BEBERAPA MASALAH HUKUM SEPUTAR HAK MILIK INTELEKTUAL DI INDONESIA

Jurnal RAT (Vol.1.No.2. Desember 2012)

ISSN :2252-9606

BEBERAPA MASALAH HUKUM SEPUTAR HAK MILIK INTELEKTUAL DI INDONESIA Oleh: H. Syafrinaldi,Prof., Dr., MCL., SH Guru Besar Dalam Bidang Hukum Milik Intelektual Pada Fakultas Hukum dan Direktur Program Pascasarjana UIR. Abstract The intellectual property rights has become a world wide issue and core products in the development of economy and prosperity of human being in the world. It is a powerful tool of economic development in the era of globalization. Since the acceptance of TRIPS Agreement in 1994 the member State shall take the responsibility so as to enact the laws which must be in compliance with the TRIPS Agreement. The law should be administered by the state on the basis of equality before the law. The legal enforcement should be focused to achieve the economic growth and legal certainty. Keywords : TRIPS Agreement, Intellectual Property Rights and Law Enforcement.

Http://rat.uir.ac.id

189


ISSN :2252-9606

merupakan sesuatu hal untuk dihindari, melainkan telah Era masyarakat menjadi kebutuhan suatu informasi ditandai dengan bangsa untuk mencapai suatu semakin maju pesatnya kemajuan2. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologil. Peran Teknologi Globalisasi merupakan informasi dalam masyarakat konsekuensi logis dari komunikatif sekarang ini kemajuan ilmu pengetahuan semakin memainkan peran dan teknologi tersebut. penting3. Dalam banyak hal Sebenarnya proses globalisasi kehidupan manusia itu berasal dari negara-negara memperlihatkan barat (Eropa dan Amerika ketergantungannya pada khususnya) yang kemudian teknologi, seperti berbagai ditularkan ke negara-negara lain mesin dalam dunia usaha dan di seantero jagad raya melalui industri yang siap dunia perdagangan, seni menggantikan tenaga manusia. budaya, ilmu pengetahuan dan Internet yang memiliki banyak teknologi. keunggulan dalam berusaha Sebagai negara telah menawarkan alternatif berkembang (developing kepada pelaku usaha dan country), Indonesia bersama konsumen. Semua kemajuan dengan negara-negara yang yang positif itu, tidak jaranga termasuk kelompok negara pula memiliki dampak yang dunia ketiga tidak dapat negatif, sehingga hal ini menghindar dari globalisasi1. cenderung melahirkan Arus masuk berupa ilmu perbuatan-perbuatan hukum dan pengetahuan dan teknologi ke negara Indonesia bukanlah PENDAHULUAN


190


ISSN :2252-9606

menimbulkan kerugian moril pada akhir abad ke 205. Data dan materil bagi masyarakat. tersebut menunjukkan bahwasumber kekayaan alam Berbagai kejahatan yang yang dimiliki oleh suatu bangsa dibantu dengan kemajuan pada kenyataannya tidak dapat teknologi pada waktu-waktu membawa kemakmuran dan mendatang akan semakin marak kesejahteraan bagi rakyatnya. terjadi yang memerlukan Tetapi, dengan mengandalkan penyelesaian secara tepat dan hak milik intelektual banyak berkepastian hukum. Tulisan ini sudah negara-negara menjadi mencoba untuk menelaah negara sejahtera (welfare state). persoalan hukum yang terjadi Karya intelektual manusia dibidang hak milik intelektual merupakan potensi ekonomi di tengah-tengah kehidupan yang tidak habis-habisnya dan bermasyarakat dan bernegara di akan terus mengalami Indonesia. perkembangan dan kemajuan. ASPEK KEEKONOMIAN HAK MILIK Karya intelektual INTELEKTUAL mengandung nilai ekonomi dan moral yang sangat tinggi Hak milik intelektual nilainya. Oleh karena itu, dewasa ini telah menjadi alat perlindungan hukum terhadap yang ampuh untuk mendorong hak milik intelektual harus pertumbuhan dan dilaksanakan secara maksima, perkembangan ekonomi suatu karena pelanggaranbangsa (a powerful tool for pelanggaran terhadap tidak economic development)4. Data hanya menimbulkan kerugian menunjukkan bahwa umumnya bagi pencipta tetapi juga ekspor negara-negara masyarakat luas dan negara. berkembang dalam bentuk dasil-hasil dan kekayaan alam Tidak dapat disangkal tidak dapat dibanggakan lagi. lagi, bahwa hak milik Kemerosotan prosentase ekspor intelektual merupakan pintu tersebut mencapai 70% pada gerbang bagi lahirnya ilmu tahun 1990 turun hingga 20% pengatahuan dan teknologi. Http://rat.uir.ac.id

190


Teknologi tidak lahir dengan sendirinya, seperti halnya manusia yang lahir dari kandungan ibunya. Sebuah teknologi dihasilkan karena adanya daya kreasi inteleketual manusia yang diwujudkan melalui suatu tahapan penelitian yang kemudian menghasilkan invensi (invention).

ISSN :2252-9606

di era globalisasi sekarang ini, kebutuhan hukum tidak hanya dirasakan oleh masyarakat awam dan si pencari keadilan dalam berpekara di pengadilan saja, tetapi pelaku bisnis, ekonom, petani dan teknokrat juga membutuhkan hukum yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan dalam bidang dan profesinya masing-masing. Apabila hukum diterapkan berdasarkan prinsip equality before the law, maka keadilan itu akan dapat menyentuh masyarakat luas, tidak hanya segelintir orang saja. Dan dengan demikian kepastian hukum (legal certainty) akan dapat diwujudkan dan dirasakan oleh masyarakat.

Berbagai perkembangan teknologi dalam berbagai bidang, baik itu yang sifatnya sederhana maupun high tech, merupakan hasil invensi manusia yang dipatenkan dan dengan demikian dilindungi oleh hukum, baik hukum internasional maupun hukup nasional suatu negara. Dalam memberikan perlindungan tersebut hukum tidak hanya melindungi hak moral saja PERMASALAHAN HAK tetapi juga hakekonomi atau MILIK INTELEKTUAL DI hak komersial (commercial INDONESIA right)6 yang besar jumlahnya. Berkaitan dengan hak Menurut pengertian ini milik intelektual sebagai suatu dapat dikatakan bahwa hukum sistem hukum, maka banyak hal memainkan peran penting dan yang masih menjadi maslah di menentukan dalam Indonesia. Pertama, mengenai Diseminasi pembangunan ekonomi suatu diseminasi. masyarakat baik lokal, nasional peraturan perundang-undangan masyarakat maupun internasional. Apalagi ditengah-tengah merupakan rangkaian dari sistem hukum secara Http://rat.uir.ac.id

191


keseluruhan. Artinya, suatu ketentuan hukum yang baru diberlakukan harus dilakukan oleh pemerintah agar supaya ketentuan hukum tersebut dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat luas dan semua pihak. Idealnya diseminasi tersebut sudah harus dimulai pada saat rancangan undang-undang tersebut dibicaakan di parlemen. Berkenaan denganhak milik intelektual di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur bidang-bidang hak milik intelektual, seperti : hak cipta7, paten8, merek9, perlindungan varietas tanaman (PVT)10, rahasia dagang11, desain industri12, dan desain tata letak sirkuit terpadu

7

Hak Cipta diatur dalam UndangUndang No. 19 Tahun 2002 8 Paten diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 9 Merek diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 10 PVT diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 11 Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 12 Desain Industri diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000


ISSN :2252-9606

(DTLST)13 belum terdiseminasi dengan baik dan menyeluruh. Hal ini merupakan salah satu titik lemah dari pelaksanaan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia. Masih sangat banyak pelaku bisnis menengah ke bawah yang belum memahami dengan baik tentang hak milik intelektual. Kurangnya diseminasi yang dilakukan oleh pemerintah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya pemahaman pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah, dalam bidang hak milik intelektual. Kondisi ini ditambah lagi dengan kurangnya alokasi dana untuk kegiatan diseminasi hak milik intelektual baik utnuk lingkungan unternal mereka apalagi untuk masyarakat luas. Peran swasta dalam mengembangkan hak mmilik intelektual di Indonesia dirasakan sangat kurang sekali. Disamping itu yang lebih tragis lagi adalah para akademisi baik pada tingkat sekolah menengah 13

DTLST diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000

192


umum maupun pendidikan tinggi masih banyak yang belum memahami hak milik intektual dengan baik. Padahal, kampus merupakan salah satu sumber yang sangat potensial dalam mencetuskan ide-ide suatu penelitian sebagai cikal bakal lahirnya invensi. Ini merupakan salah satu tahapan untuk menghasilkan suatu teknologi baru yang termasuk dalam ruang lingkup paten.

ISSN :2252-9606

berkembang, termasuk juga Indonesia masih sangat memprihatinkan15.

Kasus-kasus pelanggaran hak milik intelektual di Indonesia, seperti pembajakan berbagai karya cipta, pemalsuan merek dan lain sebagainya makin hari semakin tinggi baik secara kuantitas maupun kualitas. Anehnya, sangat jarang kasus-kasus pelanggaran hak milik Kedua, masalah law intelektual itu dapat ditemui enforcement. Permasalahan law dengan mudah di hampir setiap enforcement merupakan topik sudut kota di Indonesia. yang tidak henti-hentinya dibicarakan di setiap negara, Bila dilihat praktekterutama di negara-negara dunia praktek yang dilakukan ketiga atau developing masyarakat dapat dikatakan countries. Penegakkan hukum bahwa penegakkan hukum secara tepat dan konsekuen dalam bidang hak milik merupakan modal dasar untuk intelektual di Indonesia sangat mencapai tujuan negara untuk lemah sekali. Seperti dalam memberikan keadilan kepada bidang program komputer, masyarakat dan mencapai Indonesia tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi yang negara pengguna program optimal14. Apalagi potret komputer ilegal dengan ranking penegakkan hukum dalam keempat tertinggi di dunia bidang intellectual propertiy dengan skor 86%. Inilah salah rights di negara-negara 15 14

Disamping factor law enforcement masih terdapat faktor-faktor lainnya, seperti domestic security and political stability.


Lihat syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi, UIR Press, 2010,hal.70 dstnya; lihat juha Syafrinaldi, Fn. 1, loc. cit.

193


satu sebab kenapa Indonesia dimasukkan ke dalam daftar “watchlist country” oleh Amerika Serikat, disamping jumlah paten domestik yang masih kurang dari 10%. Di mata internasioanl Indonesia telah mendapat predikat sebagai bangsa pembajak karya cipta milik orang lain dan bangsa lain. Artinya, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling parah dalam penegakkan hukum dalam bidang hak milik intelektual. Lemahnya law enforcement ini sudah barang tentu akan sangat berpengaruh trerhadap minat investor utnuk mau menanamkan modalnya di tanah air. Karena lemahnya oenegakkan hukum memiliki korelasi yang secara langsung terhadap tingkat kepastian hukum. Hukum harus diajdikan sebagai alat pembangunan ekonomi untuk mencapai citacita negara sejahtera (welfare state16). 16

Untuk melihat hubungan hukum dan ekonomi dalam bidang hak milik intelektual, lihat Tanya Aplin dan Jennifer Davis, Intellectual Property Law: Text, Cases and Materials, Oxford University Press, New York, 2009, hal. 12 dstnya.


ISSN :2252-9606

Ketiga, jumlah paten yang masih minim, banyaknya jumlah paten yang dihasilkan oleh suatu negara berbanding lurus dengan kemajuan teknologu dan ekonomi negara tersebut. Sebaliknya, semakin kecil jumlah paten yang dihasilkan oleh suatu bangsa, maka akan semakin miskin dan tekebelakang pula negara tersebut. Paten merupakan salah satu bidang dari hak milik intelektual yang berkaitan langsung dengan teknologi. Indonesia semakin dari semakin menghadapai situasi dimana perkembangan hak milik intelektual yang kurang bergairah. Dari jumlah paten yang dihasilkan hingga kini masih tergolong kecil jumlahnya, bahkan jumlah paten domestik masih kurang dari 3 persen. Dari data tersebut dapat disimpulkan, bahwa perolehan paten domestik secara keseleuruhan di Indonesia pada tahun 2010 kurang dari sepuluh persen, yaitu 7,63 %. Padahal salah satu konsekuensi yang harus dipikul oleh negara Indonesia setelah meratifikasi Trade Related Aspects of Intellectual Property 194


ISSN :2252-9606

Rights Agreement (TRIPS Agreement) pada tahun 1995 adalah meningkatkan jumlah paten domestik minimal 10 persen dari jumlah keseluruhan paten di Indonesia.

pengetahuan dan teknologi di tanah air. Berbagai kegiatan riset oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, sert apihak swasta tidak berorientasi pada perolehan paten. Tabel berikut ini memperlihatkan Rendahnya jumlah paten jumlah paten dan paten ini menandakan gagalnya sederhana di Indonesia sejak program pengembangan ilmu tahun 1992 hingga 2010. Tabel 1 : Jumlah Paten di Indonesia Diberi Paten Paten Paten Sederhana Tahun Dalam Luar Dalam Luar Jumlah Negeri Negeri Negeri Negeri 1 2 3 4 5 6 1992-2000 76 5.979 171 242 6286 2001 9 1.325 40 24 1.398 2002 21 2.471 51 14 2.557 2003 16 2.828 61 6 2.911 2004 33 2.610 78 21 2.742 2005 24 1.634 60 13 1.731 2006 33 1.728 61 12 1.834 2007 70 1.741 79 20 1.910 2008 219 1.944 69 204 2.436 2009 202 2.282 81 25 2.490 2010 115 2.278 74 10 2.477 TOTAL 616 24.356 744 566 26.282 Sumber:http://www/dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=37 6&ctid=2&type=0&id=110, diakses senin, 19 Januari 2011 Jam 16.30 WIB.


189


ISSN :2252-9606

HAKMILIK INTELEKTUAL DI NEGARA-NEGARA ASEAN Dibandingkan dengan negara-negara di kawasan lain seperti Eropa, dan Amerika, negara-negara ASEAN pada umumnya tertinggal dalam bidang hak kekayaan intelektual. Di antara negaranegara ASEAN, Indonesia merupakan negara yang kecil jumlah patennya. Sejak disetujuinya Perjanjian mengenai Hak Kekayaan Intelektual oleh negara-negara ASEAN pada tahun 1995 di Bangkok17, hingga tahun 2004 ini belum terlihat langkah maju

17

Lihat Syafrinaldi, Kesepakatan ASEAN 1995 Dan Hak Milik Intelektual, Mahkamah, April 2003, hal. 90 dstnya.


189


ISSN :2252-9606

yang konkrit yang ditunjukkan 1995 memiliki tujuan sebagai oleh negara-negara anggota berikut18 : ASEAN dalam bidang hak a. Untuk memeprkuat kekayaan intelektual, kecuali kerjasama negarabeberapa Negara anggota secara negara anggota sendiri-sendiri, seperti dalam bidang IPR Singapura, Malaysia dan melalui suatu Thailand. Hal ini sangat dapat pegangan yang kuat dimengerti, karena kondisi dan terbuka untuk ekonomi negara anggota tuntutan dan ASEAN yang sangat berbeda pertumbuhan satu sama lainnya. perdaganan bebas regional dan bebas; Krisis ekonomi dan b. Untuk mendukung politik yang melanda beberapa kerjasama yang erat negara ASEAN, seperti dalam bidang hak Indonesia, Malaysia dan kekayaan Thailand pada akhir tahun 1997 intelektual antar merupakan salah satu faktor warga negara satu yang menyebabkan sulit sama lainnya dalam terlaksananya isi perjanjian hak wilayah ASEAN kekayaan intelektual tersebut. termasuk juga Indonesia juga misalnya, hingga dalam bidang privat kini krisis yang telah dan persekutuan; berlangsung sejak akhir1997 c. Untuk tersebut semakin melilit mengusahakan kehidupan bangsa dan negara format kerjasama baik dalam bidang ekonomi dan yang sesuai dalam moneter, politik, budaya dan ikatan ASEAN yang moral. dapat memberikan sumbangan bagi Kerjasama ASEAN peningkatan yang ditandatangani di solidaritas dan Bangkok tanggal 15 Desember mendorong inovasi teknologi serta 18


Ibid, hal 94-95.

189


pertukaran dan perluasan teknologi dalam kawasan ASEAN; d. Untuk mengusahakan suatu kemungkinan diciptakannya suatu paten sistem di kawasan ASEAN dan memantau perkembangan perlindungan paten secara regional dan internasional; e. Untuk mengusahakan pendirian suatu sistem merek tunggal di kawasan ASEAN, termasuk juga satu kantor merek ASEAN dan memantau perkembangan perlindungan merek secara regional dan internasional. f. Untuk mempersiapkan dan membangun satu sistem dan standar perlindungan hak kekayaan intelektual bagi negara-negara di kawasan ASEAN Http://rat.uir.ac.id

ISSN :2252-9606

yang sesuai dengan ketentuan internasional. Cita-cita negara-negara ASEAN dalam bidang hak kekayaan intelektual yang telah dicetuskan sembilan tahun lalu hanya merupakan untaian kata0kata dan kalimat-kalimat yang kurang bermakna. Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN perlu diberi semangat baru dalam menindaklanjuti kesepakatan 1995 tersebut untuk mewujudkan impiannya yang sudah terkubur. KONKLUSI Untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah segharusnya pemerintah melakukan perubahan yang mendasar mengenai strategi pembangunannya. Pemerintah Indonesia harus memikirkan dan mengambil sikap tentang bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk membangun perekonomian yang sudah terperosok dalam dengan mengamil manfaat dari 190


berbagai manusia.

ISSN :2252-9606

karya

intelektual Eropa. Untuk tujuan ini perlu diambil langkah-langkah konkrit dengan mengedepankan Persoalan supremasi kepentingan bersama dan hukum (rule of law) dan melepaskan ambisi kepentingan penegakkan hak asasi manusia dan pribadi masing-masing (human rights) harus menjadi Negara. political will pemerintah untuk menempuh dan menjelang era baru dalam berbangsa dan bernegara. Penegakkan hukum harus dilaksanakan secara maksimal dan konsekuen. Kerjasama regional antar bangsa-bangsa di ASEAN dalam bidang hak kekayaan intelektual harus terus ditingkatkan. Perbedaanperbedaan dalam berbagai bidang di antara Negara-negara ASEAN harus dijadikan modal dan perekat untuk memajukan perekonomian regional di Asia Tenggara. ASEAN apabila dapat dipersatukan dalam suatu legal framework dalam bidang ekonomi akan merupakan salah satu kekuatan pasar yang sangat potensial di dunia. Kekompakan negara-negara ASEAN juga sudah seharusnya memiliki Kantor Paten ASEAN bersama (ASEAN Patent Office) sebagaimana yang dimiliki Uni Http://rat.uir.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Selama iniNegara-negara berkembang masih menjadi obyek dari globalisasi yang dimainkan oleh Negara-negara maju. Lihat, 191

Jurnal RAT (Vol.1.No.2. Desember 2012) Warner Menski, Comperative Law in a Global Context, Scond Edition Cambridge University Press, Cambridge, 2006, hal.3 Syafrinaldi, Hukum, Hak Milik Intelektual dan Pembangunan, UIR Press, 2003, hal.1 dstnya. 4 Lihat Syafrinaldi, Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Makalah disampaikan pada 5. Lihat National Knowledge Resources Matter, dalam Message of Director General of WIPO; lebih jauh lihat www.wipo.int/about.wipo Penataran Dosen-Dosen Kopertis Wilayah X di Padang pada tanggal 22 dan 23 Juni 2004 di Padang. 6. Hak ini juga dengan economic rights atau immaterielles recht, lihat Syafrinaldi, Der Schutz des

ISSN :2252-9606

geistigen Eigentums in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland un der Rechtsordnung der Republik Indonesien, Disertasi Doktor pada Universitaet der Bundeswehr Muenchen, Jerman, 2000.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin,Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Syafrinaldi,Hukum Tentang Perlingungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi

Era Globalisasi, UIR Press, 2003. -------------,Hukum, Hak Milik Intelektual Dan Pembangunan, UIR Press, 2003. -------------,Der Schutz des geistigen Eigentums in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und der Rechtsordnung der Republik Indonesien, Muenchen, Germany, Juni 2000. -------------,Kesepakatan ASEAN 1995 Intelektual, Mahkamah, April 2003

Dan

Hak

Milik

-------------,Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Makalah disampaikan pada Penataran Dosen-Dosen Kopertis Wilayah X Tanggal 22 samapai dengan 23 Juni 2004 di Padang. Http://rat.uir.ac.id

192


ISSN :2252-9606

Tanya Aplin dan Jennifer Davis, Intellectual Property Law: Text, Cases And Materials, Oxford University Press, New York, 2009. Werner Menski, Comperative Law in a Global Context, Scond Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

EFEKTIVITAS PEMILUKADA LANGSUNG TERHADAP KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF* Oleh : Chaidir.,M.M., drh Dosen Luar Biasa Fisipol-Universitas Islam Riau, Serta Praktisi Pemerintahan di Riau Abstract Directlocal electionsis essentially theembodiment ofthe application ofdemocratic principlesin thecountry of Indonesia. In the beginningentry into force, directlocal electionsare meanttogetregional leaderswho havepublic accountability, so thatcandidateslocalleaderscan be elected by the peoplein theregiondirectly,todevelopleadership from the bottom orbottom up, andthat the democratization processin the communitygrowing. From thedirect localelection peopleare educated tobemore responsiblepolitics. Butafter theelectionimmediately implemented, their effectivenessis nowwidely questioned. Http://rat.uir.ac.id

190


ISSN :2252-9606

Keywords : Direct Local Elections, Democration. DINAMIKA PEMILUKADA Pada prakteknya, Pemilukada langsung yang sebenarnya merupakan implementasi demokrasi partisipatoris, menimbulkan banyak ekses. Nilai-nilai objektivitas keterbukaan, kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, keadilan dan kejujuran yang menjadi nilai-nilai dasar demokrasi, dan menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan proses kegiatan yang diwujudkan melalui azas-azas langsung: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil masih belum keluar dari wilayah formalitas dan prosedural. Pencalonan dalam pemilukada langsung tetap saja ditentukan oleh pengurus pusat partai politik. Pengurus partai politik tingkat daerah tidak memiliki otonomi dalam penentuan calon. Di samping itu, banyak pemilukada langsung berakhir dengan konflik bahkan juga tindak kekerasan dianatara para pendukung. Rakyat pemilih di tingkat lokal belum siap dan belum dewasa menerima jika calonnya kalah. Fragmentasi di tengah masyarakat merupakan ekses yang tak terhindarkan. Praktek money politics berlangsung secara kasat mata. Kepentingan sempit dan penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan APBD, pengerahan birokrasi secara berlebihan, ujungnya adalah korupsi dan implikasinya adalah menurunnya kualitas dan efektivitas kebijakan publik yang dampaknya jauh lebih luas dan lebih besar daripada nilai uang imbalan tadi. Praktek money politics dan penggunaan kekuasaan secara berlebihan telah merusak moral masyarakat. Hasil penelitian ICW, 147 Kepala Daerah tersangkut korupsi sejak 2004 (sejak diselenggarakannya pemmilukada langsung). Pada tahun 2010, ada 10 tersangka dan terdakwa terjerat korupsi yang merupakan hasil proses pemilukada langsung yang korup.(Tribun Pekanbaru, 21 Des 2010 hal 12). Http://rat.uir.ac.id

191


ISSN :2252-9606

Apung Widadi (peneliti Divisi Korupsi Politik ICW), menyebut “Konsekuensi pemilukada yang korup hanya menghasilkan pemimpin yang korup. Beberapa kepala daerah adalah anak dan istri.” (Tribun Pekanbaru, 21 Des 2010 hal 12). “Contohnya di Jepara, Kudus dan Pantura, ada pengusaha besar yang meminjamkan dan pinjaman Rp 10 Miliar. Kalau menang pinjaman dibayar Rp 20 Miliar, tapi kalau kalah cukup Rp 5 Miliar. Uang tidak diberikan gelontoran ke calon, tapi ada broker yang mengelolanya untuk serangan fajar. “Beberapa hasil penelitian Apung Widadi dikutip oleh Tribun Pekanbaru, 21 Des 2010 sebagai berikut: - Dari 244 Pemilukada langsung pada 2010, terjadi 1.517 modus pelanggaran yang terindikasi korupsi. - Modus yang dilakukan calon adalah berupa pembagian uang secara langsung, sembako, hand tractor, kain/jilbab. Tabung gas, tanah urug, payung, pupuk, perbaikan jalan. - Penyalahgunaan fasilitas jabatan, terbanyak kasus pelibatan jabatan dan KPUD disusul penggunaan program populis APBD-APBN. Adanya 1.517 pelanggaran tersebut membuktikan bahwa penyelenggara belum bekerja baik. Sementara itu, gugatan hasil pemilukada ke MK tentang pelanggaran pemilukada justru banyak yang ditolak. Parpol memiliki kecenderungan memilih calon incumbent, karena sudah pasti memiliki modal dan pengaruh besar kendati yang bersangkutan terjerat kasus korupsi. Di parpol terjadi candidacy buying. Banyak kepala daerah yang menjadi tersangka dan terdakwa, menunjukkan proses seleksi kandidat tersandera paktik politik transaksional. Lemah komitmen parpol dalam membangun pimpinan daerah yang bersih. Di samping itu, regulasi juga dianggap lemah karena kasus korupsi seakan tak ada hubungan sama sekali dengan proses pemilukada. Rantai berjalan pemilukada hanya dapat diganggu oleh pelanggaran berat pemilukada itu sendiri. Http://rat.uir.ac.id

192


ISSN :2252-9606

Koran Tribun Pekanbaru 21 Desember juga mengungkapkan betapa lemahnya regulasi pemilukada. Ketika walikota atau bupati tidak bisa lagi mencalonkan diri karena sudah dua periode, sesuai dengan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka instrinyalah yang mencalonkan diri. Sri Suryawidati (Ida), istri Bupati Bantul DIY, Idham Samawi; Titik, istri Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah, Bambang Riyanto; dan Widya Kandi Susanti, istri Hendy Boedoro, Bupati Kendal, Jateng, dan lain-lain. Diberitakan juga, 10 kepala daerah yang terlibat korupsi tetap dilantik. - Bupati Rembang Mochamad Salim - Bupati Kep Aru Theddy Tengko - Bupati Lampung Timur Satono - Wabup Bangka Selatan Jamro H Jalil - Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin - Walikota Blitar Samanhudi Anwar - Bupati Jember Djalal - Bupati Boven Digul Yusak Yaluwo - Walikota Tumohon Jeferson Rumanjar Diungkapkan juga, sepanjang 2010, ada sembilan calon bupati menang karena mendompleng anggota keluarganya yang juga pernah dan tengah menjabat kepala daerah. - Bupati Kendal Widya Kandi Susanti (istri mantan Bupati/koruptor) - Bupati Kukar Rita Widyasari (anak mantan Bupati Syaukani HR) - Bupati Lampung Selatan Ryeko Menoza (anak gubernur) - Bupati Tabanan Bali Ni Putu Eka Waryasakti (anak bupati) - Bupati Kediri Haryanti Sutrisno (istri bupati) - Walikota Cilegon Imam Ariyadi (anak walikota) - Bupati Bantul DIY Sri Suryawidati (istri bupati sebelumnya) - Bupati Indramayu Anna Sophanah (istri bupati sebelumnya) Http://rat.uir.ac.id

193


-

ISSN :2252-9606

Bupati Pesawangan Lampung Aries Sandi Dharma Putra (anak bupati Tulang Bawang).

Ada pula modus lain yang lucu dan “konyol” yaitu bertukar jabatan. Kepala daerah incumbent memilih “turun takhta” ke posisi wakil agar bisa “naik ring” lagi. Misalnya apa yang dilakukan Walikota Surabaya Bambang DH turun menjadi wakil walikota. Di Jembrana, Bali, Bupati Gede Winasa yang sudah menjabat dua periode dikabarkan akan menduduki wakil bupati mendampingi anaknya, Patriana Krisna. Rofiqi Putra (Opini Google 06 June 2010) menulis, “Kiranya apa yang terjadi di panggung politik pemilihan kepala daerah, merupakan dekandensi politik. Hal ini dikarenakan istri yang mencalonkan diri mengganti posisi suaminya adalah upaya untuk melanggengkan kekuasaan suaminya. Daerah-daerah seakan-akan sudah milik keluarganya (suami-istri).” “tampilnya istri menggantikan suaminya di pemerintahan daerah, menimbulkan berbagai macam kekurangan. Pertama: Istri tidak memiliki otoritas penuh dalam menentukan keputusan. Sang istri hanya dijadikan sebagai boneka kekuasaan. Seluruh keputusan bisa jadi merupakan keputusan suaminya.” “ Kendati sang istri sudah lama terjun di duni apolitik praktis dan memiliki kapabilitas politik. Sang istri tetap tidak memiliki kemerdekaan penuh. Kecenderungan kepatuhan istri kepada suami dalam ranah keluarga sedikit banyak akan merambah pada hubungan kepemerintahan. Pencampuradukkan wilayah keluarga dengan wilayah pemerintahan menjadi tak terelakkan.” “Kedua: Pencederaan terhadap kaderisasi di partai politik. Tidak dapat dipungkiri calon yang tampil dalam pemilukada membutuhkan kendaraan politik guna mencapai tujuannya.” “Ketiga: Pencederaan terhadap demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan langsung merupakan salah satu dari unsur yang ada di dalam demokrasi. Letak pencederaan terhadap demokrasi berada pada figur yang tampil. Masyarakat dibatasi memilih pemimpin. Http://rat.uir.ac.id

194


ISSN :2252-9606

Carut marut politik dinasti di pemilukada langsung semakin menggelikan. Contoh mutakhir adalah kasus di Bone Bolango, Gorontalo, Bupati Ismet Mile (incumbent) yang bertarung kembali untuk periode kedua justru ditantang istri pertamanya, Ruwaida Mile. Pertarungan ini terpicu persoalan dalam rumah tangga. Paradigma politik dinasti dalam jagad perpolitikan di daerah menunjukkan kaderisasi parpol telah gagal. Yang paling memprihatinkan, tujuan awal demokratisasi telah melenceng. Sebab demokrasi dimaksudkan adanya pembagian kekuasaan dan kekuasaan tidak di tangan satu orang atau satu keluarga. Dengan demikian kekuasaan tidak disalahgunakan. Namun sekarang ini apa yang terjadi? Mari kita lihat sekelumit peristiwa sejarah. Di abad 18 ada dua revolusi besar yang terjadi berdekatan waktu, yaitu Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Perancis (1789). Revolusi Amerika, berkat kesadaran kolektif dan komitmen yang kuat dari para elit bangsa untuk segera meletakkan sendi-sendi dasar negara, menghasilkan suatu demokrasi muda yang penuh vitalitas. Revolusi Perancis, karena para elitnya hanyut dalam euforia revolusi, memberi Perancis Napoleon Bonaparte. Kalau politik dinasti terus terjadi, maka cepat atau lambat di setiap daerah negeri ini akan muncul dinasti-dinasti kecil pemegang kekuasaan absolut yang dibungkus oleh demokrasi. Dan kalau hal ini benar-benar terjadi maka sungguh cukup memprihatinkan karena cita-cita pada founding father bangsa dan negara ini seperti terukir dalam Pembukaan UUD ’45 tidak akan tercapai, yaitu negara yang adil dan makmur. Ketua Umum Nahdatul Ulama, KH. Hasyim Muzadi berpendapat ekstrim, bahwa pemilukada langsung harus dihapuskan dan pemilihan kepala daerah dikembalikan seperti sebelumnya yaitu gubernur dan bupati dipilih oleh anggota DPRD (parlemen di daerah), bukan dipilih langsung. Hasyim Muzadi Http://rat.uir.ac.id

195


ISSN :2252-9606

beralasan bahwa pemilukada langsung lebih banyak mudharat (kekurangannya) daripada manfaatnya. Menurut Hasyim, Pilkada langsung justru menumbuhkan konflik, persaingan tidak sehat, tumbuhnya broker-broker amatiran, serta ganasnya money politics (politik uang) di kalangan masyaraka tluas. Selain menimbulkan konflik horizontal antar apendukung di daerah, pemilukada langsung juga hanya menghamburkan uang. Ratusan milyar rupiah harus dihabiskan dalam satu kali pemilihan gubernur secara langsung. Seperti contoh pemilukada langsung Jawa Barat menghabiskan dana 400 Milyar rupiah, pemilukada langsung Jawa Tengaj 480 Milyar rupaiah, dan Jawa Timur 425 milyar rupiah. MAL-FUNGSI DEMOKRASI Banyaknya pelanggaran, money politics, politik dinasti, disebabkan karena realitas politk menunjukkan bahwa sebagian besar partai politk tidak menjalankan fungsinya secara optimal. Partai politik masih menerapkan paragmatisme politik semata ketimbang mengimplementasikan fungsi-fungsi yang dimilikinya, uji terakhir dari suatu sistem politik, termasuk demokrasi, adalah apakah ia dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan dan keadilan pada rakyat. Demokrasi yang disfungsional atau tidak berjalan, pasti tidak memberikan manfaat bagi rakyat dan sering diikuti oleh timbulnya delegitimasi atau hilangnya kepercayaan rakyat terhadap sistem itu. Mal-fungsi ini terjadi sebagai akibat dari; pertama, kemunculan partai yang lebih disebabkan oleh euforia politik semata, bukan dilandasi oleh kebutuhan dan pemikiran politik yang dewasa. Hal ini menyebabkan partai-partai tersebut cenderung emosional dan reaktif dalam berpolitik. Kedua, sebagian besar partai politik tidak memiliki visi, misi, platform dan program yang jelas. Atau kalaupun ada, hanya proforma belaka. Partai politik tidak melakukan pendewasaan politik. Ketiga, struktur dan infrastruktur politik yang dimiliki oleh sebagian besar politik sangat itdak memadai bagi terealisasinya Http://rat.uir.ac.id

196


ISSN :2252-9606

fungsi-fungsi dari partai politik. Keempat, sebagian partai politik masih cenderung memiliki pemikiran politik yang kurang dewasa, terutama menempatkan pemilu sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan semata. Pemilu hanya dilihat sebagai alat untuk mendapatkan jatah kursi di legislatif. Fenomena lain penyebab mal-fungsi demokrasi adalah politisasi yang berlebihan terhadap birokrat (PNS). Birokrasi harus tunduk kepada keputusan politik. Tetapi di dalam birokrasi itu sendiri prosesnya harusnya bersifat administratif, profesional, teknis dan obyektif. Birokrat tidak boleh main politik dalam melaksanakan tugansya. Dan sebaliknya, politisi jangan pula menyeret-nyeret birokrat ke kancah politik. Interaksi yang tidak sehat antara birokrasi dan politik mempunyai akibat sistemik yang serius, yaitu birokrasi yang berkinerja rendah dan korup. Apabila mesin penggerak utama pemerintahan tidak berjalan baik, kita tidak bisa mengharapkan pemerintahan dan sistem politik yang menghasilkan manfaat bagi rakyat. Sebenarnya kita sudah berada di jalan yang benar, yakni di jalan demokrasi, kendati perjalanan ini begitu panjang dan beresiko. Risiko mendasar adalah bagaimana menjaga eksistensi dan keutuhan bangsa sepanjang perjalanan transformasi tersebut. Risiko kedua adalah tingkat kemakmuran ekonomi masih rendah dan ini bisa mendorong kegagalan demokrasi. Dan risiko ketiga adalah kegagalan kelompok pembaharu atau para intelektual, akademisi, dalam melakukan pencerahan. Kalau sampai hal ini terjadi, maka transformasi akan berhenti di tengah-tengah jalan atau berbelok arah. Huntington memang memperingatkan bahwa tahun-tahun pertama berjalannya masa kekuasaan pemerintahan demokratis yang baru, umunya akan ditandai dengan bagi-bagi kekuasaan di antara koalisi yang menghasilkan transisi demokrasi tersebut, penurunan efektifitas kepemimpinan dalam pemerintahan yang baru sedangkan dalam pelaksaan demokrasi itu sendiri belum akan mampun menawarkan solusi mendasar terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di negara yang bersangkutan. Http://rat.uir.ac.id

197


ISSN :2252-9606

Demokrasi semarak, tetapi ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang hilang itu adalah tidak adanya komitmen bersama yang solid untuk membuat sitem itu semakin mantap dan berlanjut. Kebanyakan ingin langsung bertarung di arena demokrasi, tapo sedikit yang menyisihkan waktu dan memberikan komitmen untuk menata sendi-sendi dasar demokrasi itu sendiri. Namun demikian tidak semua pemilukada gagal, sekurang-kurangnya Anas Urbaningrum berpendapat, penyelenggaraan pemilukada langsung, memang ada kekurangan, tapi tidak bisa disebut salah semua. Pemilukada langsung di beberapa daerah menurut Anas banyak yang berjalan secara baik, damai dan tidak menghamburkan uang. Anas mengingatkan, adalah sangat terburu-buru untuk memvonis pemilukada langsung tidak efektif dan hanya menghambur-hamburkan uang. Perjuangan menegakkan demokrasi dan mengharapkan partisipasi politkk rakyat memang memerlukan biaya dan proses yang lama. NILAI-NILAI DEMOKRASI Demokrasi menyangkut berbagai aspek. Aspek pertama adalah kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ini merupakan aspek yang sangat dominan. Aspek lainnya adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi, yakni masyarakat itu sendiri, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun sering tak ikut menentukan, adalah aspek lain yang tidak kalah pentingnya. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang dimiliki rakyat, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suaran yang sama dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Http://rat.uir.ac.id

198


ISSN :2252-9606

Sebenarnya, prinsip demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi NKRI. Almadudi menyebut, prinsip-prinsip demokrasi adalah:  Kedaulatan rakyat;  Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;  Kekuasaan mayoritas;  Hak-hak minoritas;  Jaminan hak asasi manusia;  Pemilihan yanng bebas dan jujur;  Persamaan di depan hukum;  Proses hukum yang wajar;  Pembatasan pemerintah secara konstitusional;  Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;  Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat. Amien Rais menyebut, ada dua jenis politik, yakni politik kualitas tinggi (high politics) dan politik kualitas rendah (low politics). High politics ciri-cirinya, setiap jabatan politik hakikatnya merupakan amanah dari rakyat, yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Setiap jabatan politik mengandung pertanggungjawaban. Dan kegitan politik dikaitkan secara ketat dengan prinsip ukhuwah, yakni persamaan diantara umat manusia. Sedangkan low politics, menurut Amien Rais, pendekatannya selalu dalam perspektif Machiavelis. Dengan demikian politik ditandai dengan mengedepankan kekerasan dan penaklukan total atas musuh politik. Dalam menjalankan politik penguasa harus menjadi binatang buas. Demi tercapainya tujuan politik, segala cara dihalalkan. Dahl (1997) memperkuat gagasan bahwa konsolidasi demokrasi menuntut etika politik yang kuat yang memberikan kematangan emosional dan dukungan yang rasional untuk menerapkan prosedur-prosedur demokrasi. Ia melandaskan penekanannya pada pentingnya etika politik pada asumsi bahwa Http://rat.uir.ac.id

199


ISSN :2252-9606

semua sistem politik termasuk sistem demokrasi, cepat atau lambat akan menghadapi krisis, dan etika politik yang tertanam dengan kuatlah yang akan menolong negara-negara demokrasi melewati krisis tersebut. Dengan kata lain, Etika Politik adalah sarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Namun demikian, pengertian politik sebagai usaha mencapai suatu masyarakat yang lebih baik, atau yang disebut Peter Merkl: “Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (Politics, at its best is a noble quest for a good prder and justice)” – betapa samar-samar pun – tetap hadir sebagai latar belakang serta tujuan kegiatan politik. Tidak dapat disangkal, dalam pelaksanaanya, kegiatan politi, di samping segi-segi yang baik, juga mencakup segi-segi yang negatif. Hal ini disebabkan karena politik mencerminkan tabiat manusia, baik nalurinya yang baik maupun nalurinya yang buruk. Perasaan manusia beraneka ragam sifatnya, seperti rasa cinta, benci, stia, bangga, malu, marah, sehingga kita seing berhadapan dengan hal-hal yang tak terpuji. Perter Merkl menyebut: “Politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (Politics at its worst is a selfish, grab for power, glory and riches)”. Singkatnya, dalam wajah yang paling buruk, politik adalah perebutan kuasa, takhta dan harta. Peran serta masyarakat dalam politik bisa dilihat dari terciptanya masyarakat politik yang “Kritis Partisipatif” dengan ciri-ciri: a. Meningkatnya respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah; Http://rat.uir.ac.id

200


ISSN :2252-9606

b. Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan politik; c. Meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kegiatan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok penekan. KEPEMIMPINAN DAERAH YANG EFEKTIF Peran kepala daerah sangat dominan dalam pembangunan daerah dan menunjukkan daerah pada umumnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepala daerah dengan kepemimpinan pemerintahan yang efektif perlu ada ketentuan-ketentuan pemilukada langsung yang jelas dan tegas, tanpa mengabaikan aspek keadilan. Disamping aturan yang jelas dan tegas, praktek pemilukada sangat perlu mengedepankan keteladanan etika politik. Jika persyaratan dan aturan main yang longgar seperti sekarang tetap dipertahankan dikhawatirkan oada gilirannya daerah akan dipimpin oleh pemimpin yang memiliki popularitas namun miskin moralitas. Pemimpin daerah yang demikin tidak akan mampu mengelola pemerintahan secara efektif sehingga tujuan otonomi daerah hanya menjadi utopia belaka dan ujungujungnya rakyat juga yang menjadi korban. Kepemimpinan Daerah itu seni. Berarti, bagaimana seorang pemimpin pemerintahan dengan keahliannya mampu menyelenggarakan pemerintahan daerah secara efektif, efisien dan indah. Seperti misalnya, bagaimana membuat keputusan yang berpengaruh dengan mengedepankan kehalusan budi bahasa dan retorika yang menggugah sehingga tujuan otonomi daerah tercapai secara berdayaguna dan berhasil guna. Beberapa teori kesifatan kepemimpinan (Traits Theory) agakny aperlu disosialisasikan kepada seluruh stakeholder pemilukada, antara lain disebutkan: 1. Pengetahuan umum yang luas; 2. Kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang; 3. Kemampuan analitik; Http://rat.uir.ac.id

201


ISSN :2252-9606

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kapasitas integratif; Keterampilan berkomunikasi secara efektif; Rasionalitas; Objektivitas; Kemampuan menentukan skala prioritas; Kemampuan menentukan mana yang urgent dan mana yang penting; 10. Cohesiveness; 11. Keteladanan; 12. Pendengar yang baik; 13. Adaptabilitas; 14. Ketegasan; 15. Keberanian; 16. Orientasi masa depan; 17. Antisipatif. Otonomi Daerah bukanlah tujuan, tapi instrumen yang harus dipergunakan secaea arif oleh Kepala Daerah melalui kepemimpinannya yang efektif dan efisien, menjunjung tinggi etika politik, bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijaknnya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Kartono, Kartini, 2004: “Pemimoin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal itu?” Rajawali Press, Jakarta. Siagian, Sondang P., 2003: “Teori dan Praktek Kepemimpinan”, Rineka Cipta, Jakarta. Siagian, Sondang P., 1995: “Organisasi, Kepemimpinan & Perilaku Administrasi”, PT Gunung Agung, Jakarta.


