MAKALAH UTAMA
12/11/2014
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
PENDIDIKAN
PENELITIAN
SISTEMATIKA PERMENDIKBUD STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
12/11/2014 3:23 PM
1
12/11/2014 3:23 PM
RUANG LINGKUP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
TUJUAN : 1. MENJAMIN TERCAPAINYA TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI 2. MENJAMIN MUTU PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3. MENDORONG PT MELAMPAUI SN DIKTI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
STANDAR NASIONAL PENELITIAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
PERAN: 1. SEBAGAI DASAR PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PT DAN IZIN PEMBUKAAN PRODI 2. SEBAGAI DASAR PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3. SEBAGAI DASAR PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
12/11/2014 3:23 PM
3
9 8 7 6 5 4 3 2 1
STANDAR DITENDIK
STANDAR ISI
D-4 / S-1
S-2 / Sp-1 PROFESI
Mengacu pada CP Lulusan
D-3
S-3/Sp-2
12/11/2014 3:23 PM
Memanfaatkan hasil penelitian & hasil pengabdian kepada masyarakat
D-2
MENCAPAI
MENCAPAI
dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau pengelola prodi (dlm hal tdk memiliki forum Prodi) dan ditetapkan dalam SK Dirjen
STANDAR PROSES
STANDAR PENGELOLAAN
STANDAR PENILAIAN
STANDAR PEMBIAYA AN
dirumuskan sesuai jenis dan jenjang program studi, dicantumkan pada Lampiran SN DIKTI, dan dapat ditambahkan oleh Perguruan Tinggi
12/11/2014 3:23 PM
4
BAHAN KAJIAN SASTRA & BAHASA?
TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN
D-1
STANDAR SARPRAS
ACUAN
ACUAN
2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN PROGRAM
2
Menguasai konsep umum, pengetahuan, & keterampilan operasional lengkap. Menguasai prinsip dasar pengetahuan & keterampilan pada bidang keahlian tertentu Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
BAHAN: • KOPI • SUSU • GULA • AIR ALAT: CANGKIR PENGADUK
Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
Dituangkan dalam BAHAN KAJIAN yang distrukturkan dalam bentuk MATAKULIAH
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
KOPI SUSU 5
12/11/2014 3:23 PM
6
3
1
12/11/2014
3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (BEBAN BELAJAR MAHASISWA) No
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
PERENCANAAN PEMBELAJARAN : RPS
BENTUK PEMBELAJARAN RESPONSI DAN TUTORIAL
KULIAH
PRAKTIKUM/ PRAKTIK
SEMINAR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
METODE DISKUSI KELOMPOK, SIMULASI, STUDI KASUS, KOLABORATIF, KOOPERATIF, PROYEK BASED, PROBLEM BASED, DAN LAINNYA
PENELITIAN
BEBAN BELAJAR MAHASISWA
INTERAKSI DOSEN-MAHASISWA-SUMBER & LINGKUNGAN BELAJAR
KARAKTERISTIK: INTERAKTIF, HOLISTIK, INTEGRATIF, SAINTIFIK, KONTEKSTUAL, TEMATIK, EFEKTIF, KOLABORATIF, DAN BERPUSAT PADA MAHASISWA 12/11/2014 3:23 PM
Program
Untuk memenuhi CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN program, mahasiswa wajib menempuh Beban Belajar Minimum dalam Masa Studi sbb.: 1
D1
36
1-2
2
D2
72
2-3
3
D3
108
3-4
4
D4/Sarjana
144
4-5
5
Profesi
36
1-2 (setelah menyelesaikan program D4/Sarjana)
6
Magister, Magister terapan, dan Sp-1
72
1,5-4 (setelah menyelesaikan program D4/Sarjana)
7
S-3, S-3 Terapan, & Sp-2
72
3 (Mininimum)
Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.
7
12/11/2014 3:23 PM
Beban belajar normal mahasiswa: 8-9 jam/hari 1 sks = 160 menit 2,67 jam 8 jam/hari x 6 hari/mg = 48 jam/mg 2,67 jam/sks 18 sks/mg/smt 9 jam/hari x 6 hari/mg = 54 jam/mg 2,67 jam/sks 20 sks/mg/smt
a Kuliah, Responsi, Tutorial Tatap Muka
Penugasan Terstruktur
Belajar Mandiri
50 menit/minggu/semester
50 menit/minggu/semester
60 menit/minggu/semester
b Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis Belajar mandiri
100 menit/minggu/semester
60 menit/minggu/semester
No Progra m
c Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara 160 menit/minggu/semester (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). (2) Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester. (3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks. (4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu. 12/11/2014 3:23 PM
9
Rincian Waktu 1 sks Kegiatan Pembelajaran S2
D1
2 smt x 18 sks/mg/smt = 36 sks (min)
2 smt x 20 sks/mg/smt = 40 sks
D2
4 smt x 18 sks/mg/smt = 72 sks (min)
4 smt x 20 sks/mg/smt = 80 sks
3
D3
6 smt x 18 sks/mg/smt = 108 sks (min) 6 smt x 20 sks/mg/smt = 120 sks
4
D4/S1
8 smt x 18 sks/mg/smt = 144 sks (min) 8 smt x 20 sks/mg/smt = 160 sks
5
Profesi
2 smt x 18 sks/mg/smt = 36 sks (min)
2 smt x 20 sks/mg/smt = 40 sks
6
S2
4 smt x 18 sks/gm/smt = 72 sks (min)
4 smt x 20 sks/smt = 80 sks
12/11/2014 3:23 PM
10
a Perkuliahan: ± 12 sks
Tatap Muka
Penugasan Terstruktur
Belajar Mandiri
50 menit/mg/smt
50 menit/mg/smt
60 menit/mg/smt
b Proposal Thesis: ± 5 sks
1 sks =
Tatap Muka
Penugasan Terstruktur
Belajar Mandiri
50 menit/mg/smt
50 menit/mg/smt
60 menit/mg/smt
b Proposal Disertasi: ± 5 sks
1sks = 160 menit/minggu/semester
1sks = 160 menit/minggu/semester
c Penelitian & Penulisan Tesis: ± 20 sks
c Penelitian & Penulisan Disertasi: ± 30 sks
1sks = 160 menit/minggu/semester
1sks = 160 menit/minggu/semester
d Seminar: ± 5 sks
d Seminar: ± 5 sks
Tatap muka
Belajar mandiri
100 menit/mg/smt
60 menit/mg/smt
1 sks =
e Karya Ilmiah: ± 10 sks Dasar CP Ketrampilan umum untuk program: Program S2, kemampuan menulis karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dan pengakuan bertaraf internasional; Program S3, kemampuan menulis karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks;
Tatap muka
Belajar mandiri
100 menit/mg/smt
60 menit/mg/smt
e Karya Ilmiah Internasional: ± 20 sks
1sks = 160 menit/minggu/semester
4
1 2
Prodi Magister Beban Belajar Sebesar 72 sks dg rincian
a Perkuliahan: ± 32 sks
12/11/2014 3:23 PM
Beban belajar 9 jam/hari
(Surat Edaran Dirjen DIKTI:526/E.E3/MI/2014)
Prodi Magister Beban Belajar Sebesar 72 sks dg rincian
1 sks =
Beban belajar 8 jam/hari
Contoh Rincian Waktu 1 sks Kegiatan Pembelajaran S3
(Surat Edaran Dirjen DIKTI:526/E.E3/MI/2014)
1 sks =
8
Beban Belajar Normal Mahasiswa
Rincian Waktu 1 sks Kegiatan Pembelajaran Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran
Tatap muka
Beban Belajar Masa Studi (tahun) Minimum (sks)
1sks = 160 menit/minggu/semester
11
Dasar CP Ketrampilan umum untuk program: Program S2, kemampuan menulis karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dan pengakuan bertaraf internasional; 12/11/2014 3:23 PM Program S3, kemampuan menulis karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks;
12
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
2
12/11/2014
SE Dirjen No.526/E.E3/MI/2014 tentang Penjelasan SN DIKTI Program Pascasarjana •
•
Untuk Magister beban 72 SKS dg proporsi: - Perkuliahan : ± 32 SKS - Proposal Tesis : ± 5 SKS - Penelitian & Penulisan Tesis : ± 20 SKS - Seminar : ± 5 SKS - Karya Ilmiah : ± 10 SKS
DISTRIBUSI WAKTU BELAJAR
Untuk Doktor beban 72 SKS dg proporsi: - Perkuliahan : ± 12 SKS - Proposal Tesis : ± 5 SKS - Penelitian & Penulisan Tesis : ± 30 SKS - Seminar : ± 5 SKS - Karya Ilmiah : ± 20 SKS
SEM 1
SEM 2
SEM 3 SEM 4 SEM 5
SEM 6
MATA KULIAH PROPOSAL UJI INSTUMEN/PENEL PENDAHULUAN PENELITIAN UTAMA & PENULISAN
Jumlah SKS penelitian dapat mencapai lebih dari ± 40 SKS untuk Magister, dan ± 60 SKS untuk Doktor yang dapat didistribusikan sejak semester 1. Calon mahasiswa Program Magister dan Program Doktor harus memiliki sinopsis tentang penelitian yang akan diajukan
UJIAN JURNAL TOTAL SKS 13
12/11/2014 3:23 PM
Prinsip : Edukatif, Otentik, Obyektif, Akuntabel, transparan, dan terintegrasi
memberikan umpan balik dan konfirmasi hasil penilaian mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa 3. Observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi
Teknik Penilaian: Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket Kategori Nilai: A-E atau 4-0 Kelulusan: 1. Diploma & Sarjana: ≥ 2.00 2. Selain itu: ≥ 3.00
12/11/2014 3:23 PM
15
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM
Mampu menyelenggarakan pendidikan
Kompetensi Pendidik
S-3
Sehat Jasmani dan Rohani
Spesialis
lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun 1. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; 2. yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
Sarjana
Profesi
paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI) paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI) paling rendah lulusan magister atau magister yang relevan dengan prodi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
12/11/2014 3:23 PM
16
BEBAN KERJA DOSEN : PALING SEDIKIT 40 JAM PER-MINGGU
lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI)
12/11/2014 3:23 PM
D-3 / D-4
paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan D-3 berpengalaman relevan dengan prodi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI)
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN
Magister
KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN
D-1 / D-2
Mampu menyelenggarakan pendidikan
melaksanakan proses penilaian
PROGRAM
Pelaksana Penilaian: Dosen atau Tim Dosen Pengampu tanpa atau dengan menyertakan pihak lain.
Kompetensi Pendidik
menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran
2. Pemberian tugas atau soal
4. Pemberian nilai akhir
1. Perencanaan Penilaian
14
5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
Sehat Jasmani dan Rohani
12/11/2014 3:23 PM
SEMINAR/KOLOKIUM
17
KEGIATAN POKOK : 1. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Proses Pembelajaran 2. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pembelajaran 3. Pembimbingan dan Pelatihan 4. Penelitian 5. Pengabdian Kepada Masyarakat KEGIATAN TUGAS TAMBAHAN
Bukan Pejabat Strukutural: Minimal 12 sks beban belajar mahasiswa Pejabat Strukutural: Menyesuaikan beban tugas tambahan Pembimbing Penelitian terstuktur: Paling banyak 10 Mahasiswa
KEGIATAN PENUNJANG
12/11/2014 3:23 PM
18
5
3
12/11/2014
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
DOSEN, TERDIRI DARI : DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP DOSEN TETAP: 1. Pendidik tetap pada 1 PT dan tidak menjadi pegawai tetap di tempat lain. 2. Jumlahnya minimal 75% dari jumlah seluruh dosen 3. Yang penuh waktu, minimal 6 orang per prodi 4. Program Sp-2, doktor, dan doktor terapan, minimal 2 orang guru besar
SARANA
TENAGA KEPENDIDIKAN, 1. Paling rendah lulusan program D-3, kecuali untuk tenaga administrasi, paling rendah SMA atau sederajat 2. Yang memerlukan keahlian khusus, harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya
PRASARANA
Sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk mengeksekusi suatu kegiatan
Alat peraga, pustaka, alat laboratorium, dll.
Sumber daya fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan
Lahan, Bangunan, jalan, jaringan, dll
HARUS SESUAI DENGAN DENGAN KEBUTUHAN ISI DAN PROSES PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMENUHAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERATURAN DIRJEN DIKTI
12/11/2014 3:23 PM
19
12/11/2014 3:23 PM
7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
20
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI
PERGURUAN TINGGI
1. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; 2. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; 3. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; 4. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan 5. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
1. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; 2. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; 3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; 4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; 5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; 6. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
12/11/2014 3:23 PM
21
12/11/2014 3:23 PM
8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
22
STANDAR NASIONAL PENELITIAN
BIAYA PENDIDIKAN TINGGI BIAYA INVESTASI BIAYA OPERASIONAL
pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi 1. untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung 2. Ditetapkan per mahasiswa per tahun (Standar Satuan Biaya Operasional Dikti 3. Estándar Satuan Biaya Operasional Dikti ditetapkan oleh Menteri secara periodik dengan mempertimbangkan: jenis Prodi, tingkat akreditasi, dan indeks kemahalan wilayah PEMBIAYAAN
Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan PENDANAAN 12/11/2014 3:23 PM
6
23
12/11/2014 3:23 PM
24
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
4
12/11/2014
KETENTUAN PERALIHAN
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi; 2. Lahan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa paling lama 10 (sepuluh) tahun; 3. Pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun; 4. Peraturan Menteri yang terbit sebelum peraturan ini dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Peraturan Menteri ini. 12/11/2014 3:23 PM
12/11/2014 3:23 PM
25
L
Knowledge and skills
Demonstration of knowledge and skills that: VIII is at the most advanced and specialised level and at the frontier of a field involve independent and original thinking and research, resulting in the creation of new knowledge or practice
ASEAN QUALIFICATION REFERENCE FRAMEWORK 12/11/2014 3:23 PM
L VI
V
27
Knowledge and skills
Application and Responsibility
Demonstration of knowledge and skills that: is specialisedtechnical and theoretical within a specific field involve critical and analytical thinking
The contexts in which knowledge and skills are demonstrated: are complex and changing
is detailedtechnical and theoretical knowledge of a general field involve analytical thinking
is technical and theoretical with general coverage of a field involve adapting processes
IV
VII
require initiative and adaptability as well as strategies to improve activities and to solve complex and abstract issues are often subject to change involve independent evaluation of activities to resolve complex and sometimes abstract issues are generally predictable but subject to change involve broad guidance requiring some self direction, and coordination to resolve unfamiliar issues
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
L III
II
I
26
Application and Responsibility The contexts in which knowledge and skills are demonstrated: are highly specialised and complex involving the development and testing of new theories and new solutions to resolve complex, abstract issues
is at the forefront of a field and show mastery of a body of knowledge involve critical and independent thinking as the basis for research to extend or redefine knowledge or practice
require authoritative and expert judgement with a sustained commitment to management of research and significant responsibility for extending professional knowledge and practice and creation of new ideas and or processes. high levels of management and leadership are complex and unpredictable and involve the development and testing of innovative solutions to resolve issues require expert judgement and significant responsibility for professional knowledge, practice and management
Knowledge and skills
Application and Responsibility
Demonstration of knowledge and skills that: includes general principles and some conceptualaspects involve selecting and applying basic methods, tools, materials and information
The contexts in which knowledge and skills are demonstrated: are stable with some aspects subject to change
is general and factual involve use of standard actions
is basic general involve simple, straightforward and routine actions
involve general guidance and require judgement and planning to resolve some issues independently. involve structured processes involve supervision and some discretion for judgement on resolving familiar issues involve structured routine processes involve close levels of support and supervision
7
5
12/11/2014
PENDAHULUAN Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 7 ayat (3) huruf c Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi: c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan; BAB III: PENJAMINAN MUTU Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi Bagian Ketiga : Akreditasi Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
PENGERTIAN SPM PT Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, selanjutnya disingkat SPM-PT, merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal, selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan Program Studi oleh lembaga akreditasi mandiri dan Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
SPMI DAN SPME Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (1)
Pasal 51 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.
Pasal 53 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Pasal 52 ayat (4) UU Dikti
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
SPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)
PERAN SNPT DALAM SPM PT
MUTU
Standar Pendidikan Tinggi
Menurut Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Standar Nasional Standar Nasional Pendidikan Pendidikan
SNPT
Ditetapkan oleh Menteri atas usul BSNPT
Sta ndar Kompetensi Lul usan
SPT
Standar Standar Penelitian Penelitian
Standar Standar Pengabdian Pengabdian Kepada Masyarakat Masyarakat Kepada
Sta ndar Hasil
Sta ndar Hasil
Sta ndar Ara h
Sta ndar Ara h
Sta ndar Pros es
Sta ndar Pros es
Sta ndar Kualifikasi da n Kompetensi Peneliti
Sta ndar Kualifikasi da n Kompetensi Pel a ksana
Sta ndar Pendanaan
Sta ndar Pendanaan
Sta ndar Pengelolaan
Sta ndar Sarana & Pra s arana
Sta ndar Sarana & Pra s arana
Sta ndar Pembiayaan
Sta ndar Penilaian
Sta ndar Penilaian
Sta ndar Isi Sta ndar Pros es Sta ndar Pendidik dan Tena ga Kependidikan Sta ndar Sarana & Pra s arana
Sta ndar Penllaian Pendidikan
SPT
Ditetetapkan oleh setiap perguruan tinggi
8
M
SPT BERDASARKAN UU NO 12/2012 TENTANG DIKTI
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (3) (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
1. standar bidang akademik 2. standar bidang non akademik
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
1
12/11/2014
Kerangka Pikir Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
SPT DAN SNPT Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (5)
Pendidikan
Masukan Standar Kompetensi Lulusan
Penelitian & PKM
Visi Pendidikan Tinggi
Standar Hasil Penelitian dan PKM
Proses
Standar Isi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Penilaian Pendidikan Standar Pembiayaan Standar Sarana dan Prasarana Standar Arah Penelitian Standar Kompetensi Standar Pendanaan Standar Sarana dan Prasarana
Standar Proses Standar Pengelolaan
Luaran
Lulusan Bermutu
Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
SPT
Standar Proses Standar Pengelolaan
Produk Penelitian Bermutu
(Melampaui SNPT) Bidang Akademik Bidang Nonakademik
Wajib
SNPT
PKM Yang Bermanfaat
Inisiatif Setiap perguruan tinggi
(Standar Minimal)
Peraturan Menteri No 50 tahun 2014
Peraturan yang menunjang mutu DIKTI, a.l.: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Undang Undang No 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Undang Undang No 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang KKNI Peraturan Menteri No 109 tahun 2013 tentang Pendidikan jarak Jauh Peraturan Menteri No 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi Peraturan Menteri No 49 tahun 2014 tentng Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri No 87 tahun 2014 tentang Areditasi Perguruan Tinggi
DEFINISI
TUJUAN SPM Dikti FUNGSI
MELIPUTI
Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
SISTEMATIKA PERMENDIKBUD SPM DIKTI
KETENTUAN UMUM
Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
TUGAS DAN WEWENANG
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI Aspek
SPMI
SPME
Aktivitas
Direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi
Acuan
Standar Pendidikan Tinggi: 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT
Sumber data/Informasi
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti): 1. PD Dikti tingkat PT yang dibentuk dan dikelola oleh setiap PT yang merupakan replika dari PD Dikti tingkat Nasional. 2. PD Dikti tingkat Nasional yang dibentuk dan dikelola oleh Dikti
Siklus Kegiatan
1. 2. 3. 4. 5.
Menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh
dan berkembang budaya mutu
MEKANISME
Direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BANPT/LAM
Penetapan standar 1. Evaluasi data dan informasi Pelaksanaan standar PT/Prodi Evaluasi pelaksanaan standar 2. Visitasi ke PT Pengendalian pelaksanaan standar 3. Penetapan status dan Peningkatan standar peringkat akreditasi
9
2
12/11/2014
Proses Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
HUBUNGAN SPMI DENGAN SPME
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tugas melakukan akreditasi berdasarkan PM SN Dikti
4 M a s y a r a k a t
Kemdikbud Ditjen Dikti
Kerangka Kualifikasi Nasional
BAN-PT 9
Pelaporan Status Akreditasi 3
Sta tus Akreditasi
Tugas memenuhi PM SN Dikti
Tuga s menyusun SN Di kti
1
2
SN Di kti
Perguruan Tinggi
8
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Lembaga Lembaga Lembaga Akreditas Akreditas Akreditasi i iMandiri Mandiri Mandiri Program Studi
Permo hona n Akreditasi
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
M MUTU
6
BSNP SN Dikti
5
SPMI
Luaran
7
SPME
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
UNIT Ditjen Dikti
BPSDMPK DAN PMP
TUGAS DAN WEWENANG a.
mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI dengan SPME; b. menyusun dan mengembangkan pedoman SPMI; c. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap perguruan tinggi dalam pengembangan SPMI; d. membentuk sistem dan mengelola PD Dikti pada tingkat nasional.
a. b. c.
Perguruan Tinggi
memetakan pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi dalam PD Dikti; mengembangkan dan mengelola sistem informasi hasil pemetaan mutu perguruan tinggi; menyusun laporan dan rekomendasi kepada Menteri tentang pelaksanaan SPMI berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
a.
merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI; b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: 1. dokumen kebijakan SPMI; 2. dokumen manual SPMI; 3. dokumen standar dalam SPMI; 4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI; c. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; d. membentuk dan mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.
KETENTUAN PERALIHAN Selama data dan informasi yang dibutuhkan untuk penjaminan mutu pendidikan tinggi belum sepenuhnya dapat disediakan oleh Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Kementerian dan masyarakat dapat menggunakan data dan informasi sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan data dan informasi yang tersedia pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. KETENTUAN PENUTUP Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan sepanjang mengatur mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlakui.
Peraturan Menteri No 87 tahun 2014
DEFINISI
Kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi
TUJUAN
a. Menentukan kelayakan Prodi dan PT berdasarkan interaksi antarstandar dalam SN Dikti b. Menjamin mutu Prodi dan PT baik akademik maupun non akademik
PRINSIP
Independen, Akurat, Obyektif, Transparan, dan Akuntabel
DASAR
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SUMBER DATA/INFORMASI
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
SISTEMATIKA PERMENDIKBUD AKREDITASI
KETENTUAN UMUM
KEBIJAKAN
KELEMBAGAAN
MEKANIS ME
PENGAWA SAN
PERALI HAN
PENUTUP
AKRE DITASI
LUARAN
10
Status dan Peringkat Akreditasi
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
3
12/11/2014
INSTRUMEN AKREDITASI
SN DIKTI
TIDAK TERAKREDITASI
JENIS PENDIDIKAN
TERAKREDITASI
PROGRAM PENDIDIKAN
INTERAKSI ANTARSTANDAR SN DIKTI
KELEMBAGAAN AKREDITASI
LUARAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI
MODUS PEMBELAJARAN
BAIK
HAL-HAL KHUSUS
BAIK SEKALI
PELAKSANA Pembentukan
Catatan: a. Akreditasi PT dilakukan setelah semua Prodi terakreditasi b. Masa berlaku status akreditasi 5 tahun
PTS PTN PTN-BLU PTN-BH
Sifat Keanggotaan
Sumber pendanaan
Majelis Akreditasi • Kolektif dan kolegial • Dosen tetap; 5-7 orang • Masa 5 tahun, dapat diangkat kembali, sekali. • Bekerja paruh waktu Dewan Eksekutif • Dosen atau professional; 7-9 orang • Masa 5 tahun, dapat diangkat kembali, sekali • Bekerja penuh waktu • Dapat mengangkat staff pendukung Pemerintah
•
• •
Struktur Organisasi
• Majelis Akreditasi (Ketua, Sekretaris, dan Anggota) • Dewan Eksekutif (Direktur sekaligus Sekretaris Majelis, Sekretaris, & Anggota)
KELEMBAGAAN AKREDITASI BAN PT
Pemerintah
Badan non struktural kementerian yang dibentuk oleh Menteri
UNGGUL
PERGURUAN TINGGI
PELAKSANA
LAM
BAN PT
Dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu yang berkedudukan di Ibukota Propinsi Dapat membentuk perwakilan di wilayah kerja LL Dikti Badan non struktural kementerian yang dibentuk oleh Menteri atas rekomendasi BAN PT
• Ketua • Sekretaris • Anggota
Masyarakat •
• • •
Dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu yang berkedudukan di Ibukota Propinsi Dapat membentuk perwakilan di wilayah kerja LL Dikti Berbentuk Badan Hukum Nirlaba Dibentuk oleh para pemrakarsa dari AP/AIPT BH
Susunan organisasi, kepengurusan, diatur dalam anggaran dasar
MEKANISME AKREDITASI LAM
Pemerintah
Masyarakat
• Dosen tetap atau professional berpengalaman di bidang pendidikan tinggi; 5-9 orang • Masa 5 tahun, dapat diangkat kembali, sekali • Berlaku Mutatis mutandis utk wilayah • Bekerja penuh waktu
Tata kelola diatur dalam anggaran dasar Badan Hukum Nirlaba
Pemerintah
Masyarakat, sumber lain, atau dapat dari pemerintah
Evaluasi data dan Informasi
Penetapan Status dan Peringkat
Pemantauan Status dan Peringkat
• Menerima permohonan akreditasi dari Pimpinan PT • Mengevaluasi kecukupan data dan informasi yang tersimpan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
• Mengolah dan menganalisis data/informasi • Mengumumkan status dan peringkat akreditasi
• Memantau status dan peringkat akreditasi yang dicapai • Melakuan tindakan atas hasil pemantauan KETENTUAN LEBIH LANJUT DITETAPKAN OLEH LAM/BAN PT SESUAI KEWENANGAN MASING-MASING
PENGAWASAN DAN EVALUASI BAN PT
Tim Pengawas
LAM Pemerintah
MENTERI
Masyarakat
BAN PT
Proses Evaluasi
Selambat-lambatnya setiap 2 tahun
Hasil Evaluasi
Jika tidak sesuai ketentuan, pembinaan dan pengawasan dari BAN PT selama satu tahun
Sanksi Pelanggaran
Penutupan
OP
AIP
PEMANGKU KEPENTINGAN
AIP STUDI KELAYAKAN
USULAN UNTUK MENDAPAT REKOMENDASI KE BAN PT
Pencabutan pengakuan BADAN HUKUM
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
OPERASION ALISASI LAM
PEMBERIAN PENGAKUAN DARI MENTERI
11
4
12/11/2014
KETENTUAN PERALIHAN No
ISU POKOK
1
Izin Penyelenggaraan Prodi dan/atau izin pendirian PT yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012, tetap berlaku. Jika prodi dan/atau PT tersebut belum terakreditasi, maka dinyatakan terakreditasi. Jika Prodi dan/atau PT tersebut terakreditasi, maka status dan peringkatnya masih berlaku hingga masa akreditasinya berakhir.
2
PROGRAM STUDI SASTRA DAN BAHASA AKAN LEPAS LANDAS BERSAMA KENDARAAN LAM MENUJU PROGRAM STUDI YANG BERMUTU
Status anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sebagaimana
Kepmendikbud 193/P/2011 tetap menjalankan tugas sampai ada penetapan anggota Substansi : KETENTUAN PERALIHAN BAN-PT sebagaimana dimaksud dalam permendikbud ini.
3
Sebelum LAM terbentuk, akreditasi program studi dilaksanakan oleh BAN-PT. Sebelum LL Dikti terbentuk, tugas dan wewenangnya dilakukan oleh Kopertis
KETENTUAN PENUTUP Permendikbud nomor 59/2012 tentang BAN sepanjang mengatur mengenai akreditasi PT, Prodi, dan BAN-PT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
12
26
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
5
PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (SEBUAH ALTERNATIF) Sarwiji Suwandi Universitas Sebelas Maret A. Pendahuluan Pendidikan memegang peran penting dalam upaya meningkatkan sumber daya insani guna mendorong laju pembangunan nasional suatu bangsa. Pendidikan dalam kehidupan suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting dan selalu menuntut adanya inovasi. Tidak akan ada kemajuan pendidikan tanpa inovasi. Dengan perkataan lain, pembaharuan pendidikan yang membawa ke arah kesuksesan memerlukan inovasi. Pendidikan yang kita selenggarakan hendaknya mampu menghasilkan lulusan yang benar-benar memiliki kompetensi. Pendidikan yang kita laksanakan harus mampu menyiapkan peserta didik kita menjadi manusia yang memiliki perilaku dan nilai yang berlaku serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan hidup yang berubahubah. Proses pendidikan harus memberi peluang yang besar bagi peserta didik untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan kemampuan dirinya. Dengan pendidikan yang makin berkualitas, masa depan Indonesia yang makin gemilang akan dapat kita capai. Pendididkan tinggi memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan citacita tersebut. Sebagaimana ditegaskan dalam PP No. 17 Th. 2010 (Pasal 84 (2)) bahwa Pendidikan tinggi bertujuan membentuk insan yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; sehat, berilmu, dan cakap; kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha; serta menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia dan lingkungan. Gayut dengan itu, perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan kurikulum secara berkala dan berkesinambungan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peninjauan dan penyempurnaan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan. Kurikulum memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan sebagaimana dinyatakan oleh Richard (2001: 2), ―curriculum development is more comprehensive than syllabus design. It includes the processes that are used to determine the needs of a group of learners, to develop aim and objectives for a program to address those needs, to determine an appropriate syllabus, course structure, teachings methods, and materials, and to carry out an evaluation of the language program that results from the processes. Kurikulum yang baik sangat diperlukan dalam praktik pendidikan. Namun demikian, sebagai input instrumental, kurikulum yang baik belum menjamin mutu pendidikan akan baik pula. Mutu proses dan hasil pendidikan akan lebih banyak bergantung pada pendidik sebagai pihak yang mengimplementasikan kurikulum tersebut dalam praktik pembelajaran (Suwandi, 2008). Pada Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 dinyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi. Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kompetensi paling sedikit memenuhi elemen kurikulum (a) landasan kepribadian; (2) penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; (c) kemampuan dan keterampilan berkarya; (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan (e)
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
13
penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Pernyataan tersebut sesungguhnya menegaskan kembali ketentuan yang tertuang dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Selain itu, pengembangan kurikulum menggunakan acuan berbagai regulasi terkait, khususnya tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) dan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Berkenaan dengan itu, tulisan singkat ini menyajikan deskripsi profil lulusan dan luaran pembelajaran Program Doktor sebagai alternatif untuk didiskusikan oleh rekan sejawat dalam forum program studi ini. Namun demikian, untuk menyamakan persepsi atau pemahaman tentang ihwal pengembangan kurikulum yang mengacu KKNI (Perpres No. 8 Th 2012 dan Permendikbud No. 73 Th. 3013) dan Permendikbud No. 49 Th. 2014 tentang SNPT, terlebih dahulu diuraikan ihwal kurikulum perguruan tinggi dan pengembangannya dan langkah-langkah pengembangan kurikulum. B. Mutu Pendidikan dan Upaya Pengembangannya Komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan hendaknya dimiliki seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan telah dilakukan; namun, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan berarti. Diakui oleh Sekretaris Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan–dalam Seminar Nasional yang bertajuk ‖Guru dan Masa Depan Pendidikan Indonesia‖ yang terselenggara 22 November 2006—bahwa pendidikan kita cenderung menghasilkan lulusan yang kurang mampu bersaing di pasar kerja. Kekuatan dan talenta dari masing-masing individu peserta didik kurang mendapatkan perhatian sehingga tingginya tingkat pendidikan tidak mampu melahirkan jiwa entrepreneurship dan cenderung ingin menjadi pegawai, khususnya PNS (Suwandi, 2007: 3). Sejumlah faktor dapat disenaraikan untuk menjelaskan fenomena rendahnya mutu pendidikan tersebut. Pendidikan lebih berorientasi pada pengembangan intelegensi akademik (membuat manusia pintar) dan kurang meperhatikan terbentuknya manusia yang berbudaya (educated and civilized human being). Pendidikan cenderung direduksi sebagai proses untuk lulus dan sebagai akibatnya praktik pendidikan kurang memperhatikan aspek pemberdayaan. Penerapan pendekatan education production function atau input-output analysis yang tidak konsekuen dalam kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan. Penerapan pendekatan itu lebih ditekankan pada aspek masukan dan kurang memperhatikan proses (Suwandi, 2006). Berkenaan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, terdapat tiga kebijakan dasar Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Depdiknas, yaitu: (1) kebersaingan bangsa (the nation’s competitiveness), (2) otonomi (autonomy), dan (3) kesehatan lembaga (organizational health) (Hamied, 2003). Bertalian dengan kebersaingan bangsa, Ditjen Dkti (PT temasuk di dalamnya) antara lain dituntut (1) memiliki kemampuan memproduksi, memilih, mengadaptasi, mengomersialisasi, dan memanfaatkan pengatahuan, (2) untuk berkontribusi dalam pembentukan masyarakat yang demokratis, beradab, dan inklusif, dan (3) memiliki kemampuan inovatif dan responsif terhadap perlunya memperbaiki kekompetitifan bangsa. Pentingnya kebijakan otonomi antara lain disebabkan oleh realitas yang kita miliki. Dalam kondisi pluralistik, kebijakan universal bagi setiap lembaga tidak cocok. Oleh karena itu, desentralisasi kewenangan dan otonomi yang lebih besar dipandang sebagai pendekatan terbaik. Konsekuensinya kelembagaan dan infrastruktur kaidah dan aturan menjadi sangat esensial.
