BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR
Pasal 1 : SEGI LINGKUP PEKERJAAN Uraian dalam rencana kerja dan syarat-syarat ini menyangkut segi lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana adalah
REHABILITASI BANGKALAN 2.1.
GEDUNG
4
RUANG
MADRASAH
TSANAWIYAH
NEGERI
Pasal 2 : JENIS DAN MUTU BAHAN Jenis dan mutu bahan yang akan dilaksanakan harus diutamakan bahan-bahan produksi dalam negeri.
2.2.
Bahan-bahan bangunan/tenaga kerja setempat, sesuai dengan lokasi yang ditunjuk, bila bahan-bahan bangunan dari semua jenis memenuhi syarat teknis, sesuai dengan peraturan yang ada (RKS) dianjurkan untuk dipergunakan dengan mendapatkan ijin tertulis dari Direksi.
2.3.
Bila bahan-bahan bangunan yang telah memenuhi spesifikasi teknis terdapat beberapa/bermacam-macam jenis (merk) diharuskan untuk memakai jenis dan mutu bahan satu jenis.
2.4.
Bahan-bahan bangunan yang telah ditetapkan jenisnya, apabila bahan bangunan tersebut mempunyai beberapa macam mutu, maka harus ditetapkan untuk dilaksanakan dengan 1 (satu) mutu untuk dipergunakan.
2.5.
Bila rekanan telah menandatangani untuk melaksanakan jenis dan mutu bahan untuk pekerjaan atau bagian pekerjaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, bahan-bahan tersebut harus ditolak dan dikeluarkan dari lokasi pekerjaan paling lambat 24 jam setelah ditolak dan biaya menjadi tanggung jawab rekanan.
2.6.
Contoh-contoh yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau wakilnya harus segera disediakan tanpa kelambatan atas biaya pemborong dan harus sesuai dengan standart RKS. Contoh-contoh tersebut diambil dengan cara acak begitu rupa hingga dapat dianggap bahwa bahan tersebut yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti. Contoh tersebut disimpan sebagai dasar penolakan, bila ternyata bahan atau cara mengajukan yang dipakai tidak sesuai dengan contoh baik kualitas maupun sifat-sifatnya.
2.7.
Bila dalam uraian dan syarat-sayarat disebutkan nama pabrik pembuatan dari suatu barang, maka ini hanya dimaksudkan untuk menunjukkan kualitas dan type dari barang-barang yang dikehendaki Pemberi tugas.
2.8.
Dalam masa pelaksanaan pekerjaan pembangunan, bahan-bahan/barang yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan RKS dan Berita Acara Aanwijzing.
2.9.
Barang/bahan yang ditawarkan dalam harga satuan pekerjaan dan harga satuan bahan/upah adalah mengikat, rekanan harus menawarkan harga-harga tersebut sesuai RKS dan Berita Acara Aanwijzing.
2.10. Contoh barang/bahan yang ditawarkan tidak dapat dipergunakan bila belum mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi. Pasal 3 : URAIAN PEKERJAAN 3.1.
Penyediaan. Pemborong harus menyediakan segala yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara sempurna dan efesien dengan urutan yang teratur, termasuk semua alat-alat bantu yang dipergunakan seperti andang, alat-alat pengangkat, mesin-mesin, alat-alat penarik dan sebagainya yang dipergunakan oleh rekanan.
3.2.
Kuantitas dan Kuwalitas Pekerjaan. a. Kuantitas dan kwalitas dari pekerjaan yang termasuk dalam harga kontrak harus dianggap seperti apa yang tertera dalam gambar-gambar kontrak atau diuraikan dalam uraian dan syarat-syarat. Tetapi kecuali yang tersebut diatas apa yang tertera dalam uraian dan syaratsyarat atau gambar dalam kontrak itu bagaimanapun tidak boleh menolak, merubah atau mempengaruhi penetrapan atau interprestasi dari apa yang tercantum dalam syarat-syarat ini. b. Kekeliruan dalam uraian pekerjaan atau kuantitas atau pengurangan bagian-bagian dari gambar dan uraian dan syarat-syarat tidak boleh merusak (membatalkan) kontrak ini, tetapi hendaknya diperbaiki dan dianggap suatu perubahan yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas. c. Segala pernyataan mengenai kuantitas pekerjaan mungkin sewaktu-waktu diberikan kepada Pemborong. Tidak boleh merupakan bagian dari kontrak ini dan harga-harga yang dimuat dalam daftar harga tetap digunakan, meskipun ada ketidak sesuaian antara harga-harga itu dengan apa yang tercantum perkiraan manapun. d. Harga kontrak tidak boleh disesuaikan atau dirobah secara bagaimanapun selain menuruti ketetapan-ketetapan yang tetap dari syarat-syarat ini, dan taat kepada pasal-pasal dari syarat-syarat ini, segala kekeliruan baik mengenai hitungan atau bukan perhitungan harga kontrak harus dianggap telah diterima oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.
Pasal 4 : GAMBAR-GAMBAR PEKERJAAN 4.1.
Gambar-gambar rencana pekerjaan terdiri dari gambar bestek, gambar detail konstruksi, gambar situasi dan sebagainya yang telah dibuat oleh Konsultan Perencana telah disampaikan kepada rekanan beserta dokumen yang lain. Rekanan tidak boleh mengubah dan menambah tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Kuasa Pengguna Anggaran/Direksi. Gambar-gambar tersebut tidak boleh diberikan kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pemborongan ini atau dipergunakan untuk maksud-maksud lain. 4.2. Gambar-gambar Tambahan. Bila Direksi menganggap perlu maka Konsultan Perencana harus membuat tambahan gambar detail (gambar penjelasan) yang diperiksa dan disahkan oleh Direksi, gambar-gambar tersebut menjadi milik Direksi. 4.3. Gambar yang sesuai sebagaimana yang dilaksanakan (shop drawing). Untuk semua pekerjaan yang belum terdapat gambar-gambar baik penyimpangan atas perintah Pemberi Tugas atau tidak, Pemborong harus membuat gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan (shop drawing). Gambargambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga) dan semua biaya pembuatannya ditanggung oleh rekanan.
