BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan dari hasil penulusuran dan penelitian antara lain sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah dengan Sistem Pesan Bangun antara PT. Citra Damai Putra sebagai developer dan Konsumennya disebut dengan nama perjanjian pendahuluan jual beli rumah. Perjanjian pendahuluan jual beli rumah ini merupakan perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh PT. Citra Damai Putra sebagai developer sekaligus pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat. Pasal - pasal di dalam perjanjian seluruhnya hampir menguntungkan dari pihak pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen sebagai pihak yang lemah harus mau mengikuti aturan yang dibuat oleh pelaku usaha. Perjanjian pengikatan jual beli rumah yang dibuat oleh PT. Citra Damai Putra dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu: Keputusan Mentri Perumahan Rakyat No 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah. Perjanjian pengikatan jual beli rumah tersebut dapat dilihat dari segi perlidungan terhadap konsumen yang mana dalam hal ini konsumen dianggap masih belum mendapat keadilan di dalam penentuan hak dan kewajiban. Konsumen disodori beberapa pasal yang mana pasal tersebut mengikat dan juga 94
95
pasal tersebut dicantumkan sanksi-sanksi yang mana apabila konsumen tidak memenuhinya dapat dijatuhi sanksi tersebut. Berdasarkan mekanisme transaksi yang dilakukan oleh PT. Citra Damai Putra sebagai pelaku usaha yang dalam hal ini sebagai penjual kepada konsumen yang dalam hal ini sebagai pembeli, maka perjanjian pendahuluan jual beli rumah pada PT. Citra Damai Putra sah karena telah memenuhi pasal 1320 KUHPerdata tentang sahnya suatu perjanjian. Cara penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak developer dalam hal ini PT. Citra Damai Putra dengan konsumen dilakukan melalui proses kekeluargaan atau secara damai, akan tetapi ada beberapa dari konsumen yang mengancam akan membawa masalah tersebut ke jalur pengadilan atau litigasi, namun setelah diberi pengertian dan penjelasan oleh pihak pelaku usaha bahwa keterlambatan di karenakan pihak kontraktor yang bermasalah dan lain sebagainya maka konsumen tersebut mengerti dan tidak melanjutkan masalah tersebut sampai pada jalur litigasi atau pengadilan. 2. Pelaksanaan
Perlindungan
Hukum
terhadap
Konsumen
dalam
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah dengan Sistem Pesan Bangun di PT. Citra Damai Putra Yogyakarta dikaitkan dengan ketentuan pencantuman klausala baku dalam pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukan bahwasanya perlindungan hukum terhadap konsumen yang bisa dikatakan kurang
96
maksimal, hal ini dikarenakan adanya pencantuman klausula eksonerasi di dalam syarat dan ketentuan yang telah dibakukan dalam naskah perjanjian pengikatan jual beli rumah dengan sistem pesan bangun. Klausula eksonerasi seperti pada syarat dan ketentuan butir 1 (satu) mengenai perubahan harga, butir 8 (delapan) mengenai hak pelaku usaha untuk menolak penyerahan uang kembali yang sudah dibayarkan atas barang dan jasa yang sudah dibeli, pada butir 9 (sembilan) ayat (a,b,c,d) mengenai pembatalan dan pemotongan pembayaran diakibatkan pembatalan oleh konsumen dan pada butir 13 (tiga belas) mengenai keharusan untuk tunduknya konsumen pada perjanjian tambahan yang diberikan mengenai lingkungan. Hal ini melanggar ketentuan mengenai pencantuman klausula baku pada Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pejanjian jual beli rumah dengan sistem pesan bangun atau disebut naskah perjanjian pengikatan/pendahuluan jual beli rumah ini Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka klausula-kalusula baku yang memenuhi pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum sedangkan perjanjian pengikatan jual beli rumah dengan sistem pesan bangun tersebut tetap berjalan karena membatalkan klausula bukan berarti membatalkan perjanjian yang telah di buat secara keseluruhan.
97
B. Saran 1. Bagi pihak pelaku usaha/developer PT. Citra Damai Putra dalam membuat perjanjian pengikatan jual beli sebaiknya harus mengikuti aturan yang ada, meskipun pihak konsumen tidak dilibatkan didalam pembuatannya namun pihak pelaku usaha dapat membuat perjanjian pengikatan yang baik yang tidak merugikan pihak konsumen dengan cara melakukan penyesuaian dengan ketentuan undang-undang yang ada yaitu Keputusan Mentri Perumahan Rakyat No 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan jual Beli, untuk melindungi konsumen pelaku usaha juga harus melihat Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana akan lebih melindungi hak dari konsumen. Hal tersebut perlu dilakukan demi pelakasanaan perjanjian yang baik kedepanya. Sebaiknya pihak konsumen perumahan harus pandai dalam bersikap dan juga bersikap lebih kritis terhadap keterlambatan penyelesaian rumah baik dikarenakan kelalaian dari pelaku usaha/ developer ataupun dalam hal pelanggaran hak-hak dari konsumen. Konsumen sebaiknya mempelajari PPJB dengan baik, memperhatikan sanksi, tanggal serah terima, serta hak dan kewajiban lainya sebelum penandatanganan perjanjian. 2. Bagi pihak konsumen juga perlu meningkatkan kesadaran dan kehatihatian dalam melakukan segala macam transaksi. Konsumen harus lebih teliti dan cermat dalam setiap syarat dan ketentuan yang termuat dalam perjanjian standar tersebut. Konsumen sebagai pihak yang lemah dan pihak yang dirugikan dalam transaksi baik itu barang atau
98
jasa, seharusnya bersikap aktif dan kritis didalam mengetahui apa saja hak yang seharusnya di dapat, agar dapat melakukan upaya pembelaan terhadap
hak-hak
pada
saat
penyelenggaraan perjanjian ini.
terjadi
ketidaksesuaian
dalam
