BEA METERAI
Pengertian Bea Meterai
Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berupa kertas yang menurut Undang- Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai
Objek Pemungutan Bea Meterai Dokumen yang menjadi obJek pemungutan adalah dokumen yang ditulis di atas kertas. Dokumen yang tidak ditulis di atas kertas tidak termasuk ke dalam obyek dari pemungutan bea meterai. Misal dokumen yang disimpan di dalam komputer, film dan CD bukan merupakan obyek pemungutan bea meterai, namun tidak semua dokumen harus membayar bea meterai. Dokumen yang harus dibayar bea meterainya adalah dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di peradilan dalam rangka hukum perdata.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
1
Dokumen yang Dikenakan Bea Meterai
No 1
Objek
Tarif
Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang Rp.6.000,00 dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
2
Akta-akta notaris termasuk salinannya.
Rp.6.000,00
3
Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Rp.6.000,00 Tanah termasuk rangkap-rangkapnya.
4
Surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, billing statement, dll: a. 0 s.d. Rp250.000,00;
-
b. Di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
Rp.3.000,00
c. Di atas Rp1.000.000,00.
Rp.6.000,00
5
Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep
Rp.6.000,00
6
Cek dan bilyet giro.
Rp.3.000,00
7
Efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun: a. Harga nominal Rp.250.000,00 sampai dengan Rp.3.000,00 Rp1.000.000,00; b. Harga nominal di atas Rp1.000.000,00.
8
Rp.6.000,00
Dokumen yang akan digunakan sebagai alat Rp.6.000,00 pembuktian di muka Pengadilan.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
2
Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Meterai
B
erdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 disebutkan bahwa terdapat dokumen-dokumen tertentu tidak dikenakan bea meterai, antara lain:
1. Dokumen yang berupa : a. Surat penyimpanan barang; b. Konosemen; c. Surat angkutan penumpang dan barang; d. Bukti pengiriman dan penerimaan barang; e. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; f. Surat-surat lainnya dalam rangka hukum publik. 2. Segala bentuk ijazah, yang termasuk dalam pengertian ini adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan, latihan, kursus, dan penataran; 3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran tersebut; 4. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, kas daerah, dan bank; 5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas Negara, kas pemda dan bank; 6. Tanda terima penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi; 7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut; 8. Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian; 9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
3
Saat Terutangnya Bea Meterai
Sifat dokumen digolongkan ke dalam tiga bagian, yaitu: 1. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah terutang pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, jadi bukan pada saat ditandatangani. Contoh Kuitansi
tanda
terima
uang,
terutang
bea
meterai
pada
saat
kuitansi tersebut diserahkan. 2. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, adalah terutang pada saat dokumen itu telah selesai dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Contoh Dokumen perjanjian hutang piutang, terutang bea meterai setelah dokumen hutang piutang tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. 3. Dokumen yang dibuat di luar negeri, adalah terutang pada saat digunakan di Indonesia. Contoh Dokumen perjanjian antara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Perusahaan Kontraktor di Prancis dalam rangka pembuatan sistem pengeboran minyak lepas pantai. Perjanjian dibuat di Paris, maka atas dokumen perjanjian tersebut terutang bea meterai pada saat dimulainya pelaksanaan perjanjian tersebut di Indonesia.
Pihak yang Terutang Bea Meterai Pihak yang terutang bea meterai adalah pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
4
Tata Cara Pelunasan Bea Meterai
Pelunasan Benda Meterai Materai Tempel
Kertas Materai
Cara Lain Mesin Teraan Materai Digital
Teknologi Percetakan
Cek Bilyet Giro
Sistem Komputerisasi Billing Statement Tagihan Telepon dll. Gambar 4.1. Cara Pelunasan Bea Meterai Apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi bea meterai sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar. Pemeteraian kemudian atas dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Pemeteraian kemudian dilakukan atas: 1.
Dokumen yang semula tidak terutang bea meterai, namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan;
2.
Dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya; dan
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
5
3.
Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia.
Daluwarsa
K
ewajiban pemenuhan bea meterai dan denda administrasi yang terutang mempunyai daluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal dokumen dibuat. Hal ini berlaku untuk seluruh dokumen
termasuk kuitansi.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
6