4.4.
Gambar-gambar di tempat pekerjaan. Rekanan harus menyediakan dilokasi pekerjaan satu rangkap gambar kontrak lengkap termasuk Rencana Kerja dan Syarat-syarat, Berita Acara Aanwijzing, Time Schedule, dalam keadaan baik (dapat dibaca dengan jelas) termasuk perubahan-perubahan terakhir dalam masa pelaksanaan pekerjaan, agar tersedia jika Pemberi Tugas atau wakilnya sewaktu-waktu memerlukan. Sebelum pekerjaan dimulai rekanan dianggap sudah pempelajari serta memahami maksud perencanaan yang dikerjakan, rekanan berkewajiban menanyakan kejanggalan-kejanggalan yang ditemuinya sebelum pekerjaan dimulai kepada Konsultan Pengawas. 4.5. Contoh barang/bahan yang ditawarkan. a. Dalam masa pelaksanaan pekerjaan pembangunan bahan-bahan/barang yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan RKS dan Berita Acara Aanwijzing. b. Barang/bahan yang ditawarkan dalam harga satuan pekerjaan dan harga satuan bahan/upah adalah mengikat, rekanan harus menawarkan hargaharga tersebut sesuai RKS dan Berita Acara Aanwijzing. c. Contoh barang/bahan yang ditawarkan tidak dapat dipergunakan bila belum mendapatkan persetujuan dari Direksi secara tertulis. Pasal 5 : PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIPERGUNAKAN Berlaku dan mengikat didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini : a. Peppres RI. Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa b. Algemene Voorwarden voor de uitvoering bij aaneming van open bare warken (A.V.), yang disahkan dengan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 nomor 9 dan tambahan Lembaran Negara nomor 14571 (khusus pasal-pasal yang masih berlaku). c. Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI) tahun 1971, yang diterbitkan oleh Yayasan Normalisasi Indonesia/N.I.2. d. PUBB (Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan nomor I 3/56). e. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PPKI) tahun 1997, yang diterbitkan oleh Yayasan Normalisasi Indonesia/N.I.5. f. Peraturan Semen PORTLAND INDONESIA 1973/N.I.8. g. Peraturan Bata Indonesia/N.I.10 h. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung (PPI) 1983/N.I.18. i. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) tahun 1997, yang diterbitkan oleh Yayasan Normalisasi Indonesia. j. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia (PPBBI) 1983. k. Peraturan Muatan Indonesia (PMI. N.I. 18/1970). l. Peraturan Umum Instalasi Air Minum (AV WI) m. Pedoman Plumbing Indonesia 1979. n. Peraturan Perburuhan di Indonesia (tentang pengarahan tenaga kerja) antara lain tentang larangan memperkerjakan anak-anak dibawah umur. o. Peraturan-peraturan Pemerintah/Kotamadya setempat mengenai bangunanbangunan. p. Peraturan Perburuan di Indonesia dan Peraturan Umum Dinas Keselamatan Kerja Nomor : 3 Tahun 1985 dan Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
q. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana 332/KPTS/M/2002 tanggal 21 Agustus 2002.
Wilayah
Nomor
:
r. Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomor 296/KPTS/SK/1997 tanggal 1 April 1997. s. Surat Edaran Bersama Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor : S – 42/A/2000 tanggal 3 Mei 2000 S – 2262/D.2/05/2000 t. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 192 tahun 1983 dan nomor 196 tahun 1983 (Program ASTEK). u. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 602/118877/021/1995 tanggal 16 Agustus 1995 tentang tindak lanjut Keppres 24/1995 di Jawa Timur. Pasal 6 : PENJELASAN RKS DAN GAMBAR 6.1. Bila terdapat perbedaan gambar, antara gambar rencana dan gambar detail maka gambar detail yang dipakai/diikuti. 6.2.
Bila terdapat skala gambar dan ukuran dalam gambar tidak sesuai, maka ukuran dengan angka dalam gambar yang diikuti.
6.3.
Bila ukuran-ukuran jumlah yang diperlukan dan bahan-bahan/barang yang dipakai dalam RKS tidak sesuai dengan gambar maka RKS yang diikuti.
6.4.
Bila rekanan meragukan tentang perbedaan antara gambar-gambar yang ada baik mengenai mutu bahan yang dipakai maupun konstruksi dengan RKS, maka rekanan berkewajiban untuk menanyakan kepada Direksi secara tertulis.
6.5.
Rekanan berkewajiban untuk mengadakan penelitian tentang hal-hal tersebut diatas. Setelah rekanan menerima dokumen dari Kuasa Pengguna Anggaran dan hal tersebut akan dibahas dalam rapat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing).
6.6.
Sebelum melaksanakan pekerjaan rekanan diharuskan meneliti kembali semua dokumen yang ada untuk disesuaikan dengan Berita Acara Rapat Penjelasan.
Pasal 7 : PERSIAPAN DILAPANGAN 7.1. Bangunan sementara (Bouwkeet)/Direksi keet : Pemborong harus menyediakan dan mendirikan bangunan sementara (bouwkeet) untuk digunakan sebagai gudang penyimpanan dan perlindungan bahan-bahan bangunan. 7.2. Rekanan pemborong harus pula menyediakan ruangan untuk keperluan Direksi (Direksi keet) dengan perlengkapan meja, kursi, papan tulis, buku harian dan buku direksi seperlunya. 7.3.
Semua bouwkeet, perlengkapan rekanan pemborong dan sebagainya pada waktu selesainya pekerjaan harus dibongkar atau bila ada perintah disingkirkan dari tapak, juga segala pekerjaan yang terganggu harus diperbaiki, pembongkaran bangunan sementara tersebut harus dengan persetujuan Direksi/Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
7.4.
Jalan masuk ketempat pekerjaan yang telah ditetapkan harus diadakan oleh rekanan bilamana diperlukan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan proyek tanpa dimasukkan di dalam anggaran biaya.
