BEA CUKAI YANG TUGASNYA DIGARIS DEPAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MELAKSANAKAN KETENTUAN INSTANSI TEKNIS
Oleh : Bambang Semedi (Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai)
Pendahuluan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disingkat DJBC atau Bea Cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang bertugas di bidang kepabeanan dan cukai yang berada digaris depan wilayah Republik Indonesia. Pada masa pendudukan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah Douane. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah customs. Tugas dan fungsi DJBC adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor (PDRI) meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai. Hasil pemasukan terbesar sektor bea masuk dan pajak yang disetorkan ke Kas Negara,
dan termasuk
penerimaan cukai. Tugas dan fungsi Bea Cukai adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, DJBC bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu. Pabean atau Kepabeanan yang disebut juga Customs (bahasa Inggris) atau Douane (bahasa Belanda) yang pengertiannya adalah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut tariff barier yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor dipungut bea keluar, untuk mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor. Produk mentah seperti beberapa jenis kayu, rotan, kulit dan sebagainya, pemerintah memungut pajak ekspor dan pungutan ekspor dengan maksud agar para eksportir sedianya dapat mengekspor produk jadi dan bukanlah bahan mentah atau setengah jadi.
Page | 1
Filosofi pemungutan pajak ekspor pada komoditi ini adalah untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dan menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri. Masih ada orang, pejabat pelaksana undang-undang dan/atau penegak hukum berpendapat bahwa undang-undang kepabeanan adalah ketentuan perundang-undangan yang paling pelit dan tertutup bagi orang dalam melakukan penegakan hukum terhadap barang impor/ekspor dan barang tertentu. Pendapat ini sama sekali tidak benar dan tidak beralasan, karena berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan pasal 53 bahwa Pejabat Bea dan Cukai dapat melaksanakan ketentuan larangan dan pembatasan yang dibebankan oleh instansi teknis dalam hal instansi teknik terkait tersebut memberitahukan kepada Menteri Keuangan. Dalam hal disetujui permintaan tersebut Menteri Keuangan memberitahukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk dilaksanakan . Masih ada pendapat dari masyarakan bahwa dalam hal ketentuan peraturan yang telah masuk dalam lembaran Negara maka setiap warga Negara Republik Indonesia wajib melaksanakannya. Dengan adanya pendapat ini maka penulis menulis artikel tentang pendapat tersebut, dengan judul :” Bea Cukai Yang Tugasnya Digaris Depan Wilayah Republik Indonesia Melaksanakan Ketentuan Instansi Teknis.”
Bea Cukai Sebagai Penjaga Pintu Gerbang Wilayah Republik Indonesia Dalam rangka pemenuhan pangan bagi orang/manusia maka sekelompok orang yang membentuk koloni tersebut tinggal ditempat dimana berada sumber alam hayati dan air, karena pangan berasal dari bahan yang berasal dari sumber alam hayati dan air. Pada zaman raja-raja yang berkuasa di Indonesia hampir setiap kerajaan dan kota-kota besar selalu dikelilingi pagar tembok yang memiliki pintu khusus untuk masuk dan keluar dari kerajaan atau kota tersebut. Di pintu itulah biasanya ditempatkan petugas keamanan. Selain itu, dari sudut ekonomi pintu gerbang tersebut diperlukan sebagai tempat pemungutan bea dan cukai terhadap barang yang keluar masuk kota sehingga setiap orang yang ingin keluar masuk kota tersebut harus melewati pintu tersebut. Kebijakan tersebut masih digunakan hingga saat ini. Bea Cukai bersama Imigrasi dan karantina masih menjadi penjaga pintu gerbang. Bea Cukai mengawasi barang, Imigrasi mengawasi kependudukan, sedangkan Karantina mengawasi di bidang kesehatan. Bea Cukai sebagai pintu gerbang negara untuk lalu lintas barang memegang peranan penting untuk mengawasi dan memeriksa barang yang keluar masuk daerah pabean Indonesia, serta menentukan barang mana yang boleh melintas atau tidak. Dengan memperhatikan pelaksanaan tugas Bea Cukai sebagai instansi pemerintah yang bertugas di bidang kepabeanan dan cukai yang berada digaris depan wilayah Republik Indonesia untuk itu penulis menyampaikan perkiraan atau asumsi kepentingan instansi teknis lain terhadap Bea Cukai. Page | 2