202


ISSN :2252-9606

Edwin A. Locke @ Associates 1997: “Esensi Kepemimpinan”, Rineka Cipta, Jakarta. Syafi’ie, Inu Kencana, 2003: “Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia:, Refika Aditama, Bandung. Alfian, M Alfan, 2009: “Menjadi Pemimpin Politik”, Gramedia, Jakarta. Sutarto, 2006: “Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi”, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Winardi, 2000: “Kepemimpinan Dalam Manajemen”, Rineka Cipta, Jakarta Rivai, Veithzal. 2003: “Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi”, Edisi Kedua, Rajawali Press, Jakarta. Sanusi, Ahmad, Sutikno, Sobry, 2009: “Kepemimpinan Sekarang dan Masa Depan”, Prospect, Bandung. Safaria, Triantono, Yogyakarta.

2004:

“Kepemimpinan”,

Graha

Ilmu,

Kaloh, 2009: “Kepemimpinan Kepala Daerah”, Sinar Grafika, Jakarta. Koto, Alaidin, 2009: “Islam, Indonesia dan Kepemimpinan Nasional”, Ciputat Press, Jakarta. Rakhmat, Jalaludin, 2008: “Retorika Modern Pendekatan Praktis”, Rosda, Bandung. Pramusinto, Agus, Purwanto, Erwan Agus, 2009: “Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik”. Kerjasama Penerbit Gava, Jian UGM dan MAP-UGM, Yogyakarta. Http://rat.uir.ac.id

203


ISSN :2252-9606

Analisis Suksesi Kepala Daerah (Memilih Pemimpin Ideal atau Abnormal) Oleh : H. Rahyunir Rauf, M.Si., Drs. Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol – Universitas Islam Riau Pekanbaru Http://rat.uir.ac.id

204


ISSN :2252-9606

Abstract Post-Implementation of Regional Head Electioncauseof politicalpromisesthat are inconsistent withwhat has beenofferedbycandidates forelectedregional heads frequently. Commitmentsaredeliveredat the time ofelectioncampaignsare inapplicable frequently withits executionafteranelectedregional headsarein office. Indonesia's political dark sidelikethisoftencreatesa sense ofdeep disappointmentto society as awhole. This local democraticpartyis likely tobeceremonial, glamorous, andlavish, should have beenoriented to thequality ofregional headswho will leadourregionin five years ahead, society musthaveskillin determiningtheir choicesso as notto be disaffection. Along witha darkimage oflocalpolitics, the RiauProvinceinthe year 2011will holdlocal electionsin sevendistricts/cities, so the localpeopleshould reallychoosea qualified candidate for headregionsobjectively, so thatthe elected headregionisappropriate and proper forusto callwith the title"Regent or Mayor", andnot justsymbolicallyin the form ofsimplypinning the"eagle in the jengkol mark" intheir pocketsafariclothes. Keywords :Regional Head Election Latar Belakang Pasca pemilihan umum Kepala Daerah (KDH) banyak para pejabat pemerintah daerah yang mengalami“stress” karena nyanyian “mutasi jabatan” mengalun kencang di seluruh pelosok daerah, sedangkan di sisi yang lain tim sukses calon kepala daerah pemenang pemilu KDH bergembira ria dengan nyanyian “politik imbal jasa” dengan beberapa pertanyaan besar dikepalanya, yakni Http://rat.uir.ac.id

205


ISSN :2252-9606

“apa yang akan kita peroleh dengan Kepala daerah yang sudah didukung habis-habisan ?” dan siapa diantara kita yang akan duduk pada jabatan-jabatan yang strategis ? serta siapa orangorang yang akan dibuang dari jabatan-jabatan tersebut ? Gambaran di atas merupakan salah satu sisi gelap dari kehidupan politik lokal (daerah) di Indonesia pasca reformasi saat ini, kondisi ini tentu dapat menimbulkan pemerintahan daerah yang kurang kondusif, janji-janji politik kepada masyarakat selama masa kampanye secara berangsur-angsur mulai terlupa dan dilupakan oleh Kepala Daerah yang baru, karena pada umumnya Kepala Daerah yang baru terpilih akan cenderung melalui fase-fase sebagai berikut : - Tahun Pertama, program perkenalan dengan seluruh masyarakat, dan internal lembaga pemerintah. - Tahun Kedua, menyusun kebijakan dan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan. - Tahun Ketiga, melaksanakan program - Tahun Keempat, mulai pasang kuda-kuda untuk melakukan persiapan menghadapi pemilihan Kepala daerah periode berikutnya, bahkan wakil KDH cenderung mulai ditinggalkan, dan bahkan tidak lagi difungsikan, karena wakil KDH cenderung juga maju sebagai KDH pada suksesi berikutnya, karena di Indonresia hanya 6 % KDH yang maju berpasangan kembali dengan Wakil KDH, sedangkan 93 % memilih “bercerai politik”.(Sadu Wasistiono;2010) - Tahun Kelima, sudah sibuk dengan kegiatan sosialiasi sebagai calon incumbent dengan kedok “kunjungan lapangan, safari ramadhan, pemberian bantuan, dan bentuk-bentuk kampanye terselubung lainnya. Sehingga berakibat kurang dan bahkan cenderung tidak lagi memikirkan program-program pemerintahan daerah secara utuh. Gambaran di atas merupakan lembaran sejarah yang menghiasi budaya politik local saat ini, kedepan kondisi ini, suka Http://rat.uir.ac.id

206


ISSN :2252-9606

atau tidak suka, mau atau tidak mau harus sudah kita tinggalkan untuk mengahadapi masa depan kehidupan masyarakat daerah yang lebih jauh lebih baik, Sadu Wasistiono (2003:120-121) menyatakan bahwa : Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dalam praktek ternyata menimbulkan berbagai masalah baru yang cukup berat bagi kemajuan bangsa. Beberapa diantaranya : - Terjadi politik uang di dalam proses pemilihan kepala daerah, - Mengutamakan aspek dukungan politik (akseptabilitias), seringkali mengabaikan aspek kapabilitas, - Lebih berorientasi ke atas dan mengejar jabatan bukan keahlian, - Kurang legawa menerima kekalahan, sehinga dapat menganggu stabilitas pemerintahan. Kedepan kita hendaknya tidak lagi terjerumus kepada maraknya pesta demokrasi lokal ini yang cenderung bersifat serimonial, glamour, dan hura-hura, tapi harus sudah berorientasi pada kualitas kepala daerah yang akan memimpin daerah kita ini lima tahun ke depan, jangan sampai kita dan masyarakat daerah kecewa dua kali, hanya karena persoalan “apa yang didapat pada saat pemilihan umum kepala daerah”, apakah uang, bingkisan, baju, jaket, rompi, topi, bantuan pembangunan, janji-janji manis, atau sekardus indomie? Seiring dengan gambaran politik local yang kelam tersebut, maka Provinsi Riau dalam tahun 2011 ini akan mengadakan pemilihan kepala daerah di tujuh kabupaten/kota, oleh karena itu masyarakat daerah harus benar-benar memilih calon kepala daerah yang berkualitas secara objektif, sehingga calon kepala daerah tersebut memang pantas dan patut untuk kita panggil dengan sebutan “Bupati atau Walikota”, dan bukan hanya simbolis dalam bentuk sekedar menyematkan “tanda jengkol bergambar burung garuda” disaku baju safari mereka. Apalagi tanda jengkol yang bergambar burung garuda di saku kepala daerah tersebut memiliki makna yang cukup dalam, Http://rat.uir.ac.id

207


ISSN :2252-9606

karena di dalamnya memiliki filosofis, semangat dan tanggungjawab yang besar terhadap masyarakat, pemerintah dan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu sudah saatnya kita semua komponen masyarakat daerah untuk berupaya sesegera mungkin merubah pola pikir dalam pesta demokrasi rakyat daerah tersebut kalau kita menginginkan kehidupan yang lebih pada masa yang akan datang, ataukah kita akan terus terjerumus dalam lembaran sejarah politik lokal yang hitam, kelam dan nista ini ? Pembahasan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah model UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ini, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat daerah untuk memilih Kepala Daerah sebagai pemimpin daerahnya sendiri. Sebagai suatu lembaga pemerintahan maka seorang kepala daerah dalam hal ini Bupati/Walikota pada hakekatnya memiliki dua fungsi dan tanggungjawab sekaligus, yakni sebagai pimpinan organisasi (Kepala pemerintahan daerah) dan pemimpin sosial (sebagai pemimpin masyarakat daerah), sehingga seorang kepala daerah sebagai pemimpin lembaga pemerintahan tidak sama dengan pimpinan organisasi-organisasi lainnya yang hanya sebagai kepala dari organisasi tersebut. Sadu Wasistiono (2003:177) menyatakan bahwa: organisasi pemerintah sebagai sistem sosial juga sudah banyak dikaji oleh para ahli, Pimpinan satuan organisasi pemerintahan yang mengepalai suatu wilayah pemerintahan tertentu seperti kepala daerah, mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan organisasi-organisasi lainnya. Pimpinan pemerintahan tersebut sudah seharusnya memiliki dua bentuk kepemimpinan yaitu kepemimpinan organisasional serta kepemimpinan sosial.


208


ISSN :2252-9606

Sebagai pemimpin organisasi yang dalam hal ini adalah organisasi pemerintah tentu membutuhkan orang-orang atau figure-figur yang memahami betul tentang masalah-masalah pemerintahan, karena masalah utama dalam penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini adalah “bagaimana cara mengerjakannya? seperti yang dinyatakan oleh David Orborne dan Teed Gaebler (1992) bahwa : masalah utama yang dihadapi pemerintah dewasa ini bukan terletak pada “apa yang dikerjakan” melainkan “bagaimana cara mengerjakannya”. Kalau “apa yang akan dikerjakan” pada saat ini secara realita sudah cukup jelas dan nyata, karena sudah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Tahunan, sehingga siapa saja bisa mengerjakannya. Sedangkan bagaimana cara mengerjakannya tentu tidak semua orang bisa mengelolanya, tentu membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan manajemen pemerintahan yang cukup, apalagi mengingat daerahdaerah yang ada di Provinsi Riau ini memiliki Sumber Daya Alam yang berlimpah untuk dikelola dengan maksimal dan sumber daya manusia yang cukup potensial, sehingga daerahdaerah di Provinsi Riau ini tidak lagi menjadi daerah-daerah yang tertinggal atau terkebelakang dibandingkan daerah-daerah lainnya, seperti sering terngiang di telinga kita dengan semboyan “Riau merupakan daerah kaya tapi miskin” Seorang ahli manajemen pemerintahan Peter F. Drucker (1999) menyebutkan bahwa: “Tidak ada negara terkebelakang (Underdeveloped Country) yang ada adalah negara tidak dikelola dengan baik (Undermanaged Country).” Oleh karena itu Indonesia pada dasarnya bukanlah negara terkebelakang seperti yang sering dengar selama ini, akan tetapi negara yang belum dikelola dengan baik. Untuk daerah-daerah di provinsi Riau memang cukup ironis, dengan sumber daya alam yang berlimpah, mestinya daerah-daerah di Riau akan menjadi daerah-daerah yang maju, Http://rat.uir.ac.id

209


ISSN :2252-9606

tapi realitanya masih banyak daerah-daerah di Riau yang masih tertinggal, sehingga yang keliru tentu cara mengerjakan atau mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Oleh karena itu sebagai pimpinan organisasi pemerintahan ke depan sudah saatnya kita untuk mengedepankan intelektual pemimpin sebagai indikator utama dalam menetapkan pilihan, agar sumber daya alam yang dimiliki tersebut dapat di kelola dengan maksimal dan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat daerah, seperti yang dinyatakan Sadu Wasistiono (2003) bahwa: Kemajuan suatu daerah tidak hanya tergantung pada modal uang (Money Capital) saja, melainkan perpaduan dengan Modal intelektual (intellectual Capital) dan Modal Sosial (Social Capital). Secara konsep seorang Kepala Daerah tidak hanya sebagai pimpinan organisasi (pimpinan pemerintah daerah) akan tetapi juga sebagai pimpinan sosial atau pimpinan masyarakat daerah, sehingga dalam bahasa sederhana dapat disebut sebagai orang yang dituakan di daerah yang bersangkutan (bapak dari masyarakat). Dalam kapasitas sebagai pimpinan sosial seorang kepala daerah tentu harus memihak dan bertanggungjawab dengan seluruh masyarakat di daerahnya, seperti masalah keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, bukan memihak kepada kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik yang mengusungnya sebagai calon kepala daerah. Realita menunjukkan bahwa pasca pemilihan umum kepala daerah, mulai tampak hal-hal yang mementingkan pribadi dan kelompok, bahkan partai politiknya, seperti pembelian mobil dinas baru, mutasi pejabat eselon di lingkungan pemerintahannya yang berorientasi pada mengakomodir keinginan tim sukses, program pembangunan yang memihak kepada kepentingan partai politik. Http://rat.uir.ac.id

210


ISSN :2252-9606

Bahkan lebih jauh lagi banyak kebijakan-kebijakan yang diambil dengan pertimbangan emosional melalui pamer kekuatan, menonjolkan individualisme, mengiklankan diri, memasang fotofoto disetiap persimpangan jalan, seperti dinyatakan oleh Kartini Kartono (1982) bahwa ; dalam masyarakat moderen yang banyak menonjolkan individualisme sekarang banyak terdapat orang yang sangat ambisius, bahkan paling ambisius untuk muncul menjadi pemimpin demi interest-interest pribadi. Orang teramat suka menonjolkan dan mengiklkankan diri, yang dengan segala upaya licik ingin menjabat kursi kepemimpinan, biasanya adalah tipe orang yang sakit atau abnormal. Maka dapat dinyatakan, bahwa banyaknya pemimpin abnormal (yang korup, patologis, egoistis, tidak bertanggungjawab, kriminil, sadis, dan lain-lain) itu jelas mencerminkan adanya masyarakat yang sakit. Dengan kata lain, masyarakat sakit akan memprodusir pemimpin-pemimpin yang sakit atau abnormal pula. dan sebaliknya pemimpin-pemimpin yang sakit atau abnormal akan memunculkan masyarakat yang sakit, yang dipenuhi banyak konflik, disorganisasi, dan disfungsi sosial. Pada masa mendatang tentu kita tidak ingin lagi melihat adanya masyarakat dan pemimpin yang sakit atau abnormal, salah satu indikator kuncinya adalah kemampuan kita dalam memilih kepala daerah yang dalam hal ini adalah Bupati dan Walikota yang pada tahun 2011 akan dilaksanakan pada tujuh kabupaten/kota di Provinsi Riau. Dengan kapasitas sebagai pemimpin sosial, seorang kepala daerah membutuhkan kemampuan berkomunikasi dan mengakomodir kepentingan masyarakat dengan rasa tanggungjawab yang besar, untuk itu kepedepan sebagai pemimpin sosial kita membutuhkan Bupati/Walikota yang ; - demokratis dalam mengambil keputusan - mementingkan kepentingan masyarakat - memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan masyarakat (Kompabilitas) Http://rat.uir.ac.id

211


-

ISSN :2252-9606

memiliki track record kemampuan dan perilaku yang baik (Kapabelitas) dapat diterima oleh seluruh kelompok masyarakat (Akseptabilitas) memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap daerahnya dan masyarakatnya. Bersih diri dari bau-bau korupsi (bukan koruptor)

Disamping hal di atas, karena Bupati/Walikota merupakan pemimpin yang berada di wilayah negara Indonesia, maka kita tentu masih ingat dengan falsafah kepemimpinan di Indonesia yakni ; - Hing ngarsa sung tulada (di depan memberikan teladan) - Hing Madya Mangun Karsa (ditengah membangun motivasi) - Tut Wuri Handayani (dibelakang memberikan kekuatan) Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tipe ideal Bupati dan Walikota kedepan adalah; - Sebagai pimpinan organisasi (Kepala Pemerintahan), seorang Bupati/Walikota harus memiliki; pemahaman dan kemampuan dibidang pemerintahan, memiliki kemampuan intelektual yang memadai, dan memiliki kemampuan manajerial yang baik. - Sebagai Pimpinan sosial (pemimpin masyarakat) seorang Bupati/Walikota harus memiliki; kemampuan pengambilan keputusan secara demokratis, mementingkan kepentingan masyarakat, Kapabelitas, Kompabilitas, Aksepbilitas, dan memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap daerah dan masyarakatnya, serta bersih diri dari bau-bau korupsi (bukan koruptor) - Kepemimpinan Bupati/Walikota harus sejalan dengan falsafah kepemimpinan pemerintahan di Indonesia yakni; Http://rat.uir.ac.id

212


ISSN :2252-9606

Hing ngarsa sung tulada, Hing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani. Apabila seorang kepala daerah memiliki dan menjalankan hal-hal di atas, maka baru layak rasanya kita memanggil kepala daerah tersebut dengan istilah Bupati/Walikota, kalau tidak maka kita akan dipimpin oleh pemimpin Abnormal. Selamat memilih saudara-saudaraku! memilih “pemimpin ideal” atau memilih “pemimpin abnormal”. DAFTAR PUSTAKA Drucker Peter, F, Management Chalenged for the 21 Th Century, 1999. Kartono, Kartini, Pemimpin dan Kepemimpinan, Rajawali Pers, Jakarta, 1991. Osborne, D. and Tedd Gaebler, Reinventing Government: How the Entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Reading, MA,; Addison-Wesley, 1992. Rauf, Rahyunir, Pemerintahan Daerah (Lokal), Materi Perkuliahan Pascasarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau, 2010. Wasistiono, Sadu, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan, Fokusmedia, Bandung, 2003. ______________, Pemerintahan Daerah (Lokal), Materi Perkuliahan Pascasarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau, 2010, Pekanbaru. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,


213


ISSN :2252-9606

ANALISIS TINJAUAN PERBANDINGAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DENGANAKUNTANSI KOMERSIAL DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUANTAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN Oleh : La Ode Syarfan M.Si., SE.,Ak Dosen Prodi Ilmu Administrasi Niaga, Fisipol Universitas Islam Riau, Pekanbaru Abstract Every business entity will always be associated with tax issues then an accountant needs to know the concepts, methods, and method of reporting for taxation, so that taxation has a major influence on business decisions that will be undertaken by a business entity. The purpose of this study to investigate how the differences found on the taxation accounting with commercial accounting in preparing the financial statements. From the results of research there are differences in the recognition of costs between commercial calculation with fiscal calculation. In addition, the calculation of earnings developed by the company based on commercial accounting is not always equals as the calculation of Tax Accounting. It’s caused by the transaction revenue and expense recognized in the accounting but not included in the calculation of income tax or vice versa. The existence of the consolidated fiscal adjustment resulted in differences in the presentation of total income for the Http://rat.uir.ac.id

214


ISSN :2252-9606

running year, thus affecting the financial statements of the company's profits for the year. Keywords: Commercial Accounting, Tax Accounting and Financial Statements Latar Belakang Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan terbesar diperoleh dari sektor perpajakan, minyak dan gas bumi serta bantuan luar negeri. Untuk sektor pajak masih tetap mengalami kenaikan dari tahun ketahun, sebaliknya penerimaan Negara dari sektor non migas dan bantuan luar negeri cenderung mengalami penurunan. Penerimaan Negara dari sektor pajak dapat dinaikkan dengan usaha ektensifikasi dan intensifikasi. Ektensifikasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan objek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Dengan banyaknya perusahaan baru yang bermunculan atau yang sudah lama serta instansi pemerintah diharapkan pemasukan dari pajak penghasilan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional nantinya. Dalam peraturan perpajakan seseorang atau badan usaha harus menghitung ,membayar dan melaporkan pajaknya sendiri (self assessment). Artinya adalah penentuan besarnya pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Melalui self assessment secara tidak langsung membawa konsekwensi bahwa wajib pajak harus mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Akuntansi terbagi atas tiga jenis yaitu Akuntansi Manajemen, Akuntansi Perpajakan dan Akuntansi Keuangan yang terbagi menjadi dua jenis (1) Akuntansi Komersial digunakan Http://rat.uir.ac.id

215


ISSN :2252-9606

oleh perusahaan, (2) Akuntansi Nirlaba digunakan oleh pemerintah , rumah sakit, lembaga pendidikan dan organisasi nirlaba lainnya (Lembaga Swadaya Masyarakat, Partai Politik) dan lain sebagainya. Laporan akuntansi yang digunakan untuk suatu badan usaha berbeda dengan tujuan perpajakan. Pada akuntansi perpajakan perbedaan disebabkan oleh perbedaan konseptransaksi keuangan dan kejadian keuangan, metode pengukuan dan cara pelaporan yang ditetapkan dengan undangundang. Pada laporan akuntansi komersial yang ditujukan untuk badan usaha atau organisasi menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Setiap badan usaha akan selalu dihadapkan pada masalah pajak, oleh karena itu seorang akuntan harus mengetahui metode, konsep dan cara pelaporan untuk perpajakan. Pajak mempunyai pengaruh besar terhadap keputusan usaha yang dilakukan suatu badan usaha. Seorang akuntan mempunyai peran penting dalam hal perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan administrasi perpajakan, bagi badan usaha dalam perencanaan pajak digunakan untuk meminimalisir pengaruh pajak bila secara hukum memungkinkan. Fungsi utama akuntansi adalah memberikan informasi keuangan melalui laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang terdiri atas Laporan Rugi laba, Laporan Perubahan Modal, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang berguna memberikan informasi bagi pemakai baik pihak internal maupun ekternal selain juga berguna sebagai alat pengambil keputusan ekonomi dan bisnis. Dalam prakteknya perbedaan dalam menggunakan system dan metode menyebabkan perbedaan besarnya biaya yang diakui dan besarnya laba yang diperoleh antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan dalam menyusun laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan analisis dengan judul “Analisis Perbandingan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Perpajakan Dalam Http://rat.uir.ac.id

216


ISSN :2252-9606

Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan “

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Perbandingan Perhitungan Antara Akuntansi Komersial Dengan Akuntansi Perpajakan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan perhitungan antara Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Perpajakan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah perbedaan yang terdapat pada Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Perpajakan dalam penyajian laporan keuangan. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah bagi perusahaan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan dan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak (WP) Studi Kepustakaan Menurut Frederick (2000; 7) Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi ekonomi agar memungkinkan untuk membuat pertimbangan keputusan-keputusan yaitu informasi kuantitatif mengenai Http://rat.uir.ac.id

217


ISSN :2252-9606

kesatuan ekonomi untuk membantu pengambilan keputusan yang diarahkan pada alokasi sumber daya ekonomi. Secara umum akuntansi adalah menghitung atau mempertanggungjawabkn. Menurut Yadiati dan Wahyudi (2008;8) kelompok yang berkepentingan terhadap akuntansi ada dua kelompok utama yaitu: 1. Pemakai Internal yaitu pihak yang melakukan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actualling), dan pengendalian (controlling) organisasi seperti manajer pemasaran, kepala bagian produksi dan direktur keuangan. 2. Pemakai Eksternal yaitu pihak yang berkepentingan dengan suatu usaha atau perusahaan misalnya investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Akuntansi sebagai suatu system informasi mengenai ekonomi dan keuangan dari sudut unit dalam proses pengukuran aktiva, pasiva dan laba rugi harus dapat menyajikan data ekonomi yang tepat dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) agar laporan keuangan tersebut dapat dijamin keandalan datanya. Selanjutnya pengertian akuntansi menurut Harahap (2001;2) adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, utang, dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau pada periode tertentu. Pendapat Indra Bastian (2006;43) akuntansi adalah mekanisme peringkasan, pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu pada suatu entitas. Selanjutnya pengertian Pajak secara umum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh rakyat kepada Negara yang penggunaannya untuk kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.Menurut Prof.DR.H.Rochmat Soemitro SH bahwa pajak adalah iuran Http://rat.uir.ac.id

218


ISSN :2252-9606

rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Markus dan Yujana pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang sebagian wajib diberikan oleh rakyat kepada Negara tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan Negara dan sisanya jika ada digunakan untuk pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Menurut Prof. Dr. P.J. Andriani dalam buku karangan Agoes dan Trisnawati definisi pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan )yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dngan tidak mendapat presatsi kembali yang langsung apat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari perspektif hukum pengetian pajak menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undangundang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara,Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hokum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun sebagai pembayar pajak. Pajak menurut pasal 1 UU No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga undang-undang no. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan tentang ketentuan umum dan tata cara pepajakan adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang dengan tidak mendapat timbale balik secara langsung dan Http://rat.uir.ac.id

219


ISSN :2252-9606

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh rakyat kepada Negara. Dilihat dari sudut bernegara pajak merupakan sumber pendapatan yang berasal dari rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat yaitu untuk membiayai pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah. PengertianAkuntansi Perpajakan dan Akuntansi Komersial Akuntansi Perpajakan dan Akuntansi Komersial Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Siklus akuntansi pajak adalah siklus akuntansi keuangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang dan aturan perpajakan yang berlaku. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan (Muljono, 2006 : 5) Akuntansi Komersial adalah proses pencatatan yang dimulai dari bukti transaksi sampai pada pelaporan keuangan yang dilakukan setiap badan usaha setiap bulan atau setiap tahun dalam laporan keuangan bulanan atau tahunan. Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang dibuat oleh badan usaha sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinanan perusahaan atau pengelola perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak yang berkepentinan terhadap perusahaan yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), Pemerintah (instansi pajak), kreditor (Bank dan lembaga keuangan lainnya) maupun pihak yang berkepentingan lainnya (Raharjo : 2007,53). Isi laporan keuangan Http://rat.uir.ac.id

220


ISSN :2252-9606

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Laporan Rugi Laba, Laporan Perubahan Modal, Neraca, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuan Laporan Keuangan adalah memberikan informasi kepada para pemakai baik pihak intern maupun ektern. Dalam Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) nomor I dalam buku Kiesso (2002 : 6) menyatakan bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Yang berguna bagi investor dan kreditur saat ini dan pemakai lainnya. 2. Membantu investor dan kreditur lainnya saat ini atau potensial dan para pemakai lainnya dalam menilai jumlah penerimaan, waktu dan ketidakpastian penerimaan kas prospektif dari deviden atau bunga dari hasil penjualan penebusan atau jatuh tempo dari sekuritas atau pinjaman. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan laporan posisi keuagan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum, sedangkan tujuan khusus laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, dan kewajiban serta informasi lainnya yang relevan. Untuk dapat mencapai tujuannya ada dua asumsi dasar yang harus diterapkan dalam menyusun laporan keuangan dasar akrual dan kelangsungan usaha. Dasar akrual artinya pengaruh transaksi dari peristiwa lain diaukui pada saat kejadian bukan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan kelangsungan usaha adalah perusahaan akan terus melanjutkan usahanya dimasa depan dan tidak bermaksud melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (IAI 2007;1.6).


221


ISSN :2252-9606

Kemudian tujuan laporan keuangan menurut perpajakan UU No.6 tahun 1983 perubahan terakhir tahun UU No. 28 tahun 2007 tercantum dalam pasal I (25) tentang ketentuan dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan pernyataan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir. Syarat pembukuan menurut ketentuan perpajakan adalah pembukuan yang dapat menyajikan keterangan sehingga cukup untuk penghitungan jumlah pajak terutang. Tujuan diselenggarakan pembukuan dan pencatatan adalah untuk mempermudah Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP), Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), Untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Berkenaan dengan pajak penghasilan pemerintah telah mengeluarkan undang-undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan dalam pasal I mendefinisikan pajak penghasilan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2000 yang menjadi subyek pajak adalah Orang Pribadi, Warisan yang belum dibagi, Badan dan Bentuk Usaha Tetap. Sedangkan yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh waib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat Http://rat.uir.ac.id

222


ISSN :2252-9606

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Perbedaan Perhitungan Laba Rugi menurut SAK No 46 dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000 antara lain (1) Didalam undang-undang pajak penghasilan saat pengukuran penghasilan dan biaya tidak selalu sama dengan saat pengukuran penghasilan dan biaya didalam akuntansi,(2)Dalam undang-undang pajak penghasilan pencatatan besarnya penghasilan dan biaya harus berdasarkan harga pasar yang wajar. Perbedaan antara prinsip akuntansi dan prinsip pajak dalam laporan keuangan dikelompokkan kedalam dua kelompok yaitu perbedaan tetap dan perbedaan waktu. Perbedaan tetap adalah perbedaan yang disebabkan adanya pengakuan beban dan pendapatan antara laporan komersial dan fiscal. Pendapatan dan beban diakui pada SPT namun tidak diakui pada laporan keuangan atau sebaliknya. Metode Penelitian Lokasi Penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru. Jenis dan SumberData Data primer, yaitu cara penyusunan laporan keuangan, penerapan ketentuan akuntansi pajak yang digunakan oleh perusahaan sedangkan Data sekunder, seperti Laporan Rugi laba dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Analisis Data, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu proses pengumpulan data yang tersedia pada instansi yang bersangkutan, Wawancara yaitu dengan melakukan Tanya jawab pada bagian administrasi kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru, dan studi kepustakaan yaitu Http://rat.uir.ac.id

223


ISSN :2252-9606

pengumpulan data dari berbagai referensi yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan menghubungkan antara penerapan akuntansi pajak di perusahaan dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Hasil dan Pembahasan Dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai dasar dalam menyajikan laporan keuangannya. Setelah perusahaan membuat laporan keuangan dan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara melaporkan laporan keuangan yang sudah diisi ke kantor pelayanan pajak. Kantor pelayanan pajak menerima dan meneliti berkas SPT dari perusahaan tersebut. Bila ada koreksi maka kantor pelayanan pajak akan mengirimkan surat pemberitahuan pembetulan SPT. Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh Surat Pemberitahuan Tahunan PT. Envi Reksatama Engineering Pekanbaru sebagai bahan untuk diteliti. Dari laporan perhitungan Rugi Laba PT. Envi Reksatama Engineering Pekanbaru tahun 2007 ditemukan laba sebesar Rp. 308.618.882 laba tersebut adalah laba sebelum dikurangi pajak penghasilan sebesar Rp.75.085.400. Laporan perhiungan rugi laba perusahaan antara lain pendapatan sebesar Rp 1.505.175.000, beban sebesar Rp 1.196.556.118, Pendapatan LuarUsaha sebesar Rp 1.317.020. Oleh peruahaan pendapatan diluar usaha tidak dimasukan kedalam penghasilan kena pajak dalam penghitungan pajak penghasilan. Sedangkan dalam akuntansi komersial pendapatan dan beban lain-lain harus disajikan dalam laporan Rugi Laba dalam rekening pendapatan dan beban lainlain. Dari hasil perhitungan laporan komersal PT. Envi Reksatama Engineering Pekanbaru didapat jumlah pajak terutang sebesar Rp 75.085.400 dengan rincian sebagai berikut : a. Pendapatan Usaha Rp. 1.505.175.000,Http://rat.uir.ac.id

224


ISSN :2252-9606

b. Biaya-Biaya Usaha

(Rp. 1.196.556.118,-) c. Laba Usaha Sebelum PajakRp. 306.618.882,d. Laba Usaha sebelum Pajak yang diperoleh PT. Envi Reksatama Engineering Pekanbaru sebesar Rp.308.618.882,maka perhitungan menurut perusahaan (komersial) atas pajak penghasilan badan yang berjalan adalah sebagai berikut : e. Laba Usaha Sebelum Pajak Rp. 306.618.882,f. PPh Terutang : 10 % x Rp 50.000.000,= Rp. 5.000.000,15 % x Rp 50.000.000,= Rp. 7.500.000,30 % x Rp.208.618.000,= Rp. 62.585.400 g. Jumlah PPh Terutang = Rp. 75.085.400 Dari perhitungan di atas maka dapat diketahui besarnya pajak terutang menurut perhitungan laporan komersial adalah sebesar Rp. 75.085.400,Perhitungan Perpajakan

Laba

Rugi

Menurut

Undang-Undang

Perhitungan laba rugi berdaarkan akuntansi disebut laba akuntansi (laba komersial) sedangkan perhitungan laba menurut perpajakan disebut laba fiscal. Dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan PT. Envi Reksatama Enginnering menggunakan laba akuntansi (komersial) sebagai dasar menghitung besarnya pajak penghasilan terlihat bahwa perusahaan mengakui seluruh biaya-biaya yang terjadi selama satu periode akuntansi sebagai pengurang dari penghasilan bruto perusahaan. Sedangkan menurut undang-undang perpajakan ada beberapa biaya yang tidak diperkenankan dan tidak diakui sebagai pengurang dari penghasilan bruto yang seharusnya dilakukan rekonsiliasi fiscal sehingga menambah atau mengurangi penghasilan perusahaan.


225


ISSN :2252-9606

Dari hasil analisis terdapat perbedaan pengakuan biaya antara perhitungan secara komersial dengan perhitungan fiscal. Adapun perbedaan tersebut dikategorikan sebagai perbedaan tetap antara lain adalah biaya entertainment sebesar Rp 68.249.100, biaya sumbangan sebesar Rp 2.915.000, biaya administrasi bank sebesar Rp 1.142.302 dan biaya administrasi pajak sebesar Rp.537.178. Selanjutnya penulis menjelaskan perhitungan koreksi fiscal sebagai berikut: a. Laba Menurut Akuntansi Komersial Rp.308.618.882 b. Ditambah Koreksi Fiscal Positif : - Biaya entertainment Rp.68.249.100 - Biaya sumbangan Rp. 2.915.000 - Biaya administrsi bank Rp. 1.142.302 - Biaya adminstrasi pajak Rp. 537.178 Total Koreksi Fiscal Positif (Rp. 72.843.580) Rp.381.462.462 c. Dikurangi Koreksi Fiscal Negatif : - Laba kena pajak fiscal Rp.381.462.462 - 10% x Rp. 50.000.000 Rp. 5.000.000 - 15%x Rp. 50.000.000 Rp. 7.500.000 - 30%x Rp. 281.462.000 Rp.84.438.739 + d.Taksiran Pajak Menurut Fiscal Rp.96.938.739 Penyajian Laba Rugi Periode Berjalan Dalam Neraca Sebelum adanya koreksi fiscal laba usaha sebelum pajak sebesar Rp.308.618.882 yang seharusnya disajikan perusahaan dalam neraca. Tetapi dalam neraca perusahaan menyajikan jumlah laba usaha setelah pajak sebesar Rp.234.850.502 dengan rincian sebagai berikut : a. Laba Usaha Sebelum Pajak Rp. 308.618.882 b. PPh Terutang (Rp. 75.085.400) c. Laba Usaha Setelah Pajak Rp. 233.533.482 d. Pendapatan Jasa Giro Rp. 1.317.020 e. Laba Bersih Tahun Berjalan Rp. 234.850.502 Http://rat.uir.ac.id

226


ISSN :2252-9606

Setelah dilakukan koreksi fiscal maka terdapat peningkatan antara laba menurut akuntansi dengan laba menurut pajak (fiscal) dari Rp. 308.618.882 menjadi Rp 383.144.337 . Peningkatan laba ini akan menambah jumlah pajak penghasilan sebesar Rp 22.357.901. Sehingga laba usaha setelah pajak berubah menjadi Rp.284.523.723 dengan rincian sebagai berikut : a. Laba usaha sebelum pajak Rp. 383.144.337 b. PPh Terutang (Rp. 96.938.739) c. Laba Usaha Setelah Pajak Rp. 284.523.723 Berdasarkan pembahasan tersebut maka perusahaan seharusnya menyajikan jumlah laba rugi tahun bejalan sebesar Rp 284.523.723 dalam neraca agar para pemakai laporan keuangan mengetahui dengan jelas laba yang diperoleh perusahaan pada tahun tersebut. Jika perlu diberikan catatan terhadap Laba Rugi tahun berjalan setalah pajak termasuk pendapatan neto dari usaha Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp. 1.317.020. Dari hasil penelitian terdapat perbedaan perhitungan antara akuntansi komersial dengan akuntansi perpajakan. Kesimpulan 1. Adanya perbedaan pedoman antara Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Perpajakan adalah Akuntansi Komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Akuntansi Perpajakan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. 2. Perhitungan laba yang disusun oleh perusahaan berdasarkan Akuntansi komersial tidak selalu sama dengan perhitungan Akuntansi Perpajakan. Hal ini disebabkan karena adanya transaksi penghasilan dan biaya yang diakui dalam akuntansi tetapi tidak dimasukan dalam perhitungan pajak penghasilan atau sebaliknya. Http://rat.uir.ac.id

227


ISSN :2252-9606

3. Adanya penyesuaian laporan fiscal mengakibatkan perbedaan dalam penyajian jumlah laba rugi tahun berjalan , sehingga mempengaruhi laporan keuangan dalam bagian perolehan laba perusahaan pada tahun tersebut. Saran 1. Bagian Accounting PT. Envi Reksatama Engineering Pekanbaru seharusnya mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang akuntansi perpajakan dalam membuat laporan keuangan untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. 2. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak ada lima komponen yang perlu diperhatikan yaitu (1) Penghasilan yang menjadi objek, (2)Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, (3) Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final,(4) Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, (5) Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto DAFTAR PUSTAKA Andi, 2004, Sistem Informsi Akuntansi, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Pendidikan , Penerbit Erlangga, Jakarta BPKP, Pelatihan Dasar Akuntansi On Line, www,bpkp.go.id/unit / sakd/mdlplthndda.pdf Donal, Kieso E., Weygant, Jerry J., Warfield, Terry D.,2002, Akuntansi Intermediate, Edisi 10 Jilid Satu, Alih Bahasa, Emil Salim, Editor Yati Sumiharti, Erlangga Jakarta Http://rat.uir.ac.id

228


ISSN :2252-9606

Harahap, Sofyan., 2004, Analisis Kinerja atas Laporan Keuangan, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta Harahap, Sofyan., 2004, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Penerbit PT. Grafindo Perkasa, Jakarta -------------------------., 2007, Teori Akuntansi, Edisi Revisi 9, Penerbit PT. Grafindo Perkasa, Jakarta Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta Info sekitar Akuntansi Online, Pengertian Pajak, http:// www.seputar akuntansi. Info 2009/2010/pengertian pajak.html Kepuusan Mentei Keuangan Nomor 446/KMK.04/2000 Tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai dan Penggantian atau Seluruh Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 Tentang Pemotongan Pajak Pnghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Mardiasmo, 2008, Perpajakan, Edisi Refisi 2008, Penerbit Andi Offset Jakarta Markus, Muda dan Yujana, Lalu Hendri., 2002, Petujik Umum Perpajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UndangUndang Terbaru, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Muljono, Joko., 2006, Akuntansi Pajak, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta


229


ISSN :2252-9606

Purba, Marisi P dan Andreas, 2005, Akuntansi Pajak Penghasilan, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta Suandy Erly,2008, Perencaaan Pajak, Edisi 4, Penerbit Salemba empat , Jakarta Sukrisno, Agoes., dan Trisnawati, Estralita., 2007, Akuntansi Perpajakan Perbit Salemba Empat Jakarta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Undang – Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

PENGARUH BERMAIN TERHADAP PERKEMBANGAN KECERDASAN ANAK PADA USIA DINI (Kajian dari sejumlah buku Pendidikan Anak Usia Dini) Oleh: R.A.Anggraeni Notosrijoedono, M.Si., Dra Dosen Tetap Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP-Universitas Indonesia Jakarta Abstract Http://rat.uir.ac.id

230


ISSN :2252-9606

The role of play towards intelligence development of young children (0-6 years) is very big. By reason through playing, it can be seen what intelligence young children have. There are verbal-linguistic intelligence mathematical-logical intelligence, visual-spatial intelligence, bodily-kinesthetic intelligence, musical intelligence, interpersonal lintelligence, intrapersonal intelligence and naturalis intelligence and spiritual intelligence. From these nine intelligences, it is not every child majors in each of them. However it can be observed, what intelligence had by every child while the child plays either plays either indoor or outdoor. Play is an activity conducted by children based on enjoy and without considering the final result. The activity of play is an activity conducted by children’s willingness without any force from anyone. However by playing, it helps in growth and development of children in future. Play gives contribution towards the cognitive, physical, emotional and social development of children. In addition through playing, the children will gain knowledge and experience which help their development to prepare themselves in their next life steps. During the children play, for example they are interesting to playing object of lego, music, nature, et cetera, just give it to them. From various plays they like, it can be directed for their future, whether they will be expert in mathematic, music, natural lover, Social Worker, et cetera. Thus, in children self they will have more than one tendency and it will influence their life, for example becomes a physician however has hobby to sing, becomes an engineering however has hobby to hiking a mount, becomes Social Worker how ever has hobby to farming, conducting whole-world traveling, et cetera. Keywords: Play, Young Children (0-6 years), 9 aspects of intelligence. PENDAHULUAN Http://rat.uir.ac.id

231


ISSN :2252-9606

Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan atas dasar suatu kesenangan dan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan dari manapun. Bagi anak-anak, bermain adalah aktivitas yang dilakukan karena ingin, bukan karena harus memenuhi tujuan atau keinginan orang lain. Anak juga memandang bermain sebagai kegiatan yang tidak memiliki target. Mereka dapat saja meninggalkan kegiatan bermain kapan pun mereka mau. Dengan demikian, bermain sangat penting bagi anak karena membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak pada usia dini mempunyai energi yang berlebih dan mendorong anak untuk melakukan aktivitas sehingga mereka terbebas dari perasaan tertekan. Demikian pula dalam bermain anak belajar merespon dan belajar peran-peran tertentu dalam kehidupan, seperti: peran dokter, tentara, pedagang, petugas kebersihan, penyanyi, pembaca sajak, kolektor perangko dan bekerjasama dengan kelompok. Bermain bagi anak usia dini memberikan kontribusi tunggal pada semua as pek perkembangan anak. Hal ini dibuktikan oleh tokoh-tokoh p e n d i d i k a n s e p e r t i Millen, Frobel, Montessori dan Hill,mereka mengembangkan semua komponen aktivitas anak melalui bermain. Selanjutnya Deborah Burnett Strotherberpendapat bahwa bermain sebagai alat transformasi, pemandu pengalaman dan pemahaman. B a gi s e m u a a n a k bermain adalah jalan untuk asimilasi pengetahuan dan pemahaman terhadap dunia serta bermain merupakan kebutuhan esensial bagi anak, juga bermain adalah sebuah aktivitas bawaan yang krusial untuk pertumbuhan. Bermain tidak hanya memberikan kontribusi p e n g e m b a n g a n k o g n i t i f tetapi merupakan mata rantai yang penting dalam mendorong pertumbuhan dan p e r k e m b a n g a n di semua aspek. Bermain bagi anak adalah pemilihan w a h a n a d a n i n d i k a t o r p e r t u m b u h a n m e n t a l m e r e k a . B e r m a i n memungkinkan anak-anak Http://rat.uir.ac.id

