BUPATI TANAH BUMBU PROⅥ NSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR:: TAHIIN 2014 TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN BERUPA UANG ATAU BARANGノ JASAノ SURAT BERHARCA YANG DITERIMA OLDH SKPD DENGA.IT
RAIIUAT TI'HAN YAXG UAIIA ESA BUPATI TANAII BIIMBU,
Menimbang: a. bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 02 paragraf 63 menyatakan "transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi";
b
bahwa Interpretasi Pernyataan Standar
Akuntansi
Pemerintahan (IPSAP) Nomor O2 menyatakan "pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya; C.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurr.f b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang Atau Barang/Jasa/ Surat Berharga Yang Diterima Oleh SKPD;
Mengingat
:
1.
2.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 22, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3
I Tahun 20O4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor Nomor 4355);
4
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5 Undang-UndangNomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarlebahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
-2-
6. Peraturan
PemeHntah Nomor 38 Tahun 2007
tcntang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun201oNomor123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310); 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 20O8 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2O).
MEMUTUSKAN: Mcnempkan: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN BERUPA UANG ATAU BARANG/JASA/SURAT BERHARGA YANG DITERIMA OLEH SKPD BAB
I
KETENTUAJT T'UUT
Pasal
I
Dalam Peraturan ini yang dima-ksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah.
3.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKpD
adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
4.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut pA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaErn anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dipimpinnya.
dan fungsi SKPD
yang
-3-
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggunglawab penggunaan anggaran daerah sesuai dengan Keputusan
5.
Bupati.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD
6
7
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
8
yang selanjutnya disebut dengan kepala
SKPKD APBD
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
ｇ面 ｎ ａ ｙ
bendahara umum daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan keq'a pengelola keuangan daerah
bertindak sebagai bendahara umum daerah. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9.
10.
Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yan[ terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat tekniIa.g sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang
berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PpK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa Leleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 13. Rekening Penerima Hibah Langsung adalah rekening tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Kepala SK-pD aLu Unit Kerja untuk menampung seluruh penerimaan hibah 12.
langsung dan digunakan
untuk membayar pengeluaran belanja/ pembiayaan langsung. 14. Hibah adalah pendapatan berupa uang/ barang/ surat berharga atau jasa dari pemerintah pusat,pemerintah daerah lainnyi, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah dititapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, ierta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusErn pemerintah daerah.
-415 Surat Pemyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah surat pernyataan yang dibuat oleh PA/Kuasa PA
yang menyatakan bertanggungjawab penuh atas seluruh
pendapatan langsung dan belanja terkait pendapatan langsung serta pengembalian pendapatan. 16
Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPTMHL adalah surat pernyataan tanggungjawab penuh atas penerimaan hibah langsung dan/atau belanja terkait hibah langsung (belanja yang bersumber dar"i hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah belanja modal untuk pencatatan asset tetap/asset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga
dari hibah) yang ditandatangani oleh PA. 17. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP3B adalah surat permintaan pengesahan yang diterbitkan oleh PA pada SKPD kepada Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang yang digunakan langsung. 18. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang berdasarkan SP3B. 19. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga selanjutnya disebut MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/ membukukan pendapatan hibah langsung untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan asset tetap/asset lainnya dan hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah. 2O.
Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung berupa
Barang/Jasa/ Surat Berharga selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD sebagai persetujuan untuk mencatat pendapatan hibah langsung benrpa barangljasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/asset lainnya dari hibah dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah. 21. Aplikasi Data Keuangan adalah sebuah aplikasi computer berbasis akuntansi keuangan yang berfungsi sebagai pencatat data pengeluaran dan pemasukan serta menganalisa berbagai jumal akuntansi dan transaksi keuangan yang dilakukan sehari-hari.
22. Jurnal Akuntansi adalah media pencatatan yarrg menggunakan
klasifikasi akun dalam Bagan Akun Standar yang secara umum digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
-5BA'B
II
RUAITG LII{GKUP
Pasd 2 Peraturan ini mengatur tentang : a. pendapatan berupa uang yang diterima SKPD dan dapat digunakan langsung oleh SKPD tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah; dan b. pendapatan hibah berupa barangljasalsurat berharga yang diterima SKPD. (2)
Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. pendapatan SKPD yang menerapkan PPK BLUD; b. pendapatan hibah berupa uang atau barang/jasa/ surat berharga; dan c. pendapatan langsung lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan harus disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pasal 3
１■
(2)
Sepanjang tidak diatur mengenai penyimpanan uang yang menghasilkan bunga, maka Penerima Hibah harus melaporkan kepada Pemberi Hibah.
Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pemberi Hibah ternyata menyerahkan sepenuhnya atau tidak menanggapi laporan dari Penerima Hibah, maka bunga
rekening tersebut disetorkan ke Kas Umum Daerah. BAB
II
PENERBITAN DAN PEIIYA}IPAHN SPSB Pasal 4
(1) Format SP3B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Pejabat penandatangan SP3B adalah PA pada SKPD. (3) Periode penyampaian SP3B ke BUD adalah paling lama pertriwulan. (4) SP3B disampaikan ke BUD dilampiri:
a. surat Pernyataan Tanggung Jawab (SpfJ) yang ditandatangani oleh kepala SKPD dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang merupalan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. berita acara pemeriksaan kas yang ditandatangani oleh
Bendahara yang ditunjuk/Pejabat Keuangan SKpD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;
c. bukti pengembalian uang dari pendapatan
langsung
(apabila menurut peraturan perundang-undangan saldo
uang harus dikembalikan); dan
-6-
d. copy rekening koran terakhir atas rekening tempat penyimpanan uang dari pendapatan langsung. BAB
III
PEITERBITAN PEI| CATATAII SP2B Pasal 5
BUD menerbitkan SP2B berdasarkan SP3B yang diajukan oleh SKPD, (2)
SP2B sebagaimana dimaksud ayat
(3)
dilakukan pengujian terhadap SP3B. Pengujian sebagaimana dimaksud ayat
(l) diterbitkan
setelah
meliputi: a. memeriksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4); b. memeriksa kebenaral penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan; (21
c. memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan belanja pada SP3B dengan SPTJ; dan
dan
d. mencocokkan tanda tangan PA pada Sp3B dan tanda tangan kepala SKPD pada SPTJ dengan spesimen tanda tangan. (4)
(5)
(6)
Format SP2B sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan SP2B. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Data Keuangan berupa jurnal al
BAB TV PEITYA.UPAIAIT DAN PTI{ERBITAIT MPHLBJS
pasd 6
(l)
Penyampaian MPHL-BJS
ke BUD dilakukan pada
tahun
anggar.rn berjalan setelah dilakukan pengesahan penerimaan hibah langsung berupa barangljasalsurat berharga ke ppKD.
(2) Penyarnpaian MPHL-BJS ke BUD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun angg€rran.
(3) Pormat MPHL-B.JS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
-7Pasal 7
Atas pendapatan hibah dan belanja/pembiayaan langsung berupa barang/jasa/ surat berharga, PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke BUD dengan dilampiri SPT MHL Berupa Barang/Jasa/ Surat Berharga sebagaimana diatur dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasd 8
(1) Atas dasar MPHL-BJS yang diajukan oleh SKPD, BUD menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS; (2) Format Persetujuan MPHL-BJS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran MI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasd 9
(1) Persetujuan MPHL-BJS diterbitl
oleh BUD
setelah
dilakukan pengujian. (2) Pengujian MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memeriksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; b. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan; c. menguji kesesuaian tandatangan pada MPHL-BJS dengan specimen tandatangan; d. mencocokkan nomor register pada MPHL-BJS dengan nomor register yang dicantumkan dalam SPTMHL; e. menguji kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada MPHL-BJS dengan SPTMHL; dan f. memeriksa jumlah pendapatan hibah langsung Berupa barangljasalsurat berharga sehingga sama dengan jumlah belanja barang; BAB V TIETEI{TUAJT PEI{UTUP
Pasd 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
-8-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. ditetapkan di Batulicin BUPATI TAIVAH BTIUBU,
di Batulicin
tanggal
"' -,; -'
-
DAERAH KABUPATEN TANAH BIIMBU,
SAID AKHMAD BERITA DAERAH KABUPATEW TANAH BUMBU ・ TAHUN 2014 NOMOR
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATITANAH BUMBU NOMOR TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME ttNGESAIIAN PENDAPATAN BERUPA UANC ATAU BARANG/」 ASA/SURAT BERHARCA YANG DITERIMA OLEH SKPD
KOP SKPD.¨
¨..¨ 11)
N PENDAPATAN DAN BE― SURAT PERMIITAAN PENGES― Tan“ al: … … … … (02)NomOr: (03) … … …………
Kepala SKPD ........
