BAB5
PENUTUP 5.1 SIMPULAN Hasil dari pembahasan yang dijelaskan pacta bab sebelumnya telah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pacta awal melakukan akad pembiayaan tidak semua nasabah memahami dengan benar maksud dari akad pembiayaan. Hal ini didasarkan pacta 4 hal yang dijadikan evaluasi untuk rnengukur tingkat pemahaman nasabah yaitu pemahaman nasabah mengenai akad pembiayaan mudharabah, pemahaman mengenai nisbah bagi hasil, pemahaman dalam penentuan nisbah bagi hasil, dan pemahaman penyelesaian sengketa Bahwa dengan adanya nasabah yang tidak paham dengan maksud dan prosedur dalam akad pembiayaan akan menimbulkan perselisihan antara pihak BMT dan nasabah. Hal ini aka.n menimbulkan perbedaan persepsi antara pihak BMT selaku shahibul maal dan nasabah selaku mudharib. Akan tetapi masih banyak pula nasabah yang mengerti atau faham mengenai 4 hal tersebut, sehingga tidak semua nasabah
di
BMT
mempunyai
permasalahan
dengan
akad
pembiayaan
mudharabah. Kedua, peran informasi akuntansi dalam pembiayaan mudharabah adalah untuk menjembatani antara nasabah dan BMT bahwa dalam tujuan akuntansi keuangan terdapat hak dan kewajiban antara nasabah dan BMT yang harus dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan kepada konsep kejujuran, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai bisnis yang islami. Informasi akuntansi sangat bermanfaat bagi BMT, diantaranya adalah
110
111
dengan informasi akuntansi BMT dapat mengambil keputusan dalam pembiayaan mudharabah, dapat membantu dalam pengelolaan dana pembiayaan mudharabah, sehingga BMT dapat memberikan dana tersebut tepat kepada nasabah yang benarbenar membutu.lll<.an dan benar-benar dapat mengembalikan dana tersebut tepat pada waktunya. Dengan Informasi akuntansi, BMT dapat dengan mudah melakukan perencanaan-perencanaan dimasa depan terkait keberlangsungan produk-produk yang ditawarkan oleh BMT, terutama dalam produk pembiayaan. Ketiga, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BMT, seperti laporan keuangan nasabah dan adanya jaminan tidaklah melanggar prinsip syariah, karena dengan adanya laporan keuangan BMT dapat melihat posisi keuangan nasabah, apakah nasabah tersebut layak atau belum layak mcndapatkan pembiayaan. Dengan laporan keuangan nasabah, BMT dapat mcmprediksi berapa jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah, serta memprediksi kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman yang telah diberikan oleh BMT. Sehingga pihak BMT dapat memperkecil resiko kecurangan atau kelalaian yang dilakukan oleh nasabah. Dengan adanya jaminan, BMT juga tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, karena sudah sesuai dengan Undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan, fungsi agunan pada pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dari adanya jaminan adalah agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.
112
Keempat, pihak BMT tidak menentukan sanksi apa yang diberikan kepada nasabah yang melanggar akad pembiayaan, dan tidak mencantumkan sanksi dalam akad pembiayaan, dikarenakan pihak BMT Jebih mengedepankan rasa toleransi dan kemanusiaan. Karena ketidak jelasan sanksi itulah banyak nasabah yang meremehkan sanksi tersebut. Kelima, permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah adalah terjadinya asymmetric information, baik adverse selection, maupun moral hazard dapat diatasi dengan mengoptimalkan skema bagi hasil yang ditetapkan. Skema bagi hasil ini berupa pemenuhan harapan yang diinginkan nasabah dan pihak B.MT. Bagi nasabah pembiayaan, nasabah berharap agar rasio bagi hasil yang ditetapkan dapat memenuhi keinginannya sehingga pihak nasabah nantinya merasa adil pada saat pendapatan yang dihasilkan dibagikan. Sedangkan bagi pihak BMT, pengungkapan karakter dan usaha yang jujur oleh nasabah akan menentukan rasio bagi hasil yang akan ditetapkan nantinya. Keenam, langkah penyelesaian perselisihan antara nasabah dengan BMT dalam pembiayaan mudharabah lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah, apabila pembiayaan sulit bahkan sudah tidak ada harapan kembali kepada BMT, upaya yang ditempuh adalah dengan cara pemutihan pembiayaan dengan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh). Dalam penelitian ini, juga dijelaskan bahwa persepsi nasabah selama ini salah tentang transaksi pembiayaan mudharabah di BMT, karena transaksi di BMT selama ini sudah sesuai dengan prinsip syariah, tidak benar jika BMT adalah primadona beijilbab. Di awal akad pembiayaan BMT selalu menjelaskan dengan detail tentang margin, jumlah
113
pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan, sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi perselisihan.
5.2 IMPLIKASI Dari kesimpulan diatas maka dapat disarankan: Pertama, pembiayaan dengan akad mudharabah merupakan pembiayaan dengan resiko yang tinggi. Meskipun demikian, dalam menyalurkan pembiayaan BMT diharapkan bisa lebih memperbanyak pembiayaan produktif dengan akad mudharabah yang merupakan
core product dari BMT. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai BMT yang menjalankan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan syariah islam. Kedua, dalam kebijakan-kebijakan BMT diantaranya pembuatan laporan keuangan, hendaknya BMT mengadakan pelatihan untuk para nasabah, agar nasabah mengetahui bagaimana cara membuat laporan keuangan yang benar. Sehingga nasabah tidak merasa kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan. Ketiga, dalam penerapan sanksi terhadap nasabah yang lalai, pihak BMT tidak mencantumkan sanksi dalam akad pembiayaan.
BMT seharusnya
mencantumkan sanksi dalam akad pembiayaan, agar nasabah tidak menganggap remeh sanksi tersebut, sehingga dapat memperkecil resiko penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah. Dengan adanya sanksi yang diberlakukan oleh pihak BMT, maka dapat meningkatkan kepatuhan nasabah dalam akad pembiayaan mudharabah.
114
5.3 KETERBATASAN Hasil penelitian ini mengandung beberapa keterbatasan, diantaranya adalah latar belakang yang masih bersifat umum. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan pengungkapan latar belakang yang spesifik dalam pemahaman penerapan transaksi mudharabah. Keterbatasan yang ke dua adalah Peneliti dibatasi dalam mengungkap permasalahan-permasalahan yang ada di BMT Yadika, sehingga peneliti tidak bisa leluasa dalam mengungkap lebih dalam lagi permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih dalam lagi, lebih berani lagi dalam mengungkap permasalahan-permasalahan yang ada.