232


ISSN :2252-9606

melalui proses perkembangan secara urut. Dimulai dari perkembangan sensorimotor pada usia bayi, praoperasional untuk usia p r a s e k o l a h , p e m i k i r a n o p e r a s i o n a l k o n k r i t untuk Sekolah Dasar. Itu semua termasuk pengembangan kognitif sehingga bermain m e m i l i k i fun gs i p e nt i n g d al am p en ge m ba n gan fi s i k , em o s i d a n s o s i al . Ol eh ka r en a itu inisiatif anak, keterlibatan anak dan dorongan pendidik dalam bermain adalah komponen yang penting. Sedangkan Isaacsahli pendidikan dan seorang psikoanalisis dari Inggris ya n g di kut i p ol eh R udol ph ditulis dal am bukun ya Ki n der gard en and E arl y Schooling yang membandingkan dengan dunia binatang memberikan pernyataan t ent ang b erm ai n m e rupakan k ecend erun gan bi ol o gi s unt uk m em aham i be r m ai n ad al ah p e rs i ap an k ehi du pa n di m as a de w as a d an pelajaran bagi anak- anaknya. Leacock, seorang antropolog mendiskripsikan bagaimana anak-anak Afrika S e l a t a n m e n u a n g k a n a i r d a n m e n g e m b a l i k a n n ya k e d a l a m 4 c a n g k i r . L a menyatakan dalam "Nujfield Math Project". Dari point pandangan konsep m a t e m a t i k a b e r m a i n a i r a d a l a h p e n t i n g , d i m a n a a l a m m e m b e r i k a n p e n ga l a m a n d a s a r ya n g a k a n m e m b e r i k a n p e n ge r t i a n t e n t a n g volume dan kapasitas. Anak -anak akan memiliki p e m a h a m a n u k u r a n 3 d i m e n s i d a n akan menemukan hubungan dengan wadah tersebut. Selanjutnya Piagetmenulis bahwa bermain adalah bentuk -bentuk fakta yang sangat kuat u n t u k a k t i v i t a s ya n g m e m b a n t u p e r k e m b a n g a n k e h i d u p a n s o s i a l d a n aktivitas membangun anak. Sementara itu Brow mendefinisikan bermain dengan membanding pendapat para ahti. Menurut Brow bermain adalah suatu cara pengembangan mental yang signifikan dan fenomenal. Permainan merupakan hubungan antara ketentuan dan konsekuensinya. Bermain merupakan suatu bentuk k e g i a t a n Http://rat.uir.ac.id

233


ISSN :2252-9606

ya n g r i n g a n t e t a p i s a n ga t m e m p e n ga r u h i s i f a t p e r k e m b a n ga n s e c a r a k o m p l e k s yang berproses secara bertahap terutama pada m as a a wa l p e rk em ba n gan a n ak. S ep e rt i di t ul i s ol e h C a t h e ri n e C al dw el B r o w d a l a m b u k u n ya P l a y In t e r a c t i o n - T h e R o l e o f T o ys a n d P a r e n t a l Invol vem ent i n Chil drens Developm ent . Bermain merupakan kegiatan pokok anak usia dini dan dengan bermain anak akan memperol eh pengetahuan dan pengal aman ya ng m embantu perkembangannya untuk menyiapkan diri dalam tahap kehidupan selanjutnya. Pentingnya kegiatan bermain bagi pengembangan kemampuan anak sudah disadari oleh para ahli filsafat seperti Plato maupun Aristoteles.Aristotelesberpendapat bahwa anak-anak perlu didorong untuk bermain dengan apa yang akan mereka tekuni dimasa dewasa. Frobel lebih menekankan bermain dalam belajar karena disadari bahwa kegiatan bermain maupun mainan yang dinikmati anak dapat digunakan untuk menarik perhatian serta mengembangkan pengetahuan anak usia dini. Bermain merupakan sesuatu yang sangat penting sepanjang manusia hidup dalam setiap kebudayaan yang ada di dunia, seperti: di Indonesia ada permainan tepuk tangan “ameame”, bermain “layang-layang”, bermain “tak umpet”, bermain “cangklong” dan anak-anak di Indian Timur bermain lompatlompat yang disertai nyanyian dan orang dewasa di Indian Timur bermain sepak bola. Bermain bola banyak dilakukan oleh anakanak dan orang dewasa, hampir di setiap negara oleh anak-anak dan orang dewasa. Bahkan sekarang ada sepak bola yang dilakukan oleh wanita dan tidak hanya dilakukan oleh pria. Pada perayaan 17 Agustusan di beberapa kota di Indonesia mengadakan permainan sepak bola dengan memakai pakaian daster untuk pria yang bermain. Jadi terlihat lucu dan membuat orang tertawa, karena pria berkumis memakai daster dan berlarilari menendang bola. Melihat permainan seperti itu, baik anakHttp://rat.uir.ac.id

234


ISSN :2252-9606

anak maupun orang dewasa akan senang dan bergembira. Dengan demikian, bermain dapat membuat gembira semua umur. Dalam kegiatan bermain, orang tua dan anak-anak tidak hanya menikmati permainan mereka sendiri, tetapi juga terpesona oleh permainan orang lain. Kegiatan bermain pada usia dini merupakan cikal bakal yang sangat penting bagi perkembangan anak dalam seluruh rentang kehidupannya. Bermain merupakan sesuatu yang sangat penting yang dapat dilakukan a n ak. Da l a m ko nt eks ini, be rm ai n t i d ak ha n ya m en ga n dun g es en s i membuat anak menjadi gembira, tetapi merupakan sarana atau cara anak untuk belajar tentang tubuhnya, lingkungan, ide-ide, kejadian, orang atau obyek-obyek di sekelilingnya. Bermain dapat pula membangun kecerdasan anak melalui verbal/linguistik, logika- matematika, visual-spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, eksistensialis dan moral. Ada beberapa hal yang dipelajari anak ketika mereka bermain, yaitu: - A n a k m e n g e m b a n gk a n k e t e r a m p i l a n m o t o r i k k a s a r n ya dengan menjangkau, menggenggam, merangkak, berl ari , m em anj at , melompat dan belajar keseimbangan. - Melatih koordinasi mata dan tangan ketika anak menggunakan obyek tertentu dalam b e r m a i n . - M e n g e m b a n g k a n kem am pu an be rb a ha s a l ew at kom u ni ka s i ya n g dilakukan anak seiring dengan pertambahan tingkat kematangannya, m ul ai m en ge l u a rk an b un yi -b un yi vo ka l , m e n go c eh , hi n gga p a da kemampuan bercerita, menceritakan hal-hal lucu dan mengkomunikasikan pikiran juga perasaannya. - Selain itu, bermain juga dapat mengembangkan keterampilan sosial anak lewat kontak sosial dan melalui kontak sosial dalam sebuah permainan, anak bel ajar u n t u k kooperatif, menunggu giliran dan mengikuti aturan permainan. Http://rat.uir.ac.id

235


-

-

ISSN :2252-9606

Keterampilan kognitif anak juga meningkat, di sini anak melakukan problem solving, mengemukakan ide, dan lain-lain. Hal ini mulai dilakukan ketika anak masih bayi, dimana anak menemukan sesuatu dari aksinya yang menyebabkan sebuah reaksi. Misal: menekan mainan lalu mainan tersebut mengeluarkan bunyi. Perkembangan emosi anak turut terbantu lewat pengalaman positif saat b e r m a i n (misal anak merasa sukses, atau m ampu melakukan s es uatu). Berbagi pengal am an pos iti f m engenai s uat u perm ai nan dapat memperkuat ikatan antara orang dewasa dengan anak.

Intinya, anak belajar banyak hal melalui bermain. Di sini, perkembangan keterampilan anak bukan alasan yang utama untuk dilakukannya aktivitas bermain. Anak melakukan permainan dan keinginan untuk bermain harus ti m bul at as kei ngi nann ya . Ol eh karen a i t u, kei ngi nan unt uk m em ul ai bermain atau m e n g a k h i r i n ya h a r u s b e r a w a l d a r i d i r i a n a k . D e n g a n bermain, anak menjadi gembira, sehat, dan aktivitas ini sangat potensial untuk memberikan kesenangan serta pembelajaran ketika orang dewasa ikut berpartisipasi di dalamnya. Meskipun seluruh teknologi kini tersedia..untuk kita, akan tetapi semua itu bukan merupakan alat permainan yang menarik, memotivasi, menantang, menghibur, dan mencintai sebagaimana perhatian yang diberikan orang dewasa. Intinya, partisipasi orang dewasa dalam aktivitas bermain anak akan memperkaya pengalaman, baik bagi anak maupun orang dewasa itu sendiri. Bermain dapat mengekspresikan dan mengembangkan kemampuan dan berminat dalam hal:  Interaksi sosial yang kompleks. Http://rat.uir.ac.id

236

Jurnal RAT (Vol.1.No.2. Desember 2012)   

ISSN :2252-9606

Merepresentasikan simbol. Menemukan dan menciptakan sesuatu. Keterampilan yang menyeluruh dalam memanipulasi, mengeksplorasi, dan mengontrol lingkungan.

P enekanann ya di s i ni adal ah, akt i vi t as b erm ai n m enj adi kunci dal am m e m b a n t u m e m b e n t u k d a n m e n g g u n a k a n b e r b a g a i kecenderungantersebut di atas sebagai sumber yang alami dan sebagai dorongan dalam belajar serta bentuk ekspresi kognitif atau kemampuan berpikir. Dalam rangka aktivitas bermain di masa usia dini, Sara Smilansky m el akuk an penel i t i an m engenai peran be rm ai n ba gi anak kai t ann ya dengan belajar dan memfokuskan penelitiannya pada bagaimana anak belajar melaui bermain dan hubungan antara bermain dengan keberhasilan akademis anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, Smilansky membedakan 7 jenis bermain, yaitu: 1) Bermain Fungsional.Bermain dengan memanfaatkan anggota tubuh seperti: berlari dan melompat. 2) Bermain Konstruktif. Menggunakan objek, seperti: lego, atau media lain. 3) Bermain Drama. Memainkan peran yang fokus pada interaksi, ekspresi dan penggunaan media pendukung untuk menyampaikan pesan. 4) Permainan dengan Aturan.Bermain dengan bertanya dan mengembangkan aturan yang ada. 5) Bermain Sendiri.Bermain tidak ditemani oleh siapa-siapa. 6) Bermain Paralel.Bermain dengan mainan bersama teman namun tidak ada interaksi. 7) Bermain Grup.Bermain bersama teman dengan berbagi dan interaksi. Bermain pada waktu anak pada tahap usia dini merupakan tahap-tahap yang menyenangkan karena pada usia 0 – 6 tahun tidak akan berulang kembali, sehingga perlu diberikan permainan Http://rat.uir.ac.id

237


ISSN :2252-9606

yang dapat membantu perkembangan kepribadiannya menuju tahap selanjutnya. Dari beberapa defini si diatas dapat disim pulkan bahwa berm ain merupakan sarana bagi anak untuk memperoleh pengalaman dan pemahaman tentang dunia yang diperlukan untuk kehidupan di masa dewasa, bermain juga merupakan sarana untuk mengembangkan kemampuan kognitif, emosi dan sosial anak. Oleh karena itu bermain memegang peranan penting dalam tumbuh kembang anak. Demikian pula, pengaruh bermain terhadap perkembangan kecerdasan anak pada usia dini sangat besar sekali. Karena anak usia dini (0 – 6 tahun) mempunyai sembilan aspek kecerdasan jamak seperti dikemukakan oleh Howard Gardner yang dikembangkan dalam program kegiatan bermain anak usia dini, yaitu: 1. Verbal-Linguistic Intelligence. Kecerdasan verbal-bahasa adalah kecerdasan dalam mengolah kata, atau kemampuan menggunakan kata secara efektif baik secara lisan maupun tertulis. Juga mampu mengekspresikan pikiran secara verbal, mudah mengingat nama atau sesuatu, dan mampu menulis dengan baik. Oleh karena itu, mereka yang cerdas di bidang ini biasanya banyak mengajukan pertanyaan dan senang berdiskusi. 2. Mathematical-Logical Intelligence Kecerdasan logika-matematika adalah kecerdasan dalam hal angka dan logika. kecerdasan ini melibatkan keterampilan mengolah dan mempelajari angka, mengelompokkan, membuat hipotesis, berpikir dan atau kemahiran menggunakan logika atau akal sehat. Mereka yang cerdas di bidang ini adalah ilmuwan, filsuf, ahli matematika, dan pemogram komputer. Http://rat.uir.ac.id

238


ISSN :2252-9606

3. Visual-Spatial Intelligence Kecerdasan gambar-spasial merupakan kemampuan untuk memvisualisasikan gambar di dalam pikiran seseorang, atau untuk anak dimana dia berpikir dalam bentuk visualisasi dan gambar untuk memecahkan sesuatu masalah atau menemukan jawaban. Kemampuan ini tercermin dari kegemaran menggambar, menyenangi warna, garis, kemampuan membangun balok, dan memberikan arah ke suatu lokasi berada. Para arsitek, pelukis, ahli desain interior, dan pilot mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam bidang ini. 4. Bodily-Kinesthetic Intelligence Kecerdasan kinestetik-fisik adalah suatu kecerdasan dimana saat menggunakannya seseorang mampu atau terampil menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan gerakan seperti, berlari, menari, membangun sesuatu, melakukan kegiatan seni dan hasta karya. Ciri orang yang memiliki kecerdasan ini adalah cepat mempelajari dan menguasai kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik, baik motorik kasar maupun halus. Mereka yang cerdas dalam bidang ini biasanya mampu menggunakan anggota tubuhnya dalam pekerjaan, pemecahan masalah, keterampilan tangan, jari, atau lengan, dalam memproduksi sesuatu, seperti yang dimiliki oleh para atlit, pemain film, atau drama, penari, penyulam, dan sebagainya. 5. Musical Intelligence Kecerdasan musikal yaitu kemampuan mengenal bentukbentuk musikal dengan cara mempersepsi (penikmat musik), membedakan (kritikus musik), mengubah (komposer), mengekspresikan (penyanyi). Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada irama, pola titik nada pada melodi, dan warna nada atau warna suara suatu lagu. Orang yang cerdas di bidang ini sangat sensitif terhadap bermacam-macam bunyi, dan cepat mempelajari berbagai jenis musik, lagu, dan alat-alat musik. 6. Interpersonal Intelligence Http://rat.uir.ac.id

239


ISSN :2252-9606

Kecerdasan interpersonal adalah berpikir lewat berkomunikasi dan berinteraksi bergaul dengan orang lain, senang mencari teman, senang terlibat dalam kerja kelompok yang melibatkan diskusi kelompok. Mereka yang cerdas dalam bidang ini biasanya mampu membaca perasaan orang lain melalui nada bicara seseorang, gerak tubuh, dan ekspresi wajah. Biasanya mereka juga mudah menyelesaikan konflik dengan orang lain. Para pendidik, pramuniaga, pemuka agama, pemimpin politik, penyuluh adalah mereka yang memiliki kecerdasan intrapersonal atau mengenal diri sendiri. 7. Intrapersonal Intelligence Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan seseorang untuk berpikir secara Reflektif, yaitu mengacu pada kesadaran reflektif mengenai perasaan dan prosespemikiran diri sendiri. Ciri orang yang memiliki kecerdasan ini adalah mudahmengenali perasaan diri. Mereka yang cerdas di bidang ini umumnya dapatmenghayati puisi, drama, bermeditasi, menulis jurnal, dan bercerita. 8. Naturalis Intelligence Kecerdasan mempelajari alam yaitu kecerdasan untuk mencintai keindahan alam melalui pengenalan terhadap flora dan fauna yang terdapat di lingkungan sekitar dan juga mengamati fenomena alam , serta mempunyai kepekaan/kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Orang yang cerdas di bidang ini cepat mempelajari biologi, senang memperhatikan dan membaca kehidupan tumbuhan, binatang, serta gemar akan kegiatan pecinta alam. 9. Spiritual Intelligence Kecerdasan spiritual diartikan sebagai kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai terkait dengan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas sesuai dengan kodrat manusia sebagai mahluk Tuhan. Http://rat.uir.ac.id

240


ISSN :2252-9606

METODE Pendekatan kajian ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Adapun yang menjadi informan dalam kajian ini adalah: 1. Pendidik, mewakili guru-guru yang mengajar untuk anak usia dini. 2. Pemerhati Pendidikan Anak Usia Dini, untuk memperoleh pemahaman pentingnya bermain bagi perkembangan anak di usia dini. 3. Pengelola Kelompok Bermain, sebagai pimpinan yang sehari-hari berada di sekolah dan memahami peran bermain sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan anak. 4. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia/HIMPAUDI-Cabang Kabupaten SlemanDaerah Istimewa Yogyakarta, mewakili pimpinan HIMPAUDI di tingkat pusat. Ruang lingkup kajian ini dibatasi pada anak u sia dini yang berumur 2-4 tahun dan mengikuti kegiatan di Kelompok Bermain. PEMBAHASAN Di Indonesia pada tingkat nasional telah ada kebijakan mengenai pendidikan anak usia dini dan hal ini telah dituangkan dalam dokumen Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945/UUD 1945 yang mengatakan”…kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Persatuan Negara Indonesia yang berkaudalatan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, …”. Sehingga proses belajar sangat diperlukan sejak anak usia dini, agar Indonesia mendapatkan sumber daya manusia yang Http://rat.uir.ac.id

241


ISSN :2252-9606

bermoral, berbudi pekerti luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang, dan rasa gotong royong. Hal ini juga telah ada pada Amandemen UUD 1945 pasal 28 C Ayat 2 bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sehingga jika anak terpenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, gizi yang baik, pendidikan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang baik akan menjadi bekal anak jika ia telah dewasa dan dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik dan sejahtera. Sejak tahun 1990 pemerintah telah memperhatikan pendidikan anak usia dini dengan dicantumkannya Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah, dimana pada pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Juga Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 051/02/2001 tentang Didirikan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD sebagai upaya pemerintah untuk memajukan dan meratakan pendidikan anak usia dini di Indonesia lebih terkonsentrasi. Arah Kebijakan PAUD di Indonesia, mempunyai: Misi: Terwujudnya anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Visi: 1. Mengupayakan pemerataan layanan, peningkatan mutu, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dini. Http://rat.uir.ac.id

242


ISSN :2252-9606

2. Mengupayakan peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan dini. 3. Mempersiapkan anak sedini mungkin agar kelak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Pemerintah memberikan perhatian pada anak dengan adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2002 pasal 4 yang berbunyi: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demikian pula pada pasal 9 dikatakan (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan anak yang memiliki keunggulan juga mendapatkan pendidikan khusus. Dengan demikian, pemerintah telah memperhatikan potensi yang ada pada setiap anak dengan kelebihan dan kekurangannya akan berhasil jika setiap anak dilihat dari sisi yang unik. Perhatian Pemerintah pada anak juga semakin terlihat dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1, ayat (14) yang mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak ia lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya pasal 28 mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan informal.


243


ISSN :2252-9606

Semakin berkembangnya pendidikan anak usia dini, maka pada tanggal 17 September 2009, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang dibuat oleh Kementrian Pendidikan Nasional – Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah – Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. Pada pasal 1 ayat 1 dikatakan Standar pendidikan anak usia dini meliputi pendidikan formal dan non formal yang terdiri atas: a. Standar tingkat pencapaian perkembangan. b. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. c. Standar isi, proses, dan penilaian: dan d. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Dengan besarnya perhatian pemerintah pada Pendidikan Anak Usia ini,diharapkan kedepannya Indonesia akan mendapatkan sumber daya manusia yang cerdas sesuai bakat dan minatnya. Dengan adanya kebijakan di tingkat nasional tentang pentingnya PAUD, diharapkan sekolah-sekolah yang menyelenggarakan PAUD dengan program bermainnya juga dapat mengembangkan keterampilan sosial anak lewat kontak sosial dan melalui kontak sosial dalam sebuah permai nan, anak bel ajar untuk kooperati f, menunggu gili ran dan mengikuti aturan permainan. Demikian pula, keterampilan kognitif anak juga meningkat, di sini anak melakukan problem solving, mengemukakan ide, dan lain-lain. Hal ini mulai dilakukan ketika anak masih bayi, dimana anak menemukan sesuatu dari aksinya yang menyebabkan sebuah reaksi. Misal: menekan mainan lalu mainan tersebut mengeluarkan bunyi. Juga perkembangan emosi anak turut terbantu lewat pengalaman positif saat bermain (mis al anak m eras a sukses, atau m ampu melakukan s es uat u). Berbagi pengal am an posi ti f m engenai suatu perm ainan dapat memperkuat ikatan antara orang dewasa dengan anak. Http://rat.uir.ac.id

244


ISSN :2252-9606

Intinya, anak belajar banyak hal melalui bermain. Di sini, perkembangan keterampilan anak bukan alasan yang utama untuk dilakukannya aktivitas bermain. Anak melakukan permainan dan keinginan untuk bermain harus ti m bul at as kei ngi nann ya . Ol eh karen a i t u, kei ngi nan unt uk m em ul ai bermain atau m e n g a k h i r i n ya h a r u s b e r a w a l d a r i d i r i a n a k . D e n g a n bermain, anak menjadi gembira, sehat, dan aktivitas ini sangat potensial untuk memberikan kesenangan serta pembelajaran ketika orang dewasa ikut berpartisipasi di dalamnya. Alat permainan yang menarik akan memotivasi, menantang dan menghibur anak, sehingga perhatian yang diberikan orang dewasa dalam aktivitas bermain anak akan memperkaya pengalaman, baik bagi anak maupun orang dewasa itu sendiri. Selain itu, bermain dapat mengekspresikan dan mengembangkan kemampuan dan berminat dalam hal:  Interaksi sosial yang kompleks.  Merepresentasikan simbol.  Menemukan dan menciptakan sesuatu.  Keterampilan yang menyeluruh dalam memanipulasi, mengeksplorasi, dan mengontrol lingkungan. P enekanann ya di s i ni adal ah, akt i vi t as b erm ai n m enj adi kunci dal am m e m b a n t u m e m b e n t u k d a n m e n g g u n a k a n b e r b a g a i k e c e n d e r u n g a n tersebut di atas sebagai sumber yang alami dan sebagai dorongan dalam belajar serta bentuk ekspresi kognitif atau kemampuan berpikir. Dengan demikian, maka bermain merupakan kegiatan yang mempunyai nilai praktis artinya bermain digunakan sebagai Http://rat.uir.ac.id

245


ISSN :2252-9606

media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak dan jembatan bagi anak dari belajar secara formal dan nonformal. Pada pendidikan secara nonformal, saat ini telah banyak didirikan Kelompok Bermain di tingkat Rukun Warga yang ada di setiap kampung. Jika orang tua yang mempunyai anak usia dini sadar akan pentingnya Kelompok Bermain sebagai sarana anak usia dini untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya, maka pada usia emas/golden age (0-6 tahun) anak akan di sekolahkan pada Kelompok Bermain yang berada di dekat rumahnya. Usia emas pada anak perlu perhatian khusus dari orang-orang dewasa di sekitarnya, seperti: orang tua, kakeknenek, pengasuh anak dan pendidik di sekitarnya yang mengetahui pentingnya bermain bagi anak, karena usia emas adalah dimulainya proses perkembangan kecerdasan yang ada pada diri anak usia dini. Pengertian Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 – 6 tahun, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Kelompok Bermain mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar, untuk itu prinsip-prinsip pendidikan dalam Kelompok Bermain adalah: 1) Setiap anak itu unik, Mereka tumbuh dan berkembang dari kemampuan, kebutuhan, keinginan, pengalaman dan latar belakang keluarga yang berbeda. 2) Anak usia 2 – 6 tahun adalah anak yang senang bermain. Bagi mereka bermain adalah cara mereka belajar. Untuk itu kegiatan bermain harus dapat memfasilitasi keberagaman cara belajar dalam suasana senang, sukarela dan kasih sayang dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. 3) Tenaga pendidik yang bertugas dalam kegiatan bermain adalah pendidik yang memiliki kemauan dan kemampuan Http://rat.uir.ac.id

246


ISSN :2252-9606

mendidik, memahami anak, penuh kasih sayang dan kehangatan, serta bersedia bermain dengan anak. Sarana dan prasarana pada Kelompok Bermain ada tiga prinsip yang harus dipenuhi, yaitu: a. Aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak; b. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak; c. Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, termasuk barang limbah/bekas layak pakai. Kelompok Bermain pada saat ini merupakan suatu kebutuhan bagi pasangan orang tua muda yang dua-duanya bekerja, maupun yang dua-duanya tidak bekerja. Karena sarana dan prasarana untuk mendirikan Kelompok Bermain telah ada standardnya dari pemerintah. KESIMPULAN Anak dibawah usia 6 tahun seharusnya mengikuti pendidikan nonformal, seperti Kelompok Bermain karena pengaruh bermain terhadap perkembangan kecerdasan anak pada usia dini sangat besar sekali. Mungkin orang dewasa yang belum mengetahui perkembangan psikologi anak, akan berpikir kenapa hanya dengan bermain dan bernyanyi yang dimasukkan pada materi ajar di Kelompok Bermain, dapat mempengaruhi kecerdasan anak pada usia dini. Dengan bermain, maka terlihat fungsi bermain dapat sebagai petunjuk untuk menemukan, memikirkan, gagasan, jembatan hubungan sosial dan petunjuk keseimbangan emosi. Juga melalui bermain dapat menggambarkan hubungan dan pengalaman, mengungkapkan penekanan akan kebutuhan, dapat mengungkapkan perasaan hati, cermin dari pertumbuhan dan suatu kegiatan yang berfungsi untuk dapat keluar dari masalah dan mencari solusinya.


247


ISSN :2252-9606

Selain itu, fungsi bermain dapat mengembangkan kemampuan anak, meliputi pengembangan fisik melalui pengembangan motorik kasar, seperti melalui permainan mengangkat, menumpuk, mendorong, menarik dan mendaki. Juga mengembangkan motorik halus, seperti menggunting mengikuti gambar, m e m a i n k a n b o n e k a k a r t u , memasang balokbalok pada tumpukan, membantu perkembangan koordinasi antara tangan dan mata. Juga mempengaruhi pengembangan intelektual, seperti memperhatikan hubungan antara ukuran dan berat, menghitung, memasangkan, memilah, berhubun gan dengan teman, dan memahami simbol merupakan bukti nyata yang penting dari pengalaman belajar bermain balok. Juga pengembangan sosial pada diri anak usia dini dengan saling berbagi tanggung jawab, berkoordinasi dengan kelompok, ke rj as am a , m en j al i n pers ahabat an a dal a h u s a h a unt u k m em ba n gun kepercayaan diri dan tanggung jawab individu. Pada pengembangan emosi anak usia dini, melalui bermain merupakan akitivitas yang menyenangkan, mendorong minat, mengatasi frustrasi dan mengekspresikan perasaan secara terbuka (frustrasi dan kegembiraan) menyertai penggunaan dan penguasaan pada waktu bermain balok. J u ga m e l a l u i f u n gs i b e r m a i n , m a k a d a p a t m e m p e n ga r u h i pertumbuhan anak, seperti pertumbuhan fisik yaitu keterampilan motorik kasar, dengan bermain tubuh anak akan menjadi lebih fleksibel. Lengan dan kakinya akan semakin panjang, sehingga anak dapat melakukan l e b i h banyak kegiatan motorik kasar seperti berlari, melompat, memanjat, berguling, berputar, naik sepeda roda tiga dan sebagainya. Keterampilan motorik halusnya meningkat, jemari anak menjadi semakin ramping dan panjang, ia akan lebih leluasa dengan kegiatan yang mernbutuhkan keterampilan manual, seperti menggambar, mewarnai, menyuap makanan sendiri, memakai baju sendiri, mengikat tali sepatu dan menyikat gigi. Bertambahnya koordinasi gerakan tubuh dan Http://rat.uir.ac.id

248


ISSN :2252-9606

kemampuan untuk menjaga keseimbangan akan memberikan kesempatan-kesempatan baru bagi anak di berbagai bidang olah raga dan kegiatan yang sederhana, serta permainan yang lebih rumit. Demikian pula, perkembangan kognitif atau ket eram pil an berpiki r s em aki n m eningkat ketika ukuran, kapasi t as dan fungs i khusus otak anak dalam tahap pertumbuhan berpikir dan menyelesaikan persoalan juga meningkat pesat. la akan mampu untuk berpikir lebih logis, mencari cara menjelaskan tugas-tugasnya dan mengingat banyak hal dengan lebih detail untuk waktu yang lebih lama. Sedangkan dalam keterampilan berbahasa atau berpikir secara simbolis pada anak, tengah berkembang pesat pada periode ini. Ketika kemampuan kognitifnya tumbuh. ia mulai berpikir secara simbolis melalui penggunaan bahasa. la akan menggunakan kata-kata untuk mengganti gambar dan gerakan tubuh, serta ia mulai mengerti makna dari berbagai konsep. la menggunakan kata-kata untuk menyampaikan keinginannya, membagi rasa, dan berinteraksi sosial. Kosa kata anak pada umur 6 tahun telah memiliki perbendaharaan kata kurang lebih 10.000 kata, memahami aturan dasar tatabahasa, dan mulai mengalami penambahan kosa kata sebanyak 6 sampai 10 kata baru setiap harinya. Pada pertumbuhan psikologis anak mengenai pemahaman diri ketika anak tumbuh secara fisik dan kognitif, ia juga akan mulai menyadari keberadaan dirinya. la akan mengenali bagianbagian tubuhnya, memperlihatkan mainannya, menggambargambar dirinya dan keluarganya dengan sederhana, serta menyebut nama dan umurnya. Kepercayaan diri dan kebanggaan diri juga muncul seiring dengan pemahaman diri yang akan membentuk kebanggaan dirinya. Ketika anak mulai mengenal dirinya sendiri lebih dalam, ia akan menemukan kepercayaan diri pada kemampuannya akan mencoba hal-hal baru, menghadapi tantangan dan menyelesaikan Http://rat.uir.ac.id

249


ISSN :2252-9606

tugas-tugas. Setiap keberhasilan akan menambah kepercayaan dirinya, yang kemudian akan membantunya menghadapi tantangan dan keberhasilan lebih lanjut. Demikian pula ekspresi emosional atau k e m a m p u a n berbagi rasa secara psikologis pada anak yang t e l a h melewati masa "bereaksi dengan menangis" dan dapat menyampaikan perasaan, keinginan dan kemauannya dengan lebih tepat. Ketika emosinya mulai terlatih dan terkontrol, ia akan lebih mampu menguasai perasaannya lewat kemampuan verbal, ekspresi seni dan sandiwara dramatis. Sedangkan keterampilan sosial atau kemampuan berinteraksi sosial pada anak akan bertambah ketika ia mulai berhubungan dengan lebih banyak orang di rumah dan di lingkungan sekitarnya. Kemampuan berinteraksi dengan orang lain sangatlah penting bagi keberhasilan di berbagai bidang kehidupan. Karena itu anak harus banyak meluangkan waktu dengan teman sebayanya. Semua permainan yang dilakukan di dalam dan luar ruangan dapat mempengaruhi beberapa dari sembilan kecerdasan yang dimiliki oleh anak sejak usia dini, sehingga jika beberapa kecerdasan sudah diketahui sejak dini oleh setiap orang tua, maka dua puluh tahun mendatang Indonesia sudah akan mendapatkan sumber daya manusia yang cerdas sesuai kemampuan setiap warganya. DAFTAR PUSTAKA BUKU: Abdurrahman, Muljono dan S. Sudjadi. (1994). Pendidikan Luar Biasa. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Direktorat. Jenderal Pendidikan Akademik.


Tinggi-Proyek

Pendidikan

Tenaga

250


ISSN :2252-9606

Amstrong, Thomas. (1995). Multiple Intelligences In The Classroom. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development. Berk, Laura E. (2006). Child Development. Seventh Edition. Boston, NewYork, San Francisco, Mexico City, Montreal, Toronto, London,Madrid, Munich, Paris, Hong Kong, Singapore, Tokyo, Capetown,Sydney: Pearson International Edition. Bilton, Helen. (2002). Outdoor in the Early Years – Management andInnovation. Second Edition. London: David Fulton Publishers Ltd. Bowes, Jennifer & Hayes, Alan. (1999). Children, Families, and Communities. Australia: Oxford University Press. Brow, Catherine Caldwell. (1985). Play Interactions The Role of Toys and Parental Involvement. New York: Baby Product Company. Cosin, Ben, and Hales Margaret. (1997). Families, Education andSocial Differences. New York: The Open University. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. (2006). Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional – Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah - Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini - Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal – Kementrian Pendidikan Nasional. (2010). Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain. Jakarta: Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini - Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal – kementrian Pendidikan Nasional. Http://rat.uir.ac.id

251


ISSN :2252-9606

Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal. (2007). Pedoman Penerapan Pendekatan ”Beyond Centers and Circle Time (BCCT) ” (Pendekatan Sentra dan Saat Lingkaran) Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal. Dinitto, Diana M., Thomas R. Dye. (1987). Social Welfare : Politics and Public Policy. USA: Prentice-Hall, Inc. Donaldson, Margaret. (1979). Children’s Minds. First America Edition. New York: W.W. Norton & Company. Elkin, Frederick & Gerald Handel. ( 1984). The Child and Society: The Process of Socialization. Fourth Edition. York University, Toronto: Random House, Inc. Elliott, Stephen N., Kratochwill, Thomas R.,Cook, Joan Littlefield., Traver,John F. (2000). Educational Psychology Effective Teaching, Effective Learning. 3 nd Edition. Boston, Bangkok, Toronto: Mc Graw Hill. Flory, Vicky. (2005). Your Child’s Emotional Needs. Sydney: Finch Publishing. Friend, M. (2005) Special Education, Contemporary Perspectives for Schools Professional, Boston: The University of North Carolina at Greensboro. Gould, Patti & Sullivan, Joyce. (1999). The Inclusive Early Childhood Classroom: Easy Ways to Adapt Learning Centers for all Children. Beltsville & Maryland: Gryphon House.


252


ISSN :2252-9606

Horner, Nigel, and Krawczyk, Steve. (2006). Social Work in Education and Children’s Services. British Library: Great Britain. Hurlock, Elizabeth B. (1990). Perkembangan Anak jilid 2. Jakarta: Penerbit Elangga. Isjoni (2009). Model Pembelajaran Anak usia Dini. Bandung: ALFABETA Lindsey, Duncan. (2004). Second Edition. The welfare of Children. NewYork: Oxford University Press. Mallon, Gerald P. and PEG McCartt Hess. (2005). Child Welfare for TheTwenty-First Century: A Handbook of Practices, Policies and Programs. New York: Columbia University Press. Mark W.F. (2004). 2nd Edition. Risk and Resilience in Childhood: An Ecological Perspektif. USA: NASW Press. Maynard, Trisha. Thomas, Nigel (2008). An Introduction to EarlyChildhood Studies. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage Publications. McDevitt, Teresa M, Ormrod, Jeanne Ellis ( 2004). Child DevelopmentEducation and Working with Children and Adolescents. SecondEdition. New Jersey: Pearson Education, Ltd. Ollila, Lloyd O. (1979). The Kindergarten Child and Reading. Delaware:International Reading Association. Papalia Diane E, Olds, Sally Wendkos, Feldman, Ruth Duskin. (2001). Human Development . Eighth Edition. USA, Bangkok, Bogota, Caracas, Lisbon, London, Madrid, Mexico City, Milan, New Delhi, Seoul, Singapore, Sydney, Taipei, Toronto: McGraw-Hill Higher Education. Http://rat.uir.ac.id

253


ISSN :2252-9606

Rogers, Cosby S. and Sawyers Janet K.( 1995). Play In The Lives Of Children.Fourth Printing.Washington, D.C.: National Associationfor the Education of Young Children. Rudolph, Marguerita, Colhen, Dorothy H.(1984). Kindergardenand Early Schooling. New Jersey: PrenticeHall, Inc. ------------. (2007). Child Development. Eleventh Edition.USA,Bangkok, Bogota, Caracas, Lisbon, London, Madrid, MexicoCity,Milan, New Delhi, Seoul, Singapore, Sydney, Taipei, Toronto:McGraw-Hill. Scarlett W. George, Naudeau, Sophie, Salonius, DorothyPasternak, Ponte, Iris. (2005). Children’s Play. United States of America: Sage Publications. Wangi, Putri Pandan. (2005). Mendidik Anak Prasekolah. Yokyakarta: Damar Pustaka. UNDANG - UNDANG : Undang-undangRepublik Indonesia.No. 2 Tahun 1989 Tentang SistemPendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta: Sinar Grafika. Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI. Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 23. Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 TentangStandar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: DirektoratJenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menegah – Departemen Pendidikan Nasional. Http://rat.uir.ac.id

254


ISSN :2252-9606

DATA : Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Provinsi Tahun2007/2008. (2008). Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Statistik Pendidikan-Departemen Pendidikan NasionalRepublik Indonesia.

GOOD GOVERNANCE PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH (SEBUAH ORIENTASI REFORMASI BIROKRASI)19 Oleh: H. Ahmad Tarmizi Yusa, DR., M.Si., Drs Dosen Prodi Administrasi Negara Fisipol Universitas Islam Riau Pekanbaru Abstract The idealsof reformmustcontinueifthis nationwants to achievesignificant progress. One form of reforms that very urgent to do isreformof publicadministration. Because, this is thepoint ofthe issuethat triggeredthe emerge ofreformmovementsin the New Order. Marked by theweakcapacity ofthe bureaucracyas an 19

Tulisan ini merupakan naskah revisi dari makalah Seminar Internasional Pembangunan Kawasan Ekonomi, Hukum dan Pemerintahan di Malaysia dan Indonesia yang diselenggarakan oleh Uiversitas Islam Riau dan UUM di Pekanbaru, 7 Juni 2010


255


ISSN :2252-9606

engine ofchange inthe nation. Nationaldevelopmentis not supportedby thepowermanegementoflocal governments who have capacity tocreatelocal governmentliabilities(liabilities localgovernance). Recognizingthe importance ofpublicadministrationreform, the governmenthas big authorizedto local sector for runningtheadministration of governments. Structural reformswith the principle ofdecentralizationhas givenbigauthorityto the regions to run thedecentralizationof politicalandadministrative decentralization. This paper,try tobring forwardhow important of opportunitiesforautonomyto local governmentsto manageandadministerthe government ingoodgovernance(good governance). Even in the concept ofpolitical andadministrativegovernance. With thebroaddiscretion thatshouldtake care ofpublic organizations, local governments are requiredto furtherinnovateand accommodatinginaddressingthe will ofthe publicina changing environment. So theoperationalpatternthat refers to theroad mapas aframe workof public servicemust bepreparedandorganizedtobe consistent. For the matter of that, a deepcommitmentwhen drawing uppublic policies(publicpolicyformulation) that is accompaniedbyeffectiveandefficientgovernance (administrative governance) in asystemof good governancebecomesan important target. Public serviceis a barometer ofthe progressof government in anywhere. Forthis reason,local governmentsare requiredtocarrypublic service out refers tothe principlesand ideasof publicadministration reform, its one of which isgood governance. That's the wholeadministrationthroughpublic servicereformthatgovernanceneeds to be applied. Keywords : Democration, administration public reform, public service and good governance Pengenalan Http://rat.uir.ac.id

256


ISSN :2252-9606

Memang besar sekali harapan yang digantungkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah, terutama setelah berlakunya undang-undang otonomi daerah pada era reformasi. Dengan desentralisasi politik, dan administrasi, daerah-daerah bukan saja dituntut untuk melaksanakan sistem manajemen pemerintahan yang efektif, namun sangat diperlukan pemerintah memaknai penjiwaan politik yang wujudnya melalui penguatan politik lokal. Dimana policy daerah semakin menampil sosok menentukan masa depan daerah, melalui proses penetapan kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat lokal. Dengan demikian pemerintah daerah bukan saja berperan sebagai eksekutif yang tangguh dan kompetitif, juga tampil sebagai inisiator kebijakan yang lebih inovatif, cepat merespin dan menyesuaikan diri dengan tuntutan publik lingkungan sistem yang terbuka. Maka seyugyanyalah peluang otonomi luas dijadikan momentum penting untuk meng input dan mentransform berbagai energie organisasi demi meningkatkan performance pemerintahan daerah. Mekanisme ini sekaligus menjawab tujuan otonomi daerah, yakni mewujudkan kesejahtraan masyarakat tempatan disertai local government liability. Maka kesungguhan memadukannya model good governance dalam sistem pelayanan publik diharapkan dapat mencapai masyarakat sejahtera yang di cita-citakan itu. Justru karena itulah pemerintah daerah yang kompetitif dapat menjadi pelayanan publik yang berkualitas dan tampil sebagai model unggulan untuk mewujudkan good governance secara nasional. Implikasi terbinanya manajemen pelayanan publik yang berkualitas dapat menampilkan sosok kinerja pemerintah daerah yang terukur dan sekaligus sebagai wujud ukuran kemampuan kinerja pemerintah dalam sistem politik (Extractive Capabilities) . Salah satu pendekatannya adalah, mewujudkan pemerintahan daerah yang sungguh-sungguh mempraktekkan Http://rat.uir.ac.id

257


ISSN :2252-9606

frame work good governance dalam pelayanan publik. Karena, pelayanan publik bukan saja menjadi paradigma pemerintahan modern ketika ini, juga sebagai simbol Negara kompetitif, berwibawa dan terpandang dalam percaturan dunia. Good governance sangat sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang memperkuat proses nilai substantial demokrasi di tingkat lokal. Melalui pelayanan publik yang governance maka kesejahtraan masyarakat daerah akan cepat terwujud. Pelayanan Publik Otda yang Governance Pelayanan publik merupakan fungsi yang amat penting diperhatikan oleh pemerintah daerah pada masa otonomi daerah ini. Dengan terselenggaranya pelayan publik yang berkualitas selain dapat memuaskan kehendak publik, juga diharapkan mampu mengantar mereka ke gerbang kesejahtraan. Justru karena itulah hasil pelayanan yang efisien, efektif dan produkti merupakan outcome yang perlu menjadi perhatian. Perlu dicermai bahwa manajemen pelayanan yang diselenggarakan itu telah mengorbankan berbagai asset daerah. Baik manusia, modal,fasilitas, anggaran, metode, teknologi, kebijakan dan termasuklan cita-cita menampilkan sosok kepemimpinan yang ditempa melalui mekanisme yang runyam. Karena itulah manajemen pelayanan publik merupakan sistem yang berdimensi luas. Persoalannya adalah, pelayanan yang diantarkan kepada publik selama ini bukan berdiri sendiri dalam proses yang terisolir, akan tetapi saling menunjang antara satu sektor dengan sektor lainnya. Persoalan yang paling vital adalah niat baik dan kebijakan yang muncul untuk menciptakan manajemen pelayanan yang memuaskan publik. Betapa banyak muncul ide dan cita-cita untuk menciptakan pelayanan publik yang kompetitif sehingga dapat mengangkat martabat daerah dalam sistem yang mengglobal, namun jika tidak diawali oleh kesungguhan, niat baik yang tertuang policy pembangunan daerah dari sinergi harmonis antara eksekutif dengan legislatif, maka cita-cita Http://rat.uir.ac.id