(O4 )
memohon kepada
JA lSP33)
:
Bendalara UmuE Daerah selaku PPKD aga-r
mengesa}rkan dam membukukan pendapatan dan belanja dana .............. sejumlah
4
Saldo Awal
Rp
Pcndapatan BelanJa
Rp Rp
Saldo A―
Rp…
Untuk Bulan Dasar
¨¨ ¨ ¨
Pengesahan
¨
…………… …¨¨ {05) ¨¨¨¨ ¨ 106) ¨¨(07) … ………¨…… … … 108)
¨
Tahun Anggaran
¨
¨¨¨¨
Organisasi
Urusan
¨¨¨¨¨ ¨¨¨ (10)
Nama Unit 12)
Program,Keglatan XX… … …
XX… (13)
PENDAさ眠 ヽN (14)
Rp
Jumlah Pendapatan
Rp
¨¨ ¨ ¨¨¨
BELANJA
Jumlah
Kode Rekening
_
… ………
Kode Rekening
(15)
¨¨¨¨
(16)
(161
Jumlah Belanja
Rp
Rp
¨
¨¨
_¨ _
(17)
(19)
(20)… ,tanggal scpcm dlatas ¨¨………… (21)
Kcpala SKPD
￨-1
TATA CARA PENGISIAN FORMAT SP3B
(Ol) Diisi uraian nama SKPD Kabupaten (02) Disi Tanggal SP3B (O3) Disi nomor SP3B (Oa) Diisi nama SKPD Kabupaten (O5) Diisi jumlah saldo akhir pada SP2B bulan sebelumnya. Ktrusus untuk saldo JaJluari Tahun Anggara! 2014 disi jumlah nihil dalam rangka pengajuan SP3B (06) Diisi jumlah pendapatan yang talah diteriBa dalaD kas Unit; [O7) Diisi jumlah belanja yang talah dibayar daii kas Unit; (OS) Diisi jumlah saldo akhir ( saldo awal + p€ndap'atan - belanja ) (09) Diisi periode bulan berkenaan; {1O) Dnsi Ta}rua Anggaran r]etkenaan; (11) Diisi dasar penerbitan SP3B, antar l,ain : NoEor Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD, dan NoEor serta tanggal DPA SKPD (121 Diisi dengan kode umsan, orga.nisasi dan nama uraian nama Unit pada SKPDI
(13) Diisi Kode progra.m dan kegiatan SKPD;
g4
Diisi kodc kcglatan(dua dlglt) Dllsi kodc kcglatan(dua dlglt) (14) (15〕
(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Diisi kode rekening pendapatan Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening p€ndapatan; Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan Diisi kode rekening belanja Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja; Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja; Diisi lokasi instaasi penerbit SP3B dan tanggal p€nerbitan SP3B; Diisi naEa Kepala SKPD Diisi MP Kepala SKPD
BUPATI TANAH BI「 MBU,
￨-2
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATITANAH BUMBU NOMOR TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN BERUPA UANG ATAU BARANG/JASA/SURAT BERHARCA YANG DITERIMA OLEH SKPD
KOP SXPD....¨・¨11)
SI,NA,r PEN]JYATA^I TA.rreT'TG JAVAB Nomor : ............................(2)
1. Nama Unit 2. Kode Organisasi 3. Kegiatan Yang bertandatangan dibawah
.....................................(3) .....................-.-.............(4) .....................................(5)
ini
...,........(6)
Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayarkan kepada yang beihak menerima, yang dananya bersumber dari Dana .............,.(7) dan
digunakan langsung oleh Unit pada bulan
............(8) tahun
elnggarran
.........(9) dengan rincian sebagai berikut
BELAN」 A
PEIDAPATAN Node Rckeahg …… … … … … … … … (10)
.rumlah Peadapata!