Pasal 8 : JADWAL PELAKSANAAN/TIME SCHEDULE Pada saat rekanan akan melalui pelaksanaan dilapangan atau setelah rekanan merima SPK dari Kuasa Pengguna Anggaran harus segera mengadakan persiapan antara lain berupa pembuatan jadwal pelaksanaan yang berupa Bar-Chart secara tertulis, berisi tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan, waktu yang direncanakan dan disesuaikan dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak dan harus disahkan kepada Konsultan Pengawas, Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur dan Kuasa Pengguna Anggaran. Bar-chart tersebut harus selalu berada dilokasi tempat pekerjaan untuk diikuti dengan perkembangan hasil pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan diberikan tanda garis tinta warna merah, bila terdapat/terlihat adanya hambatan semua pihak harus segera mengadakan langka-langka untuk penanggulangan hambatan yang akan terjadi. 9.1.
9.2.
Pasal 9 : KUASA PEMBORONG DILAPANGAN Pengawasan dan Prosedur Pelaksanaan. Pemborong/rekanan harus mengawasi dan memimpin pekerjaan dengan menggunakan kecakapan dan perhatian sepenuhnya serta bertanggung jawab terhadap semua alat-alat konstruksi, tata cara teknik. Urutan dan prosedur serta untuk mengkoordinasikan semua bagian pekerjaan sesuai kontrak. Pegawai Pemborongan yang Melaksanakan. a. Sebagai pemimpin sehari-hari pada pelaksanaan pekerjaan pemborong harus dapat menyerahkan kepada seorang pelaksana yang ahli, sesuai dengan bidang keahliannya seta cakap yang diberi kuasa penuh dan harus selalu berada ditempat pekerjaan serta mempunyai NKTT. b. Sebagai penanggung jawab dilapangan pekerjaan pelaksana/site manager harus mempelajari dan mendalami semuai isi gambar, bestek dan Berita Acara Penjelasan/Aanwijzing sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan baik konstruksi maupun kwalitas bahan-bahan yang harus dilaksanakan. c. Perubahan konstruksi maupun perubahan bahan bangunan hanya dapat dilaksanakan apa bila ada izin tertulis dari Direksi/ Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Rapat Direksi, menyimpang dari hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemborong untuk melaksanakan sesuai gambar dan bestek. d. Direksi berhak menolak penunjukan seorang pelaksana/site manager dari pemborong berdasrkan pendidikan, pengalaman, tingka laku dan kecakapannya. Dalam hal ini pemborong harus segera menempatkan pengganti lain dengan persetujuan Direksi.
Pasal 10 : TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) 10.1. Apapun kebangsaan pemborong, sub pemborong, leveransier atau penengah (arbitator) dan dimanapun mereka bertempat tinggal/menetap (domisili) atau dimanapun pekerjaan atau bagian pekerjaan berada, Undang-undang Republik Indonesia adalah Undang-undang yang dilindungi kontrak ini. 10.2. Untuk memudahkan komunikasi demi untuk memperlancar jalannya pelaksanaan pekerjaan rekanan Pemborong berkewajiban memberikan alamat
yang tetap dan jelas dengan nomor telepon rumah kepada Kuasa Pengguna Anggaran /Direksi. Pasal 11 : PENJAGAAN KEAMANAN LAPANGAN PEKERJAAN 11.1. Keamanan dan Kesejahteraan. Selama pelaksanaan pekerjaan rekanan pemborong diwajibkan mengadakan segala keperluan untuk keamanan dan kesejahteraan para pekerja dan tamu, seperti pertolongan pertama pada kecelakaan, sanitasi, air minum, dan fasilitasfasilitas kesejahteraan, juga diwajibkan memenuhi segala peraturan, tata tertip, ordonansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah setempat. 11.2. Terhadap Wilayah Orang lain Pemborong diharuskan membatasi daerah operasinya disekitar lokasi pekerjaan dan harus mencegah para pekerjanya melanggar wilayah orang lain. 11.3.
Terhadap Milik Umum. Pemborong harus menjaga agar jalanan umum, jalan kecil dan hak pemakaian jalan bersih dari bahan-bahan bangunan dan sebagainya dan memelihara kelancaran lalu lintas, baik bagi kendaraan maupun pejalan kaki selama pekerjaan berlangsung. Pemborong juga bertanggung jawab atas gangguan dan pemindahan yang terjadi atas perlengkapan umum (fasilitas) seperti saluran air, listrik dan sebagainya yang disebabkan oleh pelaksanaan pekerjaan pemborong, maka biaya pemasangan kembali dan segala perbaikan kerusakan menjadi tanggung jawab pemborong. 11.4. Terhadap Bangunan yang ada. Selama masa pelaksanaan kontrak, pemborong bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan bangunan yang ada disekitarnya, utilitas, jalan-jalan, saluransaluran pembuangan dan sebagainya di lokasi dan kerusakan-kerusakan sejenis yang disebabkan karena pelaksanaan pekerjaan pemborong dalam arti kata yang luas. Itu semua diperbaiki (pemborong) hingga dapat diterima Pemberi Tugas. 11.5.
Keamanan terhadap Pekerjaan. Pemborong bertanggung jawab atas keamanan seluruh pekerjaan termasuk bahan-bahan bangunan dan perlengkapan instalasi di tapak, hingga kontrak selesai dan diterima baik oleh Direksi, Pemborong harus menjaga perlengkapan dan bahan-bahan dari segala kemungkinan kerusakan, kehilangan dan sebagainya untuk seluruh pekerjaan termasuk bagian-bagian yang dilaksanakan oleh pekerja-pekerja dan menjaga agar pekerjaan bebas dari air hujan dengan melindungi memakai tutup yang layak, memompa, atau menimba seperti yang dikehendaki atau diinstruksikan Direksi.
