Bank OCBC NISP Sharia Business Unit Good Corporate Governance Report

Tata Kelola Perusahaan Laporan Tata Kelola Good Corporate Governance

Perusahaan Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP

Bank OCBC NISP Sharia Business Unit Good Corporate Governance Report

192

Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP

Sharia Business Unit - Bank OCBC NISP

Unit Usaha Syariah - Dalam mewujudkan cita-cita dan harapan menjadi ”Your Partner for Life” bagi nasabah, maka dengan ijin yang diberikan Bank Indonesia, Bank OCBC NISP pada tanggal 12 Oktober 2009 telah meluncurkan Unit Usaha Syariah (UUS). - Dengan adanya UUS di Bank OCBC NISP maka diharapkan kebutuhan nasabah atas pelayanan jasa perbankan syariah di Indonesia dapat dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya tersebut, UUS terus mengembangkan kantor cabang dan layanan syariahnya di kota-kota di Indonesia. Saat ini OCBC NISP Syariah telah membuka 6 (enam) Kantor Cabang Syariah di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar dan Medan beserta 217 (dua ratus tujuh belas) Kantor Layanan Syariah yang tersebar di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi), Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. - Dalam melaksanakan kegiatan usahanya OCBC NISP Syariah konsisten menerapkan prinsip-prinsip utama Good Corporate Governance dan prinsip syariah sebagaimana diatur pada Undang-Undang Perbankan Syariah serta prinsip kehati-hatian.

Sharia Business Unit - To achieve the goal of becoming ”Your Partner for Life” to our customers and endorsed by Bank Indonesai, Bank OCBC NISP launched its Sharia Business Unit (SBU) on 12 October 2009.

Direktur UUS Bank OCBC NISP telah menunjuk 1 (satu) orang sebagai Direktur UUS yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehatihatian dan Prinsip Syariah. Saat ini Direktur UUS dijabat oleh Sdr. Andrae Krishnawan W, sejak tanggal 29 Juli 2013 berdasarkan hasil RUPS tanggal 3 April 2013.

SBU Director Bank OCBC NISP has appointed 1 (one) person as SBU Director with full responsibility for the management of the Bank’s SBU on the basis of prudential banking and Shariah principles. Since 29 July 2013, Andrae Krishnawan was appointed as the Director of OCBC NISP SBU based on the result of the shareholders’ meeting on 3 April, 2013.

Pada tahun 2013, independensi Direktur UUS, telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut: 1. Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan UUS, Direktur UUS tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest). 2. Direktur UUS Bank OCBC NISP memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS.

In 2013, the SBU Director is in compliance with the independent criteria in line with the following Bank Indonesia regulations: 1. The SBU Director should not have a conflict of interest in the management of the SBU. 2. The SBU Director of Bank OCBC NISP has competence and commitment to the development of SBU.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur UUS juga: - selalu menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS. - selalu siap dengan data dan informasi kepada DPS guna memenuhi prinsip perbankan syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu.

Duties and Responsibilities of SBU Director SBU Director is fully responsible for the management of SBU on the basis of prudence and sharia principles. SBU Director is also required to: - continually follow up on recommendations from the Sharia Supervisory Board. - continually prepare to provide data and information required by the Sharia Supervisory Board, as part of its compliance with Sharia Banking principles of accuracy, relevance and punctuality.

OCBC NISP

Laporan Tahunan 2013

-

Bank OCBC NISP SBU is commited to serve customers’ needs for sharia banking services in Indonesia. To meet the customers need for sharia banking services in Indonesai, the Bank’s SBU continue developing its branch offices and sharia services in key Indonesia cities. Today the Bank’s SBU has opened six (6) sharia branch offices in Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar and Medan, as well as 217 outlets spread across greater Jakarta (Jakarta, Bogor, Tangerang and Bekasi), West Java, East Java, Central Java, South Sulawesi and North Sumatra.

