BAHAN AJAR PENDIDIKAN IPS SD
Penulis Heri Maria Zulfiati, S.Pd, M.Pd Chairiyah, S.Pd.,M.Pd
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA 2014
1
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Diktat Bahan ajar tentang pembelajaran IPS di SD ini dapat diselesaikan. Tersusunnya dikta bahan ajar ini semoga mendatangkan manfaat yang besar untuk pendidikan di indonesia pada umunya dan untuk para pendidik pada khususnya. Penyusunan bahan ajar ini mengalami banyak kesulitan dalam menyatukan berbagai materi penting untuk disusun agar menjadi sebuah bacaan yang menarik untuk dibaca, besar harapan kami nantinya bahan ajar ini bisa terselesaikan dengan baik setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Besar harapan pula agar diktat bahan ajar ini ini nantinya dapat menjadi salah satu sumber belajar yang baik serta mendatangkan manfaat untuk seluruh pembaca. Kami menyadari bahwa diktat ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, adanya kritik dan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan bahan ajar
ini sangat
dinantikan.
Yogyakarta, Agustus 2014
Penyusun
2
TINJAUAN MATA KULIAH
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai mata pelajaran di tingkat sekolah dasar pada hakikatnya merupakan suatu integrasi utuh dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu lain yang relevan untuk tujuan pendidikan. Artinya, berbagai tradisi dalam ilmu sosial termasuk konsep, struktur, cara kerja ilmuwan sosial, aspek metode maupun aspek nilai yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial, dikemas secara psikologis, pedagogis, dan sosial-budaya untuk kepentingan pendidikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib tempuh di Program Studi PGSD Universitas Sarjanawiyata Tamansiwa Yogyakarta dengan jumlah SKS 2, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif terhadap pendidikan IPS sehingga para mahasiswa dapat menjadi guru IPS SD yang profesional dan berkepribadian yang baik. Selain itu, para mahasiswa diharapkan dapat menerapkan dan mempraktekkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif tersebut dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar sesuai kondisi lingkungan sekolah dan karaktersitik siswa usia sekolah dasar. Dalam perkuliahan inipun diperkenalkan berbagai pengembangan konsep pendidikan IPS, seperti : perspektik dan tujuan pendidikan IPS; pengaruh budaya luar terhadap budaya local; perubahan dan konflik social; Individu, masyarakat dan Negara, Produksi, distribusi, konsumsi dan ekonomi kerakyatan dan Konsep Ilmu, Teknologi, dan Masyarakat dalam Pembelajaran IPS.
3
BAB I KONSEP PENDIDIKAN IPS DAN KARAKTERISTIK PENDIDIKAN IPS SD A. Pendahuluan Mempelajari Konsep dasar IPS berisi tentang konsep dan karakteristik pendidikan IPS SD. Dengan mempelajari materi Konsep dasar IPS ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep IPS yang berpengaruh terhadap kehidupan masa kini dan masa yang akan datang secara kritis dan kreatif. Sebagai calon guru SD hendaknya menguasai materi IPS sebagai program pendidikan. Untuk membantu menguasai materi tersebut maka dalam Konsep Pendidikan IPS, disajikan pembahasan hal-hal pokok dan latihan sebagai berikut : 1. konsep pendidikan IPS 2. hakikat pendidikan IPS 3. karakteristik pendidikan IPS di SD
B. KONSEP PENDIDIKAN IPS 1. Pengertian IPS IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (social science), maupun ilmu pendidikan (Sumantri. 2001:89). Social Scence Education Council (SSEC) dan National Council for Social Studies (NCSS), menyebut IPS sebagai “Social Science Education” dan “Social Studies”. Dengan kata lain, IPS mengikuti cara pandang yang bersifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran seperti: geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya
4
Dalam bidang pengetahuan sosial, ada banyak istilah. Istilah tersebut meliputi : Ilmu Sosial (Social Sciences), Studi Sosial (Social Studies) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 1) Ilmu Sosial (Social Science) Achmad
Sanusi
memberikan
batasan
tentang
Ilmu
Sosial
(Saidihardjo,1996:2) adalah sebagai berikut: “Ilmu Sosial terdiri disiplindisiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertarap akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi, makin lanjut makin ilmiah”. Menurut Gross (Kosasih Djahiri,1981:1), Ilmu Sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk. Nursid Sumaatmadja, menyatakan bahwa Ilmu Sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik secara perorangan maupun tingkah laku kelompok. Oleh karena itu Ilmu Sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. 2) Studi Sosial (Social Studies). Perbeda dengan Ilmu Sosial, Studi Sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah social. Tentang Studi Sosial ini, Achmad Sanusi (1971:18) memberi penjelasan sebagai berikut : Sudi Sosial tidak selalu bertaraf akademis-universitas, bahkan merupakan bahan-bahan pelajaran bagi siswa sejak pendidikan dasar. 3) Pengetahuan Sosial (IPS) Harus diakui bahwa ide IPS berasal dari literatur pendidikan Amerika Serikat. Nama asli IPS di Amerika Serikat adalah “Social Studies”. Istilah tersebut pertama kali dipergunakan sebagai nama sebuah komite yaitu “Committee of Social Studies” yang didirikan pada tahun
5
1913. Tujuan dari pendirian lembaga itu adalah sebagai wadah himpunan tenaga ahli yang berminat pada kurikulum Ilmu-ilmu Sosial di tingkat sekolah dan ahli-ahli Ilmu-ilmu Sosial yang mempunyai minat sama. Definisi IPS menurut National Council for Social Studies (NCSS), mendefisikan IPS sebagai berikut: social studies is the integrated study of the science and humanities to promote civic competence. Whitin the school program, socisl studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural sciences. The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizen of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world. Pada dasarnya Mulyono Tj. (1980:8) memberi batasan IPS adalah merupakan suatu pendekatan interdsipliner (Inter-disciplinary Approach) dari pelajaran Ilmu-ilmu Sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang Ilmu-ilmu Sosial, seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh Saidiharjo (1996:4) bahwa IPS merupakan hasil kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti: geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, politik. 2. Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Sosial Bidang studi IPS yang masuk ke Indonesia adalah berasal dari Amerika Serikat, yang di negara asalnya disebut Social Studies. Pertama kali Social Studies dimasukkan dalam kurikulum sekolah adalah di Rugby (Inggris) pada tahun 1827, atau sekitar setengah abad setelah Revolusi Industri (abad 18), yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin.