Pasal 12 : LAPORAN MINGGUAN DAN HARIAN Rekanan/pemborong harus membuat laporan mingguan/harian mengenai kemajuan pekerjaan. Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut meliputi keterangan-keterangan yang berhubungan dengan kejadian-kejadian selama 1 (satu) minggu yang perinciannya sebagai berikut : a. Jumlah pegawai/tenaga kerja yang diperkerjakan selama minggu ini. b. Uraian kemajuan pekerjaan pada akhir bulan.
c. Bahan-bahan dan barang-barang perlengkapan yang telah masuk dan diterima di tempat pekerjaan harian. d. Keadaan cuaca. e. Kunjungan tamu-tamu yang ada hubungannya dengan proyek. f. Kejadian khusus. g. Foto-foto yang menggambarkan prestasi 0% s/d 100% sesuai penagihan angsuran pembayaran sebagaimana tercantum dalam kontrak pemborong. h. Pengesahan Direksi/ Kuasa Pengguna Anggaran Pasal 13 : JAMINAN DAN KESELAMATAN BURUH 13.1. Air Minum dan Air untuk Pekerjaan. a. Pemborong harus senantiasa menyediakan air minum yang cukup bersih di tempat pekerjaan untuk para pekerjanya. b. Air untuk keperluan bangunan selama pelaksanaan dapat mempergunakan atau menyambung pipa air yang telah ada dengan meteran air tersendiri (guna memperhitungkan pembayaran) atau air sumur yang bersih/jernih dan tawar, bila hal ini meragukan Direksi, harus diperiksa pada laboratorium atas biaya pemborong. 13.2. K e c e l a k a a n. Pemborong harus memperhatikan keselamatan kerja seluruh pekerja serta kelengkapan peralatan kerja yang memadai. Apabila terjadi kecelakaan untuk tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan tersebut pada waktu pelaksanaan, pemborong harus segera mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan korban dengan biaya pengobatan dan lain-lain menjadi tanggung jawab pemborong dan harus segera melaporkan kepada Jawatan Perburuhan dan Direksi. 13.3. Dilokasi pekerjaan harus disediakan peti obat-obatan untuk pertolongan pertama yang selalu tersedia dalam setiap saat dan berada di tempat Direksi keet/bouwkeet. Pasal 14 : ALAT-ALAT PELAKSANAAN/PENGUKURAN 14.1. Selama pelaksanaan pekerjaan, pemborong harus menyediakan/menyiapkan alat-alat, baik untuk sarana peralatan pekerjaan maupun peralatan-peralatan yang diperlukan untuk memenuhi kwalitas hasil pekerjaan antara lain pompa air, beton mollen dan sebagainya. 14.2. Penentuan titik-titik duga letak bangunan, siku-siku bangunan maupun datar (waterpast) dan tegak lurusnya bangunan harus ditentukan dengan memakai alat ukur waterpast instrumen. Pasal 15 : SYARAT-SYARAT CARA PEMERIKSAAN BAHAN BANGUNAN 15.1. Pemborong harus selalu memegang teguh disiplin terhadap pekerjaannya dan tidak akan memperkerjakan tenaga yang tidak sesuai atau tidak mempunyai keahlian dalam tugas yang diserahkan kepadanya. 15.2. Pemborong menjamin bahwa semua bahan bangunan dan perlengkapan yang disediakan menurut kontrak dalam keadaan baru, dan bahwa semua pekerjaan akan berkualitas baik bebas dari cacat-cacat.
15.3. Dalam pengajuan penawaran pemborong harus memperhitungkan biaya-biaya pengujian/pemeriksaan berbagai bahan pekerjaan, diluar jumlah tersebut pemborong tetap bertanggung jawab atas biaya-biaya pengiriman yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi. Pasal 16 : PEKERJAAN TIDAK BAIK 16.1. Pemberi tugas berhak mengeluarkan instruksi agar pemborong membongkar pekerjaan apa saja yang telah ditutup untuk diperiksa, atau mengatur untuk mengadakan pengujian bahan-bahan atau barang-barang baik yang sudah maupun yang belum dimasukkan dalam pekerjaan atau yang sudah dilaksanakan untuk disempurnakan sesuai kontrak. Biaya penyempurnaan pekerjaan ini menjadi tanggung jawab pemborong. 16.2. Pemberi tugas berhak mengeluarkan instruksi untuk menyingkirkan dari tempat pekerjaan, pekerjaan-pekerjaan, bahan-bahan atau barang-barang apa saja yang tidak sesuai dengan kontrak. 16.3. Pemberi tugas boleh (tetapi tidak dengan secara tidak adil atau menyusahkan) mengeluarkan perintah yang menghendaki pemecatan siapa saja dari pekerjaan. Pasal 17 : PEKERJAAN TAMBAH DAN KURANG (MEER EN MINDERWERK) 17.1. Pemborong berkewajiban sesuai dengan pekerjaan yang diterima menurut ketentuan dalam AV 41 pasal 2 ayat 3 dan menurut gambar-gambar detail yang telah disahkan oleh Direksi melaksanakan secara keseluruhan atau dalam bagian-bagian menurut persyaratan-persyaratan teknis untuk menghasilkan pekerjaan yang baik. Pemborong selanjutnya berkewajiban pula tanpa tambahan biaya mengerjakan segala sesuatu demi kesempurnaan pekerjaan atau memakai bahan-bahan yang tepat, walaupun satu dan lain hal tidak dicantumkan dengan jelas dalam gambar dan bestek. 17.2. Pekerjaan tambah dan kurang hanya dapat dikerjakan atas perintah atau persetujuan secara tertulis dari Direksi. Selanjutnya perhitungan penambahan/pengurangan pekerjaan, dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak, jika tidak tercantum dalam daftar harga upah dan satuan pekerjaan. 17.3. Pekerjaan tambah dan kurang yang dikerjakan tidak seijin Direksi secara tertulis adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pemborong sepenuhnya.