-

The Bank’s SBU has consistently applied the main principles of good corporate governance and sharia principles in its operations as guided under the Sharia Banking Law, as well as adhere to the the principle of prudence.

OCBC NISP in Brief

From Management

Good Corporate Governance

Business Review

Financial Review

Corporate Data

Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Sharia Supervisory Board The Sharia Supervisory Board is tasked with and responsible for giving advice and input to the SBU Director, while overseeing SBU activities to ensure their compliance with Sharia Principles.

Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah Bank OCBC NISP per 31 Desember 2012 berjumlah 2 (dua) orang dan salah satunya ditunjuk sebagai ketua, dengan susunan sebagai berikut:

Number, Composition and Independence of Sharia Supervisory Board Bank OCBC NISP’s Sharia Supervisory Board has two (2) members per 31 December, 2012. One of two was appointed to serve as chairman. The composition is as follows:

Ketua : Dr. Muhammad Anwar Ibrahim Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA, CFP, AEPP

Chairman : Dr. Muhammad Anwar Ibrahim Member : Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA, CFP, AEPP

Pada tahun 2013, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Pengawas Syariah, telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut: 1. Anggota DPS memiliki integritas, yang paling kurang mencakup: a. Memiliki ahlak dan moral yang baik. b. Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (sustainable). d. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2. Anggota DPS Bank OCBC NISP merupakan para profesional yang memiliki kompetensi, yang sekurangkurangnya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. 3. Anggota DPS Bank OCBC NISP memiliki reputasi keuangan yang baik, paling kurang mencakup: a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet, dan b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. 4. Anggota DPS Bank OCBC NISP merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain tidak lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. Berikut ini adalah jabatan rangkap yang dijabat oleh DPS Bank OCBC NISP yaitu:

Since 2012, the composition, criteria and independence of the Sharia Supervisory Board (SSB) has complied with the following Bank Indonesia regulations: 1. Board members must pose an integrity, which at least includes a. Good character and morals. b. Commitment to obeying Sharia Banking requirements and other existing regulations . c. Commitment to developing healthy and sustainable Sharia Banking. d. Not included in the Fit and Proper List (List of the Disqualified), as regulated under Bank Indonesia’s fit and proper test requirements.

2. Board members must be competent professional, possessing at least knowledge and experiences in the field of sharia muamalah and in the Banking and/or financial sector in general. 3. Board members must have good financial reputation, which at least includes: a. No inclusion in non-performing loan lists, and b. Never declared Bankrupt nor serving as a shareholder, a member of the board of commissioners, a member of the board of directors and/or an executive of a company declared guilty and Bankrupt in five years before their nomination as a member of the board. 4. Board members are not allowed to serve as SSB members in more than four other sharia financial institutions. These are other positions held by SSB members of Bank OCBC NISP:

2013 Annual Report

OCBC NISP

193

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

-

1. Dr. Muhammad Anwar Ibrahim: • BII (Unit Usaha Syariah) • OCBC NISP(Unit Usaha Syariah) 2. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA, CFP, AEPP • CitiBank Custodian • OCBC NISP (Unit Usaha Syariah) • Schroder Invesment Management Indonesia (Reksadana Syariah) Anggota DPS Bank OCBC NISP tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.

Masa Jabatan 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank OCBC NISP pada tanggal 3 April 2013, menyetujui mengangkat kembali Dewan Pengawas Syariah: Dr. Muhammad Anwar Ibrahim sebagai Ketua dan Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA, CFP, AEPP sebagai Anggota. Pengangkatan tersebut berlaku sejak ditutupnya RUPST tahun 2013 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2014. 2. Masa Jabatan masing-masing Anggota DPS adalah sebagai berikut: No 1