……………… (11)
・¨¨¨ ¨¨¨¨¨ (14〕
」umlab
Kode Rekeairg
JuEla-h
… … … … (12)
.IuEL-h Belaaja
… … … … … … (13)
・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
(15,
Peag€Ebalia,r sisa Pendapata! scberar Rp..................... | 16)
Bukti-bukti pendapatan dan? atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administasi dan keperluan pemeriksarn aparat pengawas. Apabila dikeoudian hari ter;adi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dioaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikan Surat Pernyataart ini dibuat dengan sebenainya. ……………………………… ¨
Kcpala Unit
,… … … … … … … … … …
¨ ¨
¨
(17)
… …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (18)
NIP
¨¨ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ¨ ¨
― ¨
‖-1
TATA CARA PENGISIAN FORMAT SURAT PERI{YATAAN TANGGUNAG JAWAB (SPru} I Diisi uraian Nama SKPD 2 Diisi dengan nomor SPrJ Unit di SKPD yang bersangkutan; 3 Diisi nama Unit pada SKPD yang bersangkutan; 4 Disi kode Unit pada SKPD yang bcrsangkutan; 5 Diisi nomor da,l taDggal DPA SKPD yang bersangkutan;
5 Diisi nama kegiatan; 6 Diisi dengan nama Kepala Unit yang bersatrgkutan; 7 Diisi sumber pendapatan 8 Diisi dengan Bulan Elerkenaan; 9 Diisi dengan Tahun An8gatan Berkenaan; 10 Diisi kode rekening pcndapatal sesuai dengan yang ada pada Aplikasi Data Keuangan 11 Diisi jumlah realisaei p€ndapatsn 12 Diisi kode rckening belanja sesuai dengan yang ada pada Aplikasi Data Keuangan 13 14 15 16 17 18
Diisi jumlah realisaei belanja
Diisi totalju4lah p€odapatsn Diisi total juDlah belanja Diisi
junah pendapatan
yang tel,ah diterima yang dikembalikan ke Pihak yang tnelnberi
Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPIJ; Diisi Nama dan Nip Kepala Unit.
BUPATI TANAII BUMBU,
|-2
LAMPIRAN Ⅳ HDRATURAN BUPATITANAH BUMBU NOMOR TAHUN 2014 ¶DN「ANG MEKANISME PENGESAHAN ENDAPATAN BERUPA UANC ATAU BARANG/JASA/SURAT BE測 円収 GA YANG DITERMA OLEH SKPEl
XOP SKPD.¨ ¨¨¨¨¨ ・ ・¨¨● `1)
SURAT PEIGESA― PEIDAPATAN DAN BELANJA{SP2B)
NomOr SP3B Umt Tanggal
:
…
:
Kodc dan Nama SKPD
:
Nalrla Unit
i
NaEaBUD Tanggal Nomor Tahun Anggaran
…¨(2) ………… (3) ¨¨¨ _ (4)
………
_
………¨ ¨
¨¨¨
¨¨ (5)
Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah Saldo A\pal
Pendapatan Belanja Saldo Akhir
: i : :
...............................-.(6) .............................----(Zl .....,.........,.,...............(8) .............,...................19)
:
RP… …………… … ………{10)
Rp ¨¨¨ ¨¨ ¨ (11) Rp ¨ ¨¨¨¨ ¨¨{12) Rp… … … … … … … … … … (13)
………………… ¨¨¨
NIP¨
(16)… … … … (17)¨
¨¨
lV‐ 1
LAMPIRAN in PERATURAN BUPATITANAH BUMBU NOMOR :じ TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN BERUPA UANG ATAU BARANG/JASA/SURAT BERHARGA YANG DITERIMA OLEH SKPD
KOP SXPD..¨ ¨……¨¨・11) BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS Pada hari
ini
dibaqrah ini
........... tanggal .........bulan .......,.......... tahun .........................yang bertanda tangan
:
Nama Lengkap Jabatan
: :
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor
setempat pada Nama
.. .. .... ...
. Tahun
, kami melakukan pemeriksaan
:
kngkap
Jabatan
Berdasarkal Keputusan Bupati Nomor
.....................Ta1gga1
ditugaskan mengurus
ualg berdasarkal hasil pcmeiksaan kas serta bukti-bukti yalg berada dalam pengurus itu, karni menemukan sebagai berikut
:
Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah
1 2 3 4
:
: Rp.
Uang kertas Uat\g L/]gam Saldo Bank
:Rp____.____‐
Surat/barang/benda berharga yang dizinkan
:R●
‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐
: Rp . .¨ ¨ ¨ . .¨ ¨¨
Jumlah
Rp.. ...
… … … … … … … . .