Pasal 18 : TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN 18.1. Harga Satuan dan Harga Penawaran a. Dalam formulir surat penawaran, penawar harus melengkapi daftar harga satuan, tiap harga satuan harus meliputi segala perongkosan (overhead) keuntungan dan segala biaya berkaitan untuk pekerjaan semacam ini. Harga-harga yang tercantum harus dipakai dasar untuk menentukan nilai pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang dari kontrak yang dilaksanakan atas berbagai perintah. b. Harga penawaran yang dicantumkan (disebut) dalam formulir surat penawaran hanya dilaksanakan dalam rupiah.Jumlah harus dibulatkan dalam ribuan rupiah kebawah.
c. Bila terdapat perbedaan volume penawaran dengan pelaksanaan sesuai bestek, maka hal ini tidak dapat dijadikan dasar perhitungan biaya tambah kurang. 18.2. Permohonan untuk Pembayaran Setelah Pemberi tugas/Kuasa Pengguna Anggaran menerima suatu permohonan tertulis dari pemborong untuk pembayaran maka suatu “Berita Acara Kemajuan Pekerjaan” untuk tiap tahap pembayaran yang tersebut diatas, dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran apabila Kemajuan Fisik Pekerjaan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kontrak. 18.3. Ijin Bangunan dan Iklan a. Ijin bangunan, biaya dan pengurusannya menjadi beban pemborong dan dikakulasikan dalam biaya Pekerjaan Persiapan dalam Penawaran. b. Pemborong tidak diijinkan membuat iklan dalam bentuk apapun dalam batas-batas lapangan pekerjaan atau ditanah yang berdekatan tanpa ijin Direksi. c. Pemborong harus melarang siapapun yang tidak berkepentingan memasuki lapangan pekerjaan. d. Pemborong harus memasang papan nama proyek di lokasi pekerjaan ukuran 0,80 x 1,20 m dan ukuran dari bahan triplek di cat warna dasar putih tulisan hitam, selambat-lambatnya 2 minggu setelah tanggal SPK 18.4. Pekerjaan Persiapan a. Sebelum rekanan pemborong mengadakan persiapan di lokasi/halaman, sebelumnya harus memenuhi prosedur tentang tata cara perijinan/perkenan memulai dengan persiapan-persiapan pembangunan kepada Pemerintah Daerah setempat dan Pejabat setempat yang bersangkutan, terutama tentang dimana harus membangun sementara (bauwkeet), bahan-bahan bangunan, jalan masuk dan sebagainya. b. Pada saat mengadakan persiapan dan pengukuran Direksi lapangan sudah harus memulai aktif untuk mengadakan pengawasan sesuai dengan tugasnya. c. Untuk menghindari keraguan konstruksi, maka sebelum pada tiap-tiap bagian pekerjaan dilaksanakan, diharuskan mendapatkan ijin tertulis dari Direksi dan Konsultan Pengawas untuk dapat meneruskan bagian dari pekerjaan tersebut secara berkala. 18.5. Pekerjaan Tanah/Pekerjaan Urugan a. Tanah dimana bangunan akan didirikan harus dibersihkan dari segala kotoran/benda yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan konstruksi seperti sisa-sisa tumbuhan, akar-akaran dan lain sebagainya. Pembersihan ini juga dilaksanakan pada saat pelaksanaan fisik selesai, yaitu membersihkan kotoran/benda dari sisa pekerjaan pelaksanaan. b. Sebelum galian untuk dilakukan maka tanah harus dibuat rata dengan ketinggian sesuai pada gambar dan bekas galian dapat dipergunakan untuk mengurug bagian tanah yang rendah dan urugan samping pondasi bagian luar sedangkan sisanya harus dibuang keluar.
c. Untuk galian pondasi disesuaikan. d. Pemborong harus menyediakan mesin-mesin pompa yang bekerja dengan baik untuk menguras/mengeringkan genangan-genangan air. 18.6. Pemerataan Tanah Halaman Bila duga lantai bangunan yang dilaksanakan lebih tinggi 30 cm terhadap tanah asli maka 1 m diluar sekeliling gedung diukur dari got pematus air hujan luar samping dan belakang diurug dengan tanah urug dipadatkan dan diratakan, dimana pada garis tepi luar urugan halaman 30 cm dan duga lantai dengan akhiran urugan kemiringan 45 derajat. 18.7. P o n d a s i a. Pasangan pondasi adalah pondasi plat setempat dan strousepile. untuk penulangan pondasi lihat detail pembesian. b. Semua pekerjaan pondasi dikerjakan sesuai dengan gambar rencana. 18.8. Pasangan Batu Bata (Tembok) a. Semua pasang tembok batu bata putih dibuat dengan campuran perekat 1pc : 6ps. b. Tembok harus dipasang tegak lurus, siku dan rata tidak boleh terdapat retak-retak dengan maksimum pecah dari batu merah 20 %. c. Batu harus berukuran yang sama, menurut aturan normalisasi dan sebelum dipasang direndam air terlebih dahulu hingga kenyang. d. Bata yang digunakan harus berkwalitas baik dari hasil pembakaran yang matang, berukuran sama, tidak boleh pecah-pecah dan lain-lain menurut pemeriksaan Direksi. e. Semua voeg (siar) diantara pasangan bata pada hari pemasangan harus dikeruk sedalam 1 cm pada bagian luar dan dalam. f. Tidak diperbolehkan memasang bata yang pernah dipakai (bekas) atau bata yang pecah-pecah. g. Pemasangan tembok bata hanya diperbolehkan maksimum tinggi 1 m untuk setiap hari. h. Pasangan tembok dipasang luas maksimum 12 m2. Bila lebih harus dipasang beton kolom praktis. i. Perencah (andang) tidak boleh dipasang dengan menembus tembok. 18.9. Pasangan Trasram Pasangan bata dengan perekat 1pc : 3ps (trasram) bahan pencair dengan air biasa harus dibuat pada : a. Diatas pondasi (beton sloof) sesuai dengan gambar rencana diteruskan setinggi 30 cm diatas lantai. b. Di tempat-tempat lain bila dianggap perlu oleh Direksi. 18.10. Bahan-bahan Pasangan/Beton Bahan-bahan pasangan/beton pada umumnya mempergunakan bahan lokal yang memenuhi syarat teknis, dan sebelumnya harus mengajukan contoh-