6
Latar belakang dimasukkannya Social studies dalam kurikulum sekolah di Amerika Serikat berbeda dengan di Inggris karena situasi dan kondisi yang menyebabkannya juga berbeda. Penduduk Amerika Serikat terdiri dari berbagai macam ras diantaranya ras Indian yang merupakan penduduk asli, ras kulit putih yang datang dari Eropa dan ras Negro yang didatangkan dari Afrika untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan negara tersebut. Pada awalnya penduduk Amerika Serikat yang multi ras itu tidak menimbulkan masalah. Baru setelah berlangsung perang saudara antara utara dan selatan atau yang dikenal dengan Perang Budak yang berlangsung tahun l861-1865 dimana pada saat itu Amerika Serikat siap untuk menjadi kekuatan dunia, mulai terasa adanya kesulitan, karena penduduk yang multi ras tersebut merasa sulit untuk menjadi satu bangsa. Selain itu juga adanya perbedaan sosial ekonomi yang sangat tajam. Para pakar kemasyarakatan dan pendidikan berusaha keras untuk menjadikan penduduk yang multi ras tersebut menjadi merasa satu bangsa yaitu bangsa Amerika. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memasukkan social studies ke dalam kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin pada tahun 1892. Setelah dilakukan penelitian, maka pada awal abad 20, sebuah Komisi Nasional dari The National Education Association memberikan rekomendasi tentang perlunya social studies dimasukkan ke dalam kurikulum semua sekolah dasar dan sekolah menengah Amerika Serikat. Adapun wujud social studies ketika lahir merupakan semacam ramuan dari mata pelajaran sejarah, geografi dan civics. Di samping sebagai reaksi para pakar Ilmu Sosial terhadap situasi sosial di Inggris dan Amerika Serikat, pemasukan Social Studies ke dalam kurikulum sekolah juga dilatarbelakangi oleh keinginan para pakar pendidikan. Hal ini disebabkan mereka ingin agar setelah meninggalkan sekolah dasar dan menengah, para siswa: (1) menjadi warga negara yang baik, dalam arti mengetahui dan menjalankan hak-hak dan kewajibannya; (2) dapat hidup bermasyarakat secara seimbang, dalam arti memperhatikan
7
kepentingan pribadi dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, para siswa tidak perlu harus menunggu belajar Ilmu-ilmu Sosial di perguruan tinggi, tetapi sebenarnya mereka sudah mendapat bekal pelajaran IPS di sekolah dasar dan menengah. Pengembangan Pendidikan IPS SD 1 - 9 Pertimbangan lain dimasukkannya social studies ke dalam kurikulum sekolah adalah kemampuan siswa sangat menentukan dalam pemilihan dan pengorganisasian materi IPS. Agar materi pelajaran IPS lebih menarik dan lebih mudah dicerna oleh siswa sekolah dasar dan menengah, bahanbahannya diambil dari kehidupan nyata di lingkungan masyarakat. Bahan atau materi yang diambil dari pengalaman pribadi, teman-teman sebaya, serta lingkungan alam, dan masyarakat sekitarnya. Hal ini akan lebih mudah dipahami karena mempunyai makna lebih besar bagi para siswa dari pada bahan pengajaran yang abstrak dan rumit dari Ilmu-ilmu Sosial. Latar belakang dimasukkannya bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia sangat berbeda dengan di Inggris dan Amerika Serikat. Pertumbuhan IPS di Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau, termasuk dalam bidang pendidikan, sebagai akibat pemberontakan G30S/PKI, yang akhirnya dapat ditumpas oleh Pemerintahan Orde Baru. Setelah keadaan tenang pemerintah melancarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pada masa Repelita I (1969-1974) Tim Peneliti Nasional di bidang pendidikan menemukan lima masalah nasional dalam bidang pendidikan. Kelima masalah tersebut antara lain: 1) Kuantitas, berkenaan dengan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar. 2) Kualitas, menyangkut peningkatan mutu lulusan 3) Relevansi, berkaitan dengan kesesuaian sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan. 4) Efektifitas sistem pendidikan dan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
8
5) Pembinaan generasi muda dalam rangka menyiapkan tenaga produktif bagi kepentingan pembangunan nasional. Pada tahun 2004, pemerintah melakukan perubahan kurikulum kembali yangn dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dalam kurikulum
SD,
IPS
berganti
nama
menjadi
Pengetahuan
Sosial.
Pengembangan kurikulum Pengetahuan Sosial merespon secara positif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan relevansi program pembelajaran Pengetahuan Sosial dengan keadaan dan kebutuhan setempat. 3. Rasional Mempelajari IPS. Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan YME yang menjadi penghuni di permukaan planet bumi ini, yang senantiasa berhadapan atau berhubungan dengan dimensi-dimensi ruang, waktu dan berbagai bentuk kebutuhan (Needs) serta berbagai bentuk peristiwa baik dalam sekala individual maupun dalam skala kelompok (satuan social). Berkenaan dengan sebagian dari hakikat dari makhluk manusia tadi, dan kemudian dihadapkan pada beberapa disiplin ilmu social, maka tentu saja terdapat relasi, relevansi dan fungsi yang cukup signifikan. Dimensi ruang (permukaan bumi) dengan segala fenomenannya, sangat relevan menjadi objek atau kajian geografi. Sedangkan dimensi manusia baik dalam skala individual maupun dalam skala kelompok (masyarakat dan satuan social lainnya) sangat relevan menjadi bahan kajian atau telaah disiplin sosiologi dan psikologi social. Kemudian dimensi waktu dan peristiwa-peristiwa yang dialami manusia dari waktu ke waktu sangat relevan menjadi objek /bahan kajian bagi disiplin ilmu sejarah.sedangkan dimensi kebutuhan (needs) yang senantiasa memiliki karakteristik atau sifat keterbatasan(kelangkaan) sangat tepat menjadi objek kajian bagi disiplin ilmu ekonomi.. Rasionalisasi mempelajari IPS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah agar siswa dapat:
9
1) Mensistematisasikan bahan, informasi, dan atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna. 2) Lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. 3) Mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar manusia. IPS atau disebut Pengetahuan Sosial pada kurikulum 2004, merupakan satu mata pelajaran yang diberikan sejak SD dan MI sampai SMP dan MTs. Untuk jenjang SD dan MI Pengetahuan Sosial memuat materi Pengetahuan Sosial dan Kewarganegaraan. Pada haikatnya, pengetahuan Sosial sebabagi suatu mata pelajaran yang menjadi wahana dan alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, antara lain: 1)
Siapa diri saya?
2)
Pada masyarakat apa saya berada?
3)
Persyaratan-persyaratan apa yang diperlukan diri saya untuk menjadi anggota suatu kelompok masyarakat dan bangsa?
4)
Apa artinya menjadi anggota masyarakat bangsa dan dunia?
5)
Bagaimanakah kehidupan manusia dan masyarakat berubah dari waktu ke waktu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab oleh setiap siswa, dan
jawabannya telah dirancang dalam Pengetahuan sosial secara sistematis dan komprehensip. Dengan demikian, Pengetahuan Sosial diperlukan bagi keberhasilan siswa dalam kehidupan di masyarakat dan proses menuju kedewasaan. C. Rangkuman IPS merupakan bidang studi baru, karena dikenal sejak diberlakukan kurikulum 1975. Dikatakan baru karena cara pandangnya bersifat terpadu, artinya bahwa IPS merupakan perpaduan dari sejumlah mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi. Adapun perpaduan ini
10
disebabkan mata pelajaran-mata pelajaran tersebut mempunyai kajian yang sama yaitu manusia. Pendidikan IPS penting diberikan kepada siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, karena siswa sebagai anggota masyarakat perlu mengenal masyarakat dan lingkungannya. Untuk mengenal masyarakat siswa dapat beljar melalui media cetak, media elektronika, maupun secara langsung melalui pengalaman hidupnya ditengah-tengah msyarakat. Dengan pengajaran IPS, diharapkan siswa dapat memiliki sikap peka dan tanggap untuk bertindak secara rasional dan bertanggungjawab dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupannya.
D. Evaluasi E. Daftar Pustaka
11
BAB II HAKIKAT DAN TUJUAN IPS SD
A. Pendahuluan IPS di tingkat persekolahan itu sendiri mempunyai perbedaan makna, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik khususnya antara IPS untuk SD, SMP, SMA, dan untuk Perguruan Tinggi. Dalam Kurikulum 1975, pendidikan ilmu sosial kemudian ditetapkan dengan nama Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). IPS merupakan sebuah mata pelajaran yang dipelajari dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi pada jurusan atau program studi tertentu. IPS terbentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan hidup bernegara peserta didik. Agar dapat meningkatkan ketrampilan sosial peserta didik. Karena dengan mempunyai keterampilan diharapkan peserta didik tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga cerdas emosional dan dapat mengendalikan perilakunya di kehidupan dan lingkungan masyarakat. Pengertian social studies menurut (James A. Banks 1990:3;Sapriya, 2007:3) The social studies is that part of the elementary and high school curriculum which has the primary responpisibility for helping students to develop the knowledge, skiils, attitudes, and values needed to participate in the civic life of their local communities, the nation, and the world. IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (social science), maupun ilmu pendidikan (Sumantri. 2001:89). Social Scence Education Council (SSEC) dan National Council for Social Studies (NCSS), menyebut IPS sebagai “Social Science Education” dan “Social Studies”. Dengan kata lain, IPS mengikuti cara pandang yang bersifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran seperti: geografi,
12
ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya Dalam bidang pengetahuan sosial, ada banyak istilah. Istilah tersebut meliputi : Ilmu Sosial (Social Sciences), Studi Sosial (Social Studies) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dalam konteks perkembangan pendidikan “social studies” di Indonesia konsep dan praktis pendidika demokrasi yang dimakemas sebagai “citizenship education atau pendidikan kewarganegaraan” berkedudukan sebagai salah satu dimensi tujuan, konten, dan proses “social studies” atau pendidikan IPS, yang pada dasarnya berintikian pengembangan warga negara agar mampu hidup secara demokratis merupakan bagian sangat penting. B. Pengertian dan Konsep Dasar IPS Ilmu pengetahuan sosial disingkat IPS merupakan nama mata pelajaran ditingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi di perguruan tinggi yang identik dengan istilah “social studies” dan kurikulum persekolahan di negara lain, khususnya di negara barat Australia dan amerika Serikat. Pengertian memiliki perbedaan makna pada setiap tingkat sekolahan. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang disiplin ilmu sosial seperti misalnya : sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, psikologi, dan sebagainya. Disiplin ilmu tersebut mempunyai keterpaduan yang tinggi karena geografi memberikan wawasan yang berkenaan dengan wilayah-wilayah, sejarah memberikan wawasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, ekonomi memberikan wawasan tentang berbagai macam kebutuhan manusia dan sosiologi atau antropologi memberikan wawasan yang berkenaan dengan nilai-nilai, kepercayaan, struktur social, lalu ilmu politik lebih kepada mengkaji hubungan antara warga dengan warga negaranya, serta negara
13
dengan negaranya, dan psikologi membahas mengenai kondisi kejiwaan seseorang atau manusia. Bidang studi IPS, pada hakikatnya merupakan perpaduan pengetahuan sosial. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) intinya merupakan perpaduan antara geografi dan sejarah. Untuk Sekolah Lanjut Menengah Pertama (SLTP) intinya merupakan perpaduan antara geografi, sejarah dan ekonomi koperasi. Sedangkan untuk Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) intinya adalah perpaduan antara geografi, sejarah dan ekonomi koperasi dan Antropologi.di tingkat perguruan tinggi, bidang studi IPS ini dikenal sebagai studi sosial. IPS atau studi Sosial ini, merupakan perpaduan dari berbagai bidang keilmuan Ilmu Sosial. Studi Sosial memiliki perbedaan yang prinsipiil dengan ilmu-ilmu sosial. C. Tujuan Pembelajaran IPS Tujuan yang dikemukakan di sini adalah tujuan yan mungkin dapat dicapai pendidikan ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan berdasarkan pemikiran filosofis keilmuan dan kependidikan. Tujuan pendidikan ilmu-ilmu sosial yang dibahas disini pada hakikatnya adalah pendidikan suatu disiplin ilmu. Dapat dikatakan tujuan pendidikan ilmu-ilmu pengetahua sosial adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menguasai disiplin ilmu-ilmu sosial untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan yang lebih tinggi terkandung makna bahwa tujuan yang harus dicapai pendidikan ilmu-ilmu pengetahuan soaial lebih luas. Keluasan tujuan itu dapat dicapai mengingat pendidikan ilmu-ilmu sosial adalah wahana pendidikan. Sebagai wahana pendidikan maka kepedulian yang paling utama adalah kepentingan bangsa, masyarakat, dan pribadi siswa dan oleh karena itu tujuan pendidikan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu lainnya haruslah dikaitkan dengan fungsinya sebagai wahana pendidikan.