2

Nama Name Dr. Muhammad Anwar Ibrahim

Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA, CFP, AEPP

Jabatan Position

Persetujuan BI BI Approval

Ketua DPS

Chairman

OCBC NISP

Terms of Office 1. The Annual General Shareholders’ Meeting of Bank OCBC NISP on April 3, 2013 approved the reappointment of Dr. Muhammad Anwar Ibrahim as the chairman and Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA, CFP, AEPP as the member of the Sharia Supervisory Board. The reappointment took effect since the closing of the 2013 meeting and effective until the closing of the 2014 meeting. 2. Terms of Office of each SSB member is as follows: RUPS GMS

Masa Jabatan Term of Office

Mulai tanggal 14 September 2009

3 April 2013

Pada saat ditutupnya RUPS Tahunan berikutnya serta dapat diangkat kembali

April 3, 2013

By the closing of next AGM; may be reappointed

Anggota DPS

Starting from September 14, 2009

Mulai tanggal 14 September 2009

3 April 2013

Pada saat ditutupnya RUPS Tahunan berikutnya serta dapat diangkat kembali

Member

Starting from September 14, 2009

April 3, 2013

On the closing of next AGM; may be reappointed

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah agar sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku, antara lain meliputi: a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS. b. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut. c. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/ atau pembiayaan yang direstrukturisasi. d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.

194

-

1. Dr. Muhammad Anwar Ibrahim: • BII (Sharia Business Unit) • OCBC NISP(Sharia Business Unit) 2. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA, CFP, AEPP • CitiBank Custodian • OCBC NISP (Sharia Business Unit) • Schroder Invesment Management Indonesia (Sharia Mutual Funds) Board members should not hold a position as a consultant in any sharia commercial bank and/or the sharia business unit of a commercial bank.

Laporan Tahunan 2013

Duties and Responsibilities of Sharia Supervisory Board The Sharia Supervisory Board is tasked with giving advice and input to the SBU Director and overseeing SBU activities to ensure their compliance with Pharia principles. SSB’s duties and responsibilities cover: a. assessing and ensuring SBU products’ compliance with Sharia Principles. b. overseeing development stages of new SBU products from the start until product releases. c. providing sharia-related opinions on new products and/ or restructured financing. d. requesting the National Sharia Board to issue an edict on a new SBU product where no decision on their sharia status has been made.

OCBC NISP in Brief

From Management

Good Corporate Governance

Business Review

Financial Review

Corporate Data

e. Melakukan tinjauan secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya. g. Menyampaikan hasil pengawasan syariah kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

e. regularly reviewing sharia compliance status of fund collecting and channeling mechanisms, as well as that of the Bank’s services. f. requesting data and information related to the sharia aspect from the SBU in order to support the board’s duties. g. reporting its supervision results to the Directors, the Board of Commissioners, the National Sharia Board of the Indonesian Ulama Council and Bank Indonesia; in line with existing regulations.

Selama tahun 2013, DPS Bank OCBC NISP telah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat, saran dan opini, terhadap produk dan kegiatan UUS agar senantiasa sesuai dengan prinsip Syariah, yang tercermin dari beberapa rangkaian Rapat Dewan Pengawas Syariah di bawah ini.

Throughout 2013, the Sharia Supervisory Board of Bank OCBC NISP oversaw, advise, provided inputs and opinions on SBU products and activities to ensure their compliance with sharia principles, as reflected in the following series of Sharia Supervisory Board meetings.

Rapat Dewan Pengawas Syariah Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Sejak Januari - Desember tahun 2013, telah diselenggarakan 14 (empat belas) kali rapat DPS yang dihadiri secara fisik dan belum pernah melalui teleconference. Hasil dan Keputusan Penting Rapat Dewan Pengawas Syariah: 1. Hingga bulan Desember 2013 telah diluncurkan: a. Produk Dana Pihak Ketiga adalah Tabungan Tanda iB, Tanda iB Target Savings, Tabunganku iB, Giro iB yang keseluruhannya menggunakan akad Wadiah serta Deposito iB dan Taka iB yang menggunakan akad Mudharabah. b. Produk Pembiayaan adalah KPR iB Secondary dengan akad Musyarakah Mutanaqisah dan KPR iB Primary dan Secondary dengan Akad Murabahah. c. Produk Treasury adalah pembelian surat berharga (Sukuk Ritel Pemerintah), penempatan pada Bank Indonesia dan penempatan pada Bank lain. d. Produk Jasa yang telah ada adalah Transfer, Pemindahbukuan dan Electronic Banking (internet banking, phone banking, electronic data capture dan anjungan tunai mandiri).