contoh yang mendapat persetujuan Direksi secara tertulis. a. Batu bata Berasal dari hasil (produksi) lokal, padat berukuran sama serta dari hasil pembakaran yang matang dengan maksimum pecah/retak 20 %. b. Pasir Pasang Untuk semua pekerjaan pasangan dan plesteran harus memakai pasir pasang (bukan pasir urug) berbutir kasar/keras, tajam, bersih dan tidak mengandung lumpur/debu. c. Pasir Cor Berbutir sangat kasar tajam dan bersih dari segala kotoran dan khusus untuk pasir cor beton (lihat SKSNI 1991) didatangkan dari jawa d. Kerikil Beton Berasal dari pecahan batu gunung/batu kali (steinslaag) ukuran 1 : 2 cm padat dan bersih dari segala kotoran tidak keropos dan sebelum dipakai harus dicuci terlebih dahulu serta tidak boleh memakai kerikil beton dengan butiran bulat (grosok) e. Semen PC Hasil produksi lokal dan tidak boleh memakai semen PC yang telah mengeras (swiping). Khusus untuk beton konstruksi harus memakai mutu yang sejenis produksi Semen Gresik tau semen Cibinong, penggunaan semen harus satu merk saja. 18.11. Pekerjaan Beton dan Beton Bertulang a. Beton bertulang untuk semua jenis konstruksi digunakan mutu beton K.225 yang dibuktikan dengan hasil test beton. b. Pemborong sebelum melaksanakan pekerjaan beton diwajibkan memeriksa gambar/perhitungan konstruksi beton bertulang. Bila Direksi menganggap perlu Konsultan Perencana harus membuat perhitungan/ gambar beton dengan mendapat persetujuan Direksi dan melakukan test mix design beton. c. Pemborong tidak diperbolehkan mengecor beton sebelum begesting dan pasangan besi beton diperiksa dan disetujui Direksi secara tertulis. d. Untuk pekerjaan konstruksi beton bertulang harus dipakai semen pc dari Gresik, tiga roda (semen produksi dalam Negeri) dan harus memakai satu macam merk pabrik dengan jenis dan kwalitas yang sama. e. Kerikil untuk semua pekerjaan beton/beton bertulang dapat memakai kerikil ukuran 1 s/d 3 cm padat dan bersih tidak keropos, bersih dari debu dan sebelum dipakai harus dicuci terlebih dahulu. f. Pasir cor harus dipakai pasir khusus untuk beton, berbutir tajam bersih dari kotoran dan tidak boleh tercampur dengan bahan-bahan lain.
g. Untuk mengaduk semua campuran beton harus memakai air bersih dan tawar dengan kadar air campuran tepat dan dilakukan slump test secara sederhana, supaya beton tidak terlalu cair (SKSNI 1991) h. Pemasangan papan-papan begesting dipakai papan meranti tebal 2 cm disusun secara rapat. Khusus untuk bekesting plat lantai dapat menggunakan papan meranti tebal 2 cm, dilapisi triplek, sedangkan tiang penyangga dibuat dari usuk 5/7 dengan jarak maksimal 0,60m, serta dilengkapi balok-balok 5/7 melintang dan membujur sehingga menjadi permukaan yang rata dan hasil cor yang ada. i. Pembongkaran papan begesting dapat dilaksanakan sesudah mendapat persetujuan dari Direksi. j. Setelah pekerjaan begesting dibongkar semua bidang yang terlihat ada lubang-lubang, tidak rata, harus segera ditutup dengan spesi 1pc : 2ps. k. Semua pekerjaan beton bertulang harus mengikuti SKSNI 1991. 18.12. Pekerjaan Penulangan Beton a. Besar ukuran-ukuran beton beserta penulangan tersebut diatas tetap dilaksanakan biarpun gambar rencana dan gambar detail tidak tertulis secara jelas. b. Beton Sloof 15/20 kolom 15/15 15/30, Balok 15/15 15/20 dan kolom praktis 15/15 dilaksanakan pada seluruh bangunan, sesuai gambar. c. Balok latai 15/15 dilaksanakan langsung di atas semua kosen, pintu, jendela maupun bovenlist yang mempunyai lebar bebas lebih besar dari 1 m kosen-kosen tegak sebagai pembagi lebar kosen tidak dapat dianggap sebagai bentangan bebas, sehingga lebar bebas ialah bagian luar dari kosen tepi sehingga ujung kosen tepi yang lain. d. Beton ring balk 15/20 dilaksanakan pada seluruh akhiran tembok bagian atas termasuk tembok-tembok akhiran pada tembok-tembok gewel. e. Tulangan untuk beton harus memakai besi/tulangan yang baru, bersih dari segala kotoran termasuk karat-karat yang ada harus dibersihkan terlebih dahulu. f. Semua dikerjakan sesuai gambar rencana. 18.13. Pekerjaan Plesteran a. Pekerjaan beton yang akan diplester, sebelumnya permukaan harus dibuat kasar terlebih dahulu (dengan betel) dan disaput dengan air semen, dengan plesteran 1pc : 3ps. b. Campuran spesie untuk plesteran beton dibuat 1pc : 3ps, sedang untuk plesteran tembok dilaksanakan campuran 1pc : 6ps kecuali pasangan trasraam spesi menggunakan campuran 1pc:3ps. c. Semua pekerjaan plesteran beton maupun plesteran tembok harus rata dan halus, dan merupakan suatu bidang yang tegak lurus dan siku, tidak boleh ada retak-retak kemudian. Jika terjadi retak-retak Pemborong harus segera memperbaikinya.
