MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
BAHAN MENTERI PERINDUSTRIAN PADA ACARA RAPIMNAS KADIN INDONESIA TAHUN 2014
JAKARTA, 8 DESEMBER 2014
PEMBAHASAN
I.
PENINGKATAN NILAI TAMBAH MELALUI HILIRISASI INDUSTRI
II.
STRATEGI INVESTASI UNTUK PEMBANGUNAN INDUSTRI HULU
III. PROGRAM AFIRMASI UNTUK PENGEMBANGAN UMKM YANG BERDAYA SAING IV. KEBIJAKAN LOW COST GREEN CAR (LCGC)
2 2
I. PENINGKATAN NILAI TAMBAH MELALUI HILIRISASI INDUSTRI
3 3
PROGRAM DAN RENCANA AKSI HILIRISASI INDUSTRI Dalam kabinet Kerja Tahun 2014-2019, salah satu Program Quick Wins Kementerian Perindustrian adalah Hilirisasi hasil tambang ke produk jasa dan industri serta Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agro-industri. Tujuan program hilirisasi adalah: 1. Meningkatkan nilai tambah, 2. Memperkuat struktur industri, 3. Menyediakan lapangan kerja, dan 4. Memberikan peluang usaha. Pada dasarnya program hilirisasi kabinet kerja merupakan kelanjutan dari program hilirisasi yang telah dicanangkan sejak tahun 2010. Program dan rencana aksi hilirisasi industri sebagaimana tabel berikut.
4 4
NO 1.
PROGRAM QUICK WINS Hilirisasi hasil tambang ke produk jasa dan industri
RENCANA AKSI (2015-2019) 1. Fasilitasi Pembangunan Industri: a. Smelter Baja di Batu Licin (Kalsel) dan Medan (Sumatera Utara) b. Alumina Refinery di Menpawah dan Ketapang (Kalbar) c. Smelter Tembaga di Gresik (Jatim), d. Smelter Nikel di Morowali (Sulteng) dan Pomalaa (Sultra). 2. Fasilitasi pembangunan Pusat Pelatihan Tenaga Kerja Industri Baja di Kalimantan Selatan dan industri berbasis nikel di Sulteng. 3. Fasilitasi Pembangunan Laboratorium Logam Tanah Jarang untuk Bahan Baku Industri, memfasilitasi pembangunan Pilot Plant pemanfaatan logam tanah jarang di Kepulauan Riau 4. Fasilitasi pembangunan 1 Pabrik Methanol berbasis gasifikasi batubara (low rank coal) dengan kapasitas 500.000 ton/tahun di Sangatta, Kaltim 5. Fasilitasi pembangunan pabrik Paracetamol kapasitas 10.000 ton/th, amoxicilin kapasitas 750 ton/th, garam farmasi 6.000 ton/th, Dextrose for infusion 6.000 ton/th, Vitamin C kapasitas 3.000 ton/th, Sefalosporin kapasitas 150 ton/th di Jawa Barat 5. Fasilitasi penyusunan FS dan DED Semen Kupang III dengan Kapasitas 1,5 Juta ton / tahun dan investasi Rp. 2,6 T 6. Fasilitasi pembangunan Pilot plant bahan penolong berbasis silika untuk industri ban, keramik dan kaca di Jawa Barat 7. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan 2 (dua) Industri Technical Textile dari bahan baku migas di Jawa Barat dan Jawa Tengah 5 5
NO 2.
PROGRAM QUICK WINS Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agro-industri
RENCANA AKSI (2015-2019) 1. Fasilitasi pembangunan Pilot Plant Propylene berbasis CPO kapasitas 10 ton/hari di Jawa Barat 2. Fasilitasi kemampuan teknologi melalui bantuan mesin peralatan industri kayu dan rotan di Kalimantan Tengah, Jawa Timur , Jawa Tengah, dan Jawa Barat 3. Peningkatan kompetensi SDM industri pengolahan kayu dan rotan bidang teknik produksi dan desain 4. Fasilitasi mentoring aplikasi SVLK dan V-Legal pada perusahaan pengolahan kayu 5. Fasilitasi promosi SVLK di negara tujuan ekspor 6. Fasilitasi/Rekomendasi Pemberian Insentif Perpajakan/Kepabeanan Bagi Perusahaan Penanam Modal Baru/perluasan khususnya terkait dengan BBN 7. Bantuan langsung mesin/peralatan dan bantuan/fasilitasi keringanan pembelian mesin/peralatan pengolahan kopi 8. Penyusunan Kebijakan Bea Keluar ekspor rumput laut 9. Revisi Bea Keluar Ekspor Biji Kakao 10. Peningkatan kompetensi SDM Industri Pengolahan Rumput Laut 11. Penyusunan SKKNI Industri Pengolahan Kakao 12. Pengembangan Teknologi Industri Pengolahan Kakao dan rumput laut 6 6
II. STRATEGI INVESTASI UNTUK PEMBANGUNAN INDUSTRI HULU
7 7
STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI HULU 1. Industri hulu merupakan industri dasar yang menghasilkan bahan baku yang digunakan untuk kegiatan industri lainnya baik industri andalan maupun industri pendukung. 2. Industri hulu dapat dikategorikan ke dalam industri strategis, sehingga sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal seluruhnya oleh pemerintah pada industri hulu tertentu dengan alokasi pembiayaan melalui APBN atau Pembentukan usaha patungan antara pemerintah melalui APBN dan swasta dalam pembangunan industri hulu. 3. Industri hulu yang menjadi prioritas berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 sebagaimana tabel berikut. Industri hulu agro 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Industri Oleofood; Industri Oleokimia; Industri Kemurgi; Industri Pakan; Industri Barang dari Kayu; Industri Pulp dan Kertas
Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam 1. Industri pengolahan dan pemurnian besi dan baja dasar 2. Industri pengolahan dan pemurnian Logam dasar bukan besi; 3. Industri logam mulia, tanah jarang (rare earth), dan bahan bakar nuklir 4. Industri bahan galian non logam
Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara 1. 2. 3. 4.
Industri Petrokimia Hulu; Industri Kimia Organik; Industri Pupuk; Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik , 5. Industri Karet Alam dan Sintetik, dan; 6. Industri Barang Kimia Lainnya. 8 8
Dalam rangka pengembangan industri hulu Pemerintah menyediakan beberapa fasilitas dan kemudahan, antara lain: 1. Tax Holiday diberikan kepada industri pionir yaitu • • • • •
Industri logam dasar Industri pengilangan minyak bumi/atau industri kmia dasar organik yang berseumber dari minyak bumi dan gas alam Industri permesinan Industri di bidang sumber daya alam terbarukan Industri peralatan komunikasi
2. Tax Allowance diberikan kepada investasi baru atau perluasan di sektor industri yang memenuhi persyaratan sesuai dengan PP 52 tahun 2011 dengan tujuan untuk: • Meningkatkan kegiatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi • Pemerataan pembangunan dan • Percepatan pembangunan bagi bidang usaha dan/atau daerah tertentu 3. Pembebasan bea masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal. 9 9
III. PROGRAM AFIRMASI UNTUK PENGEMBANGAN IKM YANG BERDAYA SAING
10 10
A. LATAR BELAKANG 1. IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional yang dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang berjumlah 3,4 juta unit dan merupakan lebih dari 90 persen dari unit usaha industri nasional. Peran tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja IKM yang menyerap lebih dari 9,7 juta orang pada tahun 2013 dan merupakan 65,4 persen dari total penyerapan tenaga kerja sektor industri non migas. 2. pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah untuk mewujudkan Industri Kecil dan Industri Menengah yang berdaya saing; berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional; ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja; serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.
11 11
B. SASARAN Pengembangan IKM diharapkan akan meningkatkan jumlah unit usaha IKM rata-rata sebesar 1 (satu) persen per tahun atau sekitar 30 ribu unit usaha IKM per tahun dan peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 3 (tiga) persen per tahun. Sasaran pengembangan IKM pada periode 2015-2019 meliputi penguatan kelembagaan dan pemberian fasilitas yaitu: 1. Penguatan Kelembagaan: • Penguatan 1.090 Sentra IKM • Revitalisasi dan pembangunan 110 Unit Pelayanan Teknis (UPT) • Penyediaan 1.000 orang Tenaga Penyuluh Lapangan • Penyediaan Konsultan Industri kecil dan Industri menengah sebanyak 590 orang 2. Pemberian Fasilitas: • • • •
Peningkatan kompetensi SDM untuk 545 Orang Pemberian bantuan dan bimbingan teknis untuk 8.805 unit IKM Pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku dan bahan penolong untuk 600 unit IKM Pemberian bantuan mesin atau peralatan untuk 815 unit IKM 12 12
• • • • • • • •
Pengembangan 2.065 produk IKM Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk 85 unit IKM Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran 1.150 unit IKM Fasilitasi akses pembiayaan untuk 5.200 unit IKM Penyediaan 10 Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan (Kawasan) Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar 145 unit IKM Fasilitasi HKI terhadap 1.250 IKM Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi 2.500 IKM
13 13
C. KEBIJAKAN AFIRMATIF IKM 1. Dalam rangka keberpihakan terhadap Industri Kecil dan Menengah dalam negeri ditetapkan bahwa Industri Kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia. 2. Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas. 3. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.
14 14
D. PROGRAM PENGEMBANGAN IKM 1. Pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya 2. Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan Pembiayaan Bersama (Modal Ventura) IKM. 3. Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standardisasi, procurement dan pemasaran bersama. 4. Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM. 5. Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor. 6. Menghilangkan bias kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil. 7. Peningkatan kemampuan kelembagaan Sentra IKM dan Sentra Industri Kreatif, serta UPT, TPL, dan Konsultan IKM; 8. Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan; 9. Kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi. 10. Pemberian fasilitas bagi IKM. 15 15
IV. KEBIJAKAN LOW COST GREEN CAR (LCGC)
16 16
A. KEBIJAKAN LCGC DITINJAU DARI INSENTIF PAJAK 1. Pengembangan industri otomotif kedepan diarahkan pada kendaraan ramah lingkungan dan hemat energi. 2. Untuk mendorong produksi Kendaraan Bermotor yang hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) dalam negeri diberikan insentif pengurangan pajak penjualan barang mewah dari 10% menjadi 0% untuk produk KBH2. 3. Penerima insentif pengurangan pajak penjualan barang mewah tersebut adalah konsumen. 4. Dampak dari pemberian insentif untuk kendaraan KBH2 antara lain:
Nilai investasi total mencapai USD 6,5 Milyar, terdiri dari USD 3,5 Milyar pada industri perakitan dan USD 3 Milyar pada industri komponen/pendukung.
Tumbuh pabrik komponen baru dan perluasan sekitar 200 pabrik.
Penyerapan tenaga kerja baru sekitar 30.000 orang pada tingkat pabrikan dan sekitar 70.000 orang pada tingkat industri komponen.
Tahun 2014 produksi KBH2 telah dapat diekspor ke Pakistan dan Philipina dengan volume ekspor sekitar 1000 unit/bulan. Produksi KBH2 tahun 2013 sebesar 52.956 unit dan tahun 2014 diperkirakan mencapai 150.000 unit. 17 17
B. KEBIJAKAN LCGC DITINJAU DARI PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI 1. Spesifikasi mesin KBH2 sudah didesain untuk menggunakan spesifikasi BBM dengan RON 92 keatas bagi Petrol dan CN51 untuk Diesel. Spesifikasi BBM ini adalah termasuk dalam BBM Non Subsidi. 2. Konsumsi bahan bakar mencapai 20 km/liter sesuai dengan persyaratan KBH2, dibuktikan melalui pengujian di Balai Termodinamika, Mekanika dan Propulsi (BTMP) milik BPP Teknologi. 3. Untuk menjamin agar kendaraan KBH2 tidak menggunakan BBM bersubsidi telah dikeluarkan Peraturan Dirjen IUBTT No.29/IUBTT/PER/9/2014 yang mengatur kewajiban pencantuman informasi penggunaan bahan bakar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, yaitu BBM dengan RON 92 ke atas untuk petrol dan CN51 untuk diesel. 4. Informasi penggunaan bahan bakar tersebut wajib dicantumkan pada: 1) penutup tangki bahan bakar bagian dalam, 2) pojok kanan bawah kaca belakang, serta 3) buku manual kendaraan bermotor. Ketentuan tersebut wajib dilaksanakan sejak 2 Januari 2015. 5. Selain informasi penggunaan bahan bakar, diameter lubang pengisian bahan bakar untuk KBH2 juga dipersyaratkan maksimal berukuran 1 inchi. 6. Dengan dialihkannya subsidi BBM, maka konsumen KBH2 akan terdorong untuk memilih menggunakan BBM dengan spesifikasi yang dipersyaratkan yaitu RON 92 keatas. 18 18
19 19