Kepentingan Instansi Teknis lain terhadap Bea dan Cukai Bea dan Cukai memiliki tugas dan fungsi, yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya; melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri; memberantas penyelundupan; melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara; memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bea dan Cukai tidak mungkin membuat seluruh kebijakannya sendiri mengenai seluruh kepentingan yang ada. Misalkan di bidang industri, yang lebih berhak mengatur tentang perindustrian di Indonesia adalah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Jadi, kebijakan yang menyangkut perkembangan perindustrian termasuk jenis barang apa saja dari luar negeri yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan keluarmasuk Indonesia demi kemajuan industri dalam negeri ditentukan oleh Kementerian Perindustrian. Hal tersebut baru salah satu contoh kewenangan yang diberikan instansi lain dalam hal ini Kementerian Perindustrian yang dilimpakan sebagian ke DJBC, ada pula dalam bidang keamanan dimana sebagai contoh nyata dalam pembawaan senjata api keluar-masuk Indonesia yang ketentuannya diatur lebih spesifik oleh TNI/Polri dan peraturan pelaksanaanya dilimpahkan kepada DJBC yang mempunyai kewenangan berada di garda terdepan NKRI atas barang impor/ekspor dan masih banyak contoh lainnya. Salah satu kebijakan yang diputuskan adalah mengenai ketentuan tentang larangan dan pembatasan terhadap beberapa jenis barang yang akan diimpor maupun barang yang akan diekspor. Peraturan-peraturan yang dibuat
oleh instansi-instansi yang memiliki kebijakan
terhadap barang lintas negara kemudian disampaikan kepada DJBC melalui Menteri Keuangan sesuai Pasal 53 Ayat 1 UU nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. DJBC memiliki kewajiban melaksanakan beberapa kewenangan yang dititipkan oleh instansi teknis lain setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tanggal 22 Juni 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 45 Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan
Perundang-undangan
harus
diundangkan
dengan
menempatkannya
dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; atau Berita Daerah. Peraturan Perandang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi Undang-Undang/Peraturan Pemerinta Pengganti UndangUndang; Peraturan Pemerintah ;Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian antara Page | 3
negara Republik Indonesia dan negara lain atau badan internasional; dan peryataan keadaan bahaya. Perataran undangan
Perundang-undangan
lain
yang
menurut
Peraturan
Perundang-
yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Peraturan Perandang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perandang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat
penjelasan
Peraturan
Perundang- undangan yang dimuat dalam Berita Negara
Republik Indonesia. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia; dilaksanakan oleh menteri yang tugas dan tanggung Jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
Masalah Pelaksanaan Tugas Yang Terjadi Dilapangan Masalah dilapangan dalam pelaksanaan kewenangan instansi teknis yang sebagian kewenangannya dibebankan kepada Bea Cukai dapat terjadi dalam hal pelaksana tugas dasar pemikirannya berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa ketentuan yang telah dimasukan dalam lembaran Negara wajib diketahui dan dilaksanakan oleh warga Negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan bahwa instansi teknis yang menghendaki sebagian kewenangannya dibebankan kepada Bea Cukai wajib memberitahukan kepada Menteri Keuangan Pelaksanaan tugas sesuai pemikiran berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal Pelaksanaan Tugas Yang Terjadi Dilapangan bawa ketentuan perundang-undangan instansi teknis yang telah didaftarkan/dimasukan dalam lembaran Negara maka pejabat Bea Cukai wajib melaksanakan sesuai bunyi ketentuan. Dengan demikian pejabat Bea Cukai tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya karena yang dimasukan dalam lembaran Negara adalah secara umum atau keseluruhan peraturan. Pejabat Bea Cukai tidak berani mengambil resiko melaksanakan ketentuan yang tidak secara tegas dan rinci kewenangan yang diberikan kepadanya. Pelaksanaan tugas sesuai pemikiran berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan bahwa instansi teknis yang menghendaki sebagian kewenangannya dibebankan kepada Bea Cukai wajib memberitahukan kepada Menteri Keuangan Ketentuan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaksana tugas, kepastian usaha bagi pengusaha, kepastian penegakan hukum bagi Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan peradilan. Dalam pelaksanaannya pejabat Bea Cukai menggunakan cara kerja yang berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, yaitu instansi teknis yang menghendaki sebagian ketentuannya Page | 4
dilaksanakan oleh pejabat Bea Cukai wajib memberitahukan kepada menteri keuangan., Menteri keuangan meneruskan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai agar dilaksanakan oleh pejabat Bea Cukai yang bertugas di Kantor Pabean seluruh Indonesia
Contoh Peraturan Yang Dititipkan Kepada DJBC Penulis memberikan beberapa contoh tentang ketentuan peraturan dari instansi teknis yang wewenang pelaksanaannya dibebankan kepada pejabat bea cukai.Ketentuan dari instansi teknis yang pelaksanaannya dibebankan kepada pejabat Bea Cukai berupa ketentuan pembatasan
dan
ketentuan
larangan.