d. Sebelum pelaksanaan plesteran tembok, jalur-jalur instalasi listrik sudah harus ditanam dalam tembok terlebih dahulu sesuai dengan rencana. e. Semua pekerjaan plesteran dengan 1pc:3ps tersebut dalam RKS ini, dilaksanakan untuk plesteran trasram tembok luar/dalam dan bagian pondasi yang tampak. f. Pekerjaan plesteran tembok dilaksanakan pada seluruh pekerjaan tembok, baik yang tampak maupun yang tidak tampak antara lain tembok diatas langit-langit maupun tembok gewel, bagian dalam dan sebagainya, dengan perekat dinding 1pc : 5ps g. Pekerjaan plesteran tembok dilaksanakan setelah pekerjaan atap selesai dilaksanakan, tembok harus dibasahi air hingga betul-betul kenyang sebelum pekerjaan plesteran dimulai. h. Untuk penyelesaian sudut-sudut sponing (benangan) supaya digunakan plesteran 1pc : 3ps dilaksanakan dengan lurus dan tajam. 18.14. Pekerjaan Cat Kayu, Besi dan Plituran (Melamine) a. Kecuali pekerjaan kayu untuk kap dan langit-langit harus dicat dengan cat buatan : Patna Surabaya, - Mataram Surabaya (EMCO) b. Warna cat ditentukan kemudian menurut petunjuk Direksi/Pengguna Anggaran atau mengikuti bangunan yang telah ada. c. Cat meni, cat plamur maupun dempul harus dipakai sesuai dengan kwalitas cat akhiran yang akan dipergunakan. d. Dalam pelaksanaan pekerjaan cat sebelum dimulai mengecat semua bagian harus dibersihkan dan dimeni terlebih dahulu kemudian diplamur hingga rata dan bila mana perlu didempul dan digosok dengan kertas gosok amplas hingga rata dan halus, kemudian di cat dasar satu kali selanjutnya dengan cat akhiran (penutup) tiga kali atau lebih untuk mencapai hasil yang sempurna dan memuaskan. e. Semua kayu yang harus diplitur a.l. Pintu panil digosok sampai halus dan diplitur hingga rata dan menutup pori-pori yang ada. 18.15. Pekerjaan Cat Tembok a. Untuk seluruh dinding tembok harus dicat dengan cat tembok buatan : - ICI Catylac - Patna Surabaya - Decolith b. Sebelum memulai dengan memplamur tembok, maka tembok yang belum diplester dengan rata dan sempurna harus diperbaiki lebih dahulu (dihaluskan). c. Bahan plamur tembok yang dipergunakan untuk tembok bagian luar, alkali ditambah semen putih. Tembok bagian dalam 1 kg cat emulsion + 2 kg semen putih ditambah air seperlunya d. Warna cat ditentukan kemudian oleh Direksi dan pemborong harus mengajukan contoh warna cat diluar ketentuan dalam bestek ini dan pengecatan tembok dilaksanakan oleh tenaga khusus dari pabrik cat yang bersangkutan.
18.16. Pekerjaan Instalasi Listrik Untuk keperluan ini pemborong dapat menugaskan pihak ketiga (instalatur) yang mempunyai sertifikat dari PLN setempat dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pimpro/Konsultan Pengawas. Sebelum melaksanakan pekerjaan instalasi tersebut pemborong harus membuat gambar/diagram instalasi dengan skala 1 : 100 dengan mendapat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran/Konsultan Pengawas. 18.16.1. Pelaksanaan Pekerjaan Instalasi a. Menurut penjelasan-penjelasan dan peraturan-peraturan dalam uraian ini dengan tegangan/voltage 220 VA. b. Menurut segala petunjuk-petunjuk dari Kuasa Pengguna Anggaran/Konsultan Pengawas. c. Menurut peraturan-peraturan listrik yang masih berlaku di Indonesia pada waktu ini (PUIL) tahun 1976. 18.16.2.
Penjelasan dari Bahan-bahan a. Pemakaian bahan-bahan harus barang baru yang tidak ada cacat-cacat, berkualitas baik dan memenuhi syarat keamanan kerja. b. Sebelum bahan-bahan tersebut dipasang supaya diperlihatkan terlebih dahulu kepada Pimpro/Konsultan Pengawas untuk diperiksa kwalitasnya dan dapat persetujuan. c. Barang-barang yang sudah diafkir dalam tempo 2 x 24 jam harus dikeluarkan dari tempat pekerjaan, jika pemborong tidak mengindahkan, Pimpro/Konsultan Pengawas berhak menyelenggarakan atas biaya pihak Pemborong.
18.16.3. Pekerjaan Instalasi (Peraturan PI) a. Pemasangan pipa-pipa seluruhnya ditanam didalam tembok sedemikian rupa, sehingga bila ditutup (diplester) oleh Pemborong bangunan tidak menonjol keluar. Penanaman pipa dilaksanakan sebelum tembok diplester. b. Pipa-pipa yang ditanam didalam tembok harus diikat kuatkuat dengan klem-klem dan pipa yang digunakan adalah pipa PVC. c. Pasangan pipa yang diletakan diatas kayu harus diberi lapak (klos) yang jarak pemasangan satu sama lain minimal 1 meter. d. Pipa yang digunakan adalah pipa PVC tertutup dan sebelum digunakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu. e. Pada tiap-tiap pasangan pipa jarak 8 m harus diberi lapak (klos) yang jarak 8 m itu harus diberi trikdoos. f. Pada pemasangan pipa ada kemungkinan air dapat berkumpul, supaya dipasang inspektube. g. Jumlah penarikan kawat didalam pipa harus sesuai dengan tebal (daftar) sebagai pedoman yang masih berlaku di Indonesia. 18.16.4.
Pasangan Kawat a. Kawat yang digunakan untuk pemasangan tersebut ialah kawat NYA ex. Lokal yang telah disetujui oleh PLN (pusat penyelidikan masalah kelistrikan) antara lain ex. LMK,
b. c. d. e. f. g. h.
