PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2OT3 TENTANG TUN.]ANGAN KINER.JA
PE(}AWAI DI LINGKUNC}AN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YAN(} MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
a.
bahwa dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Kemcnterian Kcsehatan, maka clalam upaya peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan, pcrlu diberikan Tunjangan Kinerja;
b.
bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu me netapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Iiincrja Pegawai di Lingkungan Kementcrian Keschertan;
Mcngingat
1.
2.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia Tahun L945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun lg74 tcntang Pclkok-Pclkok Kepegawaian (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dcngein Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lcmbaran Negara Republik Incloncsia Tahun )999 Nomor 169, Tambahan Lembarzrn Ncgara Rcpublik Incloncsia
-2 -
J.
Undang-Undang Nomor 1T Tahun 2003 tentang
Kcuangan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2g6); 4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tcntang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesier Tahun 2OO4 Nomor S, Tamb:rhan Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor a355); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun t9T7 tcnterng
Peraturan Gaji Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Re publik Indoncsia Tahun lgTT Nomor 1 l, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Inclonesia Nomor 3098) sebagaimana telah bebcrapa kali diubah, tcrakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor '22 Tahun 2013 (Lembaran Negilra Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 57); 6.
Pcraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Kcuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4502) scbagaimana telah diubah dengan Perat.uran Pcmerintah Nomor 74
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2Ol2 Nomor 171, Tambahan Lemtraran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0); 7.
Peraturan Presidcn Nomor 47 Tahun 2OO9 tcntang Pembentukan dan Organisasi Kemcnterian \sgara sebagaimana tclah bebcrapa
kali diubiih, tcrakhir
dengan Pcraturan Prcsiden Nomor 55 Tahun 2013
Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsizl 'l'arhr'rn 2O13
-3 8. Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2O1O tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara,
scrta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementcrian Ncgara scbagaimana telah bcberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2Ol3 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
, Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDtrN TENTANG TUN.JANGAN KINERJA PtrGAWAI DI LIN(}KUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
Pasal I
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dcngan:
1. Pcgawai Negeri adalah Pegawai Ncgeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesia/l(cpolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimarksud
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun I974 tentang Pokok-Pokok Kcpcgawaian se bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43
Tahun 1999.
2. Pegawai di lingkungan Kcmenterian Kesehatan adalah Pegawai Negcri dan Pcgawai lainnya yang bcrdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementcrian Kesehatan. Pasal...
4
Pasal 2
Kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di
lingkungan Kementerian Kesehatan, selain dibcrikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan pcrundangundangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
Pasal 3
(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 2, tidak dibcrikan kepada: a.
Pegawai
di lingkungan Kementerian
Kcschatan
yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
di lingkungan Kcmenterian Kesehatan yang dibcrhentikan untuk sementara atau
b. Pegawai
dinonaktifkan; C,
di lingkungan Kementerian Kcsehatan yang diberhentikan dari jabatan organiknva dengan diberikan uang tunggu (bclum
Pegawai
dibcrhentikan scbagai Pcgawai Ncgcri); d. Pcgaln,ai
cli lingkungan Kementerian
Keschatan
yang dipcrbantukan/dipekerjakan pada baclan/
instansi lain di luar lingkungan Kcmcnterian Kesehatan; e.
di lingkungan Kcmenterian Keschatar-t ],einf{ diberikan cuti di luar tanggungan ncgarel
Pegau,ai
artau dalam bebas tugils
untuk mcnjalani
melsa
{
-5
f.
Pegawzri Negeri
yanfl
Sipil pada Badan Layanan Umum
telah
mendapatkan
remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan pcmcrintah Nomor 74 Tahun 2012.
