dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000'00 (lima puluh juta rupiah) :
:
1.
Pejabat Pemeriksa Barang
2.
Panitia Pemeriksa Barang berjumlah 3 (tiga) orang dari unsur OPD yang bersangkutan dan dapat dibantu oleh unsur OPD l[in yang dianggap perlu.
Unsur OPD yang bersangkutan
untuk pengadaan barang dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) panitia pemeriksa barang berjumlah 5 (ima) orang dari unsur OPD yang bersangkutan dan dapat dibantu oleh unsur OPD lain yang dianggap perlu.
68
Paragraf 7 Serah Terima Barang
Pasal I 13
':
(l)
.
Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual cpndition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/purchase order dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.
(2)
Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangard oleh penyedia barang dan pengguna barang.
(3)
Berita acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran, kecuali dalam hal cara pembayaran menggunakan letter of credit (LC).
(4)
Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/Po, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.
Paragraf 8
Uji Coba Pasal
1
14
(1)
Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia barang disaksikan oleh PA/KPA atau yang mewakilinYa.
(2) (3)
Hasil uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukal pelatihan kepada penggtrna barang oleh penyedia barang, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang.
(4)
Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifrkasi yang ditentukan dalam kontrak, rnaka penyedia barang memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang. Paragraf 9 Asuransi
'. '-
Pasal
ll5
(l)
Penyedia barang harus mengasuransikan barang-barang. yang akan dikirim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
(2)
Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi yang disesuaikan dengan ketentuan kontrak.
69
Paragraf 10 Pembayaran Pasal I 16
(l)
Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
(2)
Pembayaran dengan
LC mengikuti
ketentuan umum yang berlaku
di
bidang
perdagangan.
BAB VI PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA Bagian Kesatu Ketentuan Umum Pasal I 17
(1)
Pekerjaan Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri.
(2)
Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat
a. b.
(l)
dapat dilaksanakan oleh
:
PA; dikuasakan kepada instansi pemerintah
lain yang bukan penanggung jawab
anggaaran;
c.
(3)
(4)
dikuasakan kepada kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah.
Swakelola oleh PA adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh PA dengan menggunakan tenaga sendiri, dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari tenaga sendiri. Swakelola yang dikuasakan kepada instansi pemerintah lain yang bukan penanggung
jawab anggaran adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah lain non swadana (universitas negeri, lembaga penelitian/ilmiah pemerintah, lembaga pelatihan), sedangkan perencaruurn dan pengawasannya dilakukan oleh PA.
(5)
Swakelola dikuasakan kepada kelompok masyarakaVlembaga swadaya masyarakat penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitiar/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibat/Pengguna Anggaran (PA).
(6)
Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola
a.
:
pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau
70
b.
pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat, contohnya :
i. penanganan jaringan irigasi desa ii. penanganan jalan Desa
iii.
iv. v.
pembangunan MC/K rehabilitasi gedung SD perbaikan sarana keagamaan
c.
pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
d.
pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau
e.
penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
f.
pekerjaan untuk proyek percontohan Qilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknolog7metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/j asa;
g.
pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;
h.
pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.
(7)
Prosedur swakelola meliputi kegiatan
a. b.
perenquuan,
d.
pelaporan.
c.
:
pelaksanaan, pengawasan di lapangan dan
Bagian Kedua Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola Pasal I
l8
Perencanaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola meliputi
1.
perencanaan Kegiatan, terdiri dari
:
:
a. b.
menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadual pelaksanaan;
c,
menyusun rencana keperluan tenag4 bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan ke dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian;
d.
menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan.
e.
ayat (1) huruf a. Sampai dengan huruf d. dituangkan dalam bentuk kerangka
melakukan perencanaan teknis dan menyiapkan meto...de pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenag4 bahan, dan peialatan yang sesuai;
acuan kerja.