Supreme, Royal, Sinar, General dan lain-lain berukuran 4 mm untuk aliran pembawa dari skakelar lampu dengan satu sama lain berlainan warna (merah hitam). Penarikan kawat diatas isolasi dikerjakan diatas langit-langit yang tidak terlihat dari bawah. Isolator yang digunakan adalah R.25 berukuran 25 x 25 mm dengan jarak kurang lebih 0,80 m. Sebagai pengikat digunakan tali rami yang dicelupkan dalam teer. Pada tiap-tiap penyambungan kawat digunakan lasdop. Pada tempat-tempat persilangan dan penyebrangan diatas tembok maka kawat itu dimasukkan kedalam pipa sebagai pengaman. Semua kawat yang dimasukkan kedalam pipa tidak boleh ada sambungan. Tarikan kawat diatas harus cukup tegang dan kencang, tetapi isolasi tidak boleh rusak .
18.16.5. Pemasangan Skakelar, Stop Kontak, Sekering Kast dll. a. Pemasangan skakelar berkekuatan 6A-250V stop kontak 16 Amp dari ebonit putih merk Broco/Nasional harus dipasang serapi-rapinya dan warna harus satu macam tidak boleh dicat atau diduco, semua pasangan dalam (inbouwmounting) b. Untuk skakelar seri supaya dipasang double tunel. c. Tinggi linchverdoelkast, skakelar, stop kontak menurut petunjuk PLN setempat (menurut ketentuan AVE atau 1 ½ m dari lantai. 18.16.6. Jenis Lampu yang digunakan a. Semua lampu SL dipasang menempel pada plafond. b. Untuk pembagian group supaya diatur sedemikian rupa sehingga apabila salah satu group tersebut putus penerangan dan stop kontak pada ruang itu tidak padam seluruhnya. c. Penerangan halaman pada oversteak/doorslop harus memakai bola lampu SL 18 watt dipasang sesuai dengan gambar. d. Seluruh penerangan harus dilengkapi dengan bola lampu, SL lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan, dipasang siap menyala bila dalam lokasi tersebut belum ada listriknya pemborong tetap memasang seluruh instalasi lengkap hingga siap menyala dengan syarat : - Dicoba dengan generator hingga semua menyala. - Menyerahkan jaminan instalasi yang disyahkan oleh Pemborong Utama atau Kuasa Pengguna Anggaran/Konsultan Pengawas. 18.16.7. Ukuran Isolasi Untuk ukuran isolasi ditentukan antara ½ Ohm sampai 5 ohm.
18.16.8. Papan-Papan Sekering (Panel) a. Papan sekering tersebut dari papan metal clad, plat baja dengan ukuran sesuai dengan perencanaan serta dilengkapi dengan frame yang kuat. b. Pemasangan papan-papan sekering/panel secara wallmounted terpasang kuat dan rapi dengan lokasi yang tidak mengganggu lalu lintas serta mudah untuk operasi dan maintenance. c. Panel distribusi utama dilengkapi dengan copper buasbar atau disesuaikan dengan kebutuhan menurut Pimpro/Konsultan Pengawas. d. Panel-panel tersebut setelah dipasang dengan baik dilengkapi dengan kotak dari papan jati diplitur dilengkapi pintu dan kunci. 18.16.9. Sambungan Pengaman Ketanah (Arde) Sambungan pengaman ketanah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Batang-batang yang ditanam harus dari jenis kuningan minimal diameter 2 mm dan panjang tidak kurang dari 3 m ditanam lurus kebawah. Elektrode yang ditanam harus disambungkan dengan kawat kuningan garis tengah m/m2 pada bagian ke batang panel distribusi yang ditanam, semua sambungan harus memakai alat penghubung atau baut-baut, dilarang mamakai ikatan dan pemijakan ground elektrode tergantung, tahanan tidak boleh lebih dari 5 ohm. 18.16.10. Pengujian Seluruh instalasi setelah selesai harus diuji untuk menentukan apakah bekerja sempurna, dalam segala hal harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan-peraturan PLN setempat. 18.16.11. Jumlah Titik Lampu dan Stop Kontak. a. Jumlah titik lampu sesuai gambar rencana b. Skakelar, stop kontak, sekering kast dipasang sesuai dengan gambar, termasuk semua instalasinya. Pasal 19 : PEMBERITAHUAN PENYERAHAN PEKERJAAN YANG PERTAMA Apabila dalam waktu pelaksanaan pembuatan kontrak atau tanggal baru akibat perpanjangan waktu sesuai dengan Adendum kontrak telah berakhir, pemborong harus segera menyerahkan hasil pekerjaannya selesai dengan baik sesuai dengan kontrak kepada Pemberi Tugas/Kuasa Pengguna Anggaran secara tertulis dengan tembusan kepada Direksi dan Konsultan Pengawas. Dengan surat penyerahan pekerjaan dari pemborong, berkewajiban :
Konsultan Pengawas
a. Membuat evaluasi hasil tentang hasil seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak pemborong.
b. Menanggapi/melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Direksi tentang sikap Konsultan Pengawas berdasarkan hasil evaluasi pekerjaan tersebut secara tertulis. Kuasa Pengguna Anggaran akan mengadakan rapat Direksi mengenai pekerjaan penyerahan tersebut secara tertulis. a. Kontrak Pemborong b. Surat penyerahan pekerjaan dari pemborong c. Surat tanggapan dari Konsultan Pengawas, setelah dapat menerima penyerahan pekerjaan tersebut. Pasal 20 : PEMELIHARAAN BANGUNAN SEBELUM PENYERAHAN KEDUA Terhitung mulai tanggal diterimanya penyerahan pekerjaan yang pertama, hingga serah terima yang kedua adalah merupakan masa pemeliharaan yang masih menjadi tanggung jawab pemborong sepenuhnya antara lain : a. Keamanan dan penjagaan. b. Penyempurnaan dan pemeliharaan. c. Pembersihan. Apabila pemborong telah melaksanakan hal tersebut diatas sesuai dengan Kontrak, maka penyerahan pekerjaan yang kedua dapat dilaksanakan seperti pada tata cara (Prosedur) pada penyerahan pekerjaan yang pertama.
