BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS ffiUKOTA JAKARTA TAHUN:2006
NOMOR:22
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS mUKOTA JAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA RESTORAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS mUKOTA JAKARTA, Menimbang
Mengingal
a.
babwa berdasarkan Pasal 7 huruf b angka I Peraluran Daerab Propinsi Daerab Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tabun 2004 tentang Kepariwisataan, restoran merupakan salab satu jenis industri pariwisala yang periu dilakukan pembinaan, pellgawasan dan pengendalian dalam rangka meningkalkan kualilas produk dan pelayanan serta daya saing guna menciptakan suasana usaba yang koedusif, aman, tertib dan nyaman;
b.
babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lerhadap penyelenggaraan usaha resloran, perlu menetapkan peraturan Gubernur lentang Penyelenggaraan Usaba Resloran.
I.
Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1990 lenlang Kepariwisalaan;
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 lenlang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
BD Tahun 2006 No. 22
-2-
BD Tahun 2006 No. 22
3. Undang-Undang Nornor 34 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 4. Undang-Undang Ketenagakerjaan;
Nornor
13
Tahun
2003
tentang
-3MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA RESTORAN.
BABI
5. Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah; 7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nornor 7 Tahun
1991 tentang Bangunan Dalarn Wl1ayah Daerah Kh"sus Ibukota Jakarta; 8. Peraturan Daerah D.erah Khusus IbukotaJakarta Nornor 6 Tahun
KETENTUAN UMUM
Pasall Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pernerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pernerintahan daerah.
1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nornor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekrelariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Sekrelaris Daerah adalah Sekrelaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nornor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran; I\. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nornor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan; 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nornor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan; 13. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nornor 7 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja D;nas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Kepulusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta Nornor 98 Tahun 2004 tentang Wakt" Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nornor 118 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Jakarta.
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. KepalaDinas Pariwisataadalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 9. Suku Dinas Pariwisata adalah Suku Dinas Pariwisata Pruvinsi Daerah Khusus Itukota Jakarta. 10. Kepala Suku Dinas Pariwisata adalah Kepala Suku Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta II. Suku Dinas Pendapatan Daerah adalah Suku Dinas PendapataI' Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12. Instansi terkait adalah unitlsatoan kerja di lingkungan Pernerintah Daerah yang barkaitan dengan perizinan dalarn penyelenggaraan usaha restoran.
-4-
BD Tabuo 2006 No. 22
-5-
BD Tahun 2006 No. 22
13. Pemohon adalah pemilik atau peoanggung jawab yang mengajukan permohonan Izin Tetap Usaha Pariwisata. 14. Tun Pengawas Industri Pariwisata adalah Tun Pengawas Industri Pariwisata yang anggotanya terdiri dari unitlsatuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
restoran yang dapat diselenggarakan harns berbentuk badan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
IS. Restoran adalahjenis usaha penyediaan makanan dan minuman yang melakukan pengelolaan bahan·bahan rnasakan dan hidangan pada suatu tempat atau lokasi tetap tertentu dengan bangunan permanen, termasuk di dalamnya dapat menyediakan fasilitas dan atraksi rekreasi dan hiburan setta pengembangan fasi!itas lainnya, termasuk Rumah makan, Cafe, Coffee shop, Kantin, Kafetaria dan pengembangan fasilitas sejenis lainnya.
2. Apabila permodalannya merupakan modal patungan an tara
16. Izin Sementara Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ISUP adalah izin untuk merencanakan pembangunan industri padwisata yang berfungsi sebagai dokumen awal untuk pengurusan persyaratan perizinan lainnya.
Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, usaha restoran yang diselenggarakan harns berbentuk Perseroan Terbatas. 3.
Apabila selumh modalnya dimiliki Warga Negara Asing dalarn bentuk penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, usaha restoran yang disclenggarakan harns berbentuk Perseroan Terbatas yang pembentukannya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku: Bagian Kedua Bangunan
17. Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ITUP adalah izin untuk menyelenggarakan kegiatan Industri Pariwisata.
Pasal4
BABn
(1) Usaha restoran diselenggarakan pada bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (1MB) dengan peruntukan untuk
PENYELENGGARAAN USAHA
usaha dan perkantoran atau rumah toko atau rumah kantor.
Bagian Kesatu
(2) Penataan ruangan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dan ruang dapur atau ruang penyimpanan makanan
Permodalan dan Bentuk Usaba
siap saji, ruang makan, ruang administrasi dan toilet UffiUffi.
I'asal2 Pasal5
Permodalan restoran adalah sebagai berikut :
1. SelurulJ. modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik 2.
Indonesia; Modal patungan a.~tara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing;
3.
Seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Asing.
(I) Selai n ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I), usaha restoran juga dapat diselenggarakan pada bangunan ya.~e bergerak danlatau terapung.