Sharia Supervisory Board Meetings SSB meetings are held at least once a month. From January to December of 2013, SSB convened 14 meetings, all of which were attended in person and none via teleconference.

2. Produk-produk yang diluncurkan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran. Bank OCBC NISP telah menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah semester II tahun 2013 kepada Bank Indonesia. Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Bank OCBC NISP antara lain: Pada Semester II tahun 2013, DPS melaporkan:

Outcomes and Important Decisions of SSB Meetings: 1. Product launches as of December 2013: a. Third Party Fund Products, namely Tabungan Tanda iB, Tanda iB Target Savings, Tabunganku iB, Giro iB -all based on Wadiah akad (covenant), and Deposito iB and Taka iB, which were Mudharabah covenant based. b. Financing Products, namely KPR iB Secondary, based on Musyarakah Mutanaqisah covenant, KPR iB Primary and Secondary, which adopt Murabahah covenant. c. Treasury Products, the purchase of financial instruments (Government Retail Sukuk), and the placement at Bank Indonesia and other banks. d. Existing Service Products, namely Transfers and Electronic Banking (Internet banking, phone banking, electronic data capture and automated teller machines). 2. Launched products have complied with edicts of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council. Supervision Report of Sharia Supervisory Board The SSB is required to submit Supervision Report of the Sharia Supervisory Board every six months. Bank OCBC NISP has submitted the SSB report for the second half of 2013 to Bank Indonesia. The report includes:

2013 Annual Report

OCBC NISP

195

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

196

a. Laporan pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa Bank dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. • Adanya kesesuaian produk dan jasa Bank dengan fatwa DSN-MUI untuk kegiatan pembiayaan (KPR iB), penghimpunan dana pihak ketiga (Tabungan iB, Giro iB dan Deposito iB), kegiatan Treasury (SUKUK Ritel Pemerintah, dan FASBIS) dan pelayanan jasa perbankan (Transfer, pemindahbukuan dan Electronic Banking). • Tidak terdapat produk dan jasa yang dilakukan bank yang tidak/belum diatur dalam fatwa DSN-MUI. b. Pengawasan terhadap kegiatan Bank dari 220 (dua ratus dua puluh) sample yang diberikan, tidak terdapat kegiatan yang dilakukan Bank yang belum/tidak sesuai dengan SOP Bank. c. Opini Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan atas pelaksanaan operasional Bank dalam laporan publikasi Bank untuk periode 1 Juli 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 sesuai dengan ketentuan syariah.

a. The compliance of Bank products and services with edicts of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council • Edict compliance of financing activities (KPR iB), third party fund savings (Tabungan iB, Giro iB dan Deposito iB), Treasury activities (Governmental Retail Sukuk, and FASBIS) and banking services (Transfer and Electronic Banking) • None of the Bank products and services are not regulated yet under edicts of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council. b. Supervision on Bank activities from 220 (two hundreds twenty) samples given; none of the activities violates the Bank’s SOP. c. Overall opinion of the Sharia Supervisory Board on the Bank’s operations, as stated in published reports of the Bank for the period of July 1, 2013-December 31, 2013, is that they comply with sharia requirements.