258


ISSN :2252-9606

tersebut akan tinggal pada tatanan ide yang tidak terkonsep dan tidak teroperasionalkan sebagaimana diharapkan. Demikian pula dalam tahap penyelenggaraan, meskipun ide inovatif yang dicita-citakan itu telah terkonsep dengan baik, akan tetapi tanpa didukung oleh implementasi yang terpola dengan sistem baik, maka outcome positif yang dicita-citakan itu sukar untuk dicapai. Maka dari itu proses pelayanan publik perlu disertai dengan keinginan melakukan reformasi dan reorientasi birokrasi pemerintahan daerah yang terus menerus dan mencapai progress yang nyata. Misalnya seberapa besar kesungguhan yang konsisten untuk menjadi good governance sebagai model cita-cita dan sebagai kerangka kerja yang kongkrit dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Akan timbul tantangan berkaitan dengan persoalan yang kontroversi dengan konsep good governance. Hal ini sangat memerlukan keinginan dan kesungguhan pemerintah daerah agar senantiasa berusaha meminimalisir dan bahkan meniadakan problem yang timbul yakni tindakan-tindakan yang mal administrasi (mal administration). Disamping itu diperlukan road map reformasi birokrasi yang dapat menganalisis capaian good governance, yang ukurannya mengacu pada konsep yang terkandung dalam model good governance. Tentunya melalui praktek birokrasi yang reformis secara umum publik dapat menilai progress dan prestasi pemerintah daerah dari praktek pelayanan yang sehari-hari mereka alami. Dengan demikian maka prestasi dan wibawa sesebuah pemerintah daerah akan tergambar dengan jelas oleh publik. Penilaian itu bukan saja datang dari publik nasional tetapi juga publik internasional. Dengan demikian jelas, bahwa good governance pelayanan publik bukan hanya berada berada pada dimensi aksi penyelenggaraan, akan tetapi berbagai proses pembangunan yang sistemik, berawal dari kebijakan politik (public policy) yang selalu direkomendasikan untuk mendukung capaian pelayanan yang berkualitas. Maka wajar apabila pelayanan publik dalam konteks ini, selalu menjadi isu Http://rat.uir.ac.id

259


ISSN :2252-9606

pembangunan yang menarik dan urgen diperhatikan oleh berbagai negara. Sehingga kemunculan negara-negara maju di dunia ini, selalu dilihat dari kemampuan dan prestasinya menyelenggarakan pelayanan publik. Masalah dan Isu Pelayanan Publik Selama ini banyaknya keluhan masyarakat akan lemahnya kemampuan birokrasi mengurus pelayanan terhadap mereka. Penomena-penomena yang muncul menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan publik.Secara empirik beberapa persoalan yang sering timbul dalam praktek pelayanan publik antara lain ; layanan yang sukar diakses publik, prosedur layanan yang berbelit-belit, waktu layanan yang lama dan tidak pasti, biaya yang tidak jelas dan terjadinya pungutan biaya yang tidak resmi. Ini menunjukkan budaya administrasi pelayanan masih belum berubah secara signifikan. Baik dalam tahap kebijakan maupun manajemen pemerintahan. (Dwiyanto, 2004); (Tarmizi Yusa, 2010). Implikasi sukarnya menerapkan governance masih membudayanya praktek sogok menyogok yang dianggap soal biasa. Sistem dan filasafat yang mendasari pelayanan publik di Indonesia bukan hanya ketinggalan jaman, tetapi juga menghasilkan kinerja dibawah standard, lamban, tidak responsive dalam lingkungan masyarakat yang berubah cepat. Menurut riset Indonesia jauh ketinggalan dibandingkan dengan Filipina, Thailand dan Malaysia (Indonesian Policy Brief, 2006). Pelayanan publik juga membuat keengganan calon investor berinvestasi diantaranya mengurungkan niatnya, karena sistem hukum yang labil dan tidak konsisten serta lambat proses perizinan yang berbelit-belit. Semestinya dengan pelayanan yang baik boleh mengangkat martabat Negara dimata masyarakat internasional dan sekaligus menjadi negara maju yang kompetitif. Bayangkan untuk mengurus perizinan investasi rata-rata di selesaikan selama 151 hari dari 12 urusan perizinan yang biasa diurus (Word Bank, Jakarta Post Jumat 21 Desember 2004). Sebagian besar keluhan pelaku bisnis mengeluhkan Http://rat.uir.ac.id

260


ISSN :2252-9606

ketidakpastian, ketidak jelasan, dan rumitnya pelayanan birokrasi. (Meuthia, 2005) Penelitian melalui telepon yang dilakukan oleh Litbang Harian Kompas 28 Februari sampai 1 Maret 2007 terhadap 885 orang responden yang berumur 17 tahun keatas di sepuluh ibukota propinsi di Indonesia, menggambarkan Potret Suram Professionalisme Birokrasi. Urusan kecil bisa memakan waktu yang lama 62.9 %. Terjadi ketidakpastian biaya, menyogok birokrasi agar urusan lancar 58 %, tidak puas dengan pelayanan 65.3 %. Tidak melakukan koreksi dan tidak belajar dari pengalaman yang salah 67.2%. Tetap membiasakan kesalahan. Dengan tidak professionalnya birokrasi masyarakat harus membayar mahal. Banyak menghabiskan sumber dan energi. Kesimpulannya kinerja pelayanan pubklik yang dilakukan oleh pemerintah tidak efektif. (Kompas 5 Maret 2007) Kemudian survey yang dilakukan oleh Hyden dan Mease (2003) menyatakan bahwa Indonesia memiliki kinerja birokrasi yang paling rendah di Asia. Diantara tujuh Negara Asia yang diteliti pada tahun 2000, ternyata nilai rata-rata Indonesia (2,24) jauh lebih buruk dibandingkan dengan India (3.35), Thailand (3.19), Mongolia (2,79) Pakistan (2.72) Cina 2.45) dan Filipina (2.30). Budaya pelayanan yang menampilkan praktek feudalism menciptakan gap yang nyata antara pelayan dan di layani. Pangreh raja memberikan posisi aparatur negara sebagai amtnar ”tuan besar”. Hasil riset dilakukan oleh Bertelsmann Transformation Index (BTI), Jerman dan Political and Economic Transformations Index, (PETI) serta Manegement Performance Index (MPI), menunjukkan ranking ke 60 (MPI) tentang indek transformasi politik dan ekonomi menempatkan Inindonesia pada urutan ke 53. jika dibandingkan dengan tahun 2003 mengalami penurunan tajam, ketika itu menduduki posisi ranking ke 47 ( Prasodjo, 2009) Beberapa penyebab rendahnya kualitas pelayanan publik antara lain, monopolistik dan tidak kompetitif. Respon lingkungan administrasi dan politik belum membangun budaya administrasi dikalangan ”publik”. Kemudian diikuti pula dengan posisi tawar yang rendah antara publik dengan penyelenggara Http://rat.uir.ac.id

261


ISSN :2252-9606

pelayanan dalam sistem politik yang belum demokratis. (Ratminto,2002), Masih bercokolnya sampai sekarang budaya patrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggara masih terikat pada tradisi-tradisi politik dan budaya masyarakat setempat yang seringkali tidak kondusif dan melanggar peraturan. Sofian Effendy dalam Agus Suryono( 1995) Hambatan utama ialah budaya politik dan prilaku politik parochial, kawula – gusti, patron-klien hubungan pekerja dan majikan yang masih melekat. (Misbah, 2007). Persoalan-persoalan inilah yang membuat persoalan reformasi administrasi dan pelayanan publik semakin kompleks. Praktek keseharian pelayanan publik belum membudayakan sistem pelayanan publik dalam proses simbiosis. Dimana praktek pelayanan yang. Masyarakat belum kritis, masih segan dan takut berhadap pegawai pemerintah, akhirnya pasrah menerima apa adanya, mengkritik kelak akan mendapatkan pelayan kurang, di acuhkan. Sebagai warga masyarakat masih menempatkan diri sebagai klien dari patronnya sehingga menampilkan perilaku manut dan nyaris asor (Deddy Mulyadi, 2006). Ketidakkritisan masyarakat membuat pegawai tidak mengintrospeksi diri dan akhirnya sukar berkembang (Sadu, 2006) lambat melakukan perubahan. Posisi tawar yang kurang efektif menjadikan pemerintah sebagai agen pelayan publik yang dominan dan monopoli, sehingga tidak kompetitif dan hampir tidak ada sumber pelayan alternative. Monopoli pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan kualitas pelayanan pemerintah cenderung terus mengalami penurunan yang ditandai dengan adanya inefisiensi (Purwanto, 2009) masih berkaitan dengan peranan pemerintah, ketika swasta swasta diberi peluang sebagai asosiasi pelayanan publik, namun aturan main pelayanan yang tidak merugikan publik belum diregulasi dengan baik. Akibatnya mereka seakan mengendalikan proses pelayanan dan peranan pemerintah sebagai agen proteksi kepada masyarakat tidak wujud. Nampak efeknya keberpihakan pelayanan kepada masyarakat belum difasilitasi dengan baik. Kesan pelayanan yang tidak demokratis semestinya tidak berpraktek dinegara yang menjunjung tinggi filsafat kebersamaan dan kekeluarga. Penswastaan pelayanan belum Http://rat.uir.ac.id

262


ISSN :2252-9606

terprogram dengan baik. Sementara pelayanan swasta belum mendapat kontrol yang optimal dengan aturan mainnya yang belum menentu. Akibatnya posisi masyarakat selalu berada di bawah dan tidak menjadi mitra sejajar penyelenggara pelayanan. Sebagai contoh betapa hebat reaksi yang timbul dari masyarakat ketika terjadi Prita Mulyasari di Rumah Sakit Omni Internasional Serpong Tengerang. Ketika rakyat sadar akan hak dan tanggungjawabnya, terjadi posisi pemerintah sebagai agen fasilitasi yang efektif tidak terbangun dengan baik. Fakta ini menampakkan pelayanan swasta tidak berpihak kepada masyarakat, terlalu bisinis oriented, ego dan tertutup (Tarmizi Yusa, 2010). Memang secara umum kita belum bisa berharap banyak terciptanya kepuasan pelayanan. Salah satunya terbukti dari posisi publik belum di lindungi haknya dalam aturan main kerangka etika publik. Jawabnya, etika pelayanan publik dan undang-undang etika pemerintahan itu memang belum lahir di negara ini. Akibatnya posisi publik selalu lemah dan ngambang dalam proses tawar menawar dari sistem pelayanan publik . Waktu demi waktu, upaya melakukan perubahan kerap bermasalah, dan menimbulkan masalah diatas masalah. Prosesing manejemen pelayan belum dididukung oleh sistem yang mapan. Akibatnya perubahan metode yang dibuat justeru membuat pelayanan semakin parah. Di Pekanbaru sistem komputerisasi pelayanan administrasi Kependudukan selesai berbulan-bulan sehingga banyak masyarakat yang komplain. Khususnya lagi, baik dalam pembangunan maupun pelayanan publik persoalan kebertanggungjawaban (akuntabilitas) menjadi persoalan utama. Titik lemah menejemen pelayanan publik yang berkaitan dengan dengan tanggungjawab kerja (akuntabilitas administrasi). Zudan (2004). Semestinya reformasi administrasi yang cepat dapat meningkatkan kemampuan untuk mengimbangi partisipasi sosial dari khalayak ramai dengan tampilnya kualitas rasionalitas yang tinggi. (Brabanti,1986). Justru itulah reformasi administrasi publik itu memerlukan sekali rekomendasi politik melalui reformasi politik yang komited dan terus menerus. Kegagalan Http://rat.uir.ac.id

263


ISSN :2252-9606

pemerintah dalam pembrantasan korupsi di Indonesia, disebabkan komitment yang rendah elit politik dan birokrasi, transisi dan distorsi demokrasi yang sedang terjadi. Rendahnya kualitas moral (moral hazard) dan kompetensi (lack of capacity) (Prasodjo, 2009). Dikalangan internal birokrasi pula, beberapa hal yang kerap diungkapkan antara laib : kecilnya gaji, korupsi yang tinggi dikalangan pegawai pemerintah pemerintah, lemah dan melesetnya penegakan hukum, belum seriusnya melakukan reformasi manajemen pegawai. Dikatakan 400 ribu pegawai tidak bekerja untuk Negara, banyak yang bekerja sampingan (Thoha, 2004). Lembaga penertiban aparatur Negara belum menjadi institusi pengawasan yang berkesan (Muthia, 2005), akhirnya wibawa pemerintah dikalangan ”publik” sukar ditegakkan, bahkan menjadi ”tontonan”, semestinya menjadi ”tuntunan” . Pada masa otonomi daerah dimana otonomi luas diberikan kepada kabupaten/kota, maka dalam implikasi pembangunan ketika partisipasi publik tidak terbangun dengan benar, akibatnya terjadi perubahan sentralisasi dari pusat ke kabupaten. Jangan-jangan penguasa daerahlah yang menggantikan hegemoni eleit-elit pusat. Menurut Leo Agustino pada era ini elit orde baru berhasil menata ulang kehidupan mereka dalam politik baru, sehingga mereka kekal mendapat tempat dalam percaturan politik lokal Orde Reformasi. ( Leo Agustino, 2011); (Tarmizi Yusa, 2010). Ketika ini dalam perpolitikan lokal ada kecendrungan mulai terjadi pergeseran politik dengan pola kekuasaan dominatif birokrasi yan pernah di praktekkan oleh Orde Baru. Secara substantif politik hanya dalam artian rutinitas nampak dipermukaan saja seakan ramai berdemokrasi. Sedangkan posisi tawar rakyat masig pasif. Dalam cover buku Agustino Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan mengatakan ” Kita lemas dan Gemes, dan ingin-ingin cepat-cepat menghentikan praktek buruk para pembajak demokrasi itu.” Persoalan yang paling dikhawatirkan dengan kekuasaan yang berlebihan akan terjadi seperti apa yang Http://rat.uir.ac.id

264


ISSN :2252-9606

dikatakan oleh Klitgard dalamToha, (2009) bahwa kekuasaan birokrasi yang besar, ditambah dengan kemampuan menggunakan ruang gerak diskresi yang luas di iringi dengan tidak adanya akuntabilitas publik sistem administrasi pemerintahan itu akan mempersubur korupsi. Dalam Resolution of Governement yang disepakati pada kongres PBB ke 8 mengenai “ The prevention of Crime and treatment of offenders” di Havana (Cuba) tahun 1990. Resolusi itu dengan tegas telah menyatakan; Korupsi dikalangan pegawai dan elit pemerintahan mengakibatkan (a) Dapat menghancurkan efektifitas potensial dari semua jenis program (b) Dapat Menghambat dan menganggu pembangunan. (c) Menimbulkan korban individual mahupun manusia secara kolektif. Kemudian dilanjutkan dengan konfrensi PBB di Kairo diantaranya menyatakan korupsi (1) merusak nilai-nilai demokrasi dan dan moralitas dan (2) membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik Reformasi, Governance Pelayanan Publik di Daerah. Tata kelola pelayanan publik yang berkualitas, berkaitan denganstrategi yang ditempuh pemerintah daerah untuk mengedapankan mengelola sektor publik yang efektif dan kompetitif ketika ini sangat dibutuhkan. Taktik ini mencerminkan seni administrator melakukan pendekatan dengan membaca peluang demi meningkatkan nilai pembangunan di daerah. Diantaranya kemampuan berinovasi dalam menetapkan kebijakan bermutu kompetitif antara satu daerah dengan daerah lain. Termasuklah kemampuan mengakomodir dan memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan yang diselenggarakan oleh berbagai asosiasi pelayan publik. Baik dilakukan oleh lembaga pelayanan pemerintah maupun privat. Diantara nya dapat dilakukan dengan membangun Iklim yang akomodatif melalui regulasi pemerintah daerah terhadap stakeholder sehingga dapat meningkatkan prestasi pemerintah Http://rat.uir.ac.id

265


ISSN :2252-9606

daerah dalam sektor pelayanan publik, sekaligus menanamkan rasa percaya terhadap sesuatu daerah. Dalam membangun relasi dengan stakeholder, salah satu hal yang perlu dijaga adalah, meminimalisir imej negatif dimata relasi. Diantaranya dalam sektor penyediaan infrastruktur yang secara nyata dapat dinikmati, dinilai dan dibandingkan oleh publik melalui pelayanan yang dapat dirasakan (tangible services). Misalnya membandingkan jalan propinsi satu dengan jalan propinsi lainnya ketika melewati jalan lintas Sumatra. Akhirnya tanpa disadari dalam penilaian publik itu telah terbina imej negatif terhadap daerah tertentu. Apalagi, bila publik membandingkan kemampuan modal (sumber alam) dan anggaran daerah bersangkutan yang dikenal sebagai propinsi yang kaya seperti propinsi Riau. Faktor ini biasanya sering membuat calon investor mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di suatu daerah. Demikian dalam mempersoalkan keadilan ekonomi, pemerintah daerah mesti tampil sebagai fasilitator yang humanis dan mengedepankan prinsip keadilan. Dimana desentralisasi sebagai wujud keadilan yang konsisten dalam organisasi, Prinsip ketimpangan sosio ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing mereka (a) Memberikan keuntungan paling besar kepada yang paling dirugikan sesuai dengan perinsip tabungan yang adil. (b) Berkaitan dengan jabatan dan posisi yang terbuka bagi semua orang dalam kondisi dimana mendapatkan kesamaan dan kesempatan yang adil. Pendekatan keatas keadilan di identifikasi antara lain : (1) Penerapan administrasi publik dengan pedoman etika yang jelas. (2) Memberikan konsensus etik bahwa administrator negara yang adil mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengembangkan usaha demi kepentingan mereka yang kurang beruntung. (3) Pada semua organisasi publik yang kompleks tidak diperkenankan melanggar kebebasan individu (4) Memberikan kesempatan etis mendobrak jalan buntu etika dengan memberikan kode etik professional pada administrasi publik yang menuntut keterikatan pada keadilan sosial. (Hart dalam Frederickson : 1989) manakala Caiden Http://rat.uir.ac.id

266


ISSN :2252-9606

menyatakan : “ Clearly administrative reform had a key role in social change and development.” (Caiden, 1991:41). Baik governance maupun pelayanan publik dapat dijadikan sebagai model dan target capaian dari proses reformasi. Keberhasilan pemerintah daerah dapat dinilai dari dua aspek penting tersebut. Adapun tujuan Reformasi administrasi publik menurut Mosher dalam Tarmizi, (2010), adalah (1) Untuk melakukan perubahan inovatif terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan program (2) Meningkatkan efektifitas pemerintahan dan (3) Meningkatkan kualitas personal pemerintahan (4) Melakukan antisipasi terhadap kemungkinan kritik dan keluhan pihak luar. (Mosher dalam Ahmad Tarmizi, 2010) sementara Hann Been Lee dalam Tarmizi (2010) menyatakan tujuan utama reformasi birokrasi itu adalah (1) Meningkatkan keteraturan (2) Meningkatkan/menyempurnakan metode dan (3) Meningkatkan kinerja (performance) pemerintahan. Akhir-akhir ini ada kecendrungan terjadinya ketidak seimbangan antara kapasitas pemerintah dengan tuntutan publik yang semakin meningkat. Sehingga terkesan pemerintah kewalahan menyikapi kehendak dan harapan publik yang besar terhadapnya. Peranan pemerintah sebagai sebagai agent transformasi yang kredibil dan adapatabel semakin dituntut. Maka dari itu, mencermati dinamika sosio ekonomi yang tengah terjadi dalam ekologi administrasi Negara, Persatuan Sarjana Administrasi Negara telah membuat rekomendasi berkaitan arti penting dilakukan reformasi administrasi publik di Indonesia. diantaranya dikatakan : “ peran administrasi Negara harus memfokuskan untuk menghasilkan high public goods and service. Pemerintah dianggap gagal atau tidak berprestasi sesuai dengan harapan dan biaya yang dikeluarkan. . ini berarti disadari bahwa banyak kerja-kerja pemerintah yang tidak efisien sehingga banyak menguras sumber-sumber publik. Faktor jelas bertentangan dengan nilai Good Governance yang mengedepan kinerja pemerintahan yang efisien. Justru itulah sarjana administrasi dalam seminar Persadi 7-9 Maret 1997 merekomendasikan agar Http://rat.uir.ac.id

267


ISSN :2252-9606

“Administrasi Negara di Indonesia harus dapat mengikuti arus pembaharuan dalam falsafah dan pola pikir administrasi, seiring dengan perkembangan ekologi administrasi, dengan merevitalisasi konsep-konsep administrasi Negara yang sesuai dengan perkembangan yang sedang berlangsung Jika dikaitkan dengan kebijakan dan implementasi pelayanan publik, maka peran pemimpin merupakan elemen yang sangat menentukan penghantaran pelayanan kepada publik yang berkualitas dan memuaskan publik sebagai pelanggan. Maka dari itu perubahan management dari pimpinan puncak perlu di fahami dan dilaksanakan dengan seksama oleh para pegawai. Menurut Mathew perubahan sistem itu diantara melalui langkah-langkah: (1) The renewal process requires applying a change function to the organization that controlled by the system. (2) Implementing the change function requires that. (3) Top management it new vision of the organization future, (4)Top Management be committed to change function and and be persistent and consistent in the implementatiom function (Matthei, 2000: 293). Otonomi daerah dengan mengedepankan prinsip desentralisasi merupakan langkah reformasi administrasi publik dari sudut struktur. Dimana penyebaran struktur yang memberikan kuasa dan keleluasan pada struktur dibawahnya merupakan upaya mempermudah proses pengambilan keputusan dan kebijakan ditingkat daerah, sekaligus meningkat kekuatan demokrasi lokal melalui partisipasi publik yang tinggi. Partisipasi dalam konteks ini bukan saja mencerminkan penomena aplikatif good governance namun menampilkan sosok kekuatan sosial dari kekuatan masyarakat madani yang modern, kritis dan terbuka. Partisipasi juga mencerminkan jiwa demokrasi sebagai wujud keikutsertaan orang-orang dewasa dalam proses pengambilan keputusan Negara ( Robert Dahl, 2001). Namun apakah praktek ini sudah diaplikasikan dalam praktek pelayanan publik dan pembangunan yang mendukung pelayanan publik di daerah. Hal Http://rat.uir.ac.id

268


ISSN :2252-9606

ini dapat kita bandingkan dengan arti penting otonomi daerah yang dikemukan oleh Priatmoko antara lain: 1) Rakyat atau masyarakat setempat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan. 2) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik akan lebih responsive dan akomodatif terhadap tuntutan rakyat, lebih bertanggungjawab dan tranparan dalam menjalankan kekuasaannya. 3) Pemerintah rela berbagi kuasa dengan rakyat atau berbagai komponen dalam masyarakat. 4) Terbuka kesempatan untuk saling belajar atau saling koreksi arah penyelenggaraan good and clean governance. 5) Rakyat dan pemerintah harus lebih aktif dan kreatif mencari jalan untuk memajukan kehidupan bersama. 6) Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pengelolaan sumber daya daerah hendaklah menjadi lebih efektif dan efisien. (Priatmoko dalam Darmansyah, 2003: 192) Bertitik tolak dari konsep dan argumen diatas, maka jawabnya adalah birokrasi di daerah berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di daerah. Bukan pula mempraktekkan pelayanan untuk melayani diri sendiri. Kepada mereka diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan berinovasi untuk memajukan daerahnya demi mencapai tujuan bersama. (Rasyid, 1998) (Yudhoyono, 2002) (Ismail, 2003). Pelayanan publik menjadi tolok ukur (banchmarking) kinerja pemerintah daerah. (Ecoplano. Blogspot.com/2009). Kebijakan dan implementasi kinerja pemerintah daerah ketika ini lebih diarahkan kepada efektifitas kinerja pelayanan publik. Good Governance Sebagai Kerangka Kerja Pelayanan Publik Salah satu kelemahan praktek pemerintah kini adalah, proses kerjanya tidak didukung oleh design dan roadmap yang jelas. Dalam konteks ini, good governance bukan saja sebagai Http://rat.uir.ac.id

269


ISSN :2252-9606

model tatakelola kepemerintahan yang baik yang hendak dicapai (model of achievement), maka semestinya Good Governance dijadikan sebagai kerangka kerja (frame work) oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pemerintahan termasuklah pelayanan publik yang menjadi penekanan paradigma pemerintahan modern hari ini. Dimana Good governance bukan semata dalam konteks dan orientasi penyampaian pelayanan publik kepada masyarakat, akan tetapi juga menyangkut sistem management yang mempengaruhi implementasinya dan kebijakan yang diambil menjelang dan setelah pelayanan itu di lakukan. Semua sektor ini melibat pemerintah daerah secara sistemik dan bekerja secara terancang dan sistimatik. Kata governance memberikan makna the act, fact, manner of governing, berarti tindakan, fakta, pola dan kegiatan dari penyelenggaraan pemerintahan. Tansri Halim mantan Mensekneg Malaysia mengatakan Goodgovernance” sebagai proses formulasi dan perlaksanaan policy melalui persetujuan bersama antara berbagai pihak yang bertujuan untuk membaiki kualitas hidup masyarakat keseluruhan yang memberi tumpuan kepada hasil akhir. Definisi ini memfokuskan penambahbaikkan mutu pelayanan publik melalui “consequentalist theory”. Efek ini boleh selenggarakan oleh sektor publik dengan pemberian mutu pelayanan atau fasilitas yang lebih baik dan nyaman kepada rakyat dalam sesebuah negara. Apabila rakyat nyaman dan berkehidupan baik, maka adminsitrasi negara dapat dianggap telah melaksanakan fungsi “good governance” yang baik. Seterusnya visi good governance akan terbukti melalui kemakmuran sesebuah negara berdasarkan peranan sektor publik ang efisien dalam memberdayakan sumber-sumber negara. (United Nation Development Program) Definisi ini juga sejalan dengan Bank Dunia yang telah mengkhususkan definisi ini kepada ragam penggunaan kuasa pemerintah dalam menguruskan sumber ekonomi dan sosial untuk membangunkan negara. Demikian pula Lembaga Administrasi Negara menyatakan Governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara Http://rat.uir.ac.id

270


ISSN :2252-9606

dlm penyediaan public good and services. ( LAN, 200) Sama halnya dengan Halim maka Lembaga Administrasi Negara menegaskan dintinjau dari functional aspect dapat dilihat dari “ Apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dlm rangka mencapai tujuan yg telah digariskan, atau sebaliknya”. Justru itulah menciptakan pemerintah yang governance merupakan tugas berat dan mesti diwujudkan melalui kemahuan yang mendalam (touching heart) karena konsep lain menyatakan good governance “ the complex mechanisms, process, relationship and institution through with citizen and group articulate their interest, exercise their right and obligations and mediate their different. Perihal ini perlu diakui mengingat luasnya bidang garapan governance sebagaimana dinyatakan oleh United Nation Development Programme (UNDP) bahwa : “governance is defines as the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation affair. Dimana tatakelola pemerintahan yang baik itu dalah praktek politik, ekonomi dan kewenangan administrasi untuk mengurus berbagai persoalan Negara. Praktek Good Governance dan Pelayanan Publik di Indonesia maka praktek pelayan publik harus mengacu kepada prinsip good governance yang antara lain : ,(1) Tampilnya lembaga legislatif yang mampu melakukan pengawasn dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang efectif (effective refresentative system) (2) Peradilan yang independent, bersih dan proffessional (judicial independent) (3) Aparatur pemerintahan publik yang memiliki integriti yang tinggi dan responsif terhadap keperluan masyarakat (strong, releability & responsive bureaucracy ) (4) masyarakat sipil yang kuat, sehingga mampu melaksanakan fungsi pengawasan (Strong and participatory civil society) dan (5) desentralisasi dan lembaga perwakilan daerah yang kuat (democratic decentralization ) (ICEL, 1999). Kemudian untuk lebih jelas lagi maka mengacu kepada United Nation Development Program (UNDP) dan selaras dengan Bank Dunia yang telah mengkhususkan definisi ini kepada Http://rat.uir.ac.id

271


ISSN :2252-9606

keragaman penggunaan kuasa pemerintahan menguruskan sumber ekonomi dan sosial untuk membangunkan negara. Pertama, Partisipasi (penyertaan), merupakan ciri-ciri penting di dalam good governance. Tanpa partisipasi public maka keputusan-keputusan resmi hanya akan dimonopoli oleh kepentingan pemegang kuasa atau kumpulan yang dekat dengan kuasa politik. Kepentingan ini biasanya amat sempit, amat khusus dan bertentangan dengan kepentingan publik . Namun begitu, penyertaan luas hanya akan berlaku sekiranya wujud kebebasan berserikat dan kebebasan bersuara. Justru karena itulah sesebuah Negara perlu menyediakan suatu platform yang sesuai, agar partisipasi masyarakat dapat diwujudkan sebagaimna mestinya. Mmasyarakat sipil yang kuat, sehingga mampu melaksanakan fungsi pengawasan (Strong and participatory civil society) (ICEL, 1999) Kedua, Proses pemerintahan berdasarkan konsensus : Dimaksud adalah proses penetepan kebijakan berdasarkan persetujuan rakyat. Seorang administrator perlu melibatkan masyarakat umum dalam memberikan pandangan, pendapat dan dukungan atau menolak sebelum keputusan atau tindakan diambil. Good governance memfasilitasi kepentingan yang berbeda untuk mencapai sesuatu keputusan yang terbaik bagi semua. Diantaranya menyediakan wacana debat public (policy argument) dalam proses formulasi kebijakan sehingga terbentuk policy yang “publicly” lebih memberdayakan public ketimbang memperdayakan rakyat, sehingga tidak tercermin dalam proses pemerintahan terjadi pembodohan terhadap publik. Maka dari itu dituntut seorang administrasi yang menghargai etika publik, memahami lingkungan dalam berbagai aspek, baik konteks budaya, sejarah maupun sosial. Ketiga, Akuntabilitas, merupakan salah satu prinsip penting dalam implikasi Good Governance. Tindakan administrasi bukan saja dituntut tanggungjawabnya terhadap publik yang telah memberikan otoritas juga mesti bertanggunggugat. Bahkan bergaransi dari proses Http://rat.uir.ac.id

272


ISSN :2252-9606

kepemimpinannya. Tidak bermain-main dengan nasib rakyatnya, penuh dedikasi dan berintegritas tinggi. Akuntabilitas merupakan satu prinsip di mana individu yang berkuasa dikawal kuasanya oleh peraturan dan norma yang berada di dalam maupun di luar organisasinya (Chandler & Plano,1988). Dalam konteks pelayanan publik, akauntabilitas bermaksud tanggungjawab pegawai-pegawai publik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan dan memastikan tujuan dan sasaran tugas-tugas tersebut tercapai. Tanggungjawab merupakan nilai luhur yang melekat pada diri seseorang, sangat dibutuhkan berkaitan dengan penyelesaian sesuatu pekerjaan. Tidak saling melempar tanggungjawab pada orang lain, public merasa diperlakukan tidak manusia apabila mereka di pimpong dari satu orang ke orang yang lain, atau mencari-cari alasan untuk mempersulit pihak yang berurusan, ataupun merasa diri paling penting dan selalu ingin dianggap tuan sebagaimana budaya amtnar dalam praktek pelayanan pemerintahan yang feudalism. Kurtnes dalam Kirom (2010) menyatakan bahwa pertanggungjawaban dipandang sebagai satu perangkat ikatan perasaan dan kesepakatan timbal balik antara sesama manusia, baik dalam pergaulan, kelompok, maupun di dalam masyarakat. Justru itulah tanggungjawab selain membuat administrator memilki pengertian yang dalam terhadap public, juga identik dengan nilai integritas yang dimiliki oleh seseorang. Tugas-tugas perlu dijalankan mengikut prosedur-prosedur, arahan-arahan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Proses pembuat keputusan publik selain melibatkan, pihak swasta sebagai pihak ketiga juga penting memperhatikan kekuatan civil society yang mengedepankan rasa tanggungjawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat . Secara teoritis, dengan adanya perluasan kuasa ini diharapkan dapat tercipta local accountability and local responsiveness (Smith, 1985). Membuka akses yang lebih kepada masyarakat (civil society) untuk berpartisipasi, baik dalam proses pengambilan keputusan mahupun dalam pelaksanaannya.(Fanar Syukri, 2009). Wajar Http://rat.uir.ac.id

273


ISSN :2252-9606

kiranya apabila masalah dan persoalan yang ditimbulkan dari administrasi dan manejemen sektor publik akan memberikan dampak yang signifikan bagi Negara. Keempat, Transparansi (Keterbukaan); akan terbentuk melalui seluran komunikasi yang bebas dan terbuka. Ini berarti informasi perlu disampaikan oleh administrator dengan kepada rakyat dan rakyat memperolehnya secara langsung dari pihak yang bertanggungjawab. Selain itu, keputusan yang dibuat serta tindakan yang diambil berdasarkan undang-undang dan peraturan. Tranparan berarto tersedianya informasi yang mencukup untuk dinilai oleh pihak-pihak yang berkenaan. Untuk memastikan konsistensi dan keselarasan pendekatan dalam pelayanan publik. Sistem nilai ini amat perlu bagi mendukung elemen good governance yang lain. Informasi yang ingin disampaikan mestilah betul menyertakan/sampai kepada pihak yang terlibat tidak menyembunyikan informas yang sebenar kepada masyarakat umum. Dalam praktek pelayanan di daerah praktek ketidak tranparanan merupakan taktik yang paling selalu dipraktekkan oleh aparat pemerintah, terhadap publik yang menerima pelayanan. Ketidak transparan merupakan sumber dari kebohongan, ketidak jujuran, saling lempar tanggung dan menutup-nutupi syarat atau aturan yang ideal dalam proses pelayanan. Sehingga ketidak tranparan identik dengan proses pembodohan terhadap publik. Baik dalam proses pembangunan, pelayanan publik maupun dalam proses pemerintahan. Termasuklah dalam memformulasi dan menetapkan kebijakan publik. Persoalan ketiadak kemahuan untuk transparan semacam nilai negatif dari mentalitas birokrasi selama ini ( Tarmizi, 2010). Dari teori elit dalam proses kebijakan disebut sebagai upaya menutupi dan memiskinkan informasi kepada publik (massa) dari golongan elit yang berkuasa (Dye, 1978). Manakala Jeddawi menilai proses perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang tidak tranparan berawal dari mentalitas pamong praja yang tidak memahami fungsinya ( Jeddawi, 2008). Salah satu sebabnya Http://rat.uir.ac.id

274


ISSN :2252-9606

mereka sangat kaku dan terlalu terikat pada aturan formal atau juklak. ( Dwiyanto dkk : 2002) faktor terlalu formal dalam menerapkan praktek pelayanan menjadi tidak humanis dan kaku dalam berinteraksi dengan publik. Dalam hal ini Riggs menyoroti budaya birokrasi di negara-negara transisi yang cendrung mempraktekkan pemerintahan formalistik sehingga membuat struktur birokrasi menjadi tindak berfungsi. Riggs menginterprestasikan bahwa budaya kerja formalistik sebagai struktur yang tidak efektif. Formalistic di personifikasikan bagaikan jam yang hanya pajangan tetap tidak berfungsinya atau tidak akurat. ( Riggs, 1984). Kelima, Responsif : Prinsip ini mencerminkan pelayanan yang bereaksi cepat terhadap persoalan publik. Pemerintah menyadari peranannya sebagai agen yang bertanggungjawab memecahkan masalah publik (public affairs). Proses pelayan menampilkan daya tanggap institusi coba memberikan pelayanan kepada semua pihak dalam jangka waktu yang sesuai. Dalam mewujudkan good governance, penting merespon apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan cepat dan berdaya tanggap tinggi (responsiveness). Elemen ini juga dapat membawa berbagai manifestasi pemerintah yang dekat dengan masyarakat. Cepat merespon dan memberikan umpan balik dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Pemerintah yang tanggap juga mencermin administrator yang proaktif, cepat membaca situasi. Karena itu, tanpa adanya umpan balik (feed back) dari masyarakat maka segala kelemahan dan keburukan pemerintahan negara tersebut tidak dapat himpun dan ikenalpasti oleh pihak pemerintah di daerah. Keenam, Penegakan Undang-undang (Kedaulatan undangundang)Good governance memerlukan frame work (rangka kerja) undang-undang yang diberlakukan secara dengan adil terutamanya undang-undang berkaitan hak asasi manusia. Dalam penegakan hukum ia juga perlu menyediakan sistem checks and balance yang dapat menjamin kebijakan pemerintah telus dan bertanggungjawab, pihak berkuasa yang memerintah pula perlu Http://rat.uir.ac.id

275


ISSN :2252-9606

bertanggungjawab terhadap undang-undang, kehakiman dan kuasa lain seperti politik, civil society, pers (akhbar) dan kumpulan pelobi. Persoalan penegakan undang-undang selama ini rusak karena di gerogoti oleh praktek penyalahgunaan kekuasan dan dan rent seeking. Korupsi telah menggerogoti nasib rakyat dan telah menimbulkan kesengsaraan. Menurut penelitian Bank Dunia korupsi terhadap pembangunan infrastruktur telah menimbulkan rendahnya kualitas pelayanan. Korupsi bukan saja berakibat buruk terhadap hasil pembangunan, akan tetapi berdampak pada pelayananpublik. Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional menyatakan bahwa pegawai negara tetap korup dan meningkat tempat terbawah (Antlov; 2007) Kalau korupsi terjadi secara besar-besaran, aparat pusat tidak akan mampu melakukan kawalan, dan kumpulan rahasia (jahat) di tingkat lokal akan menjelma menjadi pusat kekuatan yang efektif. ( Guy Benveniste : 1989). Ketujuh Berlaku Adil (Equityi) berarti setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan merujuk kepada skenario di mana semua anggota masyarakat merasa mereka mempunyai hak yang sama dan tidak dipisahkan dari masyarakat umum. Sehubungan itu, semua pihak perlu diberi peluang memperbaiki atau menjaga kesejahteraan mereka. Mereka juga perlu dilibatkan dari tahap awal proses formulasi policy dan pembuatan keputusan. Seperti dalam ekonomi, konsep pareto digunakan untuk melihat kesamaan dalam pembahagian kekayaan. Ini berarti keputusan yang dibuat tidak memberi efek yang buruk kepada orang lain. Kebijakan Kualitas Pelayanan dan Manejemen Perubahan Kemudian selain dari prinsip-prinsip good governance tadi, maka dalam menyikap manajemen pelayanan publik pemerintah daerah perlu bahawa perkembangan organisasi publik yang semakin hari semakin kompleks dan terus berubah. Jadi baik government politic dengan kejituan kebijakan maupun governance administrasi yang bermuatan kemampuan kinerja. Http://rat.uir.ac.id

276


ISSN :2252-9606

Sesuai dengan sasaran perubahan manejemen yaitu (1) untuk meningkatkan Efektifitas sesuai referensi target hasil yang akan diperoleh (2) Meningkatkan keefisienan merujuk penggunaan input dalam perubahan yg dilaksanakan. (Joseph & Susan Berk, 1993). Untuk itulah pemerintah dituntut mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) yang lebih berorientasi pelanggan dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan. Maka pendekatan manejemen perubahan dalam mekanisme pelayanan publik perlu dipraktekkan dalam keseharian urusan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya faktor memberikan posisi terhormat kepada publik sebagai pelanggan secara lebih manusiawi. Birokrasi perlu melakukan penawaran terhadap barang dan jasa yang dialokasi dalam proses pelayanan dengan memposisikan publik sebagai pelanggan (costumer). (Ratminto,2002), mempraktekkan manejemen kualitas berdasarkan ISO. Berdasarkan technical Commite 176 misalnya mengedepan delapan prinsip manajemen kualitas, yaitu: 1) Fokus pada pelanggan (Costumer focus) 2) Kepemimpinan (Leadership) 3) Partisipasi setiap orang ( Involvement of people) 4) Pendekatan Proses (Process Approach) 5) Pendekatan Sistem pada Manajemen ( System Approach to Management) 6) Perbaikan berkelanjutan (Continual Improvement) 7) Pendekatan Faktual dlam Pengambilan Keputusan (Factual Approach to Decision Making) 8) Hubungan saling menguntungkan dengan pemasok (Supplier Mutually Beneficial Relationship). Dalam kontek manajemen kompetisi maka memposisikan publik sebagai pelanggan bertujuan untuk menciptkan kepuasan dalam pelayanan publik “Quality service is the key to attaining uncommon, unprecedented ostumersatisfaction”(Stamatis,1997)


277


ISSN :2252-9606

Selanjutnya semangat Piagam Citizen Charter mengedepankan komitmen pelayanan yang memposisikan pengguna layanan (pelanggan) sebagai pusat perhatian didasari oleh beberapa hal antara lain (1) Informasi merupakan hak dan kewajiban pengguna layanan (2) Memberikan kepastian layanan (3) Mempermudah pengguna/stakeholder layanan melakukan kontrol (4) Membantu Manejemen Pelayanan mengindentifikasi kebutuhan,harapan dan aspirai pengguna dan (5) Mempermudah manajemen pelayanan memperbaiki kinerja. Jika kita merujuk kepada sistem manajemen pelayanan yang berorientasi pada pelayanan publik baru (New Public Service), lebih mengedepankan pendekatan costumer service yang lebih demokratis, namun tetap mementingkan kepuasan publik dengan prinsip (1) Serve citizen no customers (melayani warga masyarakat bukan pelanggan) (2) Seek the public interest (Mengutamakan kepentingan publik) (3) Value citizenship over enterpreneurship (lebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan).(4) Think strategically, act democratically (berpikir strategis, dan bertindak demokratis) (5)Recognize that accountability is not simple (menyadari akuntabilitas bukan suatu yang mudah) (6) Serve rather than steer (melayani daripada mengendalikan), dan (7) Value people not just productivity (menghargai orang bukan hanya karena tingkat produktifitasnya semata). (Denhardt & Denhardt, 2003) Prinsip pelayanan publik baru tersebut sejalan dengan prinsip Good governance yang memberikan wacana luas kepada publik untuk berpartisipasi dalam proses kenegaraan secara lebih demokratis, termasuklah menuntut hak sebagai warga negara yang perlu diberi perlindungan. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen perubahan dalam praktek pelayanan dapat menyikapi perubahan organisasi yang cepat agar organisasi publik di daerah mampu menjadi organisasi yang adaptif. Pendekatan yang diperlukan adalah : 1) Sektor publik memerlukan perubahan dalam pergolakan yang drastic dan kontinue (Change more turbulent, rapid Http://rat.uir.ac.id

278


2)

3)

4)

5)

ISSN :2252-9606

and continous)perubahan dilakukan berdasarkan perkembangan terkini. Jika tidak dicarikan jalan keluar akan memberikan efek yang fatal. Jadi perbaikan dilakukan secara terus menerus. Aparat pelayananmemerlukan wawasan dan kepimpinan yang proaktif (Need for proactive vision and leadership). Aparatur pelayanan organisasi publik bukan hanya proaktif tetapi juga berwawasan dan mahir merancang strategik bagi mengurus perubahan dan berani mengambil tanggungjawab secara positif. Kalau aparat pemerintah tidak mempunyai sikap proaktif serta wawasan maka sektor publik akan menjadi lemah serta tidak berdaya saing dan seterusnya merusak daya produktivitas negara. Aparat pelayanan publik belajar untuk berubah dengan cara kita berubah (Learn to change the way we change).Pejabat publik sebagai motor organisasi berupaya melakukan perubahan kebijakan, program dan aktivitas dengan pantas mengikut keperluan lingkungan. Kebijakan berubah mengikut situasi terkini dan melakukan perombakan sistem, meninggalkan kebiasaan dan kebijakan yang telah usang. Dengan adannya konsep tata kelola kepemerintahan yang baik diharapkan pebajat publik membuka mata dan berubah menjadi seorang yang mempunyai pemikiran yang matang dan cemerlang dalam tugas. Pejabat publik publik perlu memanej perubahan pola pikir (Leading mindset change).Setiap pejabat publik perlu untuk merevolusikan (to revolutionize) cara melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan dan bersedia untuk menjadi pekerja yang sentiasa belajar sepanjang hayat (lifelong learners), membebaskan diri dari comfort zone dan menerawang jauh (Membangun istana mimpi) berpikir lebih jauh ke hadapan sebagai proses perubahan minda dalam organisasi. Pembelajaran Sepanjang Hayat secara kontinue (Continous Lifelong Learning). Tanpa kesediaan untuk belajar dan