14
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
Kesehatan lembaga sangat ditentukan visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga. Dalam konteks ini, tiered competition dipandang cocok. Selain itu, perlu disadari perlunya tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kapasitas manajemen kelembagaan. Sejalan dengan kebikan dasar itu, Ditjen Dikti telah merumuskan sejumlah strategi implementasi. Untuk mewujudkan kebersaingan bangsa misalnya, dua hal pokok ditekankan, yaitu (1) keunggulan (antara lain resources yang memadai, ekspansi kualitas, pengembangan fokus penelitian, pengembangan kreativitas dan inisiatif) dan (2) equity dan social responsibility (antara lain pendidikan berkelanjutan, pendidikan jarak jauh dengan mekanisme penjaminan mutu). Kelemahan lain terletak pada faktor sumber daya manusia (SDM), pendidik (Suwandi, 2008). Namun demikian perlu diingat bahwa pendidik hanyalah salah satu variabel dalam pendidikan. Selain pendidik, terdapat tenaga kependidikan yang keberadaanya sangat diperlukan demi kelancaran proses pendidikan. Oleh karena itu, selain upaya peningkatan kemampuan profesional pendidik secara simultan perlu pula ditingkatkan kemampuan profesional tenaga kependidikan berdasarkan standar layanan minimal pendidikan. C. Kurikulum di Perguruan Tinggi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mestinya telah diimplementasikan di seluruh perguruan tinggi mulai akhir tahun 2002. Namun pada kenyataannya belum seluruh perguruan tinggi menerapkan KBK sesuai dengan Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan Kepmendiknas 045/U/2002 karena berbagai kendala antara lain masih beragamnya pemahaman tentang makna KBK serta implementasinya dalam pembelajaran. Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kurikulum—sebagai cetak biru dari keseluruhan proses pembelajaran pada sistem pendidikan, khsusnya pendidikan tinggi—perlu dikembangkan. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes). Dinyatakan dalam Pasal 29 UU No. 12 Th. 2012 bahwa acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI—menurut Perpres No. 8 Th. 2012—adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia Dalam Pasal 10 (4) Permendikbud No. 73 Th. 2013 dinyatakan bahwa setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang. Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi. D. Langkah-langkah Penyusunan Kurikulum Terdapat berbagai cara yang dilakukan Program Studi dalam mengembangkan dan menyusun kurikulum. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh tatkala melakukan visitasi dalam rangka akreditasi Program Studi di sejumlah perguruan tinggi, ada program studi yang dalam penyusunan kurikulum melalukannya dengan mekanisme atau prosedur Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
15
yang lengkap sebagaimana dituntut dalam pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi, yakni perumusan visi, misi, profil lulusan, analisis tugas lulusan, kompetensi lulusan, bahan kajian, elemen kompetensi, nama mata kuliah, identifikasi pengalaman belajar, sumber belajar, bobot satuan kredit semester (SKS), dan alokasi waktu. Ada pula Program Studi yang dalam penyusunan kurikulum terlebih dahulu melakukan evaluasi diri untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada serta melakukan tracer study. Dari kegiatan itu dirumuskan tujuan dan penentuan mata kuliah yang diperlukan dan menjabarkan materi atau bahan ajar. Namun demikian, tidak jarang pula terjadi dalam penyusunan kurikulum, Program Studi hanya mengadopsi kurikulum (tepatnya mata kuliah beserta sebarannya) dari Program Studi perguruan tinggi lain. Sejalan dengan diberlakukannya Perpres No 12 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang menuntut lulusan pendidikan tinggi memiliki kualifikasi yang levelnya sesuai dengan strata dan jenis pendidikan, dalam Buku Panduan Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) dikemukakan langkah-langkah penyusunan kurikulum. Langkah-langkah penyusunan kurikulum itu meliputi (1) penetapan profil lulusan, (2) penetapan kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran, (3) pengkajian kandungan elemen kompetensi, (4) penentuan bahan kajian atau materi ajar, (5) perkiraan dan penetapan beban (sks) serta pembentukan mata kuliah, (6) penyusunan struktur kurikulum. Profil lulusan adalah peran fungsi yang dapat dijalankan oleh lulusan setelah memasuki era kerja dan atau masyarakat. Profil ini dihasilkan dari tracer study terhadap alumni, analisis need assessment dari stakeholders, scientific vision dan analisis SWOT dari program studi maupun perguruan tinggi. Profil ini dapat dipandang sebagai outcome pendidikan yang akan dituju. Profil dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran atau akuntabulitas akademik, yakni seberapa besar jumlah lulusan yang dapat berperan di masyarakat atau dunia kerja. Langkah kedua setelah penetapan outcome program studi adalah penentuan kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran (learning outcomes) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Kompetensi lulusan minimal harus mengandung empat unsur deskripsi KKNI, yaitu (1) deskripsi umum sebagai cirri lulusan pendidikan di Indonesia, (2) rumusan kemampuan di bidang kerja, (3) ruang keilmuan yang harus dikuasai, dan (4) rumusan hak dan kewenangan manajerialnya. Penguasaan pengetahuan mengacu pada penguasaan konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Kemampuan di bidang kerja mengacu pada kemampuan mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap- situasi yang dihadapi. Unsur deskripsi umum (1), kemampuan kerja (2), dan hak dan tanggung jawab manajerial (3) dapat disetarakan dengan istilah ―kompetensi utama‖ yang tercantum dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan kepemdiknas 045/U/2002. Sementara itu, rumusan pengetahuan/keilmuan dapat disetarakan dengan istilah ―bahan kajian.‖ Langkah ketiga dilakukan pengkajian terhadap rumusan kompetensi lulusan yang telah terumuskan dengan lima kompetensi, yaitu (1) landasan kepribadian, (2) penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, (3) kemampuan berkarya, dan (4) sikap dan perilaku berkarya, serta (5) kaidah pemahaman berkehidupan bermasyarakat. Jika suatu kompetensi dapat dicapai dengan diselipkan/dintegrasikan dalam kurikulum terselubung, tidak diajarkan sebagai topi bahasan, maka kompetensi tersebut bermuatan elemen landasan
16
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
kepribadian yang lebih bersifat softskills. Jika diajarkan dalam bentuk topik bahasan dalam mata kuliah, kompetensi tersebut mengandung elemen penguasaan ilmu dan keterampilan. Jika kompetensi tersebut ditempuh dengan praktik kerja tertentu, maka termasuk elemen kemampuan berkarya. Jika pembelajarannya dalam bentuk kerja praktik profesi yang memberikan kemampuan berperilaku sesuai dengan kode etik profesi, maka kompetensi itu mengandung elemen sikap dan perilaku dalam berkarya. Jika pembelajarannya menuntut mahasiswa terlibat langsung dengan masyarakat, kompetensi itu mengandung elemen pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat. Langkah keempat adalah menentukan bahan kajian yang harus dikuasai untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Bahan kajian adalah bangunan ilmu, teknologi, ataupun seni yang menunjukkan ciri dari rumpun atau cabang ilmu tertentu, atau bidang kajian yang merupakan inti keilmuan suatu program studi. Bahan kajian pula merupakan bidang kajian yang akan dikembangkan yang dibutuhkan masyarakat pada masa yang akan datang. Pilihan bahan kajian sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan program studi yang bersangkutan. Namun perlu diingat, menurut Permendikbud No. 49 Th. 2014 Pasal 8 (3) dan Pasal 9 (2), kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program magister dan doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan program doctor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Langkah kelima adalah perkiraan atau penetapan beban (sks) dan pembentukan mata kuliah. Penetapan kedalaman, kerincian, keluasan bahan kajian, dan tingkat penguasannya, minimal harus mencakup ―pengetahuan atau keilmuan yang harus dikuasai dari deskripsi capaian pembelajaran program studi yang sesuai dengan level KKNI dan telah disepakati forum program studi sejenis. Dengan menganalisis hubungan antara rumusan kompetensi lulusan dan bahan kajian, dapat dibentuk mata kuliah beserta perkiraan besarnya beban atau alokasi waktu (sks). Untuk menetapkan besaran sks mata kuliah, terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti. Salah satu dasar pertimbangan penyusunan kurikulum dengan sistem kredit semester adalah beban kerja yang diperlukan mahasiswa dalam proses pembelajarannya untuk mencapai kompetensi hasil pembelajaran yang telah ditetapkan (Beck & Smitt, 2005). Beban mata kuliah (sks) sangat ditentukan oleh keluasan, kedalaman, dan kerincian bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi, serta tingkat penguasaan yang ditetapkan. Makna sks telah dirumuskan dalam Kepmendikas No. 232/U/2000. Sementara itu, mengenai jumlah sks untuk program doktor menurut Pasal 17 (2) dan (3) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit 72 sks dengan masa studi terpakai paling sedikit 3 tahun. Langkah keenam adalah penyusunan struktur kurikulum atau pengaturan mata kuliah dalam tahapan semester. Secara teoretis terdapat dua macam pendekatan struktur kurikulum, yaitu model serial dan model paralel. Pendekatan model serial adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Mata kuliah disusun dari yang paling dasar (berdasarkan logika keilmuannya) sampai dengan di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (advanced). Sementara itu, pendekatan struktur kurikulum model paralel menyajikan mata kuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya. Mengombinasikan sistem seri dan paralel juga memungkinkan untuk dilakukan, yaitu kelompok bidang (dengan perincian bahan kajiannya) disusun secara paralel, kemudian rumusan kompetensi atau urutan strategi pembelajarannya disusun secara bertahap menurut semesternya. Dalam bentuk itu sebuah ilmu (bahan kajian) dipelajari Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
17
pada saat yang diperlukan sesuai dengan tingkat kemampuan yang diharapkan mengarah pada pencapaian kompetensi lulusan. Dengan demikian, struktur kurikulum dapat disusun dengan lebih bervariasi. Hal yang terpenting bukan kebenaran strukturnya, tetapi kurikulum harus dilihat sebagai program untuk mencapai kompetensi lulusan yang harus dilaksanakan. Kurikulum bukan hanya sekadar dokumen, melainkan kurikulum sebagaimana dinyatakan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 adalah ―seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi.‖ E. Rancangan Kurikulum Program Doktor Pendidikan Bahasa (Sastra) Indonesia Berikut dikemukakan profil lulusan Program Doktor Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia, deskripsi umum, penguasaan pengetahuan, keterampilan kerja khusus, dan keterampilan kerja umum Profil Lulusan/Outcome Pendidikan dan Capaian Pembelajaran Berikut ini disajikan usulan rumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran yang sesuai. Tingkatan Kualifikasi Utama
Kualifikasi Tambahan
Deskripsi Umum
S1
S3
PROFIL LULUSAN Magister Doktor Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Pendidikan Indonesia Bahasa dan Sastra Indonesia (BSI) 1. Dosen S-1 1. Dosen S-1/S-2 Pendidikan Bahasa dan Pendidikan sastra Indonesia (BSI) BSI 2. Dosen Bahasa Indonesia untuk Penutur 2.Peneliti Asing (BIPA) Bidang Pen3. Peneliti bidang Pendidikan BSI didikan BSI 4. Instruktur Pelatihan Pendidikan BSI 3.Instruktur 5. Konsultan Pendidikan BSI Pelatihan 6. Wirausahawan dalam bidang Pendidikan Pendidikan BSI BSI 4.Konsultan Pendidikan BSI 5.Wirausahawan dalam bidang Pendidikan BSI Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila; Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (BSI) 1. Peneliti Pendidikan BSI 2. Pengelola Laboratorium Pendidikan BSI 3.Wirausahawan dalam bidang Pendidikan BSI 4. Penyiar 5. Jurnalis 6. Editor
1. 2. 3. 4. 5.
18
S2
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
6. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 9. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan Penguasaan Pengetahuan
Keterampilan Kerja Khusus
Keterampilan Kerja Umum
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
1. Menguasai filsafat ilmu, filsafat pendidikan, dan filsafat bahasa. 2. Menguasai manajemen dan kepemimpinan pendidikan 3. Menguasai kebijakan dan perencanaan pendidikan bahasa 4. Menguasai teori kebahasaan dan kesastraan mutakhir 5. Menguasai teori pendidikan dan pembelajaran bahasa dan sastra mutakhir 6. Menguasai perkembangan teori pendidikan dan pembelajaran bahasa dan sastra 7. Menguasai teori evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra 8. Menguasai isu mutakhir dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang gayut dengan pendidikan BSI. 1. Mampu menggunakan bahasa Indonesia lisan maupun tulis dengan baik dan benar untuk keperluan umum, akademik, dan pekerjaan/profesi pada tingkat unggul/istimewa. 2. Mampu menyusun peta jalan penelitian yang gayut dalam bidang kebahasaan, kesastraan, dan pembelajarannya. 3. Mampu mengembangkan teori kebahasaan, kesastraan, dan pendidikan atau pembelajaran bahasa dan sastra melalui penelitian dengan menerapkan pendekatan mono, multi atau lintas disiplin. 4. Mampu menerapkan pendekatan inter, multi, atau trandisipliner untuk memecahkan masalah sains, teknologi, dan atau seni dalam bidang pendidikan BSI 5. Mampu menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji melalui pengembangan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru dalam bidang pendidikan BSI. 1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuan atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji. 2. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan/atau seni di dalam
19
bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, atau transdisipliner 3. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional
Kajian Kompetensi Lulusan/Luaran Pembelajaran Sebagaimana telah dikemukakan, langkah ketiga adalah pengkajian terhadap rumusan kompetensi lulusan yang telah terumuskan berdasarkan elem-lemen kompetensi. Kompetensi Lulusan/CP Deskripsi umum
Penguasaan pengetahuan
20
Deskripri
LK
Elemen Kompetensi PK KB SP KKB
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa 4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila 5. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 6. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 9. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 1. Menguasai filsafat ilmu, filsafat pendidikan, dan filsafat bahasa. 2. Menguasai manajemen dan kepemimpinan pendidikan 3. Menguasai kebijakan dan perencanaan pendidikan bahasa 4. Menguasai teori kebahasaan dan kesastraan mutakhir 5. Menguasai teori pendidikan dan pembelajaran bahasa dan sastra mutakhir 6. Menguasai kebijakan dan perencanaan pendidikan bahasa 7. Menguasai teori kebahasaan dan kesastraan Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
8. Ketermpilan kerja khusus
1.
2.
3.
4.
5.
Keterampilan kerja umum
1.
2.
3.
Keterangan
mutakhir Menguasai teori pendidikan dan pembelajaran bahasa dan sastra mutakhir Mampu menggunakan bahasa Indonesia lisan maupun tulis dengan baik dan benar untuk keperluan umum, akademik, dan pekerjaan/ profesi pada tingkat unggul/istimewa. Mampu menyusun peta jalan penelitian yang gayut dalam bidang kebahasaan, kesastraan, dan pembelajarannya. Mampu mengembangkan teori kebahasaan, kesastraan, dan pendidikan atau pembelajaran bahasa dan sastra melalui penelitian dengan menerapkan pendekatan mono, multi atau lintasdisiplin. Mampu menerapkan pendekatan inter, multi, atau trandisipliner untuk memecahkan masalah sains, teknologi, dan atau seni dalam bidang pendidikan BSI Mampu menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji melalui pengembangan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru dalam bidang pendidikan BSI. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuan atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, atau transdisipliner Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional
: LK = Landasan Kepribadian KB = Kemampuan Berkarya KKB = Kaidah Kehidupan Bermasyarakat
PI = Penguasaan Ipteks SP = Sikap dan Perilaku
Penentuan Bahan Kajian Langkah keempat adalah penentuan bahan kajian yang merupakan bangunan ilmu, teknologi, ataupun seni yang harus dikuasai untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
21
BIDANG KAJIAN CAPAIAN PEMBELAJARAN
Filsa -fat
Filsafat Pendidikan
Filsafat Bhs
Manajemen Pend
Kebija kan Pend
Linguistik
Mtd Pengajaran
Sastra
Evaluasi
dsb
dsb
Mampu menggunakan bahasa Indonesia lisan maupun tulis dengan baik dan benar untuk keperluan umum, akademik, dan pekerjaan/profesi pada tingkat unggul/istimewa. dst dst dst dst
“Mata Kuliah dan Sebaran Semester” Setelah langkah-langkah si atas dilakukan dengan baik berikutnya ditentukan bobot sks dan strutur kurikulum, seperti struktur kurikulum (sengaja dalam tanda petik ―...‖ karena masih perlu kajian mendalam) berikut ini. SMT Status
Umum
Wajib
Pendukung Matri-
22
Kode
Mata Kuliah Filsafat Ilmu, Filsafat Pendidikan, dan Filsafat Bahasa Lanjut Metodologi Penelitian Lanjut Manajemen dan Kepemim pinan Pendidikan Kebijakan dan Perencana-an Pendidikan Bahasa Linguistik lanjut Kajian Sastra Lanjut Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa dan Sastra Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Disertasi - Seminar Proposal (5 sks) - Reviu kritis artikel jurnal internasional (10 sks) - Seminar Disertasi (5 sks) - Penilaian naskah disertasi (0 sks) - Jurnal ilmiah internasio-nal bereputasi (25 sks) Isu-isu Mutakhir Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajarannya Kurikulum dan Pengem-bangan
SKS 3 sks 3 sks 3 sks
I
III
√ √ √
9
√
3 sks 3 sks 3 sks 3 sks
II
Total IVVI
√ √ √
3 sks
√
45 sks
√
60
√ √ √ √ √ 3 sks
3
3 sks Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
kulasi
Materi Ajar Linguistik
3 sks
Kajian Sastra Statistik
3 sks 3 sks
12
F. Penutup Kurikulum dapat dilihat dari dua segi, yakni kurikulum sebagai rencana (curriculum plan) dan kurikulum yang diimplementasikan (actual curriculum). Uraian di atas lebih pada aspek kurikulum sebagai rencana. Jika mengacu pada ketentuan yang ada, langkah-langkah penyusunan kurikulum diawali dengan (1) penetapan profil lulusan, (2) penetapan kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran, (3) pengkajian kandungan elemen kompetensi, (4) penentuan bahan kajian atau materi ajar, (5) perkiraan dan penetapan beban (sks) serta pembentukan mata kuliah, (6) penyusunan struktur kurikulum. Tulisan di atas kiranya dapat dijadikan sebagai bahan diskusi oleh peserta munas/semnas dalam upaya mengembangkan kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. . DAFTAR PUSTAKA Beck, M & Smith, R. 2005. Developing the Credit-Based Modular Curriculum in Higher Education: Challenge Choice and Change. London: Falmer Press. Hamied, Fuad Abdul. 2003. ―Strategi Jangka Panjang Dikti 2003 – 2010‖ Makalah disajikan dalam Semilokanas Pengembangan Kelembagaan FKIP ke Depan yang diselenggarakan oleh Direktorat PKPPM Ditjen Dikti Depdiknas berkeja sama dengan FKIP UNS di Hotel Lor-In Solo, 6-7 Oktober 2003. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. Panduan Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Pendidikan Berbasis Capaian (PBHC). Jakarta: Dirbelmawa Ditjen Dikti. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikkulum Inti Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Richards, Jack C. 2001. Curriculum Development in Language Teaching. New York: Cambridge University Press. Suwandi, Sarwiji. 2006. ‖Pengembangan Model Penyerasian Kebutuhan dan Penyediaan Tenaga Guru Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah di Propinsi Jawa Tengah‖ Studi Kebijakan yang dibiayai Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas. Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