7l
penyusunan kerangka acuan kerja swakelola kerangka memuat hal-hal sebagai berikut :
a.
uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan;
b. waktu pelaksanaan yang diperlukan; c. produk yang dihasilkan; d. besamya pembiayaan. jadual Pelaksanaan Pekerj
aan
/Kegiatan
:
a. PA untuk membantu pelaksanaan kegiatan membuat jadual pelaksanaan pekerj aanlkegiatan;
b.
jadual pelaksanaan kegiatan adalah waktu pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang meliputi waktu mulai hingga berakhimya pelaksanaan pekerjaar/ kegiatan;
c. pembuatan jadual
pelaksanaan pekerjaaan/kegiatan disusun
dengan
mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaar/ kegiatan;
4.
penyusunan rencana biaya pekerjaan/kegiatan
a. PA membuat
:
rincian biaya pekerjaan/kegiatan dengan tidak melampaui pagu
anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
pekerjaan/kegiatan tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
b. rincian biaya
c. 5.
dalam hal diperlukan tenaga ahlilperalatan/bahan tertentu maka dapat dilakukan kontral
pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat/lembaga swadaya masyarakat
:
a. untuk pekerjaan/kegiatan yang sebagian
atau seluruhnya dilaksanakan oleh masyarakat/lembaga swadaya masyarakat, perlu dibuat surat penunjukan/surat kuasa pelaksanaan pekerjaan swakelola;
b.
pertanggung jawaban untuk pekerjaan/kegiatan ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada PA. Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Pengawasan Pengadaan Barang[asa Dengan Swakelola Pasal I 19
(l)
Swakelola oleh PA
:
Dalam pelaksanaan swakelola perlu mengikuti ketentuan Sebagai berikut:
a.
pengadaan bahan, jasa lainny4 peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA dan menggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahan-perubahannya, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihar/seleksi langsung atau penunjukan langsung;
72
b.
pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;
c.
pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perorangan;
d.
penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
e.
pengiriman bahan dapat dilahrkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas penyimPanan;
f.
panjar kerja dipertanggungiawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
g.
pencapaian target
h.
pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PA/KPA, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
(2)
fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai, dana diketahui apakah sedangkan pencapaian target non fisiVperangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan;
Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana
:
a.
pengadaan bahan, jasa lainny4 peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia dari unsur instansi pemerintah pelaksana swakelola yang ditetapkan oleh PA/KPA dan menggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang[asa Pemerintah beserta Perubahan-perubahannya, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung;
b.
pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;
c.
pelaksanaan pengadaan yang menggunakan UYHD (uang yang harus dipertanggungiawabkan) dilakukan oleh instansi pemerintah pelaksana swakelola;
d.
pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perorangan;
e.
penggun:nn tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
f.
pengiriman bahan dapat dilahkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas penyimpanan;
g. h.
panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
i. j.
pencapaian target non fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan;
pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluaSi setiap minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai,
pengawasan pekerjaan
fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk
oleh instansi penerima kuasa, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
(3)
Swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakaVlembaga masyarakat penerima hibah.
swadaya
73
a.
pengadaan barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh penerima hibah;
b.
penyaluran dana hibah untuk pelaksanaan fugas pembantuan kepada desa, dan pekerjaan konstruksi dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
, -
** i.
-
S0% (lima puluh persen) apabila organisasi pelaksanaan penerima hibah telah siaP;
li.
50% (lima puluh persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga Puluh Persen).
iii.
Penyaluran dana hibah sampai dengan nilai Rp. 25.000'000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan 10070 (seratus persen).
c.
pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan dilaporkan secara berkala kePada PA/IGA;
d.
pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penerima hibah dan bilamana
dipandang perlu bisa dilaksanakan oleh unsur OPD teknis yang ditunjuk oleh PA. Bagian KemPat Pelaporan Pelaksanaan Swakelola Pasal 120
(l)
Penerima hibah
@
Untuk penerimaan hibah sampai dengan nilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lina juta rupiah) laporan pertanggungiawaban keuangan disampaikan kepada PA,/KPA setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen).
(3)
Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan oleh PA kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah, BAPPEDA, Bagian Kas dan Perbendaharaan serta Bagian Administrasi Pembangunan Setda'
wajib melaporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan
dan
mempertanggungiawabkan penggunaan uang kepada PA/KPA setiap bulan'
Bagian Kelima Tata Cara PembaYaran Swakelola Pasal 121
'. '-
(l)
SPP yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat swakelola adalah SPP-LS Belanja Barang dan Jasa Non-Pihak Ketiga.
e)
pengajuan SPP-LS Belanja Barang dan Jasa Non-Pihak Ketiga untuk swakelola yang dilaksanakan oleh PA, dilakukan sebagai berikut
a.
