BAGIAN 1 PENDAHULUAN

Jaringan Advokasi Kebijakan dan Anggaran (JANGKAR) Manokwari

BAGIAN 1 PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang.

Kesehatan merupakan impian semua penduduk di muka bumi ini, tidak terkecuali impian penduduk di Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Baran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disisi lain kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Konvensi International tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ditetapkan PBB pada tahun 1966 juga mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam kesehatan fisik dan mentalnya. Sebagai hak asasi manusia, maka hak kesehatan adalah hak yang melekat pada seseorang karena kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian seseorang atau negara, dan oleh sebab itu tentu saja tidak dapat dicabut dan dilanggar oleh siapa pun. Sehat itu sendiri tidak hanya sekadar bebas dari penyakit, tetapi adalah kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis. Maka, sesuai dengan norma HAM, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut. Kewajiban menghormati hak-hak asasi itu, antara lain dilakukan dengan cara menciptakan persamaan akses pelayanan kesehatan, mencegah tindakan-tindakan yang dapat menurunkan status kesehatan masyarakat, melakukan langka-langkah legislasi yang dapat menjamin perlindungan kesehatan masyarakat, dan membuat kebijakan kesehatan, serta menyediakan anggaran dan jasa-jasa pelayanan kesehatan yang layak dan memadai untuk seluruh masyarakat. Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat, dan ini berarti pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk semua. Pelayanan kesehatan dimaksud meliputi akses terhadap jasa pelayanan kesehatan dan perawatan kesehatan yang penting, seperti akses terhadap air bersih, nutrisi, imunisasi, perumahan yang sehat, sanitasi, lingkungan dan tempat kerja yang sehat, pendidikan, dan akses terhadap informasi terkait kesehatan. Dalam upaya pemenuhan kesehatan sebagai hak asasi manusia, maka pemerintah yang

Kertas Posisi JANGKAR Manokwari terhadap Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Manokwari

1


mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan warga negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Aspek kesehatan ini harus dijadikan pertimbangan penting dalam setiap kebijakan pembangunan. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran memadai untuk pembangunan kesehatan yang melibatkan masyarakat luas. Gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa, dan negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk mengadakan pelayanan kesehatan yang berjalan secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggitingginya. Gambaran masyarakat Indonesia di masa depan atau visi yang ingin di capai melalui pembangunan kesehatan tersebut dinyatakan sebagai Indonesia Sehat 2015. Untuk mewujudkan visi Indonesia Sehat 2015 dilaksanakan melalui 4 (empat) misi sebagai berikut: 1). Menggerakan pembangunan Nasional berwawasan Kesehatan, 2). Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, 3). Memelihara dan meningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau, 4). Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat, beserta lingkungan. Sistem pengganggaran di Indonesia terkait kesehatan telah ada dan diatur dalam sistem peraturan dengan dasar hukum konstitusi, yakni Pasal 28 UUD 1945 dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dikaitkan dengan PP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota dan PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Bidang Kesehatan. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Manokwari yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM 2011 -2016) Kabupaten Manokwari, Rencana Strategis Kabupaten Manokwari, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari, Strategi, Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Manokwari 2011 – 2016, menempatkan kesehatan sebagai sektor yang sangat penting. Namun demikian keadaan kesehatan penduduk kabupaten Manokwari sampai tahun 2012 masih sangat memperihatinkan terutama sektor kesehatan ibu dan anak dan penyakit menular. Untuk itu kami sebagai komponen masyarakat sebagai mitra pemerintah memiliki kepedulian dan kewajiban untuk membantu pemerintah daerah melalui pemikiran dan ide dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan cara menyusun Lembar Posisi sebagai hasil Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari tahun 2009 – 2013, dan dokumen-dokumen perencanaan dan pembangunan daerah lainnya.1 1

Analisis APBD ini dilakukan oleh Jaringan CSO “JANGKAR” (Jaringan Advokasi Anggaran) Manokwari, difasilitasi oleh PATTIRO melalui Program Support to CSO yang didukung AIPD, pada tanggal 6 Agustus 2013.


2


1.2.

Tujuan.

Adapun tujuan penyusunan Kertas Posisi (Position Paper) ini, antara lain: a. Memberikan masukan dan usulan kepada pemerintah daerah Kabupaten Manokwari melalui lembar posisi terkait posisi program dan atau kegiatan yang perlu mendapat perhatian dan intervensi anggaran secara proporsional dalam upaya meningkatkan akses, mutu, dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manokwari; khususnya, kesehatan ibu dan anak serta penyakit menular. b. Memberikan masukan dan usulan rencana program, sebagai alternatif penyelesaian permasalahan/ issu strategis yang terkait dengan rendahnya derajat kesehatan penduduk Kabupaten Manokwari. BAGIAN 2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI 2.1.

Geografis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2008 luas wilayah Kabupaten Manokwari adalah 14.448.50 km2 atau sekitar 14,69 persen dari total wilayah Provinsi Papua Barat. Kabupaten Manokwari berada pada wilayah kepala burung pulau Papua secara geografis terletak pada posisi di bawah garis katulistiwa, tepatnya pada koordinat 0º 15” - 3º 25” Lintang Selatan dan 132º 35” - 134º 45” Bujur Timur, berada tepat di utara garis khatulistiwa dengan ketinggian 0 mdpl sampai 2.985 mdpl. Kabupaten Manokwari berdasarkan status topografinya meliputi desa lembah/daerah aliran sungai (9,98 persen), desa lereng (26,37 persen), dan desa dataran (42,99 persen), dengan topografi datar hingga bergelombang (bergunung), (3,8%) wilayahnya memiliki kemiringan 0 – 25% (datar), selebihnya (80%) wilayahnya memiliki kemiringan lebih dari 25% (bergunung). Wilayah daratan Manokwari terbagi dalam dua kelompok desa yaitu desa pesisir dan desa bukan pesisir. Secara geografis Kabupaten Manokwari mencakup 87 (20,67 persen) desa pesisir dan 334 (79,33 persen) desa bukan dataran.

2.2.

Administratif.

Kabupaten Manokwari merupakan kabupaten induk yang telah mengalami dua kali pemekaran, yang pertama mekar menjadi 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tamrauw, dan Kabupaten Manokwari, pemekaran kedua mekar menjadi 3 (tiga) kabupaten yang meliputi Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Manokwari. Batas wilayah administratif kabupaten Manokwari sebagai berikut : Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tambrauw Sebelah Utara : berbatasan dengan Samudera Pasifik Sebelah Timur : berbatasan dengan Samudera Pasifik Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wondama


3

Jaringan Advokasi Kebijakan dan Anggaran (JANGKAR JANGKAR) Manokwari

2.3.

Demografi.

Kependudukan merupakan hal terpenting dalam perkembangan potensi suatu daerah. Adanya faktor natalitas, mortalitas, serta migrasi penduduk akan mempengaruhi jumlah penduduk yang berakibat terhadap kualitas sumber daya manusia. Apabila jumlah penduduk meningkat serta persebaran penduduk tidak merata maka akan berdampak pada pembangunanyang tidak merata pula. 2.3.1.

Keadaan Penduduk dan Perkembanganya

Penduduk Kabupaten Manokwari terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010, pada tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Manokwari mencapai 194.948 jiwa. Grafik. 2.3.1 Perkembangan Jumlah Penduduk ManokwariTahun 2009-2011 2009 194948 187726 181343

2009

2010

2011

Sumber : Manokwari dalam angka 2012

Tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Manokwari mencapai 194.948 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki laki sebanyak 102.719 jiwa dan perempuan sebanyak 92.229 jiwa. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki laki laki di Kabupaten Manokwari lebih banyak dibanding perempuan dengan sex ratio sebesar 111,37. Laju pertumbuhan pertumbuhan penduduk Kabupaten Manokwari pada tahun 2011 yaitu sebesar 3,97. Ini artinya tingkat pertambahan penduduk per tahun sebesar 3,97 persen dari tahun 2010. 2010 (lihat tabel 2.3.1 dan 2.3.2) Tabel. 2.3.1. Statistik Kependudukan Manokwari 2009-2011 2009 TAHUN

2009

2010

2011

Jumlah Rumah Tangga

4,410

42,726

46,679

Laki-Laki

92,369

98,940

102,712

Perempuan

88,794

88,786

92,229

Jumlah Penduduk

181,343

187,726

194,948

Luas Wilayah

14,448.5

14,448.5

14,448.5

13

13

14

3.87

3.52

3.97

103.82

111.44

111.37

Kepadatan Penduduk Pertumbuhan penduduk Sex ratio Sumber : Manokwari dalam angka 2012


4


Tabel.2.3.2 Banyaknya Penduduk Kabupaten Manokwari Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Umur

Laki-laki

Perempuan

Total

0–4

11,676

10,909

22,585

5–9

11,129

10,551

21,680

10 – 14

10,224

9,440

19,664

15 - 19

9,418

8,953

18,371

20 - 24

11,327

10,250

21,577

25 - 29

11,032

10,099

21,131

30 - 34

9,873

8,578

18,451

35 - 39

7,511

6,507

14,018

40 - 44

6,642

5,469

12,111

45 - 49

4,795

4,075

8,870

50 - 54

3,438

2,889

6,327

55 - 59

2.306

1,854

4,160

60 - 64

1.564

1,265

2,829

65 - 69

901

681

1,582

70 - 74

497

392

889

75+

386

317

703

Total

102.719

92.29

194.948

Sumber : Kabupaten Manokwari Dalam Angka 2012

Penduduk Manokwari tersebar di 29 distrik dengan jumlah penduduk ditiap-tiap distrik sangat beragam, distrik yang memiliki penduduk terbanyak adalah distrik Manokwari Barat dengan jumlah penduduk 80.606 orang, sedangkan distrik dengan penduduk paling sedikit adalah distrik Tahota dengan jumlah penduduk 583 orang. (lihat tabel 2.3.3) Tabel. 2.3.2 Penduduk Kabupaten Manokwari menurut Jenis Kelamin per Distrik Distrik