279


ISSN :2252-9606

meningkatkan kompetensi, seseorang pebat publik akan ketinggalan untuk bersaing.Pembelajaran sepanjang hayat bukan saja meningkatkan karir tetapi jugamenyumbang kepada efektifitas organisasi. 6) Menghadapi tantangan dan membangun komitmen (mobilizing commitment). Kebehasilan sebenarnya strategi, program dan aktivitas setiap organisasi bergantung kepada keperluan stakeholders dan pelanggan. Pejabat publik adalah produsen barang dan jasa. pengusaha barangan dan masyarakat ibarat pelanggan. Kepuasan masyarakat bergantung kepada barang dan jasa telah diberikan. Pjabat publik perlu memberikan komitmen yang tinggi terhadap kerjanya serta bertanggungjawab dalam menjalankan setiap tugas yang telah diamanahkan. 7) Perubahan Sistem dan Struktur (Changing System And Structure). Semua pejabat publik perlu meningkatkan prestasi kerja metode-metode terkini. Para pejabat publik selalu mempunyai idea-idea kreatif dalam mengembangkan kualitas dan standard yang telah ditetapkan. Ini sangat penting dalam meningkatkan daya produktivitas dan prestasi kerja dari waktu ke waktu. 8) Pembangunan Kompetensi Untuk Kecemerlangan Prestasi (Competency Developmentfor performance excellence). Organisasi era baru memerlukan pejabat berintegritas, terbuka, serta mempunyai akuntabiliti sejalan dengan keperluan ‘Good Governance’ di samping dapat memberikan pelayanan (delivery system) yang efektif dan efiisien kepada pelanggan. Kunci dari perubahan manejemen pelayan adalah kebijakan dan kepemimpinan. Lucy Lancester dalam buku Quality in Public Service Manager Choices mengungkapkan langkah sistem manajemen pelayanan yang berawal dari kebijakan. Kebijakan pelayana melibatkan masyarakat, pelanggan, pekerja garis depan, pembuat keputusan dan Http://rat.uir.ac.id

280


ISSN :2252-9606

pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap kebijakan tahapan yang ditempuh berawal dari Keputusan inisiatif kebijakan kualitas, selanjutnya di ikuti dengan statment nilai organisasi, keputusan strategis tujuan organisasi, definisi samping tentang kualitas pelayanan, diagnos terhadap pelayanan yang akan dipersembahkan, “ Keputusan bagaimana meningkatkan pelayan secara terus menerus” merupakan titik sentral kebijakan pelayanan yang diteruskan dengan aksi membentuk tim kerja, memecahkan masalah teknik, menciptakan aksi prioritas, membuat jadwal dan target kemudia aksi dan monitoring. Selanjutnya policy pelayana diteruskan pada tahap melakukan negosiasi terhadap standard kualitas, melalukan monitoring dan membuat ukuran, eveluasi pencapaian dan membuat keputusan sampingan berkaitan dengan peningkatan kualitas demikian pola yang dibentuk dalam aspek policy (kebijakan) dan action (administrasi). Untuk lebih jelas dapat dilihat skema kebijakan kualitas pelayanan yang di kemukakan oleh Lucy Gaster ( 1995) dibawah ini: SKEMA 1


Sumber Lucy 1995, Gester, Quality in Public Sumber : Lucy:Gaster, “Quality in Public Services”Service Managers Choices, 1995

281

56


ISSN :2252-9606

Dalam praktek manajemen pelayan, kualitas merupakan faktor penting yang perhatian menjadi perhatian penting. Oleh karena itu mesti selalu termonitor, terukur dan berproses terus menerus secara dan meningkat. Dalam hal ini total kualitas kontrol perlu menjadi perhatian agar sistem pelayanan selalu mengedepankan mutu. Menurut John Mac Donald (2004) Total Quality Control (TQC) adalah suatu proses terkendali yang melibatkan orang, sistem serta alat-alat teknik pendukung. TQC merupakan agen perubahan yang menyiapkan suatu organisasi untuk berorientasi pada kepentingan pelanggan. Sementara itu Stamatis berpendapat bahwa manajemen pelayanan perlu dilakukan melalui langkah yang efektif dengan pernyataan : the organisation must be wiling to invest resources in high – performing team. Sasarannya adalah menyediakan produk yang bermutu, bernilai tinggi dan pelayanan yang berkualitas (Stamatis, 1997). Dalam menjamin mutu agar tetap terjaga maka pola monitoring yang biasa dilakukan dengan melakukan menggunakan metoda PDCA (Plan Do – Check Action) yang diperkenalkan oleh Deming mahaguru mutu atau dikenal juga dengan PDSA ( Plan-Do-Study -Act) yang juga dikenal dengan lingkaran Deming. Dalam bahasa indonesia dapat di sinonimkan dengan RUAL (Rencana, Uji Cobakan, Amati Laksanakan. Plan, menentukan masalah yang akan diatasi atau kelemahan yang akan diperbaiki dan menyusun rencana (solusi), untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian Do, Uji coba yaitu melaksanakan rencana pada taraf uji coba dengan memperhatikan seluruh proses-proses. Selanjutnya mengamati atan meneliti pelaksanaan dan temukan adakah kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki dan yang sudah baik terus dipertahankan. Berdasarkan kesalahan Http://rat.uir.ac.id

282


ISSN :2252-9606

ditemukan pada cheking pelaksanaan ini kemudian disusun rencana perbaikan untuk dilaksanakan selanjutnya. Dan terakhir Act (action) melaksanakan seluruh rencana peningkatan mutu, termasuk perbaikan-perbaikan kelemahan sebagaiman ditemukan pada langkah ke tiga (Check) hasilnya diamati dengan kemungkinan: (1) hasilnya bermutu sehingga cara tersebut dapat dipergunakan selanjutnya (2) Hasilnya tak bermutu, sebaiknya proses-proses di ulangi kembali (3) Cara tersebut mungkin dapat dipakai untuk keadaan yang berbeda. Langkah PDSA dimaksud dapat dilihat dalam skema 2. Lingkaran Deming berikut ini. SKEMA 2 ACT (A) Laksanakan

PLAN (P) Rencanakan

CECK (C) Amati

DO (D) Uji Cobakan

Sumber : Alexander Deming, 1985. Total Quality Management,

Sejauh ini, dalam praktek pelayanan publik di daerah, peraturan yang ada sangat simpee sehingga dalam penjabarannya terjadi ke aneka ragaman penafsiran dan tidak menjadi penuntun operasional yang rinci sehingg sukar di oerasionalkan secara sistemik. Seperti Kep Menpan nomor 81 tahun 1993 yang berisikan tentang 8 prinsip, kesedehanaan, kejelasan/kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Namun langkah untuk mengoperasikannya belum optimal. Selain belum memiliki standart baku, termasuk nilai dan etika yang dijadikan batasan, berkaitan dengan kemampuan manajemen pelayanan. Sehingga banyak terdapat Http://rat.uir.ac.id

283


ISSN :2252-9606

hambatan dimana-mana. Menurut Wirjatmu terdapat beberapa hal yang menimbulkan hambatan pengembangan sistem manejemen kualitas 1. ketiadaan komitmen manajemen, 2. ketiadaan pengetahuan tentang manajemen kualitas pelayanan 3. ketidak mampuan mengubah kultur, 4. ketidak tepatan perencanaan kualitas untuk pedoman pelayanan, 5. belum optimalnya diklat pelayanan 6.ketidakmampuan membangun learning organizations; 7. ketidak cukupan sumber manusia yang cekap, 8. ketidak sesuaian struktur organisasi, 9. ketidak tepatan sistem penghargaan, 10. ketidak tepatan mengadopsi manejemen kualitas dalam organisasi. 11. ketidak tepatan memberikan perhatian kepada pelanggan dan 12. ketidak tepatan dalam pemberdayaan dan kerjasama. ( Wirjatmi, 2009) Sekilas Indonesia nampak demokrasi. Namun belum pada tatanan isi yang substansial.seperti dalam praktek pelayaanan. Di daerah demonstrasi sudah perkara biasa dan birokrasi sudah lali. Birokrasi dan elit politik lihai berkelit sekaligus punya strategi juga membungkamkannya. Perubahan perilaku pemerintahan dan politik sukar dilakukan selagi persekongkolan jahat itu tetap berpraktek. Satu hal yang sangat menarik untuk diamati ada pertikaian antara demokrasi dan korupsi (Demokrasi Versus Korupsi). Di satu pihak demokrasi seakan menjelma akan tetapi korupsi tetap berjalan dan berkembang reformasi anggaran (budget reform) yang berlipatganda semestinya dipertanggungjawabkan kepada publik secara akuntabel, namun hanya menjadi ajang ajang tarik ulur kepentingan antara legislative dan eksekutif. Menteri Dalam Negeri , setelah mencermati pembangunan daerah pada masa otonomi daerah, dalam dialog interaktif dengan salah satu stasiun televisi swasta ia menyatakan “Perlu dievaluasi sistem dan efektitas pembangunan yang memanfaatkan dana perimbangan. Selama ini dana perimbangan itu diarahkan kesasaran yang tidak efektif. (Menteri Dalam Negeri, Gemawan Fauzi, Diskusi 100 Hari Kabinet SBY Jilid 2, Metro TV 5 Januari 2010).


284


ISSN :2252-9606

Banyak projek-projek pembangunan yang setiap tahunnya tidak dapat menggunakan dana APBD secara efisien. Pembanguan yang semestinya dilakukan satu tahun terpaksa dibina dalam beberapa bulan saja. Akibatnya kualitas pembangunan sukar diharapkan sebagaimana mestinya. Tidak efisien dan tidak efektif. Jadi good governance yang menuntut adanya akuntabilitas kerja pemerintah daerah dalam menggunakan dana publik (public finance) itu sukar dicapai, sementara perubahan terhadap masyarakat kampong dan terisolir lama sekali terjadi. Karena banyak projek pembangunan yang diimpelementasikan tidak menyentuh langsung keperluan sebenarnya rakyat akar rumput .. Reformasi, Otda dan Pelayanan Publik di Daerah Reformasi selain meletakkan posisi dan fungsi pemerintah ketempat yang benar, juga ditujukan untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam proses reformasi birokrasi mengikuti perubahan manejemen organisasi publik. Pada era otonomi daerah ini, pemerintah dituntut meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sebagai entitas dari governance admnistrative dan governance politics. Justeru karena itulah, dalam pelayanan publik selain menuntut kemampuan pemerintah (eksekutif) juga memerlukan rekomendasi politik berupa kebijakan daerah yang lahir dari tangan legislatif daerah yakni para wakil rakyat yang inovatif dan responsif. Sinergitas antara kedua fungsi penting itu dapat menciptakanproduk keputusan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pelayanan. Daerah-daerah perlu mempunyai pandangan dan sikap yang sama terhadap arti penting pelayanan publik sebagai salah satu prasyarat keberhasilan penerapan Good Governance. Beberapa hal yang penting yang patut menjadi perhatian, bahwa dalam rangka membangun pelayanan publik governance, faktor kebijakan dan kepemimpinan memegang peranan penting. Ternyata daerah-daerah yang memilik potensi kekayaan alam Http://rat.uir.ac.id

285


ISSN :2252-9606

yang besar dengan modal dan bajet yang besar tidak jaminan menetapkan kebijakan yang inovatif dan kompetitif terhadap sektor pelayanan publik. Persoalannya komitment pemimpin untuk membangun sistem pelayanan yang akhirnya menjadi model rujukan bagi daerah-daerah lain, masih dalam hitungan jari. Diantara daerah kabupaten, kota dan propinsi yang mencapai setengah juta jumlah di Indonesia, hanya sebahagian kecil sahaja yang serius mereformasi pelayanan publik dan berangsur-angsur mempraktekkan good governance. Seperti Sragen di Jawa tengah sebagai sebuah daerah yang hanya memiliki potensi pertanian. Akan tetapi dengan tekad dan komitment tinggi ingin mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, akhirnya daerah ini menjadi contoh atau model pelayanan publik di Indonesia. Daerah inipun mulai menunjukkan tanda-tanda memakmurkan masyarakat kebijakan ekonomi kerakyatan ditopang oleh komitmen menerapkan pelayanan publik governance, jelas keberpihakannya kepada rakyat sehingga dapat h meningkat sumber pendapatan daerah. Jembrana di Bali mengamalkan manajemen pegawai yang berkesan dan mementingkan disiplin serta integriti. Mereka melakuan pembelajaran ke Jepang. Inovasi yang dilakukan seperti pendisiplin pegawai melalui absent elektronik 4 kali satu hari serta memberikan hukuman yang konsisten terhadap pegawai yang tidak disiplin. Masyarakat dibebaskan berobat, termasuk uang sekolah pendidikan dan kesehatan. (Indonesia Policy Brief, 2006) di Takalar Sulawesi Selatan yang semenjak lama menerapkan sistem pelayanan publik eletronik (e-ps). Impak positif dari implikasi model ini, terjadi peningkatan pendapatan asli daerah 5 kali lipat (Makmur Makka, 2004). Hal ini jauh sebelumnya telah di lakukan oleh Malaysia sehingga dijadikannya model “ dasar pandang Ke timur” selanjutnya falsafah pelayanan yang dianut menekankan pembangunan manusia pelayan. “ Quality good service begins with a quality man. Tansri Dato’ Sri Ahmad Sarji pengarah pelayanan publik Malaysia menyatakan: “We must build people first before product or service” (INTAN, 1994) Http://rat.uir.ac.id

286


ISSN :2252-9606

Beberapa komitment reformasi administrasi publik di beberapa kabupaten : diantaranya Perda Nombor 6 Tahun 2004 di kabupaten Lebak tentang transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan, Perda Nombor 3 Tahun 2004 kabupaten Gowa tentang Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintahan, Perda Nomor 5 tahun 2004 Kabupaten Solo tentang transparansi penyelenggaraan pembangunan dan partisipasi masyarakat, Perda Nombor 10 Tahun 2004 Kabupaten Magelang tentang Mekanisme Konsultasi Publik; Perda Nombor 3 tahun 2002 kabupaten Gorontalo tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan, Perda Nombor 14 tahun 2003 Kota Kendari tentang kebebasan Memperoleh informasi, dan Perda Nomor 3 tahun 2003 kabupaten Probolinggo tentang partisipasi ( Effendi Muharam, Partsipasi Publik, Riau Mandiri, 22 Oktober, 2007) Menteri Penertiban Aparatur Negara Taufik Effendi merasa terharu apabila mendengar ikrar bersama yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Solok Sumatra Barat bersama masyarakat agar serius menjalankan Peraturan Daerah tentang Etika Pemerintahan Daerah (EPD) melalui Perda Kota Solok yaitu Nomor 1 Tahun 2008. “ Saya hampir menangis dan terharu, karena hal ini penting justru dilahirkan oleh kota kecil seperti Solok Sumbar ini’ Kata Menteri. EPD sesungguhnya merupakan dasar reformasi yang telah lama diharapkan guna mengoptimalkan jalannya pemerintahan daerah. Perkara ini bukan saja berkenaan dengan soal politik kekuasan, akan tetapi soal kepentingan masyarakat banyak. Perda ini merupakan paradigma baru dalam dunia pemerintahan di Indonesia. Pemerintah bukan saja berperanan membuat peraturan untuk masyarakat, akan tetapi juga membuat peraturan untuk dirinya sendiri. Jadi dengan adanya peraturan ini para elit pemerintah bisa lebih mengatur dirinya sendiri dan berbuat menurut etika. Menurut Syamsu Rahim Bupati Solok, Perda pertama yang di Indonesia ini dilahirkan di kota Solok 23 Januari ini Http://rat.uir.ac.id

287


ISSN :2252-9606

merupakan wujud keprihatinan akan semakin minimnya etika berperilaku dikalangan pegawai pemerintah khususnya elit pemerintah di daerahnya Untuk lebih mengoptimalkan fungsi Perda tersebut maka pemerintah Solok telah membentuk komisi etika yang terdiri dari unsur pemerintahan, DPRD, tokoh masyarakat dan para akademisi. Bagi yang melanggar akan diberi sanksi moral dan administrasi. Ini entitas nilai manajemen publik yang sebenarnya, sebagaiman dikatakan Drucker, bahwa ” ” Pemerintah yang efektif tahu bahwa tugas, tugas bawahan adalah bekerja dan tidak sekedar menyenangkan atasan (Drucker : 1979) . Namun disesali Indonesia masih menjalankan praktik pemerintahan dan politik feudal (Soedjatmoko, 1998) (Koentowidjoyo, 2002) budaya suka disanjung sebagai mentalitas pembangunan yang negative seagai penghambat proses pembangunan. (Koentjaraningrat, 1994) Kesimpulan Kewujudan good governance dalam pelayanan publik belum menjadi kenyataan praktis. Salah satunya belum menggiatkan lagi kesepakan atau consensus dengan publik dalam mengambil keputusan. Budaya pelayanan yang mengedepan akuntabilitas, transparansi, efisiensi-efektifitas, responsivitas dan partisipasi masyarakat (democratic local government), belum menjadi acuan praktis dalam pelayanan publik. Dalam prakteknya masih menunjukkan terjadinya accountability weakness dan representation weakness. Padahal prinsip-prinsip inilah yang semestinya menjadi pondasi bagi pemerintah daerah, yang memungkinkan tujuan desentralisasi itu tercapai. Daerah yang memiliki prediket bad governance pasti tidak dapat mencapai target otonomi daerah yang digiatkan dalam reformasi administrasi publik. Moral hazard merupakan faktor penting penyebab sulitnya reformasi pelayanan publik di Indonesia. Budaya politik yang sudah mengakar dan mendarahdaging dipraktekkan oleh Orde Baru sukar di tinggalkan. Akibatknya sistem politik lokal yang berproses, belum mampu Http://rat.uir.ac.id

288


ISSN :2252-9606

mengoptimalkan outcome positif, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Dengan sistem manajemen pemerintah daerah yang efektif, efisien, mengurus pelayanan publik akan menampil pemerintah daerah yang berkinerja tinggi, transprans dan akuntabilitas, diharapkan diharapkan dapat menciptakan kepemerintahan yang baik. (good local governance). Reformasi administrasi publik melalui desentralisasi bertujuan menciptakan pemerintah daerah yang governance dalam menyelenggarakan pelayanan publik terjadinya efisiensi alokasi sumber ( resources allocative eficiency) melalui penyesuaian secara baik terhadap prefrensi lokal, kemudian diikuti dengan eficiency produksi (productive eficiency) yang didukung oleh nilai kualitas melalui peningkatan akuntabilitas dan responsibilitas pemerintah daerah kepada warganegaranya. Persoalan yang paling mengemukan adalah, adakah penghargaan terhadap hak-hak masyarakat lokal mulai dari tahap membuat kebijakan dan pengambilan keputusan politik yang berorientasi meningkatkan pelayanan publik menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Kemudian kemahuan dan daya inovasi pemimpin melalui komitmen membangun relasi yang baik dengan publik adakah menjadi energi dalam menstranformasi kehendak masyarakat lokal. Terakhir pemerintah daerah perlu melakukan orientasi organisasi yang mengedepankan manejemen perubahan yang adaptif, baik dalam membangun proses policy yang merakyat (governance politic) maupun konsistensi mengembangkan pemerintahan yang efektif, efisien dan produktif performance pemerintah daerah yang berkapasitas tinggi dan kompetitif wujud dalam suasana global yang tidak menentu. (governance administrative) DAFTAR PUSTAKA Ahmad Tarmizi Yusa, 2010, Perlukah Pengawasan Pelayanan Publik Swasta? Belajar dari pengalaman “Prita Http://rat.uir.ac.id

289


ISSN :2252-9606

Mulyasari” Bahan Kuliah Manegement Pelayanan Publik. Pasca Sarjanan Ilmu Administrasi, Universitas Islam Riau Ahmad

Tarmizi Yusa, 2010. Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Daerah di Indonesia : Studi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau (20002005), Thesis Ph.D. University Utara Malaysia. Sintok. Kedah-Malaysia.

Ahmad Tarmizi Yusa, 2011 . Mencermati Hubungan Legislatif dan Eksekutif Dalam Otonomi Daerah” Disampaikan Pada Diklat Politik Untuk Pemilih Pemula Se Kota Pekanbaru. Diselanggarakan Oleh Bakesbang dan Linmas Pemprov Riau ,27-28 April 2011 di Pekanbaru. Ahmad Tarmizi Yusa, (2011) Barter Hukum dan Politik, Politisasi Hukum Versus Good Governance Mengenyamping Hak Publik Andri

Akhbar, (1999) (ed), Pokok-pokok Pikiran bagi Pemerintahan Baru Hasil Pemilu 1999. “Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Pasca Orde Baru, Potensi dan Harapan Menuju Good Environmental Governance, Jakarta, Indonesia Center For Environmental Law, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia.

Antlov,Hans Antlov (2009) “Desentralisasi Layanan Publik Bagi Masyarakat Miskin, Jakarta : LP3ES Bahrul Kirom. 2010. Mengukur Kinerja Pelayanan dan Kepuasan Konsumen, Service Peformance dan Costumer Satisfaction. Reka Cipta . Bandung Bambang Yudoyono. (2002). Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda anggota DPRD. Jakarta: Sinar Harapan Http://rat.uir.ac.id

290


ISSN :2252-9606

Benveniste, Guy. 1989, Birokrasi, (terj) Sahat Simamora, Jakarta K Rajawali Press Brabanti, Ralp. (1986). Pembaharuan Administrasi dalam konteks Pembaharuan Politik (terj) Sahat Simamora Jakarta : Sinar Agung. Caiden, Gerald.E. (1991). Administrative Reform Come of Age. New York : Walter de Gruyter Dahl, A. Robert. ( 2001 ). Perihal Demokrasi, (terj) A. Rahman Zainuddin, Jakarta; Yayasan obor Indonesia Darmansyah, 2003 . Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (ed) Indra J. Piliang “Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi. Yayasan Harkat Bangsa . Jakarta. Deddy Mulyani. (2006). Mengharapkan Pelayanan Publik yang Optimal. Bandung : STIA LAN - Kajian Diklat Aparatur I LAN. Denhardt Janet V and Denhart Robert B. .2003. The New Public Service . New York. M.E. Sharpe Donald. John Mac. 2004. Total Quality Control yang Sukses (terj) Jakarta. Megapoin Dwiyanto, Agus , 2002. Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Galang Printika. Yogyakarta. Eko Prasodjo, (2009) Reformasi Kedua, Melanjutkan Estafet Reformasi. Salemba Humanika, Jakarta Effendi Muharam, Partsipasi Publik, Riau Mandiri, 22 Oktober, 2007)


291


ISSN :2252-9606

Gaster Luci. 1995. Quality in Publikc Service Manager Choicess. Philadelpia. Open University Press. Hyden Court dan Mease (2003) The Bureaucracy and Governance in 16 Developing Countries. World Governance Survey Discussion Paper 7 . London : ODI Leo Agustino, 2011. Sisi Gelap Otonomi Daerah. Widya Padjadjaran.. Bandung Miftah Thoha. (2005). Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Jakarta : Prenada Media. Miftah Thoha. 2009. Membangun Budaya Birokrasi Pemerintah (ad). Agus Pramusinto dkk. Governance Reform di Indonesia mencari arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Professional. Gaya Media. Yogyakarta. Muthia Ganie, 22 Desember 2009, Metro TV, “ Good Governance 100 Hari SBY-Boediono”) Murtir Jeddawi, (2008) Reformasi Birokrasi Kelembagaan dan Pembinaan PNS, Yogyakarta, Total Media Riggs Fred, W. (1984). Administrasi pada Masyarakat Transisi, (terj) Basyaruddin Noer, Pekanbaru: Materi Kuliah tidak di terbitkan Sadu Wasistiono. (2003). Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung: Fokus Media Stamatis, D.H. 1997. Total Quality Service. Vanity Books International. New Delhi Zudan Arif. (2004). Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan. Jakarta : CV. Cypruy. Http://rat.uir.ac.id

292


ISSN :2252-9606

Dokumen-dokumen Diskusi 100 Hari Kabinet SBY Jilid 2, Metro TV 5 Januari 2010) Ecoplano. Blogspot.com/2009 Kompas 5 Maret 2007, Potret Suram Birokrasi Indonesia

STRATEGI PENGURANGAN ANGKA PENGANGGURAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN MELALUI KEWIRAUSAHAAN Oleh : Arief Rifa’i H, M.Si., S.Sos Annisa Mardatillah, M.Si., S.Sos Dosen Prodi Administrasi Niaga Fisipol – Universitas Islam Riau Pekanbaru Abstract Employment sector is one important factor in regional economic development because labor is the main capital for the construction of wheel movement. Successful development of course supported by a good quality workforce. The problem that Http://rat.uir.ac.id

293


ISSN :2252-9606

often arises is the problem of unemployment. The Problem of unemployment can be done by creating jobs to its fullest. Workforce planning is essential in making policies and programs that can be used to overcome the problems that always faced related to labor supply, labor demand and the balance between supply and demand of labor. Appropriate policies and programs ia a business that can be done to overcome various problems. Appropriate strategy is needed to reduce unemployment throught job creation an open width so as to eradicate poverty. Local goverment as the holder and a key pillar of regional autonomy in the development of the welfare of region, is expected to devise policies that can develop micro and small scale enterprises, in addition to opening the opportunity for investors to bulid medium micro and small enterprises that are albor intensive will help provide productive empolyment for all members of the community that will reduce unemployment and poverty. Keywords : Strategy, Labor, Enterpreneurship. Pendahuluan Perekonomian yang semakin sulit menyebabkan daya beli masyarakat semakin menurun dan tingkat nilai rupiah cenderung tidak stabil. Krisis multidimensi mengakibatkan tingkat pengangguran semakin meningkat dan ini selalu menjadi masalah yang harus diatasi setiap tahunnya. Perusahaan-perusahaan banyak yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) akibat dari kesulitan keuangan yang dialami oleh para pengusaha pasca krisis ekonomi. Pemutusan Hubungan Kerja ini mengakibatkan pengangguran semakin meningkat yang selanjutnya dapat menimbulkan angka kemiskinan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena tenaga kerja merupakan modal utama bagi pergerakan roda pembangunan. Berdasarkan data BPS Jumlah penduduk Provinsi Riau Tahun 2009 sebesar 5.525.268 jiwa, penduduk laki – laki 2.938.918 jiwa Http://rat.uir.ac.id

294


ISSN :2252-9606

dan penduduk perempuan 2.586.380 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk rata – rata 4,38% pertahun diperkirakan pada tahun 2013 jumlah penduduk menjadi 6.699.656 jiwa. Dengan sumber data yang sama jumlah angkatan kerja pada tahun 2009 sebesar 2.325.839 orang, angkatan kerja laki – laki 1.689.089 orang dan angkatan kerja perempuan 636.799 orang, dan diperkiran pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja berjumlah 2.706.342 orang. Sedangkan tingkat pengangguran pada tahun 2009 sebesar 8,44% dan diperkirakan pada tahun 2013 sebesar 9,43%. Jika pencari kerja dianggap sebagai penganggur, maka berarti kurang dari 10% dari penduduk usia kerja Provinsi Riau belum memperoleh kesempatan kerja. Tabel 1.1 dibawah ini merupakan data tentang angkatan kerja menurut tingkat pendidikan tahun 2007 – 2009 yang menggambarkan tingkat kenaikan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Tabel 1.1 Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2007 – 2009 Pendidikan 2007 2008 2009 Tidak Tamat SD 218.750 279.493 279.076 SD 720.898 716.596 733.675 SLTP 488.065 469.795 501.354 SLTA 537.019 590.388 608.340 DI, DII, DIII 74.677 90.949 101.884 UNIVERSITAS 75.675 92.164 101.509 JUMLAH 2.115.084 2.239.385 2.325.839 Sumber : - BPS Prov. Riau - Data diolah Dilihat dari Penduduk Usia Kerja ( PUK ) tahun 2007 – 2009 cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 3.380.689 Http://rat.uir.ac.id

295


ISSN :2252-9606

orang pada tahun 2007 menjadi 3.722.712 orang pada tahun 2009, yang dapat diartikan bahwa Penduduk Usia Kerja selama tahun 2007 hingga 2009 mengalami pertambahan sebanyak 342.023 orang atau 10%. Hal ini diduga akibat dari lajunya perubahan faktor-faktor demografi seperti fertilitas, mortalitas dan migrasi (Sumber BPS Riau). Permasalahan semakin rumit ketika bertambahnya angka Penduduk Usia Kerja tersebut tidak diimbangi dengan pertambahan lapangan pekerjaan. Tinjauan Teori Konsep Strategi Konsep strategi dapat digunakan oleh organisasi untuk menghadapi hambatan atau tantangan dan kesempatankesempatan yang timbul dari setiap persoalan. Strategi dapat digunakan untuk menentukan tujuan dan arah masa depan sebuah organisasi baik itu swasta maupun pemerintah. Definisi strategi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut : Ansoff (dalam Penguin Books, 94: 1982), strategi adalah aturan untuk pembuatan keputusan dan penentuan garis pedoman. Strategi disebut jg konsep bisnis perusahaan. Uyterhoeven ( 7 : 1973 ) , strategi corporate adalah usaha pencapaian tujuan dengan memberikan arah dan keterikatan perusahaan. Newman & Logan, strategi master adalah perencanaan yang melihat ke depan yang dipadukan dalam konsep dasar atau misi perusahaan. Konsep Ketenagakerjaan Definisi Tenaga Kerja Tenaga Kerja dapat dibagi menjadi dua kelompok , yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan golongan penduduk dalam batas usia kerja yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, mempunyai pekerjaan tetap, tetapi untuk sementara tidak bekerja dan tidak Http://rat.uir.ac.id

296


ISSN :2252-9606

mempunyai pekerjaan sama sekali, tetapi aktif mencari pekerjaan. Bekerja mempunyai makna melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan memeroleh penghasilan pada suatu waktu tertentu. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang terlibat atau sedang berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif. Angkatan kerja dapat dibagi lagi menjadi pekerja dan pengangguran. Pekerja adalah seseorang yang bekerja apabila ia melakukan pekerjaan dengan tujuan memeroleh upah atau membantu untuk memeroleh pendapatan selama paling sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu sebelum survey dilakukan. Orang yang memiliki pekerjaan, orang yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara waktu sedang tidak bekerja ada pula pekerja keluarga tanpa menerima upah yang membantu dalam suatu usahaproduktif ini semua termasuk kelompok pekerja. Penganggur adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan orang yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan (belajar, mahasiswa, ibu rumah tangga), serta menerima pendapatan yang bukan imbalan langsung atas suatu kegiatan produktif (pensiunan, veteran perang, dan penderita cacat yang mendapat santunan). Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang sedang membutuhkan pekerjaan. Pengaturan pekerjaan di Indonesia tertera dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan : "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak". Cukup jelas dari uraian tadi bahwasanya pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab atas penciptaan lapangan pekerjaan. Upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja bagi setiap warga Negara Http://rat.uir.ac.id

297


ISSN :2252-9606

berhubungan dengan upaya meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus pendapatan nasional. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia di suatu Negara, semakin besar pula kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif, sehingga semakin kecil tingkat pengangguran. Demikian pula semakin sedikit lapangan kerja bagi penduduk usia produktif maka akan memberikan peluang semakin tinggi tingkat pengangguran. Menciptakan sebuah lapangan kerja sangat tergantung pada pendapatan Negara yang diinvestasikan. Pendapatan nasional yang tinggi memungkinkan pembentukan modal yang lebih besar melalui tabungan. Tabungan dimungkinkan terjadinya pembentukan investasi yang mengakibatkan perluasan dan penciptaan usaha. Perihal ini akan membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi seluruh angkatan kerja. Untuk menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan di bidang kesempatan kerja adalah pemerataan kesempatan kerja. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting dan harus terus dapat diupayakan. Sumber daya manusia yang rendah merupakan salah satu factor penyebab lemahnya perekonomian, maka tentu saja perlu ditingkatkan kualitasnya yang tentu saja berkesinambungan terhadap pergerakan terhadap salah satu factor produksi. Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan hal sebagai berikut : Menyiapkan pendidikan formal agar tercipta tenaga ahli yang terampil, Membentuk tenaga kerja yang bertipe pekerja keras dan cekatan tidak lemah tentu saja harus didukung dengan mental yang teguh dan fisik yang sehat (perbaikan gizi) dan Memberikan perlindungan kerja , keamanan kerja, dan kenyamanan bekerja . Selain itu dapat mengadakan pelatihan bagi pekerja agar memiliki kemampuan kerja yang lebih baik, Mengadakan pembinaan untuk pencari kerja untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan sesuai Http://rat.uir.ac.id

298


ISSN :2252-9606

permintaan pasar tenaga kerja, Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk dapat memperluas pengetahuan dan ketrampilan sebagai bagian bentuk pengembangan mutu pekerja, Pemberian penghargaan bagi tenaga kerja yang berprestasi agar semangat kerja terbentuk. Konsep Kewirausahaan Pengertian Kewirausahaan Istilah entrepreneur pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh ekonom Perancis, Richard Cantillon. Menurutnya, entrepreneur adalah “agent who buys means of production at certain prices in order to combine them”. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ekonom Perancis lainnya- Jean Baptista Say menambahkan definisi Cantillon dengan konsep entrepreneur sebagai pemimpin. Say menyatakan bahwa entrepreneur adalah seseorang yang membawa orang lain bersama-sama untuk membangun sebuah organ produktif. Pengertian kewirausahaan relatif berbeda-beda antar para ahli/sumber acuan dengan titik berat perhatian atau penekanan yang berbeda-beda, diantaranya adalah penciptaan organisasi baru (Gartner, 1988), menjalankan kombinasi (kegiatan) yang baru (Schumpeter, 1934), ekplorasi berbagai peluang (Kirzner, 1973), menghadapi ketidakpastian (Knight, 1921), dan mendapatkan secara bersama faktor-faktor produksi (Say, 1803). Beberapa definisi tentang kewirausahaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: Jean Baptista Say (1816): Seorang wirausahawan adalah agen yang menyatukan berbagai alat-alat produksi dan menemukan nilai dari produksinya. Frank Knight (1921): Wirausahawan mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. Definisi ini menekankan pada peranan wirausahawan dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Seorang worausahawan disyaratkan untuk melaksanakan Http://rat.uir.ac.id

299


ISSN :2252-9606

fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti pengarahan dan pengawasan. Joseph Schumpeter (1934): Wirausahawan adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk (1) memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru, (2) memperkenalkan metoda produksi baru, (3) membuka pasar yang baru (new market), (4) Memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru, atau (5) menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Schumpeter mengkaitkan wirausaha dengan konsep inovasi yang diterapkan dalam konteks bisnis serta mengkaitkannya dengan kombinasi sumber daya. Penrose (1963): Kegiatan kewirausahaan mencakup indentifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi. Kapasitas atau kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan. Harvey Leibenstein (1968, 1979): Kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatann yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Israel Kirzner (1979): Wirausahawan mengenali dan bertindak terhadap peluang pasar. Entrepreneurship Center at Miami University of Ohio: Kewirausahaan sebagai proses mengidentifikasi, mengembangkaan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasila akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian. Salah satu kesimpulan yang bisa ditarik dari berbagai pengertian tersebut adalah bahwa kewirausahaan dipandang sebagai fungsi yang mencakup eksploitasi peluang-peluang yang muncul di pasar. Eksploitasi Http://rat.uir.ac.id

300


ISSN :2252-9606

tersebut sebagian besar berhubungan dengan pengarahan dan atau kombinasi input yang produktif. Seorang wirausahawan selalu diharuskan menghadapi resiko atau peluang yang muncul, serta sering dikaitkan dengan tindakan yang kreatif dan innovatif. Selain itu, seorang wirausahawan menjalankan peranan manajerial dalam kegiatannya, tetapi manajemen rutin pada operasi yang sedang berjalan tidak digolongkan sebagai kewirausahaan. Seorang individu mungkin menunjukkan fungsi kewirausahaan ketika membentuk sebuah organisasi, tetapi selanjutnya menjalankan fungsi manajerial tanpa menjalankan fungsi kewirausahaannya. Jadi kewirausahaan bisa bersifat sementara atau kondisional. Karakter Wirausaha Karakter-karakter dasar seorang wirausaha menurut McGraith & Mac Milan (2000), ada tujuh karakter dasar yang perlu dimiliki setiap calon wirausaha yaitu : a.

b.

c.

Action oriented. Bukan tipe menunda, wait and see , atau membiarkan sesuatu (kesempatan) berlalu begitu saja. Dia tidak menunggu sampai segala sesuatunya jelas dulu atau budget-nya ada dulu. Dia juda tidak menunggu ketidapastian pergi dulu, baru berusaha. Mereka adalah orang yang ingin segera bertindak sekalipun situasinya tidak pasti. Berpikir Simpel. Mereka adalah orang yang suka menyederhanakan persoalan yang kompleks. Mereka melihat persolan dengan jernih dan menyelesaikan masalah satu persatu dengan bertahap. Mereka selalu mencari peluang-peluang baru. Selalu tekun mencari alternatif-alternatif baru seperti model, desain, platform, bahan baku, energi, kemasan, dan struktur biaya produksi. Mereka mencari keuntungan


301


d.

e.

f.

g.

ISSN :2252-9606

bukan hanya dari bisnis atau produk baru melainkan juga dari cara-cara baru. Mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Seorang wirausaha bukan hanya awas, memiliki mata yang tajam melihat peluang atau memiliki penciuman yang kuat terhadap keberadaan peluang itu tetapi mereka bergerak ke arah itu. Peluang itu diciptakan , dibuka dan diperjelas. Hanya mengambil peluang yang terbaik. Seorang wirausaha akan menjadi sangat awas dan memiliki penciuman yang tajam pada waktunya. Berbeda dengan pemula yang belum terlatih dan masih bingung, maka wirausaha yang terlatih akan cepat membaca peluang. Wirausaha sejati hanya akan mengambil peluang yang terbaik. Fokus pada eksekusi. Wirausaha bukan orang yang hanya bergelut dengan pikiran, merenung atau menguji hipotesa, melainkan seorang yang fokus pada eksekusi. Mereka tidak mau berhenti pada eksploitasi pikiran atau berputarputar dalam pikiran penuh keragu-raguan. Memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Wirausaha tidak bekerja sendirian. Dia menggunakan tangan dan pikiran banyak orang, baik dari dalam maupun luar perusahaannya. Mereka membangun jaringan daripada melakukan semua impiannya sendiri. Wirausaha harus memiliki kemmapuan mengumpulkan orang, membangun jaringan, memimpin, menyatukan gerak, memotivasi dan berkomunikasi.