untuk Pembayaran Uang Muka, dilampiri dokumen
:
i. kerangka Acuan Kerja (I(AK) ii. kwitansi dengan bermaterai cukup iii. struktur organisasi pelaksana swakelola
iv. berita Acara PembaYaran b. untuk pembayaran berdasarkan dokumen
:
pencapaian prestasi pekerjaan, dilampiri
74
i. ii. (3)
laporan rincian pencapaian p.restasi pekerjaan dan realisasi penggunaan uang yang telah diterima dengan diketahuilAiseiojui oleh pA, berita Acara pembayaran
Pengajuan sPP-LS Belanja Barang dan Jasa Non-pihak Ketiga untuk swakelola yang dilaksanakan oleh insransi pemeritttuh luitr troo ,.uJur4
a.
oilafukan
sebagJ;;l#,
untuk Pembayaran Uang Muka dilampiri dokumen : pA keputusan tentang penetapan kuasa pelaksanaan pekerjaan swakelola; surat Kuasa pelaksanaan peke{aan swakelola; kerangka Acuan Ke{a (I(AK) iv. keterangan Bank
i. ii.
iii. v.
vi'
kwitansi dengan bermaterai cukup struktur organisasi pelaksana swakelola berdasarkan keputusan pimpinan ---.-'instansi pemerintah penerima kuasa pelaksanaan peke.:u"n berita Acara pembayaran
vii. b. untuk
dokumen
i. ii. (4)
,**rfofi
pembayaran berdasarkan pencapaian prestasi pekerjaan, dilampiri :
laporan rincian pencapaian p.restasi peke{aan.ten realisasi penggunaan uang yang telah diterima dengan diketahui/diseiujui oleh pA. berita Acara pembayaran
Pengajuan sPP-LS Belanja Barang dan Jasa Non-pihak Ketiga untuk swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat/lembaga swaaayi -*y"*t"i-p.r.,ii-" untuk pelaksanaan tugas pembantui, k.puaa O.ru,
|iH, ,*
iffrrutri,.i.g,
" Hlhj""ibayaran Uang Muka sebesar 50% (limapuluh persen), dilampiri i. keputusan pA tentang penetapan penerima hibah swakelola; ii. surat Kuasa pelaksanaan pekerjaan swakelola; iii.
rencana penggunaan dana
iv. keterangan Bank v. kwitansi dengan bermaterai cukup vi. strukh' organisasi pelaksana swakelola
berdasarkan keputusan ketua pelaksana penerima kuasa_ pelaksanaan peke{aan swakelola diketahui oreh Kepala Desa./Lurah (untuk peke{aan yang masyarakat di desa&elurahan), atau fepata=Sekolah (uniuk dilaksanakan oleh komite sekolah); berita Acara pembayaran
"di*iksanakan;il-#;;; ilil;;;
vii. b. untuk pembayaran
50Zo (lima pul_uh persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen), dilampiri dokumen : laporan rincian pencapaian p.restasi peke{aan dan realisasi penggulvum uang yang telah diterima dengan diketahui/diseiului olen pe.
i.
75
ii. photo-photo pencapaian prestasi pekerjaan iii. rencana penggunaan dana iv.
surat pemyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dengan bermaterai cukup dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah (untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat di desa/kelurahan), atau Kepala sekolah (untuk pekedaan yang dilaksanakan oleh komite sekolah);
v. vi.
kwitansi dengan bermaterai cukup
c.
berita Acara Pembayaran
untuk pembayaran dana hibah sampai dengan nilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dibayar 100% (seratus persen), dilampiri dokumen :
i. ii. iii. iv.
proposal; rencana penggunaan dana; kwitansi dengan bermaterai cukup; strukturorganisasipelaksana. Bagian Keenam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Swakelola
Pasal122 Petunjuk teknis tentang penyelenggaraan swakelola yang dilaksanakan oleh PA, instansi pemerintah lain non swadan4 dan oleh kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawas L pemeliharaan, dan pelaporan diatur lebih lanjut dengan keputusan pengguna anggaran (PA).
BABVII TATA CARA PELAKSANAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Pasal 123
Tata ca:a pelaksanaan belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik diatur sebagai berikut
a.
:
pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lairurya kepada Bupati dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan :
l.
surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susuum kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Seketaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
2. photo Copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang; 3. surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPR Tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
76
surat pemyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perun-dangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandataagani letua danlekritaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai Politik. surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada butir a dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat.