Laki-laki

Perempuan

Total

Ransiki

4 ,033

3,672

7 ,705

Momi Waren

1,091

945

2,036

Nenei

607

589

1,196

Tahota

325

258

583

Sururey

1,228

1,299

2,527

Didohu

761

794

1,555

Dataran Isim

1,057

1,018

2,075

Anggi

1,034

997

2,031

Taige

662

644

1,306

Anggi Gida

630

666

1,296

Membey

540

528

1,068


5


Oransbari

2,627

2,397

5,024

Warmare

3,179

3,031

6,210

Prafi

7,431

6,851

14,282

Menyambow

3,154

3,110

6,264

Hingk

2,737

2,687

5,424

947

916

1,863

43,393

37,213

80,606

Catubouw Manokwari Barat Manokwari Timur

4,802

4,496

9,298

Manokwari Utara

1,208

1,104

2,312

Manokwari Selatan

7,380

6,334

13,714

414

414

828

Testega Tanah Rubu

1,094

1,018

2,112

Kebar

982

1,046

2,028

Senopi

383

374

757

Amberbaken

950

933

1,883

Mubrani

359

312

671

Masni

7,315

6,430

13,745

Sidey

2,396

2,143

4,539

102,719

92,229

194,948

Total

Sumber : Kabupaten Manokwari Dalam Angka 2012

2.4.

Pemerintahan.

Kabupaten Manokwari ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat sejak tahun 1999. Struktur hierarki dalam pembagian administrasi pemerintahan digolongkan menjadi kecamatan (distrik), kelurahan, dan desa (kampung). Hingga akhir tahun 2010, wilayah administrasi Kabupaten Manokwari terdiri dari 29 distrik, 412 desa dan 9 kelurahan. Pegawa Negeri Sipil (PNS) sebagai aparat pemerintah yang bertugas untuk memberikan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2011, persentase PNS yang bertugas di wilayah Kabupaten Manokwari sebesar 65,47 persen PNS laki-laki dan 34,53 persen PNS perempuan. Dilihat secara persentase berdasarkan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki jauh lebih besar dari pada jumlah pegawai perempuan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya jumlah pegawai laki-laki yang hampir dua kali lipat dari pada perempuan dari tahun ke tahun.(lihat tabel 2.4.1 dan 2.4.2) Tabel. 2.4.1. Status Pemerintahan Kabupaten Manokwari Wilayah Administrasi

2009

2010

2011

Distrik

29

29

29

Desa

412

412

412

Kelurahan

9

9

9

Persentase PNS

2009

2010

2011

Laki-laki

68.23

65.45

65.47

Perempuan

31.77

34.55

34.52


6


Pembagian Daerah Administratif Kabupaten Manokwari Dirinci Per Distrik Distrik

Ibu Kota Distrik

Ransiki

Jumlah Kelurahan

Jumlah Kampung

Ransiki Kota

0

13

Momi Waren

Demini

0

7

Nenei

Nenei

0

7

Sururey

Sururey

0

12

Tahota

Simeba

0

4

Didohu

Iranmeba

0

14

Dataran Isim

Isim

0

12

Anggi

Ingembai

0

13

Taige

Taige

0

11

Anggi Gida

Tombrok

0

8

Membey

Membey

0

6

Oransbari

Waroser

0

14

Warmare

Dindey

0

18

Prafi

Udapi Hilir

0

16

Menyambow

Menyambouw

0

50

Hingk

Uncep

0

29

Catubouw

Catubouw

0

21

Manokwari Barat

Manokwari Barat

6

4

Manokwari Timur

Pasir Putih

1

6

Manokwari Utara

Lebau

0

23

Manokwari Selatan

Anday

2

16

Testega

Testega

0

15

Tanah Rubu

Warkapi

0

24

Kebar

Anjai

0

8

Senopi

Senopi

0

3

Amberbaken

Saukorem

0

7

Mubrani

Arfu

0

7

Masni

Sumber Boga

0

32

Sidey

Sidey Baru

0

12

2.5.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .

2.5.1.

Visi.

Visi Kabupaten Manokwari Tahun 2011-2016 adalah “ Terwujudnya Manokwari Damai Sejahtera Religius dan Bermartabat melalui Pembangunan Adil dan Merata”. Terdapat 3 (tiga) kata kunci dalam visi tersebut, yaitu :


7


1.

2.

3.

Manokwari Damai Sejahtera, yang merefleksikan kondisi masyarakat dan daerah yang aman, tertib, serta saling menghargai dalam perbedaan (pluralisme) sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama mewujudkan aspek kesejahteraan masyarakat. Religius dan Bermartabat, merupakan ungkapan dalam kehidupan yang bernuansa agamis berlandaskan iman dan taqwa serta menunjunjung tinggi sikap kodrat manusia sebagai mahluk sosial. Pembangunan Adil dan Merata, dimana ketercapaian kata kunci pertama di atas harus dilakukan secara berkeadilan tanpa memandang latar belakang, suku, adat istiadat dan agama, sehingga tidak terdapat kesenjangan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari.

2.5.2.

Misi.

Pencapaian visi Kabupaten Manokwari Tahun 2011-2016 dilaksanakan melalui Misi Pembangunan yang termuat dalam Dokumen RPJM, yaitu sebagai berikut: 1) Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Misi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dari aspek sosial ekonomi, berupaya menekan jumlah penduduk miskin melalui peningkatan kualitas SDM serta peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. 2) Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah Misi ini dilakukan dalam upaya peningkatan investasi usaha yang berbasis pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan lestari sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 3) Peningkatan Pembangunan Daerah Pencapaian misi ini melalui upaya peningatan pelayanan publik dengan meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur, pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana dan infrastruktur dengan melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, agamis dan taat hukum, sehingga tercipta keseimbangan dalam pluralisme.

2.5.3.

Tujuan dan Sasaran.

Guna mendukung pelaksanaan misi tersebut di atas maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran pembangunan 2011-2016 secara rinci sebagai berikut : 1.

Misi Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Tujuan Misi Pertama ini adalah : a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran : 1) Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan 2) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat


8


2.

3.

2.5.4.

3) Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat (Sandang, Pangan dan Papan), dengan sasaran : 1) Meningkatnya Jumlah Rumah dan Pemukiman Layak Huni 2) Pemenuhan Kebutuhan Pangan Misi Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah Tujuan Misi Kedua ini adalah : a. Peningkatan Investasi Usaha, dengan sasaran : 1) Meningkatnya Investasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam 2) Pengembangan (Peran) Koperasi dan UMKM 3) Meningkatnya Lapangan Kerja Baru Misi Peningkatan Pembangunan Daerah Tujuan Misi Ketiga ini adalah : a. Meningkatnya Peran dan Kualitas Pelaku Pembangunan, dengan sasaran : 1) Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas PNS. 2) Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan. 3) Penegakan Hukum. 4) Meningkatnya Prestasi dan Bakat Generasi Muda. 5) Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Stabilitas Politik. b. Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, Laut, Udara dan Telekomunikasi, dengan sasaran : 1) Meningkatnya Pelayanan Transportasi. 2) Meningkatnya Pelayanan Akses Informasi dan Telekomunikasi. c. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Transparan dan Akuntabel, dengan sasaran : 1) Optimalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah. 2) Meningkatnya Pengelolaan Asset Daerah. d. Menjaga Kualitas Lingkungan, dengan sasaran : 1) Meningkatnya Kualitas Air Permukaan (sungai, danau, situ) dan Kualitas Air Tanah. 2) Terkendalinya Pencemaran Air, Udara dan Tanah. 3) Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan. 4) Menurunnya Penyimpangan Tata Ruang. 5) Berkurangnya Resiko Bencana. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah

Berdasarkan analisis terhadap kondisi Kabupaten Manokwari secara umum, dapat dirumuskan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi keberlangsungan pembangunan di daerah ini, yaitu :

1. Kekuatan a. Keragaman budaya dan agama masyarakat yang senantiasa hidup berdampingan dalam kerukunan dan saling menghargai.


9


b. Potensi perkembangan kegiatan pertanian, perikanan, pertambangan dan perdagangan serta pariwisata. c. Kondisi keamanan daerah yang kondusif yang mendukung berkembangnya sektorsektor perekonomian.

2. Kelemahan a. Masih rendahnya sumberdaya manusia sedangkan kesempatan kerja yang tersedia membutuhkan keterampilan dan keahlian disamping itu menjadi tantangan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. b. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. c. Kinerja Aparatur Daerah yang belum optimal.

3. Peluang a. Jumlah penduduk cukup besar dan sangat berpotensi sebagai penggerak ekonomi rakyat. b. Kemauan dan kemampuan sebagan besar masyarakat untuk meningkatkan usaha ekonomi rakyat sesuai dengan kondisi daerah. c. Terbukanya peluang investasi. 4. Ancaman a. Masih terdapatnya daerah yang terisolir. b. Masih tingginya angka kemiskinan. c. Pengaruh budaya luar. Dari identifikasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal di atas, selanjutnya disusun Strategi Pembangunan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. tersebut meliputi :

1.

Strategi

Mendorong masyarakat untuk meningkatkan usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan sumberdaya alam guna peningkatan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan penduduk dengan prinsip berkelanjutan.

2.

Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia melalui pelatihan keterampilan dan keahlian yang disesuaikan dengan aspek pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

3.

Memanfaatkan potensi pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan, wisata dan pertambangan dalam mengatasi kemiskinan penduduk.

4.

Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam meningkatan ekonomi produktif.

5.

Mengoptimalkan peran pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

6.

Pembukaan isolasi daerah terutama pada daerah yang memiliki potensi pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam.


10


7.