(2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus memperoleh izin atau rekomendasi dari instansi terkait.
Pasal3
Bagian Ketiga
Bentuk usaha restoran yang dapat diselenggarakan s.suai dengan permodalan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah
Tenaga Kerja
sebagai berikut. I.
Apabila Seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, usaha
Pasal6 ( J) Setiap usaha restoran harns memprioritaskan penggunaan tenaga
kerja Indonesia.
-6-
BD Tahun 2006 No. 22
-7-
BD Tahun 2006 No. 22
(2) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keablian sesuai dengan jenis dan tingkat jabatannya yang diterbitkan o1eh Dinas Pa.iwisata berdasarkan standar kompetensi profesi yang berlaku.
2) jaringan waralaba nasional, atau;
3) jaringan pemasaran nasiona1, atau;
4) kapasitas 21 sampai dengan 50 kursi, atau;
(3) Usaba restoran dapat menggunakan tenaga kerja asing yang memiliki izin kerja dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau Dinas Tenaga Kerja
Bagian Keempat
5) fasilitas terinl
c.
golonganlkelas C, memiliki : 1) total investasi di bawab Rp 500.000.000,00 (lima ratus . juta rupiab);
Waktu Penyelenggaraan PasaJ 7
2) bukanjaringan waralaba;
Usaba restoran dapat dise1enggarakan setiap hari se1ama 24 jam dengan pengaturan jam kerja sesuai dengan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan.
4) kapasitas untuk 20 !cursi.
BABill
Pasal 9
KLASIFIKASIIGOLONGAN
(I) Penentuan Klasifikasilgolongan usaba restoran sebagaimana
PasaJ 8 (I) K1asifikasiIPenggolongan restoran didasarkan pada nilai
investasi. atau jaringan bisnis, atau jaringan pemasaran, atau kap'asitas daya tampung pengunjung atau integrasi fasi1itas dan penyediaan produk 1ain. (2) KlasifikasilGolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a.
3) entitas bisnis tunggal;
dimaksud dalarn Pasal 8 dilakukan oleh Tim yang terdiri dari instansi terkait dan asosiasi pengusaba di bidang usaba restoran. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata. (3) Penetapan Klasifikasilgolongan usaba restoran sebagaimana dimaksud pacta ayat(1) dievaluasi dan ditetapkan kembali setiap tahun.
golonganlkelas A, memiliki :
BABIV
I) total investasi di atas Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiab), atau;
KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu
2) bisrus waralaba intemasional, atau;
Kewajiban
3) jaringan pemasaran intemasional, atau; 4) kapasitas 51 kursi ke atas, atau;
b.
PasaJ 10 (I) Setiap penyelenggaraan usaba restoran wajib untuk :
5) fasilitas terintegrasi dengan produk danjenis pelayanan 1ain 1ebih dari 2 jenis.
a.
memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene;
golonganlkelas B, memi1iki :
b.
memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselarnatan dan kesehatan sertajarninan sosia! tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
1) total investasi antara Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 1.500.000.000,00, atau;
-9-
BD Tahun 2006 No. 22
-8-
BD Tahun 2006 No. 22
c.
meningkatkan mutu tenaga kerja secara terus menerus;
d.
menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung;
e.
memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan tempat usaha serra meningkatkan mutu lingkungan hidup;
f.
menjalin hubungan sosial, budaya dan ekonomi yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat sekirat;
g.
mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat;
h.
memberikan kesempatan kepada tenaga kerja untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-
masing; i.
membayar pajak restoran dan restribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j.
membuat rencana pengelolaan lingkungan usaha.
(2) Setiap usaharestoran yang menyediakan makanan dan minuman
yang diperbolehkan menurut agama Islam harns disertifikati halal oleh lembaga yang berkompeten, dan tanda sertifikat balal dimaksud harns diletakkan pada tempat yang mudah dibaca oleh
e.
memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk melakukan perbuatan melawan hukum. BABV
PERIZINAN Bagian Kesatu Izin Sementara Vsaha Pariwisata (ISVP) Pasal12 (I) Setiap akan mendirikan bangunan restoran yang memerlukan bangunan baru, harns memperoIeh ISUP dari Kepala Dinas Pariwisara.
(2) ISUP sehagaimarJa dimaksud pada ayat (I), berlaku untukjangka waktu 3 tahun dan tidak dapat diperpanjang. (3) ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (I), hanya digunakan sebagai dasar untuk mengurus Surat lzin Persetujuan Prinsip Pembehasan Lahan (SP3L), Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Mendirikan Bangunan (1MB) dan untuk menyusun dokumen Analisis DampakLingkungan (Amdal) serra lzin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP).
konsumen. (3) Setiap usaharestoran harns memperoleh sertifikat laik sehat dari lembaga yang berkompeten, dan tanda sertifikat dimaksud harns diletakkan pada tempat yang mudah dibaca oleh konsumen. Bagian Kedua Larangau
Pasal13 Untuk memperoleh ISUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pemilik atau penanggung jawab harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata dengan melampirkan : a.
fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon;
b.