4.
b.
penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan p.ngg** bantuan keuangan kepada partai politik Tingkat Kabupaten dilakukan bt"n lm peneliti dan pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, penyerahan dan penggrrnaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Kabupaten yang aiu""t * berdasarkan Keputusan Bupati cianjur Nomor 210.05/Kep.66-Kesbang/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. d. penyenhan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor i<"rito* Bangsa dan perlindungan masyarakat atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya setelah menyampaikan persyaratan administrasi : 1. surat Keterangan Bank yang menyatakan mimiliki nomor rekening Bank atas nama DPC Partai Politik; 2. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik; 3. berita Acara serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai pihak kedua.
c.
e.
ketua dan Bendahara DPC Partai Politik penerima bantuan harus menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik yang telah diaudit oleh Inspektoiat baerah kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan p.riind*g* masyarakat, tembusan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Bagian Kas dan Perbendaharaan Setda.
BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA Pas,al124
(l)
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan.lencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya atau keadaan darurat, termasuk p"ng"rnbdi* atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
(2)
Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi
kiteria
sebagai berikut
:
a.
bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnYa;
b.
tidak diharapkan terjadi secara terulang;
77
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifrkan terhadap anggaxan dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)
Dalam hal belanja tidat terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara
a.
:
menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun angiaran berjalan; dar/atau
b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(4)
Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-OPD.
(5)
Dalah hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD' pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(6)
Dasar pengeluaran untuk kegiatan keadaan darurat diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-OPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Seketaris Daerah.
BAB IX PENGELOLAANAPBN Pasal 125
(1)
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi
a.
:
pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
b. penentuan status keadaan darurat bencana; c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena d. pemenuhan kebuhrhan dasar; e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
f,
bencana;
pemulihan dengan segera pr:rsarana dan sarana vital
(2)
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dikendalikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sesuai dengan kewenangan.
(3)
Pengkajian secara secara cepat dan tepat dilakukan melalui identilikasi terhadap
a. b. c.
d. e.
:
cakupan lokasi bencana; jumlah korban bencana; i<erusakan prasarana dan sarana; gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
Pasal 126
(l)
Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), mempunyai kemudahan akses di bidang
a.
pengerahan sumber daya manusia;
:
78
b. pengerahan peralatan; c. pengerahanlogistik; d. imigrasi, cukai, dan karantina; e. perizinan;
f.
g. h.
i.
pengadaanbarang/jna; pengelolaan dan pertanggungiawaban uang dan/atau barang; penyelamatan; atau komando untukmemerintahkan instansi,/lembaga.
(2)
Pada saat keadaan darurat bencan4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.
(3)
Berdasarkan permintaan OPD/instansi terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
(4)
Dalam hal sumber daya manusi4 dan logistik di kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah kabupaten/kota yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi yang bersangkutan. Pasal127
(1) Pada saat
keadaan darurat bencan4 pengadaan barang/jasa untuk
menyelenggarangakan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
(2)
Pengadaan barang/jasa dimaksud untuk :
a. b.
c.
meliputi peralatan dan/atau jasa
pencarian dan penyelamatan korban bencana;
pertolongandarurat;
d. e. g.
pelayanankesehatan; penampungan serta tempat hunian sementara.
Pengadaan barang/jasa selain tersebut diatas dapat dilakukan oleh instansVlembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD),
(4)
(l)
evakuasi korban bencana; kebutuhan air bersih dan sanitasi; pangan;
f.
(3)
pada ayat
sesuai kewenangannya.
Persetujuan dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Pasal 128
(1)
Pengelolaan dan pertanggungiawaban uang dan/atau barang diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungiawaban dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 .
(2)
Dana siap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pakai digunakan terbatas pada pengadaan barang dar/atau jasa.
79
(3)
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BpBD), sesuai
dengan kewenangannya wajib membuat laporan pertanggung-jawaban uang dan/atau barang yang diterima dari masyarakat kepada Bupati dan diinformasikan kepada publik.
BAB X PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 129
(l)
PA, atau KPA jika pada OPD Setda, wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya serta membuat laporan pertanggungiawaban kepada Bupati melalui Bagian Kas dan Perbendaharaan Setda.