14
Atas dasar pemikiran tersebut maka tujuan pendidikan ilmu-ilmu sosial dikelompokan dalam tiga kategori yaitu pengembangan kemampuan intelektual siswa, pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa, serta pengembangan diri siswa sebagai
pribadi.
Tujuan
pertama
berorientasi
pada
pengembangan
kemampuan intelektual yang berhubungan dengan diri siswa dan kepentingan ilmu, tujuan kedua berorientasi pada pengembangan diri siswa dan kepentingan masyarakat, sedangkan tujuan ketiga lebih berorientasi pada pengembangan pribadi siswa baik untuk kepentinagan dirinya, masyarakat maupun ilmu. Pengembangan
kemampuan
intelektual
adalah
tujuan
yang
mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami disiplin ilmu sosial, kemampuan berpikir dalam disiplin ilmu-ilmu sosial, serta kemampuan prosesual
dalam
mencari
informasi,
mengolah
informasi,
dan
mengkomunikasikan hasil temuan. Walaupun tujuan ini tidak dapat dilepaskan dari pengembangan pribadi siswa, kepedulian utama dari tujuan dalam kategori ini ialah kepentingan disiplin ilmu-ilmu sosial. Pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial dapat disebut
secara
singkat
sebagai
kemampuan
sossial.
Tujuan
ini
mengembangkan kemampuan dan tingkat tanggung jawab siswa sebagai anggota masyarakat.oleh karena itu dalam tujuan ini dikembangka pula kemampuannya, seperti berkomunikasi dengan anggota masyarakat lainnya, rasa tanggung jawab sebagai warganegara dan warga dunia, kemampuan berpartisipasi
dalam
kegiatan-kegiatan
kemasyarakatan
dan
bangsa.
Termasuk dalam tujuan ini ialah pengembangan pemahaman dan sikap positif siswa terhadap nilai, norma, dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan yan mengembangkan kepribadian siswa berkenaan dengan pengembangan sikap, nilai, norma, dan moral yang menjadi antara siswa. Kemauan untuk terus menerus mengembangkan diri melalui belajar di
15
jenjang pendidikan lebih lanjut maupun di luar jalur pendidikan persekolahan, pembentukan kebiasaan positif untuk kehidupan pribadinya, serta sikap positif terhadap diri untuk memacu perkembangan diri sebagai pribadi, kemajuan masyarakat atau bangsa, dan juga ilmu pengetahuan, adalah tujuan yang termasuk ke dalam kelompok tujuan pengembangan diri pribadi siswa. C. Rangkuman IPS merupakan perpaduan mata pelajaran geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, sosiologi, politik, psikologi yang diberikan kepada anak-anak usia Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjut Menengah Pertama (SLTP), Sekolah Lanjut Tingkat Akhir (SLTA), dan Perguruan Tinggi dengan perpaduan mata pelajaran IPS yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tingikat usia peserta didik menjadi warganegara dan warga masyarakat yang tahu akan hak dan kewajibannya, yang juga memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan bersama yang seluas-luasnya. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial juga memiliki tujuan yang lebih tinggi terkandung makna bahwa tujuan yang harus dicapai pendidikan ilmuilmu pengetahuan soaial lebih luas. Keluasan tujuan itu dapat dicapai mengingat pendidikan ilmu-ilmu sosial adalah wahana pendidikan. Sebagai wahana pendidikan maka kepedulian yang paling utama adalah kepentingan bangsa, masyarakat, dan pribadi siswa dan oleh karena itu tujuan pendidikan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu lainnya haruslah dikaitkan dengan fungsinya sebagai wahana pendidikan. Tujuan pendidikan ilmu-ilmu sosial dikelompokan dalam tiga kategri yaitu
pengembangan
kemampuan
intelektual
siswa,
pengembangan
kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa, serta pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Tujuan pertama berorientasi pada pengembangan kemampuan intelektual yang berhubungan dengan diri siswa dan kepentingan ilmu, tujuan kedua berorientasi pada pengembangan diri
16
siswa dan kepentingan masyarakat, sedangkan tujuan ketiga lebih berorientasi pada pengembangan pribadi siswa baik untuk kepentinagan dirinya, masyarakat maupun ilmu D. Evaluasi 1.
Diskusikan dengan 3 orang atau 2 teman Anda, tentang pengertian IPS yang dikemukakan oleh para ahli, kemudian rumuskan dengan kata-kata sendiri pengertian IPS menurut Anda.
2.
Dimana letak perbedaan antara ilmu sosial (social Science), dan studi sosial (social Studies)!
17
BAB III PERUBAHAN DAN KONFLIK SOSIAL
A. Pendahuluan Pokok bahasan ini sangat penting dipahami termasuk oleh Anda sebagai praktisi pendidikan mengingat bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial ditunjukkan oleh adanya saling ketergantungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dalam
suasana
saling
ketergantungan
tersebut
terkadang
timbul
ketidakharmonisan yang berujung pada timbulnya konflik sosial berkenaan dengan predikat manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan seharihari baik perorangan maupun kelompok, manusiaselalu menunjukkan perilaku dan tindakan sosial untuk mendapatkan respons dari pihak lain Sehingga terjadi interaksi sosial. Dalam melakukan tindakan dan interaksi sosial tersebut terdapat kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat untuk mewujudkan dan memelihara kelanggengan hidup bermasyarakat. Tetapi walaupun demikian, sering muncul perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah tersebut sehingga menjadi salah satu pemicu terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial ke arah kemajuan merupakan hal yang harus diusahakan dan menghindari perubahan yang bersifat destruktif, karena setiap orang yang berada dalam kelompoknya atau masyarakatnya akan selalu mengidamkan kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya proses sosialisasi serta kaidah yang mengatur dan upaya untuk mengatasi berbagai konflik yang muncul serta menerima hal-hal baru yang tidak bertentangan dengan kaidah yang sudah ada untuk mendorong terjadinya perubahan sosial yang diharapkan ke arah yang lebih baik
B. Konflik dan Perubahan Sosial
18
Konflik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ketika orang memperebutkan sebuah area, mereka tidak hanya memperebutkan sebidang tanah saja, namun juga sumber daya alam seperti air dan hutan yang terkandung di dalamnya. Upreti (2006) menjelaskan bahwa pada umunya orang berkompetisi untuk memperebutkan sumber daya alam karena empat alasan utama. Pertama, karena sumber daya alam merupakan “interconnected space” yang memungkinkan perilaku seseorang mampu mempengaruhi perilaku orang lain. Sumber daya alam juga memiliki aspek “social space” yang menghasilkan hubungan-hubungan tertentu diantara para pelaku. Selain itu sumber daya alam bisa menjadi langka atau hilang sama sekali terkait dengan perubahan lingkungan, permintaan pasar dan distribusi yang tidak merata. Yang terakhir, sumber daya alam pada derajat tertentu juga menjadi sebagai simbol bagi orang atau kelompok tertentu. Konflik merupakan kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya bisa diselesaikan tanpa kekerasaan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat (Fisher, 2001). Dalam setiap kelompok social selalu ada benih-benih pertentangan antara individudan individu, kelompok dan kelompok, individu atau kelompok dengan pemerintah. Pertentangan ini biasanya berbentuk non fisik. Tetapi dapat berkembang menjadi benturan fisik, kekerasaan dan tidak berbentuk kekerasaan. Konflik berasal dari kata kerja Latin, yaitu configure yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.