ｐ ｐ Ｒ ・ Ｒ
Saldo Uang menurut Buku Umum K.as Umum Daerah, Register dan l,ain sebagainya berjumlah Perbedaan Positif/ Negatif antara kas dan saldo Penjelasan Positif/Negatif
¨¨¨¨¨¨¨¨
Yang diperiksa Bendahara Pengeluaran
Yang memeriksa Peng8una Anggaran
NIP
NIP
BUPATI TANAH BIIIIBU,
￨￨￨-1
TATA CARA PENGISIAN FORMAT SP2B 1 Disi uraian Nama SKPD 2 Diisi dengan nomor SP3B Unit; 3 Diisi dengan tanggal SP3B Unit; 4 Diisi dengan Kode dan Nama SKPD yang bersangkutan; 5 Diisi dengan nama Unit pada SKPD yang bersangkutan;
6 7 8 9 10 11 12 13 14 l5 16 17
Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi
dengan tanggsl dengan d€ngan
nama BUD
p€neibitan Surat Pengesaian Pendapatan dan Belanja (SP2B); nomor penerbitan SP2B; tahun anggarsn penerbitan SP2B dengan jumLah sa.ldo at al yang tercanturn dalam SP3B Unit; denSan jumlah p€ndapatan yang tercantum dalam SP3B Unit; denBa$ jumlah bela$ja yang terca$tuo dalaB SP3B Unit; dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP3B Unit; dengan nama kota tempat dan ta.ggal penerbitan SP2B Unit d€naan namajabatan (BUD); dengan nama BUD; MP BtrD yang bersangkutan.
BUPATI TANAH BTIMBU,
rv-2
LAMPIRAN V 田 RATURAN BUPATITANAH BUMBU NOMOR TAHUN 2014 TENrANG MEKANISME PENGES鰤 ヽN PENDAPATAN BERUPA UANG ATAU BARANG/」 ASA/SURAT BERIIARGA YANG DFrERIMA OLEH SKPD
MEMO PEI{CATATAIT HIBAH I,IIITGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA (MPHLBJS) Tanggal
:.,...._...............(2) Nomor :............-............(3)
Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tarah Bumbu melakukan pencatatann atas penerimaan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga Anggaran : ............................(4)
Subfungsi, BA, Unit Eselon, hogram
l<x.s.lo(rq Dana/Cara
(8)
Penaiikan
Register
: )oo
; Bendahara Umum Daerah untuk dibukukan seperlunya
V-1
PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENCATATAN HIBAH I-ANOSUNG BENTUK BARANG/JASA SURAT BERHARGA (MPHL-B'S)
NOMOR URAIAN
I 2 3 4 5 6 7 8
Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi
uraian tanggal ditertibkan MPHLB.IS nomor MPHLBJS Tahun Anggaran dasar diterbitkannya MPHL-BJS, yaitu : Peratuian Bupati Nomor..,..... kode Satker, kode Xeureaangarl, serta naea Satker peneriaa hibah funFi, Sub Fungsi, BA, Unit Eseton, Program.
Dii"i kod" k"giatan, Output, lokasi, Jenis Belanja. Untuk Kegiatan dan Output diisi kode kegiatan dan output yang ada pada Satuan Nerja b€rkenaan yang paling sesuai dengan Eaksud dan tujuan penerimaan hibah barng/jasa/ aurat berharga
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Diisi sumber dana dan cara penarikan Diisi nomor register Diisi nooor akun belanja scsuai yang ada pada Aplikasi Data Keuangan Diisi jumlah rupiah masing-masinS akun belanja Diisi total rupiah jumlah belanja terkait hibah Diisi Kode BA/Unit Eselon /Lokasi/Akun/Satker, Kode Akun Pendapatan s€suai dengan yang ada pada Aplikasi Data Keuangan Diisi judlah rqpiah Easin&Easing akun pendapatan hibah Diisi total rupiah jurlah pendapatan hibah Diisi uraian keperluan hibah tangBung bentuk barang /jasa/surat berharga Diisi tanggal diterbitkannya MPHLBJS (6€lBa seperti pada poin 2) Diisi tanda tangan Pengguna Anggaratr Diisi nam dan NIP Pengguna Anggaran
BUPATI TANAH BUMBu,
V-2
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATITANAH BUMBU NOMOR TAHUN 2014 π N「 ANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN BERUPA UANC ATAU BARANG/」 ASA/SURAT BE側 地収 GA YANG DITERIMA OLEH SKPD