Konsep Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Definisi UMKM Http://rat.uir.ac.id

302


ISSN :2252-9606

Definisi Usaha Mikro secara tidak langsung sudah termasuk dalam definisi Usaha Kecil berdasarkan UU No. 9 tahun 1995 namun secara spesifik didefinisikan sebagai berikut : Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp. 100.000.000,- dan milik Warga Negara Indonesia. Sedangkan Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- dan miliki Warga Negara Indonesia. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia kepada semua Bank Umum di Indonesia No. 3/9/BKr.tgl.17 Mei 2001, usaha kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- . c. Milik Warga Negara Indonesia. d. Berdiri sendiri bukan merupakan anakan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Sedangkan Usaha Menengah menurut Instruksi Presiden No.10 Tahun 1999 adalah : a. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,(Dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. b. Milik Warga Negara Indonesia. Http://rat.uir.ac.id

303


ISSN :2252-9606

c. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. d. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Definisi Kredit UMKM Kesepakatan bersama Menko Kesra selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur Bank Indonesia tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (No. 11/KEP/MENKO/KESRA/IV/2002danNo.4/2/KEP.GBI/2002/tgl. 22 April 2002) definisi kredit usaha mikro, kecil dan menengah diartikan sebagai berikut : - Kredit Usaha Mikro adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin dengan kriteria penduduk miskin menurut BPS dengan plafon kredit maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). - Kredit Usaha Kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per tahun dengan plafon kredit maksimum sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). - Kredit Usaha Menengahadalah kredit yang diberikan kepada pengusaha di luar usaha mikro dan usaha kecil atau kepada pengusaha yang akan ditetapkan kemudian, dengan plafon diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Http://rat.uir.ac.id

304


ISSN :2252-9606

Pembahasan Permasalahan pengangguran dapat dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, ini merupakan upaya yang diharapkan oleh berbagai pihak untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi mereka yang masuk dalam golongan pengangguran yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Ada berbagai kendala dalam menciptakan lapangan pekerjaan yaitu kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala yang bersifat internal diantaranya adanya gejolak dari pekerja dengan berbagai tuntutan normatif. Oleh karena itu pembinaan terhadap pekerja dan pengusaha harus dilakukan sehingga kondisi perusahaan selalu kondusif. Sementara itu Kesempatan Kerja di Provinsi Riau pada tahun 2009 sebesar 2.129.441 orang dan diperkirakan pada tahun 2013 sebesar 2.451.044 orang. Menilik pada kondisi perekonomian Provinsi Riau dan kecenderungan perkembangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi ( LPE ) tanpa migas adalah cukup tinggi yaitu mencapai rata-rata 8,5% pertahun selama periode 2004 – 2008 dengan laju pertumbuhan yang cukup stabil dan fluktuatif. LPE Provinsi Riau tanpa migas ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Nasional. Fluktuasi yang dialami LPE Provinsi Riau ini disebabkan oleh ekonomi global yang sedang mengalami krisis pada tahun yang bersangkutan dan juga menyangkut kebijakan Nasional. Selanjutnya dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku tanpa migas Provinsi Riau hingga tahun 2008 didominasi oleh keempat sektor yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor jasa. Keempat sektor ini cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Http://rat.uir.ac.id

305


ISSN :2252-9606

Pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan salah satu indikator untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menambah penyerapan jumlah tenaga kerja yang lebih besar serta mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Namun pada kenyataannya persebaran penganggur menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tidak menunjukkan angka pengurangan yang signifikan dari setiap tahunnya, yaitu tahun 2007 sebesar 207.138, tahun 2008 sebesar 183.522 dan tahun 2009 sebesar 196.398. Bahkan jumlah penganggur berpendidikan tinggi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan yaitu pengangguran dengan tingkat pendidikan DIII/Universitas selama periode tahun 2007 sebesar 21.247, tahun 2008 sebesar 23.769 dan tahun 2009 sebesar 27.735 ( BPS. Prov. Riau ). Dalam perencanaan tenaga kerja penting membuat kebijakan dan program yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang selalu dihadapi terkait dengan persediaan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja dan keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja. Kebijakan dan Program yang tepat merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah. Strategi yang tepat diperlukan dalam mengurangi angka pengangguran terbuka melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya sehingga mampu mengentaskan angka kemiskinan. Namun upaya-upaya pemberantasan (bahkan pengurangan) kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro belum dilakukan dengan sepenuh hati dengan semangat kebersamaan oleh semua stakeholders. Pemerintah Daerah sebagai pemegang otonomi daerah dan pilar utama dalam pembanguan kesejahteraan sebuah daerah, diharapkan mampu membuat kebijakan yang dapat mengembangkan usaha skala mikro dan kecil, selain membuka kesempatan kepada investor membangun usaha menengah dan besar di daerahnya. Pendirian usaha mikro dan kecil yang padat Http://rat.uir.ac.id

306


ISSN :2252-9606

karya akan membantu penyediaan lapangan kerja produktif bagi semua anggota masyarakat sehingga akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan (Merza Gamal). Kesimpulan Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena tenaga kerja merupakan modal utama bagi pergerakan roda pembangunan. Masalah pengangguran yang belum dapat diatasi oleh pemerintah hingga saat ini secara komperehensif merupakan persoalan serius yang harus diberikan jalan keluar yang tepat. Permasalahan pengangguran dapat dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, dan merupakan upaya yang diharapkan oleh berbagai pihak untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi mereka yang masuk dalam golongan pengangguran yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Ada berbagai kendala dalam menciptakan lapangan pekerjaan yaitu kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan salah satu indikator untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menambah penyerapan jumlah tenaga kerja yang lebih besar serta mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Dalam perencanaan tenaga kerja penting membuat kebijakan dan program yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang selalu dihadapi terkait dengan persediaan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja dan keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja. Kebijakan dan Program yang tepat merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk Http://rat.uir.ac.id

307


ISSN :2252-9606

mengatasi berbagai masalah. Strategi yang tepat diperlukan dalam mengurangi angka pengangguran terbuka melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya sehingga mampu mengentaskan angka kemiskinan. Pemerintah Daerah sebagai pemegang otonomi daerah dan pilar utama dalam pembanguan kesejahteraan sebuah daerah, diharapkan mampu membuat kebijakan yang dapat mengembangkan usaha skala mikro dan kecil, selain membuka kesempatan kepada investor membangun usaha menengah dan besar di daerahnya. Pendirian usaha mikro dan kecil yang padat karya akan membantu penyediaan lapangan kerja produktif bagi semua anggota masyarakat sehingga akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan (Merza Gamal). DAFTAR PUSTAKA Alma, Prof. Dr. Buchari, 2007, Kewirausahaan, Edisi Revisi, Penerbit Alfabeta,Bandung. Hadinoto, Soetanto. 2005. Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo. Hendro & WW, Chandra. 2006. Be A Smart and Good Entrepreneur. Jakarta: CLA Publishing.IPB, Bogor. Kasmir, 2007, Kewirausahaan, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta. Kuriloff, Arthur H; John M. Hemphill. 1981. How to Start Your Own Business and Success. Mc.Graw-Hill Book Company, New York. Longenecker, J.G. et.al. (2001). Kewirausahaan (ManajemenUsaha Kecil) Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Http://rat.uir.ac.id

308


ISSN :2252-9606

M.Kwartono Adi. 2007. Analisis Usaha Kecil dan Menengah. CV Andi Offset. Yogyakarta. Mas’ud Machfoedz, Mahmud Machfeodz. 2005. Kewirausahaan: Metode, Manajemen dan Implementasi. BPFE Yogyakarta. Meredith et.al, Geoffrey. (1996). Kewirausahaan (Teori dan Praktik) Seri Manajemen No. 97. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. Osborne, David dan Gaebler, Ted. (1992). Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government) Seri Umum No.17. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. Purnomo. (1999). Kewirausahaan (Modul). Jakarta: Universitas Terbuka. Rhenald Kasali, dkk. 2010. Modul Kewirausahaan. PT Mizan Publika.Bandung. Setyawan, Joe. (1996). Strategi Efektif Berwirausaha. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Siagian, Salim. (1999). Peranan Kewirausahaan dalam Pengembangan Koperasi. Majalah Usahawan No.07 TH.XXVIII Juli 1999. Jakarta: Lembaga Manajemen FEUI. Soesarsono, 2002, Pengantar Kewirausahaan, Buku I, Jurusan Teknologi Industri Subanar, Harimurti. 2001. Manajemen Usaha Kecil. BPFE Yogyakarta. Supriyono, 1996. Manajemen Strategi dan Kebijaksanaan Bisnis Edisi 2. BPFE Yogyakarta. Http://rat.uir.ac.id

309


ISSN :2252-9606

Suryana, 2001, Kewirausahaan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Triton PB., 2007, Entrepreneurship : Kiat Sukses Menjadi Pengusaha, Tugu Publisher, Yogyakarta. Z, Harmaizar dkk. 2006. Menggali Potensi Wirausaha. CV. Dian Anugrah Prakasa. Bekasi.


310


ISSN :2252-9606

PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI MUTU PELAYANAN BIROKRASI PADA JAMKESMAS (Di desa Kutaliman; Kec Kedung Banteng; Kab. Banyumas; Prov. Jawa Tengah) Oleh : Hari Walujo Sedjati. Dr., M.Si Dosen Kopertis Wilayah V. DPK STISIP Kartika Bangsa; Yogyakarta. Abstract The education degree related perception public services to assurances healthy subsidy public policy by government. Perhaps the most obvious is that as the individual gains reading skill heist able to extend the scoop of his experience interpersonal and through the print mass media. Since message in the print media tend largely to promote or favor change perception, individual who can read is exposed to favorable attitude toward new ideas, as well as to specific public services information that he may consider and adopt. The research analysis Product moment correlation finding correlation negative; education degree with perception public service the bureaucracy assurance healthy by pure society r = - 0,268. Keywords : Public Services Pendahuluan Diberlakukanya undang-undang nomor 36 tahun 2009, pemerintah berkewajiban, bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khusunya yaitu bagi yang kurang mampu miskin, dengan kebijakan Jamkesmas Http://rat.uir.ac.id

311


ISSN :2252-9606

(Jaminan kesehatan Masyarakat.). Undang- Undang No 36 Th 2009 diberlakukan antara lain untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan berobat, hidup sehat bagi setiap orang agar dicapai derajad kesehatan setinggi-tingginya kepada masyarakat. Kesehatan sebagai investasi modal yang mahal bagi peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan, sehinggga pemerintah menggulirkan jaminan sosial kesehatan yang bermutu, adil, merata, aman dan baik. Setiap rumah sakit dan Puskesmas dalam kondisi mendesak, dilarang menolak pasien kurang mampu yang butuh perawatan dan pengobatan, untuk menghidari kematian dan kecacatan permanen. Program Jaminan kesehatan masyarakat dilaksanakan di Puskemas dan diberbagai Rumah sakit yang telah mendapat rujukan dari program Jamkesmas, terselenggara tersebar merata diseluruh wilayah Indonesia. Masyarakat peseta Jamkesmas harus mendapatkan surat Jamkesmas atas usulan dari pemerintah setempat dibagikan secara gratis. Bila butuh perawatan dirumah sakit, persyaratan harus dilengkapi si pemohon adalah menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, kemudian ke puskesmas mencari surat rujukan agar mendapat pelayanan perawatan atau pemondokan gratis di rumah sakit umum yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Kemiskinan sangat berkaitan dengan derajat kesehatan setiap orang, karena rendahnya pendapatan pada masyarakat miskin berakibat rumah temapat tinggal buruk, minimnya perawatan kesehatan, rendahnya pendidikan dan pengetahuan kesehatan, gaya hidup kurang baik, gizi buruk, apatisme dan lainlain. Kesadaran pola hidup sehat tersebut lebih diperparah lagi oleh mutu pelayanan kesehatan yang dirasa oleh masyarakat kurang memuaskan. Pelayanan bermutu menurut Zeithaml dan Berry (1990) mengandung beberapa kriteria: a. Tangibles tampilan fasilitas fisik, peralatan, bahan tercetak dan visual, meliputi bahan tertulis mudah Http://rat.uir.ac.id

312


b. c.

d. e. f. g. h. i. j.

ISSN :2252-9606

difahami, teknologi modern, berbusana sopan dan fasilitas menarik. Realibility yaitu kemampuan mewujudkan pelayanan secara tepat seperti yang dijanjikan. Responsiveness keinginan membantu pelanggan untuk menyediakan pelayanan yang segera, yaitu pengguna jasa direspon secara cepat dan petugas suka memenuhi permintaan pelanggan, dengan pelayanan yang hati-hati serius dan cermat. Competence, petugas memiliki keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan berbagai macam masalah. Courtesy petugas yang ramah, respek, penuh perhatian dan bersahat. Credibility penyedia pelayanan dapat dipercaya dan jujur. Security rasa aman terbebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan bagi pelanggan. Access pelayanan mudah didatangi, diperoleh dan dihubungi. Communication, suka mendengar pelanggan dan menghargai komentarnya menjaga pelanggan faham betul berbagai macam masalah. Understanding the Customer, berusaha menggali / memahami pelanggan dari berbagai kebutuhanya.

Birokrasi baru dapat melaksanakan tugas di perkantoran sebagai implementasi kebijakan dengan baik bila didukung oleh keputusan politik dan dukungan yang riil dari para pemimpin birokrasi yang mampu mengikat seluruh birokrat dalam bertindak dengan standar mutu pelayanan yang baku. Untuk mendapatkan keputusan politik maka perlu juga adanya moralitas dan niat baik tanpa adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi, terutama politisi yang duduk dalam lembaga legislatif. Namun dalam realita berbagai keputusan untuk memberantas penyakit birokrasi seperti KKN, bukan suatu hal yang mudah karena didalamnya terdapat kelompok-kelompok penguasa yang tidak mau dirugikan oleh adanya pemerintahan yang good governace. Http://rat.uir.ac.id

313


ISSN :2252-9606

Bila berurusan dengan birokrasi pelayanan pemerintah, masyarakat seolah-olah dikondisikan bahwa hambatan pelayanan di dalam birokrasi merupakan risiko yang harus diterima sebagai sesuatu yang given sifatnya. Sebagi contoh bilamana kita butuh pelayanan Jamkesmas, Sertifikat Tanah, IMB, pembuatan SIM sangat terasa pelayanan yang kurang baik, berbagai pungutan yang tidak jelas arahnya, tetapi harus rela mengeluarkan uang ekstra untuk memberikan tip bagi petugas agar urusannya dapat segera diproses. Kelambanan pelayanan di lingkungan birokrasi pemerintah sebenarnya tidak semata-mata disebabkan oleh adanya faktor kultur pelayanan birokrasi yang feodalistik. Kultur feodalistik tersebut seringkali termanifestasikan ke dalam pola sikap dan perilaku nepotisme, favoritisme, pemberian uang pelicin (graft), dan suap (bribery). Kondisi tersebut semakin diperparah dengan rendahnya kualitas sumber dayamanusia di lingkungan birokrasi yang benar-benar mampu memberikan standar pelayanan yang profesional Standar pelayanan birokrasi yang lebih berorientasi pada aturan (rule-driven) merupakan salah satu factor yang mendorong tejadinya inefisiensi dalam pemberian pelayanan publik. (Bambang Wicaksono.Cs2003). Sumber daya manusia di lingkungan birokrasi yang besar secara kuantitas, tetapi rendah secara kualitas menjadikan kinerja pelayanan birokrasi pemerintah masih jauh dari nilai-nilai responsivitas dan akuntabilitas publik. Birokrasi dan aparatnya masih membawa corak kultur birokrasi kolonial yang orientasinya masih lebih cenderung bersifat vertikal. Belum terciptanya orientasi birokrasi secara horizontal membawa konsekuensi lemahnya perwujudan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara adil dan transparan. Birokrasi pemerintah juga masih cenderung ingin dilayani oleh masyarakat dalam bentuk pemberian uang suap atau. uang pelicin. Birokrasi pemerintah belum sensitif untuk mengembangkan sistem nilai pelayanan yang berbasis pada kepentingan Publik secara luas. Http://rat.uir.ac.id

314


ISSN :2252-9606

Kualitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi pemerintah menjadi isu krusial seiring dengan perubahanlingkungan strategis birokrasi.Perubahan lingkungan birokrasi sebagai implikasi dari adanya globalisasi dan reformasi politik nasionalmembawa birokrasi ke dalam situasi, posisi, dan peran yang tidak dapat lagi secara semena-mena mengatur dan mengintervensi kehidupan masyarakat.Reformasi politik membawa birokrasi ke arahsistem politik yang relatif lebih terbuka terhadap akses kontrol publik, parlemen, maupun LSM sehingga birokrasi pemerintah dituntut untuk senantiasa berorientasi pada aspirasi dan kebutuhan publik dalam melakukan fungsi pelayanan. Birokrasi pemerintah, dengan demikian, diarahkan untuk lebih berkonsentrasi pada fungsi pelayanan publik, bukan pada fungsi regulasi, mendukung penguasa, seperti pada masa Orde Baru berkuasa. Globalisasi dengan arus informasi dan komunikasi yang mampu melampaui sekat-sekat politik dan batas-batas teritorial suatu negara menjadikan birokrasi pemerintah tidak marnpu lagi melakukan kontrol terhadap arus informasi yang masuk dari belahan dunia lain. Globalisasi membawa pengaruh nilai, mulai dari budaya barat, timur tengahsampai ideologi - ideologi yang mampu mempengaruhi masyarakat, khususnya ideologi politik dari barat seperti demokratisasi, hak asasi manusia, atau desentralisasiyang mampu mengubah gambaran masyarakat tentang lembaga birokrasi pemerintah dan bagaimana peran dan posisi negara dalam pola hubungan pemerintahan dan rakyatyang selama ini diterapkan. Demokratisasi menyadarkan masyarakat tentang bagaimana seharusnya pemerintah menjalankan fungsinya, bagaimana seharusnya pemerintah menjalankan pelayanan publik secara akuntabel dan profesional bagi kepentingan publik. Pelayanan baik para pengguna merasa puas pelayanan yang diberikan yaitu dengan mudah, murah cepat dan baik. Perlu adanya partisipasi warga dalam menegakan dan mengontrol Http://rat.uir.ac.id

315


ISSN :2252-9606

sistem pelayanan publik agar dapat tercipta suasana sistem pelayanan yang baik, benar dan akuntabel. Kontrol masyarakat akan lebih efektif konstruktif jika dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman, berpendidikan, berkemampuan dan memiliki kepedulian sosial. (J. Denhardt and B. Dehardt; 2002) Pendidkan sekolah dapat menyebabkan kemampuan berkomunikasi, berwawasan lebih baik dan mampu mengkritisi suatu masalah pelayanan publik lebih efektif, karena pendidikan sekolah diarahkan untuk dapat mengubah cara berfikir seseorang untuk berfikir lebih rasional, kecerdasan, kemampuan, pengetahuan, maupun kecakapan seseorang lebih meningkat kearah lebih baik. Kemampuan kecakapan dan kecerdasan akan terbuka berbagai arus informasi baik media elektronik, media cetak maupun saluran interpersonal. Kecerdasan yang berkembang karena pendidikan sekolah sehingga menaikan tuntutan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, termasuk kebutuhan pelayanan kesehatan secara mudah, murah cepat dan baik. Undang-undang nomor 20 tahun2003, tentang sistem pendidikan nasional secara garis besarnya yang dimasud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasanan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan., pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan baik pada dirinya maupun masyarakat dan negara. Lebih jauh dalam undang-undang pendidikan disebutkan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggaran pendidikan formal yaitu pendidkan diselenggaran secara terstruktur, berjenjang dipendidikan dasar, pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Pendidikan Nonformal adalah pendidikan diluar jalur formal berjenjang dan terstruktur misalnya kursuskursus dan berbagai pelatihan ketrampilan. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga, lingkungan pergaulan pengalaman unik dan terlaksana sepanjang hidup, baik disadari maupun tidak sadari. Http://rat.uir.ac.id

316


ISSN :2252-9606

Hasil penelitian dari Everett Rogers (1979) di Kolombia menemukan bahwa tingkat pendidikan sekolah berkorelasi positif dengan dorongan ingin maju, tuntutan kebutuhan hidup lebih tinggi, inovasi dan terbuka wawasan dunia luar karena memiliki kemampuan berkomunikasi lewat media elektronik, media cetak dan berbagai saluran interpersonal. Pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah didukung masyarakat, diharapkan dapat menaikan tingkat kesejahteraan masyarakat, partisipasi yang positif baik secara ekonomi, politik dan sosial budaya, cara berfikir lebih terbuka dan luas untuk memahami berbagai macam masalah, termasuk kebutuhan pelayanan kesehatan yang telah digulirkan oleh penerintah lebih populer disebut kebijakan Jamkesmas. Disamping itu, meningkatnya kemampuan berkomunikasi, akan dapat merubah keadaan seseorang lebih dinamis, rasional, cakrawala pandangan lebih luas, dan dapat mengkritisi sesuatu masalah pelayanan kesehatan lebih rasional / masuk akal. Hal ini tercermin dari persepsi (pandangan) mereka tentang pelayanan kesehatan program Jamkesmas lebih maju dinamis (Clelland David;1980). Sebaliknya bagi masyarakat berpendidikan sekolah mereka lebih fatalistis, minder dan apatis pasif menerima apa adanya tiada tuntutan dalam menyikapi mutu pelayanan Jamkesmas. METODE PENELITIAN Materi dan Metode Penelitian a. Sasaran penelitian adalah para pemilik kartu Jamkesmas masyarakat usia minimal 17 tahun berada di Desa Kutaliman, Kecamatan. Kedung Banteng. Kabupaten. Banyumas.Provinsi .Jawa Tengah. b. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai dengan alat analisis statistik (kuantitatif) . Metode Pengambilan sampel Http://rat.uir.ac.id

317


ISSN :2252-9606

Penelitian ini populasi diambil pada masyarakat di wilayah desa Kutaliman. Kecamatan Kedung Banteng; Kabupaten Banyumas; Provinsi Jawa Tengah. Sampel diambil berdasarkan metode Stratified Random Sampling yaitu pengambilan secara acak didasarkan pada strata. tingkat pendidikan sekolah bagi keluarga miskin berhak mendapat hak pengobatan gratis program Jamkesmas yaitu pada mereka yang memegang kartu Jamkesmas. Sampel diambil terdiri dari janda, duda maupun belum berkeluarga telah dewasa berumur 17 tahun keatas dengan harapan telah memiliki persepsi dan sikap jelas. Sampel dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu: a. Strata pertama diambil dilingkungan peserta Jamkesmas berpendidikan sekolah tinggi yaitu minimal pernah mengenyam pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, diperoleh sebanyak 21 % atau 21 orang responden. b. Strata kedua diambil dilingkungan keluarga miskin tergolong berpendidikan sekolah menegah yaitu berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama baik tamat maupun tidak tamat diperoleh sebanyak 34 % atau 34 orang responden. c. Strata ketiga diambil pada lingkungan warga peserta Jamkesmas berpendidikan sekolah rendah yaitu berpendidikan Sekolah Dasar baik tamat maupun tidak tamat kebawah dan diperoleh 47 % atau sebanyak 45 orang responden. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan berbagai macam cara yaitu antara lain sebagai berikut : a. Dokumentasi b. Interview c. Questioner Teknik Analisa Data


318


ISSN :2252-9606

Analisa data dalam penelitian ini, yang dipergunakan metode penelitian kuantitatif yaitu mempergunakan persentase, tabel frekuensi, kemudian untuk mengetahui hubungan antara variabel dipergunakan perhitungan korelasi Product Moment dari Pearsons dengan rumus sebagai berikut :

rxy 

N  xy -  x  y 

N x    x  N y 2

2

2

  y 

2



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Diskripsi Daerah Penelitian Letak Desa Kutaliman Desa Kutaliman terletak di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Ketinggian 165meter, letak desa Kutaliman sebelah utara kota Kecamatan Kedung Banteng berjarak 5 kilometer. Desa Kutaliman dengan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas yang ada di Purwokerta berjarak sekitar 10 kilometer arah barat laut. Sedangkan jarak dengan Provinsi Jawa Tengah yang ada di Semarang sekitar 250 kilometer, arah baratdaya. Batas wilayah desa Kutaliman - Sebelah utara berbatasan dengan desa Melung - Sebelah selatan berbatasan dengan desa Karang Nangka - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Banjaran (Kecamatan Baturaden) - Sebelah barat berbatasan dengan desa Kalikesur Luas wilayah desa Kutaliman Luas wilayah desa Kutaliman secara keseluruhan adalah 218,445 Ha yang terdiri dari tanah sawah 76,275 Ha dan Tanah Http://rat.uir.ac.id

319


ISSN :2252-9606

Darat / kering 142,17 Ha. Banda Desa terdiri dari sawah : 14,21 Ha dan 2 Ha tanah kering. Kependudukan Jumlah penduduk desa Kutaliman adalah 4881 jiwa (1195 Kepala Keluarga) yang terdiri dari 2686 laki-laki dan 2195 perempuan dan dari sejumlah tersebut terdapat 30100 jiwa (61,668%) mendapat Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat. Sebagian besar masyarakat pekerjaan pokok adalah petani dan hanya memiliki sawah sangat sempit, dan sebagian lagi bekerja sebagai buruh srabutan dengan penghasilan kecil dan tidak pasti, sehingga rawan gangguan kesehatan dan kematian. Agar lebih jelas dan mudah dipahami, penduduk desa Kutaliman diperinci atas dasar mata pencaharian dengan menggunakan tabel frekuensi, adalah sebagai berikut: Tabel.1 Jenis Pekerjaan dan Jumlahnya No Jenis Pekerjaan Jumlah 1 Pegawai negeri Sipil 17 orang 2 TNI / POLRI 1 orang 3 Karyawan Swasta 67 orang 4 Wiraswasta 6 orang 5 Pedagang 11 orang 6 Petani 1229 orang 7 Pertukangan 149 orang 8 Buruh 625 orang 9 Pensiun 1 orang Jumlah 2106 orang Sumber : Profil Desa Kutaliman Tahun 2010 Berdasarkan tabel penduduk Kutaliman jenis pekerjaan tergolong beragam, karena relatif dekat dengan kota Purwokerto, sehingga banyak buruh serabutan mencari nafkah bekerja di purwokerto tetapi ketika sore pulang kerumah. Petani paling besar jumlahnya tetapi pemilikan lahan pertanian relatif sempit, sebab Http://rat.uir.ac.id

320


ISSN :2252-9606

sawah subur banyak dimiliki oleh orang dari luar wilayah, sebagai investasi jangka panjang, karena harga tanah dari tahun-ketahun terus naik sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang demikian pesat. Sarana prasara pendidikan tergolong minim di desa Kutaliman, yaitu hanya terdapat 2 sekolah Dasar. Disebabkan letaknya wilayah berdekatan dengan kota Baturaden dan kota Purwokerto, banyak fasilitas pendidikan, maka penduduk desa Kutaliman dapat memanfaatkan fasilitas kemudahan pendidikan dengan kota-kota sekitarnya yang relatif berdekatan. Penduduk desa Kutaliman diperinci atas dasar pendidikan sekolah dan jumlahnya dengan menggunakan tabel frekuensi, akan diperoleh data sebagai berikut: Tabel.2 Jenis Pendidikan dan Jumlahnya No Jenis Pendidikan Jumlah 1 Belum/tidak Tamat SD 2231 orang 2 Tamat SD 1998 orang 3 Tamat / Tidak Tamat SLTP 426 orang 4 Tamat SLTA 208 orang 5 Tamat Akademi/D3 7 orang 6 Tamat Sarjana/S1 10 orang 7 Tamat Magister/S2 keatas 1 orang Jumlah 4881 orang Sumber : Profil Desa Kutaliman Tahun 2010 Analisa Data Pendidikan sekolah memberikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, kecerdasan, kreatif, inovasi, keterbukaan dari berbagai arus informasi, sehingga menyebabkan semakin tinggi tuntutan kebutuhan hidup yang ingin dipenuhi. Berkaitan hal itu penelitian ini ingin membuktikan seberapa besar hubungan atara tingkat pendidikan sekolah terhadap persepsi mengenai mutu pelayanan Jamkesmas. Hasil analisis data disajikan dalam betuk Http://rat.uir.ac.id

321


ISSN :2252-9606

tabel, prosentasi dan Korelasi Product Moment dari Pearson hasilnya sebagai berikut: Tabel.3. Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Pesepsi Pelayanan Jamkesmas TK Pendidikan Persepsi Masyarakat Tentang Jamkesmas Sekolah Baik Sedang Buruk Jumlah Tinggi 9 6 29 21 36% 17,64% 70,73% Sedang 6 21 7 34 24 % 61,77% 17,07% Rendah 10 7 5 45 40 % 20,60% 12,20% Jumlah 25 34 41 100 Sumber : Data Lapangan Diolah Tahun 2010 Hasil perhitungan tersebut menunjukan bahwa terdapat sejumlah 25 orang responden yang mengatakan persepsi yang baik tentang mutu pelayanan birokrasi pada kebijakan Jamkesmas pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Dari sejumlah itu terdapat 9 orang responden (36%) tergolong berpendidikan relatif tinggi. Disamping itu terdapat sejumalh 6 orang responden (24%) tergolong sedang pendidkan sekolah yang pernah mereka tempuih. Kemudian terdapat 10 orang responden (40%) tergolong rendah pendidikan sekolah yang pernah ditempuhnya. Sementara itu terdapat sejumlah 34 responden tergolong sedang mengenai mutu pelayanan birokrasi pada pelaksanaan program Jamkesmas pemerintah kepada masyarakat miskin. Dari sejumlah itu, terdapat 6 orang responden (17,64%) berpendidikan sekolah tinggi. Serta terdapat 21 orang responden (61,77%) tergolong berpendidikan sekolah menengah. Terdpat 7 orang responden (20,60%) berpendidikan sekolah tergolong rendah. Kemudian terdapat sejumlah 41 orang responden mengatakan buruk sistem pelayanan birokrasi pada pelaksanaan Http://rat.uir.ac.id

322


ISSN :2252-9606

program Jamkesma dari pemerintah kepada masyarakat miskin. Dari sejumlah tersebut terdapat 5 orang responden (12,20%) tergolong berpendidikan sekolah tinggi. Kemudian terdapat sejumlah 7 orang responden (17,07%) tergolong tingkat pendidikan sekolah tergolong sedang. Kemudian terdapat sejumlah 29 orang reaponden (70,73%) tergolong pendidikan sekolah rendah. Setelah dihitung dengan perhitungan korelasi Product Moment dari Pearson hasilnya adalah korelasi negatif, yitu sebesar -0,268 dalam tabel terlihat bahwa rxy 0,01 (df98) = 256 jadi P<0,01. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan sekolah masyarakat yang berhak penerima program Jamkesmas dari pemerintah maka semakin buruk persepsi mereka mengenai sistem pelayanan Jamkesmas yang dilaksanakan oleh aparat Birokrasi pemerintahan. KESIMPULAN Dari seluruh hasil penelitian tersebut diatas maka dapat disimpulkan lebih singkat dan jelas sebagai berikut: 1. Desa Kutaliman merupakan desa yang relatif terpencil meskipun tidak terlalu jauh dari kota Purwokerto sejauh 5 kilometer, yang banyak memangku berbagai sarana prasarana kemudahan. Sebagian besar penduduk desa Kutaliman tergolong miskin karena sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani, sehingga dari sejumlah 4881 jiwa mendapat Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat ada sejumlah 30100 jiwa (61,668%) 2 Setelah dihitung dengan perhitungan korelasi Product Moment dari Pearson hasilnya adalah korelasi negatif, yitu sebesar -0,268 dalam tabel terlihat bahwa rxy 0,01 (df98) = 256 jadi P<0,01. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan sekolah masyarakat yang berhak penerima program Jamkesmas dari Http://rat.uir.ac.id

323


ISSN :2252-9606

pemerintah maka semakin buruk persepsi mereka mengenai sistem pelayanan Jamkesmas yang dilaksanakan oleh aparat Birokrasi pemerintahan. DAFTAR PUSTAKA Agus Dwiyanto Cs; 2003, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah; PenPusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.Universitas Gadjah Mada; Yogyakarta. Clelland David;1980; The Achieving Society; Publishing Nostrid Company. Canada Polidano Charles and David Hulme;2000; Beyond New Public Management ; Published Edward Elgor Publishing Limited.USA. Prof.Dr.M. Islamy Irfan. 2007. Menggapai Pelayanan Yang Bermutu. Pen. FIA Unibraw. Malang. Prov. Jawa Timur. Rogers.EM.1979; Modernization Among Peasants The Impact of Communication; Hold Renehart and Wiston; Inc.New York.USA. Dehhardt janet and Dehardt Robert. 2002. The Public Service Serving Not Steering. M.E. SharpeArmonk. New York London;England. Dokumen Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Th 2009 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 tahun2003, Peraturan Desa Kutaliman No. 04 Tahun 2010. Peraturan Desa Kutaliman No 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kutaliman


324


ISSN :2252-9606

PROFIL DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN BENGKALIS; Suatu Studi Kasus Kampung Parit Bangkong, Kecamatan Bengkalis Oleh : DR. Syahrul Akmal Latif Dosen Jurusan Kriminologi Fisipol – Universitas Islam Riau Pekanbaru H.M. Herdi Salioso, DR., MA., SE Dosen Luar Biasa Jurusan Kriminologi Fisipol – Universitas Islam Riau, Serta bekerja pada Pemerintah Provinsi Riau


325


ISSN :2252-9606

Abstract Bengkalis is one area in Riau province level II which has various advantages not shared by other regions both geographically demographic, either or natural resources. Nevertheless, the rapidly progress in Bengkalis also effecting in the formation of a slum (slums area), where the population in this region is very far from prosperous as imagined, whereas social welfare in society is the most absolute embodied in every process of development. Various indicators used to measure the level of social welfare of a people especially those living in slum areas. In connection with that, the most important thing to note is regarding the public profile. Therefore, by looking at the profile of the community will be known socio-economic status and their socio-cultural attitudes that can be used as a tool for creating social welfare. Descriptive analysis of this study is expected to answer the problems that is faced by the communities concerned. Key Words : Social welfare level, Slum area population PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Dalam sebuah tulisannya didalam jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Nomor : 1 PAU-UI Jakarta, Siswono Judohusodo (1999; 1) mengatakan bahwa jumlah penduduk kota di negara-negara sedang berkembang pada tahun 2000 diperkirakan menjadi lebih dari 5 kali lipat dari keadaan tahun 1920. Perkiraan lain pada tahun 2000, jumlah penduduk negara-negara sedang berkembang julahnya lebih besar 2 ½ kali lipat dari jumlah penduduk tahun 1960, lebih tinggi daripada pertumbuhan total penduduk dunia pada periode yang sama, yaitu sebesar 2 kali dan jauh lebih tinggi dari pertambahan penduduk di negara maju yang hanya meningkat kurang dari 1 kali. Kepadatan penduduk di dunia tidak lagi dapat dielakkan, dimana pertambahan manusia per detik, per hari dan per tahunnya Http://rat.uir.ac.id

326


ISSN :2252-9606

tergambar dengan angka-angka 3 orang perdetik, 250.000 per hari, 96 juta pertahun yang berarti pertambahan penduduk dalam 10 tahun akan mencapai 1 milyar orang, atau sama dengan penduduk negara Cina. Pertambahan penduduk ini, salah satu penyebabnya adalah urbanisasi, yang menjadi fenomena dunia, baik di negara maju dan juga di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Meningkatnya urbanisasi sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena seringkali hal tersebut diasumsikan bahwa terdapat korelasi antara jumlah penduduk perkotaan dengan GNP per kapita, dimana keadaan ini pada akhirnya menghasilkan wilayah-wilayah perkotaan yang padat penduduknya. Berbeda dengan negara maju, pada umumnya telah mampu menyediakan perumahan bagi para pendatang dari pedesaan. Mereka mampu menata lonujakan penduduk dengan manajemen tenaga kerja yang baik sehingga lonjakan penduduk tersebut masih dalam tahap yang tidak mengkhawatirkan. Sedangkan di negera sedang berkembang atau negara miskin dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah, mereka tidak bisa menyediakan fasilitas perumahan yang memadai yang mengakibatkan tumbuhnya pemukiman liar (squatter) dan merosotnya kondisi hunian yang mereka tempati sehingga akhirnya menjadi pemukiman kumuh (slums). Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah : 1. Kemiskinan dan Kesenjangan. 2. Lingkungan fisik yang memburuk. 3. Penataan kota yang tidak memungkinkan masyarakat miskin berada di dalam kota (Bianpoen, 1991; 31). Permasalahan meningkatnya jumlah penduduk perkotaan melalui urbanisasi sebagai akibat dari kemajuan suatu daerah yang memungkinkan perbaikan di segala sektor serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sudah tentu akan menjadi daya tarik tersendiri, bukan hanya urbanisasi berasal dari berbagai Http://rat.uir.ac.id

327


ISSN :2252-9606

daerah di Pulau Bengkalis, tetapi juga berasal dari daerah-daerah di luar Pulau dan bahkan dari luar Kabupaten Bengkalis, bahkan dari luar Provinsi Riau yang pada akhirnya membawa Kabupaten Bengkalis ke dalam persoalan kemiskinan dan ketimpangan pemerataan pembangunan dimana kemiskinan dan ketimpangan pemerataan pembangunan merupakan produk utama masalah pembangunan di sebuah negara atau daerah (Chamhuri Siwar, 1988; 1). Kalau kita cermati secara mendalam data yang ada, pertambahan penduduk Bengkalis dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Data terakhir yang diperoleh, bahwa penduduk Kecamatan Bengkalis sudah melebihi 71 ribu jiwa yang mana dari jumlah tersebut sekitar 15 persen merupakan penduduk miskin. Kemiskinan sebagai salah satu konstrains pembangunan biasanya selalu dihubung-kaitkan dengan tingkat pendapatan (income) atau tingkat konsumsi individu atau komunitas. Kalau kita ingin mengambil suatu contoh; Bank Dunia (World Bank) atau Bank Pembangunan Asia (ADB), mereka menggunakan tingkat pendapatan individu US $ 1 per hari sebagai batas poverty line. Kalau ini menjadi patokan, maka jumlah penduduk miskin yang banyak tersebut akan semakin jauh dari garis kemakmuran/kesejahteraan karena nilai kurs dolar terhadap rupiah semakin memburuk. Sementara di negara-negara sedang berkembang, kemiskinan diukur dengan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, yang dinyatakan dalam ukuran kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan kalori, yang memberikan gambaran lebih mendekati konsep manusiawi. Di dalam ilmu ekonomi, pertambahan penduduk yang begitu cepat di perkotaan, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong (push factor) dan faktor-faktor penarik (pull factor). Menurut Jefta Leibo (1986; 62), faktor pendorong terjadinya lonjakan penduduk di perkotaan adalah lapangan kerja yang relatif sangat langka yang terkait man land ratio yang timpang. Http://rat.uir.ac.id

328


ISSN :2252-9606

Tidak adanya kesempatan menambah pengetahuan dan keterampilan di desa serta kurangnya sarana rekreasi menjadi faktor-faktor pendorong itu terjadi. Kemudian, faktor-faktor penarik yang juga terjadi adalah adanya anggapan bahwa di kota sangat banyak tersedia lapangan kerja dan tersedianya berbagai fasilitas pendidikan dan sarana rekreasi serta adanya anggapan lain bahwa kota memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. Berbagai faktor yang menyebabkan lonjakan jumlah penduduk di perkotaan pada akhirnya memang tidak bisa dielakkan yang pada gilirannya akan tumbuh subur permukikanpermukiman liar di perkotaan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam usaha mengatasi menjamurnya permukiman liar dimaksud, baik berupa penyediaan rumah baru melalui fasilitas KPR-BTN, program-program rehabilitasi rumah kumuh, terutama peremajaan melalui Inpres 5 tahun 1990, proram penyediaan Rumah Sangat Sederhana (RSS) agar dapat menekan tumbuhnya rumah kumuh atau permukiman liar di perkotaan. Ramlan Surbakti (1994; 65) menyatakan karakterisitik permukiman liar adalah : 1. Dihuni oleh penduduk yang padat dan berjubel karena adanya pertumbuhan penduduk alamiah maupun migrasi yang tinggi di perdesaan. 2. Perkampungan tersebut dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau berproduksi subsistens yang hidup dibawah garis kemiskinan. 3. Permukiman di wilayah tersebut, merujuk pada kualitas rumah darurat (substandard housing conditions) 4. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah. 5. Langkanya pelayanan kota (urban service). 6. Pertumbuhannya tidak terencana sehingga penampilan fisiknyapun tidak teratur dan terurus. 7. Penghuni perkampungan miskin ini mempunyai gaya hidup perdesaan. Http://rat.uir.ac.id

329


ISSN :2252-9606

8. Secara sosial, mereka terisolasi dari permukiman masyarakat lainnya. 9. Berlokasi disekitar pusat kota dan seringkali tidak jelas status hukum tanah yang ditempatinya. Profil masyarakat permukiman kumuh, sebagaimana yang dikatakan oleh Ramlan Surbakti tersebut secara konseptual menyiratkan bahwa mereka yang tinggal di permukiman kumuh adalah orang-orang yang karena salah satu sebab tertentu berpenghasilan rendah, yang tentu secara teoritis akan membawa implikasi pada sulitnya mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok, yang pada gilirannya memberikan indikasi pada rendahnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat dimana mereka bertempat tinggal, karena : 1. Lingkungan keluarga miskin tidak dapat memperkembangkan pola sosialisasi, yakni suatu pola dimana seseorang dibimbing untuk dapat mencari pekerjaan yang layak. Biasanya cara-cara mencari nafkah dari keluarga miskin ditandai oleh adanya ketidak-pastian dan ketidak-mantapan dalam memenuhi kebutuhan harian mereka. 2. Lingkungan keluar miskin biasanya ditandai oleh tidak adanya pekerjaan yang tetap dan langgeng. 3. Kondisi kemiskinannya menyebabkan mereka (secara sadar atau tidak sadar) hanya bisa mempunyai aspirasi yang terbatas, apa yang dapat mereka ajarkan kepada anakanak mereka dalam proses sosialisasi hanyalah keterampilan-keterampilan yang memungkinkan anak-anak mereka sekedar melanjutkan cara hidup keluarganya yang sekarang. 4. Suatu aspek penting dalam sosialisasi bahwa keluarga mengajarkan kepada anak-anaknya agar ia dapat menahan pemuasan kepuasan mendadak dari kebutuhankebutuhannya yang utama. Http://rat.uir.ac.id

330


ISSN :2252-9606

5. Kondisi kemiskinan yang ada, pada dasarnya ditandai oleh berbagai keterbatasan untuk memungkinkan proses sosialisasi yang dapat menumbuhkan rasa keterikatan emosional di lingkungan keluarga tanpa tujuan yang jelas dan tanpa memiliki tempat tinggal yang pasti dan tanpa bekal yang cukup untuk dapat hidup sendiri dan lepas dari bimbingan orang tua (Saparinah Sadli, 1986; 128). Implikasi logis dari kenyataan teoritis diatas, adalah sulitnya warga permukiman kumuh secara mikro mensejahterakan kehidupan keluarga mereka dan secara makro sulit pula mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial tentunya berisi keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah serta sosial. IDENTIFIKASI MASALAH Dari uraian yang disampaikan diatas, dapatlah diidentifikasikan masalah yang terjadi antara lain : 1. Bagaimanakah gambaran sebenarnya lingkungan permukiman kumuh secara fisik. 2. Bagaimanakah gambaran sebenarnya lingkungan permukiman kumuh secara sosial. 3. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh secara fisik dan secara sosial. 4. Bagaimanakah sikap-sikap sosial masyarakat permukiman kumuh. 5. Apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat permukiman kumuh tersebut. 6. Bagaimana gambaran tentang taraf kesejahteraan sosial masyarakat permukiman kumuh tersebut. BATASAN MASALAH Http://rat.uir.ac.id

331


ISSN :2252-9606

Untuk lebih fokusnya pembahasan terhadap penelitian ini, maka penulis membatasi pada tinjauan profil masyarakat permukiman kumuh dari segi non materi dan tinjauan aspek kesejahteraan sosial masyarakat yang bersifat materi. RUMUSAN MASALAH Dari uraian yang telah disampaikan diatas dengan memperhatikan batasan masalah yang diajukan, maka dapatlah dirumuskan permasalahan yang terjadi, yaitu : 1. Bagaimanakah gambaran tentang profil masyarakat permukiman kumuh. 2. Bagaimanakah gambaran tentang kesejahteraan sosial masyarakat permukiman kumuh. 3. Apakah profil masyarakat permukiman kumuh berkait dengan kesejahteraan sosial masyarakat permukiman kumuh tersebut. KEGUNAAN PENELITIAN Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan informasi, terutama bagi pemerintah selaku stakeholder maupun pihak-pihak lain dalam rangka penyusunan kebijakan-kebijakan sosial terutama di bidang perumahan dan kesejahteraan yang terkait dengan pengembangan lingkungan perumahan bagi keluarga miskin sehingga mereka dapat meningkatkan kehidupan sosialnya secara lebih layak.