23
________. 2007. ‖Membangun Profesionalisme Guru dalam Mewujudkan Pembelajaran Yang Efektif’ Seminar Nasional diselenggarakan Program Pascasarjana Unversitas Sebelas Maret, 12 Maret 2007. ________. 2008. ‖Profesionalisme Pendidik dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan‖ makalah disampaikan pada Workshop Nasional Pembangunan Pendidikan Menuju SDM Unggul yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Ekonomi Regional di Hotel Pandanaran Semarang, 10— 11 April 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
24
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
IMPLEMENTASI KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DALAM KOMPETENSI UTAMA KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Endry Boeriswati Universitas Negeri Jakarta A. Rasional Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat fundamental dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Di samping itu juga Sumber Daya Manusia merupakan faktor penentu bagi perkembangan kualitas sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusiasangat terkait dengan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sarana strategis untuk mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Salah satu institusi utama dalam mengangkat harkat dan martabat bangsa itu adalah pendidikan tinggi, karena pendididikan tinggi memiliki peran penting sebagai institusi yang mengelola dan mengembangkan bidang keilmuan. Pendidikan tinggi yang berkualitas merupakan aset bangsa untuk membangun dan menciptakan keunggulan daya saing bangsa (nation competitiveness). Mengingat pentingnya peran pendidikan tinggi bagi kualitas kehidupan masyarakat, maka perlu adanya institusi pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat tahapan pokok, yaitu (1) masukan (input); (2) proses; (3) keluaran (output); dan (4) capaian (outcome). Masukan yang baik memiliki beberapa indikator, tidak hanya nilai kelulusan yang baik, tetapi terlebih penting adalah adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) organisasi perguruan tinggi yang sehat; (2) pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel; (3) ketersediaan rancangan pembelajaran perguruan tinggi dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (4) kemampuan dan keterampilan SDM akademik dan nonakademik yang andal dan profesional; (5) ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai. Dengan memiliki kelima unsur pembelajaran tersebut, perguruan tinggi akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat serta mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang profesional. Kurikulum merupakan perangkat pengajaran yang mencerminkan kualitas keilmuan yang dimiliki oleh lulusan. Program Studi di perguruan tinggi memiliki kewenangan mengembangkan kurikulum sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan. Pengembangan kurikulum tidak lagi terbatas pada content atau pengetahuan melainkan juga meliputi pengembangan pembelajaran, kemampuan kreatif, serta penggunaan informasi baru dan teknologi komunikasi. Dengan demikian setiap institusi pendidikan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum harus memperhatikan azas kompetensi, manfaat, kelenturan (fleksibilitas), dan continuous improvement. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya terjadi sepanjang masa. Namun demikian, dalam praktik dikenal adanya peninjauan dan revisi kurikulum secara berkala. Apabila dikaitkan dengan hakikat continuous improvement maka pengembangan kurikulum perlu dirancang melalui program monitoring & evaluation sejalan dengan dilaksanakannya kurikulum. Di samping itu pengembangan kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang disebabkan adanya perubahan peraturan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Pengembangan kurikulum program magister Linguistik Terapan Konsentrasi Penterjemahan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dilakukan dengan tujuan menyesuaikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Presiden No. Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
25
8/2012Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) – Indonesian Qualification Framework (IQF), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. D samping itu, dalam pengembangan kurikulum harus memperhatian tahapan yang harus dilalui. Ada tujuh tahapan dalam penyusunan kurikulum, masingmasing adalah (a) mengetahui posisi program studi dalam konstelasi sistem pendidikan, (b) menentukan spesifikasi program, (c) Mengidentifikasi pengetahuan dan kemampuan lulusan, (d) Mengidentifikasi bahan kajian dan pelajaran, (e) Membentuk mata kuliah, (f) Proses pembelajaran, dan (g) Penilaian. pengembangan kurikulum ini juga mengakomodasi perkembangan ilmu, Renstra universitas dan visi Program studi. B. Mekanisme Perumusan Kurikulum Dalam menetapkan kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Studi Banding dokumentasi via internet ke beberapa website universitas: 2. Melakukan kajian need analysis pada pengguna lulusan. 3. Melakukan kajian relevansi kedalaman dan keluasan kurikulum S1 dan S3 dengan dosen/praktisi. 4. Perumusan Learning Outcomes, Kompetensi, Bahan Kajian dan Mata Kuliah dilakuan bersama Dewan Dosen melalui workshop seluruh dosen yang akan mengajar program studi . Learning Outcomes yang ditetapkan oleh Program Studi dengan tahapan sebagai berikut: a) Menetapkan Profil Lulusan Yang dimaksud dengan profil disini adalah peran dan fungsi yang dapat dijalankan oleh lulusan setelah memasuki area kerja dan atau masyarakat. Profil ini dihasilkan dari tracer study terhadap alumni, analisis need assessment dari stakeholders, sciencetific vision dan analisis SWOT dari program studi maupun perguruan tinggi. Profil ini dapat dipandang sebagai outcome pendidikan yang akan dituju. Dengan menetapkan profil, perguruan tinggi dapat memberi jawaban terutama kepada calon mahasiswa tentang apa yang dapat diperankan setelah melakukan semua proses pembelajaran di program studi tersebut. Dengan demikian profil dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran atau akuntabilitas akademik, yaitu dengan melihat seberapa besar jumlah lulusan yang dapat berperan di masyarakat atau dunia kerja sesuai dengan “profil” yang telah ditetapkan saat menyusun kurikulum. b) Menetapkan kompetensi lulusan ProgramLinguistik Terapan Konsentrasi Penterjemahan adalah menentukan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh lulusan program studi sebagai output pembelajarannya. Kompetensi lulusan ini minimal harus mengandung 4 unsur deskripsi KKNI, yakni (i) deskripsi umum, sebagai ciri lulusan pendidikan di Indonesia; (ii) rumusan kemampuan di bidang kerja; (iii) rumusan lingkup keilmuan yang harus dikuasai; dan (iv) rumusan hak dan kewenangan manajerialnya. Selain itu rumusan capaian pembelajaran ini harus dinyatakan dengan jelas agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pemangku kepentingan (stakeholders) tentang kemampuan apa yang dimiliki oleh lulusan suatu program studi. Mengacu pada Kepmendiknas No 045/U/2002 bahwa kurikulum perguruan tinggi berbasis kompetensi dengan menetapkan lima elemen kompetensi, yaitu: (1) Landasan kepribadian (Attitude); (2) Penguasaan keilmuan dan keterampilan (Knowledge-Skills); (3) Kemampuan berkarya (Knowledge-Skills); (4) Sikap dan perilaku dalam berkarya (Attitude); dan (5) Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat (Attitude). 26
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
c) Menetapkan kompetensi yang mencirikan keutamaan lulusan Program dengan mengacu pada rumpun keilmuan yang disepakati oleh Asosiasi dan stakeholder di tingkat Nasional serta Internasional, yang merujuk pada deskripsi spesifik dari Peraturan Presiden No. 8/2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) – Indonesian Qualification Framework (IQF)level 8 dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. d) Menetapkan kompetensi pendukung lulusan yang menjadi unggulanprogram studi. Kompetensi pendukung ditetapkan mengacu pada Visi dan Misi, serta hasil tracer study yang dilakukan program studi dan studi banding dokumen learning outcomes beberapa program studi sejenis di beberapa universitas nasional dan internasional. e) Menetapkan kompentensi lainnya lulusan Program Studi dengan mengacu Renstra Universitas, serta mengimplementasikan tata nilai Universitas. f) Pengkajian Kandungan Elemen Kompetensi, Setiap kompetensi yang dirumuskan dianalisis untuk melihat adanya kandungan elemen kompetensi tersebut di atas. Ada kemungkinan sebuah kompetensi mengandung lebih dari satu elemen kompetensi. Analisis adanya kandungan elemen kompetensi dilakukan dengan cara mengecek kemungkinan strategi pembelajaran untuk dapat mencapai kompetensi tersebut. Jika suatu kompetensi dapat dicapai dengan diselipkan ke dalam bentuk kurikulum terselubung, tidak diajarkan dalam sebagai topik bahasan, maka kompetensi tersebut dapat dinyatakan bermuatan elemen (a) landasan kepribadian yang lebih bersifat softskills. Apabila akan diajarkan dalam bentuk topik bahasan dalam mata kuliah, kompetensi tersebut. dapat diartikan mengandung elemen (b) penguasaan ilmu dan keterampilan. Apabila kompetensi tersebut harus ditempuh dengan praktik kerja tertentu, kompetensi tersebut mengandung elemen (c) kemampuan berkarya. Apabila pembelajarannya dalam bentuk kerja praktik profesi yang memberikan kemampuan berperilaku sesuai dengan etik profesi, kompetensi tersebut mengandung elemen (d) sikap dan perilaku dalam berkarya. Apabila untuk mencapai kompetensi tersebut pembelajarannya dilakukan dengan mahasiswa yang terlibat langsung dengan masyarakat, kompetensi tersebut mengandung elemen (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat. g) Penentuan Bahan Kajian atau Materi Ajar, Setelah menganalisis elemen kompetensi, langkah selanjutnya adalah menentukan bahan kajian yang akan harus dikuasai untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi, ataupun seni yang menunjukkan ciri dari rumpun atau cabang ilmu tertentu, atau bidang kajian yangmerupakan inti keilmuan suatu program studi. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan yang dibutuhkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan pada masa yang akan datang. Pilihan bahan kajian itu sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan program studi yang bersangkutan, yang biasanya dapat diambil dari program pengembangan program studi (misalnya, diambil dari pohon penelitian program studi). Tingkat keluasan, kedalaman, dan kerincian bahan kajian merupakan hak otonom masyarakat akademik di program studi tersebut. Bahan kajian bukan merupakan mata kuliah h) Perkiraan dan Penetapan Beban (sks) serta Pembentukan Mata Kuliah, Penetapan kedalaman, kerincian, keluasan bahan kajian, dan tingkat penguasaanya, minimal harus mencakup “pengetahuan atau keilmuan yang harus dikuasai” dari deskripsi capaian pembelajaran program studi yang sesuai dengan level KKNI dan telah disepakati oleh forum program studi sejenis. Dengan menganalisis hubungan antara rumusan kompetensi lulusan dan bahan kajian, dapat dibentuk mata kuliah beserta Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
27
perkiraan besarnya beban atau alokasi waktu (sks). Matriks rumusan kompetensi dan bahan kajian dapat digunakan sebagai alat bantu agar keterkaitan antara kompetensi dengan bahan kajian menjadi lebih jelas. Artinya tidak ada bahan kajian yang tidak terkait dengan kompetensi yang akan dicapai.Pembentukan sebuah mata kuliah dapat ditempuh dengan menganalisis keterdekatan bahan kajian serta kemungkinan efektivitas pencapaian kompetensi apabila beberapa bahan kajian dipelajari dalam satu mata kuliah dengan strategi atau pendekatan pembelajaran yang tepat. Berdasarkan mekanisme di atas, maka di bawah ini dapat disampaikan hasil perumusan komponen kurikulum. Kedalaman dan Keluasan Parameter Diskriptor Sarjana Sebelum ditetapkan sebagai kurikulum Program Sarjana program studi melakukan analisis kedalaman dan keluasan kompetensi yang ada di S2 dan S3. Hasil analisis tersebut sebagai berikut:
28
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
No 1
PARAMETER DESKRIPTOR
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
UNSUR DESKRIPSI Aplikasi dan pengembangan Adaptif Karya inovatif Kreatif, original dan teruji
S1 Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesiadari berbagai bahasa yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan beradaptasi dengan bahasa dari negara yang bersangkutan dan tetap menjujung tinggi norma agama, sosial, bertanggung jawab, serta jujur yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang memiliki: Pengetahuan untuk mengaplikasikan berbagai konsep, metode, paradigma baru pengajaran bahasa, dan analisis lingkungan budaya bahasa yang dipelajari, yang sedang terjadi untuk optimalisasi kinerja teamwork. Kemampuan beradaptasi terhadap penerapan metode penelitian yang sistematis dan berkelanjutan untuk kinerja teamwork secara secara efektif dan efisien. Kemampuan menganalisis informasi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesiadalam rangka disain perencanaan pengajaran bahasa yang kompetitif untukmeningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja, dan daya saing satuan pendidikan.
JENJANG KEMAMPUAN S2 Magister, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesiayang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesiadalam menghasilkan karya inovatif yang teruji, dengan tetap menjujung tinggi norma agama, sosial dan kode etik profesi, bertanggung jawab, serta jujur yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pendidik, Peneliti, dan Pengembang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang memiliki: Pengetahuan untuk mengembangkan berbagai konsep, metode, paradigma baruPendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan analisis pengajaran bahasa melalui penelitian dibidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk optimalisasi kinerja pendidik dan pengelolaan satuan pendidikan. Pengembangan metode penelitian dan peralatan analisis kuantitatif dan kualitatif yang relevan dengan optimalisasi kinerja pendidiksecara efektif dan efisien. Kemampuan menganalisis kebutuhan penyelenggaraan pengajaran bahasa dalam rangka disain perencanaan sumber daya yang efektif bagi untukmeningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja pendidik serta daya saing organisasisatuan
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
S3 Doktor yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesiadalam rangka menghasilkan karya kreatif, original dan teruji, dengan tetap menjunjung tinggi falsafah Pancasila, mampu berinteraksi dalam masyarakat yang plural dan multikultural, bersikap jujur, bertanggung jawab, dan memiliki etika moral yang tinggi. Ahli dalam bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesiayang memiliki kompetensi: Dalam penguasaan berbagai konsep, metode, paradigma Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Dalam pengembangan metode dan analisis ilmu pengetahuan baik secara kuantitatif, kualitatif maupun mixmethod. Menganalisis, memetakanissue-issue kontemporer Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesiayang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesiayang sedang berkembang. Mampu mengembangkan paradigma baru dalam bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesiayang dapat digunakan sebagai rujukan
29
pendidikan. 2
30
Daya Analisis
Pendidik Peneliti Pengembang Praktisi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang memiliki: Kemampuan menganalisis dan menformulasikan perencanan kebutuhan pengajaran bahasa yang berkualitas, melalui berbagai metode pendekatan ilmiah untuk mencapai efektivitas kinerja pendidik. Kemampuan beradaptasi terhadap berbagai pendekatan konsep hubungan industrial dan ketenagakerjaan dalam rangka mengaplikasikan keputusan managerial yang transparan dalam kontek strategik human relationship antara perusahaan, serikat pekerja, dan pemerintah. Kemampuan beradaptasi terhadap metode dan/atau teknik inovatif dalam rangka peningkatan kualitas pengajaran, meminimalisir permasalahan globalisasi bahasa dan ketidakpuasan kerja pendidik untuk meningkatkan daya saing pendidik yang berkelanjutan pada tataran nasional, regional serta global. Kemampuan mengaplikasikan konsep, teori, metode evaluasi perencanaan pengajaran untuk menghasilkan kinerja pengajar yang berkualitas untuk mendukung daya saing .
Pendidik (dosen/Guru), Peneliti, dan Pengembang yang memiliki: Kemampuan menganalisis dan mendisain perencanan kebutuhan sumberdaya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesiayang berkualitas, melalui berbagai metode pendekatan multidisiplin untuk mencapai efektivitas kinerja pendidik setingkat nasional maupun multinasional. Kemampuan menguasai berbagai pendekatan konsep hubungan pengajaran bahasa dan guru atau dosen dalam rangka pengambilan keputusan tentang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesiayang akomodatif, transparan dalam satuan pendidikan, organisasi profesi, dan pemerintah. Kemampuan menerapkan metode dan/atau teknik inovatif dalam rangka meminimalisir permasalahan pengajaran bahasa untuk meningkatkan daya saing berkelanjutan pada tataran nasional, regional serta global. Penguasaan konsep, teori, metode evaluasi perencanaan sumber daya manusia, pengajaran bahasauntuk menghasilkan keputusan yang efektif bagi daya saing satuan pendidikan.
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
Ahli dalam bidang pendidikan bahasa, peneliti yang memiliki: Kemampuan menyelesaikan masalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesiadengan menggunakan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Kemampuan menerapkan berbagai konsep, model, metode, dan pendekatan ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesiadalam menangani permasalahan pendidikan di masyarakat. Kemampuan melaksanakan evaluasi terhadap pemecahan masalah yang kritis dengan pendekatan model, metode, dan teknik pemecahan masalah.
3
Sensitivitas Managerial & Teamwork
Lingkungan pendidikan yang uncertainty, kompleks dan dinamis Kualitas Managerial Adaptif & sensitif
Pendidik yang memiliki: Kemampuan beradabtasi dan bekerjasama dalam team workuntuk mengelola aktivitas lingkungan satuan pendidikan, kompleks, dan dinamis. Kemampuanuntuk menganalisis potensi konflik melalui kualitas pengajaran yang baik dalam menghadapi dinamika perubahan dan tantangan pendidikan pada skala nasional dan global.
Pendidik yang mampu bersikap adaptif, kreatif, dan inovatif dalam lingkungan multikultur yang berkaitan dengan aktivitas pengajaran di tingkat nasional maupun internasional.
Pendidik (dosen/guru), peneliti, dan pengembang pendidikan yang memiliki: Kemampuan mengkoordinir pendidik, peneliti dan bekerjasama dalam team work secara solid untuk mengelola aktivitas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada lingkungan satuan pendidikan uncertainty, kompleks, dan dinamis. Kemampuanuntuk mengelola konflik melalui kualitas manajerial yang baik dalam menghadapi dinamika perubahan dan tantangan penyelenggaran Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesiapada skala nasional dan global. Pendidik (dosen/guru), peneliti, dan pengembang yang mampu bersikap adaptif, kreatif, dan inovatif dalam lingkungan multikultur yang berkaitan dengan aktivitas satuan pendidikan nasional maupun internasional.
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
Ahli dalam bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesiayang memiliki: Kemampuan bekerjasama timdalam menyelesaikan permasalahan organisasi yang bersifat kompleks, dinamis, dan uncertainty (ketidakpastian). Kemampuanuntuk meneliti dan mengembangkan hasil penelitian dengan paradigma baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemampuan menghasilkan karya ilmiah dan mempublikasikannya di jurnal terakreditasi serta mendapat perlindungan HAKI di tingkat nasional atau internasional. Doktor yang mampu bersikap adaptif, kreatif, dan inovatif dalam lingkungan plural dan multikultur yang berkaitan dengan praktik pengajaran bahasa di satuan pendidikan.