SURAT PERIYATAAI TELAH ttER― HIBAH― TAIPA ME― u BUD NOMOR: … … … (2)Tanggal… … … Mcnyatakan bahwa wa atas nallla: Organisasi : …………… ……
Umt OrgamsasI :
」abatan
:
CSUNC isPTMHL〕 ………… (3)
(4)
… … … … … … … … (5) … … … … … … … … 16)
Bertanggunglawab penuh atas scgala pcnenmaan hlbah bcrupa… … … … …… … … yang diterima langsung dari : Pemberi Hibah : … … … … … … … (8)
Tmggal&NomOr PellanJlan Hibah : Nllal Hibah :
(7)
_… … … … 19〕 …… … … … … … … (10) …
tanpa mclalui BuD dcngan_clan scbagal bettt:
Akun
Realisasi
Pagu
3.d Bman lalu
Bula-o
iai
s.d Bulan ini
Sisa
Pendapatan (13)
(18)
(19)
Bclatta (17)
(14)
四一
(12)
(15)
(16)
(21)
(22)
shpm∝ sul=lmmyang"Haku pada Satum Kc■ a… …2J “ぬ
Bub bun"rkalt hd“ rscht a薇 untuk kden… an admhs● む i dan
kepcrluan pcmcr
DemllQan surat Pernyataan un dlbuat dcngan scben― ya ..........(24) tanggat, bulan, tahun Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
NaEa......................(2S) Nrp..........................(26)
VI-1
PDrUN」 UK PENCISIAN SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAHし TANPA MELALUI BUD
IOIOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 l8 19 20 2l 22 23 24 25 26
ヽNCSUNG{SPrMHLl
I'RAIAT PEXCIANT Diisi uraian narna SI(PD Diisi Nomor SPTMHL Diisi TsngSal SPTMHL Diisi Nama Organisasi Diisi Nama Unit Organisasi Diisi Nama Jabatan Diisi Jenis hibah yang diterima Diisi Nama pcEbcri hibah Diisi tanggal dan nomor f,erjanjian hibah Diisi nilai hibah yang diterima Diisi akun p€ndapatarl hibah sesuai Standar Akuntansi pcmerintEhan Diisi paau pendapatar! hibah Diisi realisasi pendapatan hibah s.d bulan lalu Diisi r€alisasi pendapatan hibah bul,an ini Diiai rcalisasi pendapatan hibah e.d bulan ini Diiei sisa pagu pcndapatan hibah yang betum terealisasi Diisi akun belanja sesuai Standa.r Akuatansi pemerintahan Diisi pagu bclanja Diisi reali"a"i bel,anja s.d bulan lalu Diisi realisasi belanja bul,an ini Diisi realisasi belanja s.d butan ini Diisi sisa pagu bcl,anja yang belum terealisasi Diisi uraian nama satker Diisi nama tcmpat satker dan tanggal penerbitan SPTMHL Diisi nama pA/Kuasa pA Diisi NIP PA/Kuasa pA
BUPATI TANAH BI「 MBU,
Vi 2
LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATITANAH BUMBU NOMOR TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN BERUPA UANC ATAU BARANG/」 ASA/SURAT BERHARCA YANG DITERIMA OLEH SKPD
PERSETUJUAN MEMO PEICATATAN HIBAH―
GSUNG BEITUK BARANG/」
………………………
(3)
………………………
(4)
: :
ASA/SURAT BERI―
_…
……………………
CA
(6)
¨¨ ¨¨/ ¨¨¨ {7) ......_.......................(8)
Anggaian : disetujui Pencatatan pendapatan Hibah dan belanja pencatatan Hibah
… … ,… … … … … … … … … … (10) BEND鋤 咄υヽuMuM DAERAH
……………………………………
NIP¨ ¨¨
¨
¨
(11) ¨ ¨¨ (12)
V‖
-1
PE"IUNJUK PENGISIAN PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH I,ANGSUNG BEI,ITUK BARANG /JASA/ SURAT BERHARGA
rOIOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I1 t2
I'RIIIAII?ETGIAIAT Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi Diisi
uraian Nama SKPD nomor MPHLBJS tanggal MPHL-BrS uraian satker sesuai yang ada pada MPHLBJS uraian BUD tan8gat diterbitl@n ftrsctujuan MPHLBJS noEor penerbitan MPHLBJS tahun Anggaran uraian persetujuan MPHL-BJS sesuai dengan yang tercaitum i,ada MPHL-RJS kota tempat BUD dan tanggal penerbitart Persetujua! MPHLB.TS Nama BUD NIP BUD
BT'PATI TANAII BI'MBU,
V -2