Memanfaatkan kuantitas sumberdaya manusia dalam pembangunan melalui peningkatan mutu kesehatan serta optimalisasi pelayanan kesehatan dengan meningkatkan jangkauan layanan kesehatan.

8.

Memanfaatkan kehidupan sosial budaya yang kondusif berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya dalam meminimalisasi pengaruh budaya luar.

9.

Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur untuk mengoptimalkan pelayanan fungsi pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

10. Melakukan promosi atas kekayaan sumberdaya alam dan pelaksanaan pembangunan yang kondusif untuk meningkatkan investasi di daerah.


11


Tabel.2.5. Daftar Strategi, Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Manokwari 2011 – 2016 VISI : TERWUJUDNYA MANOKWARI DAMAI SEJAHTERA RELIGIUS DAN BERMARTABAT MELALUI PEMBANGUNAN ADIL DAN MERATA MISI 1. PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT TUJUAN

Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

STRATEGI

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan


SASARAN

ARAH KEBIJAKAN 1.1

Meningkatkan pelaksanaan Wajib Belajar Dasar 9 tahun dan rintisan Wajib Belajar 12 tahun

1.2

Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib belajar pendidikan Dasar 9 Tahun

1.3

Meningkatkan penyediaan dan pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas

1.4

Mengembangkan budaya baca guna menciptakan masyarakat belajar. berbudaya. maju dan mandiri

1.5

Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin. ataupun masyarakat penyandang cacat

1.6

Menata sistem pembiyaan pendidikan yang berprinsip keadilan. efesien. transparan dan akuntabel dan peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 25 % pada APBD

Peningkatan kualitas pendidikan

12


VISI : TERWUJUDNYA MANOKWARI DAMAI SEJAHTERA RELIGIUS DAN BERMARTABAT MELALUI PEMBANGUNAN ADIL DAN MERATA MISI 1. PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT TUJUAN

STRATEGI

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN 2.1

Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat

Peningkatan kualitas kesehatan

2.2 2.3 2.4

Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

Meningkatnya kemampuan Daya Beli Masyarakat

Mendorong masyarakat untuk meningkatkan usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan memfasilitasi pengembangan potensi SDA dengan melakukan pembinaan Mendorong masyarakat untuk meningkatkan usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan sumberdaya alam guna peningkatan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan penduduk dengan prinsip pembangunan berkelanjutan Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan ketrampilan dan keahlian yang disesuaikan aspek pengembangan ekonomi masyarakat


3.1

Pengembangan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Pemerataan dan peningkatan kualitas kesehatan dasar pada masyarakat Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat Memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sarana produktif. membangun system dukungan pemerintah untuk sektor pertanian. dan meningkatkan skala pengusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan.

3.2

Penanggulangan kemiskinan melalui perberdayaan masyarakat

3.3

Menyusun kebijakan revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani. termasuk peternak. nelayan dan pembudidaya ikan

13


BAGIAN 3 POTRET URUSAN KESEHATAN DI KABUPATEN MANOKWARI 3.1.

Capaian Pembangunan Kesehatan.

Pelaksanaan program kegiatan Urusan Wajib Kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 3.1. Pencapaian Indikator Urusan Wajib Kesehatan di Kabupaten Manokwari Tahun 2011 No

Indikator

1

Tingkat ketersediaan unit pelayanan kesehatan - Jumlah unit kesehatan yang ada (Pkm, Pustu, Polindes) - Target Jumlah Kampung yang dapat dilayani (Distrik+Kpg) cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) - Jumlah Kelahiran Ditolong Tenaga kebidanan - Jumlah Ibu Hamil Angka kematian Ibu per 100.000 Kelahiran - Jumlah Kematian Ibu - Jumlah Ibu Hamil Angka kematian Bayi per 1.000 Kelahiran - Jumlah Kematian Bayi - Jumlah Ibu Hamil Cakupan kunjungan ibu hamil K4 - Jumlah Kunjungan Ibu Hamil - Jumlah Ibu Hamil Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani - Jumlah Kasus Kebidananan yang ditangani - Jumlah Ibu Hamil Angka kasus Anemia Gizi besi pada ibu hamil - Jumlah Ibu Hamil anemia Gizi Besi - Jumlah Ibu Hamil Prosentase Kasus Balita Gizi Buruk yang terjadi - Jumlah Balita - Jumlah Kasus Gizi Buruk % Penanganan Balita Gizi Buruk - Jumlah Balita Gizi Buruk - Jumlah Balita Gizi Buruk Yang ditangani Jumlah Kasus akibat pangan dan bahan berbahaya % Kampung/Kelurahan UCI - Jumlah Desa Universal Child Immunization (UCI) - Jumlah Kampung/Kelurahan Cakupan Pelayanan Imunisai Polio 4 - Jumlah Imunisasi Bayi - Jumlah Sasaran Bayi Cakupan Pelayanan Imunisasi BCG - Jumlah Imunisasi Bayi

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

14


Capaian 2010 51,59

Capaian 2011 57,06

174

178

312

312

46,1

45,07

16

405

-*

-*

725

543

14,63

0 21 90 421 98,1

91,9

2242 4.975 3,85 9 2242 19 44 2242 43,32 1850 4.975 1,01 50 4.975 48,02 2.389 4,975 2,48 11248 279 48,39 279 135 0 33,97 143 421 83,05 3.676 4.426 87,37 3.540

SPM

RPJM 60

90

*

24

**

118

**

95

60

80

*

100

*

100

*

100

*

100

*

50

0

14


No

Indikator

Capaian 2010

Capaian 2011 4.426 76,37 3.380 4.426 79,98 3.867 4.426

SPM

RPJM

- Jumlah Sasaran Bayi Cakupan Pelayanan Imunisai DPT/HB3 91,7 100 * - Jumlah Imunisasi Bayi - Jumlah Sasaran Bayi 16 Cakupan Pelayanan Imunisai Campak 107,9 100 * - Jumlah Imunisasi Bayi - Jumlah Sasaran Bayi Cakupan penemuan dan penanganan penderita * 17 100 penyakit TBC BTA 76,5 100 - Jumlah Penderita baru 81 117 - Jumlah Penderita Baru diobati 62 117 Cakupan penemuan dan penanganan penderita * 18 * 100 penyakit DBD 40 Rasio pemeriksaan malaria secara klinis (AMI) per * 19 1 1.000 Penduduk 100 10,10 - Jumlah Penderita 50.681 - Jumlah Pemeriksaan Klinis 4.041 Rasio pemeriksaan malaria secara Laboratorium (API) * 20 50 per 1.000 Penduduk 142 81,93 - Jumlah Penderita 50.681 - Jumlah Pemeriksaan Klinis 15.381 21 Rasio Dokter per satuan penduduk 7689 7.509 22 Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk 420 349 23 Rasio Bidan per satuan penduduk 1637 1219 24 Prosentase perilaku hidup sehat 34 *** 25 Jumlah Posyandu per satuan Balita 220 272 26 Rasio Posyandu per satuan Balita 6 2,4 27 Rasio Puskesmas per satuan 1.000 penduduk 0,75 0,13 28 Rasio Pustu per satuan penduduk 0,4 0,05 Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2012 Keterangan : *. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/VII/2008, ** Perpres Nomor 5 Tahun 2010, *** Data Tidak Tersedia 15

3.1.1.

Kesehatan Dasar Puskesmas

Pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan melalui penyediaan sarana Puskesmas, Pustu dan Polindes. Pada tahun 2010 sebaran puskesmas di kabupaten manokwari meliputi 20 distrik, di tahun 2011 ketersediaan Puskesmas terhadap jumlah distrik mencapai 72,4%, dengan bertambahnya unit baru di Distrik Hink, 1 unit baru di Distrik Masni (Kampung Mobja). Masih terdapat 8 distrik yang belum memiliki puskesmas, yaitu Distrik Membey, Taige, Catubouw, Didohu, Neney, Tahota, Senopi dan Mubrani. (lihat gambar 3.11)


15


Gambar. 3.1.1. Indikator ndikator Ketersediaan Unit Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

3.1.2.

Kesehatan Dasar Puskesmas Pembantu

Terdapat pembangunan pustu yang tersebar di Kabupaten Manokwari, sampai tahun 2011 jumlah pustu yang tersebar mancapai 89 unit, dengan jumlah terbanyak berada di distrik Masni mencapai 11 unit pustu, dengan perincian lokasi 7 distrik memiliki 1 pustu, 2 pustu tersebar di 8 distrik dan lebih dari 2 pustu tersebar di 13 distrik, sedangkan hanya pada Distrik Tanah Rubuh yang belum memiliki pustu, karena adanya peningkatan status Pustu menjadi Puskesmas. (lihat gambar 3.1.2) Gambar. 3.1.2.. Indikator Ketersediaan Unit Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pembantu

3.1.3.

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Pengetahuan tentang kesehatan di Manokwari sudah cukup baik, hal ini terlihat dari persentase penolong terakhir kelahiran yang sebagian besar adalah bidan dan dokter. Berdasarkan data yang dilaporkan prosentase cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan mencapai mencapai 45,07 % atau 2.242 persalinan yang ditolong tenaga kesehatan dari 4.975 ibu hamil. Capaian cakupan indikator ini Kertas Posisi JANGKAR Manokwari terhadap Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Manokwari

16


pada tahun 2011 masih lebih rendah dibanding dengan tahun 2010 maupun target SPM Tahun 2016. Dalam upaya pencapaian target SPM, pada tahun tahun 2011 dilakukan pelatihan kebidanan bagi 10 Bidan dan 72 kader, dengan harapan nantinya meningkatkan jangkauan pertolongan persalinan.

Tabel. 3.1.3. Indikator Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)

90

SPM 2011

45.07

2010

46.09 0

3.1.4.