(2) Ketentuan lebih lanjut mcngenai pegawai cli lingkungan Kementerian Keschatan yzing tidak
diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan pcraturan Menteri Kesehatan. Pasal 4
Besarnya Tunjangan Kincrja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari pcraturan Prcsidcn ini. Pasal 5 (1)
Tunjangan Kinerja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dlbayarkan terhitung mulai bulan .luli 2013,
(2)
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan mcmperhitungkan
capaian
kincrja pcgawai setiap bulannya. Pasal 6
Pajak Pcnghasilan atas Tunjangan Kinerja scbagaimernit
dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Bclanja Ncgara pada Tahun Anggaran bersangkutan.
v
6
pasai ... Pasal 7
(i) Untukpertama kali, penetapan para pemangku jabata
Kesehatan
ditetapur,,;n,
kelas jabatan dari
tJ'J:,::
;::;:T:.# dengan hasil valida I Yang telah dilakukan Kement
ertan Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
clan
(2) Daram har tcrjadi perubnhan terhadap kcras jabatan dari para
pemangku jabatan .,-:;:::],_ di Kementerian
",
Kcsehatan
pacra avat ( 1), kcras
Jingkungan
;uouio.,"lffi;i,":T:::"11
Keschatan setelah men(
;:;i:lruna,
n o'o'u'#'i:-::;"":?J"i"H::;
(3) Dalam
hal persetujuan Menteri Aparatur Negara dan
pendayagunaan
Reformasi
Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)akan berakibat terhadap
perubahan
anggaran, Mentcri Pendayagunaan Aparatur Ncgara dan Reformasi Birokrasi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Pasa.l g
(r) Bagi pcgawai di lingkungan Kcmcnterian Keschatan yang diangkat sebagai pejabat fungsional clan
mcndapatka
d,o,;,;:;':H::.TH
kinerja kinerya pada ketas jabara,n"_ rnya ;:.:^-' dcngan :' tunjangan profesi pada
;:l* ffi;;
jenjangn-ya. (2) Apabila rLinJangan profesi
-yang ditcrima scbagaimana dimaksud pada ayat (f lebih ) besar dari pada turUangan kiner3a pada kelas jabartannya, .
maka yang dibavarkan adalah tunjangan profcsi pada jenjangnva.
7
Pasal... Pasal 9
(1) Pada saat peraturan presiden ini mulai bcrraku,
scluruh pegawai di lingkungan
Kementerian
Kesehatan wajib melaksanakan agenda reformasi
birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang_ undangan.
(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan dievaluasi secara berkala oreh Menteri Kcsehatan dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik sccara sendiri-sendiri maupun bersama_sama.
pasal l0
Ketentuan teknis pelaksanaan peraturan presiden ini, diatur lebih lanjut orch Mentcri Kesehatan, Mentcri Pendayagunaan Aparatur Ncgara
dan
Rcformasi
Birokrasi, dan Menteri Keuangan, baik secara sendirisendiri maupun bersama_sama menurut biclang
tugasnya masing_masing.
pasal
Peraturan prcsidcn
II
ini mulai
berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar
-8
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
,
Ditetapkan di .Jakarta pada tanggal 11 Desember 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal
1
1 Descmber 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
RBPUBLIK INDONESIA,
ttd. AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NE(}ARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
2OO
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
: B1 Tahun2Ot3
TANGGAL :
lt
Desember 2013
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
l
t7
Rp. 19.360.000,00
2.
i6
Rp. 14.131.000,00
.).
15
Rp. 10.315.000,00
4.
74
Rp
7.529.OOO,OO
5.
13
Rp.
6.023.000,00
6.
12
np,
1s1o:9eo,oo
7.
11
8.
l0
t2.
Rp. 3.855.000,00 Rp. 3.352.000,O0 Rp. 2.9I5.000,00 Rp. 2.535.O00,00 Rp. 2.304.000,00 Rp. 2.095.000,00
13.
1.904,000,00
9. 10. 11.
14. 15.
16. 17.
1.814.000,00 a J
1.727.OOO,OO
--2
1.645.000,00
Rp.
1.563.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttcl. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