C. Ragkuman D. Evaluasi
19
BAB IV Produksi, Konsumsi, Distribusi, dan Ekonomi Kerakyatan A. Pendahuluan Sebagian besar masyarakat tidak pernah memikirkan bagaimana barang atau jasa sebagai alat pemuas kebutuhan itu di produksi, siapa yang memproduksi dan mendistribusikannya, siapa pemilik faktor-faktor produksi dan siapa yang mengaturnya. Padahal mulai produksi, distribusi dan konsumsi itu merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Konsumen tidak bias melakukan konsumsi bila produsen tidak memproduksi barang/jasa. Apalagi jika distributor tidak menjalankan fungsinya. Begitupun sebaliknya produsen dan distributor tidak ada gunanya, jika konsumen tidak ada. Oleh karena itu, produksi, distribusi dan konsumsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup merupakan kegiatan yang saling berkaitan. Konsumen tidak bisa melakukan konsumsi bila produsen tidak memproduksi barang/jasa. Apalagi jika distributor tidak menjalankan fungsinya. Begitu pun sebaliknya produsen dan distributor tidak ada gunanya jika konsumen tidak ada. Oleh karena itu, produksi, distribusi dan konsumsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup merupakan kegiatan yang saling berkaitan.
B. Produksi o Pengertian Produksi Produksi adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian yang lebih luas, produksi didefinisikan sebagai setiap tindakan yang ditujukan untuk menciptakan atau menambah „nilai‟ guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, tidak
20
semua kegiatan/ proses produksi adalah berupa perubahan bentuk suatu barang.Nilai barang dan jasa tersebut dibedakan menjadi: o Nilai penggunaan subjektif atau guna ialah kesanggupan barang jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia. o Nilai penggunaan objektif yaitu arti yang diberikan seseorang kepada suatu barang atau jasa tertentu untuk memuaskan kebutuhannya. Untuk menciptakan dan atau menambah nilai guna suatu barang dapat ditempuh melalui: o Mengubah suatu bentuk barang menjadi barang baru (kegunaan bentuk/ form utility). o Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain (kegunaan tempat/ place utility). o Mengatur waktu penggunaan suatu barang (kegunaan waktu/time utility). o Menciptakan suatu jasa (kegunaan jasa/ service utility). Barang-barang yang dihasilkan dalam suatu proses produksi dapat dibedakan menjadi:
Barang konsumsi, yakni barang-barang yang langsung dapat memuaskan pemakai (konsumen)
Barang produksi, yakni barang-barang yang sengaja diproduksi untuk proses produksi selanjutnya atau untuk menghasilkan barangbarang
lain.
Perbedaan antara barang produksi dan konsumsi tidak selalu jelas. Hal itu dikarenakan pada kondisi tertentu suatu barang dapat dapat digolongkan sebagai barang konsumsi, tetapi di saat lain justru digolongkan sebagai barang produksi.
21
2. Faktor Produksi Barang dan jasa akan terus mengalir, namun untuk memenuhi kebutuhan akan kedua hal itu akan selalu mempunyai batas. Hal ini dikarenakan proses produksi memerlukan sumber-sumber ekonomi, dan dari sebagian sumber-sumber ekonomi yang tersedia selalu terbatas jumlahnya. Mansfield mengungkapkan sumber daya adalah materi/ bahan atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang dapat digunakan untuk memuaskan berbagai keinginan manusi, seluruh sumber daya yang keberadaannya langka disebut sebagai sumber daya ekonomi, tidak peduli sekaya apapun suatu masyarakat, dia tetap saja memiliki keterbatasan jumlah sumber dayanya. Sumber daya ekonomi merupakan sumber-sumber atau faktor-faktor produksi yang bersifat langka yang digunakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Faktor produksi dikelompokkan kedalam empat kategori: 1. Land (Sumber Daya Alam) McConnell (1999) berpendapat, land atau alam berkaitan dengan seluruh sumber daya yang bersifat alami –semua yang sudah tersedia di bumi yang dapat digunakan dalam proses produksi. Tanah, air, matahari, hutan, mineral, dan minyak bumi termasuk primary faktor (faktor utama) bagi produksi di samping tenaga kerja. Seluruh sumber daya alam merupakan faktor produksi asli karena sudah tersedia dengan sendirinya tanpa harus diminta oleh manusia. 2. Capital (Modal) McConnell (1999) menyatakan, modal atau barang-barang investasi berkaitan dengan keselutuhan bahan dan alat yang dilibatkan dalam proses produksi seperti alat (perkakas), mesin, perlengkapan, pabrik, 22
gudang,
pengangkutan,
dan
fasilitas distribusi yang
digunakan
memproduksi barang dan jasa bagi konsumen akhir. Mansfield berpendapat senada, kapital berhubungan dengan bangunan, peralatan, persediaan, dan sumber daya produksi lainnya yang memberikan kontribusi pada aktivitas produksi, pemasaran, dan pendistribusian barang-barang. Modal tidak hanya terbatas pada uang tetapi lebih mengarah pada keseluruhan kolektivitas atau akumulasi barang-barang modal yang oleh Jackson dan McConnell disebut sebagai investasi. Investasi hanya bisa terwujud jika ada tabungan masyarakat. Kegiatan ini akan sangat sulit dilakukan bila tingkat pendapatan masyarakat rendah. 3. Labour (Tenaga Kerja) Menurut Spencer, tenaga kerja merupakan istilah yang luas yang digunakan para ahli ekonomi yang menunjuk pada bakat mental yang dimiliki laki-laki maupun perempuan yang dapat digunakan untuk memproduksi
barang
dan
jasa.
Ahli ekonomi Marxisme, Mao Ze Dong, memandang tenaga kerja dalam proses produksi merupakan unsur yang paling mendasar. Pengetahuan yang dimiliki seseorang akan banyak bergantung pada aktivitas yang dilakukan
orang
tersebut
dalam
proses
produksi.
Singkatnya,
keterlibatan dalam produksi merupakan sumber utama pengetahuan seseorang. Sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja dapat digolongkan: a.
Tenaga kerja terdidik (skilled labour), yaitu golongan tenaga kerja yang telah mengikuti jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
23
b.
Tenaga kerja terlatih (trained labour), yaitu golongan tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki pengalaman tertentu.
c.
Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih (unskilled labour), yaitu golongan tenaga kerja yang menangani pekerjaan yang tidak memiliki keahlian khusus.