@
PA, atau KPA jika pada OPD Setda, wajib menyelenggarakan penatausahaan barang yang dikuasainya dan membuat laporan pertanggung jawaban kepada Bupati melalui Bagian Pengelolaan Aset dan Administrai Umum Setda.
(3)
PPKm bersama PPTK dan Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pencatatan secara tertib, sehingga setiap saat dapat diketahui
:
a. keadaan/perkembangan fisik pekerjaan; b. jumlah uang/dana anggaran yang masih tersedia;
c.
perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya;
pengguniun dana bagi pengadaan barang/jasa produksi dalam negeri dan luar negeri;
akumulasi pengeluaran biaya untuk setiap kegiatan yang sedang dalam pengerjaan;
f.
bahwa ikatan (komitrnen) yang telah dibuatnya tidak melampaui batas alokasi anggaran sesuai rekening yang tersedia dalam DPA.
Pasal 130
(l)
Kepala Bagian Kas dan Perbendaharaan setda berkewajiban menyelenggarakan tata pembukuan Anggaran Daerah.
(2) Bila dalam keadaan mendesak, maka dalam hal penandatanganan dokumen pencairan, kepala Bagian Kas dan Perbendaharaan dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya dengan menunjuk salah satu pejabat dibawahnya.
(3)
Kepala Bagian Pengelolaan Aset dan Administrai Umum setda berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan semua barang dan kekayaar/milik Daerah.
(3)
Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Setda berkewajiban menyelenggarakan pengendalian dan pelaporan administrasi fisik Belanja Langsung. PA dan KPA, atau KPA dan PPKn jika pada OPD Setda" berkewajiban menyimpan secara lengkap dan teratur dokumen yang menyangkut keuangan daerah,/barang milik daerah terutama mengenai pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa atau
(4)
pemborongan/pembelian dan sebagainya.
(5)
(l), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengikuti pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pelaksanaan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
yang berlaku.
80
Pasal 13 I
(1)
Terkait dengan pelaksanaan belanja Langsung, PPI(m berkewajiban menyampaikan bahanAaporan unhrk tata pembukuan anggaran dan perhitungan anggaran secara tertib dan teratur kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kas dan Perbendaharaan Setda dan tembusan kepada Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Setda.
(2)
Dalam hal bahan4aporan tersebut pada ayat (l) terjadi kekeliruan, maka Kepala Bagian Kas dan Perbendaharaan Setda dan/atau Kepala Pengendalian Administrasi Pembangunan Setda segera memberitahukan kepada PA/KPA yang mengirimkan bahar/laporan tersebut.
(3)
PA, atau KPA jika pada OPD Setda berkewajiban menyampaikan bahan keterangar/ laporan mengenai barang milik daera]/daftar inventaris yang ada dalam pengelolaannya secara tertib dan teratur kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pengelolaan Aset dan Administrai Umum Setda. Pasal 132
(1)
@ (3)
Sekretaris Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan penatausahaan Belanja Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
Inspektorat Daerah berkewajiban mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan dan penatausahaan Belanja Daerah.
Bagian Kas dan Perbendaharaan Setda berkewajiban mengadakan pengelolaan secara menyeluruh bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya dalam perhitungan APBD.
Pasal 133
(l)
PPI(m dan PPTK bertanggung jawab atas kebenaran dan sahnya suatu tagihan sebelum memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran atau mengajukan Surat Permintaan Pembayaran bersangkutan kepada PA, atau KpA jika pada OPD Setda, berdasarkan Surat Pencairan Dana dan DPA yang diterimanya.
(2) Terhadap Pejabat, orang atau Badan yang mengesahkan sesrratu bukti yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh hak pembayaran dari pemerintah Daerah, maka apabila terjadi kelalaian/kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, dikenakan tuntutan ganti rugi dan atau tuntutan lainnya menurut ketentuar/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Terhadap or.urg atau Badan yang menerima pembayaran dari Pemerintah Daerah tanpa hak dan atau berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah dan atau tidak benar, dapat dituntut menurut ketenhEr/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 134
(l)
Kegiatan yang telah selesai dan hasilnya sesuai dengan Penyusunan Rencana dan spesifikasi teknis selanjutnya dikelola oleh OPD yang membutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
(2)
OPD yang menerima hasil kegiatan berikut kekayaarurya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengurus dan memanfaatkan hasil kegiatan tersebut sehingga dapat dicapai sasaran fungsional sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam DpA yang bersangkutan.