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR LANDASAN TEORI Permukiman Kumuh Permukiman di dalam pengertian Indonesia sama dengan kampung atau perkampungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Http://rat.uir.ac.id

332


ISSN :2252-9606

Indonesia (2001; 760) perkampungan secara etimologi berarti dusun, desa atau kelompok rumah-rumah yang merupakan bagian kota yang biasanya kurang bagus. Sedangkan dari segi teori, menurut Herlianto (Kompas, Mei 1991, halaman 4) dikatakan perkampungan mempunyai arti daerah perdesaan yang masih mempunyai ciri-ciri tradisional yang kuat dan masih berorientasi agraris. Permukiman kumuh (slums area) menurut Orville F. Crime (1982; 227) identik dengan perkampungan miskin, merupakan konseptualisasi dalam ilmu sosial yang pengertiannya sebenarnya masih kabur karena banyak pakar ilmu sosial yang mengartikannya dari segi fisik semata yang ditunjukkan dari halhal negatif seperti kotor, becek, sering banjir, rumah yang ditempati terbuat dari bahan yang mudah terbakar dan lain sebagainya. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat E.E. Bergel (1970; 40) yang mengatakan bahwa slums area adalah kawasan permukiman yang diatasnya terletak bangunanbangunan yang berkondisi sub-standard dan dihuni oleh penduduk miskin yang padat. Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Menurut R. Bintarto (1984; 111), Kesejahteran Sosial dalam kehidupan masyarakat dapat diukur melalui beberapa aspek diantara : 1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti : rumah, bahan rumah tangga, bahan pangan, dan sebagainya. 2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti : kesehatan, lingkungan alam, dan sebagainya. 3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti : fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya. 4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spritual, seperti : moral, etika, keserasian penyesuaian dan sebagainya. Http://rat.uir.ac.id

333


ISSN :2252-9606

Dalam mengukur kesejahteraan sosial tersebut, menurut Keolle (lihat R. Bintarto, 1984; 111) ada tiga aspek penting yang harus diperhatikan : 1. Dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik seperti : nutrisi, kesehatan, harapan hidup dan sebagainya. 2. Dengan melihat pada tingkat mental seperti : pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. 3. Dengan melihat pada integrasi dan kedudukan sosialnya. Kesejahteraan sosial dalam kehidupan masyarakat haruslah diwujudkan melalui usaha-usaha yang terorganisir dan timbal balik, agar benar-benar dapat terpenuhi sebagaimana aspek-aspek yang disebutkan diatas. Usaha timbal balik melalui suatu kegiatan yang terorganisir dengan fokus timbal balik antara individuindividu dengan lingkungan sosial dimana mereka berada. Hal ini mengandung pengertian, apabila kita ingin memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat yang berada di permukiman kumuh tersebut, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, lingkungan sosial disana harus diperbaiki bersama karena slums fisik selalu berkait erat dengan slums sosial. Oleh karena itu, memperbaiki salah satu maka yang lain juga harus sama diperbaiki. KERANGKA BERFIKIR Kesejahteraan sosial mungkin sesuatu yang dikhayalkan dalam kehidupan masyarakat. Namun usaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan masyarakat tersebut terus dilakukan melalui pemenuhan berbagai aspek yang melingkupinya seperti terjaminnya kesehatan, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, kemampunan menyesuaikan diri dengan kondisi yang sedang dihadapi, upaya untuk lepas dari budaya tradisi dan keluar dari kemelaratan walaupun terasa begitu berat. Oleh karena itu, perwujudan kondisi sebagaimana yang diinginkan diatas paling tidak memberikan sedikit jawaban bagi perwujudan kondisi tersebut. Namun harus disadari, bahwa profil masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh secara sosial kultural sulit sekali melepaskan diri dari budaya tradisi yang Http://rat.uir.ac.id

334


ISSN :2252-9606

mendekati “kemelaratan” bahkan tidak jarang secara ekonomi mereka disebut sebagai parasit sedangkan secara politis mereka dikatakan sebagai orang-orang apatis dan tidak teritegrasi yang seolah-olah suatu pekerjaan tidak mungkin untuk diwujudkan. Walaupun demikian, kenyataan konseptual mengindikasikan hal-hal sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pasti mengalamai perubahan dari waktu ke waktu yang sudah barang tentu mengalami pergeseran nilai-nilai dan sikap-sikap sosial yang dimungkinkan yang menjadi fokus dari penelitian ini. METODE PENELITIAN Jenis Kajian dan Teknik Analisa Data Kajian ini merupakan kajian studi kasus tentang Profil Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Permukiman Kumuh Desa Parit Bangkong, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Setelah data-data dan informasi yang dibutuhkan telah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data yang ada dengan menggunakan teknik analisa data : 1) Teknik Analisa Statistik Tabel Frekuensi. 2) Teknik Analisa Statistik Tabel Silang. Populasi dan Sampel Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang terbesar di kawasan permukiman kumuh Desa Parit Bengkong, Kecamatan Bengkalis yaitu berjumlah 345 KK. Dari populasi tersebut, maka teknik pengambilan sampel dilakukan degnan teknik Simple Random Sampling melalui keterbatasan 10 persen sehingga sampel yang digunakan adalah sebanyak : 10% x 645 KK = 64,5 KK (dibulatkan saja menjadi 50 KK). Teknik Pengumpulan Data.


335


ISSN :2252-9606

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam dalam pengumpulan data penelitian ini meliputi : a. Wawancara Terstruktur. Pengumpulan data melalui kaedah wawancara berdasarkan sampel responden yang telah dipilih dari seluruh ketua keluarga pada kawasan permukiman kumuh, sehingga maklumat yang sifatnya sensitif dapat digali dengan baik dan benar daripada responden. Metode wawancara ini juga digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang terperinci tentang latar belakang sejarah, cara hidup dan sebagainya dari responden yang dipilih. b. Observasi. Observasi diperlukan juga untuk mendapatkan informasi penting melalui pencatatan atas dasar pengamatan terhadap kondisi lingkungan sosia, ekonomi masyarakat dengan tujuan menunjang perolehan data pada waktu wawancara. c. Kajian Perpustakaan. Kajian perpustakaan bertujuan untuk mengesan dan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan sejarah yang berkaitan dengan apa yang hendak dikaji, juga kaedah ini digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan yang pernah ditulis oleh pengkaji-pengkaji terdahulu, khususnya mengenai perubahan pola stratifikasi sosial yang terjadi. Defenisi Operasional Agar memudahkan dalam menganalisa dan menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terutama dalam peristilahan yang digunakan, maka penulis merumuskan definisi operasional sebagai berikut : 1. Profil; merupakan keseluruhan aspek yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yang yang mempengaruhi sikap tindak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya sehari-hari. Http://rat.uir.ac.id

336


ISSN :2252-9606

2. Permukiman Kumuh; merupakan suatu kawasan yang dicirikan dengan kondisi fisik yang berada dibawah standard umumnya dari suatu kelayakan permukiman. Sementara dilihat dari segi sosial, dicirikan dengan masih berkembangnya budaya tradisi dan budaya kemiskinan. 3. Kesejahteraan sosial masyarakat; kondisi terpenuhinya aspek-aspek kebutuhan hidup masyarakat setempat, baik dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental maupun segi spritual. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN KARAKTERISTIK WILAYAH PERMUKIMAN KUMUH. PROFIL STATUS SOSIAL EKONOMI Dalam melihat profil Status Sosial Ekonomi Masyarakat sangat diperlukan data mengenai indeks pendidikan, pekerjaan dan pendapatan karena ketiga indikator ini dengan membandingkannya terhadap jumlah anggota keluarga alam satu rumah tangga akan memberikan gambaran kepada kita pencapaian taraf kesejahteraan. Apabila indeks ketiga profil keluarga dari status ekonomi itu baik, maka akan baik pula kemungkinan reponden mencapai taraf kesejahteraannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mayoritas pendidikan responden adalah rendah dan sebahagian besar bekerja sebagai buruh harian, pedagang, tukang becak, montir dan sedikit ditemukan pegawai negeri sipil. Begitu juga dengan tingkat pendapatan mereka kebanyakan adalah rendah dengan jenis keluarga extended family. PROFIL SIKAP SOSIAL Untuk melihat seberapa jauh responden masih terikat pada pola tradisi lama melalui aspirasi mereka terhadap pendidikan dan pekerjaan anak, anggapan responden terhadap perolehan pendapatan, anggatan terhadap kekuatan yang menentukan keberhasilan, anggapan responden terhadap masa depan. Http://rat.uir.ac.id

337


ISSN :2252-9606

Keseluruhan hal tersebut diasumsikan untuk mengukur aspirasi sosial, orientasi terhadap nilai-nilai sosial dan fatalisme. Dari hasil analisa data, kebanyakan mereka berharap pendidikan anak-anak mereka harus lebih tinggi dari mereka, dan mereka berharap anak-anak mereka tidak bekerja seperti yang mereka lakukan saat ini dan mereka merasa pendapatan yang diperoleh saat ini sangat kurang memadai, dan hanya dengan kekuatan diri mereka serta perlindungan tuhan nasib mereka akan berubah serta untuk masa depan harus diusahakan lebih baik tidak terserah kepada nasib. Mereka juga sudah mengenal Puskesmas sebagai institusi menjaga kesehatan mereka, namun demikian mereka juga masih percaya kepada dukun. Manakala pendapatan yang diterima sebahagian besarnya digunakan untuk konsumsi sehari-hari dan sedikit sekali yang bisa digunakan untuk keperluan lain, misalnya biaya pendidikan dan tidak ada pendapatan yang dialokasikan untuk rekreasi dan tabungan khusus. Pada umumnya mereka mengalami kesulitan dalam pemenuhan berbagai kebutuhan dasar mereka. HUBUNGAN ANTARA PROFIL MASYARAKAT PERMUKIMAN KUMUH DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL Dari paparan data yang diungkapkan diatas, terlihat adanya hubungan antara profil masyarakat dan kesejahteraan sosial mereka. Terdapat adanya beberapa nilai-nilai sosial yang masih bertahan disamping terdapat juga beberapa nilai atau sikap sosial yang mengalami pergeseran-pergeseran dan secara tidak langsung memperlihatkan adanya hubungan dengan kondisi sosial ekonomi mereka yang relatif jauh dari sebutan layak. Kendati sukar menentukan mana yang paling dominan antara pendidikan, pekerjaan dan pendapatan terutama dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial bagi keluarga dan masyarakat, namun asumsi utama nampaknya mengarah kepada pendidikan sebagai faktor terpenting. Hal ini dibuktikan dengan pendidikan yang rendah menghasilkan aspirasi yang relatif juga Http://rat.uir.ac.id

338


ISSN :2252-9606

rendah. Orang tua seringkali dianggap berhasil apabila anakanak mereka tidak melakukan jenis pekerjaan, memiliki pendidikan dan penghasil yang tidak seperti apa yang mereka lakukan saat ini. PENUTUP KESIMPULAN Di Kecamatan Bengkalis, masalah permukiman kumuh merupakan masalah yang sudah berlangsung lama. Kawasan kumuh di Kecamatan Bengkalis sudah lama terjadi terutama di daerah-daerah pesisir pantai pulau Bengkalis, dimana tanah-tanah pesisir pantai tersebut diduduki oleh masyarakat terutama masyarakat pendatang, yang mendiri bangunan semi permanen sebagai tempat tinggal yang jumlahnya sangat banyak. Ada beberapa kelurahan di Kecamatan Bengkalismempunyai kawasan permukiman kumuh yang mempunyai hubungan dengan tanah pantai tersebut, tetapi yang paling parah adalah Desa Parit Bangkong. Profil masyarakat permukiman kumuh atas dasar indikator umum berupa pendidikan, pekerjaan dan pendapatan menunjukkan kondisi dibawah standard kelayakan. Relatif rendahnya status sosial ekonomi mereka secara fisik dapat dilihat dari lingkungan dimana mereka tinggal. Profil masyarakat permukiman kumuh yang dilihat dari segi sikap-sikap sosial dan keterikatan pada tradisi dan nilai-nilai budaya, mengalami pergeseran pada beberapa aspek, namun belum dapat meningkatkan taraf hidup mereka karena orientasi dan sikap sosial mereka terutama aspirasi terhadap pendidikan dan pekerjaan anak masih sesuatu yang jauh dari jangkauan pemikiran mereka. SARAN Program Pemberdayaan Masyarakat dan Program Pengentasan Kemiskinan harus diupayakan terlaksana pada Http://rat.uir.ac.id

339


ISSN :2252-9606

kelompok masyarakat di permukiman kumuh mengingat keberadaan mereka di tengah kota, sudah pasti akan memberikan kesan negatif terhadap penataan Kota Bengkais (Kecamatan Bengkalis). Penyediaan sarana dan prasarana dasar di perkotaan yang menyentuh hajat hidup masyarakat di permukiman kumuh tersebut harus segera di gesa terutama masalah air bersih, sanitasi, listerik, pendidikan, jalan dan gang serta bantuan modal usaha dan pembinaan dan bimbingan berusaha bagi mereka. DAFTAR PUSTAKA Balitbang Provinsi Riau, Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Riau 2005, Penerbit Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru, 2006. Bappeda Provinsi Riau, Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau Tahun 2004-2008, Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru, 2004. Bappeda Kota Dumai, Dumai Dalam Angka, Pemerintah Pemerintah Kota Dumai, 2006. Bianpoen, Menata Kota dan Pemukiman Buruk, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, No. 1 Jakarta, 1991. Chamhuri Siwar dan Noraini Hj. Idris, Kemiskinan dalam arus pembangunan ekonomi Malaysia, Penerbit UKM, Bangi, 1996. E.E. Bergel, The Nature of Slums, Popular Prakashan, Bombay, 1970. Herdi Salioso, Dumai Mutiara Pantai Timur Sumatera, Penerbit UNRI Press, 2002.


340


ISSN :2252-9606

Herdi Salioso, Dari Pemikiran Raffless sampai FTZ Dumai, Penerbit Yayasan AKRAB Pekanbaru, 2007. Herdi Salioso, Dari FTZ Dumai sampai Visi Riau 2020, Penerbit Yayasan AKRAB Pekanbaru, 2007. Herdi Salioso, Upaya Meningkatkan Kinerja Masyarakat Melayu Kota Dumai, Penerbit Yayasan AKRAB, Pekanbaru, 2008. Herlianto, Perbaikan Kampung peru ditangani oleh semua pihak, Kompas, 9 Mei 1991. Jefta Leibo, Sosiologi Pedesaan, Andi Offset, Yogjakarta, 1986. Lukman Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001. Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1982. Orville F. Crime, Housing for Low Urban Families Economic and Policy in Developing World, Terj. Endang Purwaningsih, UI Press, Jakarta, 1982. R. Bintarto, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. Ramlan A. Surbakti, Kemiskinandi Kota dan Program Perbaikan Kampung, Prisma No. 6, LPES, Jakarta, 1984. Saparinah Sadli, Perilaku Gelandangan dan Penanggulangannya, LP3ES, Jakarta, 1986. Siswono Yudohusodo, Tumbuhnya Pemukiman-pemukiman liar di Daerah Perkotaan sebagai akibat dari urbanisasi yang Http://rat.uir.ac.id

341


ISSN :2252-9606

tinggi, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, No. 1, PAU-UI, Jakarta, 1991. Jhingan, ML, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2008. Said Hussein Alatas, Mitos Pribumi Malas, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1988. Tarigan, Robinson, Perencanaan Pembangunan Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2006.


Wilayah,

342


ISSN :2252-9606

UPAYA PENANGANANAN TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Oleh : Kasmanto Rinaldi,M.Si., SH Dosen Jurusan Kriminologi Fisipol - Universitas Islam Riau Pekanbaru Abstract The comprehension of regulation is the campaign summarize of child from the consideration at summon no.23 years 2002. The protection of break throgh child from saying that of child is the part from young generation, one as human resourching development, the potensial of appearance and the acievement of brough nation stroggling. So be child have been straggging character and had been of character is expecially. The child of concentration is being very susceptible of victim from violence action, the to be causes suppleing of part so be can doing to press or the intimidation by people of the more strong and abusing of power. The violence of sexual at child snaping at ill treatment be physical and non physical. The violence of physical between to touch sex or body part it character of privation, oral sex, penetration vagina/Anus, to be use nouns, favorabling open of Http://rat.uir.ac.id

343


ISSN :2252-9606

child cloth, to be until violent action. Or violence non physical it between the refer to nouns pornografi crowding or sexual activity adult, in the exploitation of child (picture, photo, film, slide, magazine, book) or peepat bathroom/sleaping room. The reformation is it indicator to will be event of violence sexual action ti child. So the check out physical and physic this is importaint of child for diagnosa it action sexual violence of child, any eather about anamnesis, and parents report. To be analysing of victim child sexual abuseing. To be by steep mybe is it with has intervention of psykoterapi, flexyibelity, variation and comprehensif. The function is it very of family importaint in the after of child to healing that experience sexual of violence. Keyword : The sexual violence, victim, chilhood, violent. PENDAHULUAN Latar Belakang Hampir setiap hari kita menemukan media massa baik cetak maupun elektronik yang memberitakan beragam kasus kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan yang terjadi disekolah antara senior dan junior (Bullying), kekerasan yang dilakukan oleh geng motor, dan Kekerasan Seksual serta masih banyak lagi kekerasan lainnya. Namun yang patut di pertanyakan adalah bahwa yang senantiasa menjadi korbannya adalah anak-anak dengan berbagai macam penyebab. Kasus kekerasan seksual pada anak (child sexual abuse, CSA) telah lama ada dalam sejarah manusia, tetapi dalam dunia kedokteran hal ini relatif jarang dibahas dibanding topik lain. Kekerasan seksual pada anak sangat merugikan karena anak adalah jiwa dan sumber daya manusia yang sedang tumbuh dan berkembang, dan merupakan generasi masa depan. Http://rat.uir.ac.id

344


ISSN :2252-9606

Jumlah kasus ini semakin mengalami peningkatan. Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak, pada tahun 2009 kasus kekerasan pada anak sudah mencapai 1998 kasus, sekitar 65 persen diantaranya, merupakan kasus kekerasan seksual. Padahal sebelumnya, pada tahun 2008 kasus kekerasan seksual pada anak sudah meningkat 30 persen menjadi 1.555 kasus dari 1.194 kasus pada tahun 2007.Kasus-kasus tersebut di atas hanya sebagian dari ratusan kasus yang pernah terjadi dan hal itu merupakan fenomena “gunung es” yang belum tercairkan. Realitasnya, kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi jauh lebih tinggi dari angka di atas. Harus diingat, perkosaan adalah hal yang sensitif, sulit diungkapkan atau dibuktikan. Tak ubahnya gunung es yang dari permukaan air seringkali hanya terlihat puncaknya, data kasus perkosaan yang tercatat barangkali hanya mewakili sebagian kecil dari fakta yang sesungguhnya. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Pekanbaru ditunjukkan pada tabel 1.1. Jumlah yang ditunjukkan dalam tabel memberikan gambaran peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 1.1Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pekanbaru Agustus 2007 – Juni 2009 Jumlah Pelanggaran Jenis No Total Pelanggaran 2007 2008 2009 1 Perkosaan 0 0 2 2 2 Pencabulan 3 6 13 22 Total 3 6 15 24 Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Pekanbaru. Di Amerika, baru pada tahun 1970an masalah ini diangkat di kalangan profesional dan akademisi, namun baru tahun 1990an kesadaran akan efek negatif berjangka panjang pada anak dan perlunya perlindungan hak anak mendapat perhatian yang serius. Belum ada pengetahuan dan penilaian sistematis tentang efek Http://rat.uir.ac.id

345


ISSN :2252-9606

negatif jangka panjang CSA pada anak-anak di Indonesia. Pelaporan kasus pencabulan dan penjeblosan pencabul ke penjara dikelola, namun pengelolaan korban hampir dikatakan tidak ada, atau kalaupun ada tidak memadai. Kurangnya perhatian dan pengetahuan untuk membantu orangtua mengelola anak korban pencabulan ini menyebabkan kerugian tidak saja pada anak tetapi juga orangtua dan anggota keluarga. Batasan Masalah Penulisan ini membahas mengenai definisi, bentuk, faktor penyebab, akibat dan penanganan kekerasan seksual pada anak. Tujuan Penulisan Tujuan penulisan ini adalah : Untuk memahami faktor penyebab, akibat dan penanganan kekerasan seksual pada anak. Metode Penulisan Penulisan ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan mengacu pada beberapa literatur. KERANGKA TEORITIS Definisi Kekerasan Seksual pada Anak Menurut World Health Organization (WHO) (1999) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Pengaturan tentang pengertian anak dapat disimpulkan dari konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dikatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dengan demikian anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus. Http://rat.uir.ac.id

346


ISSN :2252-9606

Anak merupakan sasaran yang sangat rentan menjadi korban dari tindakan kekerasan, hal ini dikarenakan anak merupakan golongan yang lemah sehingga sangat mudah dilakukan penekanan atau diintimidasi oleh orang yang lebih kuat dan berkuasa. Pengertian kekerasan terhadap anak menurut beberapa para ahli di antaranya: a. Richard J. Gelles menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan sengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. b. Barker mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen dan kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Kekerasan seksual menurut Maria Herlina(Konsultan dari Lembaga Psikologi Terapan, Universitas Indonesia) dapat didefinisikan sebagai perilaku seksual secara fisik maupun nonfisik oleh orang yang lebih tua atau memiliki kekuasaan terhadap korban, bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual pelakunya. Kekerasan seksual pada anak mencakup penganiayaan seksual secara fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik antara lain menyentuh alat kelamin atau bagian tubuh lain yang bersifat pribadi, seks oral, penetrasi vagina/anus menggunakan penis atau Http://rat.uir.ac.id

347


ISSN :2252-9606

benda lain, memaksa anak membuka pakaian, sampai tindak perkosaan. Sedangkan penganiayaan nonfisik diantaranya memperlihatkan benda-benda yang bermuatan pornografi atau aktivitas seksual orang dewasa, eksploitasi anak dalam pornografi (gambar, foto, film, slide, majalah, buku), atau mengintip kamar tidur/kamar mandi. Jenis kekerasan Seksual Berikut ini jenis-jenis kekerasan seksual berdasarkan pelakunya, menurut The Nation Center on Child Abuse and Neglect: 1. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga. Dilakukan oleh ayah, ibu atau saudara kandung. Selain itu, kekerasan seksual mungkin pula dilakukan oleh orang tua angkat/tiri, atau orang lain yang tinggal serumah dengan korban. 2. Kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak dibatasi perbedaan jenis kelamin, suku, agama, tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya. Sebagian besar pelaku adalah pria dan orang yang melakukan orang yang cukup dikenal oleh korban, misalnya tetangga, guru, sopir, baby-sittter. Pelaku bisa saja mengalami kelainan seperti pedofilia, pecandu seks, atau sangat mungkin teman sebaya. Kemungkinan pelaku penah menjadi korban kekerasan seksual sebelumnya, atau menirukan perilaku orang lain. Salah satu penyebabnya adalah untuk mengatasi trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya, atau sekedar memenuhi rasa ingin tahu. Pelaku adalah psikopat, pedofilia yang terangsang secara seksual pada anak, dan sangat berhati-hati dalam menyembunyikan perbuatannya. Mereka menyusup ke dalam masyarakat dengan cara memberi kesan mereka orang baikbaik untuk mendapat kepercayaan orang dewasa untuk Http://rat.uir.ac.id

348


ISSN :2252-9606

mengasuh anak-anak sebagai pengasuh, guru, pelatih olahraga, pelatih pramuka, pembersih rumah dan kebun dan pekerjaan lain yang memungkinkan mereka mendapat waktu bersama anak. Secara statistik, mayoritas pelaku berkisar dari usia 18-45 tahun, dengan frekwensi tertinggi adalah usia 18-25 tahun. Data menyimpulkan persentase siapa pencabul adalah sebagai berikut; orang yang dikenal dan pengasuh (47,8%), orang tak dikenal (23,4%), saudara sepupu, paman dan lain-lain (18,3%), saudara kandung (4,5%), orangtua kandung (3,3%) dan orangtua tiri (2,7%). Statistik ini menunjukkan mayoritas pelaku justru orang yang dikenal dekat serta pengasuh anak sendiri. Pendekatan stereotipikal yang digunakan pencabul adalah: menunjukkan kebaikan yang berlebihan, menyembunyikan dengan rapi sifat egoisnya, pembohong ulung (tidak punya integritas), dan perilaku sehari-hari biasa/normal. Pencabul kronis pandai mencuri kesempatan pada waktu tidak ada orang lain, menipu anak dengan merayu serta membujuk akan memberi hadiah, mencabuli anak pada waktu tidur siang (orangtua sedang bekerja), mencabuli seolah-olah aktivitas seksual adalah permainan, dan mengancam anak supaya tidak menyampaikan kepada orangtuanya. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi satu kali, beberapa kali dalam periode berdekatan, bahkan menahun. Walaupun berbeda-beda pada setiap kasus, kekerasan seksual tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan. Pada tahap awal, pelaku membuat korban merasa nyaman. Ia menyakinkan bahwa apa yang dilakukannya “tidak salah” secara moral. Pelaku mencoba menyentuh sisi kebutuhan anak akan kasih sayang dan perhatian, penerimaan dari orang lain, atau mencoba menyamakannya dengan permainan dan menjanjikan imbalan material yang menyenangkan. Pelaku dapat Http://rat.uir.ac.id

349


ISSN :2252-9606

mengintimidasi secara halus ataupun bersikap memaksa secara kasar. Tahap kedua, adalah interaksi seksual. Perilaku yang terjadi bisa saja hanya berupa mengintip sampai perilaku yang intensitasnya berat, yaitu memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual. Setelah kejadian tersebut, pelaku mengancam korban agar merahasiakan apa yang terjadi kepada orang lain. Tahap berikutnya, adalah tahapan dimana korban mau menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Kemungkinan korban merahasiakan pengalamannya sampai berusia dewasa, atau menceritakannya kepada orang yang mempunyai kedekatan emosional dengannya, sehingga ia merasa aman. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Seksual pada Anak Kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti: 1. Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan haknya, anak terlalu bergantung dengan orang dewasa. 2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak. 3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (broken home), misalnya perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi. 4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah. Http://rat.uir.ac.id

350


ISSN :2252-9606

5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi. 6. Sejarah penelantaran. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah pada anaknya. 7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil. Penyebab atau resiko terjadinya kekerasan terhadap anak dibagi tiga faktor, yaitu: 1. Faktor orang tua/keluarga Faktor orang tua memegang peran penting terjadinya kekerasan pada anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan pada anak di antaranya: a. Praktek-praktek budaya yang merugikan anak b. Dibesarkan dengan penganiayaan c. Gangguan mental d. Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun emosional, terutama mereka yang menpunyai anak sebelum usia 20 tahun e. Pecandu minuman keras dan obat 2. Faktor lingkungan sosial/komunitas Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak, diantaranya: a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis b. Kondisi sosial-ekonomi yang rendah Http://rat.uir.ac.id

351


ISSN :2252-9606

c. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri d. Status wanita yang dipandang rendah e. Sistem keluarga patriarchal f. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis 3. Faktor anak itu sendiri a. Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya b. Perilaku menyimpang pada anak. Selanjutnya, Moore dan Parton mengungkapkan ada orang yang berpendapat bahwa kekerasan terhadap anak lebih disebabkan oleh faktor individual dan ada juga yang menganggap bahwa faktor struktur sosial yang lebih penting. Mereka yang menekankan faktor individual mengatakan bahwa orang tua yang “berbakat” menganiaya anak mempunyai karakteristik tertentu, seperti: mempunyai latar belakang (masa kecil) yang juga penuh kekerasan, ia juga sudah terbiasa menerima bentuk perlakuan kasar atau keras. Kemudian Moore dan Parton menjelaskan bahwa mereka yang berpendapat bahwa perspektif sosial lebih penting mempunyai argumentasi bahwa seseorang individu tidak mungkin dapat dipahami tanpa memahami konteks sosialnya. Dalam kasus kekerasan, mungkin saja terjadi karena seseorang tidak mempunyai jaringan sosial yang memuaskan, yang tidak cukup mendukung dalam menghadapi masalah, atau juga mungkin ketidakpuasannya melihat struktur sosial dimana ia berada pada strata yang kurang beruntung. Hubungan perkawinan suami-istri juga sering mempengaruhi tindakan kekerasan terhadap anak. Semua faktor sosial ini mempengaruhi prilaku individu. Sedangkan Richard J. Gelles, mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai Http://rat.uir.ac.id

352


ISSN :2252-9606

faktor: personal, sosial, dan kultural. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama yaitu: 1. Pewarisan kekerasan antar generasi Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, prilaku kekerasan diwarisi dari generasi ke generasi. 2. Stres Sosial Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, orang cacat di rumah, dan kematian seseorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus yang dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Penggunaan alkohol dan narkoba diantara orang tua yang melakukan tindakan kekerasan mungkin memperbesar stres dan merangsang perilaku kekerasan. Karakteristik tertentu dari anak-anak, seperti kelemahan mental, atau kecacatan perkembangan fisik juga meningkatkan stres dari orang tua dan meningkatkan resiko tindakan kekerasan. 3. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit kali orang tua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman dan kerabat. Kekurangan keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan dari orang tua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stres keluarga atau sosial lebih baik. Lagi pula, kurangnya kontak dengan masyarakat menjadikan para orang tua ini kurang memungkinkan Http://rat.uir.ac.id

353


ISSN :2252-9606

mengubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar-standar masyarakat. 4. Struktur Keluarga Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua utuh, karena keluarga dengan orang tua tunggal biasanya berpendapatan lebih kecil dibandingkan keluarga lain. Contoh lainnya juga dapat terlihat apabila si ibu dari anak tidak berada di rumah atau sedang bekerja ke luar negeri, sehingga memperluas kesempatan orang tua laki-laki untuk melakukan tindakan apapun yang ingin dilakukannya. Sehingga butuh kewaspadaan dari kedua orang tua, tetangga maupun lingkungan sekitar untuk lebih mengawasi anakanak, agar bahaya yang setiap saat bisa menghampiri anak bisa di antisipasi bersama-sama.

Bentuk–bentuk kekerasan seksual pada anak: Kekerasan seksual pada anak dilakukan dalam bentuk yang bervariasi mulai dari sentuhan lembut hingga perkosaan yang mengakibatkan trauma fisik. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam tindakan kekerasan seksual tersebut adalah : 1. Exhibitionism atau sengaja memamerkan alat kelamin kepada anak. 2. Voyeurism: orang dewasa memperhatikan anak berganti pakaian atau mandi sampai anak itu menjadi risih atau malu. 3. Mencium: orang dewasa mencium anak dengan bernafsu, terutama pada mulut dan bahkan dengan memasukan lidah kemulut anak. Http://rat.uir.ac.id

354


ISSN :2252-9606

4. Fondling: pelaku menyentuh, mengelus atau meraba alat kelamin atau dada anak atau bagian lain agar anak terangsang secara seksual. Menyentuh dan mengelus punggung, kepala anak atau bagian badan lain bisa dianggap pencabulan bila tujuannya untuk merangsang anak kedalam situasi menuju perilaku seksual aktif. 5. Fellatio atau cunnilingus: orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut dan alat kelamin dengannya. 6. Senggama baik vagina maupun anus (sodomi) orang dewasa memasukan jari, benda atau penisnya ke dalam vagina atau dubur anak. 7. Pornografi: anak ditunjukkan materi yang menggambarkan dengan spesifik hubungan seksual antar orang dewasa, dewasa dan anak, atau anak sebagai bagian dari situasi kekerasan seksual atau gambar-gambar pornografi atau film. Dari berbagai bentuk kekerasan seksual, kontak genital adalah bentuk kekerasan yang paling sering dilakukan pada anak mencapai 88 %. CSA terjadi dalam bentuk pencabulan sekali hanya 21%, dan 79% dilakukan oleh pencabul berulang-ulang, bahkan kalau tidak ketahuan bisa mencapai waktu 5 tahun. Akibat kekerasan seksual pada anak Kekerasan seksual pada anak dapat diketahui berdasarkan perubahan fisik maupun psikisnya yang ditunjukkan oleh anak. Perubahan inilah yang menjadi indikator telah terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak. Sehingga pemeriksaan fisik dan psikis anak korban kekerasan penting untuk menegakkan diagnosis tindak kekerasan seksual pada anak, selain berdasarkan anamnesis, dan laporan orang tua. Akibat Fisik


355


ISSN :2252-9606

b. Menunjukkan simptom seperti kehamilan c. Mengeluh sakit pada waktu buang air kecil dan vagina atau penis memerah d. Terdapat gejala infeksi genital: berbau e. Simtom kearah bukti trauma fisik: abrasi atau lesi di daerah genital f. Mengalami kehilangan nafsu makan, atau mual, dan ingin muntah tanpa alasan. g. Sakit dan berdarah pada waktu buang air kecil, karena luka fisura pada anus h. Dilatasi anus i. Enkopresis sebagai kemungkinan perkosaan anal j. Enuresis sebagai akibat kemungkinan simtom regresi, overeksitasi atau ketakutan yang berhubungan dengan sexual abuse k. Penipisan hymen pada kasus manipulasi digital vagina l. Pembesaran liang vagina pada kasus digitasi vagina m. Kesulitan berjalan dan duduk Simtom klinis CSA tersebut prominen pada kasus pencabulan kronis, sedangkan pada CSA akut, robekan hymen, perdarahan dan eritema umum dijumpai. Akibat psikologis Jangka pendek: Anak-anak belum sempurna perkembangan emosi, kognisi, sosial, fisik dan mentalnya. Karena masih dalam tahap perkembangan, anak belum dapat memahami moralitas seksual, serta norma dan nilai sosial aktivitas seksual. Namun, bila mereka dicabuli, mereka mampu merasakan hal-hal sebagai berikut : marah, takut, sedih, mual, risih, memberontak, merasa aneh, menolak, dan tidak berdaya. Kerentanan terhadap akibat kekerasan seksual adalah tergantung dari tipe kekerasan, kronisitas kekerasan, usia anak, serta hubungan korban dan pelaku. Jika kekerasan terjadi secara kronis, anak dapat mengalami gejala-gejala: Http://rat.uir.ac.id

358


ISSN :2252-9606

1. Mimpi buruk yang muncul dalam bentuk kekerasan misalnya: dimakan harimau, dimakan laba-laba besar, dikejar-kejar raksasa. 2. Sering tiba-tiba marah tanpa sebab yang berarti dan tibatiba bicara sangat keras. 3. Berteriak-teriak dalam mimpi (jangan, tidak mau, aku tidak mau dipaksa, disertai dengan menendangmenendang sangat keras sambil merapatkan kedua paha untuk melindungi alat kelaminnya). 4. Mengalami regresi pertumbuhan: kadang-kadang bertingkah laku seolah-olah kembali menjadi bayi/sebagai anak yang lebih kecil, membuat suara seperti bayi dan mengompol. 5. Sering berperilaku ganjil seperti menunjukkan gerakan orang yang akan bercumbu. 6. Kadang-kadang memegangi alat kelaminnya. 7. Sangat ingin dilindungi pada waktu akan tidur atau menolak untuk tidur. 8. Tiba-tiba sangat ketakutan berada di salah satu bagian rumah, seolah-olah telah mengalami kejadian buruk ditempat tersebut. 9. Terbangun saat malam, berkeringat, gemetar, berteriakteriak. 10. Masturbasi. 11. Sangat agresif terhadap anggota keluarga, teman, mainan atau binatang peliharaan. 12. Mengalami periodik panik yang tak bisa diterangkan sebabnya, yang kemungkinan karena ingatan masa lalu akan kekerasan yang dialami. 13. Tiba-tiba menolak sendirian dengan orang yang ia kenal, inginnya ada lebih dari 2 orang berada di sekitarnya. 14. Melukai diri sendiri, orangtua, orang lain, binatang, atau permainan dengan benda tajam/tumpul. 15. Tiba-tiba menarik diri dari aktivitas kelompok sebelumnya yang tadinya sangat senang bermain. 16. Tiba-tiba tidak berprestasi disekolah atau tidak ingin bersekolah, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Http://rat.uir.ac.id

359


ISSN :2252-9606

17. Menanyakan banyak pertanyaan mengenai seks (terutama pada anak lebih sama dengan 7 tahun). 18. Berkembang rasa takut yang tak dapat diterangkan mengenai pria dan wanita misalnya takut pria berkumis. 19. Tiba-tiba meminta supaya semua pintu dikunci atau tindakan pengalaman lain, dan bertanya tentang perlindungan untuk dirinya. 20. Berkembang rasa takut yang ekstrem pada waktu akan mandi, atau akan ke belakang, saat ia harus membuka pakainnya. 21. Bila bermain boneka akan terus-menerus membuka pakaian bonekanya. 22. Menjadi sangat tergantung pada orang tuanya padahal sebelumnya mandiri. Bila gejala psikis tersebut muncul sebagai perubahan yang dramatis dari perilaku normal anak dan perilaku tersebut sangat kompulsif/obsesif, hal ini merupakan kunci diagnosis pencabulan/kekerasan seksual pada anak-anak secara psikologis. Jangka panjang: Perangsangan, incest dan pemerkosaan merupakan faktor predisposisi yang penting untuk pembentukan gejala dikemudian hari yaitu: ketidak percayaan, rendah diri, fobia, cemas, depresi, histeris, kecenderungan bunuh diri, gangguan sosialisasi, dan penurunan prestasi belajar. Perasaan depresif biasanya berkombinasi dengan rasa malu, bersalah dan perasaan bahwa korban telah mengalami cedera yang permanen. Gangguan stress paska tauma dan gangguan dissosiatif ditemukan pada beberapa pasien yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual juga merupakan faktor pendahulu yang sering pada perkembangan gangguan identitas disosiatif (kepribadian ganda) dan kepribadian ambang serta penyalahgunaan obat. Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak


360


ISSN :2252-9606

Penanganan korban kekerasan seksual memerlukan psikoterapi intervensi, bervariasi, fleksibel dan komprehensif. Bila trauma psikis diidentifikasi etiologinya sedini mungkin dan terapi dilakukan dengan mengungkapkan ingatan buruk secara bertahap, trauma tidak mengendap dan beban jangka panjang lebih ringan serta penyembuhan bisa dimungkinkan. Pengelolaan dapat dilakukan dengan menggambarkan dan bermain terprogram. Disini anak mempunyai kesempatan untuk mengeskpresikan, mendiskusikan dan membuang secara bertahap trauma yang dialaminya. Penanganan ini terus dilanjutkan sampai gejala-gejala hilang atau berkurang. Yang penting jangan menginterogasi si anak, tetapi biarkan anak bercerita sendiri sedikit demi sedikit. Umumnya penanganan intensif pasca trauma bisa berlangsung 6-8 minggu bahkan 12 minggu. Simtom yang paling sulit diatasi oleh orangtua pasca trauma CSA adalah angry outburst (marah tiba-tiba). Bila tidak segera diatasi, timbul kekerasan karena kemarahan anak yang sangat luar biasa, dan umumnya orangtua yang menjadi sasaran utama kekerasan ini. Berikut adalah panduan umum untuk mengelola angry aoutburst : - Sedapat mungkin hindari tempat umum pada minggu-minggu awal sesudah disclosure. - Biasanya anak bisa menahan marah di sekolah. - Jangan terburu-buru bila mengajak anak pergi. - Usahakan serutin mungkin dalam kegiatan sehari-hari. - Bicarakan sehari sebelumnya, rencana esok bagi anak. - Ketika anak menunjukkan amarahnya ke orangtua/temannya, katakana bahwa itu keliru, dan arahkan untuk mengalihkan rasa marah ke kegiatan yang produktif. Kegiatan ini antara lain: menggambar perasaannya, mencoret-coret/menggunting foto pelaku, menulis surat ke pelaku untuk menyampaikan kemarahannya, atau bermain boneka dengan salah satu boneka berperan sebagai pelaku yang menjadi sasaran kemarahan anak. Amarah ini harus disalurkan ke kegiatan yang produktif. Http://rat.uir.ac.id

361


-

-

-

ISSN :2252-9606

Biasanya, bila anak ingat trauma seksual yang dialami (trauma bond), ia akan menjadi sangat marah dan suka memerintah. Ini adalah kompensasi dari kehilangan integritas badannya, rasa tidak berdaya, dan rasa kehilangan kontrol atas dirinya. Jangan menuruti perintah-perintah anak, karena sebenarnya anak menginginkan orangtuanya sebagai “pengontrol” yang mampu mengatasi ketidakberdayaan dirinya. Terhadap amarah yang tiba-tiba muncul, kenali bentuk kemarahan melalui: 1) apakah menirukan tutur kata dan perilaku pencabul, 2) reaksi terhadap pencabul, 3) tidak berhubungan dengan keduanya. Hal ini berguna agar orangtua tetap mendisiplinkan anak bila kemarahan tidak berhubungan dengan keduanya. Kenali apa pemicu kemarahn tiba-tiba anak: apakah ketika bangun tidur, mau mandi dan membuka baju, akan tidur, atau capai. Ubah jadwal yang bisa memicu kemarahan anak. Katakan pada anak bahwa ada anak lain yang mengalami trauma yang sama.

Menurut beberapa penelitian yang dilansir oleh Protective Service for Children and Young People Department of Health and Community Service (1993) keberadaan dan peranan keluarga sangatpenting dalam membantu anak memulihkan diripasca pengalaman kekerasan seksual mereka. Orangtua (bukan pelaku kekerasan) sangat membantuproses penyesuaian dan pemulihan pada diri anakpasca peristiwa kekerasan seksual. Pasca peristiwakekerasan yang terjadi orang tua membutuhkankesempatan untuk mengatasi perasaannya tentangapa yang terjadi dan menyesuaikan diri terhadapperubahan besar yang terjadi. Mereka membutuhkankembali kepercayaan diri dan perasaaan dapatmengendalikan situasi yang ada. Bentuk dukungan yang membantu proses pemulihan dari keluarga (orang tua) dari anak yang mengalami kekerasan seksual antara lain: Http://rat.uir.ac.id

362


-

-

-

-

-

-

ISSN :2252-9606

Memberi ruang ”aman” untuk memahami apa yang terjadi dan menerima pengalaman sulit tersebut. Hal ini dapat dimulai dari pemahaman akan diri sendiri, pemahaman akan anak dan pemahaman akan peritiwa kekerasan seksual tersebut Membantu orang tua menyadari bahwa dampak-dampak yang muncul pada mereka dan anak mereka setelah terjadinya peristiwa kekerasan seksual merupakan hal yang wajar dalam situasi yang diluar kewajaran. Memberikan dukungan informasi pada orang tua berkaitan dengan: kekerasan seksual dan dampaknya pada anak dan diri mereka sendiri, bagaimana menangani dan membantu pemulihan anak dan pemulihan diri sendiri Melibatkan orangtua (keluarga) dalam penanganan kasus anaknya sebagai pihak yang signifikan membantu pemulihan anak dan bentuk penghargaan pada mereka sebagai orang tua. Misal dalam membuat keputusan untuk solusi penanganan kasus (hukum, psikologis), penanganan hukum, keputusan advokasi melalui publikasi dan peliputan media dll. Mengajak mereka turut serta dalam pertemuan dengan orang tua-orang tua lain yang memiliki pengalaman serupa (anaknya juga mengalami kekerasan seksual). Mendorong orang tua (keluarga) untuk ikut serta dalam kelompok dukungan bagi orang tua yang dapat memberi mereka kesempatan untuk berbagi dan saling menguatkan. Melakukan kegiatan advokasi dan pendidikan masyarakat tentang isu kekerasan seksual pada anak terhadap lingkungan sekitar anak sehingga dapat memberi dukungan sosial yang optimal bagi orang tua (keluarga). Melakukan rujukan terhadap layanan kesehatan mental profesional seperti kelompok dukungan, terapi, konseling baik bagi anak maupun bagi anggota keluarga yang lain dengan berkonsultasi dengan pihak orang tua (keluarga).

KESIMPULAN


363


ISSN :2252-9606

Kekerasan seksual terhadap anak adalah berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Statistik menunjukkan mayoritas pelaku justru orang yang dikenal dekat serta pengasuh anak sendiri. Faktor penyebab terdiri dari faktor internal (diri sendiri) dan eksternal (keluarga dan masyarakat). Kekerasan seksual pada anak dapat diketahui berdasarkan perubahan fisik maupun psikisnya yang ditunjukkan oleh anak. Perubahan inilah yang menjadi indikator telah terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak. Sehingga pemeriksaan fisik dan psikis anak penting untuk menegakkan diagnosis tindak kekerasan seksual pada anak, selain berdasarkan anamnesis, dan laporan orang tua. Penanganan anak korban CSA bertahap sedini mungkin dengan psikoterapi intervensi, bervariasi, fleksibel dan komprehensif. Peranan keluarga sangat penting dalam membantu pemulihan anak pasca pengalaman kekerasan seksualnya. DAFTAR PUSTAKA Budi WN. Kekerasan seksual pada anak: dampak proses pemulihan keluarga terhadap pemulihan anak. Newsletter Pulih. 2010;15:5-7. Data kasus kekerasan terhadap anak di KPAID Pekanbaru (20072009). Huraerah A. Kekerasan terhadap Bandung.2007.23,47-8,50-3,71.

anak.