20

40

60

80

100

Angka Kematian Ibu

Angka kematian bayi dan ibu melahirkan merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Angka kematian bayi dinyatakan dalam jumlah kematian bayi selama 1 tahun per 1.000 kelahiran. Sedangkan angka kematia kematian ibu melahirkan dinyatakan sebagai jumlah ibu meninggal pada saat persalinan selama 1 tahun per 100.000 kelahiran. Berdasarkan data yang dilaporkan, capaian AKI pada tahun 2011 lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2010 maupun target SPM, sebagaimana sebagaimana terlihat pada gambar berikut. Pada Tahun 2011, terdapat 9 kasus kematian, sehingga capaian AKI sebesar 9 kasus, lebih rendah dari target SPM, yaitu 24 kasus kematian. (lihat tabel 3.1.4) Tabel 3.1.4.Indikator Indikator Angka kematian Ibu Angka kematian Ibu per 100.000 Kelahiran

24

SPM 9

2011

16

2010 0

5

10

15

20

25

Rata-rata kabupaten, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2011 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2010. Akan tetapi terjadi peningkatan kasus seperti di Distrik Manokwari Barat dan Timur dan terjadi pula penurunan kasus seperti yang terjadi di Distrik Amberbaken dan Kebar. (lihat gambar 3.1.4.1 dan 3.1.4.2)


17


Gambar 3.1.4.1. Peta Penyebaran Angka Kematian Ibu Melahirkan 2010

Gambar 3.1.4.1. Peta Penyebaran Angka Kematian Ibu Melahirkan 2011

3.1.5. Angka Kematian Bayi Pencapaian indiaktor AKB, di tahun 2011 lebih rendah atau lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2010 maupun SPM, dari 2.242 ibu melahirkan terdapat kematian bayi sebanyak 44 kasus, sehingga capaian AKB mencapai 20 kasus, sebagaimana terlihat pada grafik 3.1.5. Grafik 3.1.5. Angka Kematian Bayi Angka kematian Bayi per 1.000 Kelahiran 118

SPM 20

2011

405

2010 0

100

200

300

400

500

Jumlah umlah kasus angka kematian bayi (AKB) di tahun 2011, jumlah terbesar terjadi di Distrik Manokwari Barat dengan jumlah 23 kasus dan Distrik Manokwari Selatan 8 kasus atau lebih besar dari ari pada 5 per 1.000 kelahiran. (lihat bambar 3.1.5.1 dan 3.1.5.2).


18


Gambar 3.1.5.1. Angka Kematian Bayi 2010

Gambar 3.1.5.1. Angka Kematian Bayi 2011 Persebaran Angka Kematian Bayi Tahun 2011

3.1.6. Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan ibu hami yang telah mendapat pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Dari sasaran ibu hami sebanyak 4.975 orang, jumlah kunjungan K4 hhanya mencapai 2.155 ibu hamil, atau 43,32 %. (lihat grafik 3.1.6) Grafik 3.1.6 Indikator Cakupan kunjungan ibu hamil K4

95

SPM 43.32

2011 0

2010 0

20

40

60

80

100

Penanganan Gizi Buruk 3.1.7. Prosentase balita gizi buruk yang mendapat penanganan pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan tata laksana gizi buruk pada tahun 2011 lebih baik pencapaiannya dibandingkan dengan tahun 2010, akan tetapi capaian ini massih sangat jauh dengan SPM, yaitu 48,39 % berbanding 100 %.(lihat grafik 3.1.7) Grafik 3.1.7. Indikator % Penanganan Balita Gizi Buruk % Penanganan Balita Gizi Buruk 100

SPM 48.39

2011 14.63

2010 0

20

40

60

80

100

Berdasarkan data yang dilaporkan, dari 11.248 Balita yang ada di Kabupaten Manokwari, kasus gizi buruk sebanyak 279 kasus dan hanya dapat ditangani sebanyak 135 kasus. Kasus terbesar gizi


19


buruk berada di Distrik Amberbaken, Senopi dan Anggi sebagaimana sebagaimana terlihat pada gambar peta persebaran Kasus Gizi Buruk. Gambar 3.1.7. Peta Persebaran Kasus Gizi Buruk

Dari kasus yang terjadi, penanganan kasus paling banyak dilakukan di Distrik Masni, Warmare dan Tanah Rubuh, yang diintervensi sebesar 100 % kasus, sedangkan di Distrik lainnya penanganan kurang dari 75 % kasus yang terjadi, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

3.1.8. Imunisasi Cakupan bayi satu kampung atau kelurahan yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap atau > 80 % di Kabupaten Manokwari masih rendah. Dari 11.248 Bayi yang tinggal pada 412 Kampung dan 9 Kelurahan baru sebanyak 135 kampung yang telah mendapat imunisasi dasar. (lihat grafik 3.1.8) Grafik 3.1.8. Indikator % Kampung / Kelurahan UCI % Kampung/Kelurahan UCI 100

SPM 33.97

2011 21

2010 0

20

40

60

80

100

Capaian indikator ini masih ih lebih rendah target SPM. Dari 135 kampung/kelurahan UCI, cakupan pelayanan imunisasi yang telah dilakukan dapat sebagaimana uraian berikut. 3.1.8.1. Imunisasi Campak Berdasarkan data yang dilaporkan, cakupan persentase imunisasi campak di Kabupaten Manokwari relatif menurun dibandingan tahun 2010, dengan tingkat persentase penurunan 27,92% dengan capaian di tahun 2011 sebesar 79,98 %. (lihat grafik 3.1.8.1) Cakupan Pelayanan Imunisai Campak 100

SPM 79.98

2011

107.9

2010 0


20

40

60

80

100

120

20


Berdasarkan data sebaran pelaksanaan, hampir disemua distrik berdasarkan data yang dilaporkan capaian lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2010, sebagaimana terlihat pada gambar berikut. Gambar 3.1.8.1. Peta eta Pelaksanaan Imunisasi Campak Peta Pelaksanaan Imunisasi Cmpak Tahun 2011

3.1.8.2. Imunisasi BCG Pelaksanaan Imunisasi BCG pada tahun 2011 lebih rendah dari capaian pelaksanaan tahun 2010. Persentase cakupan pelaksanaan imunisasi BCG di tahun 2011 sebesar 87,37 % yang tersebar di 18 distrik, dengan cakupan layanan lebih dari 75% di 10 distrik yang meliputi meliputi distrik Manokwari Barat, Manokwari Timur, Sururey, Anggi Gida, Warmare, Prafi, Minyambouw, Tanah Rubuh, Masni dan Sidey sebagaimana terlihat pada grafik berikut. Grafik 3.1.8.2. Cakupan Pelayanan Imunisasi BCG Cakupan Pelayanan Imunisai BCG

100

SPM 87.37

2011

91.9

2010 80

85

90

95

100

Walaupun secara rata-rata rata capaian menurun dibandingkan ndingkan dengan tahun 2010, akan tetapi pelaksanaan di tahun 2011 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2010, Distrik Sururey, Manokwari Selatan, Minyambouw dan Warmare, sebelumnya cakupan layanan dibawah 50 %, pada tahun 2011 cakupan layanan sudah mencapai 75 %. (lihat gambar 3.1.8.2)


21


Gambar 3.1.8.2. Peta Pelaksanaan Imunisasi BCG

3.1.8.2.

Imunisasi Polio 4 dan DPT/HB3

Demikian pula dengan pelaksanaan Imunisasi Polio 4 dan DPT/HB3, cakupan pelayanan lebih rendah dari capaian layanan tahun 2010, sebagaimana terlihat pada grafik berikut. Grafik 3.1.8.2. Cakupan Pelayanan Imunisasi Polio 4 dan DPT/HB3 Cakupan Pelayanan Imunisai Polio 4

Cakupan Pelayanan Imunisai DPT/HB3 100

SPM 2011 2010

83.05 98.1 0

20

40

60

80

100

SPM 2011 2010

100

76.37 91.7 0

20

40

60

80

100

3.1.9. AMII dan API Tujuan 6 Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) disebutkan memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya sampai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2016. HIV/AIDS dan Malaria merupakan ancaman serius di tanah Papua. Jumlah penderita Malaria yang tercatat di Kabupaten Manokwari tahun 2011 ada sebanyak 50.681 orang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu 36.094 penderita. Dari jumlah tersebut, yang melakukan pemeriksaan klinik sebanyak (AMI) sebanyak 1.896 pasien atau 10 per 1.000 penduduk, lebih tinggi dibandingkan dengan target SPM, yaitu 1 per 1.000 1.000 penduduk. (lihat grafik 3.1.9.1 dan 3.1.9.2. Grafik 3.1.9.1. Indikator Rasio AMI per 1.000 Penduduk Rasio pemeriksaan malaria secara klinis (AMI) per 1.000 Penduduk

1

SPM

10.1

2011

100

2010 0

20


40

60

80

100

22


Sedangkan edangkan pasien yang melakukan pemeriksaan laboratorium dan diketahui positif malaria sebanyak 15.381 pasien atau 81 per 1.000 penduduk, lebih lebih tinggi dari SPM yaitu 50 per 1.000 penduduk, sebagaimana terlihat pada grafik. Grafik 3.1.9.2. Indikator Rasio AMI API per 1.000 Penduduk Rasio pemeriksaan malaria secara Laboratorium (API) per 1.000 Penduduk

50

SPM

81.93

2011

142

2010 0

20

40

60

80

100

120

140

160

Berdasarkan kasus yang dilaporkan, kasus yang paling banyak terjadi di Distrik Kebar dan Testega, akan tetapi sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik pada Distrik Ransiki, Momiwaren, Minyambouw dan Tanah Rubuh jika dibandingkan tahun 2010. Gambar 3.1.9. Peta Persebaran Kasus AMI 2010 dan 2011

3.2. HIV dan AIDS Berdasarkan data STHP 2006 diketahui bahwa di tanah Papua HIV telah berada rada pada populasi umum dengan prevalensi sebesar 2,4 % yang berarti dari setiap 100 orang penduduk di Papua akan ada 2,4 orang yang telah terinfeksi HIV. Keadaan 2,4% pada populasi umum sebenarnya sudah merupakan keadaan yang luar biasa bagi suatu daerah. Kasus HIV di kabupaten Manokwari telah diketemukan diberbagai kalangan masyarakat, semua bidang pekerjaan telah ada yang terinfeksi termasuk anak sekolah dan mahasiswa seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.