81
(3)
Hasil pencapaian sasaran fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala OPD kepada Bupati melalui Kepala BAppEDA, paling lambat 3 (iga) bulan setelah berakhimya tahun anggaran yang bersangkutan, sebagai bahan evaluasi dan kajian strategi kebijaksanaan pembangunan daerah selanjutnya.
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan dan pengukuran Kinerja Pasal 135
(1)
Bupati melaksanakan pembinaan secara konsisten terhadap kinerja pelaksanaan -manaj
Belanja Daerah dengan melakukan penilaian kapasitas dan kapabilitas emen untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan pelaksanaan Belanja Daerah.
(2) (3) (4)
PA, atau KPA jika pada oPD Setda berkewajiban melaksanakan pembinaan secara konsisten terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggunglawabnya. Pembinaan terhadap penyedia barang/jasa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi kinerja penyedia barang/j asa.
sistem informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pengembangan potensi kemampuan/keahlian/kualifikasi bagi penyedia barang/jasa" yang berisi antara lain
a. kine{a penyedia
:
barang/jasa menurut ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan
dan kualitas pekerjaan;
b.
informasi yang aktual untuk digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam penggunaan produksi dalam negeri yang akan digunakan oleh-penyeiia barang/j asa.
Pasal 136
(1)
PA, atau KPA jika pada OPD Setda wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua personil pengelola kegiatan di lingkungan OPD yang dipimpinnya agar Peraturan Bupati ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar.
(2)
PA, atau KPA jika pada OPD Setda bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berkewajiban mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri, perluasan kesempataq berusaha bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil.
(3)
PA, atau KPA jika pada OPD wajib membebaskan segala benhrk pungutan biaya yang berkaitan dengan perizinan dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah Daerah kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil.
(4)
PA, atau I(PA jika pada OPD dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah kecuali pungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
82
Pasal 137
(1)
PA, atau KPA jika pada OPD beserta personil pengelola kegiatan di lingkup tugasnya dinilai kinerja/prestasi kerjanya oleh Bupati.
(2)
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan capaian dari keadaan semula terhadap faktor kualitas, kuantitas, efesiensi dan efektifitas pelaksanaan dari prograrn/kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
(3)
Dalam rangka penilaian kinerja/prestasi kerja pelaksanaan kegiatan, pA, atau KpA jika pada OPD Setda dibantu oleh personil pengelola kegiatan menyusun indikator
kinerja, memantau serta mengisikan capaian indikator kinerja tersebut pada Sistem Informasi Manajernen Pengukuran Kinerja yang dikembangkan oleh Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Setda. Pasal 138
(l)
Agar pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dapat mencapai indikator kinerja ditetapkan, Bupati membentuk Tim Monitoring Kinerja Kegiatan beranggotakan
yang yang
:
a. b.
Bupati selaku penasehat;
c.
Sekretaris Daerah selaku ketua;
d. e.
Asisten Bidang Ekonomi Setda selaku wakil ketua I;
f.
Kepala BAPPEDA selaku wakil ketua
g. h.
Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Setda selaku seketaris;
Wakil Bupati selaku pengarah;
Asisten Bidang Administrasi Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur Setda selaku wakil ketua II;
III;
Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah Setda selaku anggota ;
i. j. (2) (3)
Kepala Inspektorat Daerah selaku anggota; Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan daerah selaku anggota;
k.
Kepala Bagian Organisasi Setda selaku anggota;
l.
Camat selaku anggota.
Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)
ditetapkan oleh Bupati.
Guna menunjang kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Sekretaris Daerah selaku ketua Tim membentuk Sekretariat Tim Monitoring Kinerja Kegiatan.
(4)
Hasil evaluasi kegiatan/ pekerjaan berupa informasi Kinerja OPD disampaikan kepada Bupati untuk dimintakan rekomendasi tindak lanjutnya.