4. Entrepreneurial ability (kewirausahaan) Wirausaha walaupun sama-sama merupakan human resources seperti labour, namun dalam pembahasan faktor produksi dipisahkan karena dalam diri seorang wirausaha terdapat seperangkat bakat. McConnell (1999)
menyatakan:
Seorang
wirausaha
mengambil
inisiatif
mengkombinasikan sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa, baik dalam perannya sebagai pembakar semangat karyawan atau sebagai katalisator. Seorang wirausaha memiliki pekerjaan membuat keputusaan-keputusan yang berkenaan dengan kebijakan dasar usaha, yakni keputusan tidak rutin yang menjadi acuan jalannya bisnis perusahaan. Seorang wirausaha merupakan inovator, berupaya mengenalkan dasar-dasar bisnis sebuah produk baru, teknik-teknik produk baru, bahkan format baru organisasi perusahaan. Seorang wirausaha haruslah berani menanggung risiko. Risikonya bukan hanya waktu, usaha, dan reputasi bisnisnya, tetapi juga investasi dana dan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pemegang saham. C. Distribusi dan Konsumsi Distribusi merupakan setiap tindakan atau usaha yang dilakukan baik oleh orang atau lembaga yang ditujukan untuk menyalurkan barang-barang dan jasajasa dari produsen ke konsumen. Produsen perlu memikirkan saluran yang bagaimana yang akan dipilih untuk menyalurkan barang dan jasanya dengan tepat
24
dan biaya murah. kegiatan distribusi secara ekonomi merupakan suatu upaya untuk memberikan kegunaan waktu dan tempat. Dalam memutuskan saluran distribusi biasanya melibatkan: Jumlah pedagang perantara
yang
akan
dilibatkan,
bagaimana
memelihara
saluran-saluran
komunikasai antara berbagai tingkat dari pedagang perantara, seleksi pedagang perantara yang khusus, penempatan menurut letak geografis dari persediaan barang, lokasi dari pusat-pusat distribusi. Menurut Vernon dan Jackson (1990), berdasarkan intensitasnya, jenis saluran distribusi dapat dibagi dalam 3 jenis: a. Bentuk intensif, merupakan jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. b. Bentuk selektif, hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer (retailer). c. Bentuk eksklusif, hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produk. Konsumsi
merupakan
tindakan
pemenuhan
kebutuhan
atau
tindakan
menghabiskan dan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa.Pengertian konsumsi dalam arti luas Konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhan. Barang dan jasa yang dikonsumsi dapat dibedakan menjadi dua macam antara lain berikut. 1.
Barang sekali pakai, seperti makanan, minuman, dan obat-obatan.
2.
Barang yang dipakai beberapa kali atau tidak habis sekaligus, akan tetapi digunakan sedikit demi sedikit (bertahap), seperti pakaian, sepatu, tas, 25
perabot rumah tangga, komputer, dan kendaraan. Orang yang memakai, menghabiskan atau mengurangi kegunaan barang atau jasa disebut konsumen. Dengan kata lain, konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan yang maksimal agar tercapai kemakmuran, kesejahteraan, dan kehidupan yang layak. Perilaku konsumen sejalan dengan hukum permintaan yang berbunyi: Bila harga suatu barang naik maka jumlah barang yang diminta konsumen terhadap barang tersebut akan turun, sebaliknya bila harga barang tersebut turun maka jumlah barang yang diminta akan naik. D. Ekonomi Kerakyatan o
Latar belakang Pasca perang dunia kedua, konsep ekonomi yang paling dominan adalah
pemikiran yang diwarnai teori pertumbuhan sebagai kekuatan utama yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Teori pertumbuhan berpandangan, investasi
termasuk
penggunaan
teknologi
modern
akan
menghasilkan
pertumbuhan ekonomi sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja atas dasar upah. Faktanya, tidak semua negara mereguk kesuksesan. Sebab sejumlah kasus berbicara bahwa pertumbuhan tidak bisa dinikmati rakyat hingga lapisan bawah. Bahkan di beberapa negara berkembang kesenjangan sosial ekonomi semakin lebar. Karenanya di Indonesia digagas konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan berakar kerakyatan yang dikenal sebagai ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai strategi membangun kesejahteraan dengan lebih memberdayakan masyarakat. o
Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat 26
Pemberdayaan masyarakat menurut Kartasasmita memiliki dua arah yakni: 1) Melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, 2) memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi merupakan strategi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep tersebut merupakan paradigma baru yang bersifat people centered (berpusat
pada
masyarakat),
participatory
(partisipasi),
empowering
(pemberdayaan), dan sustainable (berkelanjutan). Menurut
Kartasasmita
(1996),
pemberdayaan
masyarakat
dalam
pembangunan ekonomi dapat dilihat dari 3 sisi yaitu: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, serta memberdayakan juga berarti melindungi sehingga dalam pemberdayaan harus dicegah yang lemah bertambah lemah karena kurang berdaya menghadapi yang kuat. Jelas terdapat pertautan antara konsep ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan, di mana pendekatan utamanya adalah menjadikan masyarakat sebagai aktor pembangunanya sendiri dan tidak menjadikannya sebagai obyek proyek pembangunan. o
Ekonomi Kerakyatan Sebagai Manifestasi Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat Sistem ekonomi kerakyatan akan sanggup mengakomodasi kebhinekaan
yang ada di setiap daerah karena berpusat pada rakyat sehingga menghargai dan mepertimbangkan prakarsa dan perbedaan lokal. Pembangunan yang berpusat pada rakyat mensyaratkan desentralisasiyang cukup besar dalam proses pembuatan keputusan maupun pelaksanaan. Dasar yang melandasi konsep pem bangunan yang berpusat pada rakyat:
27
1. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijaksanaan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usahausaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan memecahkan masalah mereka sendiri pada tingkat individu, keluarga, dan komunitas. 2. Mengembangkan struktur dan proses organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem yang swa-organisasi. 3. Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara territorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian modal. Salah satu tantangan terlaksananya pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah mengubah orientasi birokrasi pembangunan ekonomi itu sendiri agar menjadi organisasi yang menghargai dan memperkuat kerakyatan. Sebab selama ini organisasi dibentuk di sekitar kelompok-kelompok primer yang menyiapkan dan memenuhi tujuan lokal. Tantangan lainnya adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) di setiap teritorial Indonesia untuk berperan dalam ekonomi kerakyatan. Untuk meningkatkan mutu SDM sekaligus mempercepat pelaksanaan kerangka kerja ekonomi kerakyatan bisa ditempuh melalui program pengembangan wirausaha. 4.
Ekonomi Kerakyatan dan Doktrin Ekonomi Indonesia Dokrin ekonomi Indonesia muncul dari falsafah Pancasila yang merupakan
subsistem dari UUD 1945. Pasal utama bertumpunya doktrin ekonomi Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945, dengan kelengkapannya pasal 27 ayat 2 dan pasal 34. Pasal-pasal itu bila dikaitkan dengan kerangka kerja ekonomi kerakyatan jelas mempunyai hubungan yang sangat erat. Sebab dalam ekonomi kerakyatan
28
memuat pesan-pesan moral yang berasaskan kekeluargaan dan kebersamaan serta berintikan kerakyatan.
BAB V Kekuasaan, Negara, Pemerintahan dan Desentralisasi Pendidikan A. Pendahuluan Negara Indonesia adalah negara hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini berarti negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai idiologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, adanya pengawasan dari badanbadan peradilan. B. Kekuasaan, Negara, Pemerintahan 1. Pengertian Kekuasaan, Negara, Pemerintahan Konsep kekuasaan negara dalam pendidikan IPS, merupakan bagian dari konsep ilmu politik dan kenegaraan. Mungkin anda telah mengetahui bahwa konsep ini merupakan salah satu bahasan inti dalam ilmu politik yang
29
berhubungan erat dengan dengan konsep negara. Kekuasaan yang dibahas pun dalam kajian ini adalah kekuasaan negara.Tentu anda masih ingat kembali pada materi-materi sebelumnya bahwa apabila ditinjau dari sudut pandang dari teori ilmu
politik
maupun
hukum
tata
Negara,negara
itu
adalah
suatu
organisasi kekuasaan.Para ahli mengatakan definisi tentang Negara antara lain; “Roger H.Soltau, negara adalah alat (agency) atau wewenangnya (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas masyarakat”. Organisasi negara terdiri dari sejumlah alat-alat perlengkapan negara yang membangun
sebuah sistem tata
kerja
untuk
menjalankan
negara
dalam
mewujudkan tujuannya. Sistem tata kerja melukiskan hubungan serta pembagian tugas tersebut pada dasarnya adalah pembagian dan pendistribusian kekuasaan pada alat perlengkapan negara yang dilakukan secara sistematik sehingga membangun sebuah mekanisme kerja yang teratur. Dari pembagiaan dan pendistribusian kekuasaan ini yang memungkinkan setiap alat perlengkapan negara milik kekuasaan disertai kewenangan untuk melakukan dan mendukung mekanisme dan pemerintahan atau disebut dengan membangun dan menjalankan sistem ketatanegaraan. Kekuasaan negara dalam menguasai masyarakat memiliki otoritas dan kewenangan. Otoritas dalam arti hak untuk memiliki legitimasi kekuasaan dan kewenangan untuk ditaati, sedangkan teori yang dikemukakan oleh Kranenburg dan Logemann, mereka mengemukakan pendapat yang sama bahwa negara itu merupakan memerlukan
organisasi
kekuasaan.
legitimasi
dengan
Negara
sebagai
demikian
organisasi
kekuasaan
memerlukan
hukum,
keduanya saling melengkapi dalam menjalankan tugas negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan secara realitas dihadapkan kepada batasan konstitusional, konstitusi mengatur bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi negara didistribusikan kepada alat perlengkapan negara. Sedangkan pemaknaan terhadap negara baik sebagai organisme, atau sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan bersama, konsep negara tidal lepas dari konsep kekuasaan, dimana ada negara disitu ada kekuasaan. Teori yang dipelopori oleh Johannes Althusius, menurutnya bahwa kekuasaan itu berasal dari Tuhan,
30
kekuasaan tersebut diberikan kepada rakyat. Kemudian kekuasaan yang ada pada rakyat
ini
diserahkan
kepada
seseorang,
yang
disebut
raja,
untuk
menyelenggarakan kepentingan masyarakat.Selanjtnya dikemukakan tentang penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada raja ini , dalam teori hukum alam sendiri
terdapat
perbedaan-perbedaan
pendapat.