23


Grafik 3.2.1.. Komulatif kasus HIV – AIDS berdasarkan jenis pekerjaan KASUS HIV & AIDS

PRESENTASE (%) 191

182

107 77

60

54 25

11

28

15

6 1

5 1

8

7

26

22 4

3

Sumber. Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, September 2012 Berdasarkan data diatas bahwa ibu rumah tangga merupakan pekerjaan yang menduduki jumlah terbanyak yaitu sebesar 182 orang atau 25% dari total jumlah kasus, dimana jumlah tersebut lebih besar dari kasus pada pekerja seks komersial dengan jumlah 107 orang atau atau 15% dari total jumlah kasus. HIV juga telah menginveksi penduduk di kabupaten Manokwari dari berbagai kelompok umur seperti terlihat pada grafik di bawah ini. Grafik 3.2.1. Data kasus HIV – AIDS menurut golongan umur HIV (+)

AIDS

JUNLAH

299 270 202

97

6 410

19 613

<1

1-4

235

28 35 7

187

83

71 52 19 101020

5 - 14 15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 UMUR

303 > 60

Data ditabel menunjukan bahwa jumlah kasus HIV dan AIDS terbanyak adalah pada usia produktif 20 – 39 tahun, dan HIV – AIDS juga telah menginfeksi bayi, anak balita, anak anak-anak, dan remaja di Kabupaten Manokwari. Upaya penanganan dan penanggulangan orang dengan HIV – AIDS S di Kabupaten Manokwari masih jauh dari harapan, keadaan ini dapat terlihat pada grafik di bawah ini.


24


Grafik 3.2.2. Komulatif Kasus HIV dan AIDS HIV

AIDS

496 435

236 124

112 61

KASUS

MATI & L S F UP

HIDUP

Sumber. Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, September 2012 Tabel diatas menunjukan bahwa total kasus HIV – AIDS yang di ketemukan di Kabupaten Manokwari sebesar 732 orang terdiri dari 496 HIV dan 236 AIDS, dari jumlah tersebut diketahui sebanyak 435 orang stadium HIV dan 112 orang stadium AIDS telah mati dan atau los follow up, sehingga yang hidup tinggal inggal 61 orang stadium HIV dan 124 orang stadium AIDS. Keadaan diatas tidak terlepas dari minimnya layanan kesehatan yang memiliki kapasitas untuk memeriksa dan menangani orang yang telah terinfeksi HIV – AIDS, sampai dengan tahun 2013 baru terdapat 5 (lima) ma) puskesmas dan 1 (satu) rumah sakit yang dapat melaksanakan pemeriksaan HIV dan baru ada satu layanan kesehatan yang dapat memberikan layanan care support treatmen (CST) bagi orang dengan HIV –AIDS AIDS yaitu Rumah sakit umum daerah.


25


BAGIAN 4 POTRET ANGGARAN KESEHATAN KABUPATEN MANOKWARI

4.1. 4.1.1.

Potret Umum Anggaran. Trend Total Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2011 – 2013), trend total pendapatan daerah Kabupaten Manokwari menujukkan pertumbuhan yang signifikan; sebagaimana yang terlihat pada grafik 4.1 berikut : Grafik 4.1. Trend Total Pendapatan Daerah 917,919,000,000

989,202,372,916

786,447,000,000

2011 Sumber

:

2012

2013

APBD Kab. Manokwari Tahun 2011 – 2013, diolah.

Pada tahun 2011, total pendapatan daerah Kabupaten Manokwari adalah sebesar Rp 786,447 juta. Kemudian, mengalami pertumbuhan yang signif significant icant dalam dua tahun terakhir yaitu sebesar 16,7% pada tahun 2012, dan 7,8% % pada tahun 2013, yakni menjadi Rp 917,919 juta dan 989,208 (lihat grafik 4.2). Grafik 4.2. Presentase Pertumbuhan Pendapatan Pendap Daerah Kabupaten Manokwari 16.7 7.8 0 2011

2012

2013

Sumber : APBD Kab. Manokwari Tahun 2011 – 2013, diolah. Serupa dengan total pendapatan, trend total belanja daerah Kabupaten Manokwari juga menunjukkan pergerakan yang positif (lihat grafik 4.3). 4.3) Pada ada tahun 2011, total belanja daerah Kabupaten Manokwari mencapai Rp 728,455, juta. Kemudian, berturut-turut berturut turut mengalami kenaikan sekitar 20%, 0%, pada tahun 2012 dan pada tahun 7 % pada tahun 2013, menjadi Rp 872,394 juta dan 872,394 (lihat grafik 4.4). Kertas Posisi JANGKAR Manokwari terhadap Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Manokwari

26


Grafik ik 4.4. Gambaran Belanja Daerah Kabupaten Manokwari

872,394,000,000

929,441,000,000

728,455,401,743

20%

2011

7%

2012

2013

Sumber : APBD Kab. Manokwari Tahun 2011 – 2013, diolah. 4.1.2.

Trend Komponen Pendapatan Daerah.

Dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan, dana perimbangan merupakan pos penyumbang terbesar terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Manokwari Manokwari. Sebagaimana yang dapat dilihat pada grafik rafik 4.1.2 4. berikut, bahwa dana perimbangan mendominasi total pendapatan daerah Kabupaten Manokwari selama periode tahun 2011 – 2013. Pada tahun 2011, kontribusi pos dana ini terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Manokwari mencapai 78.3%. Hingga tahun 2013, persentasenya cenderung terus meningkat, dan kontribusi terbesar dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Manokwari Manokwari mencapai angka lebih dari 80.0% pada tahun 2013 , yakni 81.5% (lihat grafik 4.1.2). Grafik 4.1.2.. Presentasi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari 149,582,000,000 (19%)

2011

Lain-lain pendapatan yang sah

616,000,000,000 (78%)

Dana Perimbangan PAD

2012


20,865,000,000 (3%) 174,700,000,000 (19%) 721,832,000,000 (79%)


2013


21,387,000,000 157,108,545,416

(16%) 806,113,827,500


Sumber

(2%)

25,986,000,000 (3%)

(81%)

: APBD Kab. Manokwari Tahun 2011 – 2013, diolah.

Kondisi di atas mengindikasikan masih tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Manokwari terhadap Pemerintah Pusat, dalam segi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.


27


Grafik 4.1.2. diatas menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Manokwari, selama 3 tahun terakhir, tergolong rendah; rata-rata rata rata hanya sebesar 2,28% yang artinya, tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Manokwari terhadap Pemerintah Pusat, memang, cukup tinggi. Hal itu, antara lain, disebabkan karena belum optimalnya penerimaan daerah dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti yang terlihat grafik 4.1.2,, memperlihatkan kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah tergolong lemah.. Selama tahun 2011 – 2013, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manokwari rata-rata rata hanya sebesar 2,30%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari belum serius dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan sumber sumber-sumber PAD.

4.1.3.

Trend Komponen Belanja Daerah.

Kebijakan belanja ja daerah dalam kerangka APBD Kabupaten Manokwari merupakan cerminan dari Rencana Strategis Kabupaten Manokwari Tahun 2011 – 2015, di mana kebijakan yang ditetapkan, diharapkan mampu menjadi jawaban untuk menyelesaikan, atau paling tidak, meminimalkan permasalahan asalahan yang ada, dalam wujud program pembangunan yang strategis. Dalam kurun waktu tahun 2011 – 2015, Kabupaten Manokwari menentukan prioritas belanja daerah pada aktivitas pengembangan infrastruktur dasar, peningkatan ketersediaan dan akses pelayanan publik, blik, perbaikan tatakelola pemerintahan, dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Dengan prioritas belanja daerah seperti disebutkan di atas, komposisi belanja tidak langsung dan belanja langsung pada komponen belanja daerah Kabupaten Manokwari periode periode tahun 2011 – 2013 menunjukkan trend sebagaimana yang dapat dilihat pada grafik 4.9 berikut. Grafik 4.1.3.. Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung APBD Kabupaten Manokwari BELANJA DAERAH (TOTAL)

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

929,441,000,000

872,394,000,000 728,455,401,743 386,138,000,000 342,318,000,000

471,590,000,000

54%

2,011 Sumber :

455,227,000,000

400,804,000,000

53% 47%

474,214,000,000

51%

46% 2012

49% 2,013



28


Grafik di atas menjelaskan bahwa untuk komposisi belanja daerah, selama tahun 2011 – 2013, besaran belanja Pemerintah Kabupaten Manokwari fluktuatif. Pada tahun 2011 belanja langsung lebih rendah daripada belanja tidak langsung, namun pada tahun 2012 kompo komposisi berubah menjadi lebih besar belanja langsung. Situasi berubah lagi menjadi lebih besar belanja tidak langsung. Hal ini patut mendapat perhatian karena dengan komposisi belanja daerah yang demikian, mengindikasikan orientasi yang tidak jelas orientasi pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.

4.1.4.

Trend Komponen Belanja Tidak Langsung.