83
Bagian Kedua Pengawasan Pasal 139
(1) (2)
Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan sasaran pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a.
pelaksanaan pembangunan dilakukan sesrrai dengan rencana dan program serta ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang telah ditetapkan;
b.
pencapaian hasil-hasil pembangunan dapat dinilai, untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan dan saran terhadap kebijaksanaan, penyusurxn Rencan4 pembinaan dan pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya;
c.
menghindari te{adinya pemborosan, kebocoran dan penyimpangan dalam penggun.um wewenang, tenag4 dana maupun kekayaan
milik daerah, sehingga dapat terbina aparatu yang tertib, bersih, berwibaw4 berdayaguna dan berhasilguna-
Pasal 140
(l) (2)
Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah, melaksanakan pengawasan melekat dan meningkatkan kinerja pengelolaan Belanja Daerah di dalam lingkungan OpD masing-masing. Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat
a.
(l)
dilakukan melalui
:
struktur, bagan organisasi dan hubungan rentang kendali (span of control) yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas;
b. rincian kebijaksanaan
pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis sebagai pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
c.
rencana ke{a yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan ke{a antar kegiatan dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapai;
d.
prosedur mekanisme kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada ..
e.
pencatatan hasil kerja serta p€laporan yang merupakan alat monitoring dan evaluasi bagi atasan guna mendapatkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan serla penyusunan pertanggungiawaban mengenai pengelolaan sumber daya;
bawahan;
84
f. (3)
pembinaan sumber daya manusia secara terus menerus berkesinambungan, agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu dengan baik melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.
Aparat pengawasan fungsional menyelenggarakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sehingga dapat dicegah terjadinya kebocoran, pemborosan dan penyimpangan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
(4)
Aparat pengawasan fi.rngsional sebagaimana dimaksud paAa ayat
(3)
adalah
Inspeklorat Daerah selaku pengawas intemal di lingkungan pemerintah daerah. Pasal 141
(1)
Pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Langsung dilakukan oleh
:
PA; b. KPA/PPI(m; c, Bagian Kas & Perbendaharaan Setda; d. Inspektorat Daerah. a.
(2)
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat atau I(PA jika pada OPD bertugas :
(l),
maka PA,
a.
menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang dilahrkan oleh PPKm;
b.
melakukan pengawasan kegiatan, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasq kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Bupati.
(3) Dalam melaksanakan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
PPKm:
a.
segera setelah pengangkatanny4 menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi
secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerj4 sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis, dan disampaikan kepada PA, atau KPA jika pada OPD, dan Inspektorat Daerah;
b.
melakukan pencatatan hasil kerja pada setiap kegiatan/proyek, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada PA, atau KPA jika pada OPD;
c.
mengadakan pemeriksaan kas terhadap Bandahara Ppngeluaran secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
d. Mengirimkan tembusan SPJ dan kontrak kepada Inspellorat Daerah
selaku
pengawas intemal di lingkungan Pemerintah Daerah.
(4)
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PA, atau KPA jika pada OPD berkewajiban :
85
a. --
melakukan verifikasi dengan berpedoman pada DPA dan Lembar Kerja serta p""CIi* terhadap efektifitas' efisiensi pelaksanaan operasional, efisiensi p.nEgUnu* a*a dan ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
mengadakan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan- oleh Beniahara tengeluaran dengan memperhatikan batas biaya, tolok ukur dan batas biaya jenis pen-geluaran, dalam tiap tolok ukur yang tercantum dalam DPA dan hal-hal kelengkapan pembuktian maupun kebenaran tagihan' Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' maka
b.
a J (s)
lnspektorat Daerah bertugas
:
a. membantu Bupati di datam melakukan
pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum daerah dan pelaksanaan tugas-tugas bepurterriJn odam Negeri di daerah yang dibiayai Anggaran Belanja Daerah;
b.
c.
melakukan pengawasan kepada para PPI(m dan Panitia Pengadaan serta pelaksana Pengawasan Teknis di lingkungan oPD dan menugaskan kepada yang aparat pengawas fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan berlaku; pengaduan masyarakat mengenai masalah yang timbul sebagai meftrmpung ^dari langkah-langkah akibat ielaksaoaan Belanja Daerah, dan mengambil penyelesaian sesuai dengan kewenangannya;
d.
pihak melakukan pengujian serta penilaian atas laporan yang diterima dari setiap petunjuk Bupati; atau OPD ai fngtungan femerintah Daerah atas
e.
mengadakan pemeriksaan pelaksanaan anggaran;
menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angk4 kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah' pada Tugas mengadakan pemeriksaan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud
f. (6)
ayat (5) huruf e, meliPuti
:
a.
jawaban dengan mengadakan penelitian terhadap Surat Pertanggung memperhatikan Lernbar Kerja" DPA dan bahan-bahan lainnya;
b.
mengadakan pengujian terhadap efellifitas, efisiensi pelaksanaan operasional, efrsiensi pengguluun dana dan ketaatan terhadap ketentuar/peraturan perundangundangan Yang berlaku;
c.
dan mengadakan pemeriksaan berkenaan dengan pelaksanaan penggunaan barang jasa produksi dalam negeri.