Ketentuan
pembatasan
yaitu
ketentuan
yang
impor/ekspornya dapat dilaksanakan hanya setelah mendapat ijin dari instansi teknis. Sedangkan untuk ketentuan larangan yaitu barang yang di impor/ekspor dilarang impor/ekspor berdasarkan ketentuan instansi teknis, dengan demikian pejabat Bea Cukai
yang diberi
wewenang melaksanakan ketentuan dari instansi teknis melarang barang tersebut di impor/ekspor. Penulis dengan ini memberikan contoh atau gambaran umum instansi teknis manasaja yang memberikan sebagian kewenangannya kepada pejabat Bea Cukai, dan barang/jenis komoditi apasaja yang diawasi dan/atau penegakan hukum oleh Bea Cukai.
No.
Instansi Teknis Yang
Nama/Jenis Komoditi
Memberikan Sebagian
Yang Diawasi
Kewenangannya Kepada Pejabat Bea Cukai 01
Kementerian Perdagangan
{B2};{Bahan Peledak};{Nitro Cellulosa};{Limbah Non– B3}; {BPO}; {Plastik}; {Etilene}; {PCMX}; {Prekusor}; {Preparat
bau-bauan
mengandung
alcohol};{Sakarin};{Pelumas} [Komoditi wajib SNI] ban;lampu SWA ballast;pupuk; tepung
terigu;
tabung
LPG
3kg
dan
peraatan
pendukungnya; baja; kipas angin; saklar tusuk kontak dan kotak kontak; kaca pengaman dipekeras untuk kendaraan bermotor, gula Kristal rafinasi NPIK:{gula};{jagung};{beras};{kedelai};{mainan
anak};
{sepatu}; {elektronik};{tekstl dan produk tekstil} {Mesin
multifungsi
berwarna};{cakram
optic};{MMEA};{perkakas Page | 5
tangan};{udang};{cengkeh};{garam};{ntan kasar};{keramik};{produk babi};{besi baja} 02
Karantina Ikan
{Ikan}
03
Karantina Hewan
{Hewan}
04
Karantina Tumbuhan
{Tumbuhan}
05
BPOM
{obat};{kosmetik};{BB kosmetik};{obat tradisional};{bahan baku OT};{pangan};{suplemen & makanan}
07
Kementerian Perindustrian
{Rekomendasi untuk setiap jenis perijinan kelompok komoditi Kementrian Perdagangan}
08
Kementerian ESDM
{BBM};{Pelumas}
09
BAPETEN
{Bahan radio aktif}
10
Kementerian Kehutanan
{Komoditi CITIES}
11
Ditjen POSTEL
{Alat dan perangkat telekomunikasi}
12
Kementerian Pertanian
{Obat hewan};{Pestisida}
13
Kementerian Kesehtan
{Alat kesehatan};{Narkotika};{psikotropika};{prekusor};{PKRT}
14
POLRI
{Senjata api}
15
KLH
{B3}
Dalam Tabel diatas, komoditi yang harus izin dari instansi teknis sesuai peraturan yang pelaksanaannya dibebankan kepada Bea Cukai, misalnya importasi senjata api. Penyelesaian contoh kasus tersebut jelas Bea Cukai melakukan penindakan dikarenakan Barang melanggar ketentuan barang Larangan dan pembatasan. Dalam hal ini Senjata api tersebut dilarang atas importasinya dan pelaku dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara sesuai ketentuan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. Importasi senjata api haya boleh dilakukan oleh TNI/POLRI atau Negara dalam hal untuk kepentingan keamanan dan ketahanan negara. Jika untuk importasi oleh importir umum hanya boleh memasukan senjata api Non standar TNI/POLRI dan harus ada izin dari KAPOLRI QQ Direktorat Intelpam, memiliki API yang dikeluarkan dari Kementrian Perdagangan serta rekomendaasi dari BAIS TNI. Pada prinsipnya Undang-Undang Kepabeanan mengatur ada barang masuk kedalam daerah pabean Indonesia, barang tersebut disebut barang impor. Barang impor terhutang pungutan Negara berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk itu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dimintah menuju tujuan pertama di Kantor Pabean. Untuk Page | 6