Sepertii yang terlihat pada grafik 4.1.4 berikut, bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 – 2013, komponen belanja tidak langsung pada pos belanja daerah Kabupaten Manokwari didominasi oleh jenis belanja pegawai. Porsi belanja yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS serta belanja aparatur lainnya, ini mencapai rata-rata rata rata 41%, dengan belanja pegawai tertinggi terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 46,2%. Grafik 4.1.4. Trend Komposisi Belanja Tidak langsung Belanja tidak terduga

2013

Bagi hasil kepada provinsi/kab/dan desa Belanja Bantuan Sosial Belanja Hibah

2,000,000,000 (1,6%) 28,657,000,000 (1,2%) 61,897,000,000 (3,3%)

Belanja tidak terduga

2012

Bagi hasil kepada provinsi/kab/dan desa Belanja Bantuan Sosial Belanja Hibah

4,300,000,000 (0,5%) 6,809,000,000 (0,8%) 4,262,000,000 (0,5%) 52,844,000,000 (6,1%) 12,000,000,000 (0,2%)

Belanja tidak terduga

2011

Belanja Bantuan Sosial Belanja Hibah

(38,1%)

332,495,000,000

Belanja Pegawai Bagi hasil kepada provinsi/kab/dan desa

(46,2%)

360,596,000,000

Belanja Pegawai

0 9,025,000,000 (3,1%) 24,006,000,000 (6,7%)

Belanja Pegawai

(38,8%)

336,622,000,000

Sumber : APBD Kab. Manokwari Tahun 2011 – 2013, diolah.

Sementara itu, untuk jenis belanja hibah dan belanja bantuan sosial, rata-rata rata mendapatkan porsi yang hampir sama, yakni berkisar antara 1 – 6,5%, setiap tahun. Sedangkan, untuk jenis belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan keuangan, dan belanja tidak terduga, rata-rata rata mendapatkan porsi yang kurang dari 1,0%, setiap tahunnya. 4.1.5.

Trend Komponen Belanja Langsung.

Dalam kurun waktu tahun 2011 – 2013, komponen belanja langsung pada pos belanja daerah Kabupaten Manokwari didominasi oleh jenis belanja modal, yakni mencapai 18,67%. 7%. (lihat grafik 4.1.5).


29


Grafik 4.1.5.. Trend Komponen Belanja Langsung

2011

2012

2013

(20,1%)

186,947,000,000 217,237,000,000

Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai

174,990,000,000 (20,1%)


57,592,000,000

239,008,000,000

(6,6%)

(27,4%)

94,022,857,368 (12,9%)


Sumber :

(23,4%)

51,043,000,000 (5,5%)

201,892,378,123 46,402,594,000

(6,4%)

(27,7%)


Sementara, untuk jenis belanja barang dan jasa, jasa, yakni belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam pelaksanaan program m dan kegiatan pemerintah daerah, mendapatkan porsi rata rata-rata sebesar 27.6%. %. Sedangkan, porsi untuk jenis belanja pegawai, rata-rata sebesar 6% % (lihat grafik 4.1.5). 4.1 4.1.6. Trend Belanja Berdasarkan Urusan. Sebagaimana yangg dapat dilihat pada diagram 4.1.6 berikut, bahwa untuk alokasi belanja berdasarkan urusan, dalam dua tahun terakhir (2012 dan 2013), porsi belanja APBD terbesar dialokasikan untuk belanja urusan Pendidikan Pendidikan.. Kemudian, diikuti oleh belanja urusan kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RSUD) serta kemudian infrastruktur. Pada tahun 2012, porsi belanja urusan pendidikan Kabupaten Manokwari adalah sebesar Rp 229,437 juta atau sekitar 25 % dari total belanja APBD. Di tahun 2013, porsi belanja tersebut mengalami menurunan sebesar 3 %, menjadi menjadi Rp 220,050 juta atau sekitar 22,2% dari total belanja APBD. Meskipun, secara nominal, porsi belanja tersebut tetap di atas 20%. Sedangkan belanja kesehatan dalam dua tahun ini tetap tidak bisa melewati angka 10% meskipun ada kenaikan. Pada tahun 2012 total anggaran dinas kesehatan dan RSUD adalah Rp. 79,870,321,990 atau 8,7 % dan pada tahun 2013 naik sebesar Rp. 94,617,191,356 atau 9,6% dari total pendapatan. Diagram 4.1.6. Komposisi Belanja Berdasarkan Urusan APBD Kabupaten Manokwari Infrastruktur Kesehatan (PU), (Dinkes dan 65,113,737,215 RSUD), 70,9% 79,870,321,990 8,7%

Pendidikan (Disdik dan OR), 229,437,246,146 25%

Kesehatan (Dinkes dan RSUD) 94,617,191,356 9,6%

Belanja Lainya, 543,497,694,64 9 59%

Pendidikan (Disdik dan OR) 220,050,209,205 22%

Tahun 2012 Sumber

Infrastruktur (PU) 77,372,840,915 8%

Belanja Lainya 597,168,131,440 60%

Tahun 2013

: APBD Kab. Manokwari Tahun 2012 dan 2013, diolah.


30


Dengan alokasi angggaran kesehatan seperti tersebut di atas, dapat dikemukakan pula bahwa dalam dua tahun terakhir, alokasi anggaran kesehatan Kabupaten Manokwari belum memenuhi amanat Pasal 171 ayat (2) Undang Undang-Undang Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa dana kesehatan, selain gaji dialokasikan minimal 10% dari APBN/ APBD. Hal al lain yang juga dapat dikemukakan dari grafik 4.15, bahwa dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Manokwari mengalokasikan anggaran untuk belanja urusan kesehatan yang jauh lebih kecil, dibandingkan porsi belanja urusan urusan pendidikan namun leb lebih baik dari belanja infrastrtur.. Sekalipun, porsi belanja urusan kesehatan itu digabungkan dengan porsi belanja RSUD, namun tetap saja jumlahnya tidak mencapai separuh dari porsi belanja, baik untuk urusan pendidikan. Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa bahwa urusan yang menjadi prioritas daerah, seperti kesehatan, pendidikan di Kabupaten Manokwari masih perlu diperjuangkan agar bisa benarbenar-benar memenuhi amanat undang-undang. undang. Apalagi disebutkan anggaran itu harus di luar gaji. Sementara berdasarkan data, anggaran ggaran kurang dari 10% untuk urusan kesehatan di Kabupaten Manokwari adalah anggaran total Dinas Kesehatan dan RSUD. 4.1.7. Trend Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Belanja dana hibah dan bantuan sosial Kabupaten Manokwari selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2011, 2012, dan 2013 alokasi belanjanya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal tersebut ersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Diagram 4.1.7. Trend Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Pendapatan

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial 989,208,372,916

872,394,000,000 728,455,401,743

(6,06%)

52,844,000,000

(3,3%)

24,006,000,000

(1,24%)

9,025,000,000

2011 Sumber

(0,49% ) 4,262,000,000

2012

(6,26%)

61,897,000,000 (2,9%)

28,657,000,000

2013

: APBD Kab. Manokwari Tahun 2011 - 2013, diolah.


31


Diagram 4.1.7 Menunjukkan bahwa pada 2011 total alokasi belanja hibah dan bantuan sosial Kabupaten Manokwari sebesar 4,5%, meningkat di tahun 2012 menjadi 6,6%,, dan pada 2013 dan mencapai 9,1% dari total pendapatan ndapatan daerah Kabupaten Manokwari.

4.2.

Potret Anggaran Kesehatan 2012 2012-2013.

4.2.1.

Trend Total Pendapatan dan Belanja Kesehatan.

Seperti dengan komposisi belanja daerah secara umum; di mana, porsi belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung, pada belanja urusan kesehatan, juga terjadi demikian. Pada tahun tahun 2012 belanja tidak langsung kesehatan memang lebih kecil dari belanja langsung, namun situasi berubah pada tahun 2013 di mana belanja langsung mengalami mengalami penurunan, yakni dari 44,5% pada tahun 2012 menjadi 38,4% 38 pada tahun 2013. Grafik 4.2. Trend Pendapatan dan Belanja Kesehatan Kabupaten Manokwari 56,692,452,652 49,644,125,057 34,948,028,005 27,531,880,057 22,112,245,000

21,744,424,647

55.5%

61.6%

44.5%

Total Belanja

Belanja Langsung

38.4%


2012

Tota Belanja

Belanja Langsung


2013

Sumber : APBD Kab. Manokwari Tahun 2012 dan 2013, diolah.

Seperti yang terlihat pada grafik 4.2, 4.2, bahwa pada tahun 2012, alokasi belanja tidak langsung pada pos belanja kesehatan Kabupaten Manokwari mencapai Rp 39,113 juta (49%). Di tahun 2013, alokasi belanja tidak langsung ini justru meningkat menjadi 47,765 juta atau mencapai 50,5%. Sementaraa itu, untuk porsi belanja langsung, pada tahun 2012, dialokasikan sebesar Rp 40,756 juta (51.0%) yang kemudian menurun menjadi Rp 46,851 juta (49.5%)pada tahun 2013. 4.2.2.

Belanja Program Kesehatan

Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Manokwari mengalokasikan anggaran kesehatan untuk pelaksanaan 13 (tiga belas) program, sebagai berikut : a. Program pelayanan administrasi perkantoran b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur c. Program obat dan perbekalan erbekalan kesehatan d. Program pemerataan obat dan perbekalan kesehatan e. Program upaya kesehatan masyarakat Kertas Posisi JANGKAR Manokwari terhadap Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Manokwari

32


f. g. h. i. j. k. l.