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;
Pasalll
c.
fotokopi akta pendirian perusahaan bagi badan usaha;
Setiap penyelenggaraan usaha restoran dilarang : a. menggunakan tempat usaha restoran untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, penganiayaan serra tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum
d.
pra rencana pengelolaan dan prospek pemasaran.
b.
lainnya; menggunakan tenaga kerja di bawah umur;
c.
menggunakan tenaga kerja warga negara asing tanpa izin;
d.
menggunakan tempat usaha restoran untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Baglan Kedua Izin Tetap Vsaha Pariwisata (ITUP) Pasal14 (I) Setiap usaha restoran harns memperoleh !TUP dan Kepala Dinas
Pariwisata.
-11-
BD Tahnn 2006 No. 22
·ID-
BD Tahun 2006 No. 22
(2) lTUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan.
d.
laporan kegiatan usaha tabun terakhir;
e.
rekomendasi dari Dinas Pendapatan Daerah atau Suku Dinas Pendapatan Daerah yang menyatakan babwa wajib pajak tiM memiliki hutang pajak restoran tabun berjalan dan/atau tabun-tabun sebelurnnya.
(3) Untuk memperoleh ITUP. pemililc atau penanggu~gjawab h:uu s mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dmas PanWlsata atau Kepala Suku Dinas Pariwisata sesuai kewenangannya dengan melampirkan : a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon; b.
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;
e.
fotokopi akta pendirian perusabaan bagi badan usaha;
d.
fotokopi sural. bukti status tempat usaba;
e.
fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
f.
fotokopi surat Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG); g. gambar/denab lokasi usaha.
PasallS Terhadap pemohon yang telah memperoleh lTUP dikenakan kewajiban membayar retribusi pelayanan perizinan restoran yang besamya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RetnbuSl Daerab.
Bagian Keempat Pelayanan Perizinan
Pasal17 (I) Dinas Pariwisata memberikan pelayanan atas permohonan ISUP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. dengan ketentuan sebagai berikut: a. Menerima dan meneliti berkas permohonan. b.
Mangembalikan berkas permohonan yang tidak Iengkap kepada pemchon.
e.
Meneatat dan meneliti lebib lanjut berkas pcrmohonan yang lengkap.
d.
Menerbitkan ISUP restoran bagi permohonan yang memenuhi persyaratan.
e.
Menyarnpaikan ISUP restoran kepada pemohon.
Bagian Ketiga
(2) Jangka waktu penyelesaian pemberian ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling lama 5 hari kerja.
Daftar U1ang lzin Tetap Usaha Pariwisata
Pasal18
Pasal16
(I) Dinas Pariwisata atau Suku Dinas Pariwisata memberikan pelayanan atas permohonan ITUP dan Daftar Ulang ITUP sebag'aimana dimaksud dalarn Pasal 14 dan Pasal 16 dengan ketentuan sebagai berikut.
(I) ITUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harns didaftar ulang setiap tabun. (2) Untuk memperoleh daftar ulang ITUP sebagainana dimaksud
pada ayat (12). pemohon harns mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata atau Kepala Suku Dmas Pariwisata paling lambat satu bulan sebelum ITUP jatub tempo harns didaftar ulang, dengan melampirkan : a.
fotokopi ITUP yang akan didaftar ulang;
b.
fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tabun terakhir;
e.
fotokopi Surat lzin Undang-Undang Gangguan yang masih berlaku;
a.
Menerima dan meneliti berkas permohonan.
b.
Mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap kepada pemohon.
e.
Mencatat dan meneliti lebih lanjut beckas permohonan yang lengkap.
d.
Melakukan penelitian/peninjauan terhadap bangunan restoran dan hasilnya dieatat dalam benta aeara yang ditandatangani oleh tim penelitilpeninjau dan pemohon.
e.
f.
-13-
BD Tahun 2006 No. 22
-12-
BD Tahun 2006 No. 22
Menerbitkan rruP atau Daftar Ulang rruP restoran bagi pennohonan yang sudah memenubi persyaratan administrasi dan bangunan. Menyampaikan ITUP atau tanda Daftar Ulang ITUP resloran kepada pemohon.
(2) langka waktu penyelesaian pemberian ITUP dan daftar Ulang rruP sebagaimana dimaksud pada ayal (I) paling lama 10 hari kerja.
a.
penilaianlevaluasi lerhadap kegiatan usaha dan pemberian penghargaan Adikarya Wisala;
b.
pemberian konsullasi bisnis;
e.
pemberian pelatihan bagi ketenagakerjaan;
d.
pemberian sanksi administrasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pembinaan lerhadap penyelenggaraan usaha Resloran yang dilakukan oleh Suku Dinas Pariwisata berupa :
a.
pemberian penyuluhan/sosialisasi;
Bagian KeJima
b.
pengawasan lerhadap penyelenggaraan usaha;
Pencabutan Izin
e.
e"aluasi lerhadap kegiatan usaha;
Pasa119
d.
pembcrian sanksi administrasi dilakukan sesuai dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku.