Kesimpulan bahwa: 1) Tidak ditemukan laporan atau informasi dan bagian yang menunjukkan kelemahan pelaksanaan kegiatan pembiayaan, penghimpunan dana, pelayanan jasa dan treasury terhadap pemenuhan prinsip syariah. 2) Tidak ada indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan terhadap pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan pembiayaan, penghimpunan dana, pelayanan jasa dan treasury. 3) Kegiatan pembiayaan telah dilakukan sesuai prinsip syariah yaitu menggunakan akad musyarakah mutanaqisah, murabahah dan ijarah. 4) Kegiatan penghimpunan dana telah dilakukan sesuai prinsip syariah yaitu menggunakan akad wadiah dan mudharabah mutlaqah. 5) Kegiatan pelayanan jasa telah dilakukan sesuai prinsip syariah. 6) Kegiatan Treasury telah dilakukan sesuai prinsip syariah yaitu menggunakan akad mudharabah, ijarah dan lease back.

Conclusions: 1) There was no finding of defects in regards to sharia compliance in financing, fund raising, service and treasury activities. 2) There was no indication of nonconformity to sharia principles in financing, fund raising, service and treasury activities. 3) Financing activities were sharia compliant; using musyarakah mutanaqisah, murabahah and ijarah covenants. 4) Fund raising activities were sharia compliant, using wadiah and mudharabah mutlaqah covenants. 5) Services were sharia compliant. 6) Treasury activities were sharia compliant, using mudharabah, ijarah and lease back covenants.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi Dewan Pengawas Syariah DPS menerima remunerasi tetap dan tidak tetap yang terdiri dari gaji/honorarium dan tunjangan atas jasanya kepada Bank. Rumusan remunerasi tersebut dihasilkan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris. Paket remunerasi Dewan Pengawas Syariah pada 22 Mei 2013, adalah sebagai berikut:

Procedures to Determine Remunerations in the Sharia Supervisory Board SSB members receive fixed and non-fixed remunerations, consisting of salaries and allowances for their services to the Bank. Formulas for remunerations are drafted by the Nomination and Remuneration Committee, and are then submitted to the Board of Commissioners. Remunerations for SSB on May 22, 2013, are as follows:

OCBC NISP

Laporan Tahunan 2013

OCBC NISP in Brief

From Management

Good Corporate Governance

Business Review

Financial Review

Corporate Data

Jumlah yang diterima dalam 1 Tahun / The amount received in 1 (one) year Sharia Superisory Board

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain Remunerasi (gaji,bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya)

Fasilitas lain seperti perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan,dll: a. Yang dapat dimiliki b. Yang tidak dapat dimiliki Jumlah

Orang Person

Jumlah (Rp Juta) Total (Rp Million)

2

495

-

Remuneration (salary, bonus, other routine allowance and other facilities)

Other facilities (housing, transportation, insurance, health, etc): a. Could be owned b. Could not be owned

-

2

Type of remuneration and Other facilities

495

Total

Jumlah DPS Total Sharia Supervisory Board

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain >Rp 2 Miliar

Type of Remuneration and Other Facilities

-

Rp 1 Miliar s/d Rp 2 Miliar

>Rp 2 Billion

-

Rp 500 Juta s/d Rp 1 Miliar

Rp 1 Billion up to Rp 2 Billion

-


Rp 500 Million up to Rp 1 Billion

2


Daftar Konsultan UUS Pada tahun 2013, UUS tidak menggunakan konsultan untuk aktivitasnya. UUS pernah menggunakan konsultan pada tahun 2010 untuk meluncurkan produk Pembiayaan KPR iB Secondary dengan akad Musyarakah Mutanaqisah maka UUS menggunakan jasa konsultan hukum Bratajaya & Assosiates yang membantu merevisi atas draft akad yang akan digunakan untuk setiap pengikatan Pembiayaan.Tetapi pada perkembangan selanjutnya revisi akad dilakukan oleh in house legal dan dibantu oleh Corporate Legal.