Program pengawasan obat dan makanan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program perbaikan gizi masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Program Pengembangan & penanggulangan penyakit menular Program Stadarisasi pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana-prasarana Puskesmas/puskesmas pembantu & jaringan

Tabel 4.2.2. Data Anggaran Program Dinas Kesehatan tahun 2013 NO 1

URAIAN Program pelayanan administrasi perkantoran Belanja Barang dan Jasa Penyediaan surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaran dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

JUMLAH 2.325.129.000,00 9.080.000,00 134.000.000,00 13.400.000,00 9.000.000,00 17.000.000,00 25.000.000,00 20.760.000,00 8.400.000,00 1.685.840.000,00 304.134.000,00 98.515.000,00

2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor (Belanja Modal) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/oprasional (Belanja Barang & Jasa)

3

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal (Belanja Barang & Jasa)

4

Program obat dan perbekalan kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Belanja pegawai Belanja barang dan jasa

2.529.042.610,40 90.703.000,00 24.450.000,00 66.253.000,00

5

Program pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Monitoring, evaluasi dan laporan (Belanja Barang & Jasa) Pelatihan pengelolaan obat bagi tenaga puskesmas Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Pengadaan obat & perbekalan kesehatan (DAK) (Belanja Brg & Jasa) Pengadaan obat & perbekalan kesehatan (Pendamping DAK) (Belanja Barang & Jasa)

406.620.000,00 55.800.000,00 350.820.000,00 25.670.000,00 39.765.000,00 4.500.000,00 35.265.000,00 1.787.531.464,00 178.753.146,40

6

Program upaya kesehatan masyarakat Pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana-prasarana Puskesmas & jaringannya

5.679.667.550,00 229.649.000,00


1.857.849.000,00 309.549.000,00 36.660.000,00 23.400.000,00 13.260.000,00 1.511.640.000,00

117.600.000,00 117.600.000,00

33


Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Peningkatan pelayanan & penanggulangan masalah kesehatan belanja pegawai Belanja barang dan jasa penyediaan biaya operasional dan pemeliharan belanja pegawai Belanja barang dan jasa penyelenggaraan penyehatan lingkungan belanja pegawai Belanja barang dan jasa belanja modal pelatihan teknis keperawatan belanja pegawai Belanja barang dan jasa Peningkatan pelayanan & penanggulanagan masalah kesehatan (DANA OTSUS) belanja pegawai Belanja barang dan jasa

150.650.000,00 78.999.000,00 840.194.600,00 781.650.000,00 58.544.600,00 2.190.136.950,00 520.800.000,00 1.669.336.950,00 118.989.000,00 21.600.000,00 84.389.000,00 13.000.000,00 200.904.000,00 24.800.000,00 176.104.000,00 2.099.794.000,00 2.039.250.000,00 60.544.000,00

7

Program pengawasan obat dan makanan peningkatan pengawasan keamanan pangan & bahan berbahaya belanja pegawai Belanja barang dan jasa

129.712.000,00 129.712.000,00 5.250.000,00 124.462.000,00

8

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat penyuluhan masyarakat pola hidup sehat belanja pegawai Belanja barang dan jasa

326.908.000,00 326.908.000,00 27.657.000,00 299.233.000,00

9

Program perbaikan gizi masyarakat Penanggulanagan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium(GAKY),kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainya Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal Pelatihan menajemen gizi untuk kesehatan ibu dan anak Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal

10

Program pengembangan lingkungan sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Belanja pegawai Belanja barangdan jasa Belanja modal

11

Program Pengembangan & penanggulangan penyakit menular Pelayan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Pencegahan penularan penyakit endemik/Epidemik (Belanja Barang & Jasa) Peningkatan survellance epidemiologi & penanggulangan waba


1.265.795.750,00 774.581.750,00

49.750.000,00 711.491.750,00 13.340.000,00 491.214.000,00 66.950.000,00 409.264.000,00 15.000.000,00

216.178.000,00 216.178.000,00 4.750.000,00 116.428.000,00 95.000.000,00 1.656.800.800,00 160.880.000,00 79.050.000,00 81.830.000,00 502.775.000,00 384.775.000,00 118.000.000,00 310.499.800,00 682.646.000,00

34


Belanja pegawai Belanja barang dan jasa

245.550.000,00 437.096.000,00

12

Program Stadarisasi pelayanan kesehatan penyusunan standar pelayana kesehatan Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal Monitoring,evaluasi dan pelaporan Belanja barang dan jasa

801.911.900,00 55.220.000,00 7.000.000,00 48.220.000,00 51.020.900,00 4.830.000,00 46.190.900,00 664.291.000,00 24.375.000,00 489.916.000,00 150.000.000,00 31.380.000,00 13.380.000,00

13

Program pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana-prasarana Puskesmas/puskesmas pembantu & jaringan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (Belanja Modal) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK) (belanja modal) Pengadaan sarana & prasarana puskesmas (pendamping DAK) (belanja modal) Penigkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas (DAK) (belanja modal) Penigkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas (pendamping DAK) (belanja modal) Pembangunan rumah medis dan paramedis( DAK) (belanja modal) Pembagunan rumah medis dan paramedis (pendampingDAK) (belanja modal) Rehabilitasi sedang/berat polindes/poskesdes(DAK) (belanja modal) Rehabilitasi sedang/berat polindes/poskesdes (pendamping DAK) (belanja modal) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (DAK) (belanja modal) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (pendamping DAK)(belanja modal) Rehabilitas sedang/berat puskesmas rawat inap(DAK)(belanja modal) Rehabilitas sedang/berat puskesmas rawat inap(pendamping DAK)(belanja modal) Rehabilitas sedang/berat rumah medis & paramedis (DAK) (blnj modal) Rehabilitasi sedang/berat rumah medis dan paramedis (pendampig DAK)(belanja modal) Rehabilitas sedang/berat puskesmas (DAK)(belanja modal) Rehabilitas sedang/berat puskesmas ( pendamping DAK)(belanja modal) Penigkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas (lanjutan/ DAK)(belanja modal) Penigkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas (lanjutan Pendamping DAK) (belanja modal) Rehabilitas sedang / berat polindes/puskesdes (lanjutan/DAK) (belanja modal) Pembangunan puskesmas pembantu (DAK) (belanja modal) Pembagunan puskesmas pembantu(pendamping DAK) (belanja modal)

4.837.830.037,00 116.125.000,00 872.250.000,00 87.250.000,00 736.363.636,00 73.636.364,00 327.272.727,00 32.727.273,00 271.636.364,00 27.163.636,00 281.818.182,00 28.181.818,00 286.363.636,00 28.636.364,00 435.001.818,00 43.500.182,00 115.810.000,00 11.581.000,00 404.216.818,00 40.421.682,00 12.536.364,00 436.362.173,00 43.636.364,00

Sumber : APBD Kab. Manokwari Tahun 2013, diolah.


35


Dari ketiga belas program di atas ada dua program yang menurut hemat kami perlu mendapat intervensi lebih kuat karena cukup penting dan sangat menentukan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kedua program itu adalah: a. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat b. Program Pengembangan & penanggulangan penyakit menular

Pada program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kami melihat bahwa sesungguhnya kebijakan pemerintah pusat sudah memberi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik seperti adanya jaminan persalinan bagi ibu melahirkan dan pengobatan gratis bagi penderita TB. Namun demikian, dalam kenyataannya layanan itu belum sepenuhnya diakses oleh masyarakat. Kami menilai hal itu antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi. Berdasarkan LKPJ bupati pada tahun 2011 ada sebanyak 4.975 orang perempuan melahirkan di Kabupaten Manokwari, dan hanya 45,05% yang mendapatkan layanan medis. Hal itu menunjukkan bahwa masih banyak yang belum mengakses layanan ini. Pada tahun 2012 dimana program Jaminan Persalinan telah ada, dari 4.403 ibu hamil melahirkan yang persalinanya ditolong layanan kesehatan hanya 75,26%, selain itu terdapat 1,82% persalinan ibu hamil yang ditolong dukun, dan sisanya tidak diketahui, hal ini berarti ada 1.089 ibu hamil yang persalinanya tidak ditolong oleh tenaga medis. Hal serupa juga dalam pengobatan gratis bagi penderita TB, program TB telah lama dicanangkan namun sampai saat ini angka case notification rate masih tinggi yaitu 218 per 100.000 penduduk, angka succes rate baru mencapai angka 54,39%, dan angka CDR baru mencapai 50,26%. Keadaan ini dikarenakan masih minimnya masyarakat mengakses layanan kesehatan khususnya TB yang disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat terkait TB dan informasi tentang pengobatan TB gratis belum banyak diketahui masyarakat. Dalam APBD Kabupaten Manokwari 2013, Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat menganggarkan dana sebesar RP 326, 908 juta. Angka ini disebutkan untuk penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dan tidak secara jelas bagaimana kampanye itu dilaksanakan serta tidak pula terlihat untuk promosi layanan kesehatan tersebut di atas. Untuk itu kami mengusulkan mengefektifkan program untuk mengkampanyekan jampersal dan pengobatan gratis TB melalui program ini. Minimnya puskesmas yang melayani HIV-AIDS karena hanya 5 ada puskesmas yang memiliki kapasitas untuk melayani dan ke 5 puskesmas tersebut seluruhnya berada di daerah kota, sedangkan orang yang terinveksi dan membutuhkan layanan sebagian tinggal di pedesaan, pesisir pantai, dan pegunungan. Hal ini menyebabkan makin meningkatnya orang dengan HIV-AIDS yang meninggal dan putus obat akibat tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan secara berkesinambungan Maka orang drop out. Kertas Posisi JANGKAR Manokwari terhadap Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Manokwari

36


Untuk itu kami mendorong untuk meningkatkan jumlah layanan yang memiliki kapasitas dan berkualitas serta memperluas layanan kesehatan untuk yang mampu menangani kasus penyakit menular khususnya TB dan HIV-AIDS. Berdasarkan laporan dinas kesehatan kabupaten Manokwari bahwa angka orang yang meninggal dan atau droup out mencapai angka 435 orang atau 87,7% orang dengan HIV pada stadium HIV positif dan 112 orang atau 47,5% orang dngan HIV pada stadium AIDS, sedangkan yang hidup hanya 61 orang atau 12,3% orang dengan HIV pada stadium HIV positif dan 124 orang atau 52,5% orang dengan HIV pada stadium AIDS.

4.2.3.

Analisis.

Terkait dengan issu tersebut di atas, dilakukan analisis sebagai berikut : 1.