I
Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Pengawasan
Pasal 142
(l)
prosedur Kepada para pihak yang temyata terbukti melanggar ketentuan dan pelaksanaan dan pengendalian pekerjaan' maka
:
86
a. dikenakan sanksi admini strasi; b. tuntutan ganti rugi (TPTGR);
c.
dilaporkan untuk diproses secara pidana.
(2)
Perbuatan atau tindakan PPKn dan Pelaksana Pengawasan Teknis yang dapat dikenakan sanksi adalah melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
(3)
Atas perbuatan atau tindakan yang dapat dimasukkan dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3), penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)
Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku' dapat dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri sipil dan apabila dinyatakan merugikan negara yang bersangkutan harus mengganti kerugian tenebut sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(5)
Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan oleh ppKm atau pejabat yang berwenang lainnya kepada :
a. b.
c.
(6)
Bupati; Pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha penyedia barang/jasa yang bersangkutan; Asosiasi perusahaan/profesi yang menerbitkan sertifikat penyedia barang/jasa.
Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan oleh pA, atau KPA jika pada OPD atau pejabat yang berwenang lainnya kepada:
a. b.
Bupati; Inspektorat Daerah.
BAB XII PELAPORAN Pasal 143
(1)
PPI(m diwajibkan membuat laporan setiap kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan jika pada OpD.
penggunaan keuangan kepada PA, atau I(PA
:
(2)
PA, atau KPA jika pada OPD setelah menerima laporan sebagaimana pada ayat melaporkannya kepada Bupati melalui Seketaris Daerah...
(3)
Laporan sebagaimana pada ayat merupakan bentuk pertanggungiawaban pengelolaan keuangan selama suatu periode waktu.
(l),
(l),
Pasal 144
(1)
Setiap OPD wajib membuat laporan kinerja kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
f
(2)
akhir tahun Laporan kinerja kegiatan dibuat triwulanan, semester dan laporan anggaran
t
(3)Laporankinerjakegiatanmerupakarrikhtisaryangmenjelaskansecara.ringkasdart Gfgt"p t"rt rig caiaian kinerja yang disusrur_berdasarkan rencana kerja dan target yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD' sebagai (4) Laporan Kinerja kegiatan sebagaimana dimaksrd pada ayat (1)' digunakan Pemerintah bahan dalam penyusunan Laloran Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Daerah. Pasal 145
(1)
Apabilaterjadiketerlambatanpenyampaian-laporansebagaimanadimaksuddalam PA' atau pasal 5s dan pasal 59, Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada KPA jikapada OPD,
(2)
Sanksi administratif sebagaimana ayat (1) dapat berupa
a. b.
:
penangguhanpelaksanaananggaran; penundaan pencairan dana.
BABXIII KETENTUAN LAIN. LAIN Pasal 146 pengendalian Ketentuan lebih lanjut secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan - dan proses pemilihan p.ny"diu barang/.j.asa contoh formulir yang digunakan pra"'p.i!a"fl"ji,t belanja daerah, formulir pemilihan penyedia barang/jasa, dokumen lan standar kontrak akan ditetapkan kemudian dan merupakan tagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini'
;l."j;;;.h,
;;;;J#;;g/jasa,
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 147
Hal-hallainyangbelumcukupdiaturdalamPeraturanBupatiinisepanjangmengenai ;;k"f ;l"kt*;t"ya akan d'itetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
88
Pasal 148 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan peratuan Bupati rv'6u ----' pengundangan Beriu Daerah.
dengan penempatarurya dalam
Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 25
Jarnui 2010 BUPATI CIANJUR, Cap/ttd.-
TJETJEP MUCHTAR SOLEH di Cianjur 25 Januari 2010
BERITA DAERAH KABUPATEN CIANruR TAHTIN 04.
2O1O
NOMOR