List of SBU Consultants In 2013, SBU hired no consultants for its activities. SBU hired a consultant in 2010 for the launch of KPR iB Secondary financing product, adopting the musyarakah mutanaqisah covenant. SBU hired Bratajaya & Associates legal consulting services to help revise a covenant draft used for every financing deal. There were revisions to the covenant made as required by in house legal officers, with assistance from the corporate legal staff.

Internal Fraud Dari awal terbentuknya UUS hingga 31 Desember 2013 tidak ada kasus fraud terjadi di UUS.

Internal Fraud Since the launch of the SBU until December 31, 2013, no fraud cases ever took place.

Internal Fraud Dalam 1 Tahun Internal Fraud case in 1 year

Total Fraud Total Fraud Case

Telah diselesaikan Resolved

Dalam proses penyelesaian di internal Bank In the process of resolution internally within the Bank

Belum diupayakan penyelesaiannya Resolution have not been carried out

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Pursued legal process

Dewan Komisaris/Direksi BOD/BOC

Tahun Sebelumnya Previous Year

Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh Total Cases caused by Pegawai Tetap Permanent Employees

Pegawai Tidak Tetap Non Permanent Employees

Tahun Berjalan Current Year

Tahun Sebelumnya Previous Year

Tahun Berjalan Current Year

Tahun Sebelumnya Previous Year

Tahun Berjalan Current Year

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2013 Annual Report

-

OCBC NISP

197

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Perkara Hukum UUS Sampai dengan 31 Desember 2013, tidak terdapat kasus atau perkara hukum perdata dan pidana di lingkungan UUS Bank OCBC NISP. Permasalahan Hukum Legal Cases

198

SBU Legal Cases As of December 31, 2013, there had been no civil lawsuits nor criminal cases involving the SBU of Bank OCBC NISP. Perdata Civil

Pidana Criminal

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Resolved (with firm legal basis)

-

-

Dalam proses penyelesaian In the process of resolution

-

-

TOTAL

-

-

Penyaluran Dana dari UUS Untuk Kegiatan Sosial Dari awal terbentuknya UUS hingga 31 Desember 2013 terdapat penyaluran dana sebesar Rp 50.000.000,- yang sumber dananya dari UUS dan dana kebajikan. Penyaluran dana tersebut melalui kegiatan sosial yaitu: • iB Vaganza, yang dikoordinir oleh Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia yang pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan iB Vaganza. • Kegitatan Bulan Suci Ramadhan. • Kegiatan Gerakan Ekonomi Syariah (Gres) yang di koodinir oleh PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah) dan BI (Bank Indonesia)

SBU Fund Channeling for Social Activities Since the establishment of the SBU until December 31, 2013, SBU had channeled a total of Rp 50,000,000,- of funds for social activities, including:

Pendapatan Non Halal Dan Penggunaannya Dalam pelaksanaan kegiatan UUS sampai dengan 31 Desember 2013 tidak terdapat pendapatan Non Halal.

Non-Halal Incomes and Uses As of December 31, 2013, no activities of the SBU had generated non-halal incomes.

Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti Dan Penyimpanan Dana Oleh Deposan Inti Sepanjang tahun 2013 UUS telah menyampaikan laporan tentang 10 Deposan Inti dan 10 Nasabah Pembiayaan Inti kepada Bank Indonesia.

Fund Channeling to Primary Financing Customers and Key Clients’ Deposits In 2013, SBU submitted reports on 10 key depositors and 10 key financing customers to Bank Indonesia.

Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan UUS UUS telah menyajikan dan mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, di surat kabar nasional dan menyampaikannya ke Bank Indonesia.

SBU’s Financial and Non-Financial Transparency SBU announced its quarterly financial reports through publications on national newspapers and submitted the reports to Bank Indonesia.

Self Assessment Unit Usaha Syariah Pada tahun 2013, UUS telah menyelenggarakan self assessment Good Corporate Governance (GCG). Self assesment yang dilakukan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governanvce bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dimana diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SEBI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010.