pemenuhan ke wajiban pabean dilakukan di Kantor Pabean, Memberitahukan pemberitahuan impor barang (PIB) melunasi hutang Negara/membayar pungutan Negara, dalam hal hasil pemeriksaan pabean yang meliputi penelitihan dokumen dan pemeriksaan fisik barang kedapatan sesuai pejabat Bea Cukai dapat memberikan persetujuan impor dengan cara menerbitkan SPPB (surat persetujuan pengeluaran barang), SPPB dibawa oleh importir atau kuasanya menuju pos pengawasan pabean dimana pejabat Bea Cukai melakukan mengawasi atas keluar masuk barang impor/ekspor dari daerah pabean Indonesia. Hampir sebagian negara-negara didunia ada instansi teknis yang juga sebagian kewenangannya dilaksanakan oleh Bea dan Cukai, dengan cara menetapkan barang larangan dan pembatasan.Di Negara Indonesia pun demikian ada instansi teknis yang juga sebagian kewenangannya dilaksanakan oleh Bea Cukai, dengan cara menetapkan barang larangan dan pembatasan. Penulis dengan ini memberikan contoh atau gambaran umum tentang barang larangan dan barang pembatasan.
Contoh yang termasuk barang larangan. •
Perlindungan hankamtibnas (senjata api, mesiu, amunisi, bahan peledak, selpeter, Petasan/happy crackers, barang cetak, film)
•
Perlindungan terhadap kepentingan kesehatan masyarakat (narkotika, psikotropika UU no 22 tahun 1997, dan UU no 35 tahun 2009)
•
Perlindungan terhadap flora dan fauna (impor dan ekspor flora dan fauna yang terancam punah/CITES; undang-undang nomor 5 tahun 1990)
•
Perlindungan terhadap kepentingan industri, perdagangan, dan keuangan (peraturan BI No. 4/8/PBI/2002; UU No. 15 tahun 2002
tentang tindak pidana
pencucian uang)
UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia •
Perlindungan terhadap kepentingan budaya ( UU. No. 5 th 1992 tentang benda cagar budaya; benda cagar budaya milik Negara Indonesia)
Contoh yang termasuk barang pembatasan •
Perlindungan hankamtibnas (senjata api non standart TNI/POLR ijin POLRI).
•
Perlindungan terhadap kepentingan kesehatan masyarakat (narkotika, psikotropika, precursor ijin Kemenkes)
•
Perlindungan terhadap flora dan fauna (ijin CITES)
•
Perlindungan terhadap kepentingan industri, perdagangan, dan keuangan (ijin BI, dilaporkan ke pejabat Bea Cukai) Page | 7
•
Perlindungan terhadap kepentingan budaya (impor/ekspor benda cagar budaya Indonesia ijin menteri yang membidanginya )
Barang yang termasuk ketentuan pembatasan antara lain barang impor. •
Cengkeh dalam keadaan utuh
IP/IT-cengkeh
•
Cengkeh dalam bentuk bunga dan tangkai
IP/IT-cengkeh
•
Jagung dalam bentuk benih
NPIK
•
Beras berkulit (padi atau gabah)
NPIK, IP/IT, LS
•
Beras ketan (pulut)
NPIK, LS
•
Tepung beras
SNI, LS
•
Kacang kedelai, pecah maupun tidak
NPIK
•
Gula tebu
NPIK, IP, SNI, LS
•
Bir terbuat dari malt
IT
•
Sopi manis dan cordial dengan kadar alkohol tidak
IT, Dilarang
melebihi 57 % menurut volumenya •
Better dan minuman semacamnya dengan kadar
IT, Dilarang
alkohol tidak melebihi 57 % menurut volumenya •
Garam
IT-Garam, LS
•
Natrium borat alam dan konsentratnya
IP/IT-B2
•
Minyak pelumas feeds tack
IP
•
Minyak pelumas untuk mesin kendaraan udara
NPT
•
Minyak sisa
Dilarang
•
Asam sulfat; Oleum
IP/IT-Prekursor; LS
•
Uranium dan senyawanya, torium dan senyawanya
Izin BAPETEN
•
Triklorofluorometana
IP/IT, BPO
•
Gentaklorofenol (ISO)
IP-PCMX
•
Ammonium nitrat, dalam larutan air maupun tidak
Izin DAGLU
•
Pupuk mineral atau kimia, mengandung fosfat
SNI
•
Preparat minyak pelumas untuk pengolahan bahan
NPT
Tekstil, kulit samak, kulit berbulu. •
Film sinematografi dengan lebar 35 mm atau lebih IZIN DEPBUDPAR dari hasil karya seni budaya manusia (3706.10.10,00)
•
Film sinematografi dengan lebar 35 mm atau lebih DILARANG dari hasil karya seni budaya manusia yang bertenPage | 8
tangan dengan ideologi pancasila, budaya pancasila dan kesusilaan (3706.90.10,00) •
Laptop termasuk notebook dan subnotebook
•
Sepeda motor dalam keadaan CKD mesin kapasitas TPT Impor
NPIK
Silinder melebihi 800 cc