(I) ISUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hams dieabul,
apabila pemegang ISliP melakukan pelanggaran berupa : a.
memindahtangankan ISUP kepada orang lain dan/atau;
b.
menyalahgunakan ISUP sebagaimana dilelapkan dalam PasallO;
e: mempunyai hUlang pajak/tunggakan pajak restoran pada tabun berjalan danlatau tabun-tabun sebelumnya. (2) ITUP dan daftar ulang ITUP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 dan Pasal 16 harus dieabut, apabila pemegang ITUP tidak mematubi kewajiban dan larangan seoagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal II. (3) Tata eara pencabulan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), dilakukan sesuai peraluran perundang-undangan yang berlaku.
(3) Hasil pembinaan yang dilakukan oleh Suku Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Pariwisata
Pasal21 (I) Pemiliklpenanggungjawab usaha restoran harns menyampaikan laporan kegiatan us aha tahunan (lanuari sampai dengan Desember) seeara tertulis paling lambat pada akhir bulan April tabun berikulnya kepada Kepala Dinas Pariwisata atau Kepala Suku Dinas Pariwisata sesuai kewenangan masing-masing.
(2) Laporan kegialan usaha sebagaimana dimaksud pada ayal (I) merup'jkan bahan evaluasi yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata atau Suku Dinas Pariwisata
Bagian Kedua
BABVI
Pengawasan
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasa122
Bagian Kesatu
(I) Pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha restoran dilaksanakan oleh Tim Pengawas Industri Pariwisata sesuai dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku.
Pembinaan Pasal20 (I) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha resloran dilakukan oleh Dinas Pariwisata berupa :
(2) Kepala Dinas Pariwisata atau Suku Dinas Pariwisata sesuai kewenangannya dalam pembinaan dapat membentuk tim
BD Tahuo 2006 No. 22
-15-
-14-
BD Taboo 2006 No. 22
pengawas penyelenggaraan usaha restoran yang bersifat temporer untuk menilai kelayakan kesehatan dari makanan dan minuman yang disajikan di lempal usaha resloran.
(2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan sesuai Iingkat pelanggaran yang dilakukan.
BABIX BABVII EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal23 (I) Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Guberuur iui dilakukan oleh Dinas Pariwisata seliap 6 bulan sekali. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaporkan kepada Guberuur melalui Sekretoris Daerah.
BABVIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal24 (I) Pelanggaran terhadap Peraturan Guberuur ini, akan dikenakan sanksi administrasi berupa :
a.
teguran lisan atau panggilan;
b.
teguran tertulis;
e.
penghenlian alau penutupan penyelenggaraan usaha;
d.
peneabutan alaS : 1.
ISUP;
2.
lTUP;
3.
IPT;
4.
Rekomendasi perubahan bangunan;
5.
Rekomendasi perpanjangan izin keIja Tenaga KeIja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
6.
Sertivikat Provesi Kepariwisataan (SPK);
7.
Tanda Indentitas Profesi Kepariwisataan (TITK);
8.
Pemberian penghargaan Adikarya Wisata.
KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal25 Seliap penyelenggara usaha resloran harns memasang papan narna danlatau papan petunjuk dengan menggunakan bahasafndonesia yang balk dan benar, serta dapal menggunakan bahasa asing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal26 (I) Terhadap pemindahan lokasi dan pemilikan serta perubahan nalUa usaha restoran, pemiliklpemegang izin harns mengajukan permohonan izin seeara lertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata. (2) Setiap akan dilakukan perubahan danlalau renovasi bangunan, pemiliklpemegang izin harns melaporkan seeara tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata.
BABX KETENTUAN PERALIHAN Pasal27 Terhitung paling lambat dalarn jangka waktu satu tahun sejak Peraturan Guberuue ini mulai berlaku, semua usaha restoran yang sudah ada harns menyesuai·"n dengan kelentua~ sebagaimana ditetapkan dalarn Peraturan Guberuur ini.
BABXI KETENTUANPENUTUP Pasal28 Peraturan Guberuur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-16-
BD Tahun 2006 No. 22
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Guhemur ini dengan penempatannya dalam Barita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Fehruari 2006 GUBERNUR PROVJNSI DAERAH KHUSUS mUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2006 SEKRETARIS DAERAH PROVINS1 DAERAH KHUSUS mUKOTA JAKARTA,
RITOLA TASMAYA NIP 140091657