SBU Self-Assessment In 2013, SBU carried out good corporate governance (GCG) self-assessment by referring to Bank Indonesia’s GCG requirements for sharia banks and sharia business units, regulated under PBI No. 11/33/PBI/2009 on December 7, 2009 and SEBI No. 12/13/DPbS on April 30, 2010.

OCBC NISP

Laporan Tahunan 2013

• iB Vaganza, coordinated by Bank Indonesia’s Sharia Banking Department. • Activities during the Islamic holy month of Ramadhan. • Sharia Economic Movement Activities (Gres) coordinated by PKES (Sharia Economy Communication Center and BI (Bank Indonesia).

OCBC NISP in Brief

From Management

Good Corporate Governance

Business Review

Financial Review

Corporate Data

Dalam kegiatan self assessment tersebut, dilakukan pemeringkatan dalam penilaian terhadap pelaksanaan penerapan Tata Kelola Perusahaan UUS Bank OCBC NISP dengan didasarkan pada hasil perbandingan antara kinerja penerapan Tata Kelola Perusahaan di Bank OCBC NISP dengan kriteria minimal penerapan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

The self-assessment activities include ranking of assessments on GCG implementations by the SBU of Bank OCBC NISP, comparing the implementations with the minimum criteria set by Bank Indonesia.

Penilaian terhadap pelaksanaan GCG bagi UUS Bank OCBC NISP diwujudkan dan difokuskan dalam 5 (lima) Faktor yang terdiri dari: a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS. b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. c. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. d. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti. e. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Assessments on SBU-Bank OCBC NISP’s GCG implementations were carried out by focusing on five factors:

Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment GCG Unit Usaha Syariah Berdasarkan penilaian pada Self Assessment GCG yang merupakan perbandingan antara kinerja penerapan Tata Kelola Perusahaan di UUS Bank OCBC NISP dengan kriteria minimal penerapan Tata Kelola Perusahaan yang ditentukan oleh Bank Indonesia, maka dapat dilaporkan sebagai berikut:

General Conclusions from SBU’s GCG Self-Assessment Results Based on the self-assessment results and compared to the implementation of GCG by Bank OCBC NISP’s SBU with the minimum criteria for GCG implementation set by Bank Indonesia, the following points were drawn:

No.

1

Faktor Factor Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS

Peringkat Rank (a)

Bobot Weight (b)

Nilai Score (a) X (b)

1

35.00%

1

20.00%

Keterangan

Notes

0.35

Direktur UUS sangat memperhatikan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip perbankan Syariah, serta selalu menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS, dan selalu siap dengan data dan informasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS

The SBU Director pays close attention to ensure that the SBU management is based on the prudent and Sharia banking principles as well as constantly following up recommendations made by the Sharia Supervisory Board. The SBU Director is always ready to provide data and information to the Sharia Supervisory Board so as to ensure accurate, relevant and timely fulfillment of Sharia principles.

0.20

DPS telah memenuhi kecukupan komposisi, kriteria serta independent. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penyelenggaraan rapat telah sesuai dengan ketentuan. DPS telah transparan atas rangkap jabatan serta tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi

The Sharia Supervisory Board has conformed the composition, criteria, as well as independence. The implementation of the duties and responsibilities as well as convening of meetings has conformed to the regulations. The Sharia Supervisory Board is transparent in respect to concurrent positions as well as free of conflict of interest.

Duties & Responsibilities of the SBU Director

2

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Implementation of the Duties & Responsibilities of the Syariah Supervisory Board

a. SBU Director’s duties and responsibilities; b. The Sharia Supervisory Board’s duties and responsibilities. c. The implementation of sharia principles in fund raising, channeling and service activities. d. Fund disbursements to key financing customers and deposits of key clients. e. Transparency of SBU’s financial and non-financial conditions, GCG implementation reports and internal reports.