Simpulan Dari Penulis Artikel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparatur garda terdepan memiliki peran sangat vital yang mewakili seluruh kepentingan nasional untuk mengawasi lalulintas barang. Bea Cukai memiliki kewenangan menentukan apakah suatu barang boleh keluar-masuk daerah pabean atau tidak. Ketentuan ini didukung oleh peraturan-peraturan yang dititipkan instansi teknis lain kepada DJBC. Kewenangan dari instansi teknis terkait yang pelaksanaan nya diberikan kepada Bea Cukai adalah sebagian saja dari ketentuan peraturan yang ditetapkan, dengan demikian dalam hal instansi terkait tersebut memberitahukan apa saja yang dilakukan oleh Bea dan Cukai wajib diberitahukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri meneruskan untuk dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Proses ini memberikan kepastian hukum kepada Bea Cukai dan masyarakat usaha. Dalam hal instansi teknis ada yang tidak memberitahukan kepada Menteri Keuangan sebagian kewengan yang diharapkan
dilakukan
oleh
Bea
Cukai,
maka
Bea
Cukai
tidak
punya
kewajiban
melaksanakannya. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bea Cukai terhadap barang yang termasuk ketentuan larangan dan pembatasan yang tidak/belum diberitahukan kepada Menteri Keuangan, selama ini dilakukan Bea Cukai dari informasi/pengumuman pemerintah pada lembaran Negara. Sedangkan informasi yang didapat dari masyarakat usaha bahwa setiap ketentuan/peraturan yang telah didaftarkan/dimasukan dalam lembaran Negara maka setiap warga Negara Republik Indonesia wajib melaksanakan ketentuan tersebut. Bea Cukai dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas membaca/mempelajari ketentuan peraturan secara seksama, dalam hal tidak ditemukannya ketentuan yang secara spesifikasi khusus untuk tugas yang dilakukan oleh Bea Cukai, maka Bea Cukai meneruskan ijin perijinan kepada instansi teknis terkait, atau dengan cara menanyakan palaksanakan peraturan larangan dan pembatasan atas barang tersebut. Pelaksanaan tugas ini tidak mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam pelayanan prima dalam impor/ekspor. Kewenangan menentukan apakah suatu barang boleh di impor/ekspor
atau keluar-
masuk daerah pabean dalam rangka larangan dan pembatasan yang diberikan oleh instansi teknis. Instansi teknis harus menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan. Page | 9
Jika disetujui, Menteri Keuangan akan menyampaikan peraturan tersebut kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk dilaksanakan.Dalam pelaksanaannya, Bea
Cukai harus
mampu menyelaraskan peraturan titipan dari instansi teknis lain yang memiliki berbagai macam kepentingan atas barang yang akan keluar atau masuk daerah pabean Indonesia. Dari beberapa contoh yang penulis susun dapat menggambarkan pentingnya instansi teknis yang menginginkan sebagian kewenangan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibebankan pelaksanaanya kepada pejabat Bea Cukai berdasarkan ketentuan undangundang kepabeanan.Dalam rangka pengawasan dan pencegahan pelanggaran ketentuan larangan dan pembatasan, Direktorat Jenderal Bea Cukai agar konsisten menerapkan pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan, sehingga pengertian telah dimasukan dalam lembaran Negara tidak mengesampingkan ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan. Agar Bea Cukai tidak ragu dalam melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan larangan dan pembatasan terhadap setiap larangan dan pembatasan yang pelaksanaannya dilakukan Bea Cukai wajib berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan.
Sumber Bacaan : •
Marwati Djoened Poesponegoero, Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia III, balai pustaka, 2008
•
UU no 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU no. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
Page | 10