Seperti
Rousseau
yang
berpendapat dilakukan tidak langsung, yaitu dari rakyat melalui masyarakat lalu raja, sedangkan Thomas Hobbes dilaksanakan secara langsung dari rakyat kepada raja. Berbicara tentang kekuasaan dan pemegang kekuasaan sangat berkaitan, untuk itu hal yang menyangkut bagaimana kekuasaan tertinggi itu. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi, dalam UUD 1945 dikatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pelaksananya sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi perwakilan. Akan tetapi pada hakikatnya rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Maka untuk memperoleh kekuasaan tertinggi harus melalui pemilihan umum, sebagai proses penyerahan kedaulatan tersebut untuk digunaka sebagi kekuatan kekuasaan yang akan melahirkan kewenangan bagi MPR sebagai pelaksana kedaulatan dari rakyat. Kekuasaan pada paham modern kekuasaan dari rakyat selanjutnya dimiliki oleh negara yang kemudian didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara untuk menjalankan sistem pemerintahan. Anda perlu ketahui bahwa pemegang kekuasaan. Maksudnya kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu siapakah yang memiliki dan atau memegang di dalam suatu negara.Kekuasaan yang dimiliki oleh negara bila sudah memiliki legitimasi maka akan merupakan kewenangan yang diakui oleh rakyat sebagai warga negara. Proses perolehan legitimasi harus memperoleh pembenaran dari pemegang dan pemilik kedaulatan tersebut. Proses legitimasi kekuasaan yang dimiliki oleh negara dan pemerintah dalam sistem demokrasi dilakukan melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, pemilihan sebagai lembaga demokrasi yang pada hakikatnya adalah proses pemberian legitimasi kekuasaan bagi negara dan pemerintah. Sekali lagi perlu dipahami bahwa kewenangan bagi negara untuk menjalankan kekuasaannya apabila negara
31
atau pemerintah belum memiliki legitimasi untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Dalam arti lain kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi tidak akan menjadi kewenangan apabila tidak memperoleh legitimasi dari pemegang kekuasaan. Untuk membahas tentang kekuasaan dan kewenangan akan berkait dengan kedaulatan. Kedaulatan, dan bagaimana sifat-sifat kedaulatan itu, pada abad XVI Jean Bodin (Perancis) adalah sarjana mengemukakan pendapatnya, bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, yang sifatnya:tunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi. Namun pengertian tersebut banyak mendapat kritik, sehubungan terlalu sempit dalam memberikan maknanya. Kekuasaan tertinggi justru untuk dapat digunakan memerlukan untuk npelaksanaan sistem pemerintah.Oleh karena itu definisi tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen terlebih bila dihadapkan kepada teori pemisahan kekuasaan (trias politika) dan pembagian kekuasaan (distribution of power).
2. Teori Kedaulatan
A.Teori Kedaulatan Tuhan Teori kedaulatan Tuhan memberikan jawaban bahwa kedaulatan itu berada ditanganTuhan.Tuhan maha pencipta termasuk menciptakan kedaulatan. Menurut teori ini kedaulatan Tuhan, kedaulatan itu bersumber dari Tuhan. Dalam perkembangan teori ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan agama baru yang timbul pada saat itu, yaitu agama Kristen, yang kemudian diorganisasikan dalam suatu organisasi keagamaan, yaitu gereja, yang dikepalai oleh seorang Paus yang kemudian dalam perkembangan berikutnya teori ini melahirkan bentuk negara teokratis.
B. Teori Kedaulatan Negara Kemerosotan teori kedaulatan Tuhan antara lain pertentangan yang kerap timbul dari konsepsi yang sangat kuat bahwa Raja bertindak atas nama Tuhan
32
dengan kekuasaan yang tidak terkontrol maka lahirlah diktator. Kondisi ini menjadi faktor muncul dan berkembangnya Teori kedaulatan Negara. Penganut teori kedaulatan ini antara lain adalah Jean Bodin, dan George Jellinek, Soehino dalam bukunya Ilmu Negara (1983) memberikan catatan bahwa pada hakikatnya teori kedaulatan negara itu atau Staats-Souvereiniteit, hanya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada negara, baik sifatnya absolute, maupun sifatnya terbatas.
Selanjutnya
dikemukakan
harus
dibedakan
dengan
pengertian
ajaran Staats-Souvereiniteit. Karena di dalam ajaran Staats-Souvereinitet itu pada prinsipnya hanya dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada negara , kekuasaan tertinggi itu mungkin bersifat absolute, tetapi mungkin bersifat terbatas. Ajaran staats absolutismemenyatakan bahwa kekuasaan negara itu sifatnya absolute, yang kekuasaannya meliputi segala segi kehidupan masyarakat sehingga
mengakibatkan
para
warga
negara
itu
tidak
lagi
memiliki
kepribadian. C. Teori Kedaulatan Hukum Kelemahan ditunjukan kepada teori kedaulatan Negara yang dilakukan terutama olrh para pemikir hokum ternyata melahirkan teori kedaulatan baru yang dikenal dengan Teori Kedaulatan Hukum. Untuk itu perlu anda pelajari secara saksama tentang teori kedaulatan hukum ini, terutama untuk membandingkan dengan teori kedaulatan sehingga memiliki pemahaman yang mendalam. Teori kedaulatan
hukum
atau Rechts-souvereiniteit mengemukakan
bahwa
yang
memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu adalah hukum. Pemerintah dan penguasa maupun rakyat atau warga negara , bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Dan hukum itu bersumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Menurut Krabbe yang menjadi sumber hukum itu adalah rasa hukum masyarakat itu sendiri. Rasa hukum ini dalam bentuknya yang masih sederhana, jadi masih bersifat primitive luas atau dalam tingkatannya yang lebih tinggi disebut kesadaran hukum.
33
D. Hukum Kedaulatan Rakyat Kesadaran hukum atau hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai cita rasa hukum dan keadilan sebagai sumber hukum. Kekuasaan yang dimiliki hukum ternyata bersumber pula pada rasa kesadaran dan cita hukum di masyarakat. Esensi teori kedaulatan menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan, jadi rakyatlah yang memegang kedaulatan bukan hukum atau negara. Dengan demikian kekuasaan negara, kekuasaan hukum dibatasi oleh suara dan kehendak rakyat. Pemerintah dibentuk oleh rakyat untuk rakyat. Teori kedaulatan
rakyat ini memunculkan konsep demokrasi, walaupun rakyat
menyerahkan kekuasaannya kepada negara tidak berarti negara pemegang kedaulatan, negara hanyalah penyelenggara kedaulatan bukan pemilik kedaulatan. Oleh karena itu, dalam demokrasi kekuasaan negara dan pemerintah berasal dari rakyat. Rakyatlah yang memberikan legitimasi pada kekuasaan tersebut, untuk itu jika kekuasaan itu sudah mulai surut maka diperbaruhi legitimasi tersebut melalui pemilihan umum. Rakyat sebagai warga Negara secara individual memiliki kekuasaan menurut teori hukum alam adalah dari alam yang kemudian diberikan kepada raja, sekarang persoalannya timbul lagi, yaitu di manakah individu-individu itu mendapat kekuasaan ? Sebab mereka ini harus mempunyai terlebih dahulu sebelum dapat memberikan kekuasaan itu kepada raja. Dalam teori rakyat maka rakyat pemegang kedaulatan. Kekuasaan yang diberikan rakyat dapat ditarik kembali oleh rakyat melalui mekanismme demokrasi.Pengertian demokrasi dekat dengan mengatasnamakan rakyat. Oleh karena itu, tanpa kontrol rakyat itu sendiri. Perlu anda pahami apabila dalam suatu Negara pemerintahan itu dipegang oleh beberapa atau mengatasnamakan rakyat melalui mekanisme demokrasi, tentu saja masih da yang perlu diawasi sebab kelompok tersebut tentu memiliki visi dan misi sendiri. Apabila kehendak ini menguat akan menjadi volonto de corp, yang akan mengurangi kadaulatan yang dimiliki oleh rakyat yang merupakan generale ini akan jatuh bersamaan dengan volonto de corp tadi. Teori kedaulatan rakyat dalam abad modern tumbuh dan berkembang dengan konsepsi demokrasi dan
34
republik. Kekuasaan dalam teori ini bersumber kepada kehendak rakyat. Rakyat yang memiliki hak untuk membangun negara dengan sistem pemerintahannya. C. Desentralisasi Pendidikan 1. Pengertian Desentralisasi Pendidikan Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Mengenai asas desentralisasi, ada banyak definisi. Secara etimologis, istilah d esentralisasi berasal dari bahasa Latin “de”, artinya lepas dan “centrum”, yang berarti pusat, sehingga bisa diartikan melepaskan dari pusat. Sementara, dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004, bab I, pasal 1 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan RI.