Nuansa:

Indriati E. Child sexual abuse (pencabulan terhadap anak): tinjauan klinis dan psikologis. Berkala Ilmu Kedokteran. 2001;33(2):111-9. Http://rat.uir.ac.id

364


ISSN :2252-9606

Kristiani R. Haruskah anak kita menjadi korban?. Newsletter Pulih. 2010;15:2-4. Mamik, Herlina P. Dasar-dasar teori sosial kejahatan. PTIK Press.2007. Marsinova D. Kekerasan seksual terhadap anak. Poltekes Bengkulu. 2005.211-7. Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan sistem peradilan pidana. Undip Semarang. 2002. Nainggolan LH. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Jurnal Equality. 2008;13(1):73-81. Novarizal R. Faktor-Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak di kota Pekanbaru (skripsi). Jurusan Kriminologi Universitas Islam Riau. Pekanbaru.2010. Sa’abah MU. Perilaku Seks Menyimpang dan seksualitas kontemporer umat Islam. Jogjakarta : UII Pressx.2001. Sudaryono. Kekerasan pada anak: bentuk, penanggulangan dan perlindungan pada anak korban korban kekerasan. Jurnal Ilmu Hukum. 2007;10(1):87-102. World Health Organitation (WHO). 1999. Diunduh dari: www.bpkpenabur.or.id/charles/orasiba.htm


365


ISSN :2252-9606

AKUNTANSI PERMINYAKAN UNTUK BIAYA EKSPLORASI PADA PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA Oleh : Yuneita Anisma Fakultas Ekonomi – Universitas Riau, Pekanbaru Endah Roezana Fakultas Ekonomi – Universitas Riau, Pekanbaru Abstract The main objective of this study is to compare the treatment of oil and gas deposits, that are held in PT Chevron Pacific Indonesia, in accordance with PSAK No. 29, as well as to determine the method of treatment of PT Chevron Pacific Indonesia and its impact on productivity and profitability of the company. Analysis of the data used is the descriptive method of comparative. The results showed that PT Chevron Pacific Indonesia not implemented fully successful effort since enforcement PT Chevron Pacific Indonesia accounting with PSC Shin (General of accounting of acceptance Recognation System)based term is based on the contract. Influence on the company's performance is maintained until the scope of the return on investment declared commercial production. The influence of profit in Pacific Indonesia PT Chevron use the PSC is not too significant, but the effect is of significant benefit to the Http://rat.uir.ac.id

366


ISSN :2252-9606

Government due to delays in the reimbursement of costs of investment in waiting through capitalization method. Keywords:

Exploration Costs, SE Method, Method FC, Production Sharing Contracts, PSAK No. 29.

PENDAHULUAN Peranan minyak dan gas bumi sampai saat ini masih sangat besar dan dominan bagi pembangunan nasional, Dewasa ini perkembangan perusahaan minyak dan gas bumi, menyebabkan akuntansi perminyakanpun bergerak mengikuti karakteristik dan pola-pola dari industri ini. Sifat industri minyak adalah mengandung ketidakpastian, sedangkan biaya yang dikeluarkan sangat besar, maka akuntansi yang diterapkan dalam industri ini berkembang kearah yang berbeda dengan akuntansi keuangan pada umumnya. Usaha industri minyak dan gas bumi meliputi usaha pencarian (exploration), pengembangan (development), pengolahan (refinery), serta usaha angkutan (tanker), dan pemasarannya, yang selama ini menjadi wewenang BPMIGAS sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Departemen Pertambangan Minyak dan Energi. Pada proses pencarian (exploration) minyak dan gas bumi merupakan kegiatan untung-untungan (gambling), dengan arti bahwa kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi belum tentu memberikan hasil, sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut sangatlah besar. Hal ini disebabkan bahwa lokasi reservoir di mana terkandung cadangan minyak dan gas bumi yang secara komersial memungkinkan untuk diproduksi berada jauh di bawah permukaan bumi. Kegiatan pencarian minyak dan gas bumi belum tentu akan berhasil walaupun sudah dipersiapkan dengan cermat dan mengeluarkan biaya yang tidak Http://rat.uir.ac.id

367


ISSN :2252-9606

sedikit. Perlakuan khusus akuntansi untuk industri minyak dan gas bumi berbeda dengan industri lainya, seperti: (Haryono, 1998:32) 1. Adanya sifat untung-untungan (gambling) dan usaha eksplorasi menimbulkan beberapa alternatif dalam penggunaan metode pengakuan biaya atas cadangan yang berisi minyak dan gas (dry hole). 2. Adanya pendapat yang menyatakan bahwa pengakuan biaya harus dikaitkan dengan aktivitas sampai ditemukannya cadangan minyak atau gas di suatu negara, sehingga semua biaya yang terjadi ditangguhkan dan akan dikapitalisasi sebagai bagian dan cadangan minyak yang ditemukan di negara tersebut. Metode yang mengatur akan perlakuan ini disebut dengan metode Full cost. 3. Pendapat lain yang menyatakan bahwa biaya yang terjadi untuk pencarian minyak dan gas bumi harus dikaitkan dengan hasil dan aktivitas pencarian suatu cadangan. Biaya tersebut akan dikapitalisasi bila cadangan tersebut dalam kenyataan berisi minyak atau gas bumi dan sebaliknya akan dinyatakan sebagai beban kalau cadangan tersebut tidak berisi minyak atau gas bumi. Metode yang mengatur perlakuan ini disebut dengan metode Successfull effort Selain metode akuntansi yang ada di PSAK No.29, maka berkembang juga akuntansi kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract accounting). Production Sharing Contractaccounting (PSC) merupakan modifikasi dari kerjasama jenis kontrak karya. PSC ini adalah suatu penggabungan usaha dalam bentuk kerjasama antara pemerintah, seperti kerjasama antara perusahaan minyak swasta asing yang beroperasi di Indonesia, PT. Chevron Pacific Indonesia. PT. Chevron Pacific Indonesia merupakan Production Sharing Contract yang dalam prakteknya mengacu pada Production Sharing Contract berdasarkan Undang-Undang Migas No. 8 tahun 1971 tentang pendirian pengelolaan sumber daya Http://rat.uir.ac.id

368


ISSN :2252-9606

alam migas dengan penunjukan PERTAMINA sebagai agen dari Pemerintah. Pada kenyataannya, kemitraan PT Chevron Pacific Indonesia adalah ambivalent dimana terjadi dualisme. Dimana disatu pihak PERTAMINA adalah sebagai agen pemerintah dan dipihak lain PERTAMINA menjadi mitra kerja dari PT Chevron Pacific Indonesia. Pada saat PERTAMINA menjadi agen pemerintah maka perlakuan akuntansinya adalah berdasarkan PSC yang cenderung menganut pada metode successfull effort. Namun disisi lain dalam kemitraannya perlakukan akuntansi menggunakan akuntansi yang berlaku umum pada usaha manufaktur. Untuk laporan ke induk perusahaan di San Ramon PT. CPI sudah mulai menerapkan metode Successful Effort namun untuk laporan yang berhubungan dengan pemerintah, PT. CPI juga menerapkan PSC Accounting, maka dalam hal ini PT. CPI belum secara murni menerapkan Successful Effort secara keseluruhan karena PT.CPI juga masih menerapkan PSC Accounting. PERUMUSAN MASALAH Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah perlakuan akuntansi terhadap biaya eksplorasi yang diterapkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia telah sesuai dengan prinsip akuntansi dengan PSAK Nomor 29”. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Aktivitas Industri Perminyakan a. Acquisition ( Perolehan ) Merupakan kegiatan untuk memperoleh Property (hak untuk melakukan industri minyak dan gas bumi pada suatu kawasan). Meliputi persiapan lahan, kawasan atau areal sehingga siap untuk diolah dalam rangka pencarian (Eksplorasi) cadangan minyak dan gas bumi. b. Exploration ( Pencarian ) Tahap eksplorasi merupakan kegiatan dalam rangka Http://rat.uir.ac.id

369


ISSN :2252-9606

mencari dan menemukan cadangan minyak dan gas bumi. Dengan demikian eksplorasi mencakup kegiatan penentuan dan pengetesan suatu areal untuk menentukan apakah areal tersebut mengandung cadangan minyak dan gas bumi atau tidak yang dapat meliputi mengusahakan izin untuk memulai kegiatan eksplorasi pada suatu kawasan, melakukan beberapa survei, menginterprestasikan data yang dikumpulkan dari survei dan lain-lain. c. Development( Pengembangan ) Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan cadangan terbukti ( Proved Reserve ) minyak dan gas bumi untuk siap diproduksi secara komersial. Pengembangan cadangan meliputi kegiatan penyediaan peralatan dan persiapan, penambangan, pengaliran, pengumpulan, dan penyimpanan minyak dan gas bumi. d. Production( Produksi ) Merupakan kegiatan mencakup pengangkatan minyak dan gas bumi ke permukaan untuk kemudian dikumpulkan bersama-sama dalam tangki pengumpulan, diolah, diproses, dan disortir untuk kemudian diproses lebih lanjut sehingga siap untuk dipersiapkan. Akuntansi Perminyakan Akuntansi Minyak dan Gas Bumi di atur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.29. Adapun latar belakang dikeluarkannya PSAK ini adalah (Arifin, 2004:31): 1. Industri minyak dan gas bumi masih memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. 2. Pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan minyak dan gas bumi dalam laporan keuangan yang memerlukan standar akuntansi yang jelas. 3. Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 belum mengatur secara Http://rat.uir.ac.id

370


ISSN :2252-9606

khusus perlakuan akuntansi untuk industri minyak dan gas bumi maka sering terjadi perbedaan pendapat antara Auditee dan Auditor. Dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi ada 4 (empat) komponen biaya-biaya yang umumnya terjadi pada perusahaan-perusahaan perminyakan, dan pencatatan dilakukan berdasarkan prasyarat yang ada pada akuntansi perminyakan. Adapun keempat biaya umum tersebut adalah: 1. Acquition cost (Biaya Akuisisi) Biaya-biaya Akuisisi adalah biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan usaha perusahaan untuk memperoleh Property (hak untuk melakukan industri minyak dan gas bumi pada suatu kawasan (Arifin,2005 :2). Dalam Fundamentals of Oil and Gas Accounting, Biaya Akuisisi adalah “Cost Incurred in Acquiring property, cost incurred in acquiring the right to explore, drill and produce oil and natural gas.(Gallun,1999:31). 2. Exploration Cost (Biaya Eksplorasi) Biaya-biaya eksplorasi adalah biaya-biaya yang terjadi dalam usaha untuk mengeksplorasi (mencari minyak dan gas bumi) pada suatu Property. (Haryono,1997:49) Definisi lainnya adalah “Cost incurred in exploring property, exploration involves identifying area that my warrant examination and examinity specific areas, including exploratory wells (R. Brock, 1996:32). 3. Development Cost (Biaya Pengembangan) Biaya-biaya pengembangan adalah biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan untuk mempersiapkan atau mendapatkan Proved Reserve (terdapat cadangan terbukti) agar siap untuk di produksi secara komersial. (Arifin,2004:2). 4. Production Cost (Biaya Produksi) Biaya-biaya produksi adalah biaya-biaya yang Http://rat.uir.ac.id

371


ISSN :2252-9606

berhubungan dengan kegiatan mengangkat (Lifting minyak dan gas bumi), pengumpulan dalam tangki penimbun, pemisahan antara minyak dan gas bumi dan air, treating (pengolahan), dan penyimpanan (Haryono, 1997:79). Yang menjadi isu penting dalam melakukan pencatatan dan komponen biaya tersebut adalah kapan masanya biaya-biaya tersebut dianggap sebagai beban. Ada dua metode pengakuan yang dapat dipakai yaitu Success Full Effort (SE) Methoddan Full Costing (FC) Method. Timbulnya pemikiran ini disebabkan oleh berbagai hal yang menimbulkan kontroversi dikalangan perminyakan, terutama yang menyangkut perlakuan akuntansi atas aktivitas dan biaya eksplorasi yang penuh dengan unsur spekulasi. (IAI,2002:29.48). Metode Akuntansi Perminyakan SuccessFull Effort (SE) Method Bagi perusahaan produsen minyak berskala besar mengatakan bahwa biaya dari proyek yang berhasil yang dapat dikapitalisir, sedangkan biaya pencarian minyak dan gas bumi yang gagal harus dianggap sebagai pengeluaran (expense) pada saat itu juga. Konsep ini disebut dengan SuccessFull Effort Concept. Di Indonesia metode SEdidasarkan pada teori “Multiple Asset” yang dianggap kekayaan perusahaan yang tertanam dalam setiap cadangan sebagai kesatuan asset. Full Costing (FC) Method Di Indonesia metode Full Costdidasarkan pada teori Single Asset yang memandang bahwa semua kekayaan dari perusahaan minyak dan gas bumi sebagai suatu kesatuan asset dimana semua biaya sebelum mencapat tahap produksi dikapitalisasi dan kemudian di amortisasi secara prorata. Perlakuan Akuntansi Perminyakan Http://rat.uir.ac.id

372


ISSN :2252-9606

Akuntansi Biaya Perolehan Property (Acquisition Cost) Sebagaimana dengan perlakuan akuntansi keuangan pada umumnya biaya akuisisi (perolehan) haruslah dikapitalisasikan pada saat terjadinya baik metode FC maupun SE untuk kemudian dialokasikan pada periode-periode pemanfaatannya berupa depresiasi, deplesi, dan amortisasi. Perolehan hak penguasaan property sangat tergantung dengan sistem kerjasama yang diizinkan oleh suatu negara. Oleh karena tujuan perolehan hak untuk melakukan aktivitas perminyakan, maka seluruh biayabiaya yang timbul untuk perolehan hak melakukan aktivitas eksplorasi, pengembangan dan produksi dalam suatu wilayah kerja tertentu dikategorikan sebagai biaya perolehan. Termasuk disini biaya-biaya yang ditimbulkan dalam persiapan dan kewajiban pembayaran fee (bonus) untuk mendapatkan kerjasama baik secara keseluruhan maupun sebahagian. Berdasarkan SFAS nomor 19, Acquisition Cost meliputi biaya-biaya untuk pembayaran bonus-bonus hak opsi to purchase or lease property, fee yang berkaitan dengan pemilikan property mineral, dan pembayaran fee untuk broker, recording dan biayabiaya aspek legal serta lain-lain sehubungan dengan perolehan property. Lease bonus adalah biaya akuisisi terbesar dalam komposisi biaya akuisisi. Biaya mi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak eksplorasi, eksploitasi, produksi pada suatu kawasan.(Haryono,1997:83). Selanjutnya disposisi biaya-biaya yang dikapitalisasikan perhitungan unproved property akan dihitung secara periodik untuk menentukan atau mengetahui apakah property tersebut sudah dilepaskan atau diputuskan untuk tidak dilanjutkan (impaired) (FASB statement nomor 19 paragraf 28). Jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa property atau kawasan yang dikontrak sudah harus di impaired, maka biaya yang terkait akan diperlakukan sebagai kerugian dengan Http://rat.uir.ac.id

373


ISSN :2252-9606

menyelenggarakan atau membukukannya pada suatu perkiraan cadangan penilalan atau Allowance for Impairment. Akuntansi Untuk Eksplorasi (Exploration Costs) Penguasaan besarnya proved reserves dalam usaha pertambangan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup usaha penambangan. Untuk mempertahankan dan memperbesar proved reserved dilakukan melahui aktivitas eksplorasi, oleh karena itu aktivitas eksplorasi memegang peranan penting bagi perusahaan penambangan. Biaya Eksplorasi adalah biaya yang terjadi dalam pencarian dan menemukan cadangan minyak dan gas bumi di daerah yang belum terbukti mengandung minyak dan gas bumi.(Ikatan Akuntan Indonesia,2002:29.3) Menurut IAI (2002:29.5) kategori biaya-biaya eksplorasi terdiri atas: a) Biaya Topografi, Geologi dan Geofisika - Biaya penyelidikan topofrafi terdiri antara lain: 1. Biaya pengukuran tanah 2. Biaya pemetaan tanah 3. Biaya analisa sifat tanah. - Biaya penyelidikan geologi terdiri antara lain : 1. Biaya SLAR(site looking air radar) 2. Biaya geologi lapangan 3. Biaya geokimia - Biaya penyelidikan geofisika antara lain terdiri atas : 1. Biaya gravitasi 2. Biaya magnetik 3. Biaya seismik Berdasarkan prinsip perjanjian tersebut, maka biaya G&G yang berhasil akan dikategorikan sebagai biaya acquisition the proved property dan yang gagal akan dibukukan sebagai perkiraan piutang. Http://rat.uir.ac.id

374


ISSN :2252-9606

Dilihat dengan metode SE aktivitas G&G tidak ada hubungan langsung dengan penemuan cadangan, maka seluruh biaya akan dicatat sebagai expense pada saat terjadi. Menurut metode FC, semua biaya yang berkenaan dengan pencarian cadangan, baik berhasil maupun gagal akan dicatat sebagai aktiva pada pusat biaya. Dalam prosedur akuntansi Production Sharing Contract sebelum menemukan cadangan yang dapat diproduksi secara komersial, maka seluruh biaya non kapital akan dilakukan penundaan pengakuan dibukukan pada perkiraan unrecovered other cost (service). b) Carrying and Retaining Biaya Carrying and Retaining adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan atau memperpanjang hak kontrak sewa property, biaya-biaya ini meliputi pembayaran delay rental, ad’valoren tax on the property, biaya hukum untuk mempertahankan dan memelihara hak tanah serta biaya pendaftaran kontrak sewa (Arifin, 2004 :44). c)Kontribusi Sumur Uji (Test Well Contribution) Sistem kontribusi sumur uji merupakan cara untuk memperoleh informasi geologi dan geofisika yang dilakukan oleh pihak lain sebagai pemilik wilyaha sekitarnya dengan cara ikut kontribusi pembiayaannya. Kontribusi sumur uji ini ada dua bentuk yaitu kontribusi dry hole dan kontribusi bottom hole. d) Peralatan dan fasilitas Penunjang Peralatan- peralatan dan fasilitas penunjang yang dimaksudkan yang meliputi antara lain peralatan seismic, bengkel, gudang-gudang, dan kantor-kantor divisi yang digunakan dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi (eksplorasi, akuisisi, pengembangan atau produksi).(Haryono, 1998:81) e) Pengeboran Eksplorasi Http://rat.uir.ac.id

375


ISSN :2252-9606

Pengeboran eksplorasi merupakan tahap akhir dan aktivitas eksplorasi, karena pengeboran eksplorasi yang dapat membuktikan kepastian letak cadangan. Perlakuan akuntansi atas sumur eksplorasi tergantung pada penggunaan metoda akuntansinya f) Sumur Eksplorasi Uji Stratifgrafi Pada dasarnya sumur uji stratigrafi termasuk kategori sumur eksplorasi sehingga pembukuan biayanya sama dengan pengeboran sumur eksplorasi. Apabila pendekatan pencatatan dengan menggunakan metode SE maka pengeboran yang berhasil menemukan cadangan akan dikapitalisasi dan yang gagal di expense. Kalau menggunakan metode FC berhasil atau gagal menemukan cadangan akan dibukukan sebagai kapital Lain halnya kalau pendekatan yang dilakukan dengan metode PSC maka biaya dryhole dibukukan sebagai non kapital dan apabila berhasil menemukan cadangan untuk biaya TDC dibukukan sebagai kapital dan IDC tetap sebagai non kapital. Akuntansi untuk Drilling & Development (Development Cost) Biaya Pengembangan adalah “Cost incurred in development property, develop proved reseries oil and natural gas to drill and produce” (Porter, 1965: 89).Perlakuan akuntansi terhadap jenis biaya pengembangan menurut metode Full Costing maupun Successful Effort semua biaya pengembangan dikapitalisasi sebagai bagian dari asset minyak dan gas bumi yang meliputi asset sumur dan peralatan sumur (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002: 29.10). Akuntansi Kegiatan Produksi (Productioncost) Perlakuan Akuntansi terhadap biaya operasi minyak dan gas bumi adalah sama (dikategorikan sebagai biaya produksi) apakah dalam pencatatannya menggunakan metode Successful Effor atau Full Costing. Http://rat.uir.ac.id

376


ISSN :2252-9606

Akuntansi Production Sharing Contract Sejak berlakunya UU No.8 tahun 1971 tersebut, pengertian Production Sharing Contract (kontrak bagi hasil) mulai dikenal. Hal ini terlihat dalam pasal 12.1 UU No. 8 tahun 1971 tersebut yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, PERTAMINA dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kontrak bagi hasil. Kontrak bagi hasil merupakan modifikasi dan kerjasama jenis kontrak karya. Production Sharing Contract adalah sistem bagi hasil yang diterapkan secara umum untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan eksplorasi dan mencari minyak sendiri mulai dan awal pelaksanaan kontrak (Pudjoutomo, 1999:10). Production Sharing Contract merupakan suatu penggabungan usaha (joint venture) antara pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pertamina dengan perusahan lain. Kontrak bagi hasil (PSC) ini mulai dikenal sejak diberlakukannya UU nomor 8 tahun 1971 Dalam pasal 12.1 undang-undang ini dinyatakan bahwa dalam melakukan kegiatannya, Pertamina diperkenankan untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kontrak bagi hasil. METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian Penelitian di PT. Chevron Pacific Indonesia dan BP MIGAS yang mempunyai kantor operasional di daerah Rumbai Pekanbaru. Jenis dan Sumber Data a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang dikumpulkan melalui wawancara dan pengukuran/pengamatan langsung di lapangan, meliputi kegiatan pegawai di bahagian Finance. Http://rat.uir.ac.id

377


ISSN :2252-9606

b) Data sekunder berupa data keadaan umum lokasi penelitian dan data ini merupakan data pendukung data primer yang penulis peroleh dari bahan-bahan laporan dan berbagai sumber yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan Eksploratori dan komperatif yaitu data yang penulis peroleh dari pegawai perusahaan dibandingkan dan ditelaah. Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalahmetode penelitian deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan status kelompok manusia, suatu objek data, atau suatu kondisi tertentu. Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat gambaran suatu keadaan secara sistematik, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang ada di lapangan (Nazir, 1998:63). Dengan membahas data yang ada, kemudian menganalisa serta membandingkan aplikasi dengan standar khusus akuntansi minyak dan gas bumi, kemudian mengambil kesimpulan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Biaya Geologi dan Geofisika Shooting Right(G & G) Untuk pencatatan biaya geologi dan geofisika Shooting right, PT Chevron Pacific Indonesia menggunkan PSC Term dengan berpedoman pada GARAS (General Acceptance Recognation Accounting System) yang berpedoman pada kontrak kerjasama. Pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan adalah tertahannya pengembalian investasi sampai lapangan dinyatakan Http://rat.uir.ac.id

378


ISSN :2252-9606

berproduksi secara komersial. Selama belum berproduksi secara komersial maka biaya eksplorasi tersebut belum bisa dibebankan sebagai biaya dan masih dibebankan sebagai biaya dalam usaha penemuan cadangan yang ditanggung sendiri oleh perusahaan dan tidak dapat di cost recovery. Untuk pengaruh laba terhadap PT Chevron Pacific Indonesia dengan memakai PSC tidak terlalu signifikan, namun pengaruh laba terhadap pemerintah sangat signifikan dikarenakan adanya penundaan pngembalian biaya investasi yang ditahan melalui metode kapitalisasi. Kontribusi Sumur Uji (Well TestingContribution ) Untuk pencatatan biaya well testing contribution, PT Chevron Pacific Indonesia menggunkan PSC Term dengan berpedoman pada GARAS ( General Acceptance Recognation Accounting System) yang berpedoman pada kontrak kerjasama. Pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan adalah tertahannya pengembalian investasi sampai lapangan dinyatakan berproduksi secara komersial. Selama belum berproduksi secara komersial maka biaya eksplorasi tersebut belum bisa dibebankan sebagai biaya dan masih dibebankan sebagai biaya dalam usaha penemuan cadangan yang ditanggung sendiri oleh perusahaan dan tidak dapat di cost recovery . Untuk pengaruh laba terhadap PT Chevron Pacific Indonesia dengan memakai PSC tidak terlalu signifikan, namun pengaruh laba terhadap pemerintah sangat signifikan dikarenakan adanya penundaan pngembalian biaya investasi yang ditahan melalui metode kapitalisasi. Peralatan dan Fasilitas Penunjang Untuk pencatatan biaya peralatan dan fasilitas penunjang, PT Chevron Pacific Indonesia menggunkan PSC Term dengan berpedoman pada GARAS ( General Acceptance Recognation Accounting System) yang berpedoman pada kontrak kerjasama.


379


ISSN :2252-9606

Pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan adalah dapat langsung dibebankan ke biaya operasi melalui mekanisme cost recovery dalam komponen biaya depresiasi biaya fasilitas penunjang dan peralatan. Dengan demikian perusahaan dapat mengambil kembali investasi yang telah dilakukan melalui proses depresiasi yang merupakan salah satu komponen dari cost recovery. Untuk pengaruh laba terhadap PT Chevron Pacific Indonesia dengan memakai PSC tidak terlalu signifikan, namun pengaruh laba terhadap pemerintah sangat signifikan dikarenakan adanya penundaan pengembalian biaya investasi yang ditahan melalui metode kapitalisasi. Pemboran eksplorasi Untuk pencatatan biaya ini, PT Chevron Pacific Indonesia menggunkan PSC Term dengan berpedoman pada GARAS ( General Acceptance Recognation Accounting System) yang berpedoman pada kontrak kerjasama. Pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan adalah dapat segera dilakukan pengembalian investasi karena lapangan dinyatakan berproduksi secara komersial.Beban biaya intangible dapat dimintakan pengembaliannya (cost recovery) pada bulan yang bersangkutan, sedangkan tangible dilakukan melallui mekanisme depresiasi setalah sumur itu dinyatakan selesai dan berproduksi secara komersial. Depresiasi dihitung berdasarkan Tabel yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Pengelola Hulu Migas disingkat BPMIGAS. Untuk pengaruh laba terhadap PT Chevron Pacific Indonesia dengan memakai PSC tidak terlalu signifikan, namun pengaruh laba terhadap pemerintah sangat signifikan dikarenakan adanya penundaan pngembalian biaya investasi yang ditahan melalui metode kapitalisasi. KESIMPULAN Http://rat.uir.ac.id

380


ISSN :2252-9606

Setelah melakukan penelitian di PT. Chevron Pacific Indonesia dan melakukan perbandingan dengan teori-teori yang ada maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1. Dari perbandingan ketiga metode diatas, maka untuk pencatatan seluruh biaya eksplorasi, PT Chevron Pacific Indonesia menggunkan PSC Term dengan berpedoman pada GARAS ( General Acceptance Recognation Accounting System)yang berpedoman pada kontrak kerjasama.Namun untuk pelaporan ke parent company (perusahaan induk) berdasarkan US GAAP, artinya PT. Chevron Pacific Indonesia melaporkan dengan menggunakan successfull effort, karena PT. Chevron Pacific Indonesia termasuk perusahaan besar yang listing di Bursa Efek New York. 2. Pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan adalah tertahannya pengembalian investasi sampai lapangan dinyatakan berproduksi secara komersial. Selama belum berproduksi secara komersial maka biaya eksplorasi tersebut belum bisa dibebabkan sebagai biaya dan masih dibebankan sebagai biaya dalam usaha penemuan cadangan yang ditanggung sendiri oleh perusahaan dan tidak dapat di cost recovery . 3. Untuk pengaruh laba terhadap PT Chevron Pacific Indonesia dengan memakai PSC tidak terlalu signifikan, namun pengaruh laba terhadap pemerintah sangat signifikan dikarenakan adanya penundaan pengembalian biaya investasi yang ditahan melalui metode kapitalisasi. DAFTAR PUSTAKA Accounting Manual Volume 2 PT Chevron Pacific Indonesia, 2001. Http://rat.uir.ac.id

381


ISSN :2252-9606

Arifin, Kasman, 2004. Akuntansi Perminyakan, Diktat Kuliah, Pekanbaru. Arifin, Kasman, 2009. Dana Bagi Hasil dalam Perspektif Production Sharing Contract, Pekanbaru. Brock, R. Horrace, 1996. Petroleum Accounting Principle Procedure and Issues, 4th Edition, Denton,Texas State University. Candra, Rio, 2007. Pengaruh Cost Recovery terhadapPerolehan Laba Sebelum Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau. Dwi, Y. Novierni, 2006. Perlakuan Akuntansi terhadap Cost Recovery, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau. FASB, 1997. Statement of Financial Accounting Standards, Nomor 19, 25, 69, Stamfort Connecticut, USA. FASB, 1977. Financial Accounting Standard Board, Stamfort Connecticut, USA Gallun, A Rebecca and John W Stevenson,1999. Fundamentals of Oils & Gaas Accounting, Penn Well Books, Tulsa Oklahoma. Haryono, 1997. Akuntansi Perminyakan, Universitas Trisakti, Jakarta. Haryono, 1998. Akuntansi Perminyakan. Universitas Trisakti, Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia, 1994. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, 2(PSAK) nomor 9. Ikatan Akuntan Indonesia, 2002. Pernyataan Standar Akuntansi Http://rat.uir.ac.id

382


ISSN :2252-9606

Keuangan (PSAK) nomor 29. Juwyta, T. Roma, 2007. Analisis Perlakuan Akuntansi Perminyakan terhadap biaya Eksplorasi dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan pada PT. MedcoEnergi Internasional Tbk., Fakultas Ekonomi, Universitas Riau. Kennedy & Arifin, Kasman, 2007. Pengantar Akuntansi Perminyakan, Yayasan Pembangunan Nasional kerjasama dengan SOFA Press dan Indonesia Print, Malang. Kontrak Bagi hasil Chevron dan BP Migas, ESDM, 2003. Nazir, M, 1988. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. Pudjoutomo, Sutadi, 1999. PSC Contractual System, Hyatt Regency, Yogyakarta. P. Porter Stanley, 1965. Petroleum Accounting Practice, McGraw-Hill Book Republik Indonesia, Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 33 Republik Indonesia, Undang-undang nomor 8 tahun 1971 Subiyantoro, H dan Martiono Hadianto, 2004. Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi, ISBN 979-709120-1. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

PERANAN ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA DALAM NEGARA HUKUM DI INDONESIA Oleh : Imam Ghazali,MH., SH Dosen Jurusan Kriminologi Fisipol – Universitas Islam Riau Http://rat.uir.ac.id

383


ISSN :2252-9606

Pekanbaru Abstract The principle of legality of criminal law is one very important principle in a constitutional state because it is one of protection of human rights from the power of the state (State Administrator).The characteristic of constitutional state lays in the holders of power (State Administrator) in carrying out the duties is given limit by law for not being arbitrary in their duties for the implementation of interest of the people. Keywords :The principle of legality of criminal law and constitutional state Pendahuluan Negara hukum mempunyai bentuk yang sangat luas dan pelaksanaannya mempunyai berbagai-bagai variasi, sehingga kadang-kadang cukup unik terjadinya pernyataan negara hukum dengan praktek pelaksanaan negara hukum. Pernyataan dan praktek pelaksanaan negara hukum dapat terjadi dengan sejalan, tetapi dapat juga keadaan sebaliknya. Suatu ciri negara hukum adalah terletak pada bagaimana pelaksanaan didalam mengatur kehidupan negara, dimana penyelenggara negara (pemerintah) dalam menjalankan tugas-tugas diberikan batasan oleh hukum dengan tujuan utama untuk mendapatkan jaminan terselenggaranya kepentingan rakyat banyak. Di dalam negara hukum akan terlihat bahwa kedudukan hukum menjadi supremasi yang berarti, setiap tindakan penyelenggara negara harus tunduk dan sesuai dengan hukum, demikian juga bagi setiap orang yang tindakannya harus sesuai dengan hukum. Konsekuensi dari pada konsepsi negara hukum yang demikian itu harus lah segala kewenangan dan tindakan yang ada dapat dikembalikan pada dasarnya yaitu hukum dan sifat Http://rat.uir.ac.id

384


ISSN :2252-9606

hukum di sini mewujudkan terutama wadah jaminan hak azazi dan pengaturan bagi kepentingan rakyat. Selain ciri yang demikian itu suatu negara hukum mengandung juga unsur dari asas demokrasi dan konstitusional, artinya bahwa hukum yang dipakai adalah bersumber dari rakyat yang tumbuh secara demokratis dengan tidak dipaksakan lahirnya begitu saja melainkan menurut cara-cara tertentu yang sah dan penegakannya dapat dikontrol melalui suatu sistem konstitusional yang jelas dan dapat dijalankan. Kaitan antara asas dalam hukum pidana dan negara hukum. Berlakunya hukum pidana yang diselenggara oleh pemerintah disitu tidak terlepas dari ciri dan asas-asas dalam negara hukum. Hal ini terungkap dari pengertian hukum pidana itu sendiri yang pernah dirumuskan oleh para ahli bahwa hukum pidana dalam arti subjektif adalah mencangkup hak negara untuk memidana bagi pelanggaran hukum pidana (ius poeniendi), sebagai suatu hak yang timbul setelah adanya hukum pidana dalam arti objektif yaitu memuat ketentuan tentang perbuatanperbuatan mana yang dilarang / diharuskan dengan disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan pelanggaran hukum pidana (ius poenale). Sering disebutkan dalam hukum pidana mengandung pengertian adanya ius poeniendi ditimbulkan dari ius peonale. Didalam hukum pidana jelas kelihatan bahwa hak negara yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya diatur dan dibatasi oleh ketentuan yang ada dalam hukum pidana itu sendiri, sesuai dengan pengertian hukum pidana itu sendiri. Peranan asas legalitas hukum pidana dalam negara hukum Indonesia.


385


ISSN :2252-9606

Negara Republik Indonesia mempunyai falsafah hidup pada pancasila dan hukum dasar pada Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakui dan menjamin adanya negara hukum. Sejalan dengan uraian dimuka berarti didalam negara hukum di Indonesia semua kewenangan dan tindakan harus dapat dicari dasar hukumnya sebagai legalisasi hukum. Legalitas hukum yang dimaksudkan adalah terutama yang menyangkut hak azasi manusia dan pengaturan kepentingan rakyat. Pertumbuhan asas legalitas hukum pidana di Indonesia pernah terjadi dua rumusan yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dimana masingmasing asas legalitas itu yang pertama perumusannya didasarkan pada hukum tertulis saja, sedangkan yang kedua perumusannya mencangkup juga hukum yang tidak tertulis. Sehubungan dangan adanya dua rumusan asas legalitas itu, tumbuhlah perbedaan dalam penafsiran, pendapat pertama yang menitik beratkan dasar pikiran bahwa Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat, maka petugas penegakan hukum pidana harus mematuhi ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP (Kitab UndangUndang Hukum Pidana) yang berarti tidak dapat berbuat lain kecuali harus memandang Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai suatu ketentuan yang bertentangan dan tidak dapat dijalankan, sehingga hanya melalui jalan konstitusi saja oleh pembentuk Undang-Undang dapat dibentuk ketentuan baru untuk mengadakan penyesuaian. Oleh pendapat yang kedua dengan sistematis membuat penafsiran bahwa adanya Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Sementara 1950 dapat melengkapi kesempurnaan Pasal 1 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ) manakala diperlukan hukum tidak tertulis yang berlaku terhadap peristiwa yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana karena dipandang mengganggu / merugikan / membahayakan kepentingan masyarakat sehingga dapat dituntut dipengadilan ataupun sebagai pengecualian bahwa suatu peristiwa sudah tidak mempunyai sifat menggangu / merugikan / Http://rat.uir.ac.id

386


ISSN :2252-9606

membahayakan kepentingan masyarakat lagi oleh karenanya bukan sebagai perbuatan pidana lagi sehingga tidak perlu di tuntut dipengadilan. Didalam literatur hukum pidana di Indonesia disebutkan bahwa asas legalitas yang tercantum dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diberikan arti yang sempit atau formal karena mengikat diri pada perundang-undangan saja, sedangkan asas legalitas yang tercantum dalam Undang-Undang Sementara 1950 diberikan arti yang luas atau materil karena dapat mencangkup hukum perundang-undangan atau hukum tidak tertulis yang berlaku. Hubungan antara asas legalitas di dalam KUHP Kitab (Undang-Undang Hukum Pidana) dan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dapat diartikan sebagai sejarah untuk usaha memenuhi tuntutan perkembangan di dalam suatu negara hukum dengan asas yang formal menuju kepada asas yang materil, sehingga perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana juga didasarkan tuntutan hukumnya pada sifat melawan hukum yang formal maupun yang materil dengan selalu mengingat asas pembatasan kebenaran, kepatutan dan keadilah hukum bagi pandangan materil terhadap negara hukum. Sejarah perkembanga asas legalitas yang demikian itu, sudah selayaknya untuk dibangkitkan kembali kedalam pikiran pada waktu sekarang guna menentapkan hukum pidana baru di Indonesia. Meskipun didalam kedua bentuk asas legalitas yang sempit (formal) dan yang luas (materil) disitu masing-masing akan dapat dijumpai kelebihan dan kekurangan sendiri, tetapi timbangan yang ada akan lebih menguntungkan dengan di anutnya asas legalitas dalam pengertian yang luas (materil) dengan dikembangkan pada negara hukum yang menganut asas materil yang bersendikan atas kebenaran, kepatutan dan keadilan hukum. Dan pandangan yang materil ini akan lebih tepat apabila disertai peranan yang aktif dari lembaga peradilan tingkat tinggi untuk segera turut membuat keputusan secepat-cepatnya apabila Http://rat.uir.ac.id

387


ISSN :2252-9606

dihadapkan dari putusan pertama dari kasus yang menyangkut asas legalitas dalam arti yang luas (materil), guna mendapatkan kepastian hukum dan jika perlu membuat jurisprudensi. Pola pemikiran seperti uraian tersebut diatas tidak berbeda jauh dengan sistem hukum Anglosaksen seperti halnya asas judge made law yang tidak memerlukan secara khusus nulla poena sine lege dalam pengertian yang sempit (formal). Tetapi dalam hal ini di Indonesia tidak mungkin mengikuti konstruksi pemikiran hukum Anglosaksen satu dan lain hal disebabkan memang telah ada perbedaan dasar stelsel hukum yang dianut dan sistem pendidikan hukum, sehingga seluruh jaringan hukum yang berlaku umum di Indonesia tidak dapat dengan begitu saja mengambil bahan hukum dari luar sekalipun nampaknya sebagai materi yang baik, kecuali diperuntukan bagi peraturan hukum pidana yang berlaku khusus. Hal ini ternyata ada beberapa perundang-undangan baru di Indonesia yang mengadakan pencangkokan sesuatu aspek hukum dari luar yang baik materinya, akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami kemacetan disebabkan terhambat oleh stelsel hukum dan pola pemikiran hukum yang telah ada. Penutup Keadaan di Indonesia pada waktu sekarang ini setelah kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 dari beberapa kenyataan yang ada terdapat kecendrungan untuk menganut asas legalitas dalam arti yang sempit (formal) yang memang diakui lebih mudah untuk penerapan hukumnya sehari-hari, sebagai alasan yang praktis. Disamping itu terdapat alasan-alasan lain yaitu : Pertama, karena negara hukum yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan penjelasan untuk menganut asas yang materil. Http://rat.uir.ac.id

388


ISSN :2252-9606

Kedua, ada kekawatiran dari beberapa pihak bahwa petugaspetugas pada umunya yang menyelenggara hukum masih belum mempunyai kemampuan menemukan kebenaran, kepatutan, dan keadilan hukum yang harus dijaga didalam negara hukum yang menganut asas yang materil. Ketiga, meskipun pada suatu ketika antara lain kesempatan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pernah memberikan kemungkinan untuk melaksanakan asas yang materil, namun ternyata kurang di ikuti karena terlalu kuatnya pola pemikiran yang berpendirian bahwa penegak hukum adalah corong dari pada Undang-Undang, maupun pendirian bahwa Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat. Keempat, diakui oleh semua pihak bahwa asas legalitas dalam arti yang luas (materil) tidak mudah penerapannya, sekalipun apabila melihat susunan dan kewenangan dari lembaga peradilan yang ada di Indonesia dapat memeperoleh kesempatan untuk menjalankan tugas yang berat tetapi yang mulia itu. Saran-saran Satu hal yang harus diperhatikan adalah tersedianya bukubuku bacaan hukum sebagai kepustakaan yang selalu harus di isi tulisan ilmiah terbaru, untuk keperluan perbendaharaan ilmu, sekalipun bagi penegak hukum terutama hakim tidak memberikan penetapan secara ilmiah tetapi juga harus bekerja dengan ilmiah. Faktor buku bacaan sebagai kepustakaan ini pun dapat menentukan seberapa jauh kemajuan ilmu yang dikuasai oleh para petugas penegak hukum, sebab dengan bekal ilmu yang cukup dapat membawa kemajuan bekerja sebaliknya bekerja terus tanpa menimba ilmu akan membawa pekerjaan secara tradisional, picik dan tidak memuaskan. Didalam bidang pendidikan hukum juga harus turut memberikan sumbangan dengan mengadakan seleksi terhadap doktrin-doktrin yang sudah usang dan mengembangkan doktrinHttp://rat.uir.ac.id

389


ISSN :2252-9606

doktrin yang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, untuk kemajuan ilmu dan kemanfaatan bagi masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Bambang Poernomo, SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978. Drs. P. A. F. Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. Pipin Syarifin, SH, Hukum Pidana Di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000. Prof. Moeljatno, SH, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985. Roeslan Saleh, Mr, Stelsel Pidana Indonesia, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1960. Soedarto, Prof. SH, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977. Wawan Tunggal Alam, SH, Memahami Profesi Hukum, Milenia Populer, Jakarta, 2004. Undang-Undang Dasar Sementara 1950.


390


ISSN :2252-9606

Biografi Singkat Penulis H. Syafrinaldi, adalah Guru Besar Dalam Bidang Hukum Milik Intelektual Pada Fakultas Hukum dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Chaidir adalah Dosen Luar Biasa Fisipol-Universitas Islam Riau,Serta Praktisi Pemerintahan di Riau. H. Rahyunir Rauf adalah Dosen Senior Jurusan Ilmu Pemerintahan,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Islam Riau, Pekanbaru. La Ode Syarfan, adalah Dosen Prodi Administrasi Niaga, Program Studi Ilmu Administrasi. Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru. R.A. Anggraeni Notosrijoedono adalah Dosen Tetap pada Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP - Universitas Indonesia, Jakarta. H. Ahmad Tarmizi Yusaadalah Dosen Prodi Administrasi Negara, pada Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Arief Rifa’i H dan Annisa Mardatillah adalah Dosen Prodi Administrasi Niaga, Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau,Pekanbaru. Hari Walujo Sedjati adalah Dosen Kopertis Wilayah V. DPK Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Kartika Bangsa Yogyakarta. Syahrul Akmal Latif, dilahirkan di Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau pada tanggal 07 April 1973. Pada saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Jurusan Http://rat.uir.ac.id

391


ISSN :2252-9606

Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Pekanbaru. H.M. Herdi Salioso adalah Lahir di Bengkalis pada tanggal 22 Pebruari 1965. Pada saat ini bekerja pada Pemerintah Provinsi Riau Pangkat : Pembina Tingkat I, Golongan Ruang (IV/b); Lektor Kepala. Kasmanto Rinaldi adalah Dosen Jurusan Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam RiauPekanbaru. Yuneita Anisma dan Endah Roezana, adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPPA) Universitas Riau - Pekanbaru. Bidang keahlian utama adalah Magister Bidang Akuntansi. Imam Ghazali adalah Dosen Jurusan KriminologiFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau,Pekanbaru.


392

BEBERAPA MASALAH HUKUM SEPUTAR HAK MILIK INTELEKTUAL DI INDONESIA

Recommend Documents