2013 Annual Report

OCBC NISP

199

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Faktor Factor

No.

3

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

Peringkat Rank (a)

Bobot Weight (b)

Nilai Score (a) X (b)

1

10.00%

1

1

Keterangan

Notes

0.10

UUS telah memenuhi Prinsip Syariah dalam produk UUS, kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa,

The SBU’s products, funding and financing activities as well as services have conformed to Sharia principles

10.00%

0.10

UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian serta memiliki kebijakan dan prosedur yang terkini atas penyaluran dana kepada Nasabah Inti dan penyimpanan dana oleh Deposan inti.

The SBU has applied prudent principles and has updated the policy procedure for financing to prime customers and funding by prime depositors.

25.00%

0.25

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal telah sesuai dengan ketentuan

Transparency of financial and non-financial conditions, GCG implementation report and internal reporting have conformed to regulations.

1.00

Sangat Baik

Excellent

Implementation of the sharia principles for funding and disbursements as well as services 4

Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti Financing to prime customers and funding by prime depositors

5

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal Transparency of financial and non financial conditions, GCG implementation report and internal report Nilai Komposit Composite Score

100.00%

Nilai Komposit

200

Predikat Komposit

Nilai < 1.5

Sangat Baik

1.5 ≤ Nilai Komposit <2.5

Baik

2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5

Cukup Baik

3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5

Kurang Baik

4.5 ≤ Nilai Komposit < 5

Tidak Baik

Composite Score

Composite Value

Excellent

Score < 1.5

Good

1.5 ≤ Composite Score <2.5

Fairly Good

2.5 ≤ Composite Score < 3.5

Sub Standard

3.5 ≤ Composite Score < 4.5

Poor

4.5 ≤ Composite Score < 5

Nilai Komposit dan Predikat Hasil self assessment GCG tahun 2013 menunjukkan bahwa penerapan GCG UUS Bank OCBC mencapai peringkat 1,00 dengan kategori Sangat Baik.

Composite Scores and Rating The 2013 GCG self-assessment result indicates s that the GCG implementation by Bank OCBC NISP’s SBU was ranked 1st, under the category of Very Good.

Kelemahan dan Penyebab Hasil self assessment GCG tahun 2013 menunjukkan bahwa tidak terdapat kelemahan signifikan dalam penerapan GCG di Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP.

Defects and Causes The 2013 GCG self-assessment result indicates no significant defects in the implementation of GCG by the sharia business unit of Bank OCBC NISP.

OCBC NISP

Laporan Tahunan 2013

OCBC NISP in Brief

From Management

Good Corporate Governance

Business Review

Financial Review

Corporate Data

Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance Peran Aktif Direktur UUS dan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya serta komitmen seluruh pihak dalam organisasi UUS dan unit terkait, maka pelaksanaan GCG di UUS Bank OCBC NISP, dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan, perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.

Strength in Good Corporate Governance Implementation Active roles of the SBU Director and the Sharia Supervisory Board in ensuring sharia compliance of the unit’s business activities, as well as commitment of all parties within SBU and relevant units allowed the implementation of GCG in Bank OCBC NISP’s SBU, in accordance with existing regulations and sharia principles.

Tindak lanjut Sejalan dengan pengembangan usahanya, UUS Bank OCBC NISP akan tetap berkomitmen dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta melakukan penyempurnaan yang berkesinambungan atas pelaksanaan setiap aspek GCG untuk kesinambungan jangka panjang.

Follow-up In line with business development, the SBU of Bank OCBC NISP is committed to implementing GCG and perfecting the implementation of every aspect in GCG for long-term sustainability of the governance.

Dengan Hormat, Respectfully,

Pramukti Surjaudaja Presiden Komisaris Chairman

Parwati Surjaudaja Presiden Direktur & CEO President Director & CEO

2013 Annual Report

OCBC NISP

201