Menurut UU No. 20 Tahun 2003
Tentang Sisdiknas, Pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif
mengembangkan
potensi
dirinya
untuk
memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian desentralisasi pendidikan adalah suatu proses di mana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan. Desentralisasi
pendidikan
memiliki
makna
yang
mendalam
dalam
pembahasan pada studi politik dan pemerintahan. Renneth K. Wong dalam
35
Gregory J. Cizek, Handbook of Educational Policy, yang dikutip oleh Tilaar (2009:225-226),setidaknya ada empat perkembangan mengapa kekuasaan politik (pemerintahan) dan kekuasaan
pendidikan saling
bertautan: a) Budget pendidikan yang dikeluarkan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintahan negara bagian (daerah), semakin lama semakin besar. b) Kebijakan pendidikan selalu akan menyangkut masalah nasional. c) Masalah pendidikan menjadi bahan kontrol dari tingkat tingkat pemerintahan. d) Masyarakat
menyadari
bahwa
keputusan-keputusan
pemerintah sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan anak-anaknya. Oleh sebab itu,
masyarakat tidak dapat
melepaskan diri dari urusan-urusan pendidikan.
2. Tujuan dan Manfaat Desentralisasi Pendidikan Adapun tujuan dan orientasi dari desentralisasi pendidikan sangat bervariasi
berdasarkan
pengalaman
desentralisasi
pendidikan
yang
dilakukan di beberapa negara Amerika Latin, di Amerika Serikat dan Eropa. Jika yang menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi
pendidikan
yang
dilakukan
adalah
pada
pelimpahan
kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada Dewan Sekolah. Implisit ke dalam strategi desentralisi pendidikan yang seperti ini
36
adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya (school resources; dana pendidikan yang berasal yang pemerintah dan masyarakat). Di lain pihak, jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajar-mengajar. Partisipasi orang tua dalam proses belajar mengajar dianggap merupakan salah satu faktor yang paling menentukan. Desentralisasi pendidikan merupakan peluang bagi peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan kata lain, ia merupakan peluang bagi peningkatan mutu pendidikan di setiap daerah. Hal ini karena perhatian terhadap peningkatan mutuguru, peningkatan mutu manajemen kepala sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan menjadi lebih baik jika dikelola oleh para pejabat pendidika n yang ada di daerah. Pada akhirnya, tujuan desentralisasi pendidikan adalah pada pemerataan mutu pendidikan yang meningkat ini. Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan
yang
menjadikan
sekolah
sebagai
proses
pengambilan
keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru yang belakangan ini dirisaukan oleh berbagai pihak baik secara regional maupun secara internasional. Sistem pendidikan yang selama ini dikelola dalam suatu iklim birokratik dan sentralistik dianggap sebagai salah satu sebab yang telah membuahkan keterpurukan dalam mutu dan keunggulan pendidikan di tanah air kita.
Hal
ini
beralasan,
karena
sistem
birokrasi
selalu
menempatkan kekuasaan sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Sekolah-sekolah saat ini telah terkungkung oleh kekuasaan birokrasi sejak kekuasaan tingkat pusat hingga daerah bahkan terkesan semakin buruk dalam era reformasi saat ini. Ironisnya,
37
kepala sekolah dan guru-guru sebagai pihak yang paling memahami realitas pendidikan berada pada tempat yang dikendalikan. Merekalah seharusnya yang paling berperan sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai persoalan sehari-hari yang menghadang upaya peningkatan mutu pendidikan. Namun, mereka ada dalam posisi tidak berdaya dan tertekan oleh berbagai pembakuan dalam bentuk juklak dan juknis yang pasti tidak sesuai dengan kenyataan obyektif di masing-masing sekolah. Disamping itu pula, kekuasaan birokrasi juga yang menjadi faktor sebab dari
menurunnya
semangat
partisipasi
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dulu, sekolah sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat, dan merekalah yang membangun dan memelihara sekolah, mengadakan sarana pendidikan, serta iuran untuk mengadakan biaya operasional sekolah. Jika sekolah telah mereka bangun, masyarakat hanya meminta guru-guru kepada pemerintah untuk diangkat pada sekolah mereka itu. Pada waktu itu, kita sebenarnya telah mencapai pembangunan pendidikan yang berkelanjutan (sustainable development), karena sekolah adalah sepenuhnya milik masyarakat yang senantiasa bertanggungjawab dalam pemeliharan serta operasional pendidikan sehari-hari. Pada waktu itu, Pemerintah berfungsi sebagai penyeimbang, melalui pemberian subsidi bantuan bagi sekolah-sekolah pada masyarakat yang benar-benar kurang mampu. Namun, keluarnya Inpres SDN No. 10/1973 adalah titik awal dari keterpurukan sistem pendidikan, terutama sistem persekolahan di tanah air. Pemerintah telah mengambil alih kepemilikan sekolah yang sebelumnya milik masyarakat menjadi milik pemerintah dan dikelola sepenuhnya secara birokratik bahkan sentralistik. Sejak itu, secara perlahan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sekolah menjadi pudar bahkan akhirnya menghilang. Peran masyarakat yang sebelumnya bertanggung jawab, mulai berubah menjadi hanya berpartisipasi terhadap pendidikan, selanjutnya, masyarakat bahkan menjadi asing terhadap sekolah. Semua sumberdaya
38
pendidikan ditanggung oleh pemerintah, dan seolah tidak ada alasan bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi apalagi bertanggungjawab terhadap penyelengaraan pendidikan di sekolah. Berdasarkan pengalaman empiris tersebut, maka kemandirian setiap satuan pendidikan sudah menjadi satu keharusan dan merupakan salah satu sasaran dari kebijakan desentralisasi pendidikan saat ini. Sekolah -sekolah sudah seharusnya menjadi lembaga yang otonom dengan sendirinya, meskipun pergeseran menuju sekolah-sekolah yang otonom adalah jalan panjang sehingga memerlukan berbagai kajian serta perencanaan yang hati hati dan mendalam. Jalan panjang ini tidak selalu mulus, tetapi akan menempuh jalan terjal yang penuh dengan onak dan duri. Orang bisa saja mengatakan bahwa paradigma baru untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan partisipatif, tidak dapat dilaksanakan di dalam suatu lingkungan birokrasi yang tidak demokratis. Namun, pengembangan
demokratisasi
pendidikan
tidak
harus
menunggu
birokrasinya menjadi demokratis dulu, tetapi harus dilakukan secara simultan dengan konsep yang jelas dan transparan. Selanjutnya desentralisasi pendidikan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah maupun sekolah untuk mengambil keputusan terbaik tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah atau sekolah yang bersangkutan berdasarkan potensi daerah dan stakeholders sekolah. Olah karenanya, desentralisasi pendidikan disamping diakui sebagai kebijakan politis yang berkaitan dengan pendidikan, juga merupakan kebijakan yang berkait dengan banyak hal. Ada dua macam otoritas kewenangan dan tanggung jawab yang dibebankan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi.
Pertama,
desentralisasi
politis. Desentralisasi
politis
menyangkut segala kebijakan yang dibutuhkan untuk melaksanakan wewenang tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan sampai evaluasinya.
Kedua,
desentralisasi
administratif,
desentralisasi
39
administratif menyangkut strategi pengelolaan kewenangan yang bersifat implementatif untuk melaksanakan suatu fungsi pendidikan.
BAB VI Individu, Kelompok, dan Kelembagaan A. Pendahuluan Karena adanya interaksi social antar individu dan kelompok maupun interaksi social antar kelompok, dimana mereka berinteraksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan hidupnya maka dalam masyarakat terbentuklah berbagai lembaga, kelompok, maupun organisasi sosial. Dengan demikian interaksi social merupakan syarat utama dalam penciptaan lembaga, kelompok social, maupun organisasi social dalam masyarakat.
B. Manusia sebagai Individu Individu berhubungan dengan orang perorangan atau pribadi, berarti individu bertindak sebagai subjek yang melakukan suatu hal, subjek yang memiliki pikiran, subjek yang memiliki keinginan, subjek yang memiliki kebebasan, subjek yang memberi arti(meaning) pada sesuatu, subjek yang mampu menilai tindakan sendiri dan tindakan orang lain. Seseorang dilahirkan sebagai suatu sistem yang tidak dapat dipisah-pisahkan (individe) antara sub sistem jasmani dan subsistem rohani. Dia lahir sebagai “Individu” yang memiliki
40
kelengkapan fisik-biologis dan potensi-potensi psikologis yang berkembang dan dapat dikembangkan. Kesempurnaan perangkat fisik biologis seseorang sangat berpengaruh terhadap kondisi mental psikologisnya. Sebaliknya, kesehatan pada mentalpsikologis
sangat
berpengaruh
terhadap
kondisi
fisik-biologis
individu
bersangkutan. Walaupun terdapat penyimpangan dari hubungan fungsional tersebut merupakan kasus yang sangat kecil frekuensinya. Untuk menjadikan anak sebagai individu yang sehat diperlukan lingkungan yang sehat dalam arti seluas-luasnya. Salah satu lingkungan yang sehat adalah lingkunganpendidikan. Melalui pendidikan, individu dapat terbina dan terlatih potensinya sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang memiliki SDM berkualitas, baik aspek fisik-biologisnya maupun mentalpsikologisnya. Secara pribadi, ia memiliki otonomi untuk menentukan jalan hidupnya. Namun, sebagai makhluk sosial budaya, ia dipengaruhi oleh lingkungannya. Karena itu, menurut Nursid Sumaatmadja (1998) “Kepribadian merupakan keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensipotensi bio-psiko-fisikal yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mentalpsikologisnya, jika mendapat rangsangan dari lingkungan”. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan yang lainnya disebut sebagai “gregariousness”. Karena itu, manusia juga disebut sebagai “social animal”, yaitu “hewan sosial” yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama. Dalam mengembangkan keinginnannya, manusia akan saling berinteraksi secara komplementer dan imbal balik. Sebagai akibat dari hubungan – hubungan yang terjadi di antara individu-individu (manusia) ini maka lahirlah kelompokkelompok sosial (social groups) yang dilandasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan bersama, dimulai dari kelompok sosial terkecil, yaitu keluarga, masyarakat hingga suatau bangsa.
41
C. Kelompok Sosial Kebutuhan Manusia untuk saling berhubungan akan melahirkan kelompok-kelompok sosail dalam kehidupan. Untuk dikatakan sebagai kelompok sosial terdapat syarat-syarat tertentu yang dikemukakan oleh Soekanto (2001) sebagai berikut: 1. Adanya kesadaran dari anggota kelompok tersebut bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan 2. Adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan lainnya dalam kelompok itu. 3. Adanya satu factor yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok yang bersangkutan yang merupakan unsur pengikat atau pemersatu. Faktor tersebut dapat berupa: nasib yang sama, kepentingan bersama, tujuan yang sama ataupun ideologi yang sama. 4. Bersturktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Klasifikasi Tipe – tipe Kelompok Sosial: a. Klasifikasi kelompok sosial berdasarkan derajat interaksi social pada kelompok yang bersangkutan, seperti: kelurga, rukun tetangga, desa, kota, koperasi danNegara. b. Kalsifikasi berdasarkan ukuran derajat organisasi yang terdiri dari kelompok yang terorganisasi dengan baik sekali seperti Negara sampai pada kelompok yang hampir tak terorganisasi seperti kerumunan. c. Klasifikasi berdasrkan jumlah anggota, cara individu mempengaruhi kelompoknya, serta interaksi sosial dalam kelompoknya.
D. Lembaga Sosial Pengertian lembaga sosial adalah seperangkat ketentuan, aturan, atau norma social yang sudah sedemikian mendalam(melembaga, internalisasi) 42
sehingga keberadaannya disepakati dengan rasa tanggung jawab oleh seluruh anggota masyarakatnya (memasyarakat, institusionalisasi). Lembaga sosial mengatur berbagai pola kehidupan tertentu dalam masyarakat. Missal bidang keluarga dan kekerabatan, bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang politik dan pemerintahan, serta bidang kesenian dan rekreasi. Fungsi Lembaga sosial: 1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat dalam bersikap dan berprilaku berkaitan dengan kebutuhan pokok tersebut 2. Menjaga keutuhan (integrasi sosial) masyarakat 3. Memberikan pedoman dalam pengendalian sosial masyarakat
Proses yang dilalui dalam proses pembentukan lembaga social adalah sebagai berikut: Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan beberapa kebiasaan yang baku yang berlaku secara terus menerus dan diulang-ulang, akhirnya kebiasaan-kebiasaan tersebut dilegalkan oleh masyarakat atau menjadi semacam norma. Kemudian Norma tersebut mengalami proses institutionalization atau Norma tersebut tumbuh dan berkembang menjadi lembaga, dan pada akhirnya para anggota masyarakat dengan sendirinya ingin berperilaku sejalan dengan norma yang berlaku atau norma-norma tersebut telah mendarah daging (internalized). Lembar Evaluasi 1.
Jelaskan yang dimaksud dengan produksi, distribusi, dan konsumsi?
2.
Berilah contoh mengenai proses produksi, distribusi, dan kosumsi suatu barang atau jasa?
43
3.
Apa yang anda ketahui tentang ekonomi kerakyatan? Apa perbedaannya dengan ekonomi kapitalis?
4.
Menurut anda, bagaimana cara meningkatkan produksi barang/jasa?
5.
Bagaimana hubungan antara kekuasaan dan pemerintahan?
6.
Jelaskan yang dimaksud dengan kedaulatan?
7.
Bagaimana tanggapan anda mengenai kedaulatan di Indonesia?
8.
Jelaskan kaitan antara otonomi daerah dengan desentralisasi pendidikan!
9.
Jelaskan perbedaan antara desentralisasi pendidikan dengan sentralisasi pendidikan!
10. Bagaimana tanggapan anda mengenai proses desentralisasi pendidikan yang berlangsung di Indonesia selama ini? 11. Jelaskan hubungan antara manusia sebagai makhluk individu dan kelompok! 12. Uraian syarat-syarat berdirinya kelompok sosial dan berikan satu contoh kelompok sosial yang ada dilingkungan anda! 13. Jelaskan yang dimaksud dengan lembaga sosial! 14. Jelaskan kaitan antara kelompok sosial dengan lembaga sosial! 15. Berilah contoh lembaga sosial yang ada dilingkungan anda beserta dengan tujuannya!
Daftar Pustaka Campbell R, Mc, Connel, Stanley L. Bruc., 1999. “Contemporery Labor Economic, Second edition”, MC. Graw Hill Book Company, New York. H.A.R. Tilaar. 2009. Kekuasaan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta.
44
Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat. Jakarta: CIDES. Musselman, Vernon A. Dan Jackson, John H. 1990. Business: Risk, Pricing, Marketing: Labor-Management Relation. New York: Prentice Hall.
Nursid Sumaatmadja. 2000. Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya, dan Lingkungan Hidup. Bandung: Alfabeta. Sapriya, dkk., 2008. Pendidikan IPS, Bandung: Laoratorium PKn UPI Press,
-----------, 2006. Konsep Dasar IPS, Bandung: UPI Press
Somantri Muhammad Numan, 2001. Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Soekanto Soerjono. 2001. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soehino. 1998. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty Winataputra, U. S. 2008. MATERI DAN PEMBELAJARAN IPS DI SD. Jakarta: Universitas Terbuka. Undang-undang No. 32 tahun 2004 Undang-undang No. 20 Tahun 2003
45