31
Learning Outcomes Magister Pendidikan Bahasa Mengacu pada profil lulusan program sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, maka dirumuskan Learning Outcomes program Studi. Penetapan learning outcomes ini melalui mekanisme sebagai berikut: Tabel Deskriptor KKNI Level 6 Paragraf Pertama Deskripsi Generik Deskripsi Spesifik Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam 1. memformulasikan berbagai konsep dan teori bidang pengajaran bahasa dan sastra pendidikan bahasa yang meliputi konsep dan teori: Indoensia untuk pemecahan masalah pendidikan, bahasa, sastra, kemahiran bahasa, dan mampu beradaptasi terhadap situasi sosiologi, dan psikologi pendidikan dalam yang dihadapi dalam penyelesaian pelaksanaan pembelajaran bahasa masalah.dalam pendidikan bahasa 2. merancang implementasi ilmu pendidikan dan ilmu melalui pemanfaatan pengetahuan dan bahasa dalam menangani masalah pendidikan bahasa teknologi yang telah dikuasai dalam berbasis research (penelitian). kehidupan sehari-hari. 3. memanfaatkan ide-ide kreatif untuk memanfaatkan IPTEKS yang diimplementasikan dalam memecahkan masalah pembelajaran Bahasa 4. menilai efisiensi, efektivitas sebagian atau seluruh rangkaian proses pembelajaran berbasis sistem informasi dan teknologi terkini 5. mengaplikasikan kemampuan manajerial secara profesional untuk beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalahdalam bekerja di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Paragraf Kedua Deskripsi Generik Deskripsi Spesifik Menguasai konsep teoritis bidang 1. Menguasai ilmu pengetahuan dasar dan rekayasa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dalam memilih pendekatan untuk menyelesaikan secara mendalam, serta mampu masalah di bidang pendidikan Bahasa dan Sastra memformulasikan penyelesaian masalah Indonesia prosedural. 2. menganalisis perkembangan konsep dan teori pendidikan, bahasa dan sastra untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan pembelajaran Bahasa dan sastra Indonesia. 3. mengimplementasikan konsep dan teori pendidikan, bahasa, dan sastra dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 4. memformulasikanpenyelesaian masalah prosedural dalam meningkatkan kualitas pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Paragraf Ketiga Deskripsi Generik Deskripsi Spesifik Mampu mengambil keputusan strategis 1. Memiliki kepedulian yang kritis terhadap isu‐isu berdasarkan analisis informasi dan data, pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk peningkatan dan memberikan petunjuk dalam memilih mutu solusi praktis dalam bidang pendidikan Bahasa berbagai alternatif solusi. Mampu dan Sastra Indonesia Menggerakkan masyarakat untuk menjadi 2. mengambil keputusan strategis berbasis analisis lebih berdayaguna (community development) ilmiah dalam menghadapi tantangan global pendidikan bahasa dan Sastra Indonesia Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri 1. memiliki komitmen terhadap pemanfaatan IPTEKS dan dapat diberi tanggung jawab atas dalam bidang pendidikan bahasa dan Sastra Indonesia. pencapaian hasil kerja organisasi. 2. Bertanggung jawab mengelola dan menyelesaikan
32
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
masalah praktis secara profesional dalam bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Berdasarkan deskriptor spesifik yang ditentukan oleh program studi, dirumuskanlah Learning Outcome program studi sebagai berikut: 1) Mengimplementasikan nilai-nilai yang mencerminkan moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya, peka dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 2) Memanfatkan IPTEKS untuk memecahkan berbagai masalah dalam mengimplementasikan konsep dan teori terkini dalam ilmu bahasa dan sastra Indonesia 3) mengimplementasikan teori pendidikan untuk menghasilkan solusi yang akurat meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan pembelajaran bahasa dengan pendekatan monodisiplin dan interdisiplin. 4) Menformulasikan implementasi keilmuan pendidikan, bahasa dalam menangani masalah Pendidikan Bahasadan Sastra Indonesia melalui berbagai metode penelitian dan menggunakan pendekatan monodisplin serta interdisplin dalam menemukan solusi terbaru. 5) Menganalsis dan mengimplementasi model-model pembelajaran terbaru untuk pengajaran bahasa dan Sastra Indonesia dengan mengintergrasikan aspek psikologis sesuai dengan karakter peserta didik dan lingkungannya secara fleksibel dan akurat. 6) Mengimplementasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran bahasa dan Sastra Indonesia sesuai dengan kebutuhan era global. 7) Menformulasikan solusi dalam pemecahan masalah pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang akomodatif dengan memanfaatkan berbagai pendekatakan monodisiplin dan interdisiplin untukpemecahan masalah serta dipublikasikan. 2.4. Bahan Kajian Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Kurikulum inti menurut SK tersebut adalah kurikulum yang menjadi penciri dari program studi. Kurikulum inti terbangun atas kompetensi utama suatu lulusan. Kurikulum inti merupakan ciri dari kompetensi utama, yang ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Persentase kurikulum inti yang dibangun atas kompetensi utama lulusan adalah sebesar 40% – 80% dari keseluruhan kompetensi yang ada. Sementara itu, kurikulum institusional terbangun atas kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. Kompetensi pendukung adalah kompetensi lulusan yang masih berhubungan dengan program studi yang bersangkutan namun tidak wajib diberikan pada lulusannya. Kompetensi pendukung itu dapat bergerak antara 20% - 40% dari keseluruhan kompetensi yang ada. Sementara itu, kompetensi lainnya adalah jenis kompetensi lulusan yang berasal dari program studi lain, tetapi diambil untuk memperkaya lulusannya. Kompetensi lainnya bergerak antara 0% - 30% dari kompetensi secara keseluruhan. Baik kompetensi pendukung maupun kompetensi lainnya sebagai penyusun kurikulum institusional ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, melalui program studi masing- masing.Bahan kajian ditentukan berdasarkan Learning Outcomes dengan mengkaitkan deskriptor KKNI dan elemen kompetensi. Gambaran keterkaitan tersebut seperti tabel di bawah ini.
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
33
KKNI Level 6 CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI (PLO)
2
Menformulasikan implementasi keilmuan pendidikan, bahasa dalam menangani masalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia melalui berbagai metode penelitian dan menggunakan pendekatan monodisplin serta interdisplin dalam menemukan solusi terbaru. Menganalsis dan mengimplementasi model-model pembelajaran terbaru untuk pengajaran bahasa dan Sastra Indonesia dengan mengintergrasikan aspek psikologis sesuai dengan karakter peserta didik dan lingkungannya secara fleksibel dan akurat. Mengimplementasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran bahasa dan Sastra Indonesia sesuai dengan kebutuhan era global. Menformulasikan solusi dalam pemecahan masalah pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang akomodatif dengan memanfaatkan berbagai pendekatakan monodisiplin dan interdisiplin untuk pemecahan masalah serta dipublikasikan.
34
Kemam- Pengeta- KemamAkunpuan huan puan tabili bidang yang manatas kerja dikuasai jerial
4
Mengimplementasikan nilai-nilai yang mencerminkan moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya, peka dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. Memanfatkan IPTEKS untuk memecahkan berbagai masalah dalam mengimplementasikan konsep dan teori terkini dalam ilmu bahasa dan sastra Indonesia mengimplementasikan teori pendidikan untuk menghasilkan solusi yang akurat meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan pembelajaran bahasa dengan pendekatan monodisiplin dan interdisiplin.
ELEMEN KOMPETENSI
5
6
v
NasioAkadenalisme & mik Ipteks Karakter KepenBangsa didikan
7
8
v
v
9
10
Kemam puan & Keterampilan Berkarya
Sikap & Perilaku Berkarya
Kaidah Berkehidupan Bermasyarakat
11
12
13
v
v
v
v
v
v
v
v
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
v
v
v
Tabel Analisis Muatan Learning Outcome dengan Bahan Kajian BIDANG KAJIAN Learning Outcomes
Lingu- Sasistik tra
MetodoKeterlogi am Peda Psiko- Sosiopengpilan gogik logi logi ajaran bahasa bahasa
TIK
Filsafat
Mengimplementasikan nilai-nilai yang mencerminkan moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya, peka dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. Memanfatkan IPTEKS untuk memecahkan berbagai masalah dalam mengimplementasikan konsep dan teori terkini dalam ilmu bahasa dan sastra Indonesia mengimplementasikan teori pendidikan untuk menghasilkan solusi yang akurat meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan pembelajaran bahasa dengan pendekatan monodisiplin dan interdisiplin. Menformulasikan implementasi keilmuan pendidikan, bahasa dalam menangani masalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia melalui berbagai metode penelitian dan menggunakan pendekatan monodisplin serta interdisplin dalam menemukan solusi terbaru. Menganalsis dan mengimplementasi model-model pembelajaran terbaru untuk pengajaran bahasa dan Sastra Indonesia dengan mengintergrasikan aspek psikologis sesuai dengan karakter peserta didik dan lingkungannya secara fleksibel dan akurat. Mengimplementasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran bahasa dan Sastra Indonesia sesuai dengan kebutuhan era global. Menformulasikan solusi dalam pemecahan masalah pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang akomodatif dengan memanfaatkan berbagai pendekatakan monodisiplin dan interdisiplin untuk pemecahan masalah serta dipublikasikan.
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
35
Tabel Penetapan Capaian Pembelajaran dengan Bidang Kajian BIDANG KAJIAN CAPAIAN PEMBELAJARAN PERKULIAHAN (CLO) 1.1. Menganalisis (1) hakikat dan fungsi bahasa dan hakikat linguistik, pendekatan/ metode kajian linguistik, prinsip-prinsip fonologi, prinsip-prinsip morfologi, prinsip-prinsip sintaksis dan wacana, dan prinsip-prinsip semantik, masyarakat bahasa dan variasi bahasa, sejarah dan aliran linguistik termasuk (2) mengimplementasikan dalam pengajaran bahasa Indonesia 1.2. menganalisis (1) konsep dasar fonologi, (2) pembidangan dalam fonologi, (3) konsep dasar fon dan fonem, (4) alat ucap, (5) klasifikasi bunyi dalam bahasa Indonesia, (6) analisis fonem, (7) jenis fonem dalam bahasa Indonesia, dan (8) menformulasikan pemecahan masalah dalam pengajaran bahasa 1.3. menganalisis (1) konsep dasar morfologi, (2) konsep dasar satuan gramatik, (3) analisis morfem bahasa Indonesia, (4) wujud dan jenis morfem dalam bahasa Indonesia, (5) proses morfologis dalam bahasa Indonesia, dan (6) morfofonemik dalam bahasa Indonesia dan (7) menformulasikan aspek morfologi dalam pengajaran bahasa. 1.4. Menganalisis (1) konsep dasar sintaksis, (2) bidang kajian sintaksis, (3) konsep dasar frasa, (4) jumlah dan penentuan frasa dalam kalimat, (5) fungsi-fungsi sintaktis dalam kalimat, (6) klasifikasi frasa, (7) konsep dasar klausa, (8) realisasi klausa dalam kalimat, (9) klasifikasi klausa, (10) konsep dasar kalimat, (11) alat-alat sintaktis, (12) klasifikasi kalimat, dan (13) analisis kalimat, serta (14) mengimplementasikan dalam pengajaran bahasa 1.5. Menganalisis (1) pengertian, jenis, perubahan, relasi medan makna dan komponen makna, idiom, perubahan, dan majas. (2) menformulasikan sistem dan kaidah makna sebagai dasar pembentukan kemahirwacanaan, (3) mengimplementasikan dalam pembelajaran bahasa. 1.6. (1) mengkaji wacana bahasa Indonesia, baik secara mikro maupun makro sebagai dasar pembentukan kemahirwacanaan dan keterampilan melakukan kajian konsep dasar wacana, aspek wacana, struktur wacana, referensi, dan inferensi wacana bahasa Indonesia, pemahaman wacana, tema, topik, judul, jenis -jenis wacana, pengembangan wacana, dan model analisis wacana (2) mengimplementasikan kajian wacana dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia 1.7. (1) Menganalisis penggunaan bahasa mencakup bahasa dalam kaitannya dengan masalah sosial dan sebagai pembentukan kemahirwacanaan (2) melakukan kajian mengenai prinsip dasar sosiolinguistik, bahasa dan masyarakat, bahasa dan budaya, kedwibahasaan, perencanaan bahasa, problematik dan pemecahannya. (3) mengimplemetasikan dalam pengajaran keterampilan berbahasa lisan dan tulis.
36
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
KeterLingu- Sas- ampilistik tra an bahasa
V
V
Peda gogi
Psiko- Sosiologi logi
TIK
Filsafat
1.8. (1) mengidentifikasi hubungan antara aspek kejiwaan dan bahasa, sebagai dasar pembentukan kemahirwacanaan dan keterampilan melakukan kajian kebahasaan dengan konsep dasar psikolinguistik, proses mental dalam berbahasa, bahasa dan otak manusia, bahasa dan penalaran, bahasa dan kreativitas. (2) menganalisis konsep dasar psikolinguistik, sejarah singkat psikolinguistik, psikolinguistik sebagai ilmu, hubungan antara psikologi dan linguistik, teori tentang bernalar dan berbahasa, struktur bahasa, pemerolehan bahasa, pembelajaran bahasa, pemahaman, dan produksi bahasa, beberapa aspek neurolinguistik, ingatan dan bahasa, serta analisis psikolinguistik. 1.9. (1) Menganalisis konsep dasar pragmatik, kaidah pragmatik, komponen dasar pragmatik, pragmatik dalam kegiatan berbahasa, macam-macam deiksis, implikasi percakapan, tindak tutur, presuposisi (praanggapan), maksim (kerja sama dan kesopanan) dan jenisnya, pragmatik sebagai pendekatan dan pragmatik sebagai bahan pengajaran bahasa. (2) Mengimplementasikan prinsip progmatik dalam pengajaran keterampilan berbahasa lisan dan tulis. 1.10. (1) mengidentifikasi teori proses pemerolehan bahasa, perkembangan pemerolehan bahasa, strategi pemerolehan bahasa, proses belajar bahasa, pemerolehan dan belajar bahasa, kapasitas dan akses dalam belajar bahasa, serta dimensi pemerolehan bahasa. (2) menganalisis hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 1.11. (1) menganalisis filologi sebagai salah satu cara memahami kebudayaan bangsa Indonesia melalui meliputi pengertian filologi, objek filologi, (2) mengkaji peran filologi sebagai ilmu naskah kuno, pelestarian naskah, kedudukan filologi di antara ilmu lain, sejarah perkembangan filologi, penerapan teori filologi, katalogus naskah melayu, cara kerja penelitian filologi, (3) mengimplementasikan penelitian filologi sederhana dengan transliterasi naskah,pengenalan berbagai aspek kebahasaan dan sastra klasik dalam isi naskah. 2.1. (1) menganalisis sejarah sastra; ruang lingkup sejarah sastra; dan ilmu sastra; problematik sejarah sastra Indonesia; bentuk dan isi sastra melayu klasik serta perkembangan kebudayaannya; wawasan estetik puisi, prosa, drama setiap periode perkembangan sastra indonesia; peristiwa sastra Indonesia; perkembangan puisi Indonesia; perkembangan drama; penghargaan terhadap karya-karya sastra Indonesia. (2) mengimplementasikan sejarah sastra dalam pembelajaran sastra 2.2. (1) Menelaah jenis-jenis karya sastra (puisi, prosa, drama) dan sastra lisan dengan pendekatan mimesis, pragmatis, objektif, dan ekspresif,berbagai konsep sastra bandingan, sejarah perkembangan sastra bandingan, berbagai pendekatan kajian sastra bandingan, nilai-nilai kandungan sastra bandingan, baik berupa puisi maupun prosa dalam dan luar negeri, serta klasik dan modern, (2) mengimplementasikan telaah sastra dalam pengajaran sastra. 2.3. (1) Menerima, memahami, menghayati, dan mengkritisi karya sastra meliputi puisi, prosa dan drama, (2) mengimplementasikan apresiasi sastra pengajaran sastra Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
37
2.4. (1) Menganalisis tujuan dan pengertian kritik sastra, fungsi kritik sastra, kritikus dan fungsi kritikus, jenis-jenis kritik sastra, pendekatan dalam kritik sastra, penerapan pendekatan kritik dalam puisi, prosa, dan drama, resepsi estetika, serta hermeunitika, (2) mengimplementasikan dalam penelitian sastra 3.1. (1) menerapkan prinsip-prinsip bahasa produktif lisan dan tulis dalam keterampilan berbahasa. (2) mempraktikan kemampuan berbahasa yang mencakup berbicara dan menulis pada tataran kritis dan kreatif untuk membangun berpikir tingkat tinggi dalam keterampilan berbahasa (3) mempraktikan kemampuan berbahasa yang mencakup berbicara dan menulis pada jenis-jenis teks (4) menganalisis sistem komunikasi, proses komunikasi; taksonomi strategi komunikasi dan mempraktikan strategi komunikasi lisan dan tulis, (5) mengimplemetasikan keterampilan berbahasa dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. 3.2. (1) menerapkan prinsip-prinsip bahasa resptif lisan dan tulis dalam keterampilan berbahasa , (2) mempraktikan kemampuan berbahasa lisan dan tulis yang mencakup pada tataran kritis dan kreatif untuk membangun berpikir tingkat tinggi dalam keterampilan berbahasa (3) ) mempraktikan kemampuan berbahasa yang mencakup menyimak dan membaca pada jenisjenis teks (4) mengimplemetasikan dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. 4.1 (1) menganalisis hakikat kurikulum, tujuan, fungsi, prinsip kurikulum, struktur dan komponen kurikulum,pendekatan kurikulum, perubahan dan pengembangan kurikulum, serta analisis kurikulum. (2) mengkaji buku teks mencakup hakikat buku teks, fungsi dan manfaat buku teks serta analisis buku teks dan pengembangan buku teks. (3) mengidentifikasi kompetensi kurikulum dan buku teks untuk pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. 4.2. (1) mengidentifikasi berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik serta jenjang pendidikan (2) menformulasikan pendekatan, strategi, metode, dan strategi sesuai dengan tujuan berbahasa dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. (3) Mengidentifikasi dan merancang pemecahan masalah penggunakan metode, strategi, dan teknik pada pengajaran bahasa Indonesia 4.3. (1) menganalisiskonsep media pembelajaran, landasan dan prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran, pengembangan media pembelarajan berbasis ICT, (2) mengidentifikasi hakekat sumber belajar, pemanfaatan media dan sumber belajar, (3) merancang penggunaan media pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, pemeliharaan media pembelajaran, dan (4) mengaplikasikan berbagai macam media dalam porses kegiatan belajar mengajar.
38
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
4.4. (1) menganalisis hakikat, fungsi, tujuan manfaat, prinsip penilaian dan pengukuran, fungsi dan jenis penilaian, alat (instrumen) penilaian kognitif, afeksi, psikomotor, tes bahasa yang mencakup tes deskrit, intergratif, pragmatif, dan komunikatif. (2) merancang dan mengkalibrasi alat pengukuran dan penilaian kompetensi berbahasa sesuai dengan fungsi bahasa. 4.6. 4.5. (1) menganalisis hakikat pengelolaan kelas, hakikat pengelolaan pengajaran, jenis-jenis pengelolaan kelas, berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas, , hakikat keterampilan dasar mengajar, aspek-aspek keterampilan dasar mengajar, hakikat pengajaran remedial dan tujuannya, komponen pengajaran remedial, ciri-ciri kesulitan belajar, penyebab kesulitan belajar, (2) mengidentifikasi cara-cara mengatasi kesulitan belajar siswa, (3) mensimulasikan pembelajaran dengan peerteaching dan microteaching. 4.6. (1) Mengidentifikasi kesesuaian kompetensi dasar, materi ajar, metode, media dan teknik penilaian, (2) . Merencanakan pengembangan materi, metode dan media yang sesuai dengan karakteristik peserta didik berdasarkan pendekatan psikologi belajar 4.7.(1) menganalisis hakikat, landasan, komponen, sistem, aliran-aliran pendidikan, serta sejarah pendidikan di Indonesia. harapan masyarakat terhadap pendidikan, pendidikan inklusif, dan arah baru dalam pendidikan.(2) menganalisis hakikat belajar, faktor-faktor dan kondisi belajar, prinsip-prinsip belajar, motivasi dalam belajar, evaluasi belajar, hakikat pembelajaran, perencanaan, pola, strategi serta pendekatan pembelajaran, kurikulum dan pengaruhnya dalam proses belajar mengajar. (3) menformulasikan hakikat, landasan, dan aliran pendidikan dalam mengembangkan pengajaran bahasa Indonesia. 5.1. (1) Mengidentifikasi karakter peserta didik untuk menentukan metode dan media pembelajaran bahasa, (2) Merencanakan pengembangan materi, metode dan media yang sesuai dengan karakteristik peserta didik berdasarkan pendekatan psikologi belajar , (3) Memecahkan masalah pengajaran bahasa dengan menggunakan pendekatan psikologi untuk meningkatkan kualitas pengajaran bahasa, (4) Mengevaluasi dan mengembangan model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan psikologis yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungannya. 6.1. (1) Mengidentifikasi dan merancang pemecahan masalah penggunakan media pada pengajaran bahasa Indonesia, (2) Mengidentifikasi dan merancang pemecahan masalah mengevaluasi hasil belajar pengajaran bahasa Indonesia, (3) Menentukan teknik analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis penelitian, (4) Menafsirkan hasil pengujian hipotesis dan mMenguji hipotesis dan persyaratan pengujian sesuai dengan jenis data dan model pengujian , (5) mendisain dan mendiskripsikan hasil penelitian untuk memecahkan masalah dalam pengajaran bahasa Indonesia. (4)
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
39
2.6. Mata Kuliah Penetapan kedalaman, kerincian, keluasan bahan kajian, dan tingkat penguasaanya, minimal harus mencakup “pengetahuan atau keilmuan yang harus dikuasai” dari deskripsi capaian pembelajaran program studi yang sesuai dengan level KKNI dan telah disepakati oleh forum program studi sejenis. Dengan menganalisis hubungan antara rumusan kompetensi lulusan dan bahan kajian, dapat dibentuk mata kuliah beserta perkiraan besarnya beban atau alokasi waktu (sks). Matriks rumusan kompetensi dan bahan kajian (Tabel 5) dapat digunakan sebagai alat bantu agar keterkaitan antara kompetensi dengan bahan kajian menjadi lebih jelas. Artinya tidak ada bahan kajian yang tidak terkait dengan kompetensi yang akan dicapai. Di sisi lain, dengan menggunakan matriks ini dapat diketahui asal munculnya mata kuliah dengan besarnya sks. Pembentukan sebuah mata kuliah dapat ditempuh dengan menganalisis keterdekatan bahan kajian serta kemungkinan efektivitas pencapaian kompetensi apabila beberapa bahan kajian dipelajari dalam satu mata kuliah dengan strategi atau pendekatan pembelajaran yang tepat. Dari beberapa bahan kajian menjadi suatu mata kuliah dapat dilakukan melalui beberapa pertimbangan, yaitu (a) adanya keterkaitan yang erat antarbahan kajian yang apabila dipelajari secara terintergrasi, diperkirakan akan lebih baik hasilnya; (b) adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu; (c) adanya metode pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa apabila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian, pembentukan mata kuliah mempunyai fleksibilitas yang tinggi sehingga satu program studi sangat dimungkinkan mempunyai jumlah dan jenis mata kuliah yang sangat berbeda. Dalam hal ini, mata kuliah. Secara prinsip pengertian sks harus dipahami sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, melalui bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. Sementara itu, makna sks telah dirumuskan dalam SK Mendiknas 232/U/2000, yang menyebutkan bahwa 1 sks : a. untuk perkuliahan di kelas bermakna 1 jam pembelajaran tatap muka di kelas, 1 jam tugas mandiri, dan 1 jam tugas terstruktur setiap minggunya; b. untuk pembelajaran dalam bentuk responsi atau tutorial bermakna 2 jam tugas di ruang tutorial atau praktik dan 1 jam tugas mandiri setiap minggunya; dan c. untuk metode praktik, workshop dan bengkel bermakna 3 jam melaksanakan tugas di tempat praktik. Dengan panduan pengertian di atas, bentuk pembelajaran yang akan dirancang harus memperhitungkan makna sks di setiap mata kuliah yang ada.
40
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
180
90
360
180
180
720
540
270
360
180
180
360
180
180
1800
1080
360
90
720 90
Mata Kuliah 1
360
3,00 Mata Kuliah 2
PRAKTEK (PROSEDURAL)
LAPANGAN (KONTEKSTUAL)
SKS
TEORI (DEKLARATIF)
filsafat
TIK
sosiologi
psikologi
pedagogi
Keterampilan bahasa
sastra
PERKIRAAN WAKTU PENGALAMAN BELAJAR
linguistik
CAPAIAN PEMBELAJARAN PERKULIAHAN (CLO)
41
720
90
90
720
180
90
540
180
180
2340
540
450
3,24
90
45
360
45
360
180
360
45
90
45
90
0
540 540 180
Mata Kuliah 3
180
180 180 1800
42
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
1350
360
3,05
12/11/2014
pengembangan kurikulum kkni
CAPAIAN PEMBELAJARAN (learning outcomes)
PARAMETER DESKRIPSI
D3
level 5
KHAIRIL ANSARI UNIMED
SIKAP DAN TATA NILAI
Materi untuk Seminar Nasional Asosiasi Jurusan/Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 24-25 FKIP UNS Solo Jawa Tengah
S1
level 6
Profesi level 7
S2
level 8
S3
level 9
Mengacu pada deskripsi umum KKNI
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA
Diturunkan dari profil lulusan
PENGETAHUAN YANG DIKUASAI
Kesesuaian dengan rumpun ilmu
KEWENANGAN dan TANGGUNG JAWAB
Lingkup tanggung jawab bidang keahlian
1
Kurikulum yang disarankan oleh IBE UNESCO
Pengelompokan mata kuliah dalam kurikulum dan perubahannya
The International Bureau of Education UNESCO (The International Comission on Education for the 21 st Century)
ELEMEN KOMPETENSI
(SK mendiknas no.045/U/2002)
EMPAT PILAR PENDIDIKAN
KURIKULUM INTI
KURIKULUM INSTITUSIONAL
Kompetensi utama
Kompetensi pendukung
Kompetensi lainnya
40%-80%
20%-40%
0-30%
Landasan Kepribadian Keilmuan dan Ketrampilan
Learning to know (think)
Keahlian Berkarya Sikap dan Perilaku Berkarya
Learning to do (learn)
Berkehidupan Bermasyarakat
Learning to be
Kompetensi Utama ditetapkan oleh kalangan Perguruan Tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Kompetensi Pendukung dan Kompetensi lainnya ditetapkan oleh Institusi penyelenggara program studi
Learning to live together
Life long learning
PERUBAHAN DALAM SNPT 2013
Kurikukulum INTI
CAPAIAN PEMBELAJARAN ( Permendikbud SNP 2014)
Capaian Pembelajaran Minimal
Kurikulum INSTITUSIONAL Capaian Pembelajaran Penciri PT
Sikap dan tata nilai pengetahuan Kemampuan psikomotorik Kewenangan dan tanggung jawab Capaian Pembelajaran Minimum dirumuskan oleh forum atau pertemuan pengelola program studi sejenis, yang kemudian disahkan oleh menteri sesuai degan kualifikasi KKNInya Capaian Pembelajaran penciri PT ditetapkan oleh Institusi penyelenggara program studi
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
KBI
KBK
KBK
Kurikulum Nasional
Kurikulum inti & Institusional
Kurikulum Pendidikan Tinggi
KBI :
KBK :
KKNI dan SNPT :
MK Wajib 100-110 sks
Kompetensi Utama : kesepakatan program studi sejenis
Perumusan kompetensi lulusan melibatkan kelompok ahli yang relevan, asosiasi profesi , instansi pemerintah terkait/pengguna lulusan.
MKU MKDK MKK
Kompetensi Utama Kompetensi Pendukung Kompetensi Lainnya
Kompetensi lulusan = capaian pembelajaran minimum
43
1
12/11/2014
Implikasi kebijakan dalam penyusunan kurikulum KURIKULUM NASIONAL 1994 (no. 056/ U/ 1994 ) KONTEKS ILMU/ IPTEKS
KURIKULUM INTI & INSTITUSIONAL (no. 045/ U/ 2002) KONTEKS KEBUDAYAAN
yang menjadi fokus adalah materi keilmunya
yang menjadi fokus adalah kemampuan orangnya
penetapan sejumlah mata kuliah wajib untuk suatu program studi
kesepakatan sejumlah kompetensi utama/ minimal untuk suatu program studi
oleh KONSORSIUM (MIPA/SENI/TEKNOLOGI) dievaluasi oleh Perguruan tinggi sendiri
termuat dalam Visi dan Misi
KONSEP LULUSAN
MUTU LULUSAN & RELEVANSI
dirumuskan dalam
PROFIL LULUSAN
KOMPETENSI LULUSAN
(capaian pembelajaran) dicapai dengan
dicapai dengan utamanya dalam
PROGRAM AKADEMIK
Pengaturan Bahan Kajian (Peta Keilmuan)
oleh FORUM PROGRAM STUDI SEJENIS & STAKEHOLDERS mendukung & melengkapi
dievaluasi oleh PT dan masyarakat
hard skills
Strategi Pembelajaran (SCL) soft skills
endrop3ai@ its.ac.id
Masukan Asosiasi & Stake holders
Kebijakan Universitas & Program Studi
Tugas Tim Kurikulum Prodi
Kebijakan Universitas & Program Studi
Analisis SWOT
Tugas Tim Pengembang Kurikulum Prodi
RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN (Learning Outcomes)
Pemilihan bahan kajian : Tingkat keluasan, Tingkat kedalaman, Tingkat kemampuan yang ingin dicapai
Peta keilmuan Program Studi
Keterlibatan semua dosen prodi
Tugas Dosen pengampu mata kuliah
Ketetapan Program studi dan Universitas
(Need assessment)
(Scientific vision (Market signal) Prodi) PROFIL LULUSAN
Kelompok Studi/ Bidang studi / Laboratorium
Kelompok Studi/ Bidang studi / Laboratorium
Masukan Asosiasi & Stake holders
Tracer study
(University values)
Matriks bhn kajian capaian pembelajaran Konsep mata kuliah dan besarnya sks
Keterlibatan semua dosen
Konsep mata kuliah terintegrasi
Ketetapan Program studi
Struktur kurikulum & Rancangan pembelajaran DOKUMEN KURIKULUM BARU
4 pilar pendidikan UNESCO
Tugas Tim Pengembang Kurikulum Prodi Konsep kurikulum
Konsep & Strategi pembelajaran
1. Pemilihan profil lulusan
Profil lulusan adalah jawaban terhadap pertanyaan : Program studi ini akan menghasilkan lulusan seperti apa ? Suatu ‘peran’ di kehidupan yang dapat dilakukan oleh lulusan di kemudian hari (outcomes ).
CONTOH PROFIL Bahasa Indonesia
. Guru Bhs Indonesia . Instruktur BIPA • Editor Bahasa • Pewara • Redaktur Bahasa
44
Untuk dapat berperan sebagai profil tersebut, dibutuhkan sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan peneliti
• Menguasai metode penelitian • Memiliki kepekaan masalah nyata
manajer
• Memiliki leadership • Mampu menerapkan prinsip manajemen
perencana
• Mampu merencanakan program • Mampu melaksanakan dan mengendalikan
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
2
12/11/2014
MAKNA KOMPETENSI (dalam Bahasa Inggris)
•PELATIHAN (CBT) •MENEKANKAN PADA SKILLS •HASIL LANGSUNG (OUTPUT) •Ngelas, nyolder, menerima telp dll
K 0 M P E T E N S I
competency
competence
•PENDIDIKAN (CBC) •INTEGRASI KOGNITIF – AFEKSI – PSIKOMOTOR •HASILNYA TIDAK LANGSUNG •Mengelola, merancang dll
2. Dari profil lulusan ke perumusan kompetensi
Pengertian Kompetensi dalam pendidikan
(Pengetahuan)
PROFIL LULUSAN
CONTOH
PENCIRI PROGRAM STUDI
PENCIRI LEMBAGA/ INSTITUSI
KOGNITIF
SARJANA PBI
KOMPETENSI UTAMA
KOMPETENSI KHUSUS
Guru
2
Instruktur BIPA
3
Editor BAhasa
Menerapkan pengetahuan bahasa sebagai acuan pemecahan masalah dalam penyuntingan
Pewara
Mengaplikasikan bidang keahlian berbicara di depan publik
KEMAMPUAN (BLOOM)
AFEKTIF (sikap,nilai,minat)
PSIKOMOTOR (ketrampilan)
Mampu merancang, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran bahasa Indonesia
1
4
Menerapkan pengetahuan mengelola pembelajaran BI untuk penutur asing
CAPAIAN PEMBELAJARAN SARJANA AKADEMIK S1 (MENURUT PERMENDIKBUD SNPT) PROFIL LULUSAN S1
1
2
Manajer / Administrator
Peneliti
CAPAIAN PEMBELAJARAN MINIMUM Mampu mengelola pengelolaan dalam pengajaran bahasa Indonesia berdasar prinsip manajemen Memiliki leadership Mampu melakukan penelitian sesuai kaidah keilmuan dan mampu mengomunikasikan hasilnya. Memiliki kepekaan terhadap masalah kebahasaan Menguasai prinsip-prinsip pengajaran bahasa
3
Pendidik
CAPAIAN PEMBELAJARAN TAMBAHAN SESUAI VISI-MISI PT SENDIRI
Dikaji apakah kemampuan lulusannya sudah setara dengan level 6 KKNI (S1)
Memiliki kemampuan untuk belajar sepanjang hayat Mampu berkomunikasi dalam forum ilmiah bidang kebahasaan
4
Penyuluh
Mampu merencanakn dan melaksanakan program penyuluhan bahasa Indonesia
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
KOMPETENSI APA YANG MENJADI CIRI SARJANA PERGURUAN TINGGI INI ?
PENCIRI NASIONAL KOMPETENSI UMUM LIMA MATA KULIAH WAJIB NASIONAL (PP 17/2010) 1. Pendidikan agama (2) 2. Kewarganegara an (2) 3. Pancasila (2) 4. Bahasa Indonesia (2)
ESTETIKA KEWIRAUSA HAAAN
CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS (DITETAPKAN OLEH ASOSIASI PROGRAM STUDI)
menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif; mengkaji pengetahuan dan atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya desain/seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah atau metoda rancangan baku, yang disusun dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir; mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain/ seni, yang memenuhi syarat tata tulis ilmiah, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik;
45
3
12/11/2014
CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS (DITETAPKAN OLEH ASOSIASI PROGRAM STUDI)
CAPAIAN PEMBELAJARAN SARJANA AKADEMIK S1 (MENURUT PERMENDIKBUD SNPT)
menyusun dan mengkomunikasikan ide dan informasi bidang keilmuannya secara efektif, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat akademik; mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya;
(1) CAPAIAN PEMBELAJARAN (Learning outcomes) (Kompetensi Lulusan)
(2) BAHAN KAJIAN/ materi ajar yang harus dikuasai
(3) DICAPAI LEWAT strategi pembelajaran
(4) PENILAIAN/ASSES. tingkat ketercapaian
• Sesuai dengan deskripsi KKNI baik kelengkapan unsur deskripsinya maupun level kualifikasinya • Merupakan hasil kesepakatan prodi sejenis
• Sesuai dengan rumpun ilmunya
• Dipilih berdasarkan capaian pembelajaran yang diharapkan
• Penilaian proses sama pentingnya dengan penilaian produk/hasil belajar.
• Dengan pertimbangan 3 aspek: mahasiswa, sarana -media, dan macam bahan kajian
• Penggunaan instrumen rubrik dan porto folio
• Tetapi setiap Prodi tetap bisa menambah kemampuan lulusannya sesuai dengan visi dan misi PT nya masingmasing.
mengelola pembelajaran diri sendiri; mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
• Dipilih yang diperlukan untuk memenuhi capaian pembelajaran tersebut • Berdasarkan bidang keilmuan yang akan dikembangkan • Ditambah dengan keilmuan yang dibutuhkan lulusan untuk masa depan
Paragraf 2 UUPT Tahun 2012
RUMPUN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Pasal 10
1) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis 2) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas : a. b. c. d. e. f.
rumpun ilmu agama rumpun ilmu humaniora rumpun ilmu sosial rumpun ilmu alam rumpun ilmu formal, dan rumpun ilmu terapan
3) Rumpun ilmu ini dapat diturunkan dalam cabang dan ranting ilmu hingga pada pokok bahasan
IS : Information System CS : Computer Science SE : Software Engineering IT : Information Technologi CE : Computer Engineering
Diolah dari presentasi Aptikom
Pembentukan mata kuliah
MEMBANGUN STRUKTUR KURIKULUM
3
PENYULUH BAHASA
Mata kuliah A bersifat komprehensif KONSEP BLOK Mata kuliah B bersifat parsial
46
Engineering Design Basic Engineering (Engineering Principle) Mathematic & Basic Science
• Berdasar logika keilmuan. • Asumsi dasar, ada prasyarat. • Parsial, integrasi diakhir
Huminity, Social science, profesional practice & Ethic
PENELITI BAHASA
Engineering Disipline Specialization
Engineering Displine Specialization
2
MATA KULIAH
Engineering Design
GURU BAHASA
BAHAN KAJIAN
Basic Engineering (Engineering Principal)
1
CAPAIAN PEMBELAJARAN
Mathematic & Basic Science
PROFIL LULUSAN PBI S2
Humanistic,social science , profesional practice & ethic
(ada dua model struktur kurikulum)
• Berdasar strategi pembelajaran • Prasyarat dieliminir dalam proses pembelajaran • Integrasi lebih awal. Tim DIKTI
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
4
12/11/2014
Semester
MATA KULIAH 1
2
3
4
5
ALTERNATIF
6
7
A
B
Program Pendidikan Akademik
sks
C
a. RENCANA
b. PEMBELAJARAN
(CURRICULUM PLAN)
(ACTUAL CURRICULUM)
RANCANGAN TUGAS
Sem 12
Studi kasus
Tgs 1
Sem 11
RENCANA PEMBELAJARAN
Sem 10
Mng
Sem 9
3
1 Manjemen I Perkembangan
.
UTS
18
12
10
Sem 7
18
18
18
Sem 6
18
19
19
Sem 5
18
19
19
Sem 4
18
19
19
.
Sem 3
18
19
19
15
Sem 2
18
19
20
18
19
20
.
UAS
PROSES PEMBELAJARAN
Ref.
2
Sem 8
Sem 1
Pokok Bahasan
Lingkup manajemen DAFTAR MATA KULIAH sks Manajemen SEMESTER I
1
4
2
Pengantar Ekonomi
3
3
Statistik
3
4
Bahasa Indonesia
2
5
Bahasa Inggris
2
6
Pancasila
7
Olah raga
PROSES EVALUASI (Assessment)
2 2
PENCIPTAAN SUASANA AKADEMIK
18
STANDAR ISI dari BSNP (dalam proses penetapan)
KOMPETENSI dan MATA KULIAH (BSNP)
KOMPETENSI UMUM (penciri nasional)
MATA KULIAH UMUM/ WAJIB :
• • • •
Pendidikan Agama (2 sks) Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks) Pancasila (2 sks) Bahasa Indonesia. (2 sks)
KOMPETENSI UTAMA (penciri program studi)
MATA KULIAH KEAHLIAN
KOMPETENSI KHUSUS (penciri Universitas)
1
Kurikulum berbasis kompetensi
dengan mengacu pada 4 ranah kompetensi (pengetahuan, kemampuan berkarya, kewenangan dan tanggung jawab, sikap tata nilai)
2
Satu Semester
Minimal 16 minggu
3
Beban studi S1 Beban studi S2 Beban studi S3
Minimal 144 sks (lama studi 4-7 th) 36-42 sks (lama studi 1-3 tahun) 42-54 sks (lama studi 3-6 tahun)
4
Mata kuliah wajib S1 dan D3 a. Pendidikan agama b. Pendidikan Kewarganegaraan c. Bahasa Indonesia d. Pendidikan Pancasila
5
Mata kuliah wajib untuk S2 a. Filsafat Ilmu (2 sks) b. Metode penelitian (2 sks)
Minimal 8 sks 2 sks 2 sks 2 sks 2 sks
Minimal 4 sks
Kompetensi lulusan harus mengandung 5 elemen kompetensi
RUMUSAN KOMPETENSI 1
Kompetensi Utama
ELEMEN KOMPETENSI A
B
C
D
E
V
V
V
V
V
V
V
V
V
2 3 4
V
5 6
V
Kompetensi Pendukung
7 8 9 10
Kompetensi lainnya
V V
V
V
V
V
V V
V V
V V
V
V V
V
V V
V
Analisis SWOT
Tracer study
(University values) (Scientific vision Prodi)
(Need assessment) (Market signal)
Masukan Asosiasi & Stake holders
PROFIL LULUSAN Tugas Tim Pengembang Kurikulum Prodi
RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN (Learning Outcomes)
V V
V
Kebijakan Universitas & Program Studi
Kelompok Studi/ Bidang studi / Laboratorium Peta keilmuan Program Studi
Keterlibatan semua dosen
V
(A) Landasan kepribadian. (B) Penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni dan OR (C) Kemampuan berkarya (D) Sikap dan perilaku dalam berkarya (E) Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat
Ketetapan Program studi
Pemilihan bahan kajian : Tingkat keluasan, Tingkat kedalaman, Tingkat kemampuan yang ingin dicapai
Matriks bhn kajian ‐ capaian pembelajaran Konsep mata kuliah dan besarnya sks
Konsep mata kuliah terintegrasi
Struktur kurikulum & Rancangan pembelajaran DOKUMEN KURIKULUM BARU
4 pilar pendidikan UNESCO
Tugas Tim Pengembang Kurikulum Prodi Konsep kurikulum
Konsep & Strategi pembelajaran
[email protected]
Tim DIKTI 2011
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
47
5
12/11/2014
B. Merumuskan Capaian Pembelajaran/ Kompetensi Lulusan PROFIL LULUSAN S2
TEMPLATE PENYUSUNAN KERANGKA KURIKULUM PERGURUAN TINGGI
1
GURU BAHASA INDONESIA
2
PENELITI BAHASA
3
PENYULUH BAHASA
C. Merumuskan Capaian Pembelajaran/ Kompetensi Lulusan
PROFIL LULUSAN
1
2
CAPAIAN PEMBELAJARAN CIRI LULUSAN PT
D. MATRIK KOMPETENSI LULUSAN DENGAN KKNI
5 ELEMEN KOMPEENSI
CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN MENURUT LEVEL KUALIFIKASI KKNI
3
No
4
5
DESKRIPTOR JENJANG LEVEL KKNI
KOMPETENSI LULUSAN
6
7
8
9
1
1
2
2
4
3 5
3
6 dst
4
Keterangan : Beri tanda silang pada deskriptor KKNI 1. Paragraf 1 : Keterampilan bidang kerja 2. Paragraf 2 : Pengetahuan yang dikuasai 3. Paragraf 3 : Kemampuan manajerial
5
E. MATRIK KOMPETENSI LULUSAN DENGAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
STRUKTUR KURIKULUM BERDASARKAN URUTAN MATA KULIAH (MK)
KOMPETENSI LULUSAN (PLO)
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
1
2
3
4
5
6
1.1
SMT KODE MK
1.2
(1)
1.3
I
(2)
NAMA MATA KULIAH
(3)
BOBOT SKS UNTUK
BERI TANDA √ PADA KOLOM YANG SESUAI
KULIAH
PRAKTIKUM/ PRAKTIK
INTI
INSTITUSI
(4)
(5)
(6)
(7)
BOBOT
(8)
1.4 1.5 dst Setiap PLO atau SKL dapat mengandung banyak Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Course Learning Outcomes) . Sekumpulan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Misal 4 CPMK) dapat dikelompokkan dalam satu nama mata kuliah.
48
II
III dst TOTAL SKS
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
6
12/11/2014
Mengembangkan Capaian Pembelajaran Perkuliahan dan Menetapkan Matakuliah PROGRAM STUDI : ......................................................
KAITAN KOMPETENSI DAN ELEMEN KOMPETENSI PROGRAM STUDI : ...................................................... RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN
UNSUR
1
a
2
v
3
b
c
d
e
v
Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO)
Capaian Pembelajaran Perkuliahan (Course Learning Outcomes)
1.
a.
4
b.
5
c.
6
Bahan Kajian 1
2
3
4
5
MK1
6 MK2
MK3 MK4
d.
7
MK6
dst.
8 2.
9
e.
10
MK5
f.
11 12
g.
13
dst.
14
MK7
dst.
15
Pengembangan Silabus dan Penetapan SKS Matakuliah:...................................................... Capaian Pembelajaran Perkuliahan (CLO)
Substansi Kajian/Materi/Isi
Indikator
Perkiraan Waktu Pengalaman Belajar T/D
P/P
MATRIKS RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN DENGAN BAHAN KAJIAN SKS
L/TK
RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN
BAHAN KAJIAN A
1
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
2 3 4 5 6
Catatan: • T/D: Teori/Deklaratif, adalah pengalaman belajar yang diperoleh dari pembelajaran dengan pendekatan ekspositori, dengan bobot waktu 1 jam tatap muka setara dengan 60 menit. • P/P: Praktikum/Prosedural, adalah pengalaman belajar yang diperoleh melalui serangkaian proses praktikum, penghayatan, pemodelan, simulasi, dengan bobot waktu 1 jam tatap muka setara dengan 120 menit. • L/TK Lapangan/Tataran Kontekstual, adalah pengalaman belajar yang diperoleh melalui praktik langsung pada situasi dan kondisi nyata di lapangan dan atau masyarakat, dengan bobot waktu 1 jam tatap muka setara dengan 240 menit.
7 8 9 10 11 12
Selanjutnya, apabila pengalaman belajar sebagai hasil penetapan waktu dan strategi pembelajaran telah ditetapkan, maka dapat ditetapkan bobot sks dengan hitungan:
MATRIKS CAPAIAN PEMBELAJARAN DENGAN BAHAN KAJIAN (dalam rangka rekonstruksi kurikulum lama)
RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN 1
Kerangka Kurikulum Dalam Bentuk Matakuliah PENYEBARAN MATA KULIAH DAN BEBAN STUDI (sks)
BAHAN KAJIAN A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
2 3 4
N
1
A
B
C
Sem 8
18
12
10
Sem 7
18
18
18
Sem 6
18
19
19
Sem 5
18
19
19
Sem 4
18
19
19
Sem 3
18
19
19
Sem 2
18
19
20
Sem 1
18
19
20
5
Sem 10
6
Sem 9
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
USULAN JML BEBAN (sks)
MATA KULIAH
Semester 2
3
4
5
6
7
49
7
12/11/2014
CARA MENGISI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata kuliah : ................Sem : ......... Kode : ............. Sks : ............... Jurusan : ................................................... Dosen : .................... CAPAIAN PEMBELAJARAN : ......................................................................................
(1)
(2)
MINGGU KE
KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN
(3)
(4)
(5)
(6)
NOMOR KOLOM
BAHAN KAJIAN
BENTUK PEMBELAJARAN
KRITERIA PENILAIAN
BOBOT NILAI
1
MINGGU KE
Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 ( satu semester) (bisa 1/2/3/4mingguan).
2
KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN
Rumusan kemampuan dibidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (hard skills & soft skill), Merupakan tahapan kemampuan yang diharapkan dapat mencapai kompetensi mata kuliah ini diakhir semester.
3
BAHAN KAJIAN MATERI PEMBELAJARAN
Bisa di isi pokok bahasan /sub pokok bahsan atau topik bahasan
4
BENTUK PEMBELAJARAN
Bisa berupa : ceramah, diskusi, presentasi tugas, seminar, simulasi, responsi, praktikum, latihan, kuliah lapang, praktek bengkel, survai lapangan, bermain peran, atau gabungan berbagai bentuk. Penetapam bentuk pembelajaran didasarkan pada keniscahayaan bahwa kemampuan yang diharapkan diatas akan tercapai dengan bentuk/model pembelajaran tersebut.
5
KRITERIA PENILAIAN (Indikator)
Berisi : indikator yang dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai ( bisa kualitatif misal ketepatan analisis, kerapian sajian, kreatifitas ide, kamampuan komunikasi, juga bisa yang kuantitatif : banyaknya kutipan acuan / unsur yang dibahas, kebenaran hitungan).
6
BOBOT NILAI
Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian kompetensi mata kuliah ini
(materi ajar)
JUDUL KOLOM
PENJELASAN PENGISIAN
PENJELASAN FORMAT TUGAS :
FORMAT TUGAS
1.
MATA KULIAH : ....................................................................... SEMESTER : ........................... sks : ................................... TUGAS KE : ........................Minggu KE : .......................... TGL DIBAGI : ......................TGL DIKUMPULKAN : ............... 1. TUJUAN TUGAS : ................................................................................................ 2. URAIAN TUGAS : a. Obyek garapan : ................................................................. b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan : ................... c. Metode /cara pengerjaan, acuan yang digunakan : ........... d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/ dikerjakan : ......... 3. KRITERIA PENILAIAN : a........................................% b .......................................% c ........................................%
2. a. b.
c.
d.
3.
TUJUAN TUGAS : Rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa bila ia berhasil mengerjakan tugas ini (hard skilll dan soft skill) . URAIAN TUGAS : Obyek garapan : Berisi deskripsi obyek material yang akan distudi dalam tugas ini (misal tentang penyakit kulit/manajemen RS/narkoba/bayi/perawatan darurat/dll) Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan : Uraian besaran, tingkat kerumitan, dan keluasan masalah dari obyek material yang harus distudi, tingkat ketajaman dan kedalaman studi yang distandarkan, (misal tentang perawatan bayi prematur, distudi tentang hal yang perlu diperhatikan, syaratsyarat yang harus dipenuhi-kecermatan, kecepatan, kebenaran prosedur, dll). Bisa juga ditetapkan hasilnya harus dipersentasi di forum diskusi/seminar. Metode/cara pengerjaan tugas : Petunjuk tentang teori/teknik/alat yang sebaiknya digunakan, alternatif langkahlangkah yang bisa ditempuh, data dan buku acuan yang wajib dan yang disarankan untuk digunakan, ketentuan dikerjakan secara kelompok/individual. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan : Tentang bentuk hasil studi/kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan (misal hasil studi tersaji) dalam paper minimum 20 halaman termasuk skema, tabel dan gambar, dengan ukuran kertas kuarto, diketik dengan type dan besaran huruf tertentu, dan mungkin dilengkapi sajian dalam bentuk CD dengan format power point). KRITERIAN PENILAIAN : Berisi butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi yang telah dirumuskan.
Kriteria Penilaian JENJANG
ANGKA
PENGISIAN FORMAT PENILAIAN
DESKRIPSI PERILAKU •
• •
50
JENJANG (GRADE) diisi dengan deskripsi tingkatan nilai, dengan jumlah tingkat yang kerinciannya sesuai dengan yang dikehendaki, bisa sangat rinci misal 10 tingkat, atau bisa hanya 4 tingkat.(sangat bagus, bagus, kurang bagus, buruk) ANGKA (SKOR) diisi dengan rentang angka yang sesuai dengan tingkat nilai pada kolom jenjang. (misal sangat bagus = > 80, bagus = 60-<80). DESKRIPSI PERILAKU diisi dengan unsur-unsur yang menunjukkan standar mutu suatu kinerja ditiap tingkat yang telah ditetapkan.(misal, yang disebut sangat bagus dan mendapat nilai 80, dilihat dari unsur apa saja, dan deskripsi kualitas tiap unsur yang bagaimana sehingga diberi nilai 80).
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
8
12/11/2014
PRINSIP PENGEMBANGAN KKNI IMPLIKASI PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKTI
Oleh: Djoko Saryono Universitas Malang Kontak: 08123380461 Email:
[email protected]
PERBEDAAN KKNI DENGAN KKN NEGARA LAIN
KKNI disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan khusus, yang khas bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan dengan sistem karir di dunia kerja. KKNI juga dirancang untuk sesuai dan setara dengan sistem yang dikembangkan negara‐negara lain. Pengembangan KKNI juga merujuk dan mempertimbangkan sistem kualifikasi negara lain, antara lain Eropa, Australia, Inggris, Scotlandia, Hongkong, dan Selandia Baru. Hal ini menjadikan kualifikasi yang tercakup dalam KKNI dapat dengan mudah disetarakan dan diterima oleh negara lain sehingga pertukaran peserta didik maupun tenaga kerja antar negara dapat dilakukan dengan tepat.
REGULASI KERANGKA KUALIFIKASI INDONESIA
[KKNI]
DI LUAR NEGERI : Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional lebih didominasi oleh kebutuhan di ranah pendidikan nasional [pengembangan awal NQF – AQF, SQF]
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
PERPRES KKNI
INDONESIA: Penyusunan KKNI berdasarkan kebutuhan banyak pihak (nakertrans, pendidikan nasional, pariwisata, perindustrian, kesehatan - MIRIP KONDISI EROPA [pengembangan akhir NQF – EQF]
REGULASI
PP SISLATKERNAS
UNDANGUNDANG DIKTI
REGULASI KERANGKA KUALIFIKASI INDONESIA [KKNI] • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi • Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional • Peraturan Pemeintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan • Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia • Permenakertrans Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional • Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
Studi literatur dan komparasi: Australia, New Zealand, UK, Germany, France, Japan, Thailand, Hongkong, European Commission of Higher Education
Implementasi KKNI, sinkronisasi lintas sektor, pengakuan oleh berbagai sektor atas kualifikasi KKNI.
2012
2009
2003 2006 UU 20-2003 PP no.31 -2006 – dasar dari KKNI
SDM Asing PENILAIAN KESETARAAN DAN PENGAKUAN KUALIFIKASI
2010 Pengembangan KKNI Kementerian Dikbud dan Kementerian Nakertrans
2011
2016
SDM Indonesia
Penyetaraan antara kualifikasi lulusan dengan kualifikasi KKNI, PPL, Pendidikan multi entry dan multi exit, Pendidikan sistem terbuka
51
1
12/11/2014
SEKTOR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERMASYARAKAT YANG BERKENAAN DENGAN KKNI
• SISTEM GAJI • JENJANG KARIER • STANDAR KOMPETENSI
• JENJANG • AKREDITASI • KUALIFIKASI IJAZAH • PERTUKARAN PELAJAR
PENDIDIKAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
• SISTEM GAJI • JENJANG KARIR • STANDAR KOMPETENSI
INDUSTRI
KKNI INTERNASIONAL • IZIN KERJA • SERTIFIKASI TENAGA ASING • PENGAKUAN IJASAH & SERTIFIKAT NASIONAL OLEH INTERNASIONAL
MASYARAKAT PELATIHAN • SERTIFIKASI • UJI KOMPETENSI • STANDAR KOMPETENSI
RECOGNITION PRIOR LEARNING [RPL]
TUJUAN UMUM KKNI Tujuan umum pengembangan KKNI adalah: 1. Meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional; 2. Mendorong peningkatan mutu dan aksesibilitas sumber daya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional; 3. Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan/atau internasional 4. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional; 5. Mendorong perpindahan pelajar, mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis kesetaraan kualifikasi.
52
CERTIFIED
PENGALAMAN KERJA KURSUS KEJURUAN
PELATIHAN INDUSTRI RPL BLK
UJI KOMPETENSI
KKNI
SERTIFIKAT KOMPETENSI
IJAZAH
QUALIFIED
SERTIFIKAT
KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia
PENDIDIKAN FORMAL
KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualifikasi (QUALIFIED PERSON) dan bersertifikasi (CERTIFIED PERSON) melalui skema pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.
MODAL MANUSIA BERKUALIFIKASI DAN BERSERTIFIKASI
PENDIDIKAN NON-FORMAL INFROMAL
KEBERADAAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA [KKNI]
MAKSUD PENGEMBANGAN KKNI KKNI dimaksudkan sebagai rujukan dan pedoman untuk: 1. menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja; 2. menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja; 3. menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja; 4. mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia.
LANDASAN PENGEMBANGAN KKNI 1. KKNI menganut strategi kesetaraan kualifikasi seseorang yang diperoleh dari dunia pendidikan formal, nonformal, dan informal, bahkan dari pengalaman bekerja. 2. KKNI mengakui kualifikasi pemegang ijasah yang akan bekerja maupun melanjutkan pendidikan di luar negeri, pertukaran pakar dan mahasiswa lintas negara. Sebaliknya KKNI juga memberikan pengakuan kualifikasi yang sesuai bagi pemegang ijasah dari luar negeri yang akan bekerja, melanjutkan studi atau riset di Indonesia. 3. KKNI mengakui kesetaraan kualifikasi capaian pembelajaran berbagai bidang keilmuan pada tingkat pendidikan tinggi, baik yang berada pada jalur pendidikan akademik, vokasi, profesi, serta melalui pengembangan karir yang terjadi di strata kerja, industri atau asosiasi profesi
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
2
12/11/2014
KONSEP-KONSEP KUNCI DALAM KKNI 9 8 7 6 5 4 3 2 1
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
KONSEP-KONSEP KUNCI DALAM KKNI 9 8 7 6 5 4 3 2 1
KONSEP-KONSEP KUNCI DALAM KKNI 9 8 7 6 5 4 3 2 1
• PENGALAMAN KERJA adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi. • SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. • SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
KONSEP-KONSEP KUNCI DALAM KKNI 9 8 7 6 5 4 3 2 1
KONSEP-KONSEP KUNCI DALAM KKNI 9 8 7 6 5 4 3 2 1
• PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI KERJA adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. • STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
• CAPAIAN PEMBELAJARAN adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi dan akumulasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan pengalaman kerja. • KUALIFIKASI adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. • JENJANG KUALIFIKASI adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja • PENYETARAAN adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
• PROFESI adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat. • KOMPETENSI adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya. • KOMPETENSI KERJA adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
JENJANG KUALIFIKASI PADA KKNI 9 8 7 6 5 4 3 2 1
• KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. • Jenjang kualifikasi KKNI terdiri atas (a) jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator; (b) jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis; (c) jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli. • Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup nilai-nilai sesuai deskripsi umum.
53
3
12/11/2014
JENJANG KUALIFIKASI PADA KKNI
PENJENJANGAN KKNI MELALUI 4 JEJAK JALAN
S3 S2 PROF 7 D4-S1 6 D3 5 D2 4 D1 3 SMK 2 1
BNSP: SKKNI 9
8
S3 S2
??
9
??
8
Profesi
?? ??
7
D IV
S1
?? ??
6
D III ?? ??
5 C
Spesialis
??
D II
4
B A
DI
3
Sekolah Menengah Umum
2
Sekolah Menegah Kejuruan
1 KUALIFIKASI MANUSIA INDONESIA
D2
D3
S1
PRO
S2
S3
9 8
U
7
MD
PROFESI :
6
M
OTODIDAK :
5
SERTIFIKAT PROFESI (PII)
PENGALAMAN KEAHLIAN KHUSUS
4
AHLI
FUNGSI JABATAN KERJA
KARAKTERISTIK UNSUR KANDUNGAN KKNI: KANDUNGAN SAINS, PENGETAHUAN, KEAHLIAN, DAN KETERAMPILAN BERVARIASI UNTUK JENJANG SETARA
SAINS
AFEKSI
PENGETAHUAN KEAHLIAN KETERAMPILAN
LEBIH BERBOBOT KEILMUAN
8 7 6 5 3 2 1
PELATIHAN Pelatihan Keahlian
Pelatihan Ketrampilan
KARAKTERISTIK UNSUR KANDUNGAN KKNI: KANDUNGAN KEILMUAN, PENGETAHUAN, KEAHLIAN, DAN KETERAMPILAN BERVARIASI UNTUK JENJANG YANG BERBEDA
9 JENJANG KKNI
ANALIS
INDUSTRI :
SERTIFIKASI
OPERATOR
Pendidikan kejuruan
1
9
4
3 2
KKNI
Sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi
D1
KUALIFIKASI oleh
SMA
PENDIDIKAN TINGGI Akdemik, Vokasi, Profesi
GELAR AKADEMIS
SMP
Lembaga QA Terakreditasi
PENDIDIKAN PENDIDIKAN :
LEBIH BERBOBOT KETERAMPILAN
54
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
4
12/11/2014
PENJELASAN MAKNA ISTILAH SAINS (science): suatu sistem berbasis metodologi ilmiah untuk membangun pengetahuan melalui hasil-hasil penelitian di dalam suatu bidang pengetahuan (body of knowledge). Penelitian berkelanjutan yang digunakan untuk membangun suatu ilmu pengetahuan harus didukung oleh rekam data, observasi dan analisa yang terukur dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman manusia terhadap gejala-gejala alam dan sosial. PENGETAHUAN (knowledge): penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang pada suatu bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang fakta dan informasi yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu. KEAHLIAN [Pengetahuan praktis] (know-how): penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang pada suatu bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang metodologi dan keterampilan teknis yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu.
Capaian Pembelajaran
Kompetensi
Deskripsi Kualifikasi KKNI merefleksikan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang peroleh seseorang melalui jalur: • pendidikan • pelatihan • pengalaman kerja • pembelajaran mandiri Capaian Pembelajaran : internasilisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, keahlian [pengetahuan praktis],ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
Setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI disusun oleh empat parameter utama, yaitu (a) keterampilan kerja, (b) cakupan keilmuan/pengetahuan, (c) metode dan tingkat kemampuan dalam menerapkan keilmuan/ pengetahuan tersebut serta (d) kemampuan manajerial. Keempat parameter yang terkandung dalam masing‐masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor KKNI. Kesembilan jenjang KKNI merupakan deskriptor yang menjelaskan hak, kewajiban dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahliannya.
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
PENJELASAN MAKNA ISTILAH KETERAMPILAN (skill): kemampuan psikomotorik (termasuk manual dexterity dan penggunaan metode, bahan, alat dan instrumen) yang dicapai melalui pelatihan yang terukur dilandasi oleh pengetahuan (knowledge) atau pemahaman (know-how) yang dimiliki seseorang mampu menghasilkan produk atau unjuk kerja yang dapat dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif. AFEKSI (affection): sikap (attitude) sensitif seseorang terhadap aspekaspek di sekitar kehidupannya baik ditumbuhkan oleh karena proses pembelajarannya maupun lingkungan kehidupan keluarga atau mayarakat secara luas. KOMPETENSI (competency): akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya.
Capaian Pembelajaran
SUPPLY SIDE: Ditetapkan oleh Penyelenggara Pendidikan
DEMAND SIDE: Ditetapkan oleh Pengguna
Kompetensi
KEMAMPUAN MANAJERIAL
KETERAMPILAN KERJA
METODE DAN TINGKAT KEMAMPUAN
CAKUPAN KEILMUAN/ PENGETAHUAN
55
5
12/11/2014
1. Keterampilan kerja atau kompetensi merupakan kemampuan dalam ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif yang tercermin secara utuh dalam perilaku atau dalam melaksanakan suatu kegiatan, sehingga dalam menetapkan tingkat kompetensi seseorang dapat ditilik lewat unsur‐unsur dari kemampuan dalam ketiga ranah tersebut. 2. Cakupan keilmuan/pengetahuan merupakan rumusan tingkat keluasan, kedalaman, dan kerumitan/ kecanggihan pengetahuan tertentu yang harus dimiliki, sehingga makin tinggi kualifikasi seseorang dalam KKNI ini dirumuskan dengan makin luas, makin dalam, dan makin canggih pengetahuan/ keilmuan yang dimilikinya.
3. Metode dan tingkat kemampuan adalah kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan metoda yang harus dikuasai dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, termasuk didalamnya adalah kemampuan berpikir (intellectual skills). 4. Kemampuan manajerial merumuskan kemampuan manajerial seseorang dan sikap yang disyaratkan dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan, serta tingkat tanggung jawab dalam bidang kerja tersebut.
PENGUASAAN SAINS, SAINS REKAYASA, atau SAINS APLIKASI Alinea 2 deskriptor KKNI
PENGUASAAN REKAYASA dan/atau TEKNOLOGI Alinea 1 deskriptor KKNI [alinea 1 di setiap jenjang]
[deskripsi umum] Afeksi Deskripsi umum KKNI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PENGUASAAN KEMAMPUAN MANAJERIAL
[alinea 2 di setiap jenjang]
Alinea 3 deskriptor KKNI
[alinea 3 di setiap jenjang]
PARAMETER DESKRIPSI JENJANG KUALIFIKASI 1
Mampu melakukan ………………….. dengan menggunakan ……………… dengan cara …………………………..
•
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan dapat menunjukkan hasil ………..
•
Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
•
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
•
Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
•
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain
•
Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
dalam (kondisi) ………………………. 2 3
DESKRIPSI UMUM Sesuai dengan ideologi negara dan budaya bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi mencakup proses yang menumbuhkembangkan afeksi sebagai berikut :
Mempunyai pengetahuan …………… sehingga dapat ……………….. Memiliki kemampuan (pengelolaan)……..dan…….(softskills)…………
56
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
6
12/11/2014
JENJANG 1 [Lulusan SD dan SMP] [Semua manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani]
• Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan dan tanggung jawab atasannya. • Memiliki pengetahuan faktual. • Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain
JENJANG 4 [lulusan D1] • Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
JENJANG 2 [Lulusan SMA dan SMK] • Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya. • Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. • Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
JENJANG 4 [lulusan D2] • Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
• Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
• Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.
• Mampu kerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
• Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.
• Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
• Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain
JENJANG 5 [lulusan D3] • Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. • Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
JENJANG 6 [Sarjana S1 dan D4] • Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya, dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah. • Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
• Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
• Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.
• Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
• Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
57
7
12/11/2014
JENJANG 7 [PENDIDIKAN PROFESI ]
JENJANG 8 [MAGISTER & SPESIALIS]
• Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
• Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
• Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
• Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner .
• Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
• Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
JENJANG 9 [DOKTOR] • Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. • Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner. • Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
PENERAPAN KKNI DI BIDANG PENDIDIKAN TINGGI • Sebagai acuan utama penetapan Standar Kompetensi Lulusan pada Program Studi [baca: Sebagai acuan utama penetapan Standar Kompetensi Lulusan PBSI] • Sebagai acuan penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang termaktub dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi [SN Dikti] dan Standar Pendidikan Tinggi [lembaga] • Sebagai landasan atau dasar perumusan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
58
UNDANG-UNDANG 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI, BAGIAN LIMA, PASAL 29 (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan
capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor. (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
8
12/11/2014
UNDANG-UNDANG 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI, BAGIAN LIMA Pasal 35, Ayat (2)
Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
Pasal 36 Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
PERMENDIKBUD NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENDIDIKAN TINGGI [PASAL 10]
(4) Dalam menerapkan KKNI bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai tugas dan fungsi: a. setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang.
PENERAPAN KKNI PADA PBSI b. setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. c. setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DIKTI
KKNI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PBSI
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR ISI, PROSES, DAN PENILAIAN PBSI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PBSI
STANDAR ISI, PROSES, PENILAIAN PBSI
CAPAIAN PEMBELAJARAN PBSI
RANAH SIKAP
TUJUAN PERTI DAN PROGRAM STUDI PBSI
SKL =
VISI PERTI dan PBSI
KRITERIA CAPAIAN PEMBELAJARAN RANAH KETERAMPILAN
RANAH PENGETAHUAN
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
MISI PERTI dan PSBI
59
9
12/11/2014
RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN
• sikap dan tata nilai • penguasaan pengetahuan [keilmuan] • keterampilan kerja umum • keterampilan kerja khusus
BIDANG STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
KKNI SN Dikti
SKL
SPT
KURIKULUM PROGRAM STUDI
PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
SKL PBSI
Kurikulum Program Studi
SN Dikti DAN SPT
STANDAR PROSES
STANDAR ISI
STANDAR PENILAIAN Serangkaian Matakuliah
Serangkaian Blok Matakuliah
KURIKULUM PROGRAM STUDI
HAKIKAT MATAKULIAH PROGRAM STUDI
KELOMPOK MATAKULIAH
MK WAJIB UMUM PROGRAM STUDI
60
MK WAJIB PROGRAM STUDI
MK PILIHAN PROGRAM STUDI
BEBAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI S1 • Program Sarjana: Minimal 144 SKS [MK Wajib Umum minimal 8 SKS, MK Wajib Prodi, dan MK Pilihan Prodi 126 SKS termasuk Skripsi antara 4-6 SKS] • Program Pendidikan Profesi: Minimal 24 SKS sebidang atau setara [MK Wajib Prodi, MK Pilihan Prodi, dan MK Keahlian Spesifik] • Satu SKS setara minimal 3 jam kegiatan belajar/minggu/semester • Beban Belajar Mahasiswa: 8 jam/hari [48 jam/minggu]
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
10
12/11/2014
KONSEP KOMPETENSI
BENTUK PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI
KETERAMPILAN KERJA KHUSUS
KULIAH
KETERAMPILAN KERJA UMUM RESPONSI/TUTORIAL/ SEMINAR
SKRIPSI/TUGAS AKHIR
PENGETAHUAN
BENTUK
PPL
MATAKULIAH WAJIB UMUM SIKAP
TATA NILAI
SIKAP DAN TATA NILAI
PRAKTIKUM
[MATAKULIAH WAJIB UMUM]:
MATAKULIAH WAJIB UMUM
DISKRIT
Agama Pancasila Kewarganegaraan Bahasa Indonesia
CAPAIAN PEMBELAJARAN
INTEGRATIF
PEMBELAJARAN DISKRIT MWU
PEMBELAJARAN INTEGRATIF MWU
Agama
Agama
Pancasila
Pancasila dan Kewarganegaraan
Kewarganegaran
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
Tambah MWU Universitas
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
61
11
12/11/2014
PEMBELAJARAN MATAKULIAH WAJIB UMUM
PEMBELAJARAN MWU
PEMENUHAN CAPAIAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN MW
RPS paling sedikit memuat: a. nama program studi dan nama, kode, semester, sks, dosen, serta capaian b. pembelajaran mata kuliah atau blok mata kuliah;. c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran; d. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap e. pembelajaran; f. bahan pembelajaran atau bahan kajian; g. kriteria atau indikator penilaian; h. bobot penilaian; i. strategi pembelajaran/pengalaman belajar mahasiswa; j. daftar referensi yang digunakan; k. rincian/deskripsi semua tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa
PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN
MATAKULIAH WAJIB UMUM [PASAL 19 , 20, DAN 22 SNPT]
• Harus ada Rencana Pembelajaran Semester [RPS] atau Istilah Lain • Rencana Pembelajaran Semester Harus Disusun sebelum Proses Pembelajaran • Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan dosen harus menyiapkan sumber belajar yang terdiri atas (a) buku wajib; (b) akses atas informasi; © hasil penelitian/karya; (d) kejadian/fakta, dan (e) hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
SKKNI CAPAIAN PEMBELAJARAN KURIKULUM BAHAN KAJIAN BAHAN AJAR
TUGAS ASOSIASI PENDIDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
• Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia [Dasar: Perpres No. 8 Tahun 2012, Bab III, Pasal 9 Ayat 1 dan 2] • Capaian Pembelajaran Bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia [Dirumuskan oleh Perguruan Tinggi dengan Fasilitasi AJPBSI [Dasar: Permendikbud 73 Tahun 2013, Pasal 10, Ayat 4.
62
Musyawarah & Seminar Nasional III AJPBSI
12