Analisis Pertumbuhan Anggaran. Rumus : (T2 – T1)/T1 x 100 Ket. : T2 adalah anggaran kesehatan Kabupaten Manokwari tahun terakhir (2013); dan T1 adalah anggaran kesehatan Kabupaten Manokwari tahun sebelumnya (2012). (Rp 94,617,191 juta – 79,870 juta)/ Rp 79,870 juta X 100 = Rp 14,746, juta/ 79,870 juta X 100 = 18% Artinya, alokasi anggaran kesehatan Kabupaten Manokwari pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 18%.

2.

Analisis Proporsi. Rumus : PersentaseShare(Proporsi) = Bagian/Total x 100 Porsi anggaran untuk Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp 326,908 juta. Sedangkan Program Pengembangan & penanggulangan penyakit menular adalah sebesar Rp 1.656,8 juta Rp 1.983,708 juta/ 56,692 juta X 100 = 3%


37


Artinya, porsi anggaran yang dialokasikan untuk Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan Program Pengembangan & penanggulangan penyakit menular 3 % dari total anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari tahun 2013. Porsi anggaran yang demikian tentunya sangat berpengaruh terhadap upaya pembangunan kesehatan dasar di Kabupaten Manokwari. Dengan porsi anggaran yang hanya sebesar 3 % dari total anggaran kesehatan Kabupaten Manokwari tahun 2013, jelas tidak sebanding dengan upaya penyelesaian/ pemecahan permasalahan kesehatan dasar seperti di sebutkan di atas.

3.

Analisis Per Kapita. Rumus : Jumlah anggaran/ jumlah populasi Ket. Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010, pada tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Manokwari mencapai 194.948 jiwa. Rp 94,617,191 juta / 194.948 jiwa jiwa = Rp 485,345.79 Artinya, porsi anggaran kesehatan yang dialokasikan untuk 1 (satu) orang penduduk di Kabupaten Manokwari, adalah sebesar Rp 485,345.79 Porsi anggaran seperti disebutkan di atas, sebenarnya, sudah cukup besar, jika tidak dikikis oleh belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS/ dokter dan tenaga kesehatan. Namun, pada kenyataanya, komposisi belanja pada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari tahun 2013 menunjukkan bahwa porsi belanja tidak langsung tetap lebih besar (50,5%) daripada belanja langsung (49,5%).

4.

Analisis Kecukupan Alokasi Anggaran. Terkait dengan issu perlunya promosi untuk jampersal dan kampanye obat gratis dan ketersedian layanan TB di Kabupaten Manokwari di atas, maka program yang tampaknya dapat mengatasi hal itu adalah Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan Program Pengembangan & penanggulangan penyakit menular. Dalam dokumen APBD Kabupaten Manokwari tahun 2013, program di atas hanya menyerap 3% ( Rp 1.983.708 juta) dari total anggaran Dinas Kesehatan yang mencapai Rp 56,692 juta Jika dibandingkan dengan jumlah bu hamil dengan anggaran promosi, data ibu hamil pada tahun 2011 yang mencapai 4.975 orang dengan anggaran promosi sebesar Rp 326,908 juta, maka jumlah anggaran yang dialokasikan seperti disebutkan di atas, adalah sbb.


38


Rp 326,908 juta / 4.975 jiwa = Rp 65.710 Tentu saja angka ini cukup besar, namun jika melihat anggaran itu juga digunakan untuk kegiatan lain, maka jumlahnya akan berkurang. Jika dilihat dari anggaran dana hibah dan bantuan social, yang mengalami peningkatan 2% setiap tahunnya selama 3 tahun, maka realokasi dari dana hibah dan bantuan sosial ini dapat meningkatkan alokasi anggaran bagi progam promosi kesehatan dan program peningkatan kualitas dan kuantitas layanan khusus untuk penyakit menular (TB dan HIV-AIDS).


39


BAGIAN 5 PENUTUP 5.1.

Kesimpulan.

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : pertama, bahwa salah satu issu kesehatan yang wajib mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Manokwari; adalah promosi layanan kesehatan gratis, khususnya JAMPERSAL dan Layanan untuk penderita penyakit menular di Kabupaten Manokwari.

Kedua, data menyebutkan lebih dari 50% ibu melahirkan tidak mendapatkan layanan medis yang diperlukan. Dari LKPJ 2012 disebutkan bahwa Ketiga, angka penderita penyakit menular terus bertambah dan Keempat, bahwa trend total pendapatan daerah Kabupaten Manokwari menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Dana perimbangan merupakan pos penyumbang terbesar terhadap total pendaatan daerah tersebut di atas; di mana, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2011 – 2013), kontribusinya mencapai lebih dari 80,0%, setiap tahun. Kondisi ini mengindikasikan masih tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Manokwari terhadap Pemerintah Pusat, dalam segi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kelima, tingginya tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat di atas, juga dapat dilihat dari : a. Perkembangan kemampuan keuangan daerah yang tegolong rendah; rata-rata hanya sebesar 2,8%; dan b. Lemahnya kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah; di mana, rasio kemandirian keuagan daerah rata-rata hanya sebesar 2,30%. Keenam, bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2009 - 2013), komposisi belanja daerah Kabupaten Manokwari menunjukkan fluktuasi besaran belanja langsung dan belanja tidak langsung. Komponen belanja tidak langsung didominasi oleh jenis belanja pegawai, yang porsinya mencapai lebih dari 30,0%, setiap tahun. Sedangkan, untuk komponen belanja langsung, didominasi oleh jenis belanja modal; terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar. Ketujuh, untuk alokasi belanja berdasarkan urusan pemerintah, dalam dua tahun terakhir (2012 dan 2013), porsi belanja APBD terbesar dialokasikan untuk belanja urusan pendidikan. Kemudian, diikuti oleh belanja urusan kesehatan, dan belanja urusan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Kedelapan, bahwa dalam dua tahun terakhir, alokasi anggaran kesehatan Kabupaten Manokwari belum memenuhi amanat UU Kesehatan no 36, yang menyebutkan bahwa dana kesehatan, selain gaji dan biaya kedinasan, dialokasikan minimal 10% dari APBN/ APBD. Hal ini mengindikasikan adanya inkonsistensi antara perencanaan, di satu pihak; sebagaimana yang termuat dalam Visi dan Kertas Posisi JANGKAR Manokwari terhadap Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Manokwari

40


Misi Kabuapten Manokwari tahun 2011 – 2015, dengan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan, di pihak yang lain.

Kesembilan, porsi belanja langsung pada belanja urusan kesehatan mengalami penurunan terhadap belanja tidak langsung. Dalam dua tahun terakhir, trend belanja kesehatan Kabupaten Manokwari menunjukkan kecenderungan “peningkatan pada belanja tidak langsung dan penurunan belanja langsung.” Kesepuluh, meskipun pada tahun 2013, alokasi anggaran kesehatan Kabupaten Manokwari pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 6,24%. Artinya ada komitment pemerintah Kabupaten Manokwari untuk meningkatkan anggaran kesehatan. Kesebelas, dana hibah dan bantuan sosial Kabupaten Manokwari terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada 2011, dana hanya 4,5%, menjadi 6,6% pada 2012 dan terakhir mencapai 10% pada tahun 2013. Angka ini hampir menyamai angggaran gabungan Dinas Kesehatan dan RSUD. Keduabelas, porsi anggaran kesehatan yang dialokasikan untuk 1 (satu) orang penduduk di Kabupaten Manokwari, adalah sebesar Rp Rp 485,345.79. Porsi anggaran ini, sebenarnya, sudah cukup besar, jika tidak dikikis oleh belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS/ dokter dan tenaga kesehatan. Komposisi belanja pada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari tahun 2013 menunjukkan bahwa porsi belanja tidak langsung lebih besar (61,6%) daripada belanja langsung (38,4%). Kesebelas, porsi anggaran yang dialokasikan untuk Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat adalah serta Program Pengembangan & penanggulangan penyakit menular adalah 3 % dari total anggaran Dinas Kesehatan. Porsi anggaran yang demikian tentunya sangat berpengaruh terhadap upaya promosi yang akan melibatkan lebih banyak pihak yang akan mengakses layanan, tetapi hal ini tidak terjadi karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup.

5.2.

Rekomendasi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil “JANGKAR” (Jaringan Advokasi Kebijakan Anggaran) Manokwari merekomendasikan : 1. Mengusulkan adanya peningkatan anggaran dinas kesehatan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah kabupaten dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji 2. Mengusulkan adanya peningkatan alokasi anggaran SKPD dinas kesehatan dan rumah sakit daerah bagi layanan publik sebesar 2/3 (dua per tiga) dari anggaran kesehatan dalam APBD daerah Kabupaten Manokwari sesuai amanat UU No. 36 Tahun 2009. Kertas Posisi JANGKAR Manokwari terhadap Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Manokwari

41


3. Mengusulkan pada dinas kesehatan kabupaten Manokwari untuk meningkatkan alokasi anggaran layanan publik pada umumnya dan secara khusus layanan publik bagi Ibu dan anak serta pencegahan dan penanggulangan penyakit menular khususnya layanan terkait penyakit IMS – HIV dan AIDS serta TB. 4. Mengusulkan pada dinas kesehatan kabupaten Manokwari untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 5. Mengusulkan kepada dinas kesehatan kabupaten Manokwari, agar dalam program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, untuk memasukan kegiatan Promosi dan Kampanye JAMPERSAl (Jaminan Persalinan) dan Berobat Gratis dalam APBD Kabupaten Manokwari Tahun 2014, sebagai salah satu alternatif pemecahan permasalahan kesehatan, yang terkait dengan rendahnya akses ibu hamil dan penderita penyakit menular dalam mengakses layanan gratis yang disediakan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Manokwari.


42

BAGIAN 1 PENDAHULUAN

Recommend